Upload
eka-ramadhani
View
982
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
P U T U S A N
NO: 165/Pid.B/2010/PN.SEL.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama
terdakwa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Lengkap : LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. ; ---------------------------------------
Tempat lahir : Selong, Lombok Timur ; --------------------------------------------------------------
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 25 April 1976;----------------------------- --------------------------------
Jenis kelamin : Laki-laki ; ---------------------------------------------- --------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ; --------------------------------------------- --------------------------------
Tempat tinggal : Perumahan Permata Hijau Blok B Nomor 29, Kelurahan Rakam, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur ; ------------------------------------------------ --------------------------------
Agama : Islam ; -------------------------------------------------- --------------------------------
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Sekretaris KPU Lombok Timur; --------------------------
Pendidikan : S.1. ; ---------------------------------------------------- --------------------------------
Dalam tahap Penyidikan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;----------------------------------------
Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah /Penetapan
Penahanan oleh: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010, berdasarkan
Surat Perintah Nomor. Prin-179/P.2.12/Ft.1/09/2010, tanggal 30 September 2010;---------------------------------
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan
18 Nopember 2010, berdasarkan Penetapan Nomor: 196/Pen.Pid/2010/PN.SEL tanggal 18 Nopember 2010;----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 08 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07
Desember 2010, berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pen.Pid/2010/PN.SEL., tanggal 08 Nopember 2010;-------
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai
dengan 05 Februari 2010, berdasarkan Penetapan Nomor: 196/Pen.Pid/2010/PN.SEL. tanggal 30 Nopember
2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 06 Februari 2011 sampai
dengan 07 Maret 2011, berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid/2011/PT.MTR. tanggal 24 Januari 2010;----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan
06 April 2011, berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid/2011/PT.MTR. tanggal 03 Maret 2011;----------------
Terdakwa di persidangan didampingi team Penasihat Hukumnya sebagai berikut: 1. ROFIQ ASHARI,SH.,
2. BAIQ DIANA SUSILAWATI,SH., 3. CLEOPATRA, SH., 4. HANI USMANDANI, SH., yang kesemuanya
adalah Advokad yang berkantor di Law Firm “ROFIQ ASHARI, DIANA & PARTNERS”, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2010;---------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Negeri tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca ; -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Nopember 2010, NO : 165/Pid.B/2010/PN.SEL.
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; --------------- --------------------------------
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Selong, tertanggal 09 Nopember 2010, NO:
165/Pen.Pid./2010/PN.SEL. tentang Penetapan Hari Sidang ;------------------- --------------------------------
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. beserta seluruh surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -------------------------------------- --------------------------------
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;----------------
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; ----------------------------
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
Telah melihat dan meneliti barang bukti serta surat-surat di persidangan ;---------
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Nopember 2010, Nomor
Register Perkara: PDS-04/SLONG/09/2010, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun
secara berlapis/subsidairitas, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: ---------------------------------------------------
KESATU :
PRIMAIR :
----- Bahwa ia terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN, S.Sos selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor :
42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Februari 2009, bersama-sama dengan Samhan, S. Sos, Subhan,S.os dan Abdul
Azim, S, SH Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (yang
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) baik secara bersama – sama ataupun masing – masing bertindak
untuk dirinya sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Pebruari 2009
sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor KPU Kabupaten
Lombok Timur Jalan MT Haryono Nomor 07 Selong Kabupaten Lombok Timur, atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan atau
menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi dana untuk tahapan Pemilu
sebesar Rp. 27.053.953.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu
rupiah) berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Program pembiayaan lain-lain Nomor :
0174.1/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bagian Anggaran 999 Tahun 2009 tanggal 8 April
2009;
- Bahwa berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum dalam
pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara sebanyak
3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per lembar surat
suara sebesar Rp.200,- (dua ratus
rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada
KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus satu
ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas
nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim
S, SH sebagai koordinator;
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009
yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
untuk membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan
tersebut terdakwa mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul
Azim S,SH ”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahas kepada petugas/pekerja pelipat
untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per
lembar” padahal dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang
membenarkan dilakukan pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5%.
- Bahwa setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran 999
yang masing-masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-
(seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh
dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus
rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta
seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan
surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut kepada para pekerja, para koordinator yang
sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan pemotongan yang besarnya sebagai
berikut :
* Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah) perlembar
;
- Padahal seharusnya berdasarkan DIPA dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KPU Kabupaten
Lombok Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009, ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif
adalah Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar ;
- Adapun rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada
para pekerja adalah sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar =
Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu
juta lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar =
Rp.150.840.150 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.50.280.050,-
- Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025 + Rp.33.462.725
+ Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH setelah selesai melakukan pekerjaan sortir dan
pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif kepada para pekerja yang pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa
pembayaran, kemudian melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos. mengatakan kepada Samhan, S.
Sos., Subhan, S.Sos. dan
Abdul Azim S, SH ”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah diberikan uang” dan para koordinator
menjawab ”sudah”,
- Bahwa uang hasil pemotongan pelipatan surat suara legeslatif tersebut seharusnya dikembalikan kepada
negara, tetapi terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos bersama-sama dengan Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos
dan Abdul Azim S, SH sepakat untuk dibagi-bagi ;
- Bahwa uang hasil pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 oleh para
koordinator pelipatan surat suara telah dipergunakan sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.23.938.025,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Rusli ............................................................. Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Ayatullah Habibi.......................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Hambali.................................................... Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Lalu Ardiyar RA....................................... Rp. 250.000,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Diberikan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos... Rp. 2.000.000,-
- Diberikan kepada Buruh luar .................................................... Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Kabupaten Lombok Timur………Rp. 750.000,-
- Kepentingan pribadi Samhan, S.Sos………………………….. Rp16.438.025,-
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ……………………………………………………. Rp 23.938.025 ,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp33.462.725,,-(tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos.... Rp. 2.000.000,-
- Diberikan kepada Saparudin,S.Sos............................ Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Rina Isyatin dan Dedi Bimariyanto
@Rp.1.500.00,- ................................................................... Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Askin, S.Sos....................................... Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Pegawai-pegawai
Sekretariat KPU Kab.Lotim. ...............................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Eko dkk, petugas Pengamanan Polres Lotim Rp.500.000,-
- Biaya makan dan minum buruh serta pengawas.................... Rp. 4.000.000,-
- Kepentingan pribadi Subhan, S.Sos…………………………. Rp19.962.725,-
--------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah ……………………………………………………….Rp33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.50.280.050,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah) telah
digunakan untuk :
- Dipergunakan untuk kegiatan lain diluar
kegiatan sortir dan pelipatan surat suara...........................Rp.10.000.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Lombok Timur
Atas nama Mulki dan Lalu Jafar @ Rp.500.000,-............ Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan snack, rokok, bensin......................................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos.......... Rp.11.000.000,-
- Diberikan kepada pengawas kegiatan sortir
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dan pelipatan surat suara atas nama Safrullah.....................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada pembantu Bendahara
999 atas nama Hariadi..............................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada staf KPU Kabupaten Lombok Timur
Atas nama Askin, S.Sos,- ..................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Bendahara KPU Kab.Lotim
an.Saparudin,S.Sos ..........................................................................Rp. 3.000.000,-
- untuk kepentingan pribadi Abdul azim sendiri sebesar…..…Rp.20.350.050,-
----------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ………………………………………………..Rp 50.280.050,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta
enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----------------------------
---------------------
SUBSIDAIR :
------ Bahwa ia terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN, S.Sos selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor :
42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Februari 2009, bersama-sama dengan Samhan, S. Sos, Subhan,S.os dan Abdul
Azim, S, SH (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur baik secara bersama – sama ataupun masing –
masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam
bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di
Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur Jalan MT Haryono Nomor 07 Selong Kabupaten Lombok
Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Selong, telah melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman. S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan
Surat Keputusan Sekjen KPU Nomor : 42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 diangkat menjadi
Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di Kab./Kota.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota dan;
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu di Kab./Kota
b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kab./Kota
c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan
pemilu Kab./Kota.
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi dana untuk tahapan Pemilu sebesar
Rp. 27.053.953.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Program pembiayaan lain-lain Nomor : 0174.1/999-06.1/-
/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur bagian Anggaran 999 Tahun 2009 tanggal 8 April 2009;
- Bahwa berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum dalam
pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara sebanyak
3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per lembar surat
suara sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,- (enam ratus
enam puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas
nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim
S, SH sebagai koordinator;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos dengan kewenangannya bersama para koordinator pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di
kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan
surat suara, dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada para koordinator yaitu
Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silahkan saudara-saudara yang dilapangan bisa
membahas kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak
PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional
Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5
%.
- Bahwa setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran 999
yang masing-masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-
(seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh
dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus
rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta
seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan
surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut kepada para pekerja, para koordinator yang
sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan pemotongan yang besarnya sebagai
berikut :
* Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah) perlembar
;
- Padahal dalam rangka memberikan pelayanan anggaran kepada para pekerja pelipatan surat suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Kabupaten/Kota seharusnya pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif adalah
Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar sesuai DIPA dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KPU
Kabupaten Lombok Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009.
- Adapun rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada
para pekerja adalah sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos = Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar =
Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu
juta lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar =
Rp.150.840.150 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos = Rp.50.280.050,-
- Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025 + Rp.33.462.725
+ Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus
rupiah).
- Bahwa Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH setelah selesai melakukan pekerjaan sortir dan
pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif kepada para pekerja yang pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa
pembayaran, kemudian melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada Samhan, S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah diberikan uang”
dan para koordinator menjawab ”sudah”,
- Bahwa uang hasil pemotongan pelipatan surat suara legeslatif tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara,
tetapi terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos bersama-sama dengan Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan
Abdul Azim S, SH sepakat untuk dibagi-bagi ;
- Bahwa uang hasil pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 oleh para
koordinator pelipatan surat suara telah dipergunakan sebagai berikut :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
1. Koordinator Samhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.23.938.025,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Rusli ............................................................Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Ayatullah Habibi.......................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Hambali.........................................................Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Lalu Ardiyar RA........................................... Rp. 250.000,-
- Diberikan kepada terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman, S.Sos...... ..............................................................Rp.2.000.000,-
- Diberikan kepada Buruh luar .................................................... Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Kabupaten Lombok Timur………Rp. 750.000,-
- Kepentingan pribadi Samhan, S.Sos………………………… …Rp.16.438.025,-
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ……………………………………………………..Rp 23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp33.462.725,,-(tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos................ Rp. 2.000.000,-
- Diberikan kepada Saparudin,S.Sos............................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Rina Isyatin dan
Dedi Bimariyanto @ Rp.1.500.00,-.........................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Askin, S.Sos...............................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Pegawai-pegawai
Sekretariat KPU Kab.Lotim....................................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Eko dkk, petugas Pengamanan
Polres Lotim...........................................................................Rp. 500.000,-
- Biaya makan dan minum buruh serta pengawas.......................Rp. 4.000.000,-
- Kepentingan pribadi Subhan, S.Sos ……………………………Rp.19.962.725,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah………………………………………………………………Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.50.280.050,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah) telah
digunakan untuk :
- Dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan sortir dan pelipatan surat
suara............................................................................................Rp.10.000.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Lombok Timur
Atas nama Mulki dan Lalu Jafar @ Rp.500.000,-......................Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan snack, rokok, bensin..............................................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos..................Rp.11.000.000,-
- Diberikan kepada pengawas kegiatan sortir
dan pelipatan surat suara atas nama
Safrullah.........................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada pembantu Bendahara 999
atas nama Hariadi....................................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada staf KPU Kabupaten Lombok Timur
Atas nama Askin, S.Sos,- ........................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Bendahara KPU Kab.Lotim
an.Saparudin,S.Sos ............................................................. Rp. 3.000.000,-
- untuk kepentingan pribadi Abdul azim sendiri sebesar ……Rp.20.350.050,-
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ………………………………………………. Rp.50.280.050,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam
ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----------------------------------------------
----------
A T A U
KEDUA :
PRIMAIR:
--------Bahwa ia terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN, S.Sos selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor :
42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Februari 2009, bersama-sama dengan Samhan, S. Sos, Subhan,S.os dan
Abdul Azim, S, SH Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur
(yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) baik secara bersama – sama ataupun masing – masing
bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan
Pebruari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di
Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Jalan MT Haryono Nomor 07 Selong Kabupaten Lombok Timur,
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Selong, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi dana untuk tahapan Pemilu
sebesar Rp. 27.053.953.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu
rupiah) berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Program pembiayaan lain-lain Nomor :
0174.1/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bagian Anggaran 999 Tahun 2009 tanggal 8 April
2009;
- Bahwa berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum dalam
pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara sebanyak
3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per lembar surat
suara sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,- (enam ratus
enam puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas
nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim
S, SH sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan
pekerjaan pelipatan surat suara kepada terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009
yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di kantor KPU Kab.Lombok Timur
untuk membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan
tersebut dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silahkan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahas kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 %
(lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat
aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5 %.
- Bahwa para koordinator setelah mendapat kesempatan/persetujuan dari terdakwa dan setelah
memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 dari
Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran 999 yang masing-masing koordinator
yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh satu juta lima
ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus
enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh
dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dan pada
waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
kepada para pekerja, melakukan pemotongan yang besarnya sebagai berikut :
* Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
* Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah) perlembar
;
- Padahal seharusnya berdasarkan DIPA dan Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KPU Kabupaten
Lombok Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009, ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif
adalah Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar ;
- Adapun rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada
para pekerja adalah sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos = Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar =
Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu
juta lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar =
Rp.150.840.150 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos = Rp.50.280.050,-
- Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025 + Rp.33.462.725
+ Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus
rupiah).
- Bahwa Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH setelah selesai melakukan pekerjaan sortir dan
pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif kepada para pekerja yang pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa
pembayaran, kemudian melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada Samhan, S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah diberikan uang”
dan para koordinator menjawab ”sudah”.
- Bahwa uang hasil pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 oleh para
koordinator pelipatan surat suara telah dipergunakan sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.23.938.025,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Diberikan kepada Rusli ........................................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Ayatullah Habibi.......................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Hambali........................................................Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Lalu Ardiyar RA..........................................Rp. 250.000,-
- Diberikan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos..Rp.2.000.000,-
- Diberikan kepada Buruh luar ....................................................Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Kabupaten Lombok Timur…….Rp. 750.000,-
- Kepentingan pribadi Samhan, S.Sos………………………… Rp.16.438.025,-
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ………………………………………………Rp 23.938.025,- Koordinator Subhan,
S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara sebanyak
Rp33.462.725,,-(tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos................ Rp. 2.000.000,-
- Diberikan kepada Saparudin,S.Sos.......................................... Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Rina Isyatin dan
Dedi Bimariyanto @ Rp.1.500.00,-.........................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Askin, S.Sos................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Pegawai-pegawai
Sekretariat KPU Kab.Lotim....................................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Eko dkk, petugas Pengamanan
Polres Lotim............................................................................Rp. 500.000,-
- Biaya makan dan minum buruh serta pengawas....................Rp. 4.000.000,-
- Kepentingan pribadi Subhan, S.Sos ………………………Rp19.962.725,-
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah…………………………………………………………Rp.33.462.725,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
4. Koordinator Abdul Azim S, SH berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.50.280.050,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah) telah
digunakan untuk :
- Dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan sortir dan pelipatan surat
suara............................................................................................Rp.10.000.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Lombok Timur
Atas nama Mulki dan Lalu Jafar @ Rp.500.000,-......................Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan snack, rokok, bensin..............................................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos..................Rp.11.000.000,-
- Diberikan kepada pengawas kegiatan sortir
dan pelipatan surat suara atas nama Safrullah.........................Rp.
1.500.000,-
- Diberikan kepada pembantu Bendahara 999
atas nama Hariadi.................................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada staf KPU Kabupaten Lombok Timur
Atas nama Askin, S.Sos,- ................................................... Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Bendahara KPU Kab.Lotim
an.Saparudin,S.Sos ............................................................. Rp. 3.000.000,-
- untuk kepentingan pribadi Abdul azim sendiri sebesar ….. Rp.20.350.050,-
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ………………………………………………. Rp.50.280.050,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam
ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 56 ke-2 KUHP. -----------------------------------
-----------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
SUBSIDAIR :
------ Bahwa ia terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN, S.Sos selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor :
42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Februari 2009, bersama-sama dengan Samhan, S. Sos, Subhan,S.os dan Abdul
Azim, S, SH (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur baik secara bersama – sama ataupun masing –
masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam
bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di
Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur Jalan MT Haryono Nomor 07 Selong Kabupaten
Lombok Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , yang
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman. S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan
Surat Keputusan Sekjen KPU Nomor : 42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 diangkat menjadi
Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota dan;
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu di Kab./Kota
b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kab./Kota
c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan
pemilu Kab./Kota.
-Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi dana untuk tahapan Pemilu sebesar
Rp. 27.053.953.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Program pembiayaan lain-lain Nomor : 0174.1/999-06.1/-
/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur bagian Anggaran 999 Tahun 2009 tanggal 8 April 2009;
- Bahwa berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum dalam
pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara sebanyak
3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per lembar surat
suara sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,- (enam ratus
enam puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas
nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim
S, SH sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan
pekerjaan pelipatan surat suara kepada terdakwa.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009
yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di kantor KPU Kab.Lombok Timur
untuk membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan
tersebut dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silahkan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahas kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 %
(lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat
aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5 %.
- Bahwa para koordinator setelah mendapat kesempatan/persetujuan dari terdakwa dan setelah
memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 dari
Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran 999 yang masing-masing koordinator
yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh satu juta lima
ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus
enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh
dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
selanjutnya pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun
2009 tersebut kepada para pekerja, para koordinator melakukan pemotongan yang besarnya sebagai
berikut :
* Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah) perlembar
;
- Padahal dalam rangka memberikan pelayanan anggaran kepada para pekerja pelipatan surat suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, seharusnya pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif adalah
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar sesuai DIPA dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KPU
Kabupaten Lombok Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009.
- Adapun rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada
para pekerja adalah sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos = Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar =
Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu
juta lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar =
Rp.150.840.150 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos ....= Rp.50.280.050,-
- Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025 + Rp.33.462.725
+ Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH setelah selesai melakukan pekerjaan sortir dan
pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif kepada para pekerja yang pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa
pembayaran, kemudian melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada Samhan, S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah diberikan uang”
dan para koordinator menjawab ”sudah”, .
