DAMPAK MASIF KORUPSI - etika. Dampak Masif Korupsi SUB POKOK BAHASAN : 1. Dampak Ekonomi 2. Dampak Sosial

Embed Size (px)

Text of DAMPAK MASIF KORUPSI - etika. Dampak Masif Korupsi SUB POKOK BAHASAN : 1. Dampak Ekonomi 2. Dampak...

  • 12/4/2013

    1

    Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

    1Dampak Masif Korupsi

    DAMPAK

    MASIF

    KORUPSI

    Bab

    03

    “unless we destroy corruption,

    corruption will destroy us”

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 2Dampak Masif Korupsi

  • 12/4/2013

    2

    1. Mahasiswa mengetahui

    dampak korupsi;

    2. Mahasiswa dapat memiliki

    empati pada korban korupsi;

    3. Mahasiswa bersedia tidak

    melakukan perbuatan

    korupsi.

    Kompetensi Dasar

    POKOK BAHASAN :

    Dampak Masif Korupsi

    SUB POKOK BAHASAN :

    1. Dampak Ekonomi

    2. Dampak Sosial dan

    Kemiskinan Masyarakat

    3. Dampak Birokrasi

    Pemerintahan

    4. Dampak terhadap Politik

    dan Demokrasi

    5. Dampak terhadap

    Penegakan Hukum

    6. Dampak terhadap

    Pertahanan dan

    Keamanan

    7. Dampak Kerusakan

    Lingkungan

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 3Dampak Masif Korupsi

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 4Dampak Masif Korupsi

    mari kita simak film ini

  • 12/4/2013

    3

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 5Dampak Masif Korupsi

    Korupsi tidak hanya

    berdampak terhadap satu

    aspek kehidupan saja.

    Korupsi menimbulkan

    efek domino yang meluas

    terhadap eksistensi bangsa

    dan negara.

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 6Dampak Masif Korupsi

    Meluasnya praktik korupsi di suatu negara

    akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa,

    misalnya harga barang menjadi mahal

    dengan kualitas yang buruk, akses rakyat

    terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi

    sulit, keamanan suatu negara terancam,

    kerusakan lingkungan hidup, dan citra

    pemerintahan yang buruk di mata

    internasional sehingga menggoyahkan sendi-

    sendi kepercayaan pemilik modal asing,

    krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan

    negara pun menjadi semakin terperosok

    dalam kemiskinan.

  • 12/4/2013

    4

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 7Dampak Masif Korupsi

    mari kita simak film ini

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 8Dampak Masif Korupsi

  • 12/4/2013

    5

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 9Dampak Masif Korupsi

    DAMPAK EKONOMI

    DAMPAK SOSIAL & KEMISKINAN

    DAMPAK BIROKRASI PEMERINTAHAN

    DAMPAK POLITIK & DEMOKRASI

    DAMPAK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

    DAMPAK TERHADAP HANKAM

    DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN

    DAMPAK

    MASIF

    KORUPSI

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 10Dampak Masif Korupsi

    kerugian negara akibat korupsi 40%dana

    APBN per tahun !!*

    siapa yang menikmati? •Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi. Dwipoto Kusumo dari

    Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, " Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena

    dikorupsi," katanya, korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah., Sabtu (30/07/2011) di

    Pangkalpinang. (Bangkapost 30 Juli 2011)

    dampak ekonomi.ppt dampak sosial dan kemiskinan.ppt dampak birokrasi.ppt dampak politik.ppt dampak penegakan hukum.ppt dampak hankam.ppt dampak akibat kerusakan lingkungan.ppt

  • 12/4/2013

    6

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 11Dampak Masif Korupsi

    Jembatan Suramadu

    adalah jembatan

    terpanjang di Indonesia

    saat ini, yang

    menghubungkan Pulau

    Jawa dan Pulau Madura

    Berapakah

    investasi yang

    diperlukan untuk

    membangun

    jembatan ini?

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 12Dampak Masif Korupsi

    Lalu bagaimanapula dengan

    sarana prasarana berikut ini

    Berapakah investasi

    yang diperlukan

    untuk membangun

    jalan tol, pelabuhan,

    jalur kereta api,

    bandar udara

    ini?

  • 12/4/2013

    7

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 13Dampak Masif Korupsi

    mari kita simak film ini

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14Dampak Masif Korupsi

    mari kita simak film ini

  • 12/4/2013

    8

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 15Dampak Masif Korupsi

    …seharusnya bangsa

    Indonesia hidup makmur…

    Jika anda suatu saat memegang tampuk

    pimpinan di Indonesia, bagaimanakah

    seharusnya model penyelenggaraan

    pemerintahan yang seharusnya dilakukan, agar

    rakyat makmur? Berikan contoh yang menurut

    anda jelek lalu akan anda perbaiki

    Quiz (kerjakan 10 menit)

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 16Dampak Masif Korupsi

    Apa yang bisa kita

    lakukan andai 40%

    dana APBN tidak

    dikorupsi?

  • 12/4/2013

    9

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 17Dampak Masif Korupsi

    40% dana APBN per tahun (yang hilang) = sekolah gratis sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan

    gratis, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik

    murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum,

    transportasi umum bagus, jalanan dan jembatan bagus, rel

    kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan

    sosial bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, industri

    tumbuh, jaminan sosial bagi seluruh rakyat, alutsista

    cukup dan dalam kondisi baik dan baru, hutang negara

    bisa diselesaikan dan lain-lain yang tentunya akan

    semakin mensejahterakan masyarakat, yang pada

    akhirnya meningkatkan martabat bangsa

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 18Dampak Masif Korupsi

    melihat itu…

    masihkah kita akan

    korupsi?

  • 12/4/2013

    10

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 19Dampak Masif Korupsi

    …mau tidak mau

    suka tidak suka

    siap tidak siap

    masa depan akan datang, dan generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan…

    Lomba poster KPK, Karya : Rudi Sarwanto

    PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 20Dampak Masif Korupsi

    Selamat datang

    generasi muda

    anti-korupsi

    Indonesia akan

    lebih baik jika

    tanpa korupsi

    Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

  • 12/4/2013

    11

    Terimakasih kepada:

    Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina,

    Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran,

    Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata,

    dan KPK, TIRI, ICW

    Produksi:

    Bagian Hukum dan Kepegawaian

    Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

    copyrights © dikti 2012