KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESArepository.unp.ac.id/618/1/PROSIDING LENGKAP (EDITOR)-Revisi V.pdfPEMBANGUNAN DESA Padang, 6 Oktober ... dan mendampingi masyarakat desa ... kegiatan

KOMPETENSI PENDAMPINGPEMBANGUNAN DESA

Padang, 6 Oktober 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

DITERBITKAN OLEH

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAHFAKULTAS ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS NEGERI PADANG

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masingpaling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikitRp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara palinglama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KOMPETENSI PENDAMPINGPEMBANGUNAN DESA

PROSIDING SEMINAR NASIONALPENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Padang, 6 Oktober 2016

DITERBITKAN OLEHJURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

Jurusan Pendidikan Luar SekolahFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Prosiding Seminar NasionalPendidikan Luar Sekolah 2016Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Penulis, Jamaris, dkk.Editor, Syafruddin WahidPadang, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (2016)x & 257 hlm; 15,5 x 23 cm

Copyright@2016by Jurusan Pendidikan Luar SekolahFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri PadangPadang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa IndonesiaOleh Jurusan Pendidikan Luar SekolahFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri PadangCetakan pertama, Oktober 2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas Negeri PadangJl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar,Air Tawar Barat, Padang Utara, PadangSumatera Barat

ISBN 978-602-60486-0-8

Hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku initanpa izin tertulis dari Penerbit.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkanrahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan LuarSekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersamaantara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkaititu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenagapendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasidan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasipendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragamkegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakatsebagai bagian dari proses belajar masyarakat (community learning proccess).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikanmaksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatandaya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentinganpembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (empoweringsociety) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governingcommunity), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebihbersifat top down.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai self governing community, paratenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingimasyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensiyang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telahdilaksanakan pada Oktober 2016.Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen,praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholderdiharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidangpendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telahmelalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan mendasarkan bidang kajian.Pengelompokkan mendasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepatkarena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksimengelompokkan mendasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahberpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prodising ini. Semoga makalahini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah diIndonesia.

Padang, Oktober 2016Redaksi

vii

DAFTAR ISI

PENYIAPAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAHSEBAGAI TENAGA PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

1. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSIPENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA olehJamaris (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas NegeriPadang) ……………………………............................................... 1

2. SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DANPEMBANGUNAN NAGARI oleh Syafruddin Wahid (DosenJurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas Negeri Padang) .............................................................. 17

3. PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUARSEKOLAH DALAM MENDUKUNG PROGRAMPEMBANGUNAN DESA oleh Ismaniar (Dosen JurusanPendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UniversitasNegeri Padang) ................................................................................. 42

4. PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATAUNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA olehAlim Harun Pamungkas (Dosen Jurusan Pendidikan Luar SekolahFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …………... 51

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASISPROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

5. PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAMPEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA oleh Syur’aini(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas Negeri Padang) ……………………………………... 63

6. PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAANMASYARAKAT DALAM MENINGKATKANKOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA oleh Dayat Hidayat (Dosen ProgramStudi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas SingaperbangsaKarawang) ………………………………………………………… 73

7. PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL 88

viii

BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN olehWirdatul Aini (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FakultasIlmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …………………….

8. PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYAPENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUKPROGRAM PENDAMPINGAN DESA oleh Muhaimin(Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah ProgramPascasarjana Universitas Negeri Malang) .………………………... 97

9. PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNANMASYARAKAT PEDESAAN oleh Iswandi (Dosen STKIPYPM Bangko Jambi) …..………………………………………….. 105

10. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANIMASYARAKAT DESA oleh Elfi Rahmi (Dosen FakultasPertanian Universitas Andalas) ………………………………….. 116

PRESPEKTIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

11. MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEMSOSIAL oleh Setiawati (Dosen Jurusan Pendidikan Luar SekolahFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …………... 125

12. SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN SELF GOVERNINGCOMMUNITY DI SUMATERA BARAToleh MHD. Natsir(Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas IlmuPendidikan Universitas Negeri Padang) ...………………………… 135

13. PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZERFOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYOKENEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT XKOTO DISTRICT SOLOK oleh Siti Farida F & Mas’ula(Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas IlmuPendidikan Universitas Negeri Padang) ……..……………………. 144

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN

ix

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

14. PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL AGENPERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KASUS DESAPALEM KAB. KEDIRI DAN DUSUN BAJULMATI KAB.MALANG) oleh Zulkarnain (Jurusan Pendidikan Luar SekolahFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) ...………… 150

15. PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUKMASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAHSATU MITIGASI BENCANA oleh Vevi Sunarti (Dosen JurusanPendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UniversitasNegeri Padang) …..………………………………………………... 166

16. PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASIKORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG oleh Mahfuzi Irwan(Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta) ……………………. 183

17. PENDAMPING DESA SEBAGAI PENGGERAKPEMBERDAYAAN BERWAWASAN LINGKUNGANDALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN oleh Marta Dwi Ningrum (MahasiswaJurusan Pendidikan Luar Sekolah Program PascasarjanaUniversitas Negeri Yogyakarta) …………………………………... 198

KOMPETENSI TENAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA

18. URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONGBELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAMPENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIANUPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA olehTasril Bartin (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FakultasIlmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …………………… 210

19. PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESAoleh Syamsuddin (Mahasiswa Pascasarjana Program StudiPendidikan Nonfomal Konsentrasi Pemberdayaan MasyarakatUniversitas Negeri Yogyakarta) ………………………………… 225

KONSEP PEMBELAJARAN

x

20. PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSESPEMBELAJARAN oleh Darnis Arief (Dosen Jurusan PendidikanGuru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas NegeriPadang) ……………………………………………………………. 238

xi

1 | PROSIDING

SEMINAR NASIONALJURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”

Kamis/ 6 Oktober 2016

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSIPENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA

JamarisGuru Besar Pendidikan Luar Sekolah

Universitas Negeri Padang

A. PENDAHULUANMasyarakat desa identik dengan ketertinggalan atau keter-

belakangan, terutama dalam hal kualitas sumberdaya manusia. Keter-tinggalan itu disebabkan oleh banyak hal, antara lain keterbatasanakses informasi, transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, keseha-tan, enggannya tinggal di desa sumberdaya manusia yang bermutu. Ke-tertinggalan juga identik dengan kemiskinan, karena pekerjaan masya-rakat desa lebih dominan pada aktivitas agraris, seperti pertanian, ne-layan, perladangan, perburuan, dan lain sebagainya.

Ketertinggalan dan kemiskinan merupakan dua aspek yangbersumber dari kebodohan. Artinya, masyarakat desa yang terbatasaksesnya berakibat pada ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan.Hal ini sudah merupakan mata rantai yang sudah menjadi momok per-masalahan masyarakat desa. Orang tertinggal, karena miskin. Orangmiskin, karena bodoh. Orang bodoh, karena tertinggal atau terbela-kang. Apa pun bentuk pembangunan yang ditujukan pada masyarakatdesa, jika mereka masih mengalami permasalahan ini, akan sulit me-ngeluarkannya dari lingkaran tersebut.

Apabila melihat potensi alam tempat masyarakat desa bermu-kim, tersimpan suatu kekayaan yang tiada terhingga. Semua yang adapada masyarakat perkotaan dipasok dari daerah pedesaan. Mulai daripotensi pertanian sampai pada potensi pertambangan. Sehebat apa punproduk yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan, semuanya berasaldari daerah pedesaan. Katakanlah disebut mobil, sebuah mobil memi-liki bahan baku dari besi, plastik, karet, dan lain sebagainya. Semuanyaitu diperoleh dari daerah pedesaan. Artinya masyarakat pedesaan kayaakan sumber daya alam, namun “miskin” dari sumberdaya manu-sianya. Jika, pembangunan selalu berfokus pada eksploitasi sumberdaya alam yang ada di pedesaan, maka masyarakat desa akan tinggalmenunggu “kematiannya”. Soedjatmiko (1986) menyatakan bahwayang diperlukan suatu strategi pembangunan yang sadar akan per-

PROSIDING| 2

SEMINAR NASIONALJURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAHFAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”Kamis/ 6 Oktober 2016

soalan lingkungan hidup dan menjaga supaya dalam setiap fase pemba-ngunan impact ekologinya diusahakan sekecil-kecilnya.

Eksploitasi yang terjadi sekarang tidak hanya pada sumberdaya alam daerah pedesaan, melainkan juga terhadap sumber daya ma-nusianya. Banyak kasus yang dapat dicermati, seperti terjadi perda-gangan manusia, “adu domba” antar kelompok atau antar suku, semuaitu tiada lain untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Seringdilakukan dengan “menina-bobokan” orang desa melalui fasilitas yangjarang diperolehnya dengan tujuan agar tidak kritis terhadap penguasadan pengusaha. Kasus demi kasus selalu muncul dalam masyarakatdesa dengan kualitas yang semakin meningkat, tiada lain efek dari usa-ha eksploitasi sumberdaya manusia pedesaan.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menga-manatkan untuk perlunya melakukan pemberdayaan terhadap masya-rakat desa. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masya-rakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejah-teraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keteram-pilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendam-pingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhanmasyarakat Desa. Untuk mewujudkan itu diperlukan dana desa se-bagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang ber-sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntuk-kan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belan-ja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyeleng-garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasya-rakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Perubahanatas PP No. 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa tahun 2016 alokasi rata‐rata per desa Rp628 juta, dengan alokasi terendah Rp570 juta danalokasi tertinggi Rp2,22 miliar. Total dana desa tahun 2016 untuk selu-ruh Indonesia sebesar Rp46,9 triliun dengan jumlah desa 74.754. DanaDesa ini diturunkan sebanyak 3 tahapan yaitu: tahap I paling lambatApril minggu II, tahap II paling lambat Agustus minggu II, dan tahapIII paling lambat Oktober Minggu II. Khusus untuk Sumatera Barat,bahwa terdapat 880 desa, masing-masing desa memperolehRp565.640.000,00 dengan total anggaran Rp598.637.609.000,00.

3 | PROSIDING




Jumlah penerima terbanyak adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan182 desa, total Rp112.965.690.000,00. Jumlah desa yang paling sedikitadalah Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 Desa, total anggaranRp10.747.160.000,00. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 247 tahun2015 tentang Tata Cara Pengalokasian penyaluran, penggunaan,pemantauan dan evaluasi dana desa, pasal 25 menyatakan bahwa danadesa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola denganmenggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan denganlebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-gal, dan Transmigrasi RI, dalam melaksanakan undang-undang danperaturan tersebut yaitu pengalokasian dana desa untuk pemberda-yaan masyarakat desa. Hal inimerupakan upaya terobosan dalam me-ngentaskan lingkaran masalah masyarakat pedesaan. Diharapkan de-ngan pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat dapat terhindarorang desa dari eksploitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab,dan juga tidak terkesan “habis proyek, habis pula kegiatan”. Upayapemberdayaan masyarakat merupakan wujud kemandirian berkelan-jutan. Pertanyaannya, bagaimana dana desa efektif mengatasi lingkaranpermasalahan masyarakat desa melalui pendampingan yang kompeten?

B. PEMBAHASAN1. Kualitas Masyarakat Desa Ditentukan oleh Akses Teknologi

InformasiPerkembangan teknologi informasi saat ini sudah tidak dapat

dibendung oleh siapa pun, kecuali negara yang memiliki otoritas penuhdalam pembatasannya. Seperti diketahui terdapat beberapa negarayang membentengi masuknya informasi secara bebas pada negaranya,seperti Korea Utara, Iran, dll. Informasi yang dibaca pada beberapamedia, negara tersebut tidak membolehkan beberapa aplikasi bercokoldinegaranya. Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat membatasihak masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas, terutama pa-da negara yang menganut liberalisme. Membatasi akses masyarakatterhadap informasi, dianggap sebagai membodohi masyarakatnya.Pada hal maksud negara tersebut membatasi akses informasi, antaralain agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutamaagama, moral, politik, hukum, budaya dan lain-lain.

PROSIDING| 4


Apabila dikaitkan dengan penjelasan pada pendahuluan di atas,bahwa masyarakat desa yang terbatas akses informasinya berakibatpada lingkaran keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Artinya,terdapat hubungan positif, antara kebebasan terhadap akses informasidengan peningkatan kualitas masyarakat. Diharapkan dapat menghen-tikan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Namun, disisi lainnegara-negara yang menutup sebagian akses informasi terhadapmasyarakatnya, ternyata juga termasuk negara yang lebih maju dariIndonesia. Berarti, akses informasi melalui teknologi informasi tidakotomatis dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya.

Masyarakat desa di Indonesia, pada dasarnya sebagian besarsudah dengan mudah mengakses informasi lewat media elektronik ter-utama teknologi komunikasi. Jaringan informasi sudah sampai kedaerah-daerah terpencil, bahkan sudah ada daerah terdepan Indonesia.Mereka dengan mudah menyaksikan di media televisi dan radio,kejadian-kejadian yang ada di masyarakat perkotaan. Namun, ternyatatidak cukup untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat pedesaan.Artinya, akses informasi mereka belum sejalan dengan peningkatankualitas sumberdaya manusia masyarakat pedesaan. Malah terdapatakses negatif dari kebodohan mereka dalam memahami informasi yangmereka terima. Tidak jarang di desa terjadi perbuatan-perbuatan yangmenyimpang atau negatif dan melanggar aturan agama, budaya, danaturan negara. Karena mereka belum mampu memilah dan memilihinformasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, Kebebasanakses informasi belum menjamin terjadinya peningkatan kualitasmasyarakat pedesaan.

Kemudahan terhadap akses informasi menjadi lebih penting,jika terlebih dahulu mengutamakan kualitas pendidikan pada masya-rakat. Upaya memilah dan memilih informasi yang benar dan sesuaidengan kebutuhan, maka diperlukan pendidikan. Tidak jarang terjadi,karena rendahnya kemampuan memilah dan memilih informasi, ber-akibat pada “kecelakaan” pada masyarakat desa. Artinya, terdapat ba-nyak kasus ditemukan tentang terjadi penipuan dan kejahatan padamasyarakat desa, karena ulah akses informasi yang bebas. Rendahnyakemampuan atau kecerdasan masyarakat desa sering menjadi sasarankejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab di dunia maya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan terhadap infor-masi tidak menjamin terjadinya peningkatan kualitas masyarakat desa.

5 | PROSIDING




Pendidikan masyarakat merupakan satu-satunya yang diharapkan me-ningkatkan kualitas masyarakat desa.

2. Kebutuhan Pendidikan MasyarakatManusia mulai saat dalam kandungan sudah memiliki berbagai

kebutuhan, terutama kebutuhan biologis dan psikologis. Sejak manusialahir, maka muncul banyak kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Ter-dapat kebutuhan mendasar yang melekat sebagai identitas manusia dankemanusiaan yaitu kebutuhan teologis, kebutuhan biologis, kebutuhanpsikologis, kebutuhan sosiologis, dan kebutuhan antropologis. Setiappertumbuhan dan perkembangan manusia dalam menjalankan kehidu-pannya terjadi pergeseran atau menyesuaikan dengan perkem-banganyang ada pada diri dan lingkungannya.

Ketika manusia berkelompok dalam suatu wilayah, maka diamembentuk suatu masyarakat dengan tuntutan kebutuhan pendidikanyang relevan. Untuk itu pendidikan harus menyesuaikan dengan kon-disi pertumbuhan dan perkembangan manusia serta tuntutan dan tanta-ngan kehidupan masyarakatnya. Pendidikan yang mampu mewadahiatau melayani setiap kebutuhan manusia atau masyarakat adalah pendi-dikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki karakteristikfleksibel, menyesuaikan dengan ruang dan waktu, dan mengacu padakarakteristik atau identitas manusia dan lingkungannya.a. Fleksibel Pendidikan Luar Sekolah

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan tidak dapat dibatasioleh ruang dan waktu, kurikulum yang ketat, serta sistem klasikal yangkaku. Manusia memiliki keunikan baik pisik maupun psikis, lingku-ngan maupun tuntutan kehidupannya. Kelebihan dan kelemahan/ke-kurangan manusia dapat dijadikan titik tolak untuk pemenuhan kebu-tuhan pendidikannya. Terlebih ketika manusia sudah membentuk atauberada dalam komunitas tertentu, sebutlah namanya masyarakat. Ma-nusia menghadapi banyak kebutuhan, permasalahan dan tantanganyang diharapkan dijawab oleh pendidikan. Untuk itu dibutuhkan sistempendidikan yang mampu memenuhi segala tuntutan, tantangan, dan ke-butuhan unik dari manusia. Sistem pendidikan yang fisibel untuk me-menuhi hal tersebut tiada lain sistem pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah merupakan jaring pengaman pendi-dikan yang mampu menjawab segala kondisi dan kebutuhan masya-rakat atau manusia. Kekhasan pendidikan luar sekolah terletak padafleksibel dalam arti semua kebutuhan, permasalahan dan kondisi ma-

PROSIDING| 6


nusia atau masyarakat dapat terwadahi dalam pendidikan luar sekolah.Kindervater (1979), menyatakan bahwa pendidikan nonformal (pendi-dikan Luar Sekolah) “programs are designed to enable people tocritically analyze their own life situation and to develop the skillsrequired to improve their situation”.b. Ruang dan Waktu Keterlaksanaan Pendidikan Luar Sekolah

Keberadaan manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dariruang dan waktu. Hal ini akan menentukan kebutuhan dan bentuk pen-didikan yang diberikan kepada manusia. Artinya, keberadaan manusiadi berbagai lokasi dan waktu, tetap membutuhkan pendidikan dalamupaya pemenuhan hidup dan kehidupannya. Pendidikan adalah kehi-dupan manusia, dan manusia tanpa pendidikan belum dapat mencapaikemanusiaannya. Dimanapun manusia berada dan kapan pun wak-tunya, perlu sistem pendidikan yang dapat mewadahi situasi dan kon-disi keberadaannya tersebut. Sistem pendidikan yang mampu men-jawab kondisi dan situasi manusia terkait dengan ruang dan waktu ada-lah pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah dapat menyesuaikan dengan ruang danwaktu keberadaan manusia, apalagi ketika manusia berada dalam suatumasyarakat tertentu yaitu masyarakat desa.Umumnya masyarakat desalebih homogen ruang dan waktunya, akan lebih mudah membelajarkanmereka dalam sistem pendidikan luar sekolah. Kebutuhan pendidikanmasyarakat desa, lebih kepada pengembangan kemandirian dalam ber-usaha dan penerimaan terhadap perubahan baik yang diprogramkan pe-merintah maupun muncul dalam dinamika perubahan di masyarakat.c. Karakteristik atau Identitas Manusia sebagai Dasar

Pendidikan Luar SekolahPendidikan luar sekolah dapat melayani siapa pun karakter ma-

nusianya, mulai lahir sampai wafat. Beragam karakter manusia dengansegala keunikan atau sifatnya, dibawa sejak lahir maupun pengaruhlingkungan alam atau agama dan budaya. Pada dasarnya manusiamembutuhkan pendidikan agar dia bisa menjalankan hidup dankehidupannya. Menurut Schumaeker (1977) menitik beratkan bahwa“manusia sebagai pusat kesadaran eksistensial”. Oleh karena itu, pen-didikan haus mengupayakan peningkatan kesadaran eksistensi manusiayang menjadi sasaran utama dalam pembangunan masyarakat. Pendi-dikan luar sekolah diharapkan mampu melayani pusat kesadaraneksistensi manusia dengan segala karakternya. Fleksibelitas sistem

7 | PROSIDING




pendidikan luar sekolah tidak terbatas pada karakter tertentu, namundapat memenuhi kebutuhan pendidikan berbagai karakter manusia.

Pendidikan luar sekolah sering “diplesetkan” dengan pendi-dikan luas sekali atau pendidikan lebar sekali. Walaupun “plesetan” itukelihatannya dapat membuat kita ketawa, namun kenyataannya bahwapendidikan luar sekolah memang dipersiapkan untuk melayani ber-bagai karakter manusia dan masyarakat, dan karakter kebutuhan pendi-dikannya. Jika manusia berkelompok dan disebut dengan masyarakat,akan menjadi lebih mudah pendidikan luar sekolah melayani kebu-tuhan pendidikannya. Penyelenggaraan dapat dalam bentuk kelompokkecil maupun dalam kelompok besar, bisa disesuaikan dengan situasidan kondisi kebutuhan pendidikan masyarakat tersebut. Tidak satu punsistem pendidikan yang bisa melayani semua kebutuhan pendidikanmasyarakat, kecuali pendidikan luar sekolah. Untuk itu dalam upayapemberdayaan masyarakat atau memenuhi kebutuhan pendidikanmasyarakat, maka pendidikan luar sekolah mampu menjawabnya.d. Situasi Lingkungan Alam dan Pendidikan Luar Sekolah

Keberadaan manusia atau masyarakat di suatu wilayah atautempat tertentu, tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan alam-nya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya menciptakansuatu budaya dan berkembang sesuai dengan dinamika dan kualitasyang dimilikinya. Semakin tinggi dinamika dan kualitas manusia yangberdiam di wilayah tersebut, maka kecenderungan terjadi tuntutan ter-hadap lingkungannya. Keberadaan manusia pada suatu lingkunganalam, dapat terlihat dari cara dia melakukan atau perlakuannya ter-hadap alam tersebut. Kecenderungan terjadi, manusia yang rendah pen-didikannya cenderung menyesuaikan dengan kondisi alam tersebut.Sedangkan semakin tinggi kualitasnya, cenderung mendayagunakandan memperbaharui alam sebagai sumber kesejahteraan. Agar alammenjadi sumber kesejahteraan masyarakat, maka membutuhkan pendi-dikan berkualitas.

Pendidikan luar sekolah diciptakan salah satunya untuk meme-nuhi tuntutan masyarakat dalam berbagai kondisi alam di mana merekaberada. Sebutlah namanya alam pertanian, perkebunan, lautan, perko-taan, pegunungan, dan lainnya. Semua itu dapat diprogramkan pendi-dikan luar sekolah guna melayani kebutuhan pendidikan masyarakatyang dapat mendayagunakan alam untuk kesejahteraannya. Sehinggalulusan program studi pendidikan luar sekolah harus menyiapkan

PROSIDING| 8


lulusannya membuatkan program pendidikan masyarakat yang sesuaidengan kondisi alam dan lingkungannya.

3. Kompetensi Pendampingan Masyarakat DesaUpaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui

pembangunan sudah menjadi komitmen pemerintah. Hal ini tertuangdalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Masyarakatdesa dengan segala kelebihan dan kekurangannya memerlukan tenagaahli guna mendampingi mereka dalam menggerakkan pembangunanguna mewujudkan kesejahteraannya. Hal ini tercantum pada pasal112, bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pe-desaan. Berikut dikemukakan pengertian, tugas pokok dan fungsi,kompetensi dan persyaratan menjadi pendamping desa.a. Pengertian

Penjelasan pasal 90 huruf (b) bahwa yang dimaksud dengan“pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusiapendamping dan manajemen. Selanjutnya dipertegas oleh PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada pasal 1 dinyatakanbahwa pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakanpemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, peng-arahan dan fasilitasi Desa.Gambar berikut ini merupakan orang ataupihak yang menjadi pelaku pendampingan desa.

Skema : Pelaku Pendampingan Desa

PROSIDING| 8







PROSIDING| 8







9 | PROSIDING




b. Tugas Pendampingan DesaUndang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengehendaki

perubahan dalam model pendampingan desa, yaitu dari pendekatan“kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pende-katan “pemberdayaan masyarakat desa”. Desa-desa didorong menjadisubjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran. PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada pasal11 dinyatakanbahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penye-lenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.Selanjutnya pasal 12 menyatakan bahwa pendampingan desa melak-sanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:1) mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peman-

tauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatDesa;

2) mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanansosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaansumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan saranaprasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

3) melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lemba-ga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberda-yaan masyarakat Desa;

4) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok ma-syarakat Desa;

5) melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader PemberdayaanMasyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pemba-ngunan Desa yang baru;

6) mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan se-cara partisipasi; dan

7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan danmemfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camatkepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping itu Pasal 18 pada peraturan menteri tersebutmenyatakan bahwa (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ber-tugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkanprakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong; (2) Dalam hal tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masya-

PROSIDING| 10


rakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: a. kelompoktani; b. kelompok nelayan; c. kelompok pengrajin; d. kelompok perem-puan; e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; f. kelompokmasyarakat miskin; dan g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuaidengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.c. Fungsi Dasar dan Kompetensi Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan tenaga yang menjadi andalandalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun fungsi dasarnya: (1)fungsi penyadaran, (2) fungsi pembelajaran, (3) fungsi pelembagaandan pengorganisasian, serta (4) fungsi pengembangan kemandirian/-otonomi/keadilan. Selanjutnya, dalam buku tersebut dikemukakankompetensi yang diharapkan bagi pendamping desa menurut buku pe-tunjuk teknis pendampingan desa tahun 2015 dikemukakan sebagaiberikut ini.

Tujuh kriteria terkait kompetensi dasar pendamping desa, yaitukemampuan: (1) mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan in-formasi, (2) mengkomunikasikan informasi dan ide-ide, (3) merenca-nakan dan mengorganisasikan aktivitas/ kegiatan, (4) bekerja-samadengan orang lain dan kelompok, (5) menggunakan gagasan secaramatematis dan teknis, (6) memecahkan masalah, (7) menggunakan tek-nologi.

Tiga kategori kompetensi pendamping desa, yaitu (1) kompe-tensi umum, mencakup upaya membangun relasi sosial, mengop-timalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, mengem-bangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yanglebih baik, mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator, mening-katkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, dan membangun visidan kepemimpinan masyarakat; (2) Kompetensi inti, meliputi mem-bangun jejaring dan kemitraan, membangun solidaritas sosial, me-ngembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahanlokal, memperkuat posisi tawar masyarakat, merancang perubahankehidupan masyarakat, mengelola pembelajaran di dalam masyarakat,menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat, mengembangkankemandirian masyarakat, mengelola konflik di dalam masyarakat, danmenembangkan sistem kontrol sosial; (3) Kompetensi khusus/pilihanpendamping desa, mencakup : mengembangkan inovasi pemberdayaanmasyarakat, dan memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaanmasyarakat di bidang/sektor kegiatan tertentu.