- Bahwa uang hasil pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 oleh para
koordinator pelipatan surat suara telah dipergunakan sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.23.938.025,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Rusli ........................................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Ayatullah Habibi.......................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Hambali.........................................................Rp. 750.000,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Diberikan kepada Lalu Ardiyar RA........................................... Rp. 250.000,-
- Diberikan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos...Rp.2.000.000,-
- Diberikan kepada Buruh luar .................................................... Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Kabupaten Lombok Timur……..Rp. 750.000,-
- Kepentingan pribadi Samhan, S.Sos………………………… .Rp.16.438.025,-
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ……………………………………………………Rp 23.938.025,-
5. Koordinator Subhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp33.462.725,,-(tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos................ Rp. 2.000.000,-
- Diberikan kepada Saparudin,S.Sos............................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Rina Isyatin dan
Dedi Bimariyanto @ Rp.1.500.00,-.........................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Askin, S.Sos................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Pegawai-pegawai
Sekretariat KPU Kab.Lotim....................................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Eko dkk, petugas Pengamanan
Polres Lotim............................................................................Rp. 500.000,-
- Biaya makan dan minum buruh serta pengawas....................Rp. 4.000.000,-
- Kepentingan pribadi Subhan, S.Sos ………………………Rp.19.962.725,-
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah…………………………………………………………Rp.33.462.725,-
6. Koordinator Abdul Azim S, SH berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.50.280.050,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah) telah
digunakan untuk :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan sortir dan pelipatan surat
suara....................................................................................Rp.10.000.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Lombok Timur
Atas nama Mulki dan Lalu Jafar @ Rp.500.000,-.............Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan snack, rokok, bensin......................................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos...........Rp.11.000.000,-
- Diberikan kepada pengawas kegiatan sortir
dan pelipatan surat suara atas nama Safrullah.........................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada pembantu Bendahara 999
atas nama Hariadi.....................................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada staf KPU Kabupaten Lombok Timur
Atas nama Askin, S.Sos,- ......................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Bendahara KPU Kab.Lotim
an.Saparudin,S.Sos ............................................................. Rp. 3.000.000,-
- untuk kepentingan pribadi Abdul azim sendiri sebesar …..…. Rp.20.350.050,-
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ………………………………………………. Rp.50.280.050,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam
ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 56 ke-2 KUHP. ---------------------------------------------------------
----------
ATAU
KETIGA
------ Bahwa ia terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN, S.Sos selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor :
42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Februari 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dalam bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009,
bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Jalan MT Haryono Nomor 07 Selong Kabupaten
Lombok Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Selong, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
kejahatan, kepada para coordinator yaitu Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, dan Abdul Azim, S.Sos, pegawai
negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga
yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Sekjen Depdagri No : 811.211.2-2356 tanggal 30 Septrember 1996 dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan
Sekjen KPU Nomor : 42/UP/KPU/II/2009 Tanggal 05 Februari 2009 Terdakwa diangkat menjadi Sekretaris
KPU Kabupaten Lombok Timur yang memberi tugas berdasarkan pasal 17 peraturan KPU Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota dan;
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu di Kab./Kota
b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kab./Kota
c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan
pemilu Kab./Kota.
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi dana untuk tahapan Pemilu sebesar
Rp. 27.053.953.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Program pembiayaan lain-lain Nomor : 0174.1/999-06.1/-
/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur bagian Anggaran 999 Tahun 2009 tanggal 8 April 2009;
- Bahwa berdasarkan DIPA dan Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum
dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara
sebanyak 3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per
lembar surat suara sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan
surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,-
(enam ratus enam puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas
nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim
S, SH Pegawai Negeri pada KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai koordinator, dengan tugas
merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pelipatan surat suara kepada
terdakwa selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilihan Presiden;
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009
yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di kantor KPU Kab.Lombok Timur
untuk membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan
tersebut dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos,
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silahkan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahas kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 %
(lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan Revisi I POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak
terdapat aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5 %.
- Bahwa para koordinator setelah mendapat penjelasan mengenai hal tersebut dari terdakwa dan setelah
memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 dari
Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran 999 yang masing-masing koordinator
yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh satu juta lima
ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus
enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh
dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
selanjutnya membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009
tersebut kepada para pekerja, para koordinator melakukan pemotongan yang besarnya sebagai berikut :
* Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah) perlembar
;
* Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah) perlembar
;
- Bahwa seharusnya pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif adalah Rp.200,-
(dua ratus rupiah) per lembar sesuai DIPA dan Revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KPU
Kabupaten Lombok Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009.
- Adapun rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada
para pekerja adalah sebagai berikut :
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar =
Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos ....= Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu
juta lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar =
Rp.150.840.150 ;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos ....= Rp.50.280.050,-
- Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025 + Rp.33.462.725
+ Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus
rupiah);
- Bahwa Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH setelah selesai melakukan pekerjaan sortir dan
pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif kepada para pekerja yang pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa
pembayaran, kemudian melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada Samhan, S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah diberikan uang”
dan para koordinator menjawab ”sudah”,.
- Bahwa uang hasil pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 oleh para
koordinator pelipatan surat suara yang seharusnya dikembalikan kepada Negara tetapi oleh para koordinator
dengan persetujuan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S. Sos. Mempergunakannya seolah-olah sebagai
miliknya, yaitu :
1. Koordinator Samhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.23.938.025,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Rusli ............................................................Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Ayatullah Habibi.......................................... Rp.1.500.000,-
- Diberikan kepada Hambali........................................................Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Lalu Ardiyar RA...........................................Rp. 250.000,-
- Diberikan kepada terdakwa Lalu PuguhMulawarman, S.Sos...Rp.2.000.000,-
- Diberikan kepada Buruh luar ...................................................Rp. 750.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Kabupaten Lombok Timur……..Rp. 750.000,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Kepentingan pribadi Samhan, S.Sos………………………… Rp.16.438.025,-
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h …………………………………………………..Rp 23.938.025,-
7. Koordinator Subhan, S.Sos berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp33.462.725,,-(tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima
rupiah) telah digunakan untuk :
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos................ Rp. 2.000.000,-
- Diberikan kepada Saparudin,S.Sos.......................................... Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Rina Isyatin dan
Dedi Bimariyanto @ Rp.1.500.00,-.........................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Askin, S.Sos................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Pegawai-pegawai
Sekretariat KPU Kab.Lotim....................................................Rp. 3.000.000,-
- Diberikan kepada Eko dkk, petugas Pengamanan
Polres Lotim............................................................................ Rp. 500.000,-
- Biaya makan dan minum buruh serta pengawas..................Rp. 4.000.000,-
- Kepentingan pribadi Subhan, S.Sos ………………………Rp19.962.725,-
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah…………………………………………………………Rp.33.462.725,-
8. Koordinator Abdul Azim S, SH berhasil melakukan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara
sebanyak Rp.50.280.050,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah) telah
digunakan untuk :
- Dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan sortir dan pelipatan surat
suara............................................................................................Rp.10.000.000,-
- Diberikan kepada Staf KPU Lombok Timur
Atas nama Mulki dan Lalu Jafar @ Rp.500.000,-......................Rp. 1.000.000,-
- Biaya makan snack, rokok, bensin..............................................Rp. 1.500.000,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Diberikan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos..................Rp.11.000.000,-
- Diberikan kepada pengawas kegiatan sortir
dan pelipatan surat suara atas nama Safrullah.........................Rp. 1.500.000,-
- Diberikan kepada pembantu Bendahara 999
atas nama Hariadi....................................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada staf KPU Kabupaten Lombok Timur
Atas nama Askin, S.Sos,- ........................................................Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Bendahara KPU Kab.Lotim
an.Saparudin,S.Sos .................................................................Rp. 3.000.000,-
- untuk kepentingan pribadi Abdul azim sendiri sebesar …..…Rp. 20.350.050,-
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
J u m l a h ………………………………………………… Rp.50.280.050,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam
ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 56 ke-2 KUHP;-------------
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti
dan melalui Team Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap Surat Dakwaan dari
Penuntut Umum tersebut;------------
Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-
saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya dan pada pokoknya telah memberikan
keterangan sebagai berikut ; -------------
1. Saksi : AYATULLAH HABIBI;-------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa saksi adalah pengawas dalam kegiatan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatf Tahun
2009; ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa yang menjadi kordinator dalam Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim adalah Samhan,
S.Sos, Subhan, S.Sos dan Abdul Azim, SH (kesemuanya terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa yang mengangkat Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos dan Abdul Azim, SH (terdakwa dalam
berkas lain) sebagai koordinator adalah terdakwa;-------------------------------
- Bahwa saksi adalah sebagai pengawas yang ditunjuk langsung oleh koordinator, yakni Samhan, S.Sos
(terdakwa dalam berkas lain); -----------------------------------------------------
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas adalah mencatat hasil pelipatan surat suara yang dilakukan oleh
para pekerja; -------------------------------------------------------------------------
- Bahwa para pekerja yang berada dibawah koordinator Samhan, S.Sos sebanyak 93 orang;
- Bahwa pelipatan surat suara dilakukan di 2 (dua) tempat, yakni Eks Kantor Bawasda dan di Gedung
Wanita; -------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak ingat berapa hasil surat suara yang telah berhasil dilipat para pekerja;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas surat suara seharga Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ongkos pelipatan 1 (satu) lembar kertas surat suara seharga Rp. 200,- (dua
ratus rupiah); -------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Samhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain), menjelaskan jika ada pemotongan untuk
pembayaran sewa Gedung Wanita; -----------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anggaran yang ditujukan untuk pembayaran sewa gedung;
- Bahwa para pekerja dibayar dengan harga Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi mendapat upah/honor dari koordinator sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) dengan waktu kerja selama 11 hari, namun saksi tidak mengetahui darimana uang yang
digunakan untuk membayar upah/honor saksi sebagai pengawas; ------------
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan pelipatan surat suara selesai dilakukan;
- Bahwa Samhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain) selaku koordinator yang langsung membayarkan
upah pelipatan surat suara kepada para pekerja dan tidak melalui pengawas;
- Bahwa pembayaran upah dilakukan 1 x (satu kali); -----------------------------
- Bahwa yang diserahkan kepada para pekerja adalah upah yang sudah dipotong terlebih dahulu;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa pelipatan surat suara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2009 sampai dengan 28 Februari
2009 bertempat di kantor eks Bawasda dan tanggal 1, 5, 8 dan 11 Maret bertempat di Gedung Wanita
Selong; -------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sebelum perekrutan pekerja pelipat surat suara dijanjikan upah sebesar Rp. 200,- (dua ratus
rupiah) per lembar; ------------------------------------------------------------------
- Bahwa ada pengarahan mengenai cara pelipatan surat suara di Kantor Eks Bawasda;
- Bahwa dalam pengarahan tersebut disampaikan bahwa ada pemotongan sebesar Rp. 25,- (dua puluh
lima rupiah) dengan alasan untuk biaya transport; ------------------------------
- Bahwa dalam pengarahan tersebut, ada pekerja yang protes dan ada juga yang menerima dengan
ikhlas; ---------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa tidak ada rapat apapun dengan para koordinator; -----------------------
- Bahwa pada koordinator lain (Subhan, S.Sos dan Abdul Azim, SH (terdakwa dalam berkas lain), saksi
tidak mengetahui berapa besarnya pemotongan yang dilakukan; -------------
- Bahwa tidak ada kuitansi sebagai tanda terima upah, namun ada sebuah buku yang didalamnya tertulis
ongkos yang diterima dan banyaknya jumlah surat suara yang dilipat, ongkos yng tertulis per
lembarnya sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah); ---------------
- Bahwa ada surat pernyataan yang berisi menerima ongkos pelipatan surat suara sebesar Rp. 200,- (dua
ratus rupiah) per lembarnya; -------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemotongan ongkos pelipatan surat suara yang dilakukan oleh
koordinator; --------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi hanya mencatat kertas surat suara yang dilipat dan tidak ikut dalam penyerahan uang;
- Bahwa upah yang diterima saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
dikembalikan ke Kejaksaan melalui Mulki, kemudian Mulki menyerahkan kepada koordinator
(Samhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain); ----------------------------------
- Bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan di rumah Samhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa ada pengembalian uang potongan pajak yang diberikan kepada para pekerja ;---------------------
------------------------------------------------------------
- Bahwa dalam penyerahan uang kepada para pekerja, terdakwa tidak ikut menyaksikan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; ------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
2. Saksi : SAFRULLAH ; ---------------------------------------------------------
- Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2009, saksi diangkat secara lisan oleh Kordinator Subhan,
S.Sos sebagai pengawas penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 di
Kabupaten Lombok Timur; -------------------------------------------------------
- Bahwa sepengetahuan sakasi ada pemotongan terhadap ongkos para pekerja sortir dan pelipat surat
suara namun saksi tidak mengetahui berapa total keseluruhan dari hasil pemotongan tersebut dan
para pekerja tidak keberatan mengenai pemotongan tersebut;-----------------
- Bahwa para pekerja dibayar sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per lembar;
- Bahwa setelah mendapat upah, para pekerja menandatangani surat pernyataan yang berisi menerima
ongkos pelipatan surat suara sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembarnya;
- Bahwa pengawas keliling mendatangi rumah para pekerja untuk menyerahkan upah pelipatan surat
suara;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2x (dua kali); -----------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahu berapa besar dana yang digunakan untuk membayar para pekerja;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pengawas adalah koordinator (Abdul Azim, SH (terdakwa pada
berkas lain) secara lisan, ketika pelipatan surat suara akan dimulai, penunjukan saksi dilakukan di
kantor Eks Bawasda; ---------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi pernah mendapat upah dari koordinator sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) dan koordinator mengatakan “ ini uang untuk belanja” , namun saksi tidak mengetahui
dari mana uang tersebut berasal, namun sat itu terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa Abdul Azim (terdakwa pada berkas lain), pernah mengatakan langsung jika ada pemotongan
ongkos pelipatan surat suara; -----------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pajak sudah dibayar atau belum; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika untuk pengawas ada upah atau tidak; ---
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan langsung kepada seluruh pekerja di bawah koordinator Abdul
Azim, jika ada pemotongan upah pelipatan surat suara per lembarnya; -----
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) hari
setelah pekerjaan pelipatan surat suara selesai; ---------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa para pekerja mendapat ongkos Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per lembarnya;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan ke Kejaksaan; ---------------------
- Bahwa saksi tiak mengetahui mengapa ada perbedaan pemotongan ongkos pelipatan surat suara
dengan pekerja dibawah koordinator lain; --------------------------------------
- Bahwa terdakwa tidak menentukan berapa besarnya potongan yang dilakukan per lembar kertas surat
suara; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa ada pengembalian uang potongan pajak yang diberikan kepada para pekerja ;--------------------
------------------------------------------------------------
- Bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa mengenai pemotongan upah pelipatan surat suara adalah
“akan ada pemotongan pembayaran surat suara sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk pajak”.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; --------------------
3. Saksi:DEDI BIMARYANTO : ----------------------------------------------------
- Bahwa saksi diangkat secara lisan oleh Subhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain) sebagai
pengawas bersama dengan Rina Isyatin; ----------------------------------------
- Bahwa pekerja dibawah koordinator Subhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain) sebanyak 109 orang
pekerja; ------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa upah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dari Subhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain);
----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pelaksanaan pelipatan surat suara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2009 sampai dengan 8
Maret 2009 di kantor Eks Bawasda dan di Gedung Wanita; ------------------
- Bahwa saksi langsung bertanggung jawab kepada koordinator; --------------
- Bahwa semua koordinator dibawah tanggungjawab dari terdakwa; ---------
- Bahwa tempat pelipatan di dua tempat karena di Eks Bawasda keadaan kantornya tidak baik dan
banyak yang rusak; ----------------------------------------------------------------
- Bahwa pelipatan surat suara di Eks Kantor Bawasda hanya dilaksanakan selama 3 hari;
- Bahwa ada pengarahan yang dilakukan oleh koordinator, namun hanya menjelaskan mengenai teknis
pelipatan surat suara; --------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa pada kenyataannya yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh
puluh lima rupiah) per lembar; ---------------------------------------------------
- Bahwa yang menyampaikan ada pemotongan adalah para pengawas, tanpa didampingi koordinator;
----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa para pekerja menerima pemotongan upah pelipatan surat suara secara ikhlas;
- Bahwa tidak ada penjelasan mengenai uang yang dipotong tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya ongkos para pengawas; ----
- Bahwa pada saat pembayaran upah pekerja, Subhan, S.Sos (terdakwa dalam berkas lain) selaku
koordinator saksi, sempat hadir namun hanya sebentar; -----------------------
- Bahwa ada tanda terima kuitansi yang menyatakan upah pemotongan sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh
puluh lima rupiah); -----------------------------------------------------------------
- Bahwa potongan upah sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk pajak dipotong dari surat suara yang
per lembarnya Rp.200,- (dua ratus rupiah);--------------------------------------
- Bahwa upah/honor saksi selaku pengawas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
yang diterima langsung dari koordinator; ---------------------------------------
- Bahwa atas inisiatif sendiri, uang tersebut sudah dikembalikan ke Kejaksaan setelah ada pemeriksaan
dari Kejaksaan Negeri Selong; ---------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya anggaran untuk pelipatan surat suara ada dalam
DIPA; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dibawah koordinator lain, juga ada pemotongan upah pelipatan surat suara, namun saksi tidak
mengetahui berapa besarnya; -----------------------------------------------------
- Bahwa upah yang diserahkan kepada pekerja adalah Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per
lembar dikalikan berapa banyak kertas surat suara yang dilipat; -------------
- Bahwa ada pemotongan Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sudah masuk dalam pemotongan yang Rp.25,-
(dua puluh lima rupiah) tersebut; -------------------------------------------------
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2x (dua kali); -----------------------
