Upload
nareswari-keniten
View
178
Download
14
Embed Size (px)
DESCRIPTION
juuummmppp
Citation preview
DAMPAK KORUPSI TERHADAP BIDANG PEREKONOMIAN
TUGAS MATA KULIAH PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
Oleh :
D IV Keperawatan Tingkat 1
KELOMPOK 1
1) Putu Jana Yanti Putri ( P07120214028 )
2) Ni Nyoman Diah Vitri P. ( P07120214029 )
3) Ni Kadek Suliani ( P07120214034 )
4) Putu Lenny Omi Priyatni ( P07120214035 )
5) I Gusti Ayu Ari Dewi ( P07120214037 )
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KATA PENGANTAR
“Om Swastyastu”
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang
Widhi Wasa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga
kami dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Pendidikan dan Budaya Antikorupsi
untuk proses pembelajaran di Politeknik Kesehatan Denpasar tepat pada waktunya.
Penyusunan makalah ini berkat bantuan dan motivasi berbagai pihak. Untuk
itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang
telah membantu dalam penelitian dan pengumpulan data.
Kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan
kemampuan penulis. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat
konstruktif sehingga kami dapat menyempurnakan makalah ini.
“Om Shanti Shanti Shanti Om”
Denpasar, 9 Maret 2015
Penulis
Halaman 1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I - PENDAHULUAN
I. Latar Belakang 3
II. Rumusan Masalah 4
III. Tujuan Penulisan 4
IV. Manfaat Penulisan 4
V. Metode Penulisan 4
BAB II – PEMBAHASAN
2.1. Keadaan Perekonomian di Indonesia
6
2.2. Dampak Ekonomi
11
a. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian 11
b. Dampak Korupsi pada Perekonomian Anahsa Ekonometrika 13
2.3. Contoh Dampak Korupsi Bagi Perekonomian
23
BAB III – PENUTUP
Halaman 2
3.1. Kesimpulan
26
3.2. Saran
26
DAFTAR PUSTAKA 28
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan, terutama dalam media
massa baik lokal maupun nasional. Banyak pendapat yang timbul akibat korupsi
tersebut baik yang pendapat yang pro maupun yang kontra. Akan tetapi, korupsi
merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Korupsi,
secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk. Dalam kasus Indonesia,
korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan
nepotisme. Dua kata terakhir dianggap sangat lekat dengan korupsi yang kemudian
dinyatakan sebagai perusak perekonomian bangsa. Bahkan sampai MPR merasa perlu
mengeluarkan ketetapan (TAP MPR) khusus untuk memastikan penuntasannya dan
terakhir dibentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).
Halaman 3
Politik uang dan suap adalah bentuk transaksi haram yang sangat akrab dengan
para elite ekonomi dan politik kita sejak zaman orde lama sampai era reformasi ini.
Terminologi ekonomi menyebutkannya sebagai transaction cost, sedangkan bahasa
sosiologinya disebut korupsi.
Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk
menghindar dari tuntutan hukum.
1.2 Rumusan Masalah
a. Bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia ?
b. Bagaimana dampak korupsi bagi perekonomian ?
c. Apa contoh dampak korupsi bagi perekonomian ?
1.3 Tujuan
Tujuan Umum
Mahasiswa memperoleh informasi umum mengenai dampak korupsi bagi
perekonomian serta hal-hal yang menyangkut di dalamnya.
Tujuan Khusus
a. Memahami tentang keadaan perekonomian di Indonesia.
b. Mengetahui dampak korupsi bagi perekonomian..
c. Mengetahui contoh dampak korupsi bagi perekonomian.
1.4 Manfaat Penulisan
Halaman 4
Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan dan gambaran
umum mengenai kondisi perekonomian di Indonesia, dampak korupsi bagi
perekonomian, dan contoh dampak korupsi bagi perekonomian.