11 | PROSIDING




Matriks Kedudukan dan Tugas Normatif Pelaku Pendampingan(Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa)

Kedudukan Pelaku Pendampingan Tugas

Pusat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pasal 15-17

Provinsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pasal 15-17

Kab./Kota Pendamping Teknis Pasal 13-14Kecamatan Pendamping Desa Pasal 11-12Desa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 18-19

4. Efektivitas Lulusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pen-damping Masyarakat Desa

Lulusan pendidikan luar sekolah menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan masyarakat desa. Persepsi bahwa lulusan pendi-dikan sekolah lebih fokus menangani masyarakat yang terpinggirkanatau terkebelakang dapat dikatakan saat itu sebagai sesuatu yang benar.Sehingga, pelaksanaan kurikulum program studi pendidikan luar seko-lah sering diidentikkan dengan upaya menggerakkan masyarakat desa.Untuk itu program kementerian desa yang membutuhkan pendampingdesa dengan kompetensi utama dan kompetensi inti sebagai tersebutterdahulu, menjadi efektif dengan mendayagunakan lulusan pendidikanluar sekolah.a. Kompetensi yang Relevan

Agen perubahan atau fasilitator perubahan atau motivatorperubahan atau pendidik masyarakat dan istilah lainnya yang relevan,merupakan sebutan yang tepat bagi lulusan pendidikan luar sekolahapabila mengabdi pada masyarakat desa. Profesi ini telah dipelajari dandilatih melalui kurikulum program studi pendidikan luar sekolah.Kompetensi identifikasi, komunikasi masyarakat, dan perencanaan,pelaksana, evaluasi dan pengembang program pendidikan masyarakat,pemberdayaan potensi dan kemandirian masyarakat menjadi bahankajian bagi program studi pendidikan luar sekolah. Sehingga lulusanprogram studi pendidikan luar sekolah apabila berhadapan denganmasyarakat desa seharusnya menjadi suatu kesenangan, karena sesuaidengan profesinya.

Menyimak program kementerian Desa dengan ujung tombakpendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, menjadi

PROSIDING| 12


suatu yang relevan dengan pendayagunaan lulusan program studi pen-didikan luar sekolah. Kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensilulusan pendidikan luar sekolah merupakan suatu kesatuan yang sangatrelevan. Untuk itu perlu sinergi antara kementerian desa denganprogram studi pendidikan luar sekolah dalam menyiapkan tenaga pen-damping desa sebagai upaya optimalisasi mewujudkan kemandirianmasyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.b. Pencapaian Hasil Yang Efektif

Sasaran akhir dari program kementerian desa dalammemanfaatkan pendamping desa tiada lain terwujudnya kemandiriandesa yang berkelanjutan. Sehingga segala potensi desa baik sumberdaya manusia dan sumber daya alamnya dikembangkan secara optimal.Mewujudkan kemandirian masyarakat desa tidak semudah membalik-kan telapak tangan. Artinya, berbagai permasalahan masyarakat desamenjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian desa. Kendala yangdihadapi jika ditangani oleh pendamping desa yang tidak kompeten,maka pencapaian hasilnya menjadi tidak efektif.

Harapan pemerintah dan masyarakat, jika bisa dipercepat di-peroleh kemandirian masyarakat desa dalam menjalankan hidup dankehidupannya tentu menjadi keberhasilan yang efektif. Upaya efek-tifitas program kementerian melalui pendamping desa maka diperlukantenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten pendamping desa akanlahir dari kompetensi program studi yang relevan yaitu lulusan pen-didikan luar sekolah. Lulusan pendidikan luar sekolah tidak hanyaberperan sebagai agen pembaharuan dalam mendampingi masyarakatdesa, melainkan yang lebih mendasar adalah melaksanakan pendidikanmasyarakat yang menjadi dasar terjadinya kemandirian. Jika diban-dingkan dengan lulusan program studi yang lain, mereka memilikikompetensi dalam mengimplementasikan program atas kebutuhanproyek. Banyak terjadi, bahwa apabila “dana proyek” ada maka “pro-yek” itu akan terlaksana, sebaiknya jika “dana proyek” itu habis, maka“proyek” itu terhenti. Padahal mewujudkan kemandirian masyarakatdesa, harus menyentuh kebutuhan dasarnya yaitu pendidikan yangmemberdayakan. Efektivitas program kementerian desa menjadi sulitdiwujudkan. Untuk itu lulusan program studi pendidikan luar sekolahmemiliki kompetensi untuk mewujudkan efektivitas pemberdayaanmasyarakat desa dalam mencapai kemandiriannya.

13 | PROSIDING




c. Ketepatan Sasaran Dana DesaKetepatan sasaran pemanfaatan dana desa dalam membangun

desa sangat diharapkan sekali, terutama upaya pemberdayaannya. Jikatidak tepat sasaran dapat memunculkan efek negatif bagi masyarakatdesa. Beberapa kasus ditemukan efek tidak tepat sasaran pembangunanmasyarakat desa, antara lain masyarakat miskin diperalat oleh sebagianpemuka masyarakat pemimpin formal di desa itu untuk mendapatkeuntungan pribadi dan kelompoknya, munculnya konflik horizontalkarena tidak transparan atau persaingan kelompok atau individu,terjadinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,yang pandai semakin pandai dan yang bodoh semakin bodoh.Pengalaman bertahun-tahun dalam membangun masyarakat desa padaorde baru dan orde sebelumnya bahwa sudah banyak program dan danauntuk masyarakat desa, sampai saat ini selalu saja mereka tergolongpada masyarakat yang terpinggirkan atau sebagai kantong kemiskinan.Kita tentu tidak bisa menyalahkan siapa, namun tentu menjadi pembe-lajaran bagi kita semua terutama pemerintah. Untuk itu, sebaiknyakejadian masa lalu ini tidak terulang pada masa datang.

Keterlibatan orang yang kompeten dan komitmen dalam pem-bangunan masyarakat desa melalui pendamping desa tentu sudah men-jadi keharusan. Tepat sasaran program dan masyarakat yang dilibatkanakan dapat dilaksanakan oleh pendamping desa kompeten dan komit-men tersebut. Untuk itu, pendayagunaan lulusan pendidikan luar seko-lah sebagai bagian yang sudah memenuhi kriteria kompeten dan komit-men menjadi pendamping desa.d. Percepatan Pembangunan Desa

Keterlibatan pendamping desa yang kompeten dan komitmenakan dapat mempercepat perubahan pada masyarakat desa dengan se-cara terbuka menerima program pembangunan. Keterbukaan masya-rakat tidak terlepas dari tingkat kualitas sumber daya manusianya satu-satunya melalui pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah.Tentu pendaya gunaan lulusan program studi pendidikan luar sekolahmenjadi sangat tepat di dayagunakan sebagai pendamping desa.Sehingga, percepatan pembangunan desa menjadi lebih cepat sesuaidengan harapan program kementerian desa.

Percepatan yang dimaksudkan tentu pada upaya kemandirianmasyarakat dalam mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan-nya. Apabila masyarakat desa sudah terdapat kemandirian, apakahtidak diperlukan lagi pendamping desa yang kompeten dan komitmen?

PROSIDING| 14


Jawabnya selalu di perlukan, karena kemandirian masyarakat desatidak berarti sudah bisa berusaha dan produktif dalam menjalankankehidupannya. Namun, yang lebih penting adalah kemandirian itu di-harapkan terjadi aktivitas masyarakat pembelajar atau masyarakatsaling membelajarkan. Artinya, mewujudkan masyarakat saling mem-belajar atau pembelajar akan berdampak pada masyarakat belajar se-panjang hayat. Lulusan program studi pendidikan luar sekolah memi-liki kompetensi mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat. Se-hingga, kemandirian masyarakat desa terjadi keberlanjutan atau kesi-nambungan.e. Menjamin Kesinambungan Program Studi PLS

Pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan masyara-katnya dan kesempatan bekerja bagi rakyatnya. Artinya, program pe-merintah pada setiap lembaga baik kementerian maupun perguruantinggi harus bersinergi dalam mengemban tanggung-jawab tersebut.Perguruan tinggi menciptakan lulusan yang kompeten, sementara ke-menterian memberi kesempatan pada lulusan perguruan tinggi untukmembuka lapangan kerjanya. Dengan kata lain, sudah saatnya selalukementerian menciptakan program kerja yang dapat menyerap lulusanperguruan tinggi yang kompeten untuk bekerja dalam melaksanakanprogram kementerian tersebut dalam upaya meningkatkan kemandirianmasyarakat desa.

Sinergi antara perguruan tinggi khususnya program studiPendidikan Luar Sekolah dengan program kementerian Desa dalammenciptakan lapangan kerja, tentu menjadi tanggung-jawab bersama.Manfaat terbesar dari sinergi ini, antara lain dapat menyeraplulusanprogram studi pendidikan luar sekolah, kementerian desa memperolehpendamping desa yang kompeten dan komitmen, terjadi efektivitaspelaksanaan program kementerian desa, akhirnya terwujud kemandiri-an masyarakat berupa masyarakat belajar. Manfaat lain yang sangatpenting adalah terjaminnya kesinambungan program studi pendidikanluar sekolah, karena memiliki lapangan kerja yang dapat diserap olehkementerian pedesaan.

C. SIMPULAN1. Permasalahan mendasar dalam pembangunan masyarakat desa

terletak pada kualitas sumber daya manusia yang disebabkan olehketerbatasan akses pendidikan.

15 | PROSIDING




2. Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar terhadap pendidi-kan, namun oleh keterbatasan pendidikan yang terstruktur berdam-pak pada ketidak mampuan mereka untuk dapat mengecap pendi-dikan semacam itu.

3. Kebebasan dalam mendapatkan akses informasi ternyata tidaklinear dengan peningkatan kualitas manusianya, bahkan dapatmenjadi bencana atau mendapat efek negatif bagi masyarakat desa.

4. Keberadaan manusia dan atau masyarakat memiliki kebutuhanterhadap pendidikan yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu,serta karakteristik yang dimilikinya, serta dipengaruhi oleh per-kembangan lingkungannya.

5. Fleksibel pendidikan luar sekolah menjadi jawaban yang tepatdalam memenuhi kebutuhan pendidikan manusia sesuai dengankondisi dan situasi yang dialaminya.

6. Pembangunan desa sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6tahun 2014 tentang desa, mengubahpendekatan “kontrol danmobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pendekatan“pemberdayaan masyarakat desa”. dalam mewujudkan kemandiri-an masyarakat. Untuk itu peraturan menteri desa yang merupakanturunan undang-undang desa mengharuskan adanya tenaga pen-dampingan desa.

7. Program Kementerian desa tentang pembangunan desa yangmelibatkan pendamping desa, hanya dapat terlaksana secara efektifmanakala pendamping desanya kompeten dan komitmen dalammenjalankan tugasnya.

8. Lulusan program studi pendidikan luar sekolah memiliki kompe-tensi yang sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dibutuhkanpendamping desa oleh kementerian desa.

9. Sinergi antara kementerian desa dengan perguruan tinggi (programstudi pendidikan luar sekolah) hendaknya menjadi suatu keharusandalam mengemban tanggung-jawab negara terhadap kesejahteraanmasyarakatnya secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKANKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

(2014), undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,Kementerian Desa (2015), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentangPendampingan Desa.

PROSIDING| 16


Kindervatter, Suzanne, (1979), Nonformal Education as an EmpoweringProcess, Center for Internasional Education University ofMassachusetts, Amherst, Massachusetts.

Schummaecher, (1977), A Guide For The Perplexed, Jonathan Cape LTD,London

Soedjatmiko, (1986), Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Yayasan Obor,Jakarta

17 | PROSIDING




SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAHDAN PEMBANGUNAN NAGARI

Syafruddin WahidJurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan UNP [email protected]

AbstrakBerdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa mengemukakan bahwanagari disetarakan dengan desa. Nagari merupakan kesatuanmasyarakat hukum yang dipimpin oleh seorang wali nagari, diban-tu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS).Meskipun seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerin-tahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawainegeri sipil, mengingat banyaknya aspek pembangunan yang harusdikelola oleh wali nagari dan stafnya, mereka masih memerlukantenaga pendamping untuk bebagai bidang dan aspek pemba-ngunan. Walaupun beberapa bidang dan/atau aspek pembangunantidak menuntut latar belakang pendidikan tertentu, namun alang-kah baiknya rekrutmen didasarkan kedekatan relevansi kompetensicalon petugas dalam bidang tertentu tersebut. Sehubungan denganpemikiran yang dikemukakan, maka tujuan penulisan ini adalahuntuk mendiskusikan (1) selintas tentang nagari, (2) kualifikasidan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, dan (3)kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan PendidikanLuar Sekolah yang dihubungkan dengan kulifikasi dan persyaratantenaga pendamping pembangunan nagari.

Kata Kunci: pendidikan luar sekolah, pembangunan, nagari

A. PENDAHULUANOrang Minangkabau menyebut nagari-nya Alam

Minangkabau. Alam Minangkabau terdiri dari bagian, yakni luhak nantigo, pasisia, dan rantau. Luhak nan tigo adalah dataran tinggi yangterletak di sekitar tiga gunung, yakni Gunung Merapi, Sago, danSinggalang. Pasisia adalah daerah yang terbentang di bagian BaratPulau Sumatra yang di Selatan berbatasan dengan Bengkulu dan diUtara berbatasan dengan Tapanuli. Sedang-kan daerah rantau adalah

PROSIDING| 18


aliran sungai yang bermuara ke Timur Pulau Sumatra, ke Utara berba-tasan dengan Selat Malaka, ke Selatan dengan Laut Cina Selatan, keTimur sampai dengan Rantan Nan Sambilan (Negeri Sembilan). Secaraadat, demkianlah konsep nagari masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, tingkatan nagaridisetarakan dengan desa, sebab istilah nagari menggantikan istilahdesa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakankesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan di-hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dalam menjalankanpemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawainegeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pe-merintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari secaralangsung dan demokratis untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian da-pat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Orangyang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap palingmenguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budayaMinangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semuapersoalan yang dihadapi anak nagari.

Secara administratif, nagari berada pemerintahan di bawahkecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.Jika dalam struktur pemerin-tahan kota, nagari bukan merupakanbagian dari perangkat daerah. Sehubungan dengan itu, nagari memilikihak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentukdari republik mini. Untuk itu, dalam sebuah nagari terdapat KerapatanAdat Nagari (KAN) yang merupakan perwakilan anak nagari yangterdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan niniak mamak (tungku tigosajarangan). Selain itu, untuk legislasi, dibentuklah Badan Musya-warah Nagari (BMN). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KANdan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiapsuku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahannagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat denganmasa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembaliuntuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMNditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan palingbanyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah pendu-

19 | PROSIDING




duk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan kepu-tusan Bupati/Walikota.

Meskipun seorang wali nagari, dalam menjalankan peme-rintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawainegeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pe-merintahan nagari tersebut, mengingat banyaknya aspek pembangunanyang harus dikelola oleh wali nagari dan stafnya, mereka masih me-merlukan tenaga pendamping pembangunan nagari untuk bebagaibidang dan aspek pembangunan. Walaupun beberapa bidang dan/atauaspek pembangunan tidak menuntut latar belakang pendidikan tertentu,namun alangkah baiknya rekrutmen didasarkan kedekatan relevansikompetensi calon petugas dalam bidang tertentu tersebut.

Sehubungan dengan pemikiran yang telah dikemukakan, makatujuan penulisan tulisan ini adalah untuk mendiskusikan (1) selintastentang nagari, (2) kualifikasi dan persyaratan tenaga pendampingpembangunan nagari, dan (3) kompetensi, bahan kajian, dan matakuliah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang dihubungkan dengankualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari.

B. PEMBAHASAN1. Selintas tentang Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudahkecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari meng-gantikan istilah desa, yang digunakan diprovinsi lain di Indonesia.Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepenti-ngan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Secara etimologi kata nagari berasal dari BahasaSanskertanagarom yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kela-hiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain nagara, negara, negeri,nagori, nogori, nogoro.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menja-lankan pemerintahannya. Dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapaorang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari danbeberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantungdengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipiliholeh anak nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung. Masajabatan adalah 6 tahun, kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali

PROSIDING| 20


masa jabatan berikutnya. Wali nagari, biasanya dipilih adalah orangyang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupandalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampumenjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawahkecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jikaberada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan,nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari me-rupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN),yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungkutigo sajarangan merupa-kan perwakilan anak nagari yang terdiri darialim ulama, cerdik pandai, dan niniak mamak. Keputusan pentingselalu diambil berdasarkan dimusyawarahkan antara wali nagari dantungku tigo sajarangan di balai adat atau balairungsari nagari. Untuklegislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama laindari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuatunsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita danperwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyeleng-gara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarahdan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/-diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlahanggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orangdan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah,jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkandengan keputusan Bupati/Walikota.

Dari aspek kesejarahan, sistem kanagarian telah ada sebelumkemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupa-kan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Terdapatdua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabauyakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyaikemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno(Bonner, 1933). Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masya-rakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, danpada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan keduapengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikankedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat basandi Syarak, Syarakbasandi Kitabullah (Haris, 2004).

21 | PROSIDING




Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurnayang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batas danmempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itubeberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkimanuntuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid sertaditunjang oleh areal persawahan (Kato, 2005).

Pembentukan nagari melalui suatu proses yang dalam istilahpepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri, yaitu DariTaratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadiNagari, Nagari ba Panghulu. Dalam sistem administrasi pemerintahanMinang dimulai dari struktur terendah yang disebut dengan Taratak,kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadiKoto dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpinsecara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Biasanyadisetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yangmendomisili kawasan tersebut (Kato, 2005).

Dalam laporannya de Stuers (Exhibitum, 1825) menyimpulkanbahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatukekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang raja. Berdasarkanlaporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model sistempenguasa-penguasa di tingkat distrik yang kemudian dikenal denganadanya jabatan kepala laras atau tuanku larasyang di daerah tersebutkelarasan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yangtelah ada sebelumnya. Selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendahtetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalamiperubahan sampai pada tahun 1914.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasianggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintahHindia Belanda saja. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk menda-patkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghuluyang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diha-ruskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepalanagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilanganfungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepalalaras dan kepala nagari ini yang sebelumnya asing akhirnya dapatditerima dan menjadi tradisi adat, jabatan ini juga akhirnya turutdiwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya(Verbaal, 1985). Namun sekarang jabatan tuanku laras sudah dihapussedangkan wali nagari tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang

PROSIDING| 22


memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secarademokratis.

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagariini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat untukmemilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik punboleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota DewanPerwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggotapartai. Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa pe-rang kemerdekaan dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari,yaitu Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK). Badan ini didirikanatas inisiatif Chatib Sulaiman.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentangpembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagarihampir tidak berperan lagi. Kemudian ditambah sewaktu KabinetMohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan PerwakilanRakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayahSumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Makadengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya men-jadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan RevolusionerRepublik Indonesia, hampir keselu-ruhan aparat nagari diganti olehpemerintah pusat yang sekaligus mengubah pemerintahan nagari(Asnan, 2007).

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk meng-angkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan DewanPerwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namunkeputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannyaUndang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa,sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi de-sa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahandijalankan oleh para kepala desa. Meskipun demikian, nagari masihdipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan Daerah No.13/1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditiap-tiap nagari yang nagari. Namun KAN sendiri tidak memiliki ke-kuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkankembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menja-lankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi

23 | PROSIDING




daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali diguna-kan untuk menganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebe-lumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yangberada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnyayaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasdalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No. 22/1999dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ke-tatanegaraan, dan tuntutan penyeleng-garaan otonomi daerah, kemu-dian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatsecara bersama, disahkanlah UU No. 32/2004 tentang PemerintahanDaerah untuk mengantikan UU No. 22/1999. Dan dari undang-undangbaru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat me-ngatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asasotonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut makakeluarlah PP No. 72/2005 tentang desa, yang menekankan prinsipdasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah,yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan denganasal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintahtetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempatnamun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehi-dupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Sehubungan dengan itu terdapatlah beberapa nama yang sa-ma dengan Desa.2. Kualifikasi dan Persyaratan Tenaga Pendamping

Pembangunan NagariTerdapat sembilan jenis tenaga pendamping pembangunan

desa. Empat di antaranya dapat diikuti oleh semua latar belakang ilmu,satu oleh yang berlatarbelakang pendidikan dan kesehatan. Sedangkanempat bidang lainnya dapat dimasuki oleh mereka yang berlatar bela-kang pendidikan teknik, sebagai berikut.a. Pendamping Lokal Desa (PLD)1) Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

(SLTA) atau sederajat;2) Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau

pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;

PROSIDING| 24


4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasidan pengorganisasian masyarakat;

5) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahanDesa;

6) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dantulisan;

7) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparatpemerintah Desa;

8) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office(Word, Excel, Power Point) dan internet;

9) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedurdan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; dan

10) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun danmaksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

11) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibatdalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

b. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal

Diploma III (D-III);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan

atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1);

3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasipelaksanaan program dan kegiatan di Desa;


5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antar lembagakemasyarakatan di tingkat Desa;


7) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbinganmencakup aspek fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasikaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;


9) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparatpemerintah Desa;

25 | PROSIDING





11) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedurdan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;

12) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun danmaksimal 50 (lima puluh) tahun; dan


c. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)1) Latar belakang pendidikan bidang ilmu Teknik Sipil minimal

Diploma III (D-III);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan

infrastruktur Desa minimal 4 (empat) tahun untuk D-III dan 2(dua) tahun untuk Strata 1 (S-1)

3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan,pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastrukturdi Desa;



6) Memiliki pengalaman memberikan pelatihan dan bimbingan tekniskonstruksi secara sederhana;


8) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparatpemerintah Desa dan masyarakat Desa;



11) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun danmaksimal 50 (lima puluh) tahun dan;


PROSIDING| 26


d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD)1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1

(Strata-1);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan

atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi

dan pengorganisasian masyarakat;5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga

kemasyarakatan;6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi

program di wilayahnya;7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan

kabupaten;8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan

mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasipenyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasaimetodologi pendidikan orang dewasa;


10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparatpemerintah daerah kabupaten/kota;

11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office(Word, Excel, Power Point) dan internet

12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedurdan siap bertempat tinggal di lokasi tugas

13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun danmaksimal 50 (lima puluh) tahun dan


e. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)1) Latar belakang pendidikan dari bidang ilmu Teknik Sipil minimal

S-1 (Strata-1);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan

atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;

27 | PROSIDING




3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasipelaksanaan program dan kegiatan sektoral khususnya yang terkaitdalam pembangunan infrastruktur;

4) Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat danpengorganisasian masyarakat;

5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembagakemasyarakatan;

6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasiprogram di wilayahnya;

7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahankabupaten;

8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbinganterkait dengan pembangunan infrastruktur Desa;

9) Berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontroldalam pekerjaan teknik;


11) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparatpemerintah daerah Kabupaten/Kota;



14) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun danmaksimal 50 (lima puluh) tahun; dan


f. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP)1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1

(Strata-1);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan

atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembanganekonomi perdesaan;

4) Memiliki pengalaman dalam pembangunan Desa secara partisipatifdan siklus perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;

PROSIDING| 28





8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingandalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasipembangunan secara partisipatif;







g. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED)1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu ekonomi

minimal S-1 (Strata-1);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan

atau pem-berdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembanganekonomi perdesaan;

4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi pedesaan;5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga

kemasya-rakatan;6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi

program di wilayahnya;7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan

kabupaten;

29 | PROSIDING




8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbinganpengem-bangan ekonomi pedesaan;







h. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG)1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu teknologi

dalam pertanian/perikanan/peternakan/kehutanan/pariwisata mini-mal S-1 (Strata-1);

2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa danatau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;

3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasipelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembanganteknologi tepat guna;

4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tepat gunauntuk pengembangan sosial ekonomi Desa;

5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembagakemasyarakatan;



8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingandalam bidang teknologi tepat guna pedesaaan;



PROSIDING| 30






i. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu kependidikan

atau kesehatan minimal S-1 (Strata-1);2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan

atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima);3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembanganpendidikan dan kesehatan;

4) Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum dibidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalampengembangan pendidikan dan kesehatan;

5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembagakemasyarakatan;



8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbinganpengembangan pendidikan dan kesehatan;






31 | PROSIDING





15) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasipelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembanganpendidikan dan kesehatan;

16) Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum dibidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalampengembangan pendidikan dan kesehatan;




20) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbinganpengembangan pendidikan dan kesehatan;







3. Kompetensi, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah Jurusan PLSDengan memperhatikan rumusan kompetensi, bahan kajian,

dan mata kuliah Jurusan PLS berikut ini, dapat diketahui bahwalulusannya layak sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan Nagari.Adapun kompetensi dan bahan kajian PLS adalah sebagaimana ter-gambar dalam tabel berikut.