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung mengenai pemotongan tersebut, namun saksi
diberitahu oleh Safrullah, jika terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
----------------------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa para pekerja menandatangani surat pernyataan yang berisi menerima ongkos pelipatan surat
suara sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembarnya; --------------------
- Bahwa yang menyerahkan surat pernyataan kepada pekerja adalah saksi, bukan koordinator maupun
terdakwa; ----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi todak pernah disuruh/diperintah langsung oleh terdakwa; -----
- Bahwa ketika upah pekerja dibagikan, terdakwa tidak berada ditempat tersebut;
- Bahwa upah/honor saksi selaku pengawas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
yang diterima langsung dari koordinator, diserahkan kembali kepada Subhan, S.Sos (terdakwa dalam
berkas lain);---------------------------------------------------------------------------
- Bahwa ada pengembalian uang potongan pajak yang diberikan kepada para pekerja ;---------------------
------------------------------------------------------------
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; --------------------
4. Saksi : ASKIN: --------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus Dugaan Korupsi Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa ada anggaran untuk pelipatan surat suara dan anggaran tersebut berasal dari Pusat;
- Bahwa saat ada kegiatan pelipatan surat suara, saksi sebagai staf Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2009; -------------------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelipatan surat
suara; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa kegiatan pelipatan surat suara dilaksanakan di 2 tempat yaitu Gedung dan wanita dan eks
Gedung Bawasda Kab. Lombok Timur; -----------------------------------------
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara melipat kertas surat suara;--
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang dikoordinir oleh para koordinator;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim, saksi hanya bertugas dikantor; --------
- Bahwa tugas saksi sebagai staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2009,
dengan tupoksi membantu Kasubag Teknis di dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2009,
yaitu dalam hal verifikasi pengganti antar waktu, membantu dalam verifikasi administrasi caleg,
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
membantu dalam pemutakhiran data pemilih, membantu monitoring pelaksanaan pemungutan suara,
membantu rekapitulasi pemungutan suara dari PPK sampai proses penetapan calon legislatif terpilih;
----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pemotongan ongkos pelipatan surat suara;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa harga 1 lembar kertas surat suara;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Abdul Azim;
- Bahwa kegiatan pelipatan surat suara berlangsung selama ± 1 bulan; -------
- Bahwa para koordinator ditunjuk oleh terdakwa yang saat itu selaku Sekretaris KPUD Kabupaten
Lombok Timur; --------------------------------------------------------------------
- Bahwa uang yang diterima dari Abdul Azim, tidak ada tanda terimanya; ---
- Bahwa uang tersebut dikembalikan kepada Abdul Azim, dan selanjutnya Abdul Azim yang
mengembalikan kepada Kejaksaan; ----------------------------------------------
- Bahwa uang tersebut dikembalikan karena tidak ingin uang tersebut menjadi beban saksi dikemudian
hari; ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa tidak ada SK penunjukan sebagai Koordinator; -----------------------
- Bahwa saksi tidak mengikuti jalnnya pelipatan surat suara baik di kantor Ex Bawasda maupun di
Gedung Wanita; --------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemotongan; ------------------
- Bahwa saksi menerima uang dari Abdul Azim, ketika pelaksanaan pelipatan sudah selesai, dan uang
tersebut diserahkan dikantor; -----------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Subhan, S.Sos ; --------------
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;---------------------------------
5. Saksi : RUSLI : ------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus Dugaan Korupsi Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa saksi sebagai pengawas pada koordinator Samhan; -------------------
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah saksi Ayattullah Habibi (pengawas pada koordinator Samhan);
----------------------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa perlembar surat suara Rp. 200,- ; ----------------------------------------
- Bahwa yang diserahkan kepada para pelipat adalah sebesar Rp.175,- per lembar ;
- Bahwa adanya pemotongan diberitahukan 2 hari setelah pelaksanaan pelipatan surat suara;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa ada pemotongan upah pelipatan surat suara yang akan
digunakan untuk pembayaran pajak, hal itu disampaikan ketika pelipatan dilaksnakan di gedung ex
Bawasda; ----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa hal tersebut diberitahukan langsung kepada para pelipat; ------------
- Bahwa para pelipat tidak keberatan jika ada pemotongan dan mereka menandatangani surat
pernyataan; --------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi menjadi pengawas, ketika kegiatan pelipatan surat suara sudah berjalan selama 2 hari;
----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Samhan
(selaku koordinator); ---------------------------------------------------------------
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi setelah selesai pelipatan, dilakukan dirumah Samhan
(selaku koordinator); ---------------------------------------------------------------
- Bahwa uang tersebut oleh saksi tidak dikembalikan ke Kejaksaan; ----------
- Bahwa yang membagi upah pelipatan surat suara adalah Samhan (selaku koordinator);
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menyinggung tentang pemotongan; -
- Bahwa jumlah pemotongan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah); ------
- Bahwa para pekerja menandatangani surat pernyataan yang intinya, mengikhlaskan jika upah
pelipatan dipotong Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah); -------------------------
- Bahwa saksi diangkat sebagai pengawas secara lisan oleh Samhan (selaku koordinator);
- Bahwa yang pasti saksi mendengar ada pemotongan upah untuk makan dan minum;
- Bahwa ada saksi lain yang mendengar namun saksi tidak tahu siapa yang mendengar secara jelas ;
- Bahwa ada pengembalian uang potongan pajak yang diberikan kepada para pekerja ;---------------------
------------------------------------------------------------
Atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak pernah mengatakan adanya pemotongan upah
pelipatan surat suara ; ---------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
6. Saksi : RINA ISYATIN : ----------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus Dugaan Korupsi Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa saksi sebagai pengawas pada kegiatan pelipatan surat suara dibawah koordinator Subhan,
S.Sos; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi menjadi pengawas bersama dengan Dedi Bimaryanto; --------
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengawas kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, dasar
pengangkatannya sebagai pengawas hanya berdasarkan perintah lisan dari Kasubag Teknis yaitu
Subhan, S.Sos; ----------------------------------------------------------------------
- Bahwa tupoksi saksi hanya mengawasi pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara, menghitung
hasil perolehan pelipatan surat suara ; -------------------------------------------
- Bahwa ada pekerja pelipat surat suara sebanyak 109 orang; ------------------
- Bahwa ongkos lipat Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar; -----------------
- Bahwa yang dibayarkan hanya Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat Subhan, S.Sos sebagai koordinator;
- Bahwa pelipatan dilakukan di 2 tempat yaitu : pada 5hari pertama dilakukan di eks gedung
Bawasda Kab. Lotim, dan kemudian selanjutnya dilakukan di Gedung Wanita Selong, mengenai
lama waktu kegiatan tersebut adalah selama 11 hari; --------------------------
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Dedi Bimaryanto, SAP mendapatkan upah dari Subhan, S.Sos
sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); ---------------------
- Bahwa penerimaan upah tidak menggunakan tanda terima; ------------------
- Bahwa Subhan, S.Sos pernah memberitahukan kepada saksi dan Dedi Bimaryanto bahwa para
petugas akan diberikan upah sebesarRp 175,-per lembar; ---------------------
- Bahwa Subhan, S.Sos pernah memberitahukan mengenai pemotongan upah para pekerja ketika
dilakukan pada saat pembayaran upah tahap pertama atau hari ketiga proses sortir dan pelipatan surat
suara berjalan, mengenai detil waktunya saksi tidak dapat mengingatnya kembali, bertempat di
ruangan Kasubag Teknis KPU Lombok Timur; --------------------------------
- Bahwa pembayaran upah pekerja pelipat surat suara dengan 3 tahap, tahap pertama, dilakukan pada
hari ketiga proses sortir dan pelipatan surat suara berjalan untuk pembayaran upah hari pertama
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
petugas bekerja, bertempat di eks Gedung Bawasda Kab. Lotim, dimana mekanismenya adalah upah
para petugas tersebut saksi terima dari Subhan, S.Sos dan kemudian saksi bersama dengan Dedi
Bimaryanto, SAP menyerahkannya kepada para petugas, dan mengenai jumlah yang saksi terima
tidak dapat saksi ingat kembali. Tahap kedua, dilakukan pada hari kelima proses sortir dan pelipatan
surat suara berjalan untuk pembayaran upah hari kedua petugas bekerja, bertempat di eks Gedung
Bawasda Kab. Lotim, dimana mekanismenya adalah upah para petugas tersebut saksi terima dari
Subhan, S.Sos dan kemudian saksi bersama dengan Dedi Bimaryanto, SAP menyerahkannya kepada
para petugas, dan mengenai jumlah yang saksi terima tidak dapat saksi ingat kembali. Tahap ketiga,
dilakukan beberapa hari setelah kegiatan proses sortir dan pelipatan surat suara selesai untuk
pembayaran upah hari ketiga sampai kesebelas para petugas bekerja, dilakukan di Gedung Wanita
Selong, dengan mekanisme upah para petugas tersebut diterima saksi dari Subhan, S.Sos dan
kemudian saksi bersama dengan Dedi Bimaryanto, SAP menyerahkannya kepada para petugas, dan
mengenai jumlah yang saksi terima tidak dapat saksi ingat kembali ; -------
- Bahwa pembayaran upah para pelipat menggunakan tanda terima, pada tahap pertama dan kedua
hanya menggunakan kwitansi dimana dalam kwitansi tahap pertama dan kedua tersebut tertulis
jumlah yang diterima sesuai dengan riil yang diterima atau Rp 175,- lembar, sedangkan tahap ketiga
dengan menggunakan tanda terima dimana dalam tanda terima tahap ketiga tertulis jumlah yang
diterima adalah sebesar Rp 200,- per lembar, SPJ serta Surat Pernyataan yang menyatakan para
petugas telah menerima upah; ----------------------------------------------------
- Bahwa pada pembayaran tahap pertama tidak terdapat sisa, justru kurang sehingga saksi harus
menggunakan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan, dan selanjutnya terhadap penggunaan
uang pribadi tersebut, saksi laporkan kepada Subhan, S.Sos dan kemudian Subhan, S.Sos mengganti
uang tersebut ; ----------------------------------------------------------------------
- Bahwa Pada pembayaran tahap kedua terdapat sisa yang jumlahnya saksi tidak dapat mengingatnya
kembali, dan selanjutnya saksi laporkan dan serahkan kepada Subhan, S.Sos. Pada pembayaran tahap
ketiga juga terdapat sisa yang juga jumlahnya tidak dapat saksi ingat kembali, dan selanjutnya saksi
laporkan dan serahkan kepada Subhan, S.Sos ; ---------------------------------
- Bahwa saksi menerima uang Rp 1.500.000,- tersebut di rumah Subhan, S.Sos dan penerimaan uang
tersebut bersama-sama dengan Dedi Bimaryanto, SAP; ----------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos, , dan
Samhan, S.Sos, namun saksi pernah menerima upah sebagai petugas sortir dan pelipat suara dengan
jumlah yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi dari Abdul Azim, SH, dimana saksi pernah menjadi
petugas sortir dan pelipat surat suara di bawah coordinator Abdul Azim, SH selama 1 hari;
- Bahwa uang yang diterima dari Subhan, S.Sos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah), dikembalikan lagi kepada Subhan, S.Sos;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah menerima uang sejumlah Rp 8.000.000,-, namun yang
saksi ingat saksi pernah menerima uang dari Subhan, S.Sos dengan jumlah yang tidak ingat lagi
dimana ia pernah memerintahkan kepada saksi dan Dedi Bimaryatnto untuk mengembalikan sisa
potongan uang Rp 25,- per lembar surat suara kepada para pekerja, dan selanjutnya uang tersebut
saksi kembalikan kepada para pekerja, namun saksi tidak ingat berapa jumlah pekerja yang menerima
sisa potongan tersebut dari saksi dan Dedi Bimaryanto; ------------------------
- Bahwa ada pengembalian uang potongan pajak yang diberikan kepada para pekerja ;---------------------
------------------------------------------------------------
Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak tahu; --------------------------------------
7. Saksi : SUBHAN, S.Sos. : ---------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus Dugaan Korupsi Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah surat suara yang harus dilipat serta berapa jumlah
anggaran untuk penyortiran dan pelipatan surat suara dalam Pemilihan Legislatif 2009 di Lombok
Timur , namun saksi hanya mengetahui untuk ongkos sortir dan pelipatan surat suara, yaitu per
lembarnya sebesar Rp 200,- ;-----------------------------------------------------
- Bahwa selain saksi, Samhan, S.Sos dan Abdul Azim, SH juga menjadi koordinator;
- Bahwa saksi, Samhan, S.Sos dan Abdul Azim, SH pernah dikumpulkan (rapat) di kantor KPU Kab.
Lombok Timur oleh Sekretaris KPU dan kemudian secara lisan terdakwa menunjuk mereka sebagai
koordinator; ------------------------------------------------------------------------
- Bahwa yang berwenang menunjuk saksi sebagai koordinator adalah Sekretaris KPU, karena jabatan
tersebut yang berwenang memilih dan bukan jabatan Ketua KPU;----------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa inisiatif pemotongan tersebut berasal dari Sekretaris KPU Lombok Timur, yaitu Lalu Puguh
Mulawarman, S.Sos, dimana pada awalnya kami mengira kegiatan ini tidak memerlukan biaya
tambahan lain seperti upah buruh, pembelian terpal untuk menutupi surat suara, pengangkutan,
pengawalan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan sortir dan pelipatan suara, setelah
melihat kondisi seperti tersebut, Sekretaris KPU Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengumpulkan
kami para koordinator untuk membahas permasalahan ini, dan kemudian Lalu Puguh Mulawarman,
S.Sos mengatakan “silahkan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar
5 % dari setiap kegiatan pelipatan suara” ; -------------------------------------
- Bahwa untuk membahas dana upah pelipatan surat suara tersebut dilakukan 1 hari setelah kegiatan
sortir dan pelipatan surat suara berlangsung, bertempat di ruang kerja Sekretaris KPU Lombok
Timur;-------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Potongan pajak 5 % sebesar Rp 13.385.090,- yang dipotong oleh Bendahara yaitu
Saparuddin, S.Sos, namun setelah 1 bulan kegiatan Pemilu selesai atau sekitar bulan Mei 2009,
pajak ini dikembalikan oleh Saparuddin, S.Sos untuk dikembalikan kepada petugas pelipat suara,
dan selanjutnya telah kami kembalikan dengan masing-masing menerima sesuai dengan jumlah
pajak yang dipotong dari petugas pelipat :--------------------------------------
Rp 3.000.000,- sekitar bulan Maret 2009, diserahkan kepada pengawas pelipatan surat suara
dengan masing-masing menerima sebesar Rp 1.500.000,-;----------
Rp 500.000,- sekitar bulan Maret 2009 saksi berikan kepada Saparuddin, S.Sos;
Rp 2.000.000,-, sekitar bulan Maret 2009, saksi berikan kepada Lalu Puguh Mulawarman,
S.Sos pada saat saksi melaporkan mengenai kegiatan sortir dan pelipatan surat suara sudah
selesai dan pada saat itu juga saksi melaporkan terdapat sisa dari pemotongan Rp 25,- per
lembar surat suara, pada saat itu Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan agar
dibagikan kepada teman-teman yang membantu, sehingga berdasarkan kata-kata Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos tersebut saksi menyerahkan uang tersebut kepadanya;
Rp 3.000.000,-, sekitar bulan Maret 2009, saksi bagikan kepada staf KPU Lombok Timur,
yaitu : Askin, S.Sos dan lainnya yang namanya sudah tidak dapat saksi ingat kembali, dan
mengenai jumlah masing-masing tersebut saksi juga tidak dapat mengingatnya kembali;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Rp 500.000,-, sekitar bulan Maret 2009, saksi berikan kepada anggota Kepolisian Resor
Lombok Timur, dikarenakan telah membantu dalam pengawalan kegiatan pelipatan surat
suara; -----------------------------------------------------------------------
Rp 4.000.000,-, sekitar bulan Maret 2009, saksi gunakan untuk operasional saksi sebagai
koordinator pelipatan suara; ---------------------------------------------
Rp 7.077.635,-, sekitar bulan Maret 2009, dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi,
antara lain untuk biaya sekolah anak saksi ; ---------------------------
- Bahwa pencairan dana dilakukan setelah kegiatan pelipatan surat suara selesai dilakukan, namun
kwitansi yang dibuatkan oleh Saparuddin, S.Sos tertulis diterima pada tanggal 16 Maret 2009
dengan jumlah Rp 267.701.800,-, dan pencairan 4 tahap tersebut dilakukan, yaitu :
tahap pertama pada tanggal 24 Pebruari 2009 sebesar Rp 5.000.000,- dipergunakan untuk
panjar upah petugas pelipat dan sortir surat suara ; -------------------
tahap kedua pada awal bulan Maret 2009 sebesar Rp 1.000.000,- dipergunakan untuk panjar
upah petugas pelipat dan sortir surat suara ; --------------------------
tahap ketiga pada bulan Maret 2009 sebesar Rp 230.694.500,-, ; ---
tahap keempat pada bulan Juni 2009 dengan jumlah Rp 6.076.400,-, dikarenakan terdapat
kekurangan pembayaran atau jumlah yang diterima pada tahap pertama sampai dengan
ketiga tidak sesuai DIPA, namun jumlah yang diterima koordinator adalah sebesar Rp
5.000.000,-, dan telah dibagikan kepada para koordinator termasuk saksi sendiri dengan
jumlah yang saksi terima sebesar Rp 1.600.000,-, dan sisanya Rp 76.400,- tidak diberikan
oleh Saparuddin, S.Sos kepada saksi (selaku koordinator);----------
- Bahwa uang yang diterima saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
dipergunakan saksi untuk kepentingan pribadi; --------------------------------
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), merupakan uang di luar
uang Rp Rp 7.077.635,-, jadi total yang saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi adalah
sebesar Rp 8.677.635,- ; ----------------------------------------------------------
- Bahwa dana riil yang diterima sebesar Rp. 238.649.500,-; -------------------
- Bahwa tidak ada dasar hukum mengenai pemotongan pajak sebesar 5%; --
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa dana upah sortir dan pelipatan pajak pada tahap ketiga sebesar Rp 230.694.500,- tersebut
saksi terima dengan kondisi telah dipotong pajak 5 % atau Rp 13.385.090,- oleh bendahara;
- Bahwa dalam kwitansi pembayaran upah sortir dan pelipatan surat suara tertulis dana yang
dibayarkan sebesar Rp 267.701.800,-, namun yang saksi terima untuk sortir dan pelipatan surat
suara adalah sebesar Rp 238.694.500,-, terdapat selisih dengan jumlah kurang lebih Rp 29.007.300,-
yang saksi tidak diketahui dipergunakan untuk apa;---------------------------
- Bahwa saksi pernah mengatakan mengenai akan adanya pemotongan namun hanya diberitahukan
kepada para pengawas, saksi tidak pernah mengatakan pemotongan tersebut kepada para petugas
pelipat surat suara;-----------------------------------------------------------------
- Bahwa yang mengumumkan mengenai pemotongan adalah Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos, yang
dilakukan kira-kira 2 hari setelah kegiatan sortir dan pelipatan surat suara berlangsung, atau sekira
bulan Pebruari 2009 bertempat di bekas Gedung Inspektorat Lombok Timur;
- Bahwa bahwa sisa pembayaran untuk pelipatan kertas suara tersebut sebesar Rp. 2.000.000, - (dua
juta rupiah), yang saksi serahkan kepada Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos diketahuinya bahwa uang
tersebut adalah sisa uang dari pembayaran sortir dan pelipatan surat suara Pemilihan Legislatif
tahun 2009 dan penyerahan uang tersebut dilakukan dikantor KPUD Kab. Lombok Timur;
- Bahwa setelah ada masalah mengenai pembayaran upah pekerja ini, saksi sempat mengembalikan
uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) kepada Kejaksaan Negeri Selong melalui
Priya Agung Jatmiko,SH (Kasubsi Sospol Seksi Intek Kejaksaan Negeri Selong) ;------
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya, namun ada beberapa yang tidak terdakwa
benarkan salah satunya yaitu bahwa saksi tidak pernah melaporkan hasil pemotongan ongkos pelipatan
kertas suara kepada terdakwa ; -------------------------------------------------------
8. Saksi : SAMHAN, S.Sos. : ---------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus Dugaan Korupsi Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Umum di KPU Kab. Lotim; ------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa kedudukan saksi dalam hal pelipatan kertas surat suara adalah sebagai koordinator dan ada 3
koordinator dalam pelipatan kertas surat suara pemilu legislatif yaitu saksi, Subhan, S.Sos dan
Abdul Azim SH. dan berdasarkan surat perintah tugas dari Sekertaris KPU;
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan pelipatan tersebut para koordinator dan pengawas
dikumpulkan oleh Sekretaris dan menerima pengarahan mengenai tatacara pelipatan dan pensortiran
surat suara yaitu mana yang baik dan mana yang tidak. Untuk koordinator saksi pengawas pelipatan
surat suara mengajak secara lisan 2 orang yaitu Rusli dan Ayatullah Habibi dan atas perintah
sekertaris KPU (Lalu Puguh Mulawarman S.Sos.) agar mencari sendiri orang-orang yang bisa
dipercaya untuk melakukan pelipatan surat suara dan untuk tim saksi dengan pengawas Rusli dan
Ayatullah Habibi melakukan perekrutan 93 orang untuk melakukan pelipatan kertas surat suara;
- Bahwa pelipatan surat suara dan pelipatan tersebut dilakukan di Bawasda selama 4 hari yaitu pada
tanggal 24 Februari 2009 s/d 27 Februari 2009 kemudian dilanjutkan di gedung wanita selama 7
hari yaitu mulai tanggal 28 februari 2009 dan tanggal 1,5,6,7,8,11 Maret 2009;
- Bahwa upah untuk pelipatan surat suara dalam DIPA tersebut sebesar Rp 200,- per lembar dipotong
pajak 5% atas permintaan bendahara untuk berjaga-jaga sehingga per lembar untuk pelipatan surat
suara adalah sebesar Rp 190.- ; --------------------------------------------------
- Bahwa potongan untuk pajak sebesar Rp. 10,- x 905.570 = Rp. 9.055.700,- ;
- Bahwa saksi melakukan pemotongan sebesar Rp. 25,- dengan perincian :
Perincian dari Rp. 25,- x 905.570 = Rp. 22.639.700;-----------------
Untuk pajak : Rp 10,- X 905.570 = Rp 9.055.700,- ; -----------------
Untuk operasional selama 11 hari yaitu : ---------------------------------------
Rusli Rp 1.500.000,- ;---------------
Ayatullah Habibi Rp 1.500.000,- ;---------------
Hambali Rp 750.000,- ;---------------
Lalu Ardiyar RA Rp 250.000,- ;---------------
Sekertaris KPU Rp 2.000.000,- ;---------------
Buruh luar Rp 750.000,- ;---------------
Staf KPU Rp 750.000,- ;---------------
Air mineral Rp. 250.000,- ;---------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Makan 11 hrx 6 orang @ Rp 7.500,- Rp 495.000,- ; ---------------
Snack 11 X 6 X Rp 2.500, Rp 165.000,-; ----------------
JUMLAH Rp 8.410.000,-------------------
sehingga jumlahnya sebesar Rp 9.055.700,- + 8.410.000,- = Rp 17.465.000,-
sedangkan selisihnya yaitu Rp 22.639.250,- - Rp 17.465.000,- = Rp 5.174.250,- ;
- Bahwa dana dari pajak sebesar Rp 9.055.700,- sudah dikembalikan kepada para pelipat karena
ternyata setelah dicek oleh bendahara pada KPU di daerah lain bahwa untuk item pelipatan surat
suara tidak ada pajaknya dan bendahara memberikan uang pajak 5% tersebut kepada saya dan yang
memberikan kepada pelipat adalah saksi sendiri; ------------------------------
- Bahwa berdasarkan DIPA yaitu jumlah pemilih dikalikan 4 ditambah 2% yaitu Rp. 828.876 x 4
= Rp. 3.315.504,- + 2% = Rp. 3.381.814 ,-; -----------------------------------
- Bahwa besar anggarannya yaitu untuk ongkos sortir dan pelipatan surat suara Legislatif adalah Rp
663.101.000,- dan untuk ongkos sotir dan pelipatan surat suara per lembarnya yaitu Rp 200,-;
- Bahwa yang pertama saksi terima pada tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 10.000.000,- ,
kemudian tahap 2 saksi terima pada tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp 175.284.050,- dan tahap 3
saksi terima sebesar Rp 3.654.550,- sehingga total yang saksi terima adalah Rp 188.938.600,-
(seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan
benar setiap saksi menerima uang tersebut sesuai dengan kwitansi yang saksi terima dan saksi
tandatangani; -----------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat 2 hari setelah saksi dikumpulkan oleh terdakwa diruangan
terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan akan ada potongan untuk pajak sebesar 5% yakni Rp.
