Materi Korupsi

Indonesia luar

biasa

• Luas Indonesia menduduki peringkat 15 dengan luas wilayah 1.919.440 km2

• Hutan terbesar no. 3 di dunia, kaya dengan keanekaragaman hayati

• Lumbung Energi Panas bumi no. 1 di dunia

• Penghasil Timah no.2 di dunia

• Penghasil Tembaga no. 3 di dunia

• Pengekspor Batu Bara terbesar no. 3 di dunia

• Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia

Kondisi INDONESIA

LISTRIK: 20 % (sekitar 50 juta) penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan ESDM, Januari 2014)

ENERGI: 35,6% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk BBM pada tahun 2014 menghabiskan hampir 12,5% APBN.(sumber : Kemenkeu RI, Januari 2014)

ANGKA KEMISKINAN: 28,55 Juta penduduk Indonesia hidup di bawah standar garis kemiskinan. (sumber : BPS September 2013)

HUTANG LUAR NEGERI: per Agustus 2013 mencapai Rp.2.850 Triliun dan harus membayar BUNGA hutang Rp.299,7 Triliun dalam APBN-P 2013. (sumber : BI, Oktober 2013)

KERUSAKAN ALAM: 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran & Pembakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah. (sumber : isai.or.id)

Mereka melakukan korupsi bersama!

M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni(Kasus: Hambalang, PLTS, dst)

Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya(Kasus: Korupsi Pengadaan Al-qur’an)

SUAMI & ISTRI BAPAK & ANAK

Pencucian uang melibatkan keluarga!

Djoko Susilo dan ketiga istrinya(Kasus: Simulator SIM)

Angelina Sondakh(Kasus: Korupsi Wisma Atlet)

Aset untuk istrinya Aset untuk anaknya ?

PENYEBAB KORUPSI

30 Delik Korupsi

Klasifikasi TPK:

• Kerugian Keuangan Negara• Suap-Menyuap• Penggelapan dalam Jabatan• Pemerasan• Perbuatan Curang• Benturan Kepentingan dalam

Pengadaan• Gratifikasi

Jenis-jenis KorupsiUU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001

Kewenangan KPK (Ps. 12 UU No. 30 tahun 2002)

Kewenangan KPK:

1.Menyadap & merekam pembicaraan

2.Memerintahkan pelarangan ke luar negeri

3.Meminta keterangan ttg keadaan keuangan tersangka atau terdakwa

4.Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait

5.Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya

6.Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka

7.Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/lisensi/ konsesi

8.Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar negeri

9.Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

Penegak hukum lain (Polri) juga memiliki

kewenangan2 ini, kecuali bahwa

penegak hukum lain harus meminta ijin

periksa untuk pihak2 tertentu, & KPK

dapat memerintahkan pemberhentian

sementara tersangka dari

jabatannya

BERDASARKAN PELAKU

BERDASARKAN

PERKARA*

BERDASARKANINSTANSI

Pengadaan Barang/Jasa;

113

Perijinan13

Penyuapan; 168

Pungutan; 12

Penyalahgunaan Anggaran

38

TPPU; 9

Merintangi Proses KPK2

Penyelidikan580

Penyidikan349

Penuntutan270

Inkracht237

Eksekusi243

GRAFIK PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

2003-2013*Anggota

DPR & DPRD;

73

Kepala Lembaga/

Kementerian; 11

Duta Besar; 4

Komisioner; 7

Gubernur; 10

Walikota/Bupati & Wakil;

35

Eselon I, II dan III;

114

Hakim; 9

Swasta

94

Lainnya;

39 DPR RI

34

Kementerian/Lembaga

157BUMN/BUMD

22

Komisi20

Pemerintah Provinsi

42

Pemkab/Pemkot

78

*Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013)

DATA PENANGANAN PERKARA

Penyelidikan580

Penyidikan349

Penuntutan270

Inkracht237

Eksekusi243

TAHAP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 76 580

Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 66 349

Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 34 270

Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 34 237

Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 40 243*Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013)

Anggota DPR & DPRD;

73

Kepala Lembaga/

Kementerian; 11

Duta Besar; 4

Komisioner; 7

Gubernur; 10

Walikota/Bupati & Wakil;

35

Eselon I, II dan III;

114

Hakim; 8

Swasta

94

Lainnya;

40

Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Anggota DPR & DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73