PROSIDING| 32


Tabel Rumusan Kompetensi, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah

Profil Sarjana PLSRumusan

KompetensiBahan Kajian Mata Kuliah

Kompetensi Utama

A. PENDIDIK(Fasilitator, Tutor KF,Pamong Belajar)

1. Menguasai konsepilmu yangmelandasi PLS

1. Pendidikan Sepanjang Hayat2. filsafat dan teori pendidikan

1. (PLS 111) Filsafat danKonsep PLS (3 sks)

2. (PLS 188) Psikologi Sosial(3 sks)

B. TENAGAKEPENDIDIKAN(Pembentuk/pendirisatuan PLS, pengelolasatuan PLS,pengembang satuanPLS)

1. Konsep dan prinsip tingkah lakumanusia

2. Struktur dan proses sosial

1. (PLS 107) PengantarSosiologi (3 sks)

C. AKADEMISI 1. MenguasaiSubstansi BidangKeahlian

1. Filsafat PLS2. Struktur Keahlian PLS3. Sistem PLS


2. KemampuanMemahamiPedagogi danAndragogi

1. Konsep Pedagogi dan Penerapannya2. Konsep Andaragogi dan

Penerapannya

1. (FIP 102) Pedagogi ( 2 sks)2. (FIP 105) Andragogi (3 sks)

33 | PROSIDING




3. KemampuanMengembangkanMasyarakat

1. Pembangunan dalam AspekSosiologis

2. Hakikat Pembangunan Masyarakat3. Aspek-Aspek Pembangunan

Masyarakat4. Teknik Pengembangan Masyarakat

1. (PLS 160 SosiologiPembangunan) (3 sks)

2. (PLS 247) PembangunanMasyarakat

4. KemampuanMerancangKegiatanPembelajaran PLS

1. Penyusunan RancanganPembelajaran

2. Perumusan Tujuan Pembelajaran3. Penetapan Sistematika Bahan Ajar4. Penyusunan Skenario Langkah-

Langkah Pembelajaran

1. (PLS 000) DesainInstruksional (3 sks)

5. KemampuanMengembangkanBahan danSumber Belajar

1. Analisis Cakupan Bahan Ajar2. Penyusunan Pokok-pokok Bahan

Ajar3. Penyusunan Paket Belajar

1. (PLS 000) Penyusunan BahanAjar (3 sks)

6. KemampuanMerancang danMenggunakanMediaPembelajaran

1. Fungsi dan Karakteristik MediaPembelajaran

2. Pengembangan Media Pembelajaran3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

dalam PLS

1. (PLS 132) Media dan SaranaBelajar PLS (3 sks)

2. (PLS 000) TeknologiInformasi dan KomunikasiPLS (3 sks)

7. MenguasaiPendekatan dan

1. Prinsip dan Strategi Pembelajaran2. Langkah-langkah Penggunaan

1. (PLS 245) Metode danStrategi Pembelaran PLS (3

PROSIDING| 34


MetodePembelajaran

Metode Pembelajaran sks)

8. KemampuanMelaksanakanPembelajaran

1. Motivasi Belajar2. Penciptaan Kondisi Belajar yang

Kondusif3. Belajar Partisipatif4. Interaksi Pembelajaran5. Pengorganisasian Kegiatan

Pembelajaran

1. (PLS 245) Metode danStrategi Pembelajaran PLS

2. (PLS 000) Teknik InteraksiPembelajaran PLS (3 sks)

9. KemampuanMelakukanEvaluasi Prosesdan HasilPembelajaran

1. Prinsip dan Prosedur Penilaian2. Penyusunan Alat Penilaian3. Analisis Hasil Penilaian4. Pemanfaatan Hasil Penilaian

1. (PLS 230) Penilaian HasilBelajar PLS (3 sks)

10. KemampuanMengidentifikasiKebutuhan danSumber Belajar

1. Identifikasi Kebutuhan dan SumberBelajar PLS

2. Prosedur Identifikasi Kebutuhan danSumber Belajar

3. Model-Model IdentifikasiKebutuhan dan Sumber Belajar

1. (PLS 000) AnalisisKebutuhan dan SumberBelajar (3 sks)

11. Kemampuan MerencanakanProgram

1. Merancang Pembentukan SatuanPLS

2. Prosedur Pembentukan Satuan PLS

1. (PLS 229) PerencanaanProgram PLS (3 sks)

2. (PLS 144) Desain Program

35 | PROSIDING




Pembelajaran 3. Pembentukan Kepengurusan SatuanPLS

4. Merancang Program Pendidikanuntuk Setiap Satuan Pendidikan

PLS (3 sks)

12. Kemampuan MerencanakanProgramPembelajaran

1. Merancang Pembentukan SatuanPLS

2. Prosedur Pembentukan Satuan PLS3. Pembentukan Kepengurusan Satuan

PLS4. Merancang Program Pendidikan

untuk Setiap Satuan Pendidikan

1. (PLS 229) PerencanaanProgram PLS (3 sks)

2. (PLS 144) Desain ProgramPLS (3 sks)

13. KemampuanMenyelenggarakan Kegiatan PLS

1. Menetapkan Jadwal Kegiatan2. Rekruitmen Peserta Didik3. Menetapkan Tutor4. Mengadakan Bahan Belajar5. Mengelola Kegiatan Pendidikan

1.(PLS 144) Desain ProgramPLS

2. (PLS 000) Penyusunan BahanAjar PLS

3.(PLS 255) PengelolaanProgram PLS

14. Kemampuan Monitoring danMengevaluasiProgram PLS

1. Mengembangkan Alat Monitoringdan Evaluasi

2. Melaksanakan Pengumpulan Data3. Menganalisis Data4. Memanfaatkan Data untuk Perbaikan

Program Pendidikan

1. (PLS 136) Penilaian ProgramPLS (3 sks)

15. Kemampua 1. Identifikasi Model-Model Program 1. (PLS 000) Pengembangan

PROSIDING| 36


nMengembangkanProgram PLS

PLS2. Pengembangan Model-Model

Program yang inovatif3. Ujicoba Model dan Bentuk

Penyelenggaraan Program PLS

Model Satuan PLS (3 sks)

16. Kemampuan Meneliti danMengembangkanPNF

1. Konsep dan Prosedur Penelitian PLS2. Rancangan Penelitian PLS3. Pelaksanaan Penelitian PLS4. Pemanfaatan Hasil Penelitian PLS

1. (PLS 130) Penelitian 1 (3 sks)2. (PLS 131) Penelitian 2 (3 sks)

17. KemampuanMengembangkanDiri dan Profesi

1. Belajar Sepanjang Hayat2. Profesionalisasi PLS3. Motivasi Berprestasi Pengembangan

Keahlian Sesuai dengan Profesi


2. (PLS 204) Komunikasi,Motivasi dan Persuasi

18. Kemampuan Berpikir danMenulis Ilmiah

1. Analisis Permasalahan PLS2. Logika Berpikir3. Kaedah-Kaedah Penulisan Karya

Ilmiah4. Teknik Penulisan Karya Ilmiah5. Penyusunan Karya Ilmiah

1.(PLS 143) Seminar PLS (3sks)

2. (PLS 182) Teknik PenulisanKarya Ilmiah (3 SKS)

3. (UNP 013) Skripsi

KompetensiPendukung1.Kemampuan

Menggunakan danMengkomunikasik

1. Sosialisasi dan Pemasaran Program2. Analisis Situasi dan Kebutuhan

Pemakai Program


2. (PLS 120) Identifikasi

37 | PROSIDING




an Program PLSBerbasisTeknologiInformasi

Kebutuhan Belajar

2.KemampuanBerbahasa Inggris

1. Kaidah dan Praktek Bahasa Inggris2. Aplikasi Bahasa Inggris

1. (PLS 000) Bahasa Inggris (3sks)

3.kemampuan danTeknologiInformasi

1. Konsep dan Aplikasi KomunikasiEfektif

2. Alat dan Media TeknologiKomunikasi Efektif

3. Strategi Komunikasi Efektif4. Pengenalan dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1. (PLS 000) TeknologiInformasi dan KomunikasiPLS

4.KemampuanBekerjasamadengan Sejawat

1. Hubungan Interpersonal2. Interaksi Sosial3. Empati dan Simpati


2. (PLS 108) Psikologi Sosial5.Kemampuan

Memahami SosialBudayaMasyarakatSetempat

1. Karakteristik Masyarakat2. Kelompok-Kelompok Sosial dalam

Masyarakat3. Stratifikasi Sosial4. Situasi Sosial5. Masyarakat dan Kebudayaan

1. (PLS 107) PengantarSosiologi

2. (PLS 108) Psikologi Sosial3. (PLS 248) Antropologi Sosial

6.KemampuanMeningkatkan

1. Orientasi Profesi Keahlian PLS2. Pengembangan Profesi PLS

1.(PLS 111) Filsafat danKonsep PLS

PROSIDING| 38


Kinerja Profesi 3. Pembinaan Tugas Profesional

7.KemampuanMembimbingPengembanganKarir Peserta Didik

1. Mengenal Karakteristik PesertaDidik

2. Bimbingan Karir dan PeningkatanKerja

3. Fasilitas Pengembangan Karir

1.(PLS 117) BP PLS (3 sks)2.(PLS 000) Pengembangan

SDM (3 sks)

8.KemampuanMenganalisis DataPLS

1. Mengenal Berbagai Data PLS2. Menghimpun Berbagai Data PLS3. Menganalisis Berbagai Data PLS

1. (PLS 129) Statistik

KompetensiLainnya1.Kemampuan

MenjalinKerjasama denganPihak Terkait

1. Negosiasi2. Komunikasi dan Interaksi dalam

Kerjasama

1.(PLS 204) Komunikasi,Motivasi dan Persuasi

2.(PLS 108) Psikologi Sosial

2.KemampuanMensosialisasikanProgram PLS

1. Sosialisasi Program PLS2. Persuasif

1. (PLS 204) Motivasi Persuasi

3.KemampuanBerkomunikasidengan Baik

1. Teknik dan Cara Berkomunikasi2. Memahami Karakteristik Orang Lain3. Mengenal Saluran Komunikasi

Efektif4. Keterampilan Komunikasi


2. (PLS 108 ) Psikologi Sosial3. (PLS 107 )Pengantar

Sosiologi

39 | PROSIDING




4.KemampuanMengembangkanInovasi ProgramPLS

1. Identifikasi Model-Model ProgramPLS

2. Pengembangan Model-Model yangInovatif

3. Ujicoba Model dan PenyelenggaraanProgram PLS yang Inovatif

1. (PLS 144) Desain Program

5.KemampuanMengelola danMemanfaatkanLaboratorium PLS

1. Prinsip dan Fungsi LaboratoriumPLS

2. Komponen-Komponen LaboratoriumPLS

3. Prosedur Kerja di Laboratorium PLS

1. (PLS 128 ) Magang PLS2. (PLS 125) PPL PLS

6.KemampuanMelaksanakanProsesPembelajaran diLembagaPendidikan

1. Keterampilan Pembelajaran dalamKelompok Kecil

2. Keterampilan Pembelajaran dalamKelompok Belajar yang Lebih Luas

1. (PLS 193) Micro Teaching2. (UNP 105) PL Kependidikan

7.KemampuanMemberikanPencerahanterhadap Sejawatdan Sasaran Didik

1. Kerjasama dalam Kelompok2. Bimbingan dan Penyuluhan3. Teknik Problem Solving

1.(PLS 108) Psikologi Sosial2. (PLS 117) BP PLS3.(PLS 108) Psikologi Sosial

8.KemampuanMemahami dan

1. Jenis-Jenis Keterampilan EkonomiProduktif

1. (PLS 221 ) Kewiraswastaan (3SKS)

PROSIDING| 40


MengembangkanKewiraswastaan

2. Strategi Pengembangan EkonomiProduktif

3. Pemasaran Keterampilan EkonomiProduktif

41 | PROSIDING




C. PENUTUPDemikianlah makalah tentang Sarjana Pendidikan Luar

Sekolah dan Pembangunan Nagari dengan mengkaji link and matchantara kulifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunannagari dengan kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah lulusan sarja-na Pendidikan Luar Sekolah. Dalam pengkajian tersebut, teramatibahwa sebagian besar kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah lulu-san sarjana Pendidikan Luar Sekolah link and match dengan kualifikasidan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, kecuali yangmenyangkut dengan pengembangan teknologi tepat guna dan ekonomi.Semoga kajian ini bermanfaat bagi pemegang kebijakan.

DAFTAR RUJUKANAsnan, Gusti. 2007. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun

1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt. 1959.Tambo Minangkabau dan Adatnya,

Jakarta: Balai Pustaka.Bonner, Robert Johnson. 1933. Aspects of Athenian democracy Vol 11.

University of California Press. pp. 25–86Haris, Syamsuddin. 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai:

Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Kato, Tsuyoshi. 2005. Adat Minangkabau dan Merantau dalam PerspektifSejarah. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Kahin, Audrey. 2005. Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat danPolitik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Laporan kepada Gubernur Jendral, 30 Agustus 1825, Exhibitum, 24 Agustus1826, No. 41.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang DesaYayasan Kemala. 2005.Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah

Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang TakKunjung Tuntas di Era Reformasi. Bandung: Yayasan Kemala

Verbaal, 22 Januari 1875, No. 39.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PROSIDING| 42


PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUARSEKOLAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

IsmaniarJurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri [email protected]

AbstractThe success of national development is largely determined bythe implementation of development at the level of villagegovernment. The role of companion well as technicalpersonnel and personnel empowerment krudensial position insupporting the implementation of development at the villagelevel. Non-formal education bachelor with the knowledge andskills are mastered, it is a potential for a position as assistantvillage especially in the aspect of community empowerment.The strategic role that can be done outside of school toundergraduate education in the development of ruralcommunities such as programmers, facilitators, mediators,evaluators and supervisors of village development

Key words: strategic role, non-formal education bachelor,support village development

A. PENDAHULUANNegara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di

dunia. Lebih dari 17.000 pulau, baik besar maupun kecil terdapat dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu secarageografis, wilayah negara Indonesia juga dilewati oleh garis khatulis-tiwa, sehingga memiliki iklim yang tropis dan sangat potensial dalampengembangan bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, jikadilihat dari posisi strategis lalu lintas hubungan antar negara, wilayahIndonesia berada di antara dua Samudera yaitu Hindia dan SamudraPasifik dan di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.

Berdasarkan fakta geografis di atas, maka seharusnya negaraIndonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yangbesar dengan kemakmuran kehidupan rakyatnya melebihi bangsa

43 | PROSIDING




lainnya. Namun kondisi yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya,hampir di semua aspek kehidupan bangsa Indonesia tertinggal diban-dingkan dengan bangsa di negara sekelilingnya. Sudah sejak lamaIndonesia merdeka, tapi status negara berkembang seakan-akan abadikita sandang. Sumber daya alam yang kaya dan kondisi geografis yangmenggiurkan ternyata belum menjanjikan apa-apa jika tidak didukungoleh sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Secara administratif upaya pembangunan yang dilakukan dinegara Indonesia pada tingkatan yang paling menyentuh kehidupanmasyarakat adalah diselenggarakan di desa dan kelurahan. Jika diban-dingkan jumlah desa dengan jumlah kelurahan yang ada, maka sudahtentu jumlah desa yang ada jauh lebih banyak karena menjangkaudaerah terluar, maupun tertinggal di wilayah Indonesia, sementarakelurahan hanya terdapat di wilayah perkotaan.

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilihsecara langsung oleh masyarakat setempat, kemudian kepala desa akanmemilih aparat desa untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Se-cara umum yang menjadi kepala desa adalah orang-orang yang diang-gap tokoh di wilayahnya, mereka dipilih karena wibawa yang dimiliki-nya atau bisa juga karena berasal dari silsilah keluarga yang dianggapterpandang oleh masyarakatnya. Banyak sekali di antara mereka yangterpilih menjadi kepala desa kurang memiliki pengetahuan dan kete-rampilan kepemerintahan atau kemampuan dalam merencanakan danmelaksanakan program-program pembangunan. Sehingga kondisi ter-sebut berdampak pada kurang terlihatnya dampak kebijakan pemba-ngunan yang dilakukan bagi kemajuan pembangunan desa selama ini.

Perubahan-perubahan yang terjadi bergerak sangat lamban dankurang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.Dari dulu sampai sekarang kondisi kesejahteraan masyarakat tidak me-ngalami perubahan yang signifikan, begitu juga dengan infrastrukturyang tersedia di kawasan pedesaan hampir tidak banyak mengalamiperubahan. Kondisi desa masih diwarnai dengan banyaknya jalan-jalanrusak, jembatan penyeberangan antar desa dalam kondisi darurat,gedung-gedung sekolah tidak terurus dan sebagainya.

Melihat kondisi-kondisi yang sudah diuraikan di atas makadalam makalah ini penulis ingin menuangkan pikiran tentang posisistrategis yang dapat diambil oleh sarjana pendidikan luar sekolah da-lam pelaksanaan program pembangunan desa.

PROSIDING| 44


B. PEMBAHASAN1. Sarjana Pendidikan Luar Sekolah

Upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yangberkualitas baik, tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan. Pendi-dikan dapat diperoleh seseorang di lingkungan sekolah (formal), mau-pun di lingkungan luar sekolah (non formal dan in formal). Hal ini se-perti yang dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional.

Sarjana pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan tenagaprofesional yang disiapkan di lembaga pendidikan formal tepatnya diuniversitas atau sekolah tinggi ilmu pendidikan, khususnya fakultasilmu pendidikan jurusan/program studi Pendidikan Luar Sekolah. DiIndonesia terdapat puluhan Universitas eks IKIP dan STKIP yang me-nyelenggarakan jurusan/program studi PLS. Setiap tahunnya ratusansarjana PLS diluluskan dari berbagai Universitas dan STKIP yang adadan siap untuk masuk ke dunia kerja dengan modal keilmuan yangmereka miliki.

Sebagai seorang tenaga profesional, sarjana pendidikan luarsekolah disiapkan dengan berbagai ilmu, pengetahuan dan keteram-pilan dalam rangka membantu upaya pemberdayaan masyarakat(empowering society). Terkait dengan persiapan untuk menjadi tenagaprofesional di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut, semasa dibangku perkuliahan seorang sarjana pendidikan luar sekolah dibekalidengan pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi kebutuhanbelajar masyarakat, merancang dan melaksanakan program untuk ma-syarakat, menilai penyelenggaraan program di tengah masyarakat,serta mengontrol jalannya program-program pendidikan dan keteram-pilan di tengah masyarakat. Di samping itu, mereka juga dibekalidengan teori motivasi dan persuasi, metode pembelajaran orang dewa-sa, pengetahuan tentang pembangunan desa dan lain sebagainya.

Semua pengetahuan dan keterampilan yang didalami selamamasa perkuliahan tersebut membuka peluang yang sebesar-besarnyabagi seorang sarjana pendidikan luar sekolah untuk berkontribusidalam pembangunan masyarakat desa.

2. Pembangunan DesaUntuk memahami makna pembangunan desa, maka terlebih

dahulu kita sebaiknya memahami makna pembangunan. Pembangunanmerupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam

45 | PROSIDING




meraih masa depan yang lebih baik. Dari pengertian tersebut, maknadari pembangunan ditekankan pada upaya untuk memperbaiki keber-dayaan masyarakat, dan bahkan hendaknya lebih diperluas menjadipeningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakatdalam proses pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan makna pembangunan di atas, makadapat dirumuskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian daripembangunan nasional dan pembangunan desa mempunyai arti danperanan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desabeserta masyarakatnya merupakan basis dari ekonomi, politik, sosialbudaya dan pertahanan keamanan. Untuk lebih memahami tentang pe-ngertian pembangunan desa, maka sebagai bahan pertimbangan dapatkita baca definisi pembangunan desa menurut beberapa ahli berikut.

Suparno (2001:46) mengatakan bahwa pembangunan desamerupakan upaya yang dilakukan dalam rangka imbang yang sewajar-nya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintahadalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disan-darkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Jadi proses pemba-ngunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yangdipadukan dengan kegiatan pemerintah. Sementara itu, menurutKartasasmita (2001:66) pada hakekatnya pembangunan desa dilakukanoleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberi-kan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agardapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikantaraf hidup dan kesejahteraannya. Pendapat kedua orang ahli tersebutdi dukung lagi oleh mekanisme pembangunan desa adalah merupakanperpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalampihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak (2001:222).

Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemba-ngunan desa adalah peningkatan keberdayaan serta penyertaan parti-sipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan yang didukungoleh pemerintah dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, pembi-naan, dan pengawasan.

Selanjutnya adapun sasaran yang paling pokok yang ingin di-capai dalam pembangunan desa adalah:1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan per-

mukiman di perdesaan.

PROSIDING| 46


3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemenmasyarakat.

Ketiga sasaran pembangunan desa yang dikemukakan tersebutakan terwujud jika para pemimpin desa memiliki kemampuan dalammemimpin dan menggerakkan masyarakatnya untuk bekerjasama danmendukung terlaksananya pembangunan. Secara umum para pemimpindesa yang ada, merupakan tokoh-tokoh pilihan masyarakat di wilayah-nya masing-masing karena wibawa atau kharisma yang mereka miliki.Faktor wibawa dan kharisma dari seorang pemimpin sangat pentingdalam upaya menggerakkan pembangunan desa, namun itu saja tidakcukup. Seorang pemimpin desa juga harus memiliki kemampuan me-rancang dan melaksanakan program-program pembangunan yangsesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk kemampuan dalammerancang dan melaksanakan program-program pembangunan yangsesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, hal inilah yang jarangdimiliki oleh seorang kepala desa.

Keberadaan tenaga-tenaga profesional yang dapat mendam-pingi pemimpin desa sangat dibutuhkan dalam menggerakkan pemba-ngunan desa. Tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mendampingipemerintah desa dan pembangunan dapat di kelompokkan menjadi duayaitu tenaga teknis dan tenaga non teknis (pemberdayaan). Tenagateknis yang dibutuhkan diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi dibidang pertanian, bidang peternakan, teknik, kesehatan perkebunan danperikanan. Sementara untuk kelompok non teknis (pemberdayaan)yang sangat potensial adalah sarjana pendidikan luar sekolah.

3. Peran Strategis Sarjana PLS dalam Pembangunan DesaMenyadari besarnya kontribusi desa terhadap kesuksesan

pembangunan nasional, dewasa ini perhatian pemerintah terhadapterselenggaranya pembangunan desa semakin meningkat. Hal ini dapatdilihat dari program-program yang diluncurkan pemerintah untukmemacu pemberdayaan desa, salah satu program yang diluncurkanpemerintah yaitu adanya alokasi dana desa untuk pembangunan setiapdesa yang ada.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pemba-ngunan perdesaan pada tahun 2016, dapat dilihat dari sisi alokasianggaran dana desa yang mencapai Rp46,98 triliyun. Untuk SumateraBarat saja pada tahun anggaran 2016 mempunyai alokasi dana desa

47 | PROSIDING




sebesar Rp598.637.609.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 880 buahdesa (Data Kemenkeu, 2015). Dana yang besar tentunya saja menuntutpengelola dan semua pihak yang terlibat harus mengelola denganakuntabilitas dan penuh tanggung jawab. Sebagai bagian yang takterpisahkan dari pembangunan nasional, desa merupakan bagian tolokukur keberhasilan suatu pembangunan jika dilihat dari distribusipembangunan itu sendiri.

Besarnya dana yang dikucurkan pemerintah untuk memacupembanguan desa, secara langsung maupun tidak menuntut parapengelola desa menunjukkan kerja keras dan tanggung jawabnyadalam mewujudkan pembangunan itu sendiri. Mengingat para penye-lenggara desa pada umumnya merupakan pemimpin yang dipilih se-cara langsung oleh masyarakat karena faktor kharismatik atau wibawayang melekat pada dirinya, bukan karena faktor keilmuan dan keteram-pilan dalam merancang dan melaksanan program, maka di sinilah letakdibutuhkannya tenaga pendamping pembangunan desa.

Sarjana pendidikan luar sekolah merupakan tenaga profesionalyang potensial untuk mengisi posisi tenaga pendamping pembangunandesa, khususnya pada aspek pemberdayaan. Sesuai dengan fokusutama pendidikan luar sekolah yaitu untuk memberdayakan masya-rakat (empowering society). Berbagai ilmu, pengetahuan dan keteram-pilan yang diperoleh semasa perkuliahan sangat fungsional dalamkegiatan pembangunan desa. Berikut ini merupakan beberapa posisistrategis yang dapat diisi oleh sarjana pendidikan luar sekolah terkaitdengan program pendamping pembangunan desa.a. Sebagai programer pembangunan desa

Program-program yang dibuat dalam rangka membangun desahendaknya memperhatikan faktor kebutuhan masyarakat. Seringkaliterjadi program pembangunan yang dilaksanakan di desa kurang men-dapat perhatian dan tanggapan positif dari masyarakat, dikarenakantidak menyentuh kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Untuk menge-tahui kebutuhan masyarakat seorang pemimpin terlebih dahulu harus-lah melakukan identifikasi kebutuhan, dan menentukan skala prioritasprogram yang akan diselenggarakan. Berdasarkan hasil identifikasiyang dilakukan, maka akan diketahui apa saja program-program yangtepat diselenggarakan dan dapat memecahkan permasalahan masya-rakat. Program pembangunan yang tepat pada akhirnya akan berdam-pak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan akhirnya me-ningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sebaliknya program pemba-

PROSIDING| 48


ngunan yang tidak tepat hanya akan menghabiskan anggaran yangdisediakan negara, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidup ma-syarakat. Sarjana pendidikan luar sekolah adalah tenaga profesionaldalam hal ini karena mereka dibekali dengan pengetahuan dan kete-rampilan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.b. Sebagai fasilitator pembanguan desa

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalamkegiatan pembangunan masyarakat, dibutuhkan ketersediaan berbagaisumber baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.Kenyataannya di lapangan dalam kegiatan pembangunan desa tidaksemua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Oleh sebab itu makadibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memfasili-tasi kebutuhan masyarakat. Seorang sarjana pendidikan luar sekolahdapat mengambil posisi sebagai fasilitator pembangunan desa, karenamereka mengkaji tentang masalah pembangunan masyarat, bimbingandan penyuluhan, motivasi dan persuasi dan pengetahuan terkait.c. Sebagai mediator pembangunan desa

Selanjutnya dalam program pembangunan desa selaindibutuhkan tenaga pemberdayaan, juga yang tidak kalah pentingnyaadalah tenaga teknis. Banyak sekali tenaga-tenaga teknis yang perludilibatkan dalam program pembangunan desa, di antaranya; dari bi-dang pertanian, bidang peternakan, bidang perkebunan, perhubungandan sebagainya. Kendala yang sering ditemui selama ini adalah banyakmasyarakat yang mengalami kesulitan dalam menemui tenaga teknisyang dibutuhkan untuk membantu penyelesaian masalah yang merekaalami. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya sumber informasimenjadi penyebab utama, sehingga masyarakat seringkali terjebakdengan kebiasaan turun menurun dalam menjalani kegiatannya sehari-hari.