10,- dan untuk pemotongan yang sejumlah Rp. 25,- tersebut, terdakwa mengatakan bahwa agar
saksi menyampaikan hal tersebut kepada pelipat secara persuasif agar terkesan tidak ada
pemotongan;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pemotongan itu berawal adanya sinyal dari sekertaris KPU Lalu Puguh Mulawarman S.Sos
yang mengatakan “silahkan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seiklasnya dan termasuk pajak PPN” dan
kemudian saksi menawarkan kepada para pekerja pelipat untuk sumbangan tersebut sebesar Rp 25,-
per lembar yang akhirnya saksi memotong Rp 25,- per lembarnya dan itu sudah termasuk pajak PPN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
sehingga saksi berhasil mengumpulkan 957.521 x Rp 25,- = Rp 23.938.025,- dan pada tanggal 13
Maret 2009 bahwa tidak ada pajak PPN sebesar 5% (Rp 10,-) untuk pelipatan surat suara tersebut
kemudian uang untuk pajak PPN tersebut dikembalikan lagi kepada para pelipat yaitu sebesar
957.521 x Rp 10,- = Rp 9.575.210,- , sedangkan untuk pemotongan tersebut Sekretaris KPU
mengetahuinya yaitu bahwa selesai pembayaran tersebut kepada pada pekerja dan sisa uang sebesar
Rp 23.938.025,- - Rp 9.575.210,- = Rp 14.362.815,- dan saksi melaporkan hasil kerjanya kepada
sekretaris sekaligus melaporkan sisa uang pelipatan tersebut dan ada beberapa yang sudah saksi
berikan lebih dahulu yaitu kepada Ayatullah Habibi, Rusli dan buruh luar sedangkan yang lainnya
disuruh bagaimana baiknya kemudian saksi bagi dengan sekretaris KPU Rp 2.000.000,- dengan
perincian sebagai berikut : -------------------------------------------------------
Untuk operasional selama 11 hari yaitu : ---------------------------------------
Rusli Rp 1.500.000,- ; ------
Ayatullah Habibi Rp 1.500.000,- ; ------
Hambali Rp 750.000,- ; ------
Lalu Ardiyar RA Rp 250.000,- ; -----
Sekertaris KPU Rp 2.000.000,- ; ------
Buruh luar Rp 750.000,- ; ------
Staf KPU Rp 750.000,- ; -----
Air mineral Rp. 250.000,- ; -----
Makan 11 hrx 6 orang @ Rp 7.500,- : Rp 495.000,- ;-------
Snack 11 X 6 X Rp 2.500, Rp 165.000,-;-------
JUMLAH …………………………………. …Rp 8.410.000,- --------
sehingga jumlah yang saksi terima adalah sebesar Rp 14.362.815,- dikurangi Rp. 8.410.000,- =
Rp 5.952.815,-; ---------------------------------------------------------------
- Bahwa setelah ada masalah mengenai pembayaran upah pekerja ini, saksi sempat mengembalikan
uang secara keseluruhan sebesar Rp. 14.382.750,- (empat belas juta tigaratus delapanpuluh dua ribu
tujuhratus lima puluh rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Selong melalui Priya Agung Jatmiko,SH
(Kasubsi Sospol Seksi Intek Kejaksaan Negeri Selong) ;------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut, namun ada beberapa yang tidak
terdakwa benarkan salah satunya yaitu bahwa saksi tidak pernah melaporkan hasil pemotongan ongkos
pelipatan kertas suara kepada terdakwa ; -------------------------------------------------
9. Saksi :ABDUL AZIM, SH. : ----------------------------------------------------------
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; ----------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus Dugaan Korupsi Pelipatan Surat Suara di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa pada Awalnya saksi diberikan Surat Tugas Yang ditandatangani oleh saudara LALU
PUGUH MULAWARMAN, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kab. Lombok Timur sebelum pekerjaan
tersebut dimulai sekitar awal februari 2009, dimana dalam surat tugas tersebut berisi perintah untuk
mengkoordinir pelipatan kertas suara Pemilu Legislatif untuk Dapil 3 dan Dapil 4 dengan jumlah
orang yang bekerja sejumlah 76 orang,dengan tugas pada saat itu adalah mengarahkan pekerja untuk
melipat kertas suara dan membayarkan upah kerja; --------------------------
- Bahwa ongkosnya Rp.200,- (dua ratus rupiah) perlembar surat suara. Menurut sekretaris dan
bendahara KPU lotim, yang menentukan ongkos tersebut adalah dari pusat sesuai dengan DIPA;
- Bahwa jumlah yang diterima dari KPU adalah : ------------------------------
Rp. 200 x 1.005.601 lembar surat suara = Rp. 201.120.200,-; -----
Dipotong pajak 5 % = Rp. 10. 056.200,- _; -
Jumlah yang saksi terima …………………………= Rp. 191.064.200,-;-----
- Bahwa dalam hal ini tidak ada kesepakatan, tetapi pemotongan tersebut terjadinya berawal dari
pengumuman/pernyataan/pemberitahuan dari Sekretaris KPU a.n Lalu Puguh Mulawarman kepada
pekerja langsung tentang adanya pemotongan tersebut dengan alas an pajak. Selanjutnya adanya
sinyal-sinyal dari Sekretaris yang pernah kami dengan mengatakan “upah Rp.200,- itu termasuk
juga biaya-biaya lain yang kaitannya dengan pelipatan surat suara tersebut” kemudian saya
mengartikannya saya harus mencari makan dari upah tersebut, upah untuk pembantu-pembantu
saksi dalam proses pelipatan surat suara tersebut ; ----------------------------
- Bahwa saksi melaporkan mengenai pemotongan ongkos pelipatan dan penyortiran surat suara
kepada Sekretaris KPU dan Bendahara KPU yakni setelah selesai kegiatan, pada tanggal 14 Maret
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
2009 dan juga melaporkan jumlah uang yang saksi peroleh dari pemotongan tersebut sebesar Rp.
40.224.050,- dan tanggapan beliau saat itu adalah memerintahkan saya untuk mempergunakan uang
tersebut untuk : --------------------------------------------------------------------
Uang sejumlah Rp.50.280.050 tersebut saksi gunakan untuk: ---------------
Perintah Sekretaris KPU tanggal 14 Maret 2009 untuk melipat kembali sisa ;
surat suara sebanyak 54.200lembar x Rp.150,- = Rp.8.130.000,-; ----
Memindahkan kotak suara dari KPU ke Eks.Bawasda 18 Rit (2700 kotak)=Rp.1.800.000,-;
Diberikan kepada saudara Mulki (staf KPUD)dan sdr.LALU JAFARmasing - masing sebesar
Rp.500.000,-; ----------------------------------------------------------------
Pengembalian potongan pajak kepada pekerja sebesar Rp.150.000,-x76=Rp.11.400.000,-;
Makan snack,rokok,bensin Rp.1.500.000,-; -----------------------------
Uang untuk ongkos pekerja diluar pelipatan kertas suara Rp.500.000,-;
Biaya berobat didokter karena kecelakaan sebesar Rp.150.000,-;-----
Service motor sejumlah Rp.300.000,-; -----------------------------------
Diberikan kepada Safrullah selaku pengawas sejumlah Rp.1.500.000,- dan Hariadi (pembantu
bendahara 999) sebesar Rp.500.000,- serta Askin Pembantu saya sataf KPUDlombok Timur
sejumlah Rp.500.000,- kemudian diberikan kepada sadara Saparudin sebesar Rp.3,500.000,;
--------------------------------------------------------------------------------
Karena surat suara masih banyak yang kurang, saya diperintahkan untuk melipat kembali sisa
surat suara sebanyak 54.200 lembar x Rp. 150,- =Rp. 8.130.000,-;---
Memindahkan kotak suara dari KPU ke eks Bawasda 18 rit (2700 kotak) dengan
menggunakan truk sewaan beserta ongkos bensinnya dengan tenaga buruh dari luar (bukan
pegawai KPU) dengan keseluruhan biaya Rp. 1.800.000,-;------------
Diminta oleh Sekretaris sebesar Rp. 1.000.000,- untuk diberikan kepada Mulki dan sdr Lalu
Jafar masing-masing sebesar Rp. 500.000,-;-----------------------------
- Bahwa dalam kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan legislatif tahun 2009 tidak
mendapat honor, dan saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa
menyuruh saksi untuk menyiasati dari ongkos pelipatan sejumlah Rp. 200,- tersebut untuk biaya-
biaya lainnya; ----------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa tindakan pemotongan dapat dibenarkan karena ongkos Rp 200,- tersebut memang benar
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Skretaris
KPU Kab.Lombok Timur sdr. LALU PUGUH MULAWARMAN S.Sos;-
- Bahwa setelah ada masalah mengenai pembayaran upah pekerja ini, saksi sempat mengembalikan
uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta limaratus ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri
Selong melalui Priya Agung Jatmiko,SH (Kasubsi Sospol Seksi Intek Kejaksaan Negeri Selong) ;---
---------------------------------------------------------------------------
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut, namun ada beberapa yang
tidak terdakwa benarkan salah satunya yaitu bahwa saksi tidak pernah melaporkan hasil pemotongan
ongkos pelipatan kertas suara kepada terdakwa; -----------------------------------
10. Saksi : KHAIRUL ANWAR, S.Pd.: -----------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok Timur;
- Bahwa saksi pada tahun 2009 pernah menjabat sebagai ketua di KPU Kab. Lotim;
- Bahwa terdakwa sebagai selaku Sekretaris KPU Kab. Lombok Timur juga sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang sekretariat KPU Lombok Timur bahwa ada salah seorang
staf melaporkan dengan bersurat ke Bupati dan ke Kejaksaan yang menyatakan ada pemotongan
upah pelipatan surat suara legislatif;----------------------------------------------
- Bahwa kemudian saksi melakukan rapat pleno dan menyatakan dalam pemberian upah ongkos sortir
pelipatan surat suara tidak dilakukan pemotongan ; ----------------------------
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya; ---------------------------------
11. Saksi : SAPARUDDIN, S.Sos.: ------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa merupakan PNS sebagai Sekretaris KPU di KPU Lombok;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Nomor : 03/143/SET.KPU/II/2009 saksi diangkat sebagai bendaharawan
pengeluaran bagian Anggaran 999 pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur sampai dengan
bulan November 2009;------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa tupoksi (job discription) sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mengetahui Tupoksi
saksi namun selama ini yang saksi kerjakan yaitu mencatat segala bentuk pengeluaran biaya
operasional untuk penyelenggaraan Pemilu baik legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur serta pembiayaan lainnya dan
membuat laporan bulanan;--------------------------------------------------------
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendaharawan pengeluaran anggaran 999 di KPU Kab Lotim sejak
tanggal 11 Februari 2009 dan saksi diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 03/143/SET.KPU/II/2009; ----
- Bahwa Dana /pagu kegiatan Pelipatan kertas suara pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di
kabupaten Lombok Timur Rp. 663.100.800,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus ribu delapan
ratus rupiah) dan sumber dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);
- Bahwa Dana /pagu kegiatan Pelipatan kertas suara pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di
kabupaten Lombok Timur Rp. 663.100.800,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus ribu delapan
ratus rupiah) dan sumber dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan belanja negara) telah
saya serahkan kepada koordinator dengan rincian sebagai berikut :---------
Saudara Abdul Azim, SH sebesar Rp. 203.894.800,-
Saudara Subhan, SH sebesar Rp. 267.701.800,-
Saudara Samaan, S.Sos sebesar Rp. 191.504.200,-
Total.............................................................................. Rp. 663.100.800,-
- Bahwa pengeluaran uang tersebut oleh saya selaku Bendahara telah dibuatkan tanda terimanya
berupa Kuitansi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ; --------------
- Bahwa Dana/pagu kegiatan Pelipatan kertas suara pemilihan pembayaran pajak sebesar 5% sejumlah
Rp.19.440.700,- dengan rincian sebagai berikut
Saudara Abdul Azim, SH sebesar Rp.4.709.750,-; --------------------
Saudara Subhan, SH sebesar Rp.6.076.400,-; --------------------
Saudara Samaan, S.Sos sebesar Rp.3.654.550,-; --------------------
- Bahwa dasarnya atas perintah Sekretaris KPU, sisa pajak kemudian dikembalikan kepada para
koordinator, hal ini dapat dilihat dari daftar penerima ongkos pelipatan surat suara ;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dalam amplop tertutup dan uang tersebut asalnya dari pelipatan
kertas suara legislatif karena waktu saudara Abdul Azim, SH menyerahkan uang tersebut bertempat
diruangan bendahara, saksi sedang sibuk melakukan pembayaran uang yang lain dan tidak sempat
menanyakan asalmuasal uang tersebut tetapi setelah tahu bahwa uang tersebut berasal dari pelipatan
kertas suara legislatif maka saksi langsung mengembalikan uang tersebut tetapi saudara Abdul
Azim,SH tidak mau menerima dengan mengatakan “tidak usah dipikirkan masalah itu” karena
jawabannya seperti itu maka saksi menyimpannya diruangan Bendahara; -
- Bahwa di dalam DIPA tidak disebutkan ongkos pelipatan surat suara Rp. 200,- per lembar, namun
hal tersebut dijelaskan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan); ------
- Bahwa dalam DIPA hal tersebut tercantum dalam anggaran belanja barang dan jasa;
- Bahwa ada Surat Edaran dari Menkeu yang menyatakan pegawai KPU tidak boleh merangkap
sebagai pelipat surat suara; -------------------------------------------------------
- Bahwa ada surat Edaran yang menyatakan bahwa dalam pelipatan surat suara dilakukan secara
swakelola (dikerjakan dan diawasi sendiri oleh KPU), dapat dilakukan secara borongan, namun jika
tidak dilakukan borongan, para pekerja pelipat dicari sendiri oleh pegawai KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam kegiatan pelipatan surat suara harus ada koordinator, karena
saksi tidak tahu aturan yang mengatur hal tersebut; --------------------------
- Bahwa anggaran yang dilakukan untuk kegiatan pelipatan surat suara sudah keluar semua;
- Bahwa dalam daftar penerima ongkos dan upah pelipatan surat suara tersebut adalah para pekerja
(pelipat) sendiri; -------------------------------------------------------------------
- Bahwa dana yang diajukan bisa keluar (cair) dari Bendahara jika ada persetujuan dari Sekretaris;
- Bahwa anggaran Rp. 663.100.800,- merupakan anggaran yang khusus yang digunakan untuk upah
pelipatan surat suara; --------------------------------------------------------------
- Bahwa tidak ada honor untuk para koordinator; -------------------------------
- Bahwa untuk anggaran belanja dan jasa tidak ada Pokjanya; ----------------
- Bahwa uang yang akan diserahkan kepada para pelipat sudah dipotong pajak, dan uang tersebut
sudah diserahkan kepada para koordinator yang nantinya akan dibagikan sendiri oleh koordinator
kepada para pekerja;---------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan pajak kepada saksi terkait kegiatan pelipatan surat suara;
---------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pemotongan-pemotongan lain diluar potongan yang akan digunakan
untuk pajak; ------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pembayaran terakhir kepada pelipat surat suara, 1 minggu setelah kegiatan;
- Bahwa rapat pleno diadakan sebelum kegiatan pelipatan surat suara dilakukan;
- Bahwa dana untuk pelipatan Rp. 633.100.800,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu delapan
ratus rupiah); -----------------------------------------------------------------------
- Bahwa pemotongan pajak tersebut hanya dilakukan terhadap penghasilan yang diatas Rp.150.000,-
per hari saja, yang dibawahnya tidak ;------------
- Bahwa ongkos pelipatan sudah diberikan kepada para koordinator setelah dipotong pajak dan
besarnya sesuai dengan kuitansi; ------------------------------------------------
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya; ----------------------------
14. Saksi : MUHSONATUN:----------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN, S.Sos namun tidak ada
hubungan keluarga dengannya; --------------------------------------------------
- Bahwa dalam kegiatan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tanun 2009 tersebut, saksi
sebagai pekerja penyortir dan pelipat surat suara; -----------------------------
- Bahwa saksi menjadi pekerja tanpa adanya surat pengangkatan namun dengan penunjukan oleh Pak
Hariadi (pekerja KPU); -----------------------------------------------------------
- Bahwa saksi mendapatkan upah dalam 2 tahap, tahap pertama dengan jumlah kurang lebih Rp
1.950.000,- mendapatkan dari Abdul Azim, kurang lebih 2 minggu kemudian saya menerima uang
sebesar Rp. 150.000,- tanggal berapa saksi lupa, namun di tahun 2009, saksi menerima uang
tersebut di rumah Pak Hariadi dimana waktu itu ada Abdul Azim juga;----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada pengembalian potongan pajak, namun saksi sudah lupa
berapa besarnya ;---------------------------------------
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu, ada pengembalian uang potongan pajak, namun saksi tidak
ingat lagi berap besarnya uang tersebut;-----------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos tidak pernah menyampaikan pengumuman
tersebut, dan saksi tidak pernah mendengar ada kata-kata mengenai pemotongan upah, namun kalau
dibilang ketika saksi sedang tidak ada, saksi tidak tahu; ----------------------
- Bahwa saksi hanya menandatangani lembaran yang didalamnya terdapat nama saksi (absen). Saksi
menerima upah tanpa menggunakan kwitansi maupun tanda terima, namun dalam penerimaan upah
tahap pertama saksi menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan saksi pernah
melakukan kegiatan pelipatan suara dengan nominal upah yang saksi terima Rp 200,- per lembar;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa pernah memberikan
pengumuman tentang pemotongan ongkos pelipatan surat suara pada koordinator Abdul Azim, SH ;
15. Saksi :AHMAD FAUZAN. ;---------------------------------------------------------
- Bahwa saksi sebagai pekerja penyortir dan pelipat surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2009;
----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi menjadi pekerja tanpa adanya surat pengangkatan namun atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi pekerja sortir dan pelipat surat suara dibawah koordinator Abdul Azim, SH
dengan pengawas Dedi Bimaryanto, SAP; --------------------------------------
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 2.180.000, saksi terima dalam 2 tahap, tahap pertama Rp.