Kepala Lembaga/Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 11

Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4

Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7

Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 10

Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 35

Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114

Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8

Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 94

Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 40

Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 396

KORUPSIBERDASARKAN PELAKU*



Pengadaan Barang/Jasa;

113

Perijinan13

Penyuapan; 168

Pungutan; 12


38

TPPU; 9

Merintangi Proses KPK2

Perkara 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 113

Perizinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 13

Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 51 168

Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 12


0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 38

TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9

Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 71 355

KORUPSI BERDASARKAN MODUS*

JENIS PERKARA KORUPSI*

Instansi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Jumlah

DPR RI 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 34

Kementerian/Lembaga 1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 157

BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 22

Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 20

Pemerintah Provinsi

1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 42

Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 78

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 353

KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI*

DPR RI

34

Kementerian/Lembaga

157BUMN/BUMD

22

Komisi20

Pemerintah Provinsi

42

Pemkab/Pemkot

78


PERKARA KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH*

171

88

51

1112 4 3 6 3

NO WILAYAH 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH

1 Pemerintah Pusat 1 15 11 12 23 24 20 21 18 26 171

2 Jawa 3 5 3 8 7 11 14 10 27 88

3 Sumatera 1 1 5 5 4 6 2 15 12 51

4 Sulawesi 1 1 1 2 5 1 11

5 Kalimantan 7 3 2 126 Papua 1 2 1 4

7 Kepulauan Sunda Kecil 1 2 3

8 Malaysia 3 3 69 Singapura 2 1 3

TOTAL 2 19 27 24 47 37 40 39 48 66 349


PERKARA BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Pengadilan Negeri

102

Pengadilan Tinggi

20

Mahkamah Agung

115

Inkracht 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Pengadilan Negeri 3 5 9 9 20 20 21 8 7 102

Pengadilan Tinggi 0 3 0 0 2 3 0 3 9 20 Mahkamah Agung 2 9 14 14 17 11 13 17 18 115

Jumlah 5 17 23 23 39 34 34 28 34 237


REKAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI HASIL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI & GRATIFIKASI TAHUN: 2005 S.D. 2013

TAHUNTINDAK PIDANA

KORUPSI GRATIFIKASI JUMLAH

2005-2010 805.534.636.710 11.383.287.682 816.917.924.392

2011 134.907.271.284 3.154.800.800 138.062.072.084

2012 3.154.800.800 2.521.432.286 5.676.233.086

2013 118.846.863.645 1.509.366.900 120.356.230.545

TOTAL 1.062.443.572.439 18.568.887.668 1.081.012.460.107

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pendapatan penjualan Lainnya

Pendapatan Hasil Denda

Pendapatan jasa lembaga

keuangan/ jasa giro

Pendapatan penjualan

hasil sitaan/ rampasan

Pendapatan Hasil

Pengembalian Uang Negara

Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan

Pendapatan uang sitaan hasil

koripsi yang telah ditetapkan

pengadilan

Pendapatan penjualan Hasil lelang Tindak

Pidana Korupsi

Pendapatan ongkos Perkara

GRATIFIKASI

Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik

Negara

Pendapatan jasa lembaga

keuangan/jasa giro

Rp1.062.443.572.439Rp18.568.887.668


INDEKS INTEGRITAS DAERAH (IID) THN 2012

Apa yang dapat KITA lakukan terkait pencegahan korupsi ?

DATA INDONESIA GOVERNMENT INDEX THN 2012 PER PROVINSI

Index rata-rata nasional kinerja tata kelola provinsi mencapai 5,70 dari nilai maksimumnya 10.

Index kinerja tata kelola Provinsi Lampung sebesar 6,01 dan menempati peringkat 10 dari 33 provinsi.

Sumber data : Kemitraan, Agustus 2013

“Jika anda memerangi korupsi, korupsi memerangi anda”

Nuhu Ribadu, pemimpin anti-korupsi di Nigeria

1. Uraikan kejadian2. Pilih pasal yang sesuai3. Penuhi unsur-unsur TPK4. Sertakan bukti awal (bila ada)

5. Sertakan identitas diri (jika berkenan)

6. Kirim ke KPK :– SURAT : Kotak Pos 575, Jakarta 10120– Email : [email protected]– KWS : http://kws.kpk.go.id– Telepon : (021) 2557 8389– Fax : (021) 5289 2454– SMS : 0855 8 575 575 / 0811 959 575

Documents

Materi Korupsi