Terkait dengan uraian di atas, maka sarjana pendidikan luarsekolah dapat menempatkan posisinya sebagai mediator pembangunandesa. Mereka dapat membantu pemerintah desa menjadi mediatorbertemunya antara masyarakat dengan tenaga teknis yang dibutuhkan,baik secara individual maupun kelompok.d. Sebagai evaluator pembangunan desa

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program-programpembangunan desa yang telah dilaksanakan, maka diperlukan kegiatanevaluasi baik pada saat program berlangsung maupun setelah programselesai dilakukan. Tidak semua aparat pemerintahan desa yang memili-

49 | PROSIDING




ki kemampuan dalam mengevaluasi program pembangunan desa, jadidiperlukan tenaga pendamping dalam melaksanakan tugas tersebut.Sarjana pendidikan luar sekolah semasa perkuliahan dibekali denganpengetahuan dan keterampilan mengevaluasi program. Terkait denganuraian tersebut, maka sarjana pendidikan luar sekolah sangat potensialjika ditugaskan sebagai evaluator pembangunan desa.e. Sebagai supervisor pembangunan desa

Proses pelaksanaan pembangunan desa tidaklah dapatdipandang sebagai suatu pekerjaan yang mudah. Banyak aspek yangperlu mendapatkan perhatian, dan juga melibatkan banyak orang.Tantangan dan hambatan sangat mungkin terjadi setiap waktu dankesempatan, sehingga dibutuhkan pengawas/supervisor yang bertang-gung jawab memastikan pembangunan yang dilakukan berjalan se-bagaimana mestinya. Sarjana pendidikan luar sekolah dapat mengisiposisi sebagai tenaga supervisor pembangunan desa, karena mereka di-bekali dengan pengetahuan dan keterampilan supervisi.

C. SIMPULAN DAN SARAN1. Simpulan

Berdasarkan kajian yang sudah diuraikan sebelumnya makadapat disimpulkan sebagai berikut.a. Tercapainya tujuan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh

terselenggara atau tidaknya pembangunan di tingkat pemerintahdesa.

b. Peran pendamping baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga pem-berdayaan menduduki posisi krudensial dalam mendukung terse-lenggaranya pembangunan di tingkat desa.

c. Sarjana pendidikan luar sekolah dengan pengetahuan dan keteram-pilan yang dikuasainya, sangat potensial untuk menduduki posisisebagai pendamping desa khususnya pada aspek pemberdayaanmasyarakat.

d. Peran yang dapat dilakukan sarjana pendidikan luar sekolah dalampembangunan masyarakat desa diantaranya sebagai programer,fasilitator, mediator, evaluator dan supervisor pembangunan desa.

2. SaranBerdasarkan kajian yang sudah diuraikan di atas, maka dapat

dikemukakan rekomendasi sebagai berikut.

PROSIDING| 50


a. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pembangunan Desa sebagai pihakyang berwenang dalam perekrutan tenaga pendamping desa hen-daknya dapat menunjuk sarjana pendidikan luar sekolah sebagaitenaga pemberdayaan dalam pembangunan desa.

b. Jurusan/program studi pendidikan luar sekolah diharapkan dapatlebih memaksimalkan upaya penyiapan lulusannya dengan ber-bagai pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kebutuhanlapangan kerja.

c. Kepada mahasiswa lulusan pendidikan luar sekolah diharapkanlebih termotivasi dalam membekali diri dengan pengetahuan danketerampilan yang dibutuhkan dunia kerja, baik melalui kegiatanperkuliahan maupun melalui keikutsertaan dengan berbagai jenisorganisasi kemahasiswaan yang ada.

DAFTAR RUJUKANCoastal Community Development Project (CCDP). 2015. Petunjuk Teknis

Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir. Jakarta: CCDPPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaPeraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pendampingan DesaUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahKartasasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat. Konsep

Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Yogyakarta: UGMKartasasmita, Ginandjar. 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan

Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDOSuparno, A.Suhaenah. 2001. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta:

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen PendidikanNasional

51 | PROSIDING




PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATAUNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Alim Harun PamungkasDosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang082230294393/[email protected]

A. LATAR BELAKANGPenyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), secara umum

memiliki dua pendekatan utama, yaitu: KKN berpendekatan tematikdan KKN berpendekatan mandiri. Dalam KKN berpendekatan tematik,universitas menetapkan tema yang mencerminkan bidang, tujuan dansasaran seluruh program kerja yang dikembangkan dan dilaksanakanoleh kelompok mahasiswa KKN. Dalam KKN berpendekatan mandiri,universitas memberikan kebebasan kepada kelompok mahasiswa KKNuntuk mengembangkan dan melaksanakan program kerja berdasarkanhasil asesmen masalah dan atau kebutuhan masyarakat sasaran.

KKN berpendekatan tematik bertujuan membentuk, membina,dan mengembangkan pemberdayaan keluarga sebagai terobosan barudalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensimanusia dan alam setempat. Dari sudut masyarakat penerima, KKNberpendekatan tematik membantu masyarakat dalam membentuk,mengisi dan mengembangkan lembaga pemberdayaan masyarakat didesa secara sistematik. Lembaga pemberdayaan desa dibentuk sebagaiwadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasipermasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikandan pelatihan keterampilan, KB (Keluarga Berencana) dan kesehatan,serta lingkungan. Secara keseluruhan, semua upaya tersebut dimak-sudkan untuk memperbaiki mutu manusia, misalnya seperti peng-ukuran berdasar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupencapaian tujuan dan sasaran SDGs (Sustainable DevelopmentGoals).

Kendati ada perbedaan dalam proses penetapan tema, padaKKN berpendekatan tematik sudah dipastikan, sedangkan pada KKNmandiri ditetapkan oleh kelompok mahasiswa KKN. Pada dasarnyakedua pendekatan ini menerapkan tahapan pengembangan program

PROSIDING| 52


kerja dan metode pemberdayaan masyarakat yang sama. Titik-tolaksuatu program senantiasa adalah permasalahan yang dihadapi, ataukebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai khalayaksasaran. Selanjutnya, karena fungsi utama kelompok mahasiswa KKN,baik dalam KKN berpendekatan tematik, maupun KKN berpendekatanmandiri adalah sebagai duta dan/atau mitra perubahan (agents ofchange), duta dan/atau mitra pembangunan (agents of development),atau duta dan/atau mitra pemberdayaan (agents of empowerment),maka, metode kerja mereka dalam menjalankan peran pun padadasarnya sama. Karena itu, uraian tentang pengembangan program,tipologi program dan ragam metode pendidikan untuk pemberdayaankeluarga dan masyarakat, bisa diterapkan, baik untuk KKN berpen-dekatan tematik maupun KKN berpendekatan mandiri.

B. PEMBAHASAN1. Selintas Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Secara sosiologik, perguruan tinggi senantiasa memilikisekurang-kurangnya tiga jati diri. Pertama, perguruan tinggi sebagailembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan akademikdan atau profesional, baik jenjang diploma, sarjana, magister, maupundoktor. Karena itu, tolok ukur pertama penilaian atas sebuah perguruantinggi tentu saja adalah kelayakan dharma pendidikan atau pengajaran.

Kedua, perguruan tinggi juga niscaya merupakan sebuahlembaga akademik yang berperan mengembangkan dan menyebar-luaskan ilmu, teknologi dan seni, sesuai dengan bidang-bidangkeilmuan, teknologi dan kesenian yang ditekuni. Karena itu, tolok ukurkedua penilaian atas sebuah perguruan tinggi tentu saja adalahkelayakan dharma penelitian, yang termasuk di dalamnya adalah pe-nerbitan karya ilmiah oleh para akademisi perguruan tinggi yangbersangkutan.

Ketiga, perguruan tinggi juga niscaya merupakan lembagasosial yang tidak bisa lepas dari tanggungjawab untuk peran serta(participation) meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena itu, tolokukur ketiga penilaian atas sebuah perguruan tinggi adalah kelayakandharma pengabdian pada masyarakat, yang termasuk di dalamnyaadalah melalui program kerja Kuliah Kerja Nyata para mahasiswa.Konsep peranserta itu sendiri, harus dipandang sebagai konsekuensilogik dari kesadaran bahwa lembaga dan warga perguruan tinggi(civitas academica) merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat

53 | PROSIDING




(part of the whole community), yang karena itu harus ikut ambil (takeparts) bagian dalam perbaikan dari keseluruhan.

Pada tingkat mahasiswa, turunan (derivation) dari tinjauansosiologik kelembagaan tersebut adalah bahwa: (1) dharma pertamaseorang mahasiswa adalah belajar, mengikuti perkuliahan dengansebaik-baiknya, (2) dharma kedua seorang mahasiswa adalah bergiatdalam penalaran, kajian dan penelitian, termasuk menulis karya akade-mik, dan (3) dharma ketiga seorang mahasiswa adalah melaksanakankegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara terprogram dan melem-baga.

KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang dapat diwajib-kan untuk jenjang sarjana pada tingkat tertentu, yang memadukanpelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberianpengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatanpemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, pendidikanmasyarakat, dan pelayanan masyarakat. KKN merupakan wahana pe-nerapan serta pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang dilak-sanakan di luar kampus dalam waktu, tata kerja, dan persyaratantertentu. Karena itu, KKN juga diarahkan untuk menjamin keterkaitanantara dunia akademik dengan dunia praktik atau antara dunia teoretikdengan dunia empirik, sehingga bisa menjamin hubungan timbal baliksaling menguatkan antara mahasiswa dengan masyarakat. Sebagaikegiatan intrakukuler, KKN menyerupai matakuliah berkredit, yangdibina oleh tim pembekalan, dan dibimbing oleh dosen pembimbinglapangan, serta dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat(LPM).

Tugas utama dari tim pembekalan adalah membantu mahasis-wa memperoleh seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan kecakapanminimum yang diperlukan bagi setiap mahasiswa peserta KKN untukmerencanakan, melaksanakan, menilai, dan melaporkan program kerjaKKN. Upaya ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan lokakarya.Kegiatan pelatihan dilakukan dalam rangka pengumpulan dan analisisdata untuk perencanaan program, sedangkan kegiatan lokakarya dila-kukan untuk penentuan skala prioritas dan penetapan program utamadan program kerja pokok dan program kerja pendukung.

Tugas utama dosen pendamping lapangan sebagai berikut: (1)bertindak sebagai anggota unit pengelola KKN selama di lapangandengan membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan,kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat di lokasi KKN; (2)

PROSIDING| 54


mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN sertamembantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKNdengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN; (3)membina disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalammelaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalahyang dihadapi agar program-program KKN terlaksana dengan baik; (4)membantu menciptakan hubungan sosial yang positif antar mahasiswaKKN, dan antara mahasiswa KKN dengan perangkat pemerintahan,instansi terkait dan warga masyarakat secara umum; (5) membimbingmahasiswa dalam pelaksanaan program kerja KKN; (6) melakukanpenilaian dalam rangka evaluasi KKN sebagai matakuliah; (7) menyu-sun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbinganmahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saranuntuk kelanjutan program; dan (8) bertanggung jawab kepada pimpi-nan universitas melalui Ketua LPM.2. Model Pengembangan Program Kerja KKN

Setelah cukup lama dilaksanakan oleh banyak perguruan tinggidi Indonesia, saat ini dikenal terdapat banyak model KKN. Misalnya,KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) sepertiyang dilaksanakan oleh Universitas Gadjahmada di Yogyakarta, atauKKN yang biasa diselenggarakan oleh beberapa LPTK, yaitu KKN danPraktik Pengalaman Lapangan Terpadu. Model atau pola-pola tersebutpada dasarnya dikembangkan berdasarkan tujuan dan karakteristik dariperguruan tinggi masing-masing.

Sebuah model baru yang diusulkan untuk dapat dikembangkandan diterapkan berdasar pada studi pendidikan luar sekolah adalahKKN-PPPM (Pelayanan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat).Untuk itu, setiap kelompok kerja mahasiswa KKN bisa memilih danmenyelenggarakan berbagai program kerja yang dikelompokkanmenjadi tiga jenis program, yaitu: (1) program pendidikan masyarakat(community education), (2) program pelayanan masyarakat (commu-nity service), dan (3) program pengembangan masyarakat (communitydevelopment).

Mempertimbangkan waktu pelaksanaan KKN yang singkat,maka jenis program pengembangan masyarakat tidak dilaksanakantersendiri oleh mahasiswa, melainkan dijadikan program payung olehLPM dan disinergikan dengan program pengabdian kepada masyarakatyang dilaksanakan oleh dosen. Karena itu, sajian singkat ini memusat-kan perhatian pada jenis program KKN untuk pemberdayaan keluarga

55 | PROSIDING




dan masyarakat, melalui kegiatan pendidikan dan pelayanan masyara-kat.

3. Program Pendidikan Masyarakata. Konsep dan Tipologi

Berdasarkan hasil pengumpulan dan telaah data, bisadirumuskan permasalahan atau kebutuhan, yaitu: kesenjangan antaraharapan dengan kenyataan. Selanjutnya, seorang pengembang programbisa mengajukan pertanyaan, apakah permasalahan tersebut berkenaandengan pengetahuan, sikap dan keterampilan warga masyarakat, ataukelompok sasaran. Bila penyelesaian masalah tersebut berhubunganlangsung, atau mensyaratkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan,maka dapat disimpulkan bahwa jenis program yang paling relevanadalah program pendidikan masyarakat.

Faktor Tipe Program

Pengembangan Kelembagaan Penerangan

Tujuanutama

Mendefinisikan danmemecahkanmasalah-masalahindividu, kelompokataupun komunitas.

Pertumbuhan danperbaikan kemampuandasar, ketrampilan,pengetahuan,kompetensi individual.

Pertukaraninformasi

SumberTujuan

Dikembangkanterutama darikebutuhan ataumasalah khalayaksasaran.

Dikembangkanterutama dari disiplinataupun bidang ilmuatau dari pihakpendidik.

Diperoleh dariinformasi baruhasil penelitian,undang-undangdan peraturanbaru.

Penggunaanilmu danteknologi

Pengetahuandigunakan untukmembantu pemecahanmasalah.

Penguasaan ilmu danteknologi jadi fokus.Program diarahkanpada bagaimanamencapai tujuan ini.

Informasiditransferkepada khalayaksasaran untuksegera diketahuidan digunakan.

Pilihankhalayaksasaran

Terlibat dalampenentuan masalahatau kebutuhan danruang lingkup sertasifat program.

Terlibat dalamimplementasi pelatihan.

Terlibatterutamasebagaipenerimainformasi.

PeranProgramer

Memperlancarseluruh proseskependidikan dan

Mendiseminasikanilmu dan teknologimelalui proses

Memberikanjawaban akankebutuhan infor-

PROSIDING| 56


pelatihan, sejakidentifikasi kebutuhansampai evaluasiprogram.

instruksional. masi baru.

StandarKeefektifan

Ditentukan olehkualitas solusimasalah dan intensitaspenguasaanketrampilanpemecahan masalaholeh individu,kelompok dankomunitas.

Ditentukan oleh sampaisebaik mana khalayaksasaran menguasaipengetahuan ataukompetensi yangdiinginkan.

Ditentukan olehjumlah orangyang terjangkau,dan berapabanyakinformasi yangterdistribusikan.

Bagan 1: Tipologi Program Pendidikan dan Pelatihan

Secara sederhana, pendidikan masyarakat adalah segala bentukkegiatan pembelajaran di luar sistem persekolahan, yang terorganisasi,disengaja dan direncanakan untuk membantu masyarakat memperolehpengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memper-baiki taraf hidup mereka (Rogers, 1993). Karena itu, kegiatan semacamkursus, penataran, pelatihan, penyuluhan, dan belajar kelompok meru-pakan sebagian ragam program pendidikan masyarakat.

Jenis-jenis program pendidikan masyarakat bisa diperjelasdengan menggunakan tipologi program menurut Boyle (1981:7). Adatiga tipe program yaitu (1) program pengembangan (developmental),(2) program kelembagaan (institutional), dan (3) program penerangan(informational).

Program pengembangan melibatkan khalayak sasaran dalampenentuan masalah atau kebutuhan dan ruang lingkup serta sifatprogram. Peranan programer adalah memperlancar seluruh proses ke-pendidikan dan pelatihan, sejak dari pengenalan kebutuhan sampaievaluasi hasil dan program. Program kelembagaan melibatkan kha-layak sasaran dalam pelaksanaan pelatihan. Sedangkan peranan pro-gramer menyebarkan ilmu dan teknologi melalui proses instruksional.Program penerangan melibatkan khalayak sasaran terutama sebagai pe-nerima informasi. Peranan programer adalah memberikan jawabanterhadap permintaan informasi.

Berdasarkan tipologi program pendidikan dan pelatihan terse-but, bisa dipilih apakah akan mengembangkan jenis program pengem-bangan, kelembagaan, maupun penerangan.

57 | PROSIDING




Diagnosis Masalah[Asesmen Kebutuhan]

Tema atauTopik Terpilih

Rumusan TujuanProgram

PengorganisasianPembelajaran

Penetapan KelompokSasaran (Warga Belajar)

Metode dan TeknikPembelajaran

Uraian SkenarioKegiatan

Pelaksanaan ProgramPendidikan Masyarakat

Penilaian ProgramPendidikan Masyarakat

PengorganisasianWarga Belajar

Kelompok Besar Kelompok Kecil

Topik BahasanUraian Bahan Belajar]

Ketersediaan SumberdayaKetersediaan Sumberdaya

b. Pengembangan Program Pendidikan MasyarakatSejalan kaidah kemandirian, maka masalah atau kebutuhan

yang paling layak atau mungkin untuk dijadikan program terpilihadalah yang disertai dengan ketersediaan sumber daya, baik manusia,prasarana dan sarana, maupun dana program. Sejalan dengan peranmahasiswa KKN sebagai duta pembangunan, yang mencakup perankatalisator, pembantu proses, pemberi solusi, dan penghubung sumber(catalyst, process helper, solution giver, and sources linker), makaapabila ternyata tidak tersedia sumber daya, mahasiswa berperansebagai penghubung sumber belajar, sehingga dimungkinkanterjadinya pertemuan antara kebutuhan belajar dengan sumber belajar.

Bagan 2: Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat

PROSIDING| 58


Berbagai metode pembelajaran bisa diterapkan dalam programpendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemilihan atas salah satuatau lebih metode harus didasarkan pada ranah utama yang terkandungdalam tujuan pembelajaran. Berikut diuraikan secara ringkas langkah-langkah perancangan program pendidikan masyarakat.

Pertama, identifikasi masalah. Sebelum program dilaksanakanperlu dipahami terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh masyarakatsecara tepat. Masalah di sini dapat diartikan sebagai keadaan, fakta,kejadian yang memberikan gambaran kepada kita sebagai sesuatu yangbelum sesuai dengan yang kita harapkan, baik dari segi norma-normakeilmuan, maupun dari segi norma-norma hukum yang berlaku.

Kedua, cara mengidentifikasi masalah. Ini dapat dilakukandengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut, pengamatan,wawancara, telaah dokumen, angket, analisis masalah kelompok, anali-sis jabatan, dan bahkan uji kecakapan atau pengetahuan. Sesuai denganperan kelompok mahasiswa KKN, maka khalayak sasarannya adalahkeluarga dan masyarakat, khususnya yang kurang beruntung ataubelum berkembang, sedangkan masalah-masalah yang akan dipilihsebagai titik tolak program adalah masalah kehidupan sehari-hari.Karena itu, teknik yang paling mudah digunakan adalah teknik peng-amatan, wawancara dan telaah dokumen.

Ketiga, merumuskan topik pembelajaran dialogis. Setelahberbagai masalah dikenali, maka perlu diadakan penggolonganmenurut jenisnya. Misalnya: banyak warga terjangkit penyakit kulit,penggunaan air mandi dan minum tidak sehat, cara berwudlu tidaksesuai syarat kesehatan, udara sangat berdebu, makanan dibiarkan taktertutup, serta tumpakan sampah di sembarang tempat.Gejala-gejalamasalah tersebut, dapat dicakup dalam topik penyakit menular danpenyebarannya. Kelompok masalah ini bisa diupayakan pemecahannyamelalui topik tersebut dan dilakukan dengan metode pembelajarandialogis.Topik penyakit menular dan penyebarannya memang agakluas, tetapi dengan begitu justru bisa menampung permasalahan yangtelah ditemukan. Dengan topik diperluas seperti ini, dialog dapatdiperkaya, bersifat lentur, dan menarik warga belajar, sehingga dialogbisa lebih hidup dan tidak kekurangan bahan.

Keempat, merumuskan tujuan. Tujuan perlu dirumuskandengan jelas agar dialog tepat mengenai sasaran dan pesan-pesandialog dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran akan masalah,serta memperbaiki tindakan-tindakan warga masyarakat lebih lanjut.

59 | PROSIDING




Kelima, menguraikan bahan dalam bentuk pokok-pokokbahasan. Berdasarkan tujuan khusus pada langkah 3 dapat dirumuskanpokok bahasan sebagai berikut: (a) macam-macam penyakit menular;(b) sebab-sebab terjadinya penularan; (c) media penularan (udara, air,makanan, kontak langsung); (d) tindakan-tindakan sering terjadi yangmenimbulkan penularan (contoh kongkrit di lingkungan mereka); dan(e) cara-cara menghindari penularan penyakit.

Keenam, menetapkan kelompok sasaran (target group), setelahpokok-pokok bahasan diketahui, maka perlu ditetapkan siapa saja yanghendak dipengaruhi tindakannya sebagai warga belajar atau binaan.Proses selanjutnya berupa pengorganisasian dengan cara, misalnya: (a)memohon ijin kepada pemerintah setempat dengan mengemukakangagasan yang akan dilakukan; (b) jika pemerintah setempat dapatmenerima gagasan yang diajukan, maka dapat diusulkan hal-hal yangakan dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah mengadakan rapat-rapatkelompok kecil, menggunakan wadah organisasi atau kelompok kecilyang sudah ada di desa, tetapi juga bisa mempubli-kasikan poster-poster atau pamflet dan sebagainya untuk sasaran masal atau kelompokbesar.

Ketujuh, menentukan teknik dialog. Penentuan teknik dialogdilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta ukuran kecilatau besarnya kelompok sasaran. Sebagai contoh, setelah mempertim-bangkan ketiga faktor tersebut dipilihlah teknik "mimbar wawancara".Alasanya antara lain karena kelompoknya cukup besar, serta agar pe-san yang hendak disampaikan lebih terarah dan menjangkau seluruhkhalayak sasaran.

Kedelapan, pengembangan skenario. Misalnya, mimbarwawancara diadakan di balai desa, yang memuat sekitar 50 orangsebagai peserta atau pendengar resmi,ditambah dengan yang tidakresmi di luar balai desa, atau bila penduduk sekitar ingin menonton.Karena itu diperlukan pengeras suara. Pelaku-pelakunya adalahkelompok maha-siswa KKN yang terdiri dari empat mahasiswa. Salahseorang maha-siswa menjadi pewawancara dan lainya yangdiwawancarai. Keempat-nya menyiapkan ruang yang ditata agar sesuaidengan metode dialog interaktif.

Kesembilan, pelaksanaan. Agar pelaksanaan berjalan denganbaik maka perlu ditempuh langkah-langkah: (1) menyiapkan ruangansebaik mungkin sehingga pengunjung dapat mengikuti wawancaradengan baik; (2) menyediakan pengeras suara, terutama jika pengun-

PROSIDING| 60


jung melimpah; (3) perlu latihan terlebih dahulu supaya lebih meyakin-kan dan enak diikuti; (4) mempersiapkan atraksi-atraksi selingandengan permainan, teka-teki, musik dan sebagainya; (5) mengendali-kan penggunaan waktu agar tidak terlalu lama, misalnya paling lama120 menit dan dilakukan penyesuaian berdasarkan suasana acara danhadirin; dan (6) jika memang harus meminta bantuan dari narasumberahli, harus aga jaminan bahwa narasumber tersebut benar-benar ahlidan memastikan bisa hadir.

Kesepuluh, penilaian program. Untuk mengetahui kelayakanproses maupun hasil program, perlu diadakan dilakukan penilaian padapara peserta, misalnya dengan: (a) wawancara tentang penguasaan ba-han; dan (b) wawancara balikan tentang proses dan kegunaan programtersebut.

4. Program Pelayanan Masyarakata. Konsep dan Tipologi

Terlebih dulu harus ditegaskan bahwa perguruan tinggimerupakan lembaga pendidikan akademik dan atau profesional. Setiapmahasiswa peserta KKN juga harus dilihat sebagai calon akademisiatau tenaga profesional. Karena itu, konsep pelayanan masyarakatdalam program KKN juga harus dipahami dalam batasan pelayanan"akademik" dan atau "profesional". Memang tidak terdapat laranganbila bersama-sama warga masyarakat, mahasiswa terlibat dalamberbagai kegiatan kerja yang bersifat fisik. Namun, bila porsi terbesardari kegiatan adalah kerja fisik, maka program KKN menjadikehilangan hakikat dan menyimpang dari tujuan utamanya.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pelayanan masyarakat yangsejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi, yaitu: layanan keahlian,layanan profesional, layanan konsultatif, layanan asistensional, danlayanan advokasional. Mahasiswa peserta KKN jurusan teknik, misal-nya, secara miminum sudah mampu memberikan layanan keahliandalam bidang masing-masing, seperti konstruksi bangunan, jaringankomputer, rekayasa perangkat lunak, dan sebagainya yang dibutuhkanoleh masyarakat maupun lembaga di desa KKN.

Mahasiswa kedokteran, kesehatan, dan keperawatan, bisamemberikan layanan profesional sesuai bidang keahlian yang sedangditekuni. Tentu saja, dalam pelaksanaan, kegiatan ini harus disupervisioleh tenaga profesional kedokteran, ataupun kesehatan masyarakat.Dengan dibantu dan disupervisi oleh tenaga ahli, mahasiswa psikologi

61 | PROSIDING




dan mungkin pendidikan bisa memberikan layanan konsultasi psiko-logik, bimbingan dan konseling pendidikan. Secara umum, hampirsemua mahasiswa bisa melakukan layanan asistensional dalamadministrasi pemerintahan desa KKN. Sejauh tidak menyangkut kasuspersengketaan dan konflik sosial politik, mahasiswa fakultas hukumbisa memberikan layanan advokasional bagi warga masyarakat yangmembutuhkan.b. Pengembangan Program Pelayanan Masyarakat

Dalam identifikasi masalah, seluruh permasalahan yang telahditemukan mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing selamaobservasi pendahuluan, dituliskan dalam lembar rekapitulasi yang telahdipersiapkan. Apabila mahasiswa dari disiplin bidang tertentu mene-mukan masalah untuk disiplin bidang lain, maka hal tersebut dapatdirekomendasikan kepada rekan mahasiswa dari bidang yang sesuaidalam satu subunit atau unit yang sama. Permasalahan yang telahditemukan dituliskan dalam lembar Identifikasi Permasalahan, dirincimenurut lokasi ditemukannya masalah dan nara sumbernya, bisa satunarasumber atau lebih.

