Dampak Korupsi bagi Bangsa Indonesia

14

DAMPAK KORUPSI BAGI BANGSA INDONESIAAdhika Utama, Alfa Mightyn., Ferik Y., Harsya S, Kharisma M., Niken Rogo R.6)6) Kelas 9D, DIV Reguler STAN, Tangerang Selatan9dstan2015@gmail.com

Abstrak- Korupsi dalam penjelasan Undang-Undang KPK merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes). Namun, di Indonesia, korupsi seolah telah menjadi hal yang lumrah serta mendapat toleransi yang cukup tinggi dari masyarakat. Praktik-praktik korupsi dapat kita temui dimana saja dan dampaknya makin hari makin dapat kita rasakan. Padahal dampak dari perbuatan korupsi itu sendiri, dapat membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja namun menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Berbagai dampak dari korupsi yang ditinjau dari berbagai aspek akan diuraikan lebih lanjut pada tulisan ini. Aspek yang menjadi bahasan atas dampak korupsi, meliputi ekonomi, sosial, demokrasi, akhlak dan moral, hukum, kode etik profesi, budaya, pajak, sumber daya manusia, dan politik.

Kata Kunci: korupsi, dampak, Indonesia

PENDAHULUANBeberapa tahun terakhir, sejumlah studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap variabel-variabel ekonomi secara ekstensif telah dilakukan.Usaha rintisan telah dimulai oleh Mauro (1995) yang menegaskan bahwa korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kajian Tanzi dan Davoodi (1997) yang lebih elaboratif melaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya.Kofi Annan (Sekjend PBB 1997-2006) menyebutkan Korupsi seperti penyakit menular yang menjalar pelan tetapi mematikan dan mencipatakan kerusakan sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak asasi manusia, juga mendistorsi perekonomian. Beliau juga berujar bahwa Korupsi menurunkan kualitas kehidupan dan organisasi kriminal, terorisme serta berbagai ancaman keamanan.Namun ternyata korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja seperti diterangkan dalam penelitian-penelitian.Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, citra pemerintahan yang buruk di mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi menjadi berkepanjangan, negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.Indonesia sendiri, berdasarkan Laporan Bank Dunia, dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (severely indebted low income country), dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak korupsi telah merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diuraikan dalam poin-poin berikut ini.1. LANDASAN TEORISebelum membahas lebih jauh mengenai dampak korupsi bagi eksistensi suatu negara, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian negara dan eksistensinya serta bagaimana seharusnya negara maupun warga negara seharusnya bersikap. Hal ini penting kita pahami untuk melihat bagaimana dampak korupsi itu dapat menggerogoti bahkan menghilangkan hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi.Korupsi mempunyai dampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara meliputi bidang ekonomi, sosial, demokrasi, akhlak dan moral, hukum, kode etik profesi, budaya, pajak, sumber daya manusia, dan politik. Untuk itu, penulis memberikan gambaran mengenai pengertian-pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun menurut pendapat para ahli.Ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Atau ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dl memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya.Sosial adalah ilmu tentang perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.sementara sosial sendiri merupakan ilmu tentang perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yangbermasyarakat. Menurut Lewis, Sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Sementara Keith Jacobs memberikan pengertian Sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Philip wexler mengungkapkan Sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia dan Engin Fahri.I mengungkapkan bahwa sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan para individu tersebutDemokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Koentjoro Poerbopranoto berpendapat bahwa demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara.Moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila. Moral adalah istilah yang digunakan oleh manusia untuk menyebut manusia atau orang lainnya yang melakukan tindakan yang bernilai positif. Moral berhubungan erat dengan proses sosialisasi, karena tanpa moral individu tidak akan dapat melakukan proses sosialisasi tersebut.Akhlak adalah budi pekerti; kelakuan. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Gazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahuluHukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, sebagai alat untuk mengatur ketertiban dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Hukum memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat mengingat fungsi dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang lemah tidak akan efektif dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial dalam masyarakat.Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.Kebudayaan menurut William H. Haviland adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat di tarima ole semua masyarakat.Pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: Dapat dipaksakan artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, dari bahasa Inggris; politic (adj): bijaksana, beradab, berakal, yg dipikirkan; polite (adj): sopan, halus, beradab, sopan santun, terpilih, yg halus budi bahasanya; policy (noun): kebijaksanaan, haluan negara , bahasa Jerman; politisch: diplomatic, politic, calculating, designing, wise, clever, smart, prudent, intelligent , bahasa Russia; , politika: reasonable, prudent, wise, sensible, discreet, clever, deft, deliberate, considered, advised, measured, discerning, penetrating, shrewd, astute, perspicacious, calculating, prudent, tactical, forehanded, provident, bahasa Jepang; ,Seiji: polite, courteous, conscientious, close, diplomatic, politic), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam arti harfiahnya politik memiliki arti yang baik dalam bentuk kata sopan, halus, bijak, cermat, dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya proses pembentukan kekuasaan dalam negara (berpolitik) tidaklah seindah artinya.2. HASIL DAN PEMBAHASANa. Dampak Korupsi Terhadap EkonomiKorupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif.Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan InvestasiKorupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (International Chamber of Commerce) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya siluman yang tinggi.Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.2. Penurunan ProduktifitasDengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi PublikIni adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.4. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor PajakSebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.5. Meningkatnya Hutang NegaraKondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 April 2015 mencapai Rp. 2796 trilliun, sebuah angka yang fantastis.Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.6. Korupsi Menimbulkan High Cost Economy Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama dalam dunia usaha karena akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Ekonomi biaya tinggi ini disebabkan oleh pungutan-pungutan tidak resmi yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dengan alasan menjaga keamanan lingkungan hingga oleh para pejabat pemerintahan dengan dalih mempercepat pelayanan. Seorang peneliti ekonomi, Dieter Frish, menyatakan korupsi menyebabkan meningkatnya biaya barang dan jasa. Akibatnya utang negara melonjak dan ujung-ujungnya menurunkan standar kualitas penyediaan barang dan jasa.Pelaku usaha menilai iklim usaha dan investasi di dalam negeri sudah sangat meresahkan, terutama terkait masih maraknya pungutan liar tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebutkan bahwa besaran pungutan liar yang harus dikeluarkan pelaku usaha di Indonesia mencapai 30 persen dari biaya resmi.Dengan maraknya pungutan liar tersebut, menimbulkan dampak antara lain:a.Harga komoditi Indonesia kalah bersaing dengan komoditi serupa di pasar internasionalb.Harga barang menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh rakyatc.Dari sisi perpajakan, jumlah pungutan liar ini biasanya dimasukkan dalam komponen biaya lain, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak dari badan usaha tersebut. Akibatnya, pajak yang dibayar akan menjadi lebih rendah.Sebagai akibat dari high cost economy, roda perekonomian suatu negara akan melambat sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.b. Dampak Korupsi Terhadap SosialDalam tatanan sosial kemasyarakatan, korupsi memiliki dampak yang tak kalah masifnya. Beberapa dampak korupsi dalam kehidupan sosial tersebut antara lain:-Mahalnya harga jasa pelayanan publikPraktik korupsi yang terjadi menyebabkan para pelaku ekonomi mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Beban ini disebut sebagai high cost economy. Kondisi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.-Pengentasan kemiskinan berjalan lambatKorupsi di lingkungan penyelenggara negara dapat menyebabkan lemahnya pendataan, pendanaan, dan koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja karena latar belakang pendidikan mereka yang rendah. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri, mereka terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.-Terbatasnya akses bagi masyarakat miskinRakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dan pelayanan publik dengan mudah, seperti pelayanan dalam hal pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, dan hukum. Masyarakat miskin akan lebih dahulu mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah atau pendidikan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya, rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini biasa disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan atau vicious cycle.-Meningkatnya angka kriminalitasMenurut Transparency International, terdapat hubungan yang erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.-Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasiKorupsi yang begitu masif membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Korupsi yang semakin menjadi menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah, sistem, hukum, bahkan antarmasyarakat sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin individualis dimana mereka hanya mementingkan kepentingan masing-masing.c. Dampak Korupsi Terhadap DemokrasiNegara demokrasi adalah negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat. Sebagai negara yang menganut Demokrasi Pancasila, Indonesia memiliki sistem pemerintahan berdaulat yang mewakili kedaulatan rakyatnya. Untuk itu demokrasi menuntut transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi yang jelas dari penyelenggara negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa seharusnya demokrasi dapat sejalan dengan rendahnya korupsi. Penyelenggaraan negara dengan sistem demokrasi menghendaki pemerintahan yang terbuka dan bersih dari korupsi. Namun, bagaimana dengan Indonesia?Beberapa penelitian yang melihat hubungan antara korupsi dan demokrasi menyatakan bahwa tidak terdapat kaitan antara korupsi dan demokrasi di beberapa negara. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi bisa saja merupakan negara demokrasi. Dan begitu pula sebaliknya, negara dengan korupsi yang rendah bukan merupakan negara demokrasi. Indeks korupsi Indonesia sendiri menurut Transparency Indonesia menempati peringkat ke 107. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi. Mengapa demikian? Bila diperhatikan lebih jauh, demokrasi yang saat ini berjalan belum merupakan Demokrasi Pancasila seutuhnya. Untuk mencapai proses demokrasi, di Indonesia masih ditemui money politics yang dapat menodai demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, korupsi dapat melemahkan demokrasi. Bahkan,dengan adanya korupsi, rakyat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang telah berjalan, begitu pula dengan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara negara.d. Dampak Korupsi Terhadap Akhlak dan MoralKorupsi yang semakin banyak terjadi di pemerintahan akan menurunkan tingkat hormat dan kepercayaan masyarakat, memunculkan antipati dan resistensi terhadap pemerintahan. Hal ini kemudian yang akan menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Pemimpin yang harusnya menjadi panutan malah memberikan contoh yang buruk. Perilaku koruptif yang terlihat diantara para elit pemerintahan turut menyebabkan berkembangnya korupsi di kalangan masyarakat. Lama kelamaan masyarakat akan menganggapnya sebagai suatu hal biasa yang akhirnya dapat merubah mental dan moral masyarakat. Masyarakatpun akhirnya bisa menjadi bagian dari korupsi tersebut. Selain meningkatkan ketamakan terhadap harta kekayaan dan kekuasaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama. Pelaku korupsi hanya mementingkan dirinya sendiri, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menjadi acuh tak acuh terhadap kepentingan umum dan masyarakat. Dan apabila korupsi telah meluas dan menjadi hal yang biasa, maka rasa saling percaya antar individu lama-lama bisa menghilang. Rasa saling curiga, perasaan yang tak aman akan menggelayuti kehidupan bermasyarakat. Perilaku korupsi juga melemahkan tingkat moral dan akhlak si pelaku itu sendiri. Dengan melakukan tindakan korupsi, maka ia akan mencari atau menciptakan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi perilakunya tersebut. Mengajak pihak-pihak lain untuk bersekongkol dan bekerjasama untuk melakukan korupsi, atau untuk menjaga agar tindak korupsi tidak terbongkar. Nilai-nilai kejujuran dan integritas jelas menghilang. Mental pencuri dan pembohong berkembang.e. Dampak Korupsi Terhadap HukumHukum dan korupsi adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Bahkan saat ini di Indonesia lembaga penegak hukum justru menjadi sorotan karena ada banyak oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, justru melakukan pelanggaran hukum. Mereka melakukan korupsi dalam skala yang sangat luas dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Tidak sedikit oknum penegak hukum di Indonesia yang pernah terjerat kasus korupsi. Mereka berasal dari institusi Kejaksaan, Pengadilan hingga Kepolisian. Bukan hanya di level bawah, perilaku korupsi juga dilakukan sampai pucuk pimpinan dalam institusi tersebut.Korupsi mempersulit proses penegakan hukum oleh institusi hukum yang berwenang. Adapun dampak-dampak korupsi terhadap penegakan hukum antara lain sebagai berikut:a.Pelemahan Terhadap Institusi Penegak Hukum Hukum pada dasarnya dibuat sebagai pedoman dan aturan yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai alat untuk mengatur ketertiban dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Namun, adanya kepentingan-kepentingan pribadi dari para pemegang kekuasaan sering kali hukum yang dibuat tidak sebenar-benarnya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.Salah satu fungsi Pemerintah adalah membuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pelaksanaan terhadap fungsi tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum pembuat kebijakan yang memiliki kepentingan untuk melemahkan institusi penegak hukum. Bukan tidak mungkin sebuah pemerintahan yang korup membentuk suatu aturan hukum yang lemah, sehingga saat dia melakukan pelanggaran bisa lepas dari jeratan hukum dengan mudah.b.Merusak Moral Aparatur Penegak HukumAparatur penegak hukum adalah ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya aparatur penegak hukum harus bertindak adil dan sepenuh hati menjunjung tinggi penegakan keadilan dalam masyarakat.Perilaku korup yang mencemari institusi hukum dapat merusak moral para aparatur penegak hukum. Hal ini tentu saja berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum secara menyeluruh. Adanya tebang pilih dalam proses peradilan, dan suap menyuap dalam menentukan tuntutan hukum maupun putusan hakim hanya sebagian hal yang mungkin terjadi apabila moral penegak hukum sudah dirusak oleh perilaku korup. Apabila penyelenggara hukum dapat disuap, maka akan menyebakan suatu ketidakadilan yang akan menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil. Hal ini dapat memberi akibat yang buruk terhadap hukum di negara tersebut. Penegakan hukum di negara tersebut akan dinilai lemah karena dapat diintervensi oleh pihak ketiga.Hal tersebut tentu saja menjadikan hukum bagaikan harimau tanpa taring, yang tidak dapat melakukan tugasnya menghukum para pelaku kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang ada. Sebaik apapun undang-undang dan peraturan yang dibuat, jika aparatur yang melaksanakannya tidak memiliki moral dan kompetensi yang baik maka sistem peradilan tidak akan berjalan optimal.c.Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum. Dampak utama korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institusi penegakan hukum, yang dikhawatirkan dengan meningkatnya korupsi maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap kemampuan institusi penegak hukum dalam melakukan tugas-tugas mereka.Fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat, mengatur ketertiban dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial yang tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah, membuat masyarakat kecewa dan tidak lagi percaya terhadap proses hukum dan institusi hukum yang menjalankannya. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap kestabilan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Lemahnya sistem hukum dalam masyarakat akan memancing setiap orang untuk ikut melanggar aturan, karena mereka menganggap hukuman-hukuman yang diberikan sangat ringan apabila dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh apabila mereka melanggar hukum.f. Dampak Korupsi Terhadap Kode Etik ProfesiFungsi kode etik profesi adalah:a.Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.b.Menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).c.Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.Tuntutan profesional sangat erat berhubungan dengan kode etik profesi. Kode etik tersebut berkaitan dengan prinsip etika tertentu. Paling tidak ada empat prinsip etika profesi yang berlaku untuk semua profesi pada umumnya, yaitu:a.Prinsip tanggung jawabTanggung jawab adalah satu prinsip pokok bagi kaum profesional, orang yang profesional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Maksudnya, orang yang profesional tidak hanya diharapkan melainkan juga dari dalam dirinya sendiri menuntut dirinya untuk bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang maksimum dan dengan moto yang terbaik. Ia bertanggung jawab menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan dengan kata lain. Ia sendiri dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntutan profesionalitasnya baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya maupun yang terhadap dirinya sendiri. Kedua, ia juga bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak disengaja, ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut, bentuknya bisa macam-macam. Mengganti kerugian, pengakuan jujur dan tulus secara moral sebagai telah melakukan kesalahan: mundur dari jabatannya dan sebagainya. b.Prinsip keadilanPrinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya demikian pula. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya .prinsip siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama merupakan perwujudan sangat konkret prinsip keadilan dalam arti yang seluas-luasnya .jadi, orang yang profesional tidak boleh membeda-bedakan pelayanannya dan juga kadar dan mutu pelayanannya itu jangan sampai terjadi bahwa mutu dan itensitas pelayanannya profesional dikurangi kepada orang yang miskin hanya karena orang miskin itu tidak membayar secara memadai. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang sering terjadi di sebuah rumah sakit, yang mana rumah sakit tersebut seringkali memprioritaskan pelayanan kepada orang yang dianggap mampu untuk membayar seluruh biaya pengobatan, tetapi mereka melakukan hal sebaliknya kepada orang miskin yang kurang mampu dalam membayar biaya pengobatan. Penyimpangan seperti ini sangat tidak sesuai dengan etika profesi, profesional dan profesionalisme, karena keprofesionalan ditujukan untuk kepentingan orang banyak (melayani masyarakat) tanpa membedakan status atau tingkat kekayaan orang tersebut.c.Prinsip otonomiIni lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan kensekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena, hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut. ini terutama ditujukan kepada pihak pemerintah. Yaitu, bahwa pemerintah harus menghargai otonomi profesi yang bersangkutan dan karena itu tidak boleh mencampuri urusan pelaksanaan profesi tersebut. Otonomi ini juga penting agar kaum profesional itu bisa secara bebas mengembangkan profesinya, bisa melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang kiranya berguna bagi perkembangan profesi itu dan kepentingan masyarakat luas. Namun begitu tetap saja seorang profesional harus diberikan rambu-rambu / peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi / meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap etika profesi, dan tentu saja peraturan tersebut ditegakkan oleh pemerintah tanpa campur tangan langsung terhadap profesi yang dikerjakan oleh profesional tersebut.Hanya saja otonomi ini punya batas-batasnya juga. Pertama, prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta (dampaknya pada) kepentingan masyarakat. Jadi, otonomi ini hanya berlaku sejauh disertai dengan tanggung jawab profesional. Secara khusus, dibatasi oleh tanggung jawab bahwa orang yang profesional itu, dalam menjalankan profesinya secara otonom, tidak sampai akan merugikan hak dan kewajiban pihak lain. Kedua, otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah di tempat pertama menghargai otonom kaum profesional, pemerintah tetap menjaga, dan pada waktunya malah ikut campur tangan, agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum. Jadi, otonomi itu hanya berlaku sejauh tidak sampai merugikan kepentingan bersama. Dengan kata lain, kaum profesional memang otonom dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya asalkan tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tetentu, termasuk kepentingan umum. Sebaliknya, kalau hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar, maka otonomi profesi tidak lagi berlaku dan karena itu pemerintah wajib ikut campur tangan dengan menindak pihak yang merugikan pihak lain tadi. Jadi campur tangan pemerintah disini hanya sebatas pembuatan dan penegakan etika profesi saja agar tidak merugikan kepentingan umum dan tanpa mencampuri profesi itu sendiri. Adapun kesimpangsiuran dalam hal campur tangan pemerintah ini adalah dapat dimisalkan adanya oknum salah seorang pegawai departemen agama pada profesi penghulu, yang misalnya saja untuk menikahkan sepasang pengantin dia meminta bayaran jauh lebih besar daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.d.Prinsip integritas moralBerdasarkan hakikat dan ciri-ciri profesi di atas terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi. Karena, ia mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Maka, ia sendiri akan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas profesinya serta tidak melecehkan nilai yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan profesinya. Karena itu, pertama, ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau melakukan tindakan yang melanggar niali uang dijunjung tinggi profesinya. Seorang hakim yang punya integritas moral yang tinggi menuntut dirinya untuk tidak mudah kalah dan menyerah atas bujukan apa pun untuk memutuskan perkara yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai nilai tertinggi yang diperjuangkan profesinya. Ia tidak akan mudah menyerah terhadap bujukan uang, bahkan terhadap ancaman teror, fitnah, kekuasaan dan semacamnya demi mempertahankan dan menegakkan keadilan. Kendati, ia malah sebaliknya malu kalau bertindak tidak sesuai dengan niali-nilai moral, khususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkan profesinya. Sikap malu ini terutama diperlihatkan dengan mundur dari jabatan atau profesinya. Bahkan, ia rela mati hanya demi memepertahankan kebenaran nilai yang dijunjungnya itu. Dengan kata lain, prinsip integritas moral menunjukan bahwa orang tersebut punya pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangjan nilai yang dianut profesinya. Biasanya hal ini (keteguhan pendirian) tidak bisa didapat secara langsung oleh pelaku profesi (profesional), misalnya saja seorang yang baru lulus dari fakultas kedokteran tidak akan langsung dapat menjalankan seluruh profesi kedokterannya tersebut, melainkan dengan pengalaman (jam terbang) dokter tersebut dalam melayani masyarakatImplementasi terhadap prinsip-prinsip kode etik profesi tersebut dapat menjamin terciptanya kaum profesional yang benar-benar dapat mendorong pertumbuhan masyarakat ke arah yang lebih baik.Namun, banyak oknum profesional saat ini telah menyimpang dalam melaksanakan profesinya. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Perilaku korupsi jelas memiliki dampak buruk terhadap implementasi kode etik profesi pada setiap jenis bidang profesi dalam masyarakat. Dampak buruk korupsi terhadap kode etik profesi mengakibatkan para profesional tidak berpegang pada prinsip-prinsip kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga fungsi dari kode etik profesi itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya.Pelanggaran terhadap kode etik profesi merupakan titik awal terbentuknya perilaku korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh profesional pasti diawali dengan melanggar kode etik profesinya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut pada akhirnya akan diteruskan menjadi pelanggaran kriminal, yaitu tindakan korupsi tersebut.Perilaku korup yang dilakukan profesional tersebut merusak tatanan kode etik profesi dalam bidang kerjanya. Perilaku korup mendorong para profesional untuk mencari keuntungan besar dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, hal tersebut membuat kode etik profesi tidak lagi menjadi pedoman dalam melakukan tugas dan profesi mereka. Adanya oknum profesional yang melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan dapat menularkan perilaku buruk tersebut kepada rekan-rekan dalam bidang profesinya. Hal tersebut akan menyulitkan kita dalam mencari orang-orang yang benar-benar profesional dan sepenuh hati melakukan pekerjaannya.g. Dampak Korupsi Terhadap BudayaBatasan pada bagian ini yaitu akibat korupsi dilihat dari sudut pandang budaya Indonesia yang terjadi di masyarakat:a.Tumbuh dan Meluasnya Golongan Masyarakat Permisif Korupsi Secara bertahap ataupun instan, korupsi yang telah lama terjadi di Indonesia menjadikan masyarakat menerima hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar sehingga terjadilah budaya korupsi. Semakin lama, kontrol sosial terhadap upaya mementingkan pribadi diatas kepentingan publik semakin lemah.b.Kecenderungan Sifat Hedonis dan MaterialistisSalah satu penyebab perilaku korupsi adalah akibat gaya hidup yang konsumtif sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Kemudahan memperoleh kekayaan dengan cara instan menyebabkan masyarakat juga mudah untuk menghabiskan uang untuk gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya.c.Memudarkan etos kompetisi secara sehat dalam masyarakat. Dampak ini memperkuat anggapan bahwa siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya dan kesenjangan antarkelompok kian melebar. Masyarakat jujur tetapi tidak memiliki kekuasaan cenderung kalah bersaing dengan masyarakat korupsi dan memiliki kekuasaan dalam mendapatkan sesuatu.d.Korupsi memperburuk citra suatu negara. Tingginya kasus korupsi suatu negara dan tidak disertai dengan kemampuan untuk menangani dan memberantas kasus korupsi tersebut mennimbulkan imej buruk di mata internasional sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kerjasama antar negara dan lembaga-lembaga internasional.h. Dampak Korupsi Terhadap PajakSalah satu sumber pendapatan nasional adalah dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Semakin banyak pajak yang dipungut, seharusnya semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dan semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, masih dianggap sebagai momok yang harus dihindari oleh masyarakat. Salah salah satu penyebab salahnya persepsi masyarakat tersebut terhadap pajak adalah tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum aparatur negara telah memberikan sejumlah dampak negatif bagi perpajakan di Indonesia, antara lain:a.Hilangnya asas keadilan dalam pemungutan pajakSalah satu sendi keadilan dalam hukum pajak adalah perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya. Pengenaan pajak seharusnya memenuhi asas keadilan, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal. Keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna, untuk wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama. Sementara keadilan vertikal diartikan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan. Dengan adanya korupsi (suap), tidak semua Wajib Pajak menerima perlakuan perpajakan yang sama sesuai dengan undang-undang perpajakan.b.Menurunnya kepercayaan masyarakat / Wajib Pajak kepada PemerintahKorupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam pandangan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah. Pemberitaan kasus korupsi secara terbuka oleh media telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut menimbulkan pemikiran di masyarakat / wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Masyarakat menganggap bahwa uang pajak yang terkumpul akan disalahgunakan oleh apatur negara. Munculnya persepsi yang salah tersebut menyebabkan mengurangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta menurunkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.c.Tidak tercapainya target penerimaan pajak Korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum aparatur negara dapat mengurangi penerimaan negara dan mengurangi potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak untuk pembiayaan APBN.i. Dampak Korupsi Terhadap Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas (M.M. Papayungan, 1995: 110). Untuk meningkatkan potensi tersebut diperlukan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM itu sendiri berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut (Armstrong, 1997:504). Jadi, pengembangan SDM tidak lepas dari peran Pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi warga negaranya.Tindakan korupsi mempunyai dampak negatif terhadap sumber daya manusia di Indonesia, antara lain sebagai berikut: a.Merosotnya kualitas Sumber Daya ManusiaPemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan belum dapat maksimal, hal ini dapat dilihat dengan masih terjadinya praktik korupsi di sektor ini. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2003-2013 ditemukan 296 kasus korupsi pendidikan yang disidik penegak hukum dan menyeret 479 orang sebagai tersangka. Kerugian negara atas seluruh kasus ini Rp 619,0 miliar (Laporan Kajian Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan, ICW 2013). Akibatnya, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia dalam konteks pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.b.Timbulnya sifat Individualis dan Degradasi MoralPerilaku korup juga dapat mendorong SDM yang berpendidikan lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri dengan mencari keuntungan besar dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Korupsi dapat membuat orang berpendidikan bertindak tidak rasional. Akibatnya mereka tidak dapat bekerja secara profesional dan mengalami degradasi moral.j. Dampak Korupsi Terhadap PolitikAda beberapa dampak korupsi terhadap politik, antara lain:1)Munculnya Kepemimpinan KorupPerilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimipinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu sehingga memunculkan pemimpin yang korup.2)Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasiHal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan.3)Menguatnya PlutokrasiPlutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/ kapitalis. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia. Akibat korupsi yang telah menyandera pemerintahan negri kita maka menghasilkan konsekuensi menguatnya Plutokrasi.4)Hancurnya Kedaulatan RakyatDengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi,kekayaan negara ini dinikmati sekelompok tertentu, bukan rakyat.Seharusnya kedaulatan ada ditangan rakyat.namun sekarang ini kedaulatan ada ditangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk reprentasi rakyat3. KESIMPULANDari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:a. Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.b. Dampak korupsi bagi sektor ekonomi antara lain, mengakibatkan lesunya pertumbuhan dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, penurunan produktifitas, turunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan menimbulkan high cost economy. c. Dampak korupsi bagi tatanan sosial dalam bangsa Indonesia antara lain Mahalnya harga jasa pelayanan publik, Pengentasan kemiskinan berjalan lambat, Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, Meningkatnya angka kriminalitas, Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasid. Dampak korupsi terhadap demokrasi yaitu adanya money politics yang dapat menodai demokrasi sehinga korupsi dapat melemahkan demokrasi dan rakyat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi.e. Dampak korupsi terhadap akhlak dan moral yaitu menurunkan tingkat hormat dan kepercayaan masyarakat, memunculkan antipati dan resistensi terhadap pemerintahan dan menimbulkan demoralisasi.f. Korupsi juga berdampak kepada hukum, misalnya Pelemahan Terhadap Institusi Penegak Hukum, Merusak Moral Aparatur Penegak Hukum, Kehilangan Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum.g. Korupsi yang dilakukan profesional dapat merusak tatanan kode etik profesi dalam bidang kerjanya, dengan melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan kode etik.h. Dampak korupsi terhadap budaya meliputi Tumbuh dan Meluasnya Golongan Masyarakat Permisif Korupsi, Kecenderungan Sifat Hedonis dan Materialistis, Memudarkan etos kompetisi secara sehat dalam masyarakat dan Korupsi memperburuk citra suatu negara.i. Dampak korupsi terhadap pajak meliputi Hilangnya asas keadilan dalam pemungutan pajak, Menurunnya kepercayaan masyarakat / Wajib Pajak kepada Pemerintah, tidak tercapainya target penerimaan pajak j. Dampak korupsi terhadap SDM antara lain merosotnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Timbulnya sifat Individualis dan Degradasi Moralk. Dampak korupsi terhadap politik antara lain Munculnya Kepemimpinan Korup, Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, Menguatnya Plutokrasi dan hancurnya Kedaulatan RakyatDAFTAR REFERENSI1. Al Makassary, Ridwan. Dampak Masif Korupsi terhadap Eksistensi Negara-Bangsa. Jakarta. 2009.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta.3. http://budisansblog.blogspot.com/2013/08/korupsi-dalam-demokrasi.html4. http://forester-untad.blogspot.com/2014/05/makalah-dampak-tindakan-korupsi.html5. http://ikiplesty.blogspot.com/2014/07/dampak-masif-korupsi.html6. https://www.academia.edu/7269728/Dampak_Masif_Korupsi_Terhadap_Bangsa7. Marta, M Fajar. Kejahatan Luar Biasa Kok Dianggap Biasa. Kompas Edisi Cetak, 8 April 2015