1.980.000,- saya terima dari Supardi pada bulan Pebruari 2009 bertempat di rumah Fahrun, tahap
kedua Rp. 120.000,- dari Abdul Azim, SH pada bulan Maret 2009 bertempat di rumah Abdul Azim,
SH; -----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu ada pembayaran lagi, katanya pengembalian uang potongan
pajak , namun saksi lupa berapa besarnya ;---
- Bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos tidak pernah menyampaikan pengumuman
tersebut, namun Abdul Azim, SH pernah menyampaikan pengumuman tersebut dengan mengatakan
setiap dus surat suara dipotong 10 %; --------------------------------------------
- Bahwa hal tersebut disampaikan pada bulan Pebruari 2009 di hari dan tanggal yang tidak dapat
diingat lagi ; -------------------------------------------------------------------------
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. tidak mengajukan bukti -bukti
surat maupun saksi-saksi yang meringankan;----------------------------------------------------
Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------
---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa secara tertulis dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk mengangkat para
koordinator; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa membentuk koordinator dan pengawas untuk memudahkan melakukan pengawasan;
- Bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut hanya ada 1 dan digunakan untuk terdakwa SAMHAN,
terdakwa SUBHAN dan terdakwa ABDUL AZIM (terdakwa dalam perkara pidana lain) sebagai
koordinator; ---------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa tugas koordinator dalam pemilu Legislatif tahun 2009 mencakup dalam beberapa kegiatan yaitu
pelipatan surat suara, pengepakan dan pendistribusian sampai ke wilayah kecamatan;
- Bahwa kegiatan pelipatan surat suara berlangsung selama 11 hari pada bulan Februari 2009;
- Bahwa sebelum kegiatan pelipatan dimulai diadakan rapat guna membahas kgiatan yang akan dilaksanakan
yang salah satunya menunjuk koordinator;----------------------------------------------
- Bahwa setelah koordinator ditunjuk mereka disuruh mencari para pekerja yang bertugas mensortir dan
melipat surat suara;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai perkembangan dan pertambahan jumlah pelipat tiap harinya;
- Bahwa berdasarkan DIPA ada kurang lebih 3.000.000 lembar surat suara dengan besar anggaran kurang
lebih Rp.663.100.800 bagi upah pekerja; ------------------------------------------------
- Bahwa pada hari pertama terdakwa memberikan pengarahan tentang tata cara melipat surat suara;
- Bahwa pada awal pelaksanaan pelipatan surat suara terdakwa memberikan perintah kepada koordinator
untuk melakukan pemotongan upah pelipat sebesar Rp.10,- untuk keperluan pajak;
- Bahwa selain kepada para koordinator terdakwa juga memberikan pengumuman mengenai pemotongan
upah sebesar Rp. 10,- untuk pajak kepada para pekerja dibawah koordinator ABDUL AZIM;
- Bahwa dasar pemotongan yang dilakukan adalah Undang-undang DirJen Pajak No.15/PJ/2005 pasal 5(1)
huruf c;---------------------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai pemotongan yang dilakukan oleh koordinator yang besarnya lebih
dari Rp. 10,- per lembarnya; --------------------------------------------------------------
- Bahwa bendahara mengatakan kepada saksi kalau pajak nya sudah di bayarkan;--
- Bahwa para koordinator tidak melaporkan semuanya secara rinci, hanya jumlah surat suara yang telah
dilipat saja; ---------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pemotongan pajak tersebut hanya dilakukan terhadap penghasilan yang diatas Rp.150.000,- per hari
saja, yang dibawahnya tidak itu;-------------------------
- Bahwa terdakwa tahu mengenai adanya pemotongan pajak dari bendahara;--------
- Bahwa terdakwa melakukan pemantauan sebanyak 3X selama kegiatan pelipatan surat suara berlangsung;
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa tidak ada perintah pemotongan yang ada hanya aturan untuk melakukan pemotongan;
- Bahwa yang terdakwa tahu pembayaran upah pekerja dilakukan sebanyak 2x, pertama saat pembayaran
panjar, kedua saat pembayaran terakhir setelah selesai kegiatan;---------------------
- Bahwa bendahara telah membayarkan pajak namun tidak menggunakan uang pemotongan upah pelipat;
- Bahwa yang dibayarkan oleh bendahara KPUD Lotim SAPARUDDIN, S.Sos dalah sebesar Rp.200,-
dikalikan jumlah hasil pelipatan dikurangi pajak sebesar 5% dengan total keseluruhan pajak adalah sebesar
kurang lebih Rp.19.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menyuruh untuk mengembalikan uang sisa pajak, namun terdakwa tidak tahu apakah uang
tersebut benar dikembalikan atau tidak; -------------------------------------------------
- Bahwa setelah selesai kegiatan satu persatu koordinator datang menemui terdakwa;
- Bahwa yang pertama menemui terdakwa adalah saksi ABDUL AZIM dengan membawa uang sebesar Rp.
15.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL AZIM sepakat menggunakan uang tersebut untuk beberapa hal yaitu
diberikan kepada MULKI dan LALU JAFAR masing-masing Rp.500.000,- kemudian menggunakan
sebagai dana operasional dan setelah kurang lebih 1 bulan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- saksi
kembalikan kepada saksi ABDUL AZIM; ----------------------------------------------
- Bahwa ternyata terdakwa hanya menyerahkan uang kepada MULKI dan LALU JAFAR masing masing
sebasar Rp. 400.000,- bukan Rp.500.000,- sisanya diberikan kepada pegawai honor;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa beberapa hari kemudian koordinator lain yaitu saksi SAMHAN dan saksi SUBHAN datang
menemui terdakwa dengan membawa uang masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- untuk diserahkan
kepada saksi; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa setelah tahu ada pemanggilan dari Kejaksaan uang yang diserahkan dari saksi SUBHAN dan saksi
SAMHAN kemudian oleh terdakwa dikembalikan;------------------------------------
- Bahwa menurut terdakwa penyelenggaraan pemilu Legislatif tahun 2009 berjalan lancar, sukses dan tidak
ada masalah; --------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap pemotongan pajak secara total kurang lebih Rp 19.000.000,- tersebut, tidak jadi disetorkan,
dikarenakan pada sekitar bulan Maret 2009 ketika terdakwa mengikuti rapat di Jayakarta, Mataram,
terdakwa menanyakan kepada Sekretaris KPU kabupaten/kota lain di NTB yang mengikuti rapat tersebut
mengenai berapa jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja dan mengenai pemotongan pajak,
selanjutnya mereka mengatakan bahwa upah yang dibayarkan sebesar Rp 200,- per lembar dan mengenai
pajak tidak dibayarkan karena pembayaran upah tersebut dengan menggunakan system upah satuan, dan
kemudian sekembalinya dari Jayakarta terdakwa menanyakan kepada Saparuddin, S.Sos apakah upah
tersebut sudah dibayarkan, lalu Saparuddin, S.Sos mengatakan upah sudah dibayarkan dan juga pajak
sudah dipotong dengan jumlah kurang lebih Rp 19.000.000,-, selanjutnya terdakwa menyuruh
Saparuddin,S.Sos mengembalikan pajak tersebut kepada pekerja dikarenakan KPU Kabupaten/Kota lain
tidak melakukan pemotongan, selanjutnya sisa pajak tersebut dikembalikan oleh Saparuddin, S.Sos kepada
para coordinator;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa memerintahkan Bendahara untuk mengembalikan pajak yang telah dipotong sebelumnya,
hal ini untuk membuktikan kepada para pekerja bahwa tidak ada pemotongan upah pelipatan surat suara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa besar jumlah nominal pemotongan yang dilakukan oleh para
koordinator; ---------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua pekerja yang menyatakan bahwa upah pelipat
surat suara adalah Rp. 200,- per lembar;-------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa menerima uang dari masing-masing koordinator dan total uang yang diterima sejumlah
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikembalikan lagi kepada para koordinator untuk
dikembalikan kepada para pekerja;-------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa ketika selesai kegiatan sortir dan pelipatan kemudian dilakukan pengepakan, jika terdapat
kekurangan maka akan terlihat dimana yang kurang; ----------------------------------
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai kekurangan surat suara;-----------------------
- Bahwa berdasarkan pengalaman para pekerja pada tahun sebelumnya, pekerja tidak melipat seluruh kertas
surat suara, namun hanya ditaruh dibawah tumpukan kertas yang sudah dilipat;---
- Bahwa para koordinator tidak pernah melaporkan secara rinci kepada terdakwa, namun ketika dilakukan
pengepakan surat suara baru dilaporkan kepada Sekretaris jika ada kekurangan; --
- Bahwa setelah ada revisi Surat Edaran baru, terdakwa memerintahkan untuk melipat kembali surat suara
yang sebelumnya masuk kategori rusak dan terdakwa menyuruh Abdul Azim, SH untuk melipat lagi karena
masih ada sisa uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); ------------------------------
- Bahwa terdakwa menyuruh para koordinator untuk menunjuk pengawas yang bertugas mengawasi para
pekerja dalam pelipatan surat suara; -----------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa pernah menjelaskan bahwa tidak ada anggaran untuk pengawas;
- Bahwa pada hari Jumat terdakwa selesai rapat dari Mataram, kemudian pada hari Sabtu memerintahkan
Bendahara untuk mengembalikan uang tersebut kepada para Koordinator yang selanjutnya dikembalikan
kepada pelipat; ------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud para koordinator memberi uang kepada terdakwa selaku
Sekretaris KPU;-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa menurut kesimpulan terdakwa bahwa uang itu akan digunakan untuk kebutuhan/kegiatan kantor
dan tidak digunakan secara pribadi; ------------------------------------------------------
- Bahwa uang tersebut dikembalikan lagi kepada koordinator setelah ada panggilan dari Kejaksaan , uang
yang dikembalikan termasuk pajak yang sebelumnya terdakwa pernah memerintahkan bendahara untuk
mengembalikan uang tersebut kepada para pelipat; ------------------------------------
- Bahwa yang dimaksud dengan “semua uang” adalah uang yang dari hasil pemotongan upah lipat surat
suara yang diterima terdakwa yakni sebesar Rp. 15.000.000,- dan uang pajak; ----
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan Bendahara untuk mengembalikan uang pajak tersebut jauh
sebelum adanya pemangginlan dari Kejaksaan; ----------------------------------------
- Bahwa bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada para pelipat surat suara, terdakwa tidak
mengetahuinya; -----------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Bahwa untuk sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan cara swakelola, dan prosedur yang
dilakukan sudah benar dan tidak ada masalah;------------------------------------------
- Bahwa dari kegiatan sortir dan pelipatan surat suara pemilu Legislatif tahun 2009, terdakwa tidak
mendapatkan keuntungan;-----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat
Tuntutan NO.REG.PERK. : PDS- 04 / SELONG / 09 / 2010 tertanggal 22 Februari 2011 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong memutuskan sebagai berikut : ---------------------------------
-----
1. Menyatakan Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN S.Sos telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
56 ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Subsidair.;--------------------------------------
-------------------------
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN S.Sos dengan
pidana penjara selama 2 (dua )tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan
pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan
dengan perintah agar terdakwa ditahan rutan;-------------------------------
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta
enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu)
bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti,
maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar
uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;----
-------------------------------------------------------------
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:-------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- 1 (satu) lembar copy SK PNS, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Petikan Keputusan
Sekretaris Jenderal No. 811.211.2-3256 tanggal 30-9-1996.---------------------------------------------------
-----------------
- 1 (satu) lembar copy Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum No.
42/UP/KPU/II/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB, tanggal 5 Pebruari 2009.-----------------------------------
- 1 (satu) bendel copy Surat Perintah Tugas, No. 27/Set.KPU/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009.---------
-------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Persiapan Logistik Pemilu 2009.------------
- 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun
2009.----------------------------------------------------
- 1 (satu) bendel Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang masih ada (sisa) setelah Dikirim/Dibagi
ke-2343 TPS atau Se-Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.----------------------------------------------
------------
- 1 (satu) bendel copy Laporan Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur.---------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar copy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola Sortir dan Surat Suara, Sortir Formulir,
Pendistribusian Perelengkapan Pemungutan Suara dan Kelengkapan TPS Pemilu 2009, No.
431/15/II/2009.---------------
- 1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 225, Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n ELI DIMIYATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp.
203.894.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD,
DPRD Tahun 2009 a.n ELI DIMIYATI dkk berjumlah 76 orang.-------------
- 1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 226, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n MULIATI dkk, tanggal 16 Maret 2009,
sebesar Rp. 191.504.200,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR,
DPD, DPRD Tahun 2009 a.n MULIATI dkk berjumlah 93 orang.--------------------------------------------
----------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- 1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 227, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n LALU AMIR dkk, tanggal 16 Maret 2009,
sebesar Rp. 267.701.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR,
DPD, DPRD Tahun 2009 a.n LALU AMIR dkk berjumlah 109 orang.---------------------------------------
---------------------------------------
- 1 (satu) bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Semula KPU Kab. Lombok Timur
Bagian Anggaran 999 Tahun 2009.----------------
- 1 (satu) bendel Surat Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 999
dilingkungan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, No. 88/15/I/2009, tanggal 15 Januari 2009.----
--------------
- 1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-/2009;-
-----------------------------------------------------------
- 1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-/2009
Revisi Ke 1 tanggal 08 April 2009;-----------------
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 270285L / 169 / 112 Tahun Anggaran
: 2009, terdiri dari Surat Perintah Membayar tanggal 10-03-2009 Nomor: 00003/SET.KPU/III/2009,
Surat Pernyataan Nomor :45 / SET-KPU/III/2009, Surat Permohonan TUP Nomor: 46/SET-
KPU/III/2009 tanggal 10 Maret 2009, Rincian Kebutuhan Dana KPU Kab. Lombok Timur sebesar
Rp. 11.575.391.000,- Surat Persetujuan Tambahan Uang Perediaan Nomor : S-
233/WPB.22/KP.0221/2009 dari KPPN Selong tanggal 11 Maret 2009, Surat Persetujuan Tambahan
Uang Persediaan Nomor : S-505/WPB.22/BD.03/2009 dari KPPN Selong tanggal 10 Maret 2009,
Daftar Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Pembiayaan Tahapan Pemilu dan Pembiayaan
Lainnya, Rekening Koran Periode 1/02/09 – 28/02/09.---------------------------------------------------------
-----------------------
- 1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 964676 sampai dengan CEL 964700, CEL 964681
tanggal 23-2-09 sebesar Rp. 125.000.000,-,CEL 964682 tanggal 25-3-2009 sebesar Rp. 75.000.000,- ,
CEL 964683 tanggal 11-3-2009 sebesar Rp. 560.445.000,- ;--------------------------------------------
- 1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 968476 sampai dengan CEL 968500.-------------------
--------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur.----------------
------------------------------------------------------
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.---
--------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Team Penasihat Hukum
terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan / pleidoi secara tertulis tertanggal 7 Maret 2011 pada pokoknya
menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun
Dakwaan Subsidair sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus
sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------
1. Menyatakan Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pdana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP;--
------------------------------------------------------
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan
terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;---------------------------------------------------------------
------------------------
3. Menyatakan semua surat bukti dalam perkara aquo tetap melekat dalam berkas perkara;-----------------------
---------------------------------------------------------------
4. Merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala
sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan;----------
5. Membebankan biaya perkara pada Negara;---------------------------------------------
Menimbang bahwa atas Pembelaan/Pledoi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Team Penasehat Hukum
terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaan/Pledoi yang telah diajukannya pada persidangan
sebelumnya;--------------------------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa-peristiwa sebagaimana telah tercatat dalam
Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, hal mana untuk seperlunya dianggap telah termasuk dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-------------------------------------------------------------------------------------
--
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti
yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa, dinilai
berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta
peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat
menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa yang adalah sebagai berikut:-------
1) Bahwa benar dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi dana untuk
tahapan Pemilu sebesar Rp. 27.053.953.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus
lima puluh tiga ribu rupiah);----------------------------------------------
2) Bahwa benar berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum
dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara
sebanyak 3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per
lembar surat suara sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan
pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar
Rp.663.101.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah);-----------------------------------
------
3) Bahwa benar terdakwa Lalu Puguh Mulawarman. S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Keputusan Sekjen KPU Nomor : 42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 diangkat
menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas berdasarkan pasal 17 Peraturan
KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :---------
---------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.-----------------------
b. Memberikan dukungan teknis administratif.--------------------------------------
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.--------------------
---------------------------------------
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.----
--------------------------
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.--------------------------------
------------------------------------------------
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.--------------------------------------------------
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota
dan;----------------------------------------
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.-------------
---------------------------------------------------
4) Bahwa benar dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
terdakwa Lalu Puguh Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan
Surat Tugas nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan,
S.Sos, Abdul Azim S, SH sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan
melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pelipatan surat suara kepada terdakwa;--------------------------------
-----------------
5) Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif
tahun 2009 yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU
Kab.Lombok Timur untuk membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat
suara, dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada para koordinator yaitu
Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH. ”silahkan saudara-saudara yang dilapangan
bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK (Petunjuk
Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun pajak
PPN sebesar 5%;-----------------------------------------------------
6) Bahwa benar setelah terdakwa berkoordinasi mengenai potongan pajak dengan KPUD kabupaten
yang lain, ternyata terhadap ongkos pekerja sortir dan pelipat surat suara tidak dikenakan pajak,
sehingga terdakwa lalu memerintahkan Saparudin.S.Sos Bendahara KPUD untuk mengembalikan
potongan pajak yang telah dipotong sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada
para pekerja;---------------------------------------------
7) Bahwa benar setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat
suara Pemilu Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian
Anggaran 999 yang masing-masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar
Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah),
Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh
ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh dana sebesar Rp.
Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dan pada waktu
membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut kepada
para pekerja, para koordinator yang sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan
pemotongan yang besarnya sebagai berikut :--------------------
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;----------------------------------
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;----------------------------------
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;-------------------------------
8) Bahwa benar dalam rangka memberikan pelayanan anggaran kepada para pekerja pelipatan surat suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seharusnya pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Legislatif adalah Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar sesuai DIPA dan Revisi Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) KPU Kabupaten Lombok Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009;--------------------
9) Bahwa benar rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif
kepada para pekerja adalah sebagai berikut:--------
1. Koordinator Samhan, S.Sos :---------------------------------------------------------
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;---------
------------------------------------------------------------------------
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175,-;---------------------------
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,- ;--------------------------------------------
- Selisih ongkos = Rp. 23.938.025,- ;---------------------------------------------
2. Koordinator Subhan, S.Sos :---------------------------------------------------------
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;--------
------------------------------------------------------------------------
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175,- X 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075 ;----
-----------------
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200,- X 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,- ;----------------------------------------
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,- ;------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :--------------------------------------------------
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;--------------------------------
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150 ;--
----------------------
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,- ;-------------------------------------------
- Selisih ongkos . = Rp.50.280.050,- ;----------------------------------------------
10) Bahwa benar Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun
2009 yang dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025,- +
Rp.33.462.725,- + Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu
delapan ratus rupiah);--------------------------------
11) Bahwa benar Samhan, S.Sos., Subhan,S.Sos. dan Abdul Azim S, SH. Selaku koordinator setelah
selesainya pekerjaan sortir dan pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009, melakukan pembayaran
ongkos pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada para pekerja, dimana pembayarannya telah
dilakukan pemotongan dan terdapat sisa pembayaran hasil pemotongan yang keseluruhannya berjumlah
Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian
mereka masing-masing melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris
KPU Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada
Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ” apakah teman-teman lain atau para
pengawas sudah diberikan uang ” dan para koordinator menjawab ”sudah” ;-------------------------------------
---------------
12) Bahwa benar setelah pembayaran pada para pekerja kegiatan sortir dan pelipatan suarat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009, Abdul Azim S, SH selaku Kordinator datang kepada terdakwa dan memberikan
uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima bekas juta rupiah), dimana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
yang kemudian terdakwa berikan kepada Mulki dan Lalu Fajar masing-masing sebesar Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa bagikan kepada pegawai honor di KPU
Kabupaten, dan sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh terdakwa kemudian telah
dikembalikan kepada Abdul Azim S, SH dan sedangkan untuk sisanya telah digunakan oleh Abdul Azim
S, SH untuk kegiatan oprasional ;----------------------------------------
13) Bahwa benar setelah pembayaran pada para pekerja kegiatan sortir dan pelipatan suarat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009 Samhan, S.Sos dan Subhan,S.Sos. selaku kordinator datang kepada terdakwa dan
masing membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa;-----
-------
14) Bahwa benar total uang yang terdakwa terima dari 3 orang kordinator tersebut adalah sebesar
Rp.15.000.000,- (lma belas juta rupiah), namun oleh terdakwa uang tersebut telah dikembalikan selurunya
kepada masing-masing kordinator untuk dibayarkan kepada para pekerja sortir dan pelipatan suarat suara
Pemilu Legislatif tahun 2009;----------------------------------------------------------------------
15) Bahwa benar terhadap pemotongan pajak yang jumlah total kurang lebih Rp 19.000.000,- tersebut, tidak
jadi disetorkan, dikarenakan pada sekitar bulan Maret 2009 ketika terdakwa mengikuti rapat di Jayakarta,
Mataram, terdakwa menanyakan kepada Sekretaris KPU kabupaten/kota lain di NTB yang mengikuti
rapat tersebut mengenai berapa jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja dan mengenai pemotongan
pajak, selanjutnya mereka mengatakan bahwa upah yang dibayarkan sebesar Rp 200,- per lembar dan
mengenai pajak tidak dibayarkan karena pembayaran upah tersebut dengan menggunakan system upah
satuan, dan kemudian sekembalinya dari Jayakarta terdakwa menanyakan kepada Saparuddin, S.Sos
apakah upah tersebut sudah dibayarkan, lalu Saparuddin, S.Sos mengatakan upah sudah dibayarkan dan
juga pajak sudah dipotong dengan jumlah kurang lebih Rp 19.000.000,-, selanjutnya terdakwa menyuruh
Saparuddin,S.Sos mengembalikan pajak tersebut kepada pekerja dikarenakan KPU Kabupaten/Kota lain
tidak melakukan pemotongan, selanjutnya sisa pajak tersebut dikembalikan oleh Saparuddin, S.Sos
kepada para coordinator; ----------------------------------------------------------------
16) Bahwa benar terdakwa memerintahkan Bendahara untuk mengembalikan pajak yang telah dipotong
sebelumnya, hal ini untuk membuktikan kepada para pekerja bahwa tidak ada pemotongan upah pelipatan
surat suara; --------------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
17) Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa besar jumlah nominal pemotongan yang dilakukan oleh
para koordinator; -------------------------------------------------------------------------
18) Bahwa benar pemotongan pajak tersebut hanya dilakukan terhadap penghasilan/upah yang diatas
Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per hari saja, sedangkan apabila upah per hari dibawah
Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) tidak dikenakan pajak ;---------------------------------------
Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang
terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa, serta
barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap
didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan
terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya;---------------------------
---------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan
orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;---------
----------------------------------------
Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan
yang disusun berbentuk kombinasi (Dakwaan Alternatif Subsidairitas) yaitu Dakwaan KESATU: Primair
melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.
20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA : Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 56 ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ATAU
KETIGA melanggar Pasal 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;-------
--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Kombinasi, dimana
Dakwaan Alternatif dikombinasikan dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan salah satu dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan
Alternatif Ketiga yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan;--------------
------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA Primair melanggar Pasal 2
ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah terdiri sebagai
berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Setiap orang ; -------------------------------------------------------------------------------
2. Secara melawan hukum ; --------------------------------------------------------------- --
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;---------------------------
---------------------------------------------------------
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;--------------
5. Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;------------------------
-----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur
tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut :-----------------
-------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Ad. 1. Unsur “ SETIAP ORANG “;- ------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pengertian “ setiap orang ” dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “ Setiap orang adalah orang
perseorangan atau termasuk korporasi “-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang karena kedudukan dan perbuatannya
telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia sebagai pegawai negeri ataupun bukan sebagai
pegawai negeri dan orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.------------------------
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kedua
yang disusun berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) b, Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) b, Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 56 ke-2 KUHP ;---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “ setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang tersebut adalah “orang perseorangan termasuk korporasi “, dimana dari pengertian “setiap orang”
tersebut juga berarti setiap orang karena kedudukan yang karena perbuatannya telah didakwa melakukan suatu
tindak pidana korupsi, baik ia sebagai pegawai negeri ataupun bukan sebagai pegawai negeri dan orang tersebut
mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa dari pengertian “setiap orang “ dalam dalam Pasal 2 ayat
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(1) tersebut dapatlah disimpulkan pengertiannya sangatlah luas dan bersifat umum karena disamping orang, juga
termasuk suatu korporasi ;---------------
Menimbang, bahwa sedangkan dalam pengertian “ setiap orang “ dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah lebih bersifat spesifik atau tertentu, dimana pengertian setiap
orang dalam pasal ini adalah hanya dibatasi terhadap orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu saja
dan tidak termasuk korporasi.-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam pasal 62 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan
”Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus,
maka hanya yang khusus itulah yang dapat diterapkan”.-----------------------------------------------------------------------
------
Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut kiranya cukup jelas dapat diketahui,
bahwa yang diatur didalamnya itu sebenarnya mengenai kemungkinan suatu prilaku yang terlarang itu telah diatur
dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali dalam suatu ketentuan
pidana yang lain. Dalam hal semacam itu apabila ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan suatu
ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur prilaku yang sebenarnya telah
diatur didalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang besifat khusus itulah yang harus diberlakukan.
Atau dengan perkataan lain, dalam hal semacam itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan :” lex spesialis
derogat lex generalis ”.(Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., ”Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” , Penerbit
PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 684)--------------------------------------------------------------------
--------
Menimbang, bahwa didalam doktrin terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana, untuk dapat
mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus ataupun bukan.
Cara –cara tersebut adalah : -------
1. Cara memandang secara logis ataupun yang juga disebut logische beschouwing.-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
2. Cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun juga disebut juridiche atau systematische
beschouwing.----------------------------------------------
Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang
bersifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua
unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan menurut pandangan secara yuridis atau
sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat
umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas
dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana
tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., ”Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 685)------------------------
------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur –unsur yang ada dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah sama dengan unsur-usur yang ada dalam pasal 3 dari
undang-undang tersebut. Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) ada unsur secara melawan hukum, walaupun didalam pasal
3 tidak ada disebutkan unsur ”secara melawan hukum”, namun unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” adalah juga termasuk suatu perbuatan melawan
hukum, sedangkan unsur perbuatan ” memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ” dalam pasal 2
ayat (1) adalah sama pengertiannya dengan unsur ”menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 dari Undang-undang tersebut;----------------------------------------------------
-----------------------------------
Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi Penuntut Umum telah mendakwa
seorang terdakwa yang mempunyai jabatan ataupun kedudukan tertentu dengan dakwaan yang berbentuk
Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang No.
20 tahun 2001 dan Subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
terhadapnya lebih tepat diterapkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun
2001, dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1), karena pasal 3 lebih bersifat spesifik yaitu hanya diberlakukan
terhadap seorang terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu atau seorang pegawai negeri dan
tidak juga termasuk korporasi;--------------------
Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, lebih bersifat spesifik
dibandingkan dengan pasal 2 nya, karena subyek pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut hanyalah
orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu saja dalam hal ini Pejabat Negara atau Pegawai
Negeri Sipil;--------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan ” jabatan ” adalah
suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau
yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan
suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan
tepat teliti dan yang bersifat ”durzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja . ( Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh
Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144
);-
Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 antara lain disebutkan dalam
penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ” jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan
birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Bahwa Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu
jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur
organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam srtuktur
organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. ( Vide : R. Wiyono, S.H. , ” Pembahasan
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005,
hlm. 40);---------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R.
Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : “..... yang perlu mendapat perhatian adalah
apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku
tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
orang perseorang swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya
menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing
sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu,
sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut : ---------
-----------------------------------------
- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik
jabatan struktural maupun jabatan fungsional.-----
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai
fungsi dalam suatu korporasi.-----------------------------
Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi
:--------------------
a. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;------------------
------------------------------------------------------------
b. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana;--------------------
--------------------------------------------------------
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;--------
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara
atau daerah ;------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
negara atau masyarakat;------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211.2-3256 tertanggal 30 September 1996,
terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat;---------------------
------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan
Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 42 /UP/KPU/II/2009, terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos. diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat dan diberikan tunjangan structural eselon III.a sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Ayatullah Habibi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi : Safrullah, Dedi Bimaryanto, Asikin, Rusli, Rina Isyatin,Sp., Subhan, S.Sos., Samhan,S.Sos., Abdul
Azim, SH., Khairul Anwar, S.Pd, Saparuddin, S.Sos. dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta
bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211.2-3256
tertanggal 30 September 1996 dan bukti Surat berupa : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 42 /UP/KPU/II/2009 tertanggal 05 Februari 2009, yang telah kesemuanya diperlihatkan didepan
persidangan;-
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan semua doktrin
yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. adalah seorang
pegawai negeri yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur,
sehingga unsur “ setiap orang” dalam ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.
20 tahun 2001 merupakan ketentuan yang bersifat khusus dan lebih tepat untuk diberlakukan terhadapnya ;---------
--------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa unsur ”setiap orang” ketentuan pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, bersifat khusus dan lebih tepat diberlakukan
terhadap terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos., oleh karena itu unsur ”setiap orang” dalam pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang lebih bersifat umum tidaklah tepat
untuk diterapkan bagi terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos.; ----------------
Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang bersifat umum tidaklah tepat untuk diterapkan bagi terdakwa LALU
PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur
berikutnya dalam pasal 2 ini sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan berpendapat bahwa
Dakwaan Kedua Primair dari Penuntut Umum tidaklah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa, oleh karena itu
Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-
Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;--------------------------------------------------------------------------------
-------
Menimbang, bahwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah
terdiri sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------
1. Setiap orang ; --------------------------------------------------------------------------------
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
;----------------------------------------------------------
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;---------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
5. Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;--------------------------
----------------------------------------------------------
Ad. 1. Unsur “ SETIAP ORANG “;- --------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena unsur ” setiap orang ” dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam
Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim dalam
pertimbangan unsur ”setiap orang” dalam Dakwaan Kedua Primair, maka dengan mengambil alih sebagian
pertimbangan unsur ”setiap orang” dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur ”setiap orang” dalam Dakwaan Kedua Subsidair telah terpenuhi dan terbukti;-----------------------------
-------------------------------
Ad.2. Unsur ” Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi “;------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pengertian ” dengan tujuan ” dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian ”
dengan maksud ” dalam hukum pidana yang dikenal dengan ” bijkomend oogmerk ” atau ” nader oogmerk”
ataupun sebagai ”verder reikend oogmerk ” atau ”maksud selanjutnya” , yang mengandung pengertian bahwa
”maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai
dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opset dengan apa
yang disebut bijkomend oogmerk yang beliau rumuskan sebagai ” het streven van een nader doel ” atau usaha
untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan
hak pada kejahatan pencurian. ( Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., ”Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ,
Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);----------------------------------------------
---------------------------------
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat
untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari
pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ”menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
”menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.
( Vide : R. Wiyono, S.H. , ” Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar
Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 96 dan 38);---------------
Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat
dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda
artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opset als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit
seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan ( pasal 368, 369 dan 378 KUHP ). Apa yang
dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan
untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide : Drs. Adami
Chazawi, S.H., ” Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing,
Malang, Edisi Pertama , Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54); ------------
Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) ini ada tiga bentuk : yang pertama
adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzetals oogmerk), yang kedua adalah
kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melaikan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan
terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah
kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (opzet bij
mogelijkheids-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).(Vide : Prof.Dr. Wirjono
Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989,
hlm. 61);---------------
Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya terrtanggal 29 Juni 1989
Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur ”menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan ” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan
prilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. ( Vide : R. Wiyono,
S.H. loc.cit.); -------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan
DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif
Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara sebanyak 3.315.504 (tiga juta tiga ratus lima
belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per lembar surat suara sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah),
dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada KPU Lombok
Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah) Fakta
mana didukung oleh keterangan saksi : Saparuddin,S.Sos. yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta bersesuaian pula dengan alat
bukti Surat berupa :---------------------
1 (satu) bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Semula KPU Kab. Lombok
Timur Bagian Anggaran 999 Tahun 2009,
1 (satu) bendel Surat Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 999
dilingkungan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, No. 88/15/I/2009, tanggal 15 Januari 2009,
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-
/2009,
1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-
/2009 Revisi Ke 1 tanggal 08 April 2009,
yang mana semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan---------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
terdakwa Lalu Puguh Mulawarman. S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat
Keputusan Sekjen KPU Nomor : 42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 diangkat menjadi Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------
--------
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota
dan;
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Saparuddin,S.Sos. yang bersesuaian satu sama lain dengan
keterangan saksi Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta bersesuaian pula dengan
alat bukti Surat berupa :---------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
1 (satu) lembar copy SK PNS, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal No. 811.211.2-3256 tanggal 30-9-1996.
1 (satu) lembar copy Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum No.
42/UP/KPU/II/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB, tanggal 5 Pebruari 2009.
yang mana semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan;------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas nomor :
27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH
sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan
pelipatan surat suara kepada terdakwa. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos.,
Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta bersesuaian pula dengan alat bukti Surat
berupa : 1 (satu) bendel copy Surat Perintah Tugas, No. 27/Set.KPU/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, yang telah
diperlihatkan didepan persidangan;-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu
Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk
membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan tersebut
terdakwa mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH
”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk
memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal
dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan
pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5%. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., dan keterangan
terdakwa di persidangan ini;---------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain
bahwa setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran 999 yang masing-
masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh
satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-
(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH
memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
kepada para pekerja, para koordinator yang sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan
pemotongan yang besarnya sebagai berikut :--------------------------------------------
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini,
serta bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa : -------------------------------------------------------------------
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 225, Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n ELI DIMIYATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp.
203.894.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n ELI DIMIYATI dkk berjumlah 76 orang;
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 226, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n MULIATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Rp. 191.504.200,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n MULIATI dkk berjumlah 93 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 227, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n LALU AMIR dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 267.701.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n LALU AMIR dkk berjumlah 109 orang,
1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 270285L / 169 / 112 Tahun Anggaran :
2009, terdiri dari Surat Perintah Membayar tanggal 10-03-2009 Nomor: 00003/SET.KPU/III/2009, Surat
Pernyataan Nomor :45 / SET-KPU/III/2009, Surat Permohonan TUP Nomor: 46/SET-KPU/III/2009
tanggal 10 Maret 2009, Rincian Kebutuhan Dana KPU Kab. Lombok Timur sebesar Rp. 11.575.391.000,-
Surat Persetujuan Tambahan Uang Perediaan Nomor : S-233/WPB.22/KP.0221/2009 dari KPPN Selong
tanggal 11 Maret 2009, Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : S-
505/WPB.22/BD.03/2009 dari KPPN Selong tanggal 10 Maret 2009, Daftar Persetujuan Tambahan Uang
Persediaan Pembiayaan Tahapan Pemilu dan Pembiayaan Lainnya, Rekening Koran Periode 1/02/09 –
28/02/09,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 964676 sampai dengan CEL 964700, CEL 964681 tanggal
23-2-09 sebesar Rp. 125.000.000,-,CEL 964682 tanggal 25-3-2009 sebesar Rp. 75.000.000,- , CEL 964683
tanggal 11-3-2009 sebesar Rp. 560.445.000,- ,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 968476 sampai dengan CEL 968500,
yang mana semua bukti surat telah diperlihatkan didepan persidangan;---------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain
bahwa rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada para
pekerja adalah sebagai berikut:--------
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ,-;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos = Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075,- ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Selisih ongkos = Rp.50.280.050,-
sehingga Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025,- + Rp.33.462.725,- +
Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Fakta
mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-
saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;------------
-----------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH setelah selesai melakukan pekerjaan sortir dan pelipatan surat
suara Pemilu Legislatif tahun 2009 melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada
para pekerja yang pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa pembayaran, kemudian melaporkan
kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa
Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH
”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah diberikan uang” dan para koordinator menjawab ”sudah”.
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;-----------------------------
-----------
Menimbang, bahwa berdasarkan semua doktrin yang ada dihubungkan dengan ketentuan hukum
serta dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terlihat bahwa perbuatan terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas nomor :
27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 telah menunjuk : Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH
(terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan,
dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pelipatan surat suara kepada terdakwa selaku Sekretaris KPUD,
kemudian sekira bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu
Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk
membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan tersebut
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
terdakwa mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH
”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk
memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal
dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan
pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5%. Bahwa kemudian setelah para koordinator memperoleh dana
pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku
Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran dimana masing-masing koordinator yakni Samhan,S.Sos
memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus
rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh
ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-
(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan
pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut kepada para pekerja, para koordinator yang
sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan pemotongan yang besarnya sebagai berikut :
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;
sehingga pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif dari masing- masing
kordinator kepada para pekerja adalah sebagai berikut:
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos = Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos = Rp.50.280.050,-
Yang mana Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025 + Rp.33.462.725 +
Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang
kemudian oleh seluruh kordinator tersebut dilaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku
Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos mengatakan kepada
Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ”apakah teman-teman lain atau para pengawas sudah
diberikan uang” dan para koordinator menjawab ”sudah”;---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangan diatas maka, Majelis Hakim menilai
terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur seharusnya dapat
menyadari walaupun terdakwa tidak mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain,
namun dalam memberikan petunjuk atau arahan mengenai masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan
surat suara kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH dimana
terdakwa mengatakan ”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 %
(lima persen) per lembar”, maka terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya pembayaran upah
pekerja yang tidak sesuai dengan DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), dimana ketidaksesuaianan
pembayaran upah pekerja pelipat kertas surat suara yang dapat terjadi tersebut memungkinkan adanya orang lain
dalam hal ini Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH selaku kordinator diuntungkan akibat hal
tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahawa
unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” telah terpenuhi dan
terbukti dilakukan oleh terdakwa ;-
Ad. 3 Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan “ ---------------
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada karena jabatan atau kedudukan “ tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. ( Vide : R. Wiyono, S.H. , ”
Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet.
Pertama, Juni, 2005, hlm. 38);------------------------
Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan
cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :---------------------------------------------------------
-----------------------------------------
a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak
pidana korupsi.---------------------------------
b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak
pidana korupsi.--------------------------------
c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana
korupsi.-----------------------------------------------
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” kewenangan ” adalah serangkaian hak yang melekat pada
jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas
pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. ( Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya );-----------------------------------
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” kesempatan ” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh
pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan
dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud
dengan ” Sarana ” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana
korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode
kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pdana korupsi. ( Vide : R. Wiyono, S.H. , ”
Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.
Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);-----------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa mennurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan ” jabatan ”
adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan
umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang
dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya
dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat ”durzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja . ( Vide : E. Utrecht
dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta,
Cet.IX, 1990, hal. 144 );-
Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 antara lain disebutkan dalam
penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ” jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan
birokrasi pemeriah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan
struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi,
sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi
dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. ( Vide : R. Wiyono, S.H. , ” Pembahasan Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);--------
-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R.
Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : “... yang perlu mendapat perhatian adalah
apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku
tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan
hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya
masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh
karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan”
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai
berikut : -------------------------------------------------
- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik
jabatan struktural maupun jabatan fungsional.-----
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai
fungsi dalam suatu korporasi.----------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa
berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu
Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan surat suara sebanyak 3.315.504 (tiga juta tiga
ratus lima belas ribu lima ratus empat) lembar dengan harga satuan per lembar surat suara sebesar Rp.200,- (dua
ratus rupiah), dengan jumlah anggaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada
KPU Lombok Timur sesuai DIPA sebesar Rp.663.101.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus satu ribu
rupiah) Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Saparuddin,S.Sos. yang bersesuaian satu sama lain dengan
keterangan saksi-saksi Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta bersesuaian pula
dengan alat bukti Surat berupa :
1 (satu) bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Semula KPU Kab. Lombok Timur
Bagian Anggaran 999 Tahun 2009,
1 (satu) bendel Surat Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 999
dilingkungan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, No. 88/15/I/2009, tanggal 15 Januari 2009,
1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-/2009,
1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-/2009
Revisi Ke 1 tanggal 08 April 2009,
yang mana semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan-------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
terdakwa Lalu Puguh Mulawarman. S.Sos, selaku sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat
Keputusan Sekjen KPU Nomor : 42/UP/KPU/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 diangkat menjadi Sekretaris KPU
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------
---------
1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota
dan;
8. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Saparuddin,S.Sos. yang bersesuaian satu sama lain dengan
keterangan saksi Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta bersesuaian pula dengan
alat bukti Surat berupa :--------------------
1 (satu) lembar copy SK PNS, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal No. 811.211.2-3256 tanggal 30-9-1996;
1 (satu) lembar copy Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum No.
42/UP/KPU/II/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB, tanggal 5 Pebruari 2009;
yang mana kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan;---------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman,S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Tugas nomor :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 menunjuk Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH
sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan
pelipatan surat suara kepada terdakwa. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos.,
Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa di persidangan ini, serta bersesuaian pula dengan alat bukti Surat
berupa : 1 (satu) bendel copy Surat Perintah Tugas, No. 27/Set.KPU/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, yang telah
diperlihatkan didepan persidangan;-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
sekitar bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman, S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu
Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk
membahas masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan tersebut
terdakwa mengatakan kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH
”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk
memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal
dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan
pemotongan ataupun pajak PPN sebesar 5%. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., dan keterangan
terdakwa di persidangan ini;----------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain
bahwa setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran dimana masing-
masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh
satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-
(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH
memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
kepada para pekerja, para koordinator yang sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan
pemotongan yang besarnya sebagai berikut :--------------------------------------------
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi : Samhan, S.Sos., Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini,
serta bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa : -------------------------------------------------------------------
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 225, Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n ELI DIMIYATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp.
203.894.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n ELI DIMIYATI dkk berjumlah 76 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 226, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n MULIATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 191.504.200,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n MULIATI dkk berjumlah 93 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 227, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n LALU AMIR dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 267.701.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n LALU AMIR dkk berjumlah 109 orang,
1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 270285L / 169 / 112 Tahun Anggaran :
2009, terdiri dari Surat Perintah Membayar tanggal 10-03-2009 Nomor: 00003/SET.KPU/III/2009, Surat
Pernyataan Nomor :45 / SET-KPU/III/2009, Surat Permohonan TUP Nomor: 46/SET-KPU/III/2009
tanggal 10 Maret 2009, Rincian Kebutuhan Dana KPU Kab. Lombok Timur sebesar Rp. 11.575.391.000,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Surat Persetujuan Tambahan Uang Perediaan Nomor : S-233/WPB.22/KP.0221/2009 dari KPPN Selong
tanggal 11 Maret 2009, Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : S-
505/WPB.22/BD.03/2009 dari KPPN Selong tanggal 10 Maret 2009, Daftar Persetujuan Tambahan Uang
Persediaan Pembiayaan Tahapan Pemilu dan Pembiayaan Lainnya, Rekening Koran Periode 1/02/09 –
28/02/09,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 964676 sampai dengan CEL 964700, CEL 964681 tanggal
23-2-09 sebesar Rp. 125.000.000,-,CEL 964682 tanggal 25-3-2009 sebesar Rp. 75.000.000,- , CEL 964683
tanggal 11-3-2009 sebesar Rp. 560.445.000,- ,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 968476 sampai dengan CEL 968500,
Yang mana semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan;---------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain
bahwa rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada para
pekerja adalah sebagai berikut:-------
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos = Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos = Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150,-;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos = Rp.50.280.050,-
sehingga Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025,- + Rp.33.462.725,- +
Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Fakta
mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-
saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;------------
-----------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
Samhan, S.Sos., Subhan,S.Sos. dan Abdul Azim S, SH. Selaku koordinator setelah selesainya pekerjaan sortir dan
pelipatan suarat suara Pemilu Legislatif tahun 2009, melakukan pembayaran ongkos pelipatan surat suara Pemilu
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Legislatif kepada para pekerja, dimana pembayarannya telah dilakukan pemotongan dan terdapat sisa pembayaran
hasil pemotongan yang keseluruhannya berjumlah Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh
ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian mereka masing-masing melaporkan kepada terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman,
S.Sos mengatakan kepada Samhan, S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH ” apakah teman-teman lain atau
para pengawas sudah diberikan uang ” dan para koordinator menjawab ”sudah”. Fakta mana didukung oleh
keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos,
Abdul Azim,SH., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepada Daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah di
Kab./Kota.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab./Kota
h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota berwenang:----
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh
KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU
Kabupaten/Kota;
d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-
undangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Revisi Petunjuk Oprasianal Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009, dalam poin no 11 perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dalam huruf c hal Belanja Jasa Lain terdapat uraian tentang ongkos sortir dan
pelipatan surat suara legislative dengan perhitungan 828.876 lembar surat X 4 jenis dengan ongkos sebesar
Rp.200,- (duaratus rupiah) per lembar dengan total anggaran sebesar Rp. 663.110.000,- (enam ratus enam puluh
tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);----------
Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan KPU No.06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang lain yang telah diuraikan
tersebut diatas, maka ternyata terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok
Timur dengan Surat Tugas nomor : 27/Set.KPU/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 telah menunjuk Samhan, S.Sos,
Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH sebagai koordinator, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan
melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pelipatan surat suara kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan
petunjuk atau arahan mengenai masalah pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara kepada para
koordinator tersebut dimana terdakwa mengatakan ”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa
membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk
pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar”, dimana hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 19 huruf a
Peraturan KPU No.06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimana disebutkan bahwa Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, karena seharusnya pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara
Pemilu Legislatif adalah Rp.200,- (dua ratus rupiah) per lembar sesuai DIPA dan Revisi Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) KPU Kabupaten Lombok Timur Bagian Anggaran Tahun 2009;-----------------------------------------
----------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena petunjuk atau arahan dari terdakwa Lalu
Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur mengenai masalah pemotongan pajak
upah sortir dan pelipatan surat suara kepada para koordinator tersebut dimana terdakwa selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Lombok Timur mengatakan ”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 %
(lima persen) per lembar”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan KPU No.06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mana disebutkan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, berwenang mengadakan dan
mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU yang dalam hal ini adalah Revisi
Petunjuk Oprasianal Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009, oleh
karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos telah menyalahgunakan kewenangan
yang ada padanya karena jabatan yang ada padanya selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur , yaitu dengan cara memberikan petunjuk atau arahan yang bertentangan dengan peraturan yag ada yang
kemudian dilaksanakan oleh ketiga orang kordinator yaitu Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH
untuk melakukan pemotongan terhadap ongkos sortir dan pelipatan suara dari para pekerja yang mana hasil
pemotongan keseluruhannya berjumlah Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan
ratus rupiah);
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa dalam pembelaanya pada halaman 61 dari Pembelaan/Pledoi dari Team
Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris
KPU Kabupaten Lombok Timur telah melakukan kewenangannya yang adalah merupakan perbuatan dalam ranah
hukum Administrasi Negara sehingga apabila terdapat permasalahan/pelanggaran maka harus diselesaikan secara
administrasi dalam hal ini hukuman administrasi;---------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap pembelaan team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa memang benar perbuatan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman,
S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur adalah dalam melakukan kewenangannya yang adalah
perbuatan dalam ranah hukum Administrasi Negara, namun apabila perbuatan administrasi yang dilakukan oleh
terdakwa tersebut telah melanggar suatu aturan ataupun ketentuan yang mana menimbulkan kerugian Negara,
maka pertangungjawabannya bukan lagi sebagai pertangungjawaban administrasi semata, namun sudah menjadi
pertanggungjawaban pidana;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat alasan team
Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan tersebut diatas tidak berdasar dan patutlah ditolak ;--------------------
--------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangan diatas maka, Majelis Hakim
berpendapat bahawa unsur ” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa ;------------------------------------------
------
Ad. 4 unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;-------------
----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil,
artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan ( Vide : Darwan
Prinst, SH. op.cit. hal.32).---------------------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa yang dmaksud dengan ”merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau
berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ”merugikan keuangan negara” adalah sama
artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (vide : R. Wiyono, SH.
op.cit. hal 32 ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan
bahwa kata ” dapat ” sebelum frasa ” merugikan keuangan atau perekonomian negara ” menunjukan bahwa
tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya
unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.-------------------------
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana
dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam
bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : ---------------------------------------------------------
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat
maupun di daerah.-----------------------------------------
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha
Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan
yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara.--------------------------------------
-------
Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan
seluruh rakyat.-------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum yang bahwa sekitar
bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu Puguh Mulawarman,
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu Samhan,S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk membahas masalah
pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan
kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silakan saudara-saudara
yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan
seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK
(Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun
pajak PPN sebesar 5%. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama
lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., dan keterangan terdakwa di persidangan
ini;---------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran dimana masing-
masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh
satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-
(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH
memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
kepada para pekerja, para koordinator yang sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan
pemotongan yang besarnya sebagai berikut :
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi : Samhan, S.Sos., Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., Khairul Anwar,S.Pd., dan keterangan terdakwa
di persidangan ini, serta bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa : ----------------------------------------
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 225, Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n ELI DIMIYATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp.
203.894.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n ELI DIMIYATI dkk berjumlah 76 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 226, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n MULIATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 191.504.200,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n MULIATI dkk berjumlah 93 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 227, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n LALU AMIR dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 267.701.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n LALU AMIR dkk berjumlah 109 orang,
1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 270285L / 169 / 112 Tahun Anggaran :
2009, terdiri dari Surat Perintah Membayar tanggal 10-03-2009 Nomor: 00003/SET.KPU/III/2009, Surat
Pernyataan Nomor :45 / SET-KPU/III/2009, Surat Permohonan TUP Nomor: 46/SET-KPU/III/2009
tanggal 10 Maret 2009, Rincian Kebutuhan Dana KPU Kab. Lombok Timur sebesar Rp. 11.575.391.000,-
Surat Persetujuan Tambahan Uang Perediaan Nomor : S-233/WPB.22/KP.0221/2009 dari KPPN Selong
tanggal 11 Maret 2009, Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : S-
505/WPB.22/BD.03/2009 dari KPPN Selong tanggal 10 Maret 2009, Daftar Persetujuan Tambahan Uang
Persediaan Pembiayaan Tahapan Pemilu dan Pembiayaan Lainnya, Rekening Koran Periode 1/02/09 –
28/02/09,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 964676 sampai dengan CEL 964700, CEL 964681 tanggal
23-2-09 sebesar Rp. 125.000.000,-,CEL 964682 tanggal 25-3-2009 sebesar Rp. 75.000.000,- , CEL 964683
tanggal 11-3-2009 sebesar Rp. 560.445.000,- ,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 968476 sampai dengan CEL 968500,
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Yang mana semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan;-----------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain
bahwa rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada para
pekerja adalah sebagai berikut:--------
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150,-;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.50.280.050,-
sehingga Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025,- + Rp.33.462.725,- +
Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Fakta
mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-
saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;------------
-----------------
Menimbang, bahwa dari semua fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan doktrin yang ada
maka terlihat bahwa perbuatan terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten
Lombok Timur yang telah memberikan petunjuk atau arahan mengenai masalah pemotongan pajak upah sortir
dan pelipatan surat suara kepada para koordinator tersebut, dimana terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten
Lombok Timur mengatakan ”silakan saudara-saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada
petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 %
(lima persen) per lembar”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan KPU No.06
Tahun 2008 sebagaimana telah dipertimbangakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-3 dari
Dakwaan Kedua Subsidair tersebut diatas yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan menyalahgunakan
kewenangan yang ada pada teradakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok
Timur dengan memberikan petunjuk atau arahan yang kemudian dilaksanakan oleh ketiga orang kordinator yaitu
Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH untuk melakukan pemotongan terhadap ongkos sortir dan
pelipatan suara dari para pekerja yang mana hasil pemotongan keseluruhannya berjumlah Rp.107.680.800,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dan akibat dari perbuatan terdakwa
tersebut mengakibatkan biaya/uang yang seharusnya dibayarkan oleh negara kepada para pekerja sortir dan pelipat
surat suara pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Lombok Timur, menjadi berkurang sebesar Rp.107.680.800,-
(seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang mana hal tersebut tetap menjadi
kewajiban atau beban dari negara untuk melunasinya ;------------------------------------------------------------------------
-----------------
Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, team penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam
menghitung besarnya kerugian Negara tidak boleh dikira-kira atau ditaksir karena harus nyata dan jelas jumlahnya
dan untuk menentukan hal tersebut haruslah dilakukan dengan audit BPK, juga dari keterangan saksi ketiga orang
kordinator yaitu Samhan, S.Sos, Subhan, S.Sos, Abdul Azim S, SH yang menyatakan telah mengembalikan seluruh
hasil pemotongan ongkos para pekerja, sehingga dalam perkara ini sudah tidak ada lagi kerugian negara yang
diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;------
Menimbang, bahwa terhadap pembelaan team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangnya sebagai berikut. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti
surat berupa : kwitansi tanda terima uang, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan juga Surat Perintah
Membayar (SPM) serta Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (DIPA) yang mana kesemuanya dapat dijadikan
pedoman untuk menghitung secara pasti kerugian Negara yang ada dalam perkara ini. Bahwa mengenai ada
tidaknya laporan ataupun keterangan ahli BPK atau BPKP, tidaklah menjadi persoalan karena untuk mengetahui
ada tidaknya kerugian Negara tidak harus dengan adanya laporan dari BPK atau BPKP mengingat laporan
BPK/BPKP hanyalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara. Bahwa
mengenai pengembalian seluruh ongkos pemotongan yang diduga sebagai kerugian Negara kepada Kejaksaan
Negeri Selong, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan ataupun meniadakan kerugian Negara, namun
pengembalian tersebut nantinya akan diperhitungkan berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh
masing-masing pelaku tindak pidana korupsi ; ------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangan diatas maka, Majelis Hakim
berpendapat bahawa unsur ” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
dan terbukti dilakukan oleh terdakwa;---------------------------------------------------------------------------------------------
--
Ad. 5 Unsur “Dengan Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan”;-------------------------------------
Menimbang, bahwa pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ dihukum
sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya
upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan ”. Menurut R. Soesilo, orang dapat dikatakan “membantu
melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan dan niat
untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau
keterangan itu. ( Vide : R.Soesilo., “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya”, Penerbit PT.
Karya Nusantara, Yogyakarta, hlm.75 dan 76);----------------------------------------------------------------------------------
------
Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, bahwa bantuan yag diberikan oleh seorang medeplichige seperti
dimaksudkan diatas, dapat merupakan bantuan yang bersifat materiil, yang bersifat moral ataupun yang bersifat
intelektual. ( Vide : DRS.P.A.F. Lamintang,SH., “ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Sinar Baru,
Bandung, hlm.619);---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum yang bahwa sekitar
bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu Puguh Mulawarman,
S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu Samhan,S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk membahas masalah
pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan
kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silakan saudara-saudara
yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan
seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK
(Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun
pajak PPN sebesar 5%. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., dan keterangan terdakwa di persidangan
ini;---------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran dimana masing-
masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh
satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-
(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH
memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
kepada para pekerja, para koordinator yang sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan
pemotongan yang besarnya sebagai berikut :--------------------------------------------
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;
Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
saksi-saksi : Samhan, S.Sos., Abdul Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini,
serta bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa : --------------------------------------------------------------------
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 225, Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n ELI DIMIYATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp.
203.894.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n ELI DIMIYATI dkk berjumlah 76 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 226, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n MULIATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Rp. 191.504.200,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n MULIATI dkk berjumlah 93 orang,
1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 227, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n LALU AMIR dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 267.701.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n LALU AMIR dkk berjumlah 109 orang,
1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 270285L / 169 / 112 Tahun Anggaran :
2009, terdiri dari Surat Perintah Membayar tanggal 10-03-2009 Nomor: 00003/SET.KPU/III/2009, Surat
Pernyataan Nomor :45 / SET-KPU/III/2009, Surat Permohonan TUP Nomor: 46/SET-KPU/III/2009
tanggal 10 Maret 2009, Rincian Kebutuhan Dana KPU Kab. Lombok Timur sebesar Rp. 11.575.391.000,-
Surat Persetujuan Tambahan Uang Perediaan Nomor : S-233/WPB.22/KP.0221/2009 dari KPPN Selong
tanggal 11 Maret 2009, Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : S-
505/WPB.22/BD.03/2009 dari KPPN Selong tanggal 10 Maret 2009, Daftar Persetujuan Tambahan Uang
Persediaan Pembiayaan Tahapan Pemilu dan Pembiayaan Lainnya, Rekening Koran Periode 1/02/09 –
28/02/09,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 964676 sampai dengan CEL 964700, CEL 964681 tanggal
23-2-09 sebesar Rp. 125.000.000,-,CEL 964682 tanggal 25-3-2009 sebesar Rp. 75.000.000,- , CEL 964683
tanggal 11-3-2009 sebesar Rp. 560.445.000,- ,
1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 968476 sampai dengan CEL 968500,
Yang mana semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan;-----------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain
bahwa rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif kepada para
pekerja adalah sebagai berikut:--------
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150,-;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
- Selisih ongkos ..................................= Rp.50.280.050,-
sehingga Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun
2009 yang dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah
Rp.23.938.025,- + Rp.33.462.725,- + Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam
ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan
S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul
Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;--------------
Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas dihubungkan
dengan semua doktrin yang ada, telah terlihat adanya kesengajaan dari terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos.
selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur untuk membantu perbuatan pemotongan ongkos sortir dan
pelipatan surat suara, dimana terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur seharusnya mengetahui
atau setidaknya menyadari bahwa dalam memberikan petunjuk atau arahan mengenai masalah pemotongan
pajak upah sortir dan pelipatan surat suara kepada para koordinator dengan mengatakan ”silakan saudara-
saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan
seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” akan memberikan kesempatan
kepada para koordinator atau mempermudah para koordinator untuk melakukan pemotongan terhadap ongkos
sortir dan pelipatan suara dari para pekerja yang mana hasil pemotongan keseluruhannya berjumlah
Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dan akibat dari perbuatan
terdakwa tersebut mengakibatkan uang yang harusnya dibayarkan oleh negara kepada para pekerja sortir dan
pelipat surat suara pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Lombok Timur, menjadi berkurang sebesar
Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang mana hal tersebut
tetap menjadi kewajiban atau beban dari negara untuk melunasinya;---------------------------------------------------------
--------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsure “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah
terbukti dan terpenuhi”.----------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti
menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua
Subsidair ;-----------------
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut; -----
Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak
melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat
dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat
dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof.
Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2,
Februari 1981, hlm. 81-82); ---
Menimbang, bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang
seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama
kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan
itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara
obyektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya (vide: Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E.PH. Sutorius, op.cit., hlm. 84); --
----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan psychis yang melakukan
perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela
karena perbuatan tadi. Jadi yang diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
(2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat
dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
hal yang dinamakan kesalahan (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab
Pidana”, op.cit. hlm. 82-83);--------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kesalahan ini berupa dua macam, yaitu pertama: kesengajaan (opzet) dan kedua:
kurang berhati-hati (culpa). Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsure
culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu
dengan sengaja (vide: Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Penerbit PT.
Refika Aditama, Bandung, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Agustus 2003, hlm. 65-66); --------------------------------------
----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH, mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus: -----
---------------------------------------------------------------------
a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); ----------------------------------
b. diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; ---------------------------------------
c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; -----
d. tidak adanya alasan pemaaf ;---------------------------------------------------------------
(vide: Prof. Moeljatno, SH., “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ketujuh,
September 2002, hlm. 164); -----------------------------------------
Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas Actus Reus, yang
lengkapnya berbunyi: “Actus non facit reum, nisi mens sit rea”, yang maksudnya adalah bahwa “sesuatu perbuatan
tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Actus reus itu harus dilengkapi
dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan actus reus dengan
disertai mens rea, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya.
Dua segi yang menjadi masalah penting dalam actus reus dan mens rea adalah: -------------------------------------------
-------------------------
a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam
perkara pencurian; ----------------------------------------------------
b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi; -----------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara
pembunuhan mens rea-nya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian
mens rea-nya merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa bukti adanya mens rea
dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana-Gerson W. Bawengan: 1979- (vide: Prof. Drs. C.S.T. kansil, SH.
Dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., op cit. hlm 50); -----
Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa kesalahan dianggap telah ada apabila di pelaku
mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui
bahwa perbuatan itu adalah terlarang (willens en wetens); ---------------------------------------------------------------------
-------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum yang bahwa sekitar
bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur terdakwa Lalu Puguh Mulawarman,
S.Sos bersama para koordinator pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu Samhan,S.Sos,
Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH berkumpul di Kantor KPU Kab.Lombok Timur untuk membahas masalah
pemotongan pajak upah sortir dan pelipatan surat suara, dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan
kepada para koordinator yaitu Samhan,S.Sos, Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S,SH ”silakan saudara-saudara
yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan
seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” padahal dalam DIPA dan POK
(Petunjuk Operasional Kegiatan) tidak terdapat aturan yang membenarkan dilakukan pemotongan ataupun
pajak PPN sebesar 5%. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan S.Sos, yang bersesuaian satu sama
lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH., dan keterangan terdakwa di persidangan
ini;---------------------------------------
Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dipersidangan diperoleh juga adanya fakta hukum yang lain bahwa
setelah para koordinator memperoleh dana pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu
Legislatif tahun 2009 dari Saparudin,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran bagian Anggaran dimana masing-
masing koordinator yakni Samhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.191.504.200,-(seratus sembilan puluh
satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah), Subhan,S.Sos memperoleh dana sebesar Rp.267.701.800,-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus rupiah), dan Abdul Azim S,SH
memperoleh dana sebesar Rp. Rp.201.120.200,-(dua ratus satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah),
dan pada waktu membayarkan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 tersebut
kepada para pekerja, para koordinator yang sebelumnya telah mendapat penjelasan dari terdakwa melakukan
pemotongan yang besarnya sebagai berikut :--------------------------------------------
Koordinator Samhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Subhan,S.Sos melakukan pemotongan sebesar Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
perlembar ;
Koordinator Abdul Azim S, SH melakukan pemotongan sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah)
perlembar ;
dengan rincian pemotongan pembayaran ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif
kepada para pekerja adalah sebagai berikut:
1. Koordinator Samhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 93
(sembilan puluh tiga) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 957.521
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Sehingga seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
dibayarkan oleh Samhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 957.521 lembar =
Rp.167.566.175 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 957.521 lembar =
Rp.191.504.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.23.938.025,-
2. Koordinator Subhan, S.Sos :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 109
(seratus sembilan) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.338.509
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) lembar dengan ongkos yang
dibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.175,-(seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Subhan, S.Sos kepada para pekerja adalah Rp.175 x 1.338.509 lembar = Rp.234.239.075 ;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.338.509 lembar =
Rp.267.701.800,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.33.462.725,-
3. Koordinator Abdul Azim S, SH :
- Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif mempekerjakan 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan hasil pelipatan surat suara Pemilu Legislatif sebanyak 1.005.601 (satu juta
lima ribu enam ratus satu) lembar dengan ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja sebesar
Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) per lembar ;
- Jumlah seluruh ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dibayarkan
oleh Abdul Azim S, SH kepada para pekerja adalah Rp.150 x 1.005.601 lembar = Rp.150.840.150,-;
- Seharusnya ongkos yang dibayarkan kepada para pekerja adalah Rp.200 x 1.005.601 lembar =
Rp.201.120.200,-
- Selisih ongkos ..................................= Rp.50.280.050,-
sehingga Jumlah seluruh pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun
2009 yang dilakukan oleh Samhan, S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah
Rp.23.938.025,- + Rp.33.462.725,- + Rp.50.280.050,- = Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam
ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Fakta mana didukung oleh keterangan saksi : Subhan
S.Sos, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi : Samhan, S.Sos, Abdul
Azim,SH., Saparuddin,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan ini;----------------
Menimbang, bahwa dari semua fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan doktrin yang ada maka
terlihat bahwa dalam diri terdakwa telah terdapat adanya sikap willens en wetens, yaitu adanya kesengajaan dari
terdakwa Lalu Puguh Mulawarman, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur untuk membantu
perbuatan pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara, dimana terdakwa sudah mengetahui atau
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
setidaknya terdakwa menyadari bahwa dalam memberikan petunjuk atau arahan mengenai masalah pemotongan
pajak upah sortir dan pelipatan surat suara kepada para koordinator, dengan mengatakan ”silakan saudara-
saudara yang dilapangan bisa membahasakan kepada petugas/pekerja pelipat untuk memberikan sumbangan
seikhlasnya dan termasuk pajak PPN sebesar 5 % (lima persen) per lembar” yang mana hal tersebut
bertentangan dengan DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). hal ini memberikan kesempatan kepada
para koordinator atau mempermudah para koordinator untuk melakukan pemotongan terhadap ongkos sortir dan
pelipatan suara dari para pekerja yang mana hasil pemotongan keseluruhannya berjumlah Rp.107.680.800,-
(seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Bahwa selain itu terdakwa juga
menghendaki adanya pemotongan upah sortir para pekerja, hal ini terlihat pada saat terdakwa menerima hasil
potongan dari ketiga koordinator yang keseluruhannya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
walaupun kemudian uang tersebut oleh terdakwa dikembalikan kepada para koodinator tersebut;------------------
----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat
pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan Kedua Subsidair dari Penuntut Umum;----------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
membantu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidair dari
Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;---------------
------
Menimbang, bahwa selama penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa telah
dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;------------------------------------------------------------------------------------------
---
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping hukuman pidana penjara
maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--
------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20
tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, menyebutkan bahwa ” Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ”. Bahwa dari bunyi pasal 18 ayat
(1) huruf b, undang-undang tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dapat dihitung
berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.-----------------------
---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam tuntutannya terhadap perkara atas nama terdakwa Lalu Puguh Mulawarman ini,
Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.107.680.800,-
(seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dimana jumlah tersebut adalah sama dengan
jumlah kerugian negara yang ada dalam perkara menurut perhitungan Penuntut Umum berdasarkan Jumlah seluruh
pemotongan ongkos sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dilakukan oleh Samhan,
S.Sos Subhan,S.Sos dan Abdul Azim S, SH adalah Rp.23.938.025,- + Rp.33.462.725,- + Rp.50.280.050,- =
Rp.107.680.800,- (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
Bahwa dalam menghitung pembayaran uang pengganti dalam perkara Korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang
seperti dalam perkara ini dimana berkaitan juga dengan perkara atas nama terdakwa Samhan, S.Sos, perkara atas
nama terdakwa Subhan,S.Sos dan perkara atas nama terdakwa Abdul Azim S, SH (masing-masing adalah terdakwa
lain dalam berkas perkara terpisah), maka haruslah didasarkan pada nilai harta dari masing-masing terdakwa yang
diperoleh dari kerugian negara secara keseluruhan yang timbul akibat perbuatan para terdakwa tersebut. Bahwa
dalam putusan pidana pada berkas perkara atas nama terdakwa Samhan, S.Sos, perkara atas nama terdakwa
Subhan,S.Sos dan perkara atas nama terdakwa Abdul Azim S, SH, yang telah diputus terlebih dahulu oleh Majelis
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Hakim yang sama, semuanya telah dihukum untuk membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia nikmati /
peroleh dari kerugian negara tersebut. Bahwa di depan persidangan tidak ada satu bukti maupun petunjuk yang
mengarah bahwa terdakwa Lalu Puguh Mulawarman secara pribadi telah memperoleh harta dari tindak pidana
yang dilakukannya baik itu dalam bentuk uang maupun aset tertentu. Bahwa dari keterangan saksi-saksi : Samhan,
S.Sos, Abdul Azim,SH., Subhan,S.Sos., dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian terdapat
fakta hukum bahwa setelah dilakukannya pemotongan ongkos pekerja sortir dan pelipat surat suara oleh para
kordinator, terdakwa pernah menerima uang hasil pemotongan tersebut yaitu dari Abdul Azim,SH sebesar
Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian dari Samhan, S.Sos. sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan
dari Subhan,S.Sos. sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total yang diterima terdakwa dari ketiga
orang koordinator tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun oleh terdakwa uang
tersebut telah dikembalikan kepada masing-masing koordinator untuk dibayarkan kepada para pekerja pelipat surat
suara, dimana keterangan terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH.,
Subhan,S.Sos yang mana mereka mengakui telah menerima pengembalian uang tersebut dari terdakwa, begitu pula
mengenai pemotongan uang pajak, terdakwa telah memerintahkan Saparudin,S.Sos selaku Bendahara
Pengeluaran bagian Anggaran untuk mengembalikan potongan pajak tersebut kepada para pekerja, dan
Saparudin,S.Sos telah mengembalikan potongan uang pajak tersebut kepada para pekerja melalui para
Kordinator, oleh karena itu tidak ada sama sekali uang dari hasil pemotongan yang merupakan uang hasil tindak
pidana korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa. Bahwa mengenai siapa yang harus dikenai kewajiban
mengganti ataupun mengembalikan kerugian negara yang ada dalam perkara ini, maka haruslah diperhitungkan
total besarnya potongan yang telah dilakukan oleh para Koordinator kemudian dikurangi dengan pengembalian
potongan pajak kepada para pekerja dan juga pengembalian titipan uang di kejaksaan Negeri Selong, yang dalam
hal ini haruslah dipertanggungjawabkan kepada ketiga orang Koordinator yaitu Samhan, S.Sos, Abdul Azim,SH.,
Subhan,S.Sos, dan bukan kepada terdakwa yang sama sekali tidak mendapatkan uang tersebut (karena sudah
dikembalikan kepada para koordinator), oleh karenanya sesuai dengan rasa keadilan karena tidak ada harta yang
didapat oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut, maka terhadap terdakwa Lalu Puguh
Mulawarman S.Sos.tidaklah perlu dihukum untuk membayar uang pengganti;-----
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar
barang bukti didalam berkas perkara, oleh karena semua barang bukti tersebut adalah milik dari Komisi Pemilihan
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Umum Kabupaten Lombok Timur, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua barang bukti dalam perkara
ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti haruslah dikembalikan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur;------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----------------
------------------------------------
Bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan biasanya dipergunakan beberapa pendekatan yang
salah satunya adalah ”Pendekatan Keseimbangan”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah
adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan
kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat,
kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam
pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;-------
-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar
memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam hukum acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil,
karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana
(starfmaat) yang akan dijatuhkan;------------------------------------------------------------------
Bahwa didalam pemidanaan hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan
keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan
kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan
dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang
baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi
seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang hakim;---------------------------------
--------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau
diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan
melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;-------------------------------------------
--------
Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga
berdasarkan rasa keadilan;-------------------
Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan ; ----------------------
Hal-hal yang memberatkan : ------------------------------------------------------------------------
1. Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur harusnya menjadi tauladan dalam berprilaku yang
sesuai dengan norma-norma yang ada akan tetapi justru terdakwa sendirilah yang terlibat dalam pelanggaran
norma tersebut;------------
2. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya melakukan
pemberantasan korupsi di segala bidang;------------------------------
Hal-hal yang meringankan : ------------------------------------------------------------------------
1. Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur telah berjasa dalam mensukseskan Pemilu Tahun
2009 di Kabupaten Lombok Timur.; ----------------------------------------------------- --
2. Terdakwa tidak menikmati kerugian negara yang merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;---
------------------------------------------------------------------
3. Terdakwa belum pernah dihukum ; - ----------------------------------------------------- ---
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;----------------------------------------
5. Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;----------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak
mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----------------------------------------
Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8
tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lain yang bersangkutan
; -----------------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
M E N G A D I L I
1. Menyatakan bahwa Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan membantu melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua Primair; ----------------
---------------------------------------
2. Membebaskan Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. dari Dakwaan Kedua Primair tersebut ;----
---------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan bahwa Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan
membantu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair; -------------------------------
----------------------
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa LALU PUGUH MULAWARMAN,S.Sos. dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan
selama 4 (empat) bulan;-------------------------------------------------------------------------
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;------------------------------------------------------
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----------------------------------------------------
7. Menetapkan barang bukti berupa: ------------------------------------------------------------
1. 1 (satu) lembar copy SK PNS, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Petikan Keputusan
Sekretaris Jenderal No. 811.211.2-3256 tanggal 30-9-1996.------------------------------------------------------
--------------------------------
2. 1 (satu) lembar copy Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum No.
42/UP/KPU/II/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB, tanggal 5 Pebruari 2009.-------------------------------------
3. 1 (satu) bendel copy Surat Perintah Tugas, No. 27/Set.KPU/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009.-----------
-------------------------------------------------------------
4. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Persiapan Logistik Pemilu 2009.--------------
5. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun
2009.------------------------------------------------------
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
6. 1 (satu) bendel Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang masih ada (sisa) setelah Dikirim/Dibagi ke-
2343 TPS atau Se-Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.----------------------------------------------------
7. 1 (satu) bendel copy Laporan Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur.------------------------------------------------------------------------------
8. 1 (satu) lembar copy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola Sortir dan Surat Suara, Sortir Formulir,
Pendistribusian Perelengkapan Pemungutan Suara dan Kelengkapan TPS Pemilu 2009, No.
431/15/II/2009.-----------------
9. 1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 225, Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n ELI DIMIYATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp.
203.894.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD
Tahun 2009 a.n ELI DIMIYATI dkk berjumlah 76 orang.---------------
10. 1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 226, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n MULIATI dkk, tanggal 16 Maret 2009, sebesar
Rp. 191.504.200,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR, DPD,
DPRD Tahun 2009 a.n MULIATI dkk berjumlah 93 orang.--------------
11. 1 (satu) bendel copy Kwitansi No. 227, M.A.K : 581149 Mengenai Biaya Ongkos Sortir dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, a.n LALU AMIR dkk, tanggal 16 Maret 2009,
sebesar Rp. 267.701.800,- . Daftar Penerimaan Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu DPR,
DPD, DPRD Tahun 2009 a.n LALU AMIR dkk berjumlah 109 orang.-----------------------------------------
12. 1 (satu) bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Semula KPU Kab. Lombok Timur
Bagian Anggaran 999 Tahun 2009.------------------
13. 1 (satu) bendel Surat Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 999
dilingkungan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, No. 88/15/I/2009, tanggal 15 Januari 2009.------
14. 1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-/2009;---
15. 1 (satu) bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2009 No : 0174.1/999-06.1/-/2009
Revisi Ke 1 tanggal 08 April 2009;---------------------
16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 270285L / 169 / 112 Tahun Anggaran :
2009, terdiri dari Surat Perintah Membayar tanggal 10-03-2009 Nomor: 00003/SET.KPU/III/2009,
Surat Pernyataan Nomor :45 / SET-KPU/III/2009, Surat Permohonan TUP Nomor: 46/SET-
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
KPU/III/2009 tanggal 10 Maret 2009, Rincian Kebutuhan Dana KPU Kab. Lombok Timur sebesar Rp.
11.575.391.000,- Surat Persetujuan Tambahan Uang Perediaan Nomor : S-233/WPB.22/KP.0221/2009
dari KPPN Selong tanggal 11 Maret 2009, Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : S-
505/WPB.22/BD.03/2009 dari KPPN Selong tanggal 10 Maret 2009, Daftar Persetujuan Tambahan
Uang Persediaan Pembiayaan Tahapan Pemilu dan Pembiayaan Lainnya, Rekening Koran Periode
1/02/09 – 28/02/09.----------------------------------------------------------------------------------
17. 1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 964676 sampai dengan CEL 964700, CEL 964681
tanggal 23-2-09 sebesar Rp. 125.000.000,-,CEL 964682 tanggal 25-3-2009 sebesar Rp. 75.000.000,- ,
CEL 964683 tanggal 11-3-2009 sebesar Rp. 560.445.000,- ;----------------------------------------------
18. 1 (satu) Bonggol cek, Seri No. / Serial No. CEL 968476 sampai dengan CEL 968500.---------------------
Kesemuanya dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur.----------------
8. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----------
Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2011 dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, masing-masing oleh kami H. PURWADI, S.H. M.Hum sebagai
Hakim Ketua Majelis dan RICKY FARDINAND, S.H. dan I KETUT SOMANASA, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis
tanggal 17 Maret 2011 di muka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SALIM MA’RIP sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; --------------------
HAKIM KETUA,
t.t.d
H. PURWADI, S.H. M.Hum.
HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,
t.t.d t.t.d
RICKY FARDINAND, S.H. I KETUT SOMANASA, S.H.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PANITERA PENGGANTI,
t.t.d
SALIM MA’RIP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi
pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan
suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.