Pada langkah prioritas masalah, mahasiswa memilihpermasalahan yang diprioritaskan untuk dijadikan calon program sela-ma masa KKN. Penentuan skala prioritas program didasarkan atasurgensi, keterjangkauan sesuai dengan analisis Sumber Daya Kuwat(Kesempatan, Uang, Waktu, Alat, dan Tenaga), serta diberi uraianalasan yang mendasari pemilihannya untuk ditangani sebagai programKKN. Berdasarkan analisis Sumber Daya Kuwat, yang memungkinkandiangkat sebagai program KKN.

Rencana Program Kerja KKN yang akan dilaksanakan, di-kembangkan dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipilih,dan dituliskan dalam lembar rencana program. Rencana program inikhusus untuk program utama, yaitu yang sesuai dengan bidangnya danprogram pendukung, yaitu apabila tidak sesuai dengan bidangnya.

Usulan rencana Program Kerja KKN dibahas dalam loka-karyauntuk penajaman dan persetujuan dari LPM dan dosen pembimbinglapangan. Persetujuan program kerja disesuaikan dengan programpayung yang dikembangkan oleh LPM. Dokumen program kerja KKNjuga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan LPM dan universitasbila memerlukan bantuan atau dukungan khusus.

Penilaian program kerja KKN dimaksudkan untuk mengeta-hui keefektifan dan kemanfaatan program yang telah dilaksanakan oleh

PROSIDING| 62


mahasiswa. Secara komulatif dan komposit, hasil penilaian ini menjadidasar bagi penilaian program KKN yang dikelola oleh LPPM.

C. SIMPULANDalam jenis program pengembangan masyarakat, atau yang

biasa dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat (communityempowerment), juga bisa dilaksanakan dalam bentuk program pendidi-kan dan/atau pelayanan masyarakat. Perbedaannya, dalam pengem-bangan dan pemberdayaan masyarakat, dimungkinkan untuk diserta-kan program-program pemberian sumber dana dan sumber daya lain,baik sebagai modal utama maupun sebagai rangsangan. Tentu saja,pola pemberian bantuan demikian lebih mungkin dilakukan olehpemerintah atau lembaga donasi lain, dan tidak sejalan dengan hakikatdan tujuan KKN.

Sebuah desain program pendidikan masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup langkah dan hasil kegiatan berikut: (1) diagnosismasalah atau asesmen kebutuhan; (2) tema atau topik terpilih; (3)rumusan tujuan program; (4) pengorganisasian pembelajaran yangmencakup penetapan pokok bahasan dan uraian bahan belajar, metodedan teknik pembelajaran, uraian skenario kegiatan, pelaksanaanprogram pendidikan masyarakat, dan penilaian program pendidikanmasyarakat; (5) penetapan kelompok sasaran atau warga belajar; dan(6) pengorganisasian warga belajar, dalam kelompok kecil ataukelompok besar.

Pengembangan program pelayanan masyarakat oleh maha-siswa KKN pada dasarnya mengikuti pola pengembangan programsecara umum, yaitu: (1) identifikasi masalah; (2) prioritas masalah; (3)rencana program; (4) pelaksanaan program; dan (5) penilaian program.

DAFTAR RUJUKANApps, JW. 1979. Problems in Continuing Education. New York: McGraw-

Hill Book Company.Boyle, P.G. 1981. Planning Better Programs. New York: McGraw-Hill Book

Company.Rogers, Alan. 1993. Adult Learning for Development. Cassel Educational

Limited. Villiers House 41/47 Strand London.Rosidi, Sakban, dkk. 2015. Bahan Pedamping Pembekalan dan Lokakarya

Kuliah Kerja Nyata, Universitas Islam Majapahit, 31 Juli -2 Agustus2015 (makalah).

63 | PROSIDING




PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAMPEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Syur’ainiJurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan UNP [email protected]

AbstrakKeluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu negara danmerupakan embrio dalam pembangunan bangsa. Dalamkeluargalah dapat dilahirkan manusia visioner yang memilikipandangan jauh kedepan, serta memiliki pemikiran untukmemajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat ter-utama masyarakat pedesaan. Banyak strategi yang dapat di-pakai untuk menguatkan peran keluarga, namun yang terpen-ting adalah bagaimana seluruh anggota keluarga menyadariakan pentingnya pendidikan dalam keluarga dan menyadaribahwa pendidikan dalam keluarga menjadi penentu keber-hasilan masa depan masyarakat desa. Untuk membantumempercepat pembangunan desa diperlukan adanya tenagaprofesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilandalam mengelola masyarakat desa dan mendampingi peme-rintahan desa. Tenaga profesional yang relevan dengan tugasini diantaranya adalah lulusan Pendidikan Luar Sekolah.

Kata kunci: penguatan, pendidikan keluarga, pembangunan

A. PENDAHULUANKeluarga merupakan lembaga terkecil yang terdapat dalam

masyarakat. Keluarga merupakan embrio tempat tumbuhnya suatubangsa. Embrio inilah yang berkembang semakin lama semakin besarhingga menjadi sempurna dan dapat memunculkan sosok baru yangsangat besar dan semakin lama semakin besar. Saking besarnya antarasatu embrio dengan embrio lainnya tidak saling mengenal. Itulah yangdisebut dengan bangsa yang terdiri dari beribu-ribu jumlah keluargaberhimpun men-jadi satu.

Meskipun keluarga adalah embriodan sosoknya kecil namunmemiliki peran penting dalam membangun suatu bangsa. Keluarga

PROSIDING| 64


yang menentukan apakah negara/bangsa yang terbentuk akan menjadimaju atau mundur. Apabila keluarga terbina dengan baik tentu negarajuga akan menjadi baik, sebaliknya jika keluarga dibiarkan tumbuhseperti hilalang dihutan raya maka negara juga akan menjadi sepertihutan raya yang tidak punya aturan bagi para penghuninya. Ada pohonyang tumbuh besar dan semakin besar dan ada pohon yang tidak bisaberkembang dengan baik karena dihalangi oleh pohon yang sangat be-sar dan menghambat akan pertumbuhannya. Oleh karena itu lembagautama yang harus diperbaiki, dibenahi dan dibangun adalah keluarga.Keluarga merupakan puisi yang paling bermakna dan menjadi mutiarayang paling berharga.

Dengan adanya keluarga-keluarga yang berpendidikan, ber-akhlak mulia, terurus dengan baik akan dapat menjadikan kampung/-desa/nagari bahkan negara menjadi baik, aman, tenteram dan damaisehingga tercipta masyarakat madani yang kita dambakan bersama.Meskipun kata-kata seperti ini sering dilontarkan sebagai kata-katamutiara penuh hikmat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dariyang diharapkan. Keluarga-keluarga masih memiliki segudang masa-lah yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan berbangsa danbernegara. Betapa banyak kita jumpai anak-anak yang tidakmendapatkan hak pendidikan, terlantar dengan sia-sia, bahkan di-bullyoleh orang-orang biadab yang tidak bertanggung jawab membuat kitamenghela nafas panjang sambil berkata kasihan, mudah-mudahanAllah melindungi kita semua.

Untuk mengakhiri semua ini atau sekurang-kurangnya memi-nimalisir penderitaan bangsa ini tentu kita harus kembali ke akar masa-lah yaitu keluarga bahagia sejahtera yang ditandai dengan pember-dayaan keluarga baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya,maupun mental spiritual. Bila hal ini dapat ditingkatkan maka dengansendirinya akan berdampak pada ekonomi, pendidikan, sosial budayayang berada setingkat diatasnya dan seterusnya terhadap bangsa dannegara. Keluarga harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakanpembangunan desa, keluarga harus dikuatkan perannya dalam segalabidang terutama dalam pendidikan mulai dari pendidikan anak usia di-ni, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Untuk semuanya ini perludorongan dan motivasi yang kuat dari setiap lapisan sosial yang adadalam masyarakat. Diperlukan adanya tenaga-tenaga ahli yang ber-nuansa ke masyarakat yang dapat mendampingi pemerintahan desa.

65 | PROSIDING




B. PEMBAHASAN1. Keluarga Sebagai Lembaga Utama Melahirkan Manusia

VisionerManusia visioner adalah individu yang memiliki pandangan

jauh ke depan. Mereka tidak hanya memikirkan kondisi yang ada saatini, namun lebih mengutamakan berfikir untuk kehidupan di masa yangakan datang baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhir nanti.Manusia visioner tidak dapat terwujud dengan sendirinya namun harusdiciptakan dan direncanakan dengan baik. Manusia visioner tidak da-pat tercipta jika pendidik tidak menggunakan pendekatan holistik inte-gratif yaitu suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta di-dik (anak) yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupanyang berdimensi lokal, nasional dan global (Tilaar, 2000).

Melahirkan manusia visioner memerlukan tempat khusus danorang yang handal berada di dalamnya, itulah yang diharapkan adadalam lembaga pendidikan yang di sebut keluarga. Dalam keluargalahkita dapat menggodok dan membentuk semuanya itu. Namun tidak ja-rang kita temukan keluarga menjadi tempat yang suram dan mena-kutkan bagi anggota keluarga karena tidak terjadinya keharmonisandalam keluarga sehingga lembaga keluarga menjadi lemah. Keluargadapat membuat orang berhasil jika peran keluarga tersebut kuat danberfungsi dengan baik tapi juga dapat membuat orang kecewa bila pe-ran keluarga melemah dan tidak berjalan dengan baik.

Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa peran keluargasangatlah penting dalam membuat pondasi untuk membentengi dirigenerasi dari segala ancaman yang dapat menjerumuskan ke dalamhal-hal yang tidak baik. Karena keluarga (orang tua dan seluruh ang-gota keluarga) adalah pendidik pertama dan utama untuk anak. Sehing-ga dengan pendidikan tersebut anak akan terpelihara dari siksaan hidupdi dunia dan dapat mencapai kebahagian dunia akhirat. Sebagaimanadinyatakan dalam Alqur’an surat At-Tahrim ayat 6:

PROSIDING| 66


یا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا وقودھا الناس والحجارة علیھا مالئكة ما أمرھم ویفعلونما یؤمرون غالظ شداد ال یعصون ا

Artinya:Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dankeluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalahmanusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yangdiperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakanapa yang diperintahkan

Lingkungan pertama yang akan mempengaruhi perkembangananak yaitu keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama keti-ka anak akan memulai perjalanannya mengharungi kehidupan.Keluarga adalah elemen penting dalam perkembangan manusia yangmerupakan bagian dari tiga pusat pendidikan yakni keluarga, sekolahdan masyarakat. Menurut Roucek dan Warren, keluarga adalah insiti-tusi yang paling penting dalam kehidupan seseorang, karena darikeluarga seseorang melangkah keluar dan kepada keluarga pula sese-orang akan kembali. Di dalam keluarga seseorang hidup bersamadengan sekelompok orang secara akrab. Sebab keluarga merupakancommunity primer paling penting, yang mencerminkan keakraban yangrelatif kekal.

Friedman menuturkan fungsi keluarga berfokus pada prosesyang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga terse-but. Proses ini termasuk komu-nikasi diantara anggota keluarga,penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggu-naan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan ekonomi dan pen-didikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antaranggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan, makaakan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi danperilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akanlebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secaralangsung. Komunikasi tersebut akan mem-permudah menyelesaikankonflik dan pemecahan masalah.

Memperhatikan fenomena saat ini sepertinya banyak orang tuatidak mempedulikan pendidikan anaknya. Yang ada di benak merekahanyalah bagaimana caranya mendapatkan rupiah untuk bisa makan

67 | PROSIDING




sementara orangtua kurang memperhatikan pendidikan anaknya se-hingga keluarga tidak lagi sebagai pendidik utama bagi anak. Betapabanyak kita lihat anak berpisah dari orangtuanya, terlantar dan hidup dijalanan yang penuh dengan kekerasan dan penyiksaan. Tidak jarangjuga terjadi penganiayaan anak oleh orangtuanya sendiri dan bahkanpembunuhan terhadap anak kandung. Begitu juga anak-anak yang diusia sekolah sudah harus menjadi pe-kerja anak yang merampas hak-hak pendidikannya.

Seandainya saja para orang tua itu mau menerapkan hal ini,memberikan pendidikan dalam keluarga semenjak lahir mungkin ting-kat kejahatan pada anak akan sangat berkurang bahkan mungkin nol.Karena memberikan pendidikan pada anak sejak dini, merupakan caramembangun pondasi bagi anak dalam menghadapi pengaruh dari luar.Ini sekaligus akan mengurangi juga resiko anak mendapatkan kejaha-tan dan terpengaruh hal-hal negatif dari luar.

Sifat anak merupakan cerminan dari keadaan keluarga, apabilaanak sampai berkata kotor bahkan sampai menggangu orang lain makakeluarga tersebut dapat dikatakan gagal dalam mendidik anak. Jikaanak memiliki sifat dan perilaku yang baik serta memiliki kemampuanmemikirkan masa depan bangsa terutama pemikiran tentang pemba-haruan pembangunan di daerah pedesaan maka keluarga tersebut telahsukses mendidik anak menjadi masyarakat yang visioner.

2. Strategi Penguatan Pendidikan KeluargaBanyak cara yang dapat dilakukan dalam menguatkan sendi-

sendi kehidupan dalam keluarga, diantaranya dengan jalan:a. Memberikan pengetahuan agama pada anak sejak dini

Jika orang tua sudah mengajarkan nilai-nilai agama pada anaksejak dini, maka ketika dewasa anak tidak akan mudah terpengaruholeh keadaan apapun. Selama ini salah satu yang membedakan desadengan kota adalah kehidupan beragama dimana di desa kehidupanberagama lebih kuat dibanding dengan kehidupan beragama di kota na-mun saat ini perbedaan itu tidak begitu terlihat bahkan sebahagian desajustru lebih menunjukkan pendangkalan dalam kehidupan beragama.b. Mengontrol dan mengawasi apa saja yang dilakukan anak

Mungkin kita bisa mengontrol anak dengan mudah saat ia ma-sih kecil. Tapi jika anak sudah mulai beranjak remaja dan sudah kitafasilitasi dengan handphone dan laptop, maka kita harus ekstra hati-hati. Melalui komunikasi via handphone atau internet, mereka bisa saja

PROSIDING| 68


salah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sehingga akan terba-wa arus. Bahkan anak yang tidak memakai dua barang itu saja bisaterjerumus, apalagi yang bisa komunikasi dengan mudah.c. Membuat Aturan dalam Keluarga

Orangtua harus memiliki aturan dalam keluarga, dimana aturandibuat bersama dengan anak-anak. Aturan ini akan berguna sebagainorma keluarga yang harus dipatuhi bagi semua anggota keluarga danaturan berlaku untuk semua anggota keluarga tak tekecuali ayah danibu. Bila ada pelanggaran terhadap aturan maka sanksi harus dijalan-kan, tidak ada kata hiba dan kasihan yang terlontar dari mulut orang-tua.d. Orangtua harus memiliki pengetahuan yang luas

Orangtua harus memiliki pengetahuan yang luas bagaimanamengasuh anak secara positif, bagaimana mendidik anak di era digital,bagaimana menjadi orangtua hebat. Hal ini tidak mudah dilakukan jikaorangtua belum memahami arti pendidikan yang holistik integratif.e. Melaksanakan pengasuhan Positif

Pengasuhan anak secara positif adalah hal mutlak yang harusdilakukan oleh orang tua. Pelaksanaan pendidikan haruslah dipenuhioleh nuansa kasih sayang antar sesama anggota keluarga yaitu ayah,ibu, kakak, kakek, nenek, om, tante, sepupu dan asisten rumah tangga,saling menghargai membangun hubungan yang hangat antara anak danorang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak (Kemdikbud,2016). Tanpa adanya kasih sayang dalam mendidik anak, maka akankering kerontanglah jiwa para generasi kita. Terjadi ketidak puasananak di rumah, sehingga ia mencari tempat-tempat yang dapat memu-askan hatinya hingga ia bertemu dengan dunia lain di luar rumah me-nawarkan berbagai macam kegiatan yang jauh lebih menariknya daridalam keluarga atau di rumah. Pengasuhan yang dilaksanakan harusmenggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pe-menuhan dan perlindungan hak-hak anak, juga mengedepankankepentingan terbaik anak. Pengasuhan positif juga merupakan upayauntuk menciptakan lingkungan bersahabat dan ramah sehingga anakdapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. John Bowlbly (dalamLestari, 2012) dengan attachment theory nya mengidentifikasikanpengaruh perilaku pengasuhan sebagai faktor kunci dalam hubunganorang tua anak yang dibangun semenjak dini.

69 | PROSIDING




f. Mendidik anak di era digitalIkatan Dokter Indonesia menyatakan “Anak-anak generasi ma-

sa kini merupakan generasi pelaku digital (digital native) yaitu merekayang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir(Kemdikbud, 2016). Sementara kita sebagai orangtua merupakanimigran digital yaitu orang yang lahir sebelum munculnya teknologidigital, sehingga harus mampu menyesuaikan diri dengan era digitaltersebut. Bila hal ini tidak dilakukan dalam artian orangtua gagapteknologi (gaptek) maka anak-anak kita akan tenggelam ditelan eradigital. Orangtua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari anca-man era digital, tetapi tidak menghalangi potensi, manfaat yang bisaditawarkannya karena banyak sekali kebaikan dan kemudahan yangdiperoleh termasuk kemudahan dalam menjelajahi ilmu pengetahuandan teknologi yang semakin lama semakin canggih.

3. Pembangunan Masyarakat PedesaanSebahagian besar masyarakat Indonesia saat ini tinggal di

daerah pedesaan. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah se-bagai nelayan, buruh dan bertani baik sebagai petani penggarap lahanyang dimiliki orang lain (buruh tani)maupun sebagai petani yang me-miliki lahan pertanian dan menggarap sendiri pertaniannya ataupunhanya memiliki lahan pertanian yang digarap oleh orang lain.

Pengertian masyarakat pedesaan bukan hanya dibatasi olehtempat tinggal dan mata pencaharian belaka, namun juga kepada bu-daya dan adat istiadat (customs), kebiasaan yang mereka miliki(folkway), mobilitas sosial yang diibaratkan oleh Smith (1951) masya-rakat desa seperti “air tenang dalam sebuah ember” sedangkan masya-rakat perkotaan seperti “air mendidih dalam ketel” (Khairuddin, 1992).Ada segolongan orang yang bertempat tinggal di kawasan pedesaan,namun mereka memiliki budaya layaknya seperti orang yang tinggaldiperkotaan. Kehidupannya sangat individual, jiwa menolong sangatjauh, kebiasaannya sangat berbeda dari masyarakat sekitarnya apakahorang seperti ini layak disebut masyarakat desa?.

Kehidupan masyarakat desa ditandai dengan kekeluargaan dankebersamaan, solidaritas yang sangat tinggi. Adanya rasa kesatuanyang erat antar warga, sehingga apapun yang akan mereka lakukanselalu ada musyawarah diantara anggotanya. Dengan demikian pem-bangunan masyarakat pedesaan tidak dapat hanya dilakukan oleh pe-mimpin desa saja namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan

PROSIDING| 70


melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Pembangunan pede-saan adalah suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desamendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian meren-canakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mere-ka (T.R. Batten).

Cetusan tentang pembangunan masyarakat desa sudah dica-nangkan oleh pemerintah melalui UU No. 6/2014. Pasal 1 ayat (13)menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upayamengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat denganmeningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampu-an, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan ke-bijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai denganesensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (8)menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagiDesa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerahkabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian sangat dimungkin-kan untuk melaksanakan penguatan peran keluarga dalam pembangu-nan sesuai dengan adanya dana desa.

Membangun dan memberdayakan masyarakat desa harusdengan semangat baru yang berapi-api dan keinginan yang besar untukmeraih prestasi. McClelland mencetuskan sebuah konsep the need forAchievement yang terkenal dengan istilah n-Ach yaitu dorongan untukmeraih prestasi (Budiman, 2000). Bila masyarakat desa telah memilikidorongan yang kuat untuk ingin maju maka mereka akan mudahdiubah. Namun hal ini tidak semudah membalik telapak tangan meski-pun sudah tersedia dana untuk pemberdayaan masyarakat desa. Masihdiperlukan adanya tenaga yang tangguh dan kuat yang mendampingi-nya.

4. Peran Sarjana Pendidikan Luar Sekolah dalam PenguatanKeluarga Menuju Pembangunan Desa

Dalam membangun masyarakat, baik masyarakat desa maupunmasyarakat kota, lebih-lebih lagi masyarakat desa tidak dapat dilaku-kan terpisah-pisah dan dengan pemikiran jangka pendek dan sambillalu. Pembangunan harus dilakukan secara bersama dan terus menerus

71 | PROSIDING




dengan visi yang jauh ke depan agar dapat mencapai kesejahteraanmasyarakat atau masyarakat adil dan makmur seperti yang tertuangdalam GBHN.

Mewujudkan semuanya itu diperlukan tenaga profesional yangpeduli dan handal untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakatdengan cara persuasif, komunikatif dan bertanggung jawab. Dengancara ini diharapkan keluarga-keluarga yang ada menjadi bangun daritidur nyenyak yang membuat generasi kurang memiliki kesempatanuntuk mengembangkan potensinya. Setelah terbangun diharapkankeluarga tersebut berdiri dan bergerak untuk mendapatkan informasidan selalu up date informasi, sehingga tidak pernah ketinggalan keretadan kehilangan kesempatan berharga karena kesempatan tidak pernahdatang dua kali. Selanjutnya keluarga diharapkan berlari kencang dansemakin kencang tanpa peduli akan cemooh dari masyakat yang tidakmau maju serta selalu berfikir positif itu adalah kunci utama kesuk-sesan (positive thinking).

Merealisasikan semuanya ini prodi pendidikan luar sekolahtelah menyiapkan mahasiswanya untuk dapat berkiprah dalam pen-dampingan pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan kompetensiyang dimiliki yaitu kemampuan mengembangkan masyarakat, teknik-teknik pengembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang dimilikiberupa pengetahuan tentang mengelola kehidupan masyarakat, bagai-mana mengelola hidup berdampingan di masyarakat, keilmuan andra-gogi yang sangat berguna dalam mendekati keluarga sebagai orangdewasa, bidang keilmuan motivasi dan persuasi yang dapat memberi-kan dorongan semangat bagi keluarga untuk belajar dan selalu belajarkapanpun dan dimanapun. Di samping itu bekal ilmu pendidikan anakusia dini yang tak kalah pentingnya saat ini juga dimiliki oleh lulusanpendidikan luar sekolah sebagai bekal dalam menghadapi keluargauntuk menjadi orangtua hebat. Jika dibandingkan dengan profesi-profesi lain, orangtua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan (AnisBaswedan, dalam Kemdikbud, 2016). Kita tidak pernah mendengaradanya sekolah untuk menjadi orangtua hebat, pada hal sangat diper-lukan sekali pengetahuan tentang segala sesuatu yang membuatorangtua menjadi hebat. Memang tidak diperlukan sekolah khususuntuk menjadi orang tua apalagi bersekolah di pendidikan formalkhusus untuk menjadi orangtua. Banyak sekali bidang keilmuan yangharus dimiliki orangtua oleh karena itu sangat diperlukan belajar se-panjang hayat yaitu belajar kapan saja dan dimana pun berada selama

PROSIDING| 72


hayat di kandung badan (Cropley, 1978) semangat inilah yang harusditanamkan pada para keluarga di daerah pedesaan. Ilmu yang ber-kaitan dengan bagaimana cara membangkitkan semangat masyarakatagar belajar sepanjang hayat untuk menuju kehidupan yang lebih baikdimiliki oleh lulusan Pendidikan Luar Sekolah.

C. PENUTUPTulisan ini akan ditutup dengan mengemukakan beberapa

kesimpulan sehingga dapat menambah pemahaman dari uraian yangsudah ditulis terdahulu. Kesimpulan dimaksud adalah: (1) keluargaadalah tempat yang ampuh untuk menjadikan masyakat desa memilikimental yang kuat dalam membangun, (2) strategi yang paling ampuhdalam menciptakan masyarakat madani adalah penguatan perankeluarga, (3) membangun masyarakat desa haruslah dilakukan secaraholistik integratif, dan (4) lulusan jurusan pendidikan luar sekolahmemiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping pembangunan desa.

DAFTAR RUJUKANBudiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka UtamaCropley, A. J. 1978. Lifelong Education a Psychological Analysis Univercity

of Regina, Saskatchewan. New York: Pergamon Press.Khairuddin, H. 1992. Pembangunan Masyarakat Desa Tinjauan Aspek

Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberti.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

(2014), Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Seri pendidikan Orangtua:

Pengasuhan Positif. Jakarta.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Seri pendidikan Orangtua:

Mendidik Anak di Era Digital. Jakarta.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Seri pendidikan Orangtua:

Menjadi Orangtua Hebat. Jakarta.Lestari, Sri. 2012. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan

Konflik dalam Keluarga. Jakarta; KencanaTribunnews. 2016. Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak.

http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/06/01/penguatan-peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak. Diakses taggal 13 September 2016.

Tilaar, H.A.R. 2000. Pendidikan, Kebudayaan,, dan Masyarakat MadaniIndonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung:Remaja Rosdakarya.

73 | PROSIDING




PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAANMASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN

KOMPETENSI PENDAMPINGPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

Dayat HidayatProgram Studi Pendidikan Luar SekolahFKIP

Universitas Singaperbangsa [email protected]

AbstrakTujuan kajian ini menganalisis tentang: (1) pelatihan berbasiskewirausahaan masyarakat; (2) kompetensi kewirausahaan;dan (3) pemberdayaan masyarakat. Kajian ini menggunakanmetode analisis literatur, dengan melakukan studi komparasiberbagai sumber dan dilakukan analisis mendalam sehinggaditemukan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkansecara ilmiah. Kajian ini menyimpulkan temuan: (1) pelatihankewirausahaan berbasis masyarakat memiliki tahapan peren-canaan, pelaksanaan, dan penilaian; (2) kompetensi pendam-ping pengembangan kewirausahaan masyarakat meliputipengetahuan, sikap, dan keterampilan kewirausahaan; (3)pemberdayaan masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga tingka-tan yaitu pemberdayaan individu, pemberdayaan organisasi,dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakatmeliputi sosial, ekonorni dan/atau politik peserta didik dalammasyarakat.