1.5 Metode Penulisan
Adapun metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penulisan
makalah ini adalah :
a. Studi Pustaka
Dengan metode studi pustaka, kami membaca dan menganalisis
literature yang berhubungan pendidikan anti korupsi yaitu
Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguuruan Tinggi oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi dan Buku Ajar Pendidikan dan Budaya
Antikorupsi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
b. Penelusuran IT
Selain menggunakan metode studi pustaka, kami juga melakukan
penelusuran IT di dunia internet untuk melengkapi bahan tulisan
yang diperoleh dari studi pustaka. Metode ini bersifat sebagai
pendukung dan pelengkap data dari sumber pustaka kami.
Halaman 5
BAB II
PEMBAHAHASAN
2.1 KEADAAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Sektor perekonomian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi
keberlangsungan suatu negara. Pertumbuhan di sektor ini diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut, meski
pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu
menggambarkan kondisi rakyat yang sejahtera. Pemerintah pun berusaha
Halaman 6
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Salah satu caranya
adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga bisa meningkatkan
minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik pengusaha
lokal maupun pengusaha asing.
Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan besarnya
pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satu yang paling sering digunakan
adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS)
mendefinisikan PBD sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilksan oleh seluruh
unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau menetapkan jumlah nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Secara umum, kondisi perekonomian di Indonesia pada masa sebelum krisis
ekonomi, yaitu antara tahun 1986-1996, cukup stabil, bahkan relatif tinggi dengan
pertumbuhan ekonomi sebesar 6.47 – 9.12 persen per tahun dengan rata-rata
sebesar 7.76 persen pada periode tersebut. Pada tahun 1991, pertumbuhan
ekonomi di Indonesia mencapai puncak tertinngi, yaitu sebesar 9.1 persen.
Tentunya angka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi saat ini yang masih berada di kisaran 6 persen saja.
saat krisis ekonomi melanda Indonesia, yaitu antara tahun 1997 – 1999 yang
disebabkan anjloknya nilai dari mata uang Thailand (Bath), pertumbuhan
ekonomi di Indonesia sangat menurun, bahkan terjadi penurunan yang sangat
drastis di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi antara tahun itu hanya sekitar -
Halaman 7
2.68 persen. Pada puncak krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1998, Indonesia
mengalami pertumbuhan ekonomi terendah sepanjang sejarah, sebesar -13.24
persen saja.
Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebetulnya sudah terasa
sejak tahun 1997, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya
sebesar 4.59 persen, turun 3.19 persen dari tahun sebelumnya, tahun 1996, di
mana pertumbuhan ekonomi di tahun 1996 sebesar 7. 78 persen. Kemudian di
tahun 1998 yang merupakan puncak krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di
Indonesia terjun bebas, yaitu turun sebesar 8.65 persen dari tahun sebelumnya,
tahun 1997. Pada tahun 1999, kondisi perekomian di Indonesia mengalami
peningkatan dengan ditandai peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 12.63
persen dari pertumbuhan ekonomi di tahun 1998.
Pada periode pemulihan setelah krisis ekonomi, yaitu antara tahun 2000 –
2007, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan
antara 3.83 – 6.35 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5.04 persen pada
periode tersebut. Kemudian pada tahun 2008, kondisi perekonomian di dunia
kembali diguncangkan dengan adanya krisis global, namun ternyata krisis global
yang melanda perekonomian dunia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap
perekonomian di Indonesia. Penurunan memang saat itu terjadi pada pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, namun tidak begitu signifikan, yaitu hanya sekitar 0.33
persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2007. Saat itu, pertumbuhan
ekonomi di Indonesia sebesar 6.01 persen.
Halaman 8
Dampak adanya krisis global yang melanda perekonomian dunia memang
tidak terlalu dirasakan pada tahun 2008, namun justru baru dirasakan pada tahun
2009 di mana pada tahun 2009, pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 4.58
persen, turun 1.44 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, pertumbuhan
ekonomi di Indonesia kembali meningkat, yaitu sebesar 6.01 pesen, meningkat
jika dibandingkan tahun 2009 maupun tahun 2008.
Di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali meningkat, yaitu
sebesar 6.5 persen, naik sebesar 0.49 persen dibandingkan tahun 2010. Namun di
tahun 2012 kemarin, perkiraan kenaikkan pertumbuhan ekonomi yang telah
diramalkan pemerintah justru meleset. Di tahun 2012, berdasarkan laporan Badan
Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sekitar 6.23
persen, mengalami penurunan sebesar 0.27 persen jika dibandingkan dengan
tahun 2011. Untuk tahun 2013, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia 6.8 persen, entahlah akan tercapai atau tidak.
Di sisi lain dari usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru
sedang menhadapi masalah yang besar dan amat kompleks, yaitu masalah
semakin banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Seiring dengan usaha pemerintah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, justru kasus korupsi juga berkembang
dengan pesatnya. Berdasarkan hasil survei di tahun 2012, menempatkan Indonesia
sebagai negara terkorup nomor 1 di Asia Pasifik, dan nomor 5 terkorup di dunia
setelah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun.
Halaman 9
Apabila membaca koran, menonton, televisi, ataupun membaca berita-berita
yang terpampang di media online, akan sangat mudah menemukan berita mengeai
kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari kasus korupsi di lingkungan Desa,
bahkan RT RW, sampai kasus korupsi di lingkungan pemerintah pusat.
Belakangan ini sering kita mendengar anggota DPR dipecat gara-gara terlibat
kasus korupsi, atau Menteri yang diturunkan dipenjara gara-gara kasus korupsi
juga, seolah-olah korupsi adalah hal yang wajar terjadi dewasa ini.
Apabila dikaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kasus korupsi yang terjadi
di Indonesia, tentulah dua hal ini sangat berkaitan. Semakin banyaknya kasus
korupsi yang membelenggu perekonomian di Indonesia, maka akan semakin
memperburuk kondisi perekonomian di negeri ini. Apabila uang negara banyak
yang dikorupsi, maka pembangunan infrastruktur akan terhambat, karena uang
yang sebetulnya akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia
malah justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal
tersebuat hanyalah satu contoh dampak kasus korupsi yang membelenggu
perekonomian kita.
Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak
penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini
disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia
yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia
sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba
untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem
Halaman 10
birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit
membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi.
Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang
mudah tergiur dengan praktik korupsi.
Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian
negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik
menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir
semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik
hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak
sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak
buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya
pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino
yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh
kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan
mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka
termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari
korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi
juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa
sebagai salah satu contohnya.
2.2DAMPAK EKONOMI
a) Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian
Halaman 11
1. Dampak Kualitatif Korupsi Terhadap Perekonomian
Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan
meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik.
Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang
besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi
membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk
mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya
yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat Ada indikasi yang
kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan
terutama di negara negara yang sebelumnya memakai sistem
ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses
privatisasi perusahaan Negara.
2. Dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar
(market failure). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh
korupsi yang kuat maka pengenaan peraturan dan kebijakan,
misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan
sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.
3. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan
kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan
peluang korupsi dan pada akhimya menyumbangkan negatif value
added.
Halaman 12
4. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya
produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar
oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga
secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang
turun.
5. Korupsi mereduksi peran pundamental pemerintah (misalnya pada
penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property
rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan
pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
6. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada
perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat
terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik
dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang
lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang
lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.
Korupsi memperbesar angka kemiskinan. ini sangat wajar. Selain
dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di
atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi
pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Menurut Tanzi
(2002), perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling
sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi
(pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai
Halaman 13
hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan
oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada
negara negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil
(UKM adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak
menycrap tenaga kerja).
b. Dampak Korupsi pada Perekonomian Anahsa Ekonometrika
Beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan penelitian dengan
menggunakan angka indeks korupsi untuk melihat hasilnya pada variabel -
variabel ekonomi yang lain. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah
Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an
enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan
negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama
kesejahteraan masyarakat.
Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi.
Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi,
pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program
sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti
ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung
dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik
secara preventif, represif maupun kuratif.
Halaman 14
Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara
alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari
dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:
1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya
pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi
juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat
distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat,
korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari
pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan
pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena
penyelidikan.
Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam
negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa
digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali
terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian
hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.
Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and
Economic Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan
menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya
investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini
jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat
mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak
Halaman 15
mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor
asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.
Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan
multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari
ICC (International Chamber of Commerce) yang bersepakat
untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis
internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development)
mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi
untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.
Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha
multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara
yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki ‘biaya
siluman’ yang tinggi.
Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak
korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah
bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah
penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai
organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia
menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah
ancaman serius bagi investasi yang ditanam.
2. Penurunan Produktifitas
Halaman 16
Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan
investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas
akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan
terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa
berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan
kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai
upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru
atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha
yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya
investasi.
Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan
permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan
meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan
produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.
3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi public
Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami
masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan
raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang
melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila
tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan
terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang
bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada,
Halaman 17
selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan.
Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan,
tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan,
tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak
kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya
angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan
serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa
sebagai akibat korupsi.
Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam
sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-
proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih
banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah
kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai
praktek korupsi yang terjadi.
Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas
barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi
pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat
material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan
hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi
kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan
menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
4. Menurunnya pendapatan Negara dari sektor pajak
Halaman 18
Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem
pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai
pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan
jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah
sesuatu yang penting bagi negara.
Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak
penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di
tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak
seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan
lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak
di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak
menyumbang.
Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat
digunakan untk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga
mempunya fungsi redribusi pendapatan, dimana pajak yang
dipugut oleh Negara dan selanjutnya digunakan untuk
pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada
akhirnya mensejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting
bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan pada
akhirnya.
Halaman 19
5. Meningkatnya Hutang Negar
Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi
dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat
dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut
untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya
yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya
anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur
penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?
Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan
hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil
dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian
Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per
31 Mei 2011 mencapai US$201,07 miliar atau setara dengan
Rp. 1.716,56 trilliun, sebuah angka yang fantastis.
Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu
pinjaman sebesar US$69,03 miliar (pinjaman luar negeri
US$68,97 miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar
US$132,05 miliar. Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar
US$201,1 miliar tersebut terbagi atas Rp956 triliun, US$42,4
miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 5,3 miliar Euro.
Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke
tahun. Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah
sebesar US$169,22 miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010,
Halaman 20
jumlahnya kembali naik hingga mencapai US$186,50 miliar
(Rp1.676,85 triliun). Posisi utang pemerintah saat ini juga naik
dari posisi per April 2011 yang sebesar US$197,97 miliar. Jika
menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun,
maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.
Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia
(BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat
dari US$73,606 miliar pada 2009 ke posisi US$84,722 miliar
pada kuartal I 2011 atau setara 15,1%. Secara year on year
(yoy) saja, pinjaman luar negeri swasta telah meningkat 12,6%
atau naik dari US$75,207 pada kuartal I 2010.
Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini,
utang luar negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-
bank sebesar US$71,667 miliar dan pihak bank sebesar
US$13,055 miliar (www.metronews.com /read/news/ 2011,14
Juni 2011).
Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal
yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif
hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk
menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin
memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke
depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian
Halaman 21
membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali
tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.
Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia?
Ada banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan
masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan
pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang
ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras.
Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented
menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk
mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya.
Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan
warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-
celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik
korupsi. Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur
membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.
Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak
banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama
pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi
tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang
hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti
fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya,
kalaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan
biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak
Halaman 22
buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak
jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya
akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi
publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya
saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan
mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan
mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan
ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya
mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga
mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang
dan jasa sebagai salah satu contohnya.
2.3 CONTOH DAMPAK KORUPSI BAGI PEREKONOMIAN
Berikut ini beberapa contoh nyata dampak korupsi yang sering kita temui :
1. Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian
negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik
menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir
semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik
hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak
sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak
buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya
pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek
Halaman 23
domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah
masyarakat.
2. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki
akan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas
mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi
akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala
makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai
barang dan jasa.
3. Karena terhambatnya segala macam pembangunan dalam sektor-sektor
publik, Kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan
optimal lagi. Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dibuat
pemerintah akan menjadi sia - sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan
menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial
karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong
para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan
kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas
pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang dapat
membuat masyarakat menjadi marah. Kita bisa lihat contoh di Tunisia, Mesir
dan Libya di mana kemarahan masyarakat dapat menggulingkan pemerintah,
mereka melakukan hal - hal tersebut utamanya karena masalah ekonomi. Pada
tahun 1998 pun kerusuhan yang ada di dipicu oleh masalah ekonomi, yakni
Halaman 24
krisis moneter yang jika dikaji penyebabnya ialah karena masalah korupsi.
Bukan hal tersebut akan terulang jika korupsi masih merajalela dan
pemerintah tidak menanggapi masalah ini dengan serius.
4. Kalau dari pemerintah yang merupakan tempatnya koruptor, mereka pasti
akan memindahkan uang-uang hasil korupsi yang mereka dapatkan ke
rekening di bank - bank negara asing. Padahal uang tersebut seharusnya
merupakan uang negara yang akan diinvestasikan di negara ini dan mereka
malah membawa uang tersebut ke luar negeri. Hal ini akan membuat
pembangunan ekonomi menjadi tersendat tentunya. Dengan korupsi juga,
pemerintah tidak akan lagi pro kepada masyarakat. Mereka akan pro kepada
para pengusaha kotor yang memberi suap. Kebijakan - kebijakan yang mereka
lakukan akan menguntungkan para pengusaha licik ini. Bahkan mungkin saja
mereka akan tega menjual sektor-sektor vital negara, juga membuat kebijakan
- kebijakan yang tidak pro rakyat hanya untuk kepentingan pribadi.
Halaman 25
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Ditinjau dari sudut apapun, korupsi sama sekali tidak memberikan manfaat.
Baik kepada perekonomian, maupun kepada sistem demokrasi politik yang baik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dalam masa transisi seperti Indonesia,
baik dari sistem ekonomi (dari sistem ekonomi terpusat menuju sistem ekonomi yang
lebih menganut pasar) maupun dari sistem politik dan demokrasi (pemerintahan yang
otoriter ke pemerintahan yang demokratis), selalu mengalamii masalah korupsi yang
luar biasa besar. Bahkan, saat ini sudah terbangun mitos di masyarakat bahwa korupsi
hampir mustahil dapat dibasmi, karena ada anggapan bahwa korupsi telah menjadii
kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pasti, kita harus segera bergerak menuntaskan
serta melakukan perubahan.
3.2 Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka kami dapat menyarankan bahwa :
a. Jauhi perilaku korupsi sejak dini karena memberikan dampak yang sangat
besar bagi lingkungan sekitar pada khusunya dan Indonesia pada
umumnya.
Halaman 26
b. Laporkan apabila menemukan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan
sekitar untuk membrantas tindak pidana korupsi yang merugikan banyak
pihak.
c. Menggalangkan kegiatan promosi anti korupsi agar dapat meminimalkan
dampak dari korupsi.
Halaman 27
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.2014.Buku Ajar
Pendidikan dan Budaya Antikorupsi.Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Frasti, Hessy.2013. Antara Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Korupsi Yang
Membelenggu Perekonomian Di Indonesia
http://hessyfrasti.blog.uns.ac.id/2013/05/19/antara-peningkatan-pertumbuhan-
ekonomi-dan-korupsi-yang-membelenggu-perekonomian-di-indonesia/
Gunawan, Indra. 2013. Dampak Korupsi Bagi Perekonomian.
https://indragunawan0605.wordpress.com/2013/11/20/dampak-korupsi-bagi-
perekonomian-indonesia/
Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi.2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk
Perguruan Tinggi.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
Halaman 28
Halaman 29