Kata kunci: pelatihan, kewirausahaan, masyarakat,kompetensi, pendamping, pemberdayaan

A. PENDAHULUANProgram kewirausahaan masyarakat merupakan hal penting

yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Karena melalui programini diharapkan akan muncul parawirausahawan yang mampu mencipta-kan peluang-peluang kerja baru, menghasilkan produk barang dan/ataujasa yang kreatif dan inovatif yang memiliki nilai ekonomis danmampu memberdayakan potensi lokal, sehingga dapat meningkatkankualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pendidikan kewira-

PROSIDING| 74


usahaan akan menjadi program unggulan dalam setiap jenjang pendi-dikan nonformal, khususnya kursus dan pelatihan, seperti: (1) pening-katan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan organisasimitra; (2) penyusunan standar kompetensi, kurikulum berbasiskompetensi, dan bahan ajar; (3) sertifikasi kompetensi; (4) pemberianbeasiswa; (5) pelaksanaan berbagai lomba, penghargaan, dan penilaiankinerja; dan (6) pengembangan sistem informasi. Pilihan menjadiwirausaha, sesungguhnya merupakan salah satu alternatif yang palingmenjanjikan untuk kehidupan yang akan datang. Sayangnya, pilihanmenjadi wirausaha ini belum begitu banyak tumbuh di kalanganmasyarakat pedesaan. Untuk itu banyak dilakukan pelatihan kewira-usahaan masyarakat. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat per-desaan harus terus menerus dilakukan oleh siapapun yang peduli ter-hadap kesejahteraan masyarakat untuk melahirkan sebanyak-banyak-nya calon wirausaha baru.

Pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat berkaitan puladengan pemanfaatan modal sosial dan modal budaya masyarakat.Putnam, et al. dalam Suharto (2007) menyatakan modal sosial adalahpenampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (atauhal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yangdapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanyakoordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Fukuyama (1995)menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanyakepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas.

Arsyad, L. dan Elan. dkk. (2011:95) mengemukakan bahwastrategi pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat menitikberatkan proses peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dimotori olehmasyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal untukpembangunan dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomimasyarakat lokal. Strategi pengembangan kewirausahaan ini yangmenggunakan pendekatan kewilayahan yang mengandalkan terutamasekali pada kebutuhan, potensi, dan pelaku lokal dari suatu daerahtertentu (locality).

Pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat yang ber-orientasi peningkatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokaltidak hanya terbatas pada potensi-potensi konvensional yang dikenalselama ini seperti ketersediaan sumberdaya alam dan manusia saja,tetapi juga sangat mengandalkan kepada potensi kelembagaan, modalsosial, dan budaya. Tradisi lokal, sistem nilai dan perilaku, adat

75 | PROSIDING




istiadat, struktur sosial dan budaya atau seni juga merupakan potensidan pendorong utama di dalam dinamika proses pembangunanmasyarakat berbasis potensi lokal. Kesemua hal tersebut menyumbang-kan sumber daya manusia dan keuangan, memfasilitasi tenaga kerjadan hubungan-hubungan sosial dan mendorong pertukaran barang danjasa secara formal maupun informal serta penyebaran informasi danpengetahuan melalui jejaring perusahaan dan organisasi lokal.

Dampak yang diharapkan dalam penyelenggaraan program pe-latihan kewirausahaan berbasis masyarakat adalah terjadinya pening-katan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat dalam memenuhikebutuhan hidup-nya. Kesempatan kerja merupakan perluasan atauterbukanya penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur pe-nuh dan mempertinggi produktivitas dan pendapatan bagi mereka yangsetengah menganggur dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.Peningkatan pendapatan yang dalam ilmu ekonomi dasar dapat di-artikan sebagai peningkatan kebutuhan untuk konsumsi dan tabungansebagai akibat atau imbalan dari produk yang telah dihasilkan. Hu-bungannya dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, Pendapat-an=Konsumsi+Tabungan.

Selain itu, pendapatan dapat diklasifikasikan dari yang ber-skala kecil seperti pendapatan perorangan dan masyarakat sampai yangberskala besar seperti pendapatan daerah dan pendapatan nasional.Dalam penelitian ini dampak yang diharapkan setelah mengikuti prog-ram pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat adalah peningkatanpendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. PEMBAHASAN1. Pelatihan Pendampingan Kewirausahaan Masyarakat

Michael J. Juicus (1972) dalam Kamil, M. (2010:3) mengemu-kakan: “the term training is used here to indicate any process bay wichthe aptitudes, skills, and abilities of employes to perform specipic jobare in creased” (istilah pelatihan yang digunakan di sini adalah untukmenunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilandan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ter-tentu). Dari kedua pengertian di atas dapat dilihat bahwa pelatihan ber-hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dalam kenyataan, Pe-latihan sebenarnya tidak harus selalu dalam kaitan dengan pekerjaan,atau tidak selalu diperuntukan bagi pegawai.

PROSIDING| 76


Dalam konteks kajian ini, teori pelatihan yang digunakanmerujuk kepada pendapat Robinson (1981:12), yang mengemukakanbahwa pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepadaseseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, keteram-pilan dan sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Pelatihan ber-basis kewirausahaan masya-rakat dalam mengembangkan kewira-usahaan masyarakat memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat lo-kal. Pelatihan berbasis kewirausahaan masyarakat sebagai suatu pro-ses pemberdayaan bukan sekedar proses penyampaian keingin tahuandan keterampilan, melainkan untuk lebih menekankan pada upayauntuk mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat(masyarakat belajar). Dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan,sikap dan keterampilan tersebut, proses pelatihan diharapkan dapatmengatasi atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masya-rakat dalam kehidupannya. Pelatihan sebagai proses pemberdayaanjuga menekankan pada kemampuan kritis masyarakat dalam mengana-lisis setiap situasi ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapinya, danmengembangkan keterampilannya lebih lanjut dalam rangka memper-baiki taraf hidupnya (Kindervatter, 1979:12-13). Dengan demikianmereka tidak tergantung kepada kekuasaan orang atau pihak lain baiksecara ekonomi, sosial maupun politik.

Konsep pelatihan berbasis masyarakat sesuai dengan potensilokal didasari oleh kerangka filosofis, psikologis, dan sosiologis yangmemandang perlunya perubahan paradigma dalam penyelenggaraanpelatihan dengan menumbuhkan aspek pemberdayaan dan penguatanmasyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.Perkembangan model pelatihan ini didasari oleh pembelajaran yangberorientasi pada kebutuhan orang dewasa (adult education), penelitiantentang otak manusia, model Lazanov, inovasi pendekatan modernseperti accelerated learning dan quantum learning (Sumpeno,2008:46)

Inti dari kompetensi seorang wirausaha ialah inovatif dankreatif. Dengan demikian tujuan pelatihan kewirausahaan hendaknyadiarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku seseorang yangmmiliki kemampuan inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat luas.Karenannya yang bersangkutan harus selalu ingin tahu, mencoba,bermain, dan intuitif. Tujuan pelatihan kewirausahaan hendaknya da-pat memberikan bekal bagi peserta didik melalui tiga dimensi, yaituaspek managerial skill, production technical skill, dan personality

77 | PROSIDING




developmental skill. Dari ketiga hal utama tersebut intinya ialahmenanamkan sikap dan semangat mandiri serta kemampuan kerjasamadan tertanamnya paradigma wirausaha yang secara sederhana dapatdigambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Paradigma Kewirausahaan (Suherman, E., 2010:23)

Berdasarkan paradigma wirausaha, berarti jika seseorang inginmenjadi entrepreneur ia harus mandiri untuk melakukan kerjasamaatau harus mampu melaksanakan kerjasama dalam kemandirian. Haltersebut diarahkan untuk pengadaan modal dan melakukan produksimulai dari penyediaan input, pelaksanaan proses sampai menghasilkanoutput berupa produk dalam bentuk barang, jasa maupun ide.Selanjutnya produk tadi dipasarkan dan/atau dijual agar mendapatkeuntungan yang pada gilirannya, dari keuntungan tersebut dapatdibudidayakan untuk memproduksi pada periode berikutnya.

Indikasi penting tercapainya tujuan pelatihan kewirausahaanialah tumbuhnya jiwa usaha dalam pribadi setiap peserta didik,sehingga dapat membentuk komunitas “business entrepreneur” yangimbasnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan per-

PROSIDING| 78


ekonomian masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan menanggu-langi masalah pengangguran yang kian hari makin bertambah.

Dalam konteks pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkankompetensi kewirausahaan, Astim, R. (2000:5-6) mengemukakanbahwa “pelatihan kewirausahaan merupakan semacam pendidikanyang mengajarkan agar mampu menciptakan kegiatan usaha sendiri.Pelatihan semacam itu ditempuh dengan cara: (a) membangunkeimanan, jiwa dan semangat; (b) membangun dan mengembangkansikap mental dan watak wirausaha; (c) mengembangkan daya pikir dancara berwirausaha; (d) memajukan dan mengembangkan daya peng-gerak diri; (e) mengerti dan menguasai teknik dalam menghadapiresiko, persaingan dan suatu proses kerjasama; (f) mengerti danmenguasai kemampuan menjual ide; (g) memiliki kemampuan ke-pengurusan atau pengolahan; serta (h) mempunyai keahlian tertentutermasuk penguasaan bahasa asing tertentu untuk keperluan komuni-kasi”.

Leonard Nadler (1982) dalam Sudjana, D. (2004:104) menge-mukakan bahwa tujuan pelatihan pada dasarnya adalah suatu pernya-taan yang menguraikan suatu perubahan yang diusulkan akan terjadipada diri peserta pelatihan, yaitu perubahan setelah peserta pelatihanmenyelesaikan pengalaman belajarnya dalam pelatihan. Lebih lengkaptujuan pelatihan dapat diberi arti sebagai suatu rumusan tentang hasilyaitu keluaran (output) dan dampak (outcome) yang ingin dicapai olehpelatihan. Mengacu pada pengertian tersebut, maka dapat dikemuka-kan bahwa tujuan pelatihan adalah gambaran tentang perilaku yangdiharapkan dapat dicapai oleh peserta pelatihan setelah mengkutipelatihan. Tujuan ini dipandang sebagai tolok ukur yang akurat untukpencapaian hasil suatu pelatihan. Tujuan dapat berbentuk verbal (lisan)dan/atau non verbal (tulisan). Tujuan secara tertulis secara jelas lebihbaik dan mudah dipahami oleh peserta pelatihan dibandingkan dengantujuan lisan.

Pelatihan pendampingan program kewirausahaan berbasismasyarakat merupakan sebuah solusi alternatif yang digunakan dalammemecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pengembangan pem-berdayaan masyarakat dalam melaksanakan kewirausahaan berbasismasyarakat. Pelatihan pendampingan program kewirausahaan berbasismasyarakat, adalah untuk memandu atau memberikan acuanpenyelenggaraan program kewirausahaan untuk pemberdayaan masya-

79 | PROSIDING




rakat, khususnya di pedesaan. Pelatihan ini disusun melalui tiga tahapyaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

2. Kompetensi Pendamping dalam Pengembangan Kewira-usahaan Masyarakat

McClelland (1962) dalam Sihotang, A. (2007:4) mendefinisi-kan kompetensi sebagai karakteristik dasar personal yang menjadifaktor penentu sukses atau tidaknya seseorang dalam mengerjakansesuatu pekerjaan atau situasi, begitu pula Marshall, menyebutkankompetensi sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memung-kinkannya memberikan kinerja unggulan dalam pekerjaan, peran, atausituasi tertentu.

Dale dan Gordon dalam Sudarmanto (2009) menyatakanbahwa kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standarkinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerja-an atau memegang jabatan, dengan aspek-aspek yang terkandung didalamnya. Menurut Gordon kompetensi menggambarkan pengetahuan,pemahaman, skill, nilai, sikap dan ketertarikan.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keteram-pilan, nilai dan sikap yang berefleksikan dalam kebiasaan berpikir danbertindak. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan,dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadibagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilakukognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Kompetensisebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, danapresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebutmenunjukan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikapdan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk dapatmelaksanakan tugas-tugas pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaan ter-tentu.

Kompetensi merupakan sebuah konsep yang dapat diartikansebagai kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, danpengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (jobbehavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensimerupakan faktor penentu keberhasilan kinerja. Fokus kompetensiadalah perilaku yang merupakan aplikasi dari skill, atribut personal danpengetahuan. Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, ke-terampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah

PROSIDING| 80


menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilakukognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokokyang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu.

Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensimerupa-kan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dankarakteristik dasar lainnya dari individu;

2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensitampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dandiukur (measurable). Jika potensi yang belum ditampilkan dalambentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapatdikategorikan sebagai kompetensi;

3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan merekayang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata.

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan seluruhperan kerja sesuai dengan standar yang diharapkan dalam suatu peker-jaan yang juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapatdilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan dansikap.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengertian kewirausahaan,Hisrich-Peters (1995:10) dalam Alma, B. (2004:26) dikemukakanbahwa “enterpreneurship is the process of creating something differentwith vaule by devoting the necessary time and effort, assuming theaccompanying financial, psyhic, and social risk, and receiving theresulting rewards of monetary and personal satisfaction andindependence. (Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatuyang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal danresiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan).

Suryana (2007:10) juga mengemukakan bahwa kewirausahaanmerupakan terjemahan dari “entrepreneurship”, yang dapat diartikansebagai “the backbone of economy”, yaitu syaraf pusat perekonomianatau sebagai ‘tailbone of economy’, yaitu pengendali perekonomiansuatu bangsa (Wirakusumo, 1997:1). Secara etimologi kewirausahaanmerupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (start-upphase) atau suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru (creative)dan sesuatu yang berbeda (innovative).

81 | PROSIDING




Zimmener, W. T. and Norman M.S. (1996:51) mengemukakanbahwa kewirausahaan adalah “applying creativity and innovation toslove the problem and to exploit opportunities that people faceeveryday”. Kewirausahaan adalah penerapan kreatifitas dan inovasiuntuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluangyang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan darikreatifitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukandengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru.Kreatifitas oleh Zimmener, W. T. & Norman M.S. (1996:51) diartikansebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemu-kan cara baru untuk memecahkan persoalan dan menghadapi peluang(creativity is the ability to develop new ideas and discover new ways oflooking at problem and opportunities).

Drucker, P.F. (1994:27) dalam Suryana (2007:10) mengemu-kakan kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakansesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and differentthing). Bahkan, enterpreneurship secara sederhana sering juga diarti-kan sebagai prinsip atau kemampuan wirausaha. Kewirausahaan adalah“ability to create the new and different”, suatu kemampuan untukmenciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Tujuan pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkankompetensi kewirausahaan meliputi aspek: pertama, pengetahuan ke-wirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah merekayang memiliki kompetensi pengetahuan kewirausahaan yang meliputi:(a) pengantar kewirausahaan; (b) perencanaan usaha; (c) perencanaandan pengendalian keuangan; dan (d) penggunaan sumber daya dalammenjalankan usaha.

Kedua, sikap kewirausahaan. Mungkin kita pernah mendengarbahwa keluarga yang kaya akan memunculkan anak-anak yang kayakarena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap bahwaseseorang menjadi pengusaha karena memang keluarga besarnyaadalah keturunan pengusaha. Anggapan seperti ini merupakan pemi-kiran yang keliru. Tidak bisa dipungkiri memang, ada banyak peng-usaha yang lahir dari keluarga atau keturunan pengusaha. Tetapi bukanberarti diturunkan secara genetis. Mungkin hal ini terjadi karena aspeklingkungan pengusaha yang cukup kuat mempengaruhi jiwa orangtersebut menjadi pengusaha. Menjadi wirausaha (entrepreneur) tentusaja merupakan hak azasi semua kita. Jangan karena tidak punya

PROSIDING| 82


turunan pengusaha sehingga menutup peluang untuk menjadiwirausaha.

Ketiga, keterampilan kewirausahaan. Wirausaha yang suksespada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi yaituseseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitasindividu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yangdiperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Keterampilanyang harus dimiliki menurut Suryana (2007) adalah sebagai: (a)managerial skill (keterampilan mengelola); (b) conceptual skill(keterampilan menyusun konsep; (c) human skill (keterampilanmemahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi); (d) decisionmaking skill (keterampilan merumuskan masalah dan mengambilkeputusan); dan (e) time managerial skill (keterampilan dalam meng-atur dan menggunakan waktu).

3. Pemberdayaan Kewirausahaan MasyarakatPemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment, yang

berasal dari kata “power” yaitu kekuatan. Istilah pemberdayaan dapatdikaitkan dengan proses transformasi sosial, ekonomi dan politik (ke-kuasaan). Pemberdayaan yang diartikan sebagai penumbuhan kekuasa-an dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin merupa-kan salah satu implikasi dari pengertian pembangunan sebagai suatupeningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Konsep pem-berdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasanakemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secarastruktural, baik, di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara,regional, internasional dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan ter-hadap dunia kehidupan peserta didik, sesuai dengan pendidikan penya-daran yang diajukan Freire, maka Suzanne Kindevatter (1979) dalamSudjana, D. (2004:77), mengemukakan konsep pemberdayaan atauEmpowering Process. Konsep ini bermakna bahwa "people gaining anunderstanding of and control over social, economic, and lor politicalforces in order to improve their standing in societv". Proses pemberiankekuatan atau pemberdayaan adalah setiap upaya pendidikan yangbertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan pesertadidik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik,sehingga pada gilirannya peserta didik memiliki kemampuan untukmemperbaiki dan meningkatkan status sosial, ekonomi dan politiknya

83 | PROSIDING




dalam masyarakat. Pemberdayaan adalah proses membantu individuatau masyarakat dalam menciptakan pemahaman baru sekaligus mem-beri kebebasan untuk membuat pilihan. Dengan kata lain pember-dayaan adalah proses meningkatkan kekuatan-kekuatan dari dalam diriindividu, seperti kompetensi dan kreativitasnya serta meningkatkankebebasan orang tersebut dalam bertindak.

Dalam pembelajaran, proses pemberdayaan tersebut mem-punyai delapan prinsip yaitu: (a) belajar dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil; (b) pemberian tanggung jawab yang lebih besarkepada peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (c)kepemimpinan kelompok diperankan oleh peserta didik; (d) pendidikbertindak selaku fasilitator, yaitu memberikan bantuan (dorongan, bim-bingan, dan lain sebagainya); (e) proses kegiatan pembelajaran ber-langsung secara demokratis; (f) adanya kesatuan pandangan dan lang-kah antara peserta didik dengan pendidik dalam mencapai tujuan; (g)menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang dapat menim-bulkan rasa percaya diri pada peserta didik; dan (h) bertujuan akhiruntuk meningkatkan status sosial, ekonorni dan/atau politik pesertadidik dalam masyarakat. Berkenaan dengan kedelapan prinsip tersebutdi atas. Kindervatter (1979) mengemukakan hasil studi kasus yangterdapat di Indonesia dan Thailand sebagai berikut.1. Kelompok kecil dapat dibentuk berdasarkan kesamaan umur

peserta didik atau usia campuran yang dilakukan sejak awalpembentukan kelompok.

2. Pemberian tanggung jawab kepada para peserta didik dapat terjadiapabila program pembelajaran itu dirasakan sebagai program yangdisusun oleh peserta didik.

3. Kepemimpinan kelompok yang dipegang oleh peserta didik mem-butuhkan kejelian pendidik dalam membantu penentuanorang-orang yang cocok untuk itu.

4. Pendidik diseleksi dan dilatih secara tepat.5. Proses yang demokratis saling berhubungan dengan proses

interaksi sejajar (horizontal) yang muncul dari berbagaipengalaman praktis.

6. Kesamaan pandangan dan langkah untuk mencapai tujuan dapatditumbuhkan dengan mengungkap masalah-masalah aktual dan ke-butuhan yang dirasakan oleh peserta didik.

PROSIDING| 84


7. Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran untukmenumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik adalah fleksi-bel, tidak kaku.

8. Peningkatan status sosial, ekonomi, dan/atau politik peserta didikmerupakan tujuan jangka panjang dalam proses pemberdayaan.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa dalam menerap-kan proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan membentuk kelom-pok kecil berdasarkan kesamaan umur peserta didik atau usia cam-puran yang dilakukan sejak awal pembentukan kelompok. Pember-dayaan (empowering) menekankan pada pentingnya kesamaan lang-kah dalam kelompok untuk mengembangkan kegiatan. Pemberiantanggung jawab kepada para peserta didik dapat terjadi apabilaprogram pembelajaran itu dirasakan sebagai program yang disusunoleh peserta didik. Oleh karena itu peserta didik hendaknya dilibatkansecara aktif sejak awal perencanaan program kegiatan belajar.

Kepemimpinan kelompok yang dipegang oleh peserta didikmembutuhkan kejelian pendidik dalam membantu penentuan orang-orang yang cocok untuk itu. Peserta didik yang aktif dapat dipromo-sikan untuk menjadi pimpinan kelompok. Pendidik diseleksi dan dila-tih secara tepat. Pendidik mempunyai sikap dan perilaku yang dapatditerima oleh peserta didik karena pendidik sangat mempengaruhisikap dan perilaku peserta didik. Proses yang demokratis salingberhubungan dengan proses interaksi sejajar (horizontal) yang munculdari berbagai pengalaman praktis. Pengembangan proses tersebutmemerlukan dukungan dari para perencana dan pengambil kebijakanpendidikan. Kesamaan pandangan dan langkah untuk mencapai tujuandapat ditumbuhkan dengan mengungkap masalah-masalah aktual dankebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik.

Dalam pemberdayaan, analisis masalah dipandang sangatpenting. Dalam analisis ini diperlukan pendidik yang terlatih dalammengungkap masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didikdalam kehidupannya. Metode-metode yang digunakan dalam pem-belajaran untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didikadalah fleksibel, tidak kaku. Metode dapat berubah sesuai denganmasalah dan kebutuhan yang dihadapi. Kemampuan untuk membang-kitkan rasa percaya diri merupakan keterampilan proses (processskills). Keterampilan ini mencakup upaya untuk memperoleh informa-si, menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan dalam

85 | PROSIDING




memecahkan masalah yang dihadapi. Peningkatan status sosial, ekono-mi, dan/atau politik peserta didik merupakan tujuan jangka panjangdalam proses pemberdayaan. Indikator peningkatan status itu perludirumuskan dengan mempartisipasikan peserta didik melalui diskusikelompok. Akhirnya Kindevatter, S. (1979) menyimpulkan bahwa“generally, Non Formal Education for empowering is an educationalapproach which enable learners to gain greater understanding, of andcontrol over social, economic, and/or political forces through: (1)exercising a high degree of control over allaspects ofthe learningprocess; (2) learning both "content and "process" skills responsive totheir needs and problems; and (3) working collaboratively to solvemutual problems”.

Kesimpulan di atas mengungkapkan bahwa pendidikan,khususnya pendidikan nonformal, sebagai proses pemberdayaan adalahsuatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkanpengertian dan pengendalian diri peserta didik terhadap kehidupansosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga peserta didik mampu untukmeningkatkan taraf hidupnya dalam masyarakat. Untuk itu proses yangperlu ditempuh peserta didik adalah: (1) melatih tingkat kepekaan yangtinggi terhadap berbagai aspek perkembangan sosial, ekonomi danpolitik selama proses pembelajaran; (2) mempelajari berbagai macamketerampilan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memecahkanmasalah yang dihadapi; dan (3) bekerjasama dalam memecahkanmasalah yang dihadapi bersama.

C. SIMPULANKajian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, pelatihan pen-

dampingan kewirausahaan berbasis masyarakat digunakan bagipengembangan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakankewirausahaan berbasis masyarakat. Pelatihan pendampingan kewira-usahaan berbasis masyarakat, merupakan panduan penyelenggaraanprogram kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnyadi pedesaan. Pelatihan ini disusun melalui tiga tahap yaitu perencana-an, pelaksanaan dan evaluasi.

Kedua, tujuan pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkankompetensi kewirausahaan meliputi aspek pengetahuan kewirausahaan,sikap kewirausahaan, dan keterampilan kewirausahaan, sehingga me-miliki kemampuan mengelola, menyusun konsep, memahami, menger-ti, berkomunikasi dan berelasi, merumuskan masalah dan mengambil

PROSIDING| 86


keputusan, serta keterampilan dalam mengatur dan menggunakan wak-tu selama menjalankan usahanya.

Ketiga, pemberdayaan adalah merupakan proses pendidikanyang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian,dan kepekaanpeserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik,sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki danmeningkatkan status sosial, ekonomi dan politiknya dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKANAlma,B. 2007. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta.Blank W.E. 1992. Competence Based Training Program. Jakarta: PT Pustaka

Binaman Pressindo.Drucker,P.F. 1994. Inovation dan Entrepreneurship, Practice and Principles.

Jakarta: Gelora Aksara Pratama Erlangga.Fukuyama, F. 1995. Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan

Kemakmuran.Yogyakarta:Qalam.Kamil, M. 2009. Pendidikan Nonformal. Bandung: Alfabeta.Kindervatter,S. 1979. Nonformal Education as An Empoworing Process.

Massachusetts:Center for International Education University ofMassachusetts.

Lincolin, A.S., Elan. dkk. 2011. Strategi Pembangunan Perdesaan BerbasisLokal. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Meredith, G., 2005. Kewirausahaan, Teori dan Praktik, Seri ManajemenStrategis No. 1. Jakarta. PT. Pustaka Bimanan Pressindo.

Putnam, R.D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and PublicLife. AmericanProspect, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom andT.K. Ahn. 2003.Foundation of Social Capital. Massachusetts.Edward Elgar Publishing Limited.

Sihotang, A. 2007. Manajeman Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. PradnyaParamita.

Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber DayaManusia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sudjana, D. 2004. Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan,Falsafah,Teori Pendukung, Azas. Bandung: Falah Production.

_________. 2007. Sistem dan Manajemen Pelatihan, Teori dan Aplikasi.Bandung:Falah Production.

Suharto, E. 2007. Modal Sosial dan Kebijakan Publik. pdf (secured).23/6/2007. 1:49PM.

Suherman, E. 2010. Desain Pembelajaran Kewirausahaan. Bandung:Alfabeta.

87 | PROSIDING




Sumpeno, W. 2009. Sekolah Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka PelajarSuryana. 2007. Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju

Sukses. Jakarta: Salemba Empat.Zimmener, W. T. and Norman M.S. 1996. Entrepreneurship and The New

Venture Formation. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

PROSIDING| 88


PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PEDESAANBERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Wirdatul ‘AiniDosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri PadangJl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

A. PENDAHULUANPembangunan ekonomi berbasis lokalitas sangat cocok diterap-

kan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusat-kan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadiperangsang terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekono-mian baru. Namun demikian, kenyataannya masih banyak permasa-lahan yang terjadi di daerah. Seragamnya pembangunan ekonomi dihampir banyak wilayah menjadikan pembangunan tidak tepat sasaran.Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan tidaksesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakter dari daerah tersebut.

Daerah dipahami sebagai struktur dan karakter kewilayahanyang terbagi dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, hinggadusun merupakan bentangan kategorisasi daerah yang sejatinya me-miliki keragaman potensi sumber daya. Keragaman ini semestinya di-kenali sebagai variabel pembeda pembangunan perekenomian masya-rakat. Kekhasan daerah mestinya pula melahirkan keunikan produksiekonomi masyarakat.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan mestinya meru-pakan sebuah pendekatan perekonomian yang menghubungkan distri-busi hasil produksi desa dengan sistem ekonomi pasar untuk memacukegiatan ekonomi yang berada di desa. Pengembangan tersebut dicapaidengan berfokus pada distribusi peluang produk pedesaan untukmemainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Pengembanganekonomi di kawasan pedesaan dapat meningkatkan jumlah lapangankerja dan peluang usaha, serta memunculkan strategi untuk menjagaagar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan tetapberada di desa.

Pengembangan ekonomi pedesaan dilakukan tanpa kemauanpolitik dan dukungan pemerintah, baik dalam menjamin kebijakanyang akomodatif maupun prioritas sumberdaya yang menyangkut

89 | PROSIDING




sektor infrastruktur dan dukungan sektor jasa. Selain pihak pemerintah,terdapat stakeholder lain yang sepatutnya menjadi bagian dari skemapengembangan ekonomi desa adalah pihak swasta.

B. PEMBAHASAN1. Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan

Sebagai sebuah proses multidimensi melalui integrasi peruba-han struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhanekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, pem-bangunan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat(Todaro, 2000). Secara filosofis, pembangunan diartikan sebagaiupaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaanyang dapat menyediakan beragam alternatif humanis untuk pencapaianaspirasi masyarakat (Rustiadi, 2006).

Terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi padasuatu kawasan yaitu, (1) membuka kesempatan kerja yang berkualitasbagi penduduk, (2) mencapai situasi perekonomian yang stabil, dan (3)membangun beragam basis ekonomi dan kesempatan kerja (Jamli,2003). Artinya, desa harus mengenal dengan baik potensi yang dimili-kinya, serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagaidasar dalam pembangunannya. Dengan demikian, perekonomian pede-saan selayaknya memperhatikan antara lain kondisi ekonomi masya-rakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya insani, serta infra-struktur yang tersedia untuk mencapai serangkaian tujuan yang dite-tapkan.

Berdasar pada pertimbangan aspek-aspek tersebut, selanjutnyadisusun perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dalam rangkameningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan tersebut menekan-kan pada pembangunan berbasis sumber daya lokal potensial untukmenciptakan peluang pekerjaan dan memacu kegiatan perekonomianbaru berbasis lokal (Blakely,1994). Pengembangan ekonomi di kawa-san pedesaan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang salingberkaitan, yaitu penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan terwujudnya mata rantaikehidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) (Dendi, 2004).

Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasanpedesaan, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan,diantaranya seperti yang direkomendasikan oleh Anton (2008) yaitupeningkatan kemampuan produsen di kawasan pedesaan, agar mampu

PROSIDING| 90


bersaing dengan produk yang berasal dari luar kawasan pedesaan yangdiharapkan mampu memperbaiki kualitas produksi dan memperbesarpeluang distribusi keluar hasil produksi.

Kedua, memperbaiki kerjasama antar stakeholder agar dapatsaling mendukung dan memperkuat proses produksi serta distribusi.Ketiga, mengalokasikan sumber daya kepada kelompok masyarakatyang berpotensi untuk berkembang, akan tetapi tidak lantas melupakankelompok lainnya yang masih berkembang, serta membuat suatu pusatperdagangan sebagai media interaksi antar kelompok usaha denganpasar.

Keberhasilan proses pengembangan ekonomi di kawasanpedesaan, hendaknya memperhatikan komponen-komponen pendu-kung. Komponen lingkungan (environment) ataupun komponen infra-struktur (instrument) desa memiliki peran dalam pencapaian tujuanpengembangan perekonomian yang diharapkan.

Investasi di bidang infrastruktur berperan besar dalammendukung pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan (Anton,2008). Perlu diperhatikan mengenai penentuan jenis infrastruktur yangakan disiapkan, karena harus berorientasi pada karakteristik dankebutuhan desa. Sedangkan kondisi lingkungan adalah perangkat yangmendukung mudahnya proses, seperti peraturan, prosedur, pajak, danpungutan biaya.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan berperanpenting dalam memperkuat posisi produsen (produksi barang/jasa).Fokus pengembangan ditujukan pada pembentukan basis kolektifmasyarakat, misal penguatan kapasitas organisasi. Peningkatan kete-rampilan dan kapasitas produsen, serta penyiapan sarana keterlibatanprodusen dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan.

Produsen merupakan kelompok yang paling lemah dan me-merlukan dukungan untuk menyuarakan kepentingan mereka maupununtuk meningkatkan keterampilan mereka. Mengorganisir para produ-sen ke dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagiandari upaya untuk perbaikan. Peningkatan ketrampilan dan kapasitasprodusen dalam berproduksi dan menjalankan bisnis serta mening-katkan akses pasar, jauh lebih penting dari itu semua (Boulle et al.,2004).

Kapasitas produsen harus dibangun melalui dua pendekatan.Pertama, kapasitas organisasi agar memiliki suara yang kuat dan jelasdalam kemitraan, dan kedua, pengembangan ketrampilan untuk

91 | PROSIDING




menjamin peningkatan produksi dalam klaster yang bersangkutan(Boulle et al., 2004).

Konsep pengembangan ekonomi lokal yang pro-masyarakatmiskin mementingkan beberapa prinsip pokok, yakni: (1) investasipada peningkatan sumber daya manusia dan kapital sosial pendudukmiskin; (2) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianyasecara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (aksespangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (3) kebi-jakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehinggamembuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh peker-jaan dan atau nilai tambah dari usaha sendiri; (4) peningkatan aksesmasyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan, saranaproduksi, informasi pasar dan lain-lain); dan (5) pembangunan yangramah lingkungan (Dendi, dkk.2004).

Dalam kaitannya dengan prinsip pengembangan ekonomi lokalyang pro-poor, dalam penentuan komoditas unggulan daerah, disam-ping kriteria-kriteria kelayakan teknis, permintaan pasar, serta efekmultiplier suatu komoditi/produk sektoral terhadap sektor usaha lain-nya, faktor potensi nilai tambah langsung bagi keluarga miskin jugasebagai kriteria penting (Dendi, 2004: 17).

2. Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberda-

yakan diri dengan memiliki kemampuan/keterampilan sesuai denganminat dan bakat yang dimiliki oleh perempuan. Masalah perempuansering dikaitkan dengan gender. Secara umum gender digunakan untukmengidentifikasi perbedaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dari segi sosial-budaya.

Kesetaraan gender adalah suatu proses untuk menjadi adilterhadap laki-laki dan perempuan yang memerlukan berbagai teknikanalisa kesetaraan gender. Analisa kesetaraan gender adalah prosesyang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan mema-hami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dankontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalamproses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubu-ngan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pe-laksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial,ras dan suku bangsa.

PROSIDING| 92


Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budayayang berkembang di dalam masyarakat. Dalam budaya negara kita be-ban gender seorang laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan be-ban gender seorang perempuan. Oleh karena itu masih banyak masya-rakat di negara kita yang tidak mementingkan pendidikan untukperempuan, disebabkan mereka masih menyakini bahwa perempuantugasnya hanya mengurus rumah, anak, dan suami mereka, tanpa mem-beri kesempatan kepada perempuan bekerja di luar rumah seperti hal-nya laki-laki.

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perenca-naan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebija-kan dan program pembangunan nasional yang berperspektif genderdalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehi-dupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menentukan kekuasaan dan status pun laki-laki memili-ki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal itudisebabkan bahwa perempuan memiliki perilaku yang lemah lembut,sedangkan laki-laki berperilaku lebih tegar dan jantan. Dalam sebuahorganisasi, kedudukan perempuan dianggap tidak lebih unggul,menurut Moss (dalam Umar, 1999:57) menyatakan bahwa ketimpa-ngan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karenaperempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena seca-ra alami laki-laki lebih unggul, tetapi juga karena perempuan ditemu-kan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posi-si perempuan lebih menghawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalampola relasi gender masih sering terjadi ketimpangan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki statusdan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya Ulfah(2010:17) juga mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuandipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuanmampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana,mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terha-dap diri dan lingkungannya.

Kesadaran kritis tersebut hanya dapat dicapai apabila perem-puan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri serta menggunakanapa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yangsedang terjadi dalam kehidupan.

Pemberdayaan perempuan sering digunakan dalam kontekskemampuan meningkatkan ekonomi individu, yang merupakan pra

93 | PROSIDING




syarat pemberdayaan. Penyelenggaraan program pemberdayaan perem-puan meliputi kegiatan yang mencakup bimbingan sosial, bimbinganketerampilan, fasilitas atau bantuan sosial, termasuk di dalamnyapengembangan usaha ekonomi produktif, yang ditujukan untuk pening-katan kemampuan dan keutuhan perempuan serta peningkatan penda-patan ekonominya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sum-ber daya perempuan dapat digolongkan menjadi faktor internal daneksternal. Faktor internal, yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif),keterampilan/skill (psikomotorik) dan mental (afektif) merupakankomponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkanfaktor eksternal, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam member-dayakan faktor-faktor internal.

Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan untuk menge-nyam pendidikan, mengasah keterampilan yang dapat mendukungnyauntuk memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan perempuan da-pat dilakukan dengan pendidikan formal, informal dan nonformal.Menurut Kindervatter (dalam Ulfah, 2010: 20-21), dijelaskan empatpendekatan dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan luarsekolah, yaitu sebagai berikut community organization, yaitu karak-teristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakatdalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomimereka; self management and collaboration, yaitu pendekatan dengansistem penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam kegiatan;participatory approaches, yaitu pendekatan yang menekankan kepadaketerlibatan setiap warga belajar dalam keseluruhan kegiatan, perlunyamelibatkan para pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat; daneducation for justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada ter-ciptannya situasi yang memungkinkan warga belajar tumbuh dan ber-kembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan.

Pendidikan nonformal untuk pemberdayaan perempuan dapatdilakukan melalui kegiatan kewirausahaan. Keikutsertaan perempuandalam program yang diselenggarakan diharapkan para perempuandapat memiliki pemahaman dan keterampilan berwirausaha demi pe-ningkatan pendapatan ekonominya.

3. Pandangan Teori Pendidikan Luar SekolahKetidakberdayaan masyarakat disebabkan keterbatasan pendi-

dikan dalam menjangkau sistem pendidikan persekolahan dan kurang

PROSIDING| 94


berkembangnya kegiatan pendidikan luar sekolah yang terdapat dimasyarakat. Oleh karena itu sangat didambakan akan kehadiranprogram-program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budayadan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan masyarakat.

Secara definitif pendidikan adalah usaha sengaja untukmengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian manusia.Artinya, pendidikan terdiri dari; (1) pengelola pembelajaran, (2) wargabelajar dan (3) tujuan pembelajaran, yaitu untuk menghasilkan peru-bahan dalam pengetahuan, pemahaman, wawasan, ketrampilan, nilai,sikap, dan perilaku subyek didik itu sendiri (Rogers, 1993:20-21). Le-bih lanjut Rogers (1993:25) menyatakan bahwa “Non-formal educationhas been defined as all education provided outside of the formalsystem, whatever its purposes, target groups and providers”. Dengandemikian, pendidikan luar sekolah mencakup seluruh aktivitas pendidi-kan atau pembelajaran yang terorganisir di luar sistem persekolahan.

Pendidikan mengandung makna suatu proses yang menem-patkan belajar sebagai inti dari aktivitasnya. Belajar berlangsung dalamdiri masing-masing individu dan berlangsung sepanjang hidupnyasebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. Pengalaman individuberinteraksi dengan lingkungan, selanjutnya menciptakan pengalamanbelajar. Melalui pendidikan, belajar diselenggarakan secara terencana(organized learning program) demi memenuhi kebutuhan belajar yangdiinginkan setiap warga belajar.

Karakteristik program pembelajaran dalam pendidikan luarsekolah didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Pen-didikan luar sekolah diselenggarakan dengan sengaja untuk tujuan pen-didikan (organized learning program). Sedangkan pendidikan informalrelatif tidak teroganisasi dan tersistematis (Coombs, 1973:11). Pen-didikan informal bukanlah suatu program yang dirancang untuk men-capai suatu tujuan pendidikan (unorganized learning program).Namun, lebih tepat diartikan sebagai peristiwa belajar yang terjadipada diri seseorang, yang karena interaksi dengan lingkungannyamembuat orang bersangkutan menjadi berubah pengetahuan, keteram-pilan, nilai, sikap dan perilakunya .

Pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah terkate-gori sebagai organized learning program. Namun di antara keduanyapun memliki perbedaan dalam pengorganisasiannya. Dalam pendidi-kan persekolahan, programnya terorganisasi dengan sangat ketat.Sementara pada pendidikan luar sekolah, programnya terorganisasi

95 | PROSIDING




dengan relatif longgar. Menurut Coombs (1973:11) keterorganisasianprogram pendidikan luar sekolah adalah berada di tengah-tengah antarapendidikan informal dan pendidikan persekolahan. Sebab, pendidikaninformal cenderung tidak terorganisasi secara sistematis. Sementarapendidikan persekolahan terorganisasi dengan sistem pendidikan yangterstruktur mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.Dengan demikian, pendidikan luar sekolah berbeda dengan pendidikaninformal yang cenderung tidak terorganisasi dan tidak sistematis.Namun berbeda pula dengan pendidikan persekolahan yang terorga-nisasi secara ketat. Dalam penyelenggaraannya, program pendidikanluar sekolah dilakukan oleh berbagai penyelenggara, berbagai tujuandan beraneka ragam karakteristik peserta program (Apps1979:89-101).

Karakteristik program pemberdayaan masyarakat perempuanmerupakan bentuk pendidikan dalam konteks pengembangan masya-rakat. Boyle (1981) membagi tiga tipe program pendidikan luar seko-lah yang terdiri dari developmental, institutional dan informational.Developmental, merupakan tipe program pendidikan luar sekolah yangmemusatkan perhatian pada membantu atau memfasilitasi individu,masyarakat, kelompok dan komunitas dalam menentukan danmengatasi masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup(Moedzakir, 2010:221). Sejalan dengan itu, pemberdayaan perempuandapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk program pendidikan luarsekolah dengan tipe developmental.

C. SIMPULANPerempuan umumnya telah terjebak dalam konstruksi sosial

yang dibangun dengan anggapan bahwa perempuan adalah makhlukyang lemah lembut, sehingga perempuan hanya cocok bekerja sebagaiibu rumah tangga atau pekerja domestik seperti misalnya mencucipakaian, memasak, mendidik anak dan melayani suami. Tugas iniumumnya dibebankan sepenuhnya kepada perempuan atau istri,sementara laki-laki dipandang sebagai makhluk yang kuat sehinggalaki-laki cocok bekerja di bidang produksi dan laki-lakilah yangmemiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, sehinggaketergantungan istri terhadap suami cukup tinggi.

Ketergantungan istri terhadap suami yang cukup tinggibiasanya disebabkan ketidakmampuan perempuan untuk mencarinafkah seperti laki-laki pada umumnya. Masalah perempuan adalah

PROSIDING| 96


akibat dari konstruksi sosial (social contruct) yang sering menjadipenyebab munculnya diskriminasi gender (Puspitawati, 2009:6).

Keluarga yang berhasil adalah ketika seorang ibu memperolehtingkat pendidikan yang baik. memiliki akses publik yang luas, danmempunyai posisi tawar yang kuat. Dengan keluasan pandanganitulah, seorang ibu akan mampu mendidik anak-anak mereka dengancerdas dan bijaksana (Puspitawati, 2009:4).

Secara psikologis, perempuan membutuhkan aktualisasi diridemi pengembangan dirinya dan sesuatu yang pada akhirnya jugaberdampak positif terhadap pengembangan masyarakat dan lingkunganpada umumnya. Pemerintah sebagai alat penggerak jalannya pem-bangunan dan berkembangnya sebuah daerah tergantung dari sejauhmana kecerdasan dan kreativitas pemerintah dalam memajukan daerah-nya. Peranan perempuan disuatu daerah sangat penting, sehingga pe-merintah daerah sebaiknya mempunyai kebijakan-kebijakan terhadapperempuan seperti memfasilitasi berbagai kepentingan perempuandalam berkarya.

Upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunanadalah melalui pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi pro-duktif perempuan. Harapannya adalah peningkatan pendapatan gunakesejahteraan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan posisikaum perempuan menuju kesetaraan gender.

DAFTAR RUJUKANAPPEAL. 1996. Pendidikan Berkelanjutan: Arah dan Kebijakan Baru.

Bangkok: Ditjen Diklusepora dan UNESCOApps, JW. 1979. Problems in Continuing Education. New York: McGraw-

Hill Book Company. Boyle, P.G. 1981. Planning Better Programs.New York: McGraw-Hill Book Company.

Rogers, Alan. 1993. Adult Learning for Development. Cassel EducationalLimited. Villiers House 41/47 Strand London.

Ulfah. 2011. Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Merajut (Studi KasusPelatihan Keterampilan di PKBM Bina Mandiri di CipageranCimahi Jawa Barat). Tesis: Tidak diterbitkan. Bandung: UniversitasPendidikan Indonesia.

Moedzakir, M.D. 2010. Metode Pembelajaran untuk Program-ProgramPendidikan Luar Sekolah. Malang: UM Press.

97 | PROSIDING




PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYAPENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK

PROGRAM PENDAMPINGAN DESA

MuhaiminMahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah

Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang

A. PENDAHULUANPendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam mening-

katkan kualitas manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan na-sional harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutupendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Pendidi-kan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutuhanhidup, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan. Jalur pendidi-kan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu melalui pendidikan formal,non formal dan informal.

Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkankinerja para pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka.Pelatihan berlangsung dalam jangka waktu pendek antara dua sampaitiga hari hingga dua sampai tiga bulan. Pelatihan dilakukan secarasistematis, menurut prosedur yang terbukti berhasil dengan metodeyang sudah baku dan sesuai serta dijalankan secara sungguh-sungguhdan teratur. pelatihan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani.

Pelatihan bertujuan untuk membantu pekerja dalam: (a) mem-pelajari dan mendapatkan kecakapan-kecakapan baru, (b) memperta-hankan dan meningkatkan kecakapan-kecakapan yang sudah dikuasai,(b) mendorong pekerja agar mau belajar dan berkembang, (d) mem-praktekkan di tempat kerja hal-hal yang sudah dipelajari dan diperolehdalam pelatihan, (e) mengembangkan pribadi pekerja, (f) mengem-bangkan efektifitas lembaga, (g) memberi motivasi kepada pekerjauntuk terus belajar dan berkembang.

Keberhasilan program pendampingan desa merupakan tujuanNegara dalam pengembanganya dan pula impian setiap masyarakatdesa. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pendampingandesa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bi-

PROSIDING| 98


dangnya. Namun namun tidak semua pendamping desa memiliki latarbelakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhandalam rangka pendampingan desa, hal ini menimbulkan permasalahanyang sangat harus segera terselesaikan. Menurut pandangan sayaprogram layanan pelatihan calon pendamping desa merupakan alterna-tif pemecahan permasalahan minimnya kompetensi pendamping desa.Dalam kegiatan pelatihan memiliki banyak keuntungan diantaranyaadalah waktu pelatihan yang relatif singkat bila dibandingkan denganpendidikan formal, materi yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutu-han atau tuntutan standar kompetensi pendamping desa.

B. PEMBAHASAN1. Keterkaitan Antar Jalur Pendidikan

Tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam PembukaanUUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah da-rah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejah-teraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar-kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataanini amat terkait dengan pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi selu-ruh warga Negara diamanatkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal28 b ayat (1) menyatakan setiap orang berhak mengembangkan dirimelalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidi-kan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejah-teraan umat manusia, dan Pasal 1 ayat (1) menyatakan setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam mening-katkan kualitas manusia. Oleh karena itu pembangunan pendidikannasional harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutupendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Pendi-dikan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutu-han hidup, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekno-logi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan. Untukmewujudkan hal ini butuh proses yang panjang dan penjadian yangtiada akhir (the endless journey). Hal inilah yang mendasari bangsaIndonesia menerapkan belajar sepanjang hayat yang digagas olehEdgar Faure. Bentuk penerapanya adalah dengan membuka kesempa-tan kepada semua warga negaranya untuk belajar dan berkembangmelalui pendidikan.

99 | PROSIDING




Belajar sepanjang hayat membuat masyarakat memiliki pan-dangan yang luas mengenai belajar, bahwa belajar tidaklah hanya adadi bangku sekolah, namun secara garis besar pendidikan dapat di-peroleh melalui ketiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Hal demikian juga telah disadari dalam mem-bangun sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pendidikan diselenggarakan atas jalur pendidikan formal,nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan itu diselenggarakanuntuk melayani semua warga negara berdasarkan pada prinsip pendidi-kan sepanjang hayat menuju terbentuknya manusia Indonesia yang ber-kualitas.

Pendidikan Nasional Indonesia berfungsi mengembangkan ke-mampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermar-tabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ber-iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangdemokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-undang SistemPendidikan Nasional).

Bahkan jauh sebelum itu, Ki Hajar Dewantara (1956) telah me-mikirkan bahwa ada tiga tempat berlangsungnya pendidikan yang dise-but sebagai Tri Pusat Pendidikan, yaitu alam keluarga, alam sekolah,dan alam kepemudaan. Pusat pendidikan di alam kepemudaan itulahhakekat dari pengakuan adanya peristiwa pendidikan secara informaldan nonformal di masyarakat.

Pada prinsipnya pilar pendidikan alam kepemudaan (menurutKi Hajar Dewantara), jalur pendidikan luar sekolah (menurut UU No. 2Tahun 1989), dan jalur pendidikan nonformal (menurut UU Nomor 20Tahun 2003) menunjuk pada substansi yang sama yaitu kebutuhanbangsa Indonesia akan layanan pendidikan sistematis di luar sistempersekolahan. Setelah sekian lama dibangun dan dimodifikasi sesuaidengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan lokal, regional,nasional, dan internasional; maka sistem pendidikan nasional dari sisikelembagaan dapat digambarkan sebagai bagan berikut.

PROSIDING| 100


Peta Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia Tahun 2012 (Dimodifikasi dariSupriadi, 1997 dan Mestoko, 1986)

2. Pelatihan sebagai Layanan Pendidikan Luar Sekolah untukMasyarakat

Tanpa kita sadari dalam perjalanan hidup kita, tanpa terasapastinya kita mengalami proses pendidikan. Sebagian besar dari kitamengenyam pendidikanya di jalur pendidikan formal, banyak pula

101 | PROSIDING




yang mendapatkan pendidikan dari jalur non formal, dan ada juga yangmendapatkan pendidikanya melalui jalur pendidikan non formal, ra-gam layanan pendidikan yang ditawarkan pendidikan non formalsangatlah beraneka ragam, beberapa diantaranya adalah program laya-nan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan (paketA,B maupun C), penyuluhan, magang, pelatihan dan masih banyakprogram lainya. Dalam program pelatihan sangatlah fleksibel, yangsaya maksudkan fleksibel disini bisa dalam bentuk sasaran, usia, peser-ta, rentang waktu pelatihan itu diselenggarakan.

Pendidikan merupakan usaha unuk mewujudkan suasana bela-jar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ”pendidi-kan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana bela-jar dan proses pembelajaran agar peserta didk secara aktif mengem-bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kepribadian, akhlak mulia, serta kete-rampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pelatihan (training) menurut Kamil, (2007:3) merupakan”pemberian pelajaran dan praktik, menjadikan berkembang ke arahyang dikehendaki, baik dalam persiapan dan praktik” sedangkan menu-rut Irianto (2001:5) merupakan “suatu proses membantu orang laindalam memperoleh keterampilan (skill) dan pengetahuan”. Definisi inidikaitkan dengan input (peserta belajar), yaitu orang dewasa. Apabiladikaitkan dengan tujuan akhir pelatihan untuk memperoleh pengeta-huan dan keterampilan, maka hal sejalan dengan pendapat dari Flippo(dalam Moekijat.1985:7) yang menyatakan bahwa “pelatihan adalahberhubungan dengan menambah pengetahuan dan kecakapan untukmelakukan suatu pekerjaan tertentu”.

Para ahli diatas berpendapat bahwa pelatihan atau trainingadalah suatu kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kualitassumber daya manusia. Sementara itu, Nadler (dalam Atmosoeprapto,2000:41) menjelaskan konsep tentang pelatihan sebagai berikut: “(a)Pelatihan merupakan suatu kegiatan belajar yang jangkauannya lebihspesifik, (b) memberikan penekanan pada keterampilan (skill), (c)berorientasi pada suatu topik tertentu, (d) para pengajar ataupembimbing belajarnya menggunakan metode kelas dan berperanpasif, (e) pembimbing belajarnya biasa disebut pelatih atau trainer serta(f) prespektif waktunya sekarang dan jangka pendek. Sejalan denganpendapat Nadler (dalam Atmosoeprapto, 2004:41), Hardjana (2001:15)menjelaskan sebagai berikut.

PROSIDING| 102


Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkankinerja para pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka.Pelatihan berlangsung dalam jangka waktu pendek antara dua sampaitiga hari hingga dua sampai tiga bulan. Pelatihan dilakukan secarasistematis, menurut prosedur yang terbukti berhasil dengan metodeyang sudah baku dan sesuai serta dijalankan secara sungguh-sungguhdan teratur . pelatihan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani.Pelatihan bertujuan untuk membantu pekerja dalam ; (a) mempelajaridan mendapatkan kecakapan-kecakapan baru, (b) mempertahankan danmeningkatkan kecakapan-kecakapan yang sudah dikuasai, (b) mendo-rong pekerja agar mau belajar dan berkembang, (d) mempraktekkan ditempat kerja hal-hal yang sudah dipelajari dan diperoleh dalam pela-tihan, (e) mengembangkan pribadi pekerja, (f) mengembangkan efek-tifitas lembaga, (g) memberi motivasi kepada pekerja untuk terus bela-jar dan berkembang.

Berbagai pendapat tersebut dapat dipadukan, jika bertolak dariaspek peserta belajarnya yang merupakan orang dewasa. Maka, pela-tihan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membantu orangdewasa dalam memperoleh atau menambah pengetahuan, keteram-pilan, dan kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu. UNESCO(dalam Lunardi, 1989:1) menyatakan bahwa “latihan (latihan kerja)merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan orang dewasa, di-samping bentuk lain yaitu pendidikan yang melanjutkan maupun yangmenggantikan pendidikan di sekolah-sekolah formal sebagaimana ter-tulis dalam pengertian pendidikan orang dewasa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 13 disebutkan bahwa “jalur pendidikan ter-diri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat salingmelengkapi dan memperkaya”.Moedzakir (2010:2) menyatakan bahwapendidikan luar sekolah adalah” segala bentuk pendidikan yang ber-langsung di luar sistem persekolahan”. Dengan demikian salah satu ja-lur pendidikan yang dapat memperkaya ilmu adalah pendidikan luarsekolah.

Pelatihan merupakan satuan pendidikan luar sekolah. Pendapattersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional Pasal 26 yang berbunyi “pendidikannonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keteram-pilan, dan pelatihan kerja yang ditujukan untuk mengembangkan ke-mampuan peserta didik. Salah satu satuan pendidikanya adalah berupa

103 | PROSIDING




lembaga pelatihan. Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yangmemerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dansikap untuk mengembangkan diri dan mengembangkan profesi”. Dariulasan tersebut maka dapat diartikan bahwa pelatihan merupakan salahsatu program pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkat-kan kemampuan peserta pelatihan.

3. Peran Pelatihan Dalam Penyiapan Tenaga Pendamping DesaYang Kompeten

Sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka dalamrangka implementasinya terbitlah PP Nomor 60/2014, disana munculsebuah posisi sebuah tenaga kerja yang disebut Pendamping Desa.Posisi ini nantinya akan berada pada tingkat desa, tingkat kecamatan,tingkat kabupaten dan pada tingkat provinsi. Sebelumnya mungkin kitapernah dengar istilah Fasilitator yang dipakai pada zaman programPNPM-MPd (2007-2014). Untuk semakin memantapkan pemahamantentang Pendamping Desa, Kementeria Desa menerbitkan PeraturanMenteri (Permen) No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.Disana dipaparkan jelas bahwa Pendamping Desa bukan pengelolaproyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskanpada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajarsosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengantugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desayang berdasarkan UU Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawabpemerintah desa. Pendampingan desa ialah bertujuan untuk mening-katkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa danpembangunan Desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasimasyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; Mening-katkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan mengop-timalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ruang Lingkup pendampingan desa meliputi Pendampinganmasyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberda-yakan dan memperkuat Desa. Pendampingan masyarakat Desa sesuaidengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah,nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan Pemerin-tah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten ataukota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyara-kat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan,termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia.

PROSIDING| 104


C. SIMPULANKeberhasilan program pendampingan desa merupakan tujuan

negara dalam pengembanganya dan pula impian setiap masyarakatdesa. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pendampingandesa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Namun namun tidak semua pendamping desa memilikilatar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutu-han dalam rangka pendampingan desa, hal ini menimbulkan permasa-lahan yang sangat harus segera terselesaikan. Menurut pandangan sayaprogram layanan pelatihan calon pendamping desa merupakan alterna-tif pemecahan permasalahan minimnya kompetensi pendamping desa.Dalam kegiatan pelatihan memiliki banyak keuntungan, diantaranyaadalah waktu pelatihan yang relatif singkat bila dibandingkan denganpendidikan formal, materi yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutu-han atau tuntutan standar kompetensi pendamping desa.

DAFTAR RUJUKANAtmosoeprapto, K. 2004. Menuju SDM Berdaya dengan Kepemimpinan

Efektif dan Manajemen Efisien. Jakarta: GRAMEDIA.Hardjana, Agus M. 2001. Training SDM yang Efektif. Yogyakarta: Kanisius

(Anggota IKAPI)Irianto, Jusuf. 2001. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen pelatihan dari Analisis

Kebutuhan sampai Evaluasi Program Pelatihan. Surabaya: PenerbitInsan Cendekia (Anggota IKAPI)

Kamil, Mustofa. 2007. Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep DanAplikasi). Bandung: Alfabeta.

Lunandi, GA. 1989. Pendidikan Orang Dewasa (sebuah uraian praktis untukpembimbing, penatar, pelatih dan penyuluh lapangan). Jakarta:GRAMEDIA

Mestoko, dkk. 1986. Pendidikan Nasional dari Jaman ke Jaman. Jakarta: BalaiPurtaka.

Moedzakir, M Djauzi-a. 2010. Desain Dan Model Penelitian Kualitatif;Biografi, Fenomenologi, Teori Grounded, Etnografi, Dan StudiKasus. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas NegeriMalang.

Moedzakir, M Djauzi-b. 2010. Metode Pembelajaran Untuk Program-ProgramPendidikan Luar Sekolah. Malang: UM PRESS

Moekijat, 1985. Latihan dan Pengembangan Pegawai. Bandung: Alumni

105 | PROSIDING




PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNANMASYARAKAT PEDESAAN

IswandiDosen STKIP YPM Bangko

AbstrakNon-formal education is education that is designed tomembelajarkan citizens to learn in order to have the kind ofskills or knowledge and experience are implemented outsidethe formal education (schooling). The problems encounteredin the development of society and its relationship to educationcontained in the countryside is the development of societytends to be static. A large part of the community members arefarmers who are still bound by the traditions and customs thattend to be less supportive of development. Many people whosuffer from poverty and backwardness in education. One ofthe targets to be achieved by non-formal education incommunity development is the growth of the public eager tolearn which leads to a changed society from a dream state orquasi into a society that has planing.

A. PENDAHULUANNegara Indonesia terbagi atas berbagai pulau dan wilayah,

terdapat ratusan pulau mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai darikabupaten, kecamatan, juga kelurahan ataupun desa. Suryana (2009)mengungkapkan, desa merupakan salah satu bagian terkecil darirangkaian struktural sebuah negara. Desa dari dulu kala (mungkinhingga saat ini) selalu identik dengan ketertinggalan, kotor, udik danhal-hal lain yang sejenisnya. Dan desapun senantiasa selalu tertinggaldari pembangunan-pembangunan nasional di Indonesia. Baik pemba-ngunan sumber daya manusia sebagai aset yang terbesar.

Permasalahan dalam pembangunan pedesaan selain darimasalah infrastruktur, yang tidak kalah penting adalah permasalahsumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan asetyang sangat berharga dan sangat vital bagi setiap bangsa. Seperti kita

PROSIDING| 106


ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnyatingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah.

Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal,misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkanpendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemis-kinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan olehangka putus sekolah, hal yang sama juga disebabkan oleh faktor eko-nomi.

Salah satu syarat untuk menjadikan SDM berkualitas adalahmendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keteram-pilan dan keahlian. Ketika menyadari bahwa masih rendahnya SDM,tentu satu sikap yang harus dimiliki adalah keyakinan dan optimisuntuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidakmungkin terabaikan adalah melalui pendidikan nonformal atau lebihdikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melaluisemangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikannonformal tersebut, karena UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwanonformal (PLS) akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangkamewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikutbertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upayauntuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

B. PEMBAHASAN1. Pengertian Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal kata lain dari pendidikan luar sekolahsebenarnya bukanlah barang baru dalam khasanah budaya danperadaban manusia. Pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatudi dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan me-masyarakatnya sistem persekolahan. Pendidikan nonformal mempu-nyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudahada di pendidikan persekolahan. Pendidikan nonformal timbul darikonsep pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikantidak hanya pada pendidikan persekolahan/pendidikan formal saja.Pendidikan nonformal pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pem-berian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu.

Agar Masyarakat memiliki kemampuan mengembangkanpotensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka peran pendi-

107 | PROSIDING




dikan nonformal sangat strategis. Pendidikan Luar sekolah, atau pen-didikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dansistematis di luar sistem persekolahan yang mapam, dilakukan secaramandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas,yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalammencapai tujuan belajarnya (Coombs, dalam Sudjana, 2000: 23).

Suzanna Kindervatter mengemukakan definisi pendidikan luarsekolah sebagai suatu metoda penerapan kebutuhan, minat orangdewasa dan pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantudan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menye-suaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan pro-duktivitas dan meningkatkan standar hidup (dalam Sudjana, 2000). Diamenyatakan bahwa pendidikan luar sekolah sebagai "empoweringprocess”. Empowering process adalah pendekatan yang bertujuanuntuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang ataukelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomidan politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masya-rakat.

Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memenuhikebutuhan pendidikan (belajar) warga masyarakat dimana kebutuhanpendidikan sangat beragam, dengan memberikan pengetahuan,keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka meningkat-kan kualitas kepribadian, meningkatkan kesejahteraan hidup, memba-ngun kehidupan sosial yang dinamis, dan terwujudnya kehidupan ber-politik yang partisipatoris.

Pendidikan nonformal sebagai lembaga pendidikan masya-rakat, dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis program yaitu develop-mental, institutional, dan informational (Boyle, dalam Mundzir, 2010).Masing-masing akan dijelaskan berikut.a. Program Pengembangan (developmental program) adalah upaya

PNF yang dimaksudkan untuk membantu suatu masyarakat ataukelompok sosial dalam mengenali dan memecahkan masalah yangmereka hadapi. Program developmental adalah program-programpengembangan atau pemberdayaan, program yang ditujukankepada masyarakat atau komunitas untuk memberdayakan potensimereka dalam mengatasi masalah kehidupan bersama yang sedangmereka hadapi.

b. Program Institutional adalah program-program yang diseleng-garakan secara melembaga (teratur, sistematis, dan agak ketat)

PROSIDING| 108


yang ditujukan kepada peserta didik secara individual untuk me-nguasai suatu keterampilan, kemampuan atau kompetensi tertentu.Program institutional bertujuan mengembangkan atau mening-katkan kinerja, kemampuan, atau kompetensi peserta didik. Fokus-nya adalah membawa peserta didik ke penguasaan konten suatupengetahuan, keterampilan atau sikap tertentu dari suatu atau be-berapa disiplin ilmu demi perkembangan kemampuannya men-datang.

c. Program informational adalah program-program yang bertujuanmenyampaikan atau menyebarkan informasi baru guna mengem-bangkan wawasan, pengetahuan, atau kesadaran peserta didik.Program informational merupakan program penyampaian dan per-tukaran informasi antara pendidik dan peserta didik. Tujuannyaadalah tersampaikannya suatu informasi tertentu terutama infor-masi baru yang sangat esensial atau dibutuhkan oleh peserta didik.

2. Pembangunan Masyarakat PedesaanPengembangan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-

prinsip: keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri,dan kaderisasi. Keseluruhan prinsip menjelaskan bahwa strategi pe-ngembangan masyarakat sebagai upaya terencana dari masyarakatyang kemudian dibantu oleh pemerintah sehingga dalam program ataukegiatan pengembangan itu terdapat keterpaduan antara kegiatanmasyarakat dan program instansi pemerintah. Kegiatan pengembanganmasyarakat juga tidak diharapkan untuk sekali dan tuntas, melainkanmerupakan upaya yang berkelanjutan sehingga suatu kegiatan akanmenumbuhkan kegiatan-kegiatan yang berikutnya, yang berfungsi se-bagai pendorong agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuanyang mereka miliki. Lebih lanjut, untuk memperluas kegiatan pengem-bangan masyarakat yang sesuai dengan meningkatnya kepentingan dankebutuhan masyarakat maka kader pembangunan yang berasal darimasyarakat itu sendiri perlu disiapkan dan ditingakatkan kuantitas sertakualitasnya.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan masya-rakat pedesaan merupakan bagian terbesar dari permasalahan pendu-duk dunia. Laporan PBB (1953) tentang situasi dunia, hasil surveymengenai program-program pengembangan masyarakat serta ekonomidunia, mengemukakan bahwa penghuni dunia terdiri atas tiga sampailima juta komunitas pedesaan, yaitu kelompok-kelompok yang memili-

109 | PROSIDING




ki perasaan keakraban dan kebersamaan. Bentuk komunitas tersebutbervariasi yang mencakup kelompok masyarakat yang masih hidupberpindah-pindah, kelompok yang kehidupannya seperti suku-sukuterasing, dan masyarakat petani di pedesaan. Delapan puluh persen darijumlah seluruh komunitas tersebut tersebar di negara-negara yangsedang berkembang.

Sejak tahun enam puluhan, negara-negara berkembangmemandang masyarakat pedesaan sebagai masalah yang amat pentingdalam pembangunan nasional di negara masing-masing. Di antarafaktor penyebabnya adalah tantangan dari luaryang berupa: (a) peruba-han ekonomi, sosial dan teknologi dunia yang kurang memberi man-faat dagi masyarakat pedesaan, bahkan sring menimbulkan kegon-cangan ekonomi dan melemahkan integritas sosial dan budaya masya-rakat pedesaan; (b) rangsangan melalui media massa yang menim-bulkan keinginan terhadap barang-barang konsumsi dan kebutuhan so-sial lainnya yang tidak diimbangi oleh kemampuan masyarakat untukmemiliki, memelihara, dan memanfaatkannya.

Selain tantangan dari luar terdapat juga tantangan dari dalamyang berupa: (a) tekanan pertambahan penduduk yang tidak seimbangdengan luas lahan yang tersedia; (b) keinginan memproduksi bahan-bahan yang dapat dijual, disamping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi keterampilan memproduksi dan memasarkannya masih ren-dah; dan (c) dorongan urbanisasi untuk memperoleh pekerjaan, pen-didikan, atau kebutuhan lainya di kota.Tantangan-tantangan tersebutsering menggoyahkan ikatan kekeluargaan dan kehidupan tradisionalmasyarakat pedesaan, menimbulkan sikap masa bodoh atau sikap me-nolak tanpa dasar, bahkan dapat membangkitkan harapan dan tuntutanluar biasa yang tidak didasarkan atas kemampuan masyarakat itu sen-diri.

Kegiatan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan,termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan, sangat diperlukanoleh dan untuk masyarakat pedesaan. Kebutuhan untuk membangun inididasarkan antara lain atas adanya jurang perbedaan antara perkem-bangan daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Di daerah pedesaan,perkembangan masyarakat cenderung masih statis. Sebagaian besaranggota masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yang masihterikat oleh tradisi dan adat yang cenderung kurang mendukung pem-bangunan. Banyak warga masyarakat yang menderita kemiskinan sertaketerbelakangan di bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan

PROSIDING| 110


banyaknya penduduk yang tidak berkesempatan memasuki duniapendidikan sekolah, atau kebanyakan masih dalam tingkat sekolahdasar. Di daerah pedesaan juga masih banyak penduduk yang butaaksara.

Sekitar 70-80 persen penduduk dunia, bermukim di pedesaan.Tenaga terdidik masih sangat rendah, dikarenakan sebagian besarpenduduk berpendidikan rendah, dan masih banyak yang buta huruf.Botkin dalam Sudjana (1991:199) mengemukakan bahwa buta hurufmerupakan Dunia Kelima, dan merupakan peringkat dunia kelimasetelah peringkat Dunia Keempat yaitu negara-negara miskin.

Sistem dan program pendidikan sekolah belum menunjangtuntutan pembangunan masyarakat pedesaan. Faktor-faktor penye-babnya antara lain ialah kelangkaan sumber-sumber, kurangnya rele-vansi, dan kebijakan pembangunan yang berlaku. Berdasarkan per-masalahan-permasalahan di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunanmasyarakat, terutama di daerah pedesaan, melandasi kehadiran danperkembangan sub sistem pendidikan nonformal untuk berperan dalampengembangan sumber daya manusia sebagai perilaku utama pengem-bangan masyarakat pedesaan.

3. Sasaran Pendidikan Nonformal dalam PembangunanMasyarakat Pedesaan

Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh program pendidikannonformal dalam pembangunan masyarakat adalah tumbuhnyamasyarakat gemar belajar yang mengarahkan pada masyarakat yangberubah dari keadaan mimpi atau semu menjadi masyarakat yangmemiliki planing. Kehidupan semu digambarkan oleh Freire (1972)dengan keidupan yang merasa tertekan, masa bodoh, tertekan, dalamderita hidupnya, dan fatal. Masyarakat berencana (planning society),menurut Graham (1975) dalam Sudjana (1991:212), adalah masyarakatyang sangat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang sedangterjadi dan terhadap kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akanterjadi di masa depan. Sebagian besar warga masyarakat mampuberpikir kreatif, bersikap inovatif, dan memiliki tanggung jawab yangkuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari proses belajar, masyarakat gemar belajarmemiliki beberapa ciri sebagai berikut.a. Sebagian besar atau seluruh warga masyarakat gemar mencari

informasi yang berhubungan dengan kepentingan hidupnya.

111 | PROSIDING




Informasi yang mereka peroleh dapat dari berbagai sumber, sepertiteman, media televisi, serta dapat dengan melihat obyek danperistiwa yang berkaitan dengan kemajuan.

b. Gemar melakukan penggalian informasi baru melalui kegiatanmembaca sebagai berbagai sumber buku, dan media cetak.

c. Gemar menulis dan menyampaikan informasi. Hal tersebut menan-dakan bahwa mereka menghasilkan sesuatu, yang baru merekadapatkan dari penelitihan, pengalaman dalam pekerjaan ataupunkegiatan yang lainnya.

d. Gemar melakukan kegiatan belajar secara berlanjut atas dasarbahwa belajar tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Merekabukan sekedar mempelajari, tapi juga ditujukan untuk penigkatankualitas kehidupan diri dan masyarakatnya.

4. Implikasi Pendidikan Nonformal dalam PembangunanMasyrakat Pedesaan

Dengan menggunakan kata pembangunan, kegiatan inimenempatkan masyarakat sebagai subyek yang memilik potensi untukdikembangkan dan mengembangkan diri. Pembangunan dalam pers-pektif pendidikan nonformal mengandung beberapa tujuan antara lain:a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya

mereka untuk membebaskan diri dari kebodohan, dari upah kerjayang rendah, dari ketidakadilan dan kekerasan dapat diatasi me-lalui pendidikan keaksaraan, latihan keterampilan, penyuluhantentang kesadaran hukum dan sebagainya.

b. Membantu masyarakat untuk bisa hidup berorganisasi secarabersama-sama agar dapat menjajagi berbagai peluang peningkatanakses terhadap pembangunan.

c. Secara bersama dengan berbagai unsur mengidentifikasi kebutuhandan mendayagunakan prasarana sosial dalam memecahkanmasalah sosial ekonomi.

Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankanpada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat, menggambarkanadanya suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kon-disi ekonomi dan sosial dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkinmenimbulkan prakarsa mayarakat itu sendiri. Dalam hal ini programpendidikan nonformal merupakan usaha terencana dan sistematis yangdilakukan oleh untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan

PROSIDING| 112


kualitas hidup dan kehidupannya. Untuk mendukung keberhasilanprogram tersebut prinsip dasar pengenalan ide-ide baru kepadamasyarakat bertujuan untuk: (a) membangkitkan kemampuan manusiabaik indiviu/kelompok (capacity); (b) mendorong tumbuhnya keber-samaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan (equity); (c) keper-cayaan untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuanyang ada (kesempatan, kebebasan memilih dan kekuasaan untukmemutuskan sesuatu (empowerment); (d) membangkitkan kemampuanuntuk membangun secara mandiri (sustanbility); (e) mengurangi keter-gantungan dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dansaling menghormati (interpendence).

Upaya pembangunan ini bertujuan untuk terjadinya perubahankualitas kehidupan manusia dan kualitas wilayahnya atau ling-kungannya ke arah yang lebih baik. Agar pembangunan itu berhasil,maka pembangunan haruslah menjadi jawaban yang wajar terhadapkebutuhan perorangan, masyarakat dan pemerintah baik di tingkatdesa, daerah ataupun di tingkat nasional. Dengan demikian maka isi,kegiatan dan tujuan pengembangan masyarakat akan erat kaitannyadengan pembangunan nasional.

Pengembangan masyarakat ialah proses yang dilakukan olehmasyarakat dengan usaha untuk pertama-tama mendiskusikan dan me-nentukan kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakandan melaksanakan secara bersama usaha untuk memenuhi kebutuhandan keinginan mereka itu. Dalam proses tersebut maka keterlibatanmasyarakat meliputi:1) Identifikasi masalah, kebutuhan, keinginan dan potensi-potensi

yang mereka miliki. Kemudian mereka mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka, menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan ituberdasarkan tingkat keperluan, kepentingan dan mendesak tidak-nya usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan itudidiskusikan pula kebutuhan perorangan, kebutuhan masyarakatdan kebutuhan Pemerintah di daerah itu.

2) Mereka menyusun urutan prioritas kebutuhan itu sesuai dengansumber dan potensi yang terdapat di daerah mereka. Merekamenjajaki kemungkinan-kemungkinan usaha atau kegiatan yangdapat mereka lakukan, untuk memenuhi kebutuhan itu. Apakahsesuai dengan sumber sumber yang ada dan dengan memper-timbangkan kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan diha-

113 | PROSIDING




dapi dalam kegiatan itu. Selanjutnya, mereka menentukan pilihankegiatan atau usaha yang akan dilakukan bersama.

3) Membuat rencana kegiatan, yaitu program yang akan dilakukanuntuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dimaksudkan untukmenumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Rasa pemili-kan bersama itu menjadi prasyarat timbulnya rasa tanggung jawabbersama untuk keberhasilan usaha itu.

4) Melaksanakan kegiatan. Dalam tahap ini motivasi perlu dilakukan.Disamping itu, komunikasi antara pelaksana terus dibina. Dalamtahappelaksanaan ini akan terdapat masalah yang menuntutpemecahan. Pemecahan masalah itu dilakukan setelah dirunding-kan bersama oleh masyarakat dan para pelaksana.

5) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, terhadap hasil kegiatandan terhadap pengaruh kegiatan itu. Untuk kegiatan yang berkelan-jutan, hasil evaluasi itu dijadikan salah satu masukan untuk tindaklanjut kegiatan atau untuk bahan penyusunan program kegiatanbaru. Semua tahapan kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat se-cara partisipatif.

Berdasarkan lima pendekatan diatas, jika dipahami betul olehpara agent pembaharu (social change), termasuk di dalamnya tenagakependidikan pendidikan nonformal, akan memberikan kemudahandalam menganalisis, mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah yangsesuai serta dibutuhkan warga masyarakat. Artinya, program pendi-dikan yang dilaksanakan menyentuh dan mengangkat warga belajar/masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya yang ditandaidengan meningkatnya pendapatan (ekonomi), kesadaran akan ling-kungan sosialnya atau warga belajar/masyarakat yang mengerti danmemahami bagaimana membangun dirinya (memberdayakan dirinya).

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan MasyarakatPengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, bila

dibandingkan dengan daerah perkotaan jelas menunjukan suatuketimpangan, sehingga memerlukan upaya yang lebih keras untukmencoba lebih seimbang di antara keduanya. Pengembangan masya-rakat, pengembangan sosial atau pembangunan masyarakat tersebutmenunjukkan suatu upaya yang disengaja dan diorganisasi untuk me-majukan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya yang dilakukan

PROSIDING| 114


baik daerah pedesaan atau daerah perkotaan. Dengan kata lain upayayang disengaja dan diorganisasi untuk memajukan manusia dalamseluruh aspek kehidupannya tersebut mengandung makna pember-dayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dulu dikenal dengan istilahpengembangan masyarakat (community development) atau pemba-ngunan masyarakat desa (rural development) yang sarananya cende-rung ke arah fisik. Kegiatan tersebut saat ini, mengacu ke istilah yangbaru, yaitu community empowerment. Secara konseptual, aktivitas inisejalan dengan developmental yang diketengahkan oleh Boyle (1981),dimana yang menjadi sasarannya adalah komunitas dan yang menjadiinti kegiatannya adalah membantu untuk mengatasi masalah yangsedang mereka hadapi bersama. Cara yang ditempuh dalam hal iniadalah mengembangkan potensi, kapasitas, atau kemampuan komu-nitas yang bersangkutan, baik kapasitas individu, kelompok, ataupunkelembagaannya, sedangkan target keluarannya adalah meningkatnyakemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.

Oleh karena itu, yang diberdayakan adalah kapasitas komu-nitas, termasuk potensi individu, organisasi, dan lingkungannya.Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pembimbingan ke arah peme-cahan masalah dan bukan dalam bentuk pemberian solusi siap pakai,atau "hidangan siap santap". Komunitas digugah kesadarannya ter-hadap masalah yang sedang mereka hadapi dan dampaknya bila masa-lah tersebut tidak segera diatasi, serta potensi yang mereka miliki ataufasilitas yang bisa dimanfaatkan, dimotivasi untuk bersedia dan ber-upaya mengatasi masalah tersebut, dibantu mengidentifikasi potensiatau sumber daya yang ada pada diri mereka dan di lingkungannya,dan dibimbing ke arah penemuan solusiyang tepat, serta diberi pen-dampingan dalam proses penuntasan masalahnya.

DAFTAR RUJUKANBoyle. P. G. (1981). Planning better programs. USA: McGraw-Hill, Inc.Coombs, P.H, & Manzoor Ahmed, (1974), Attacking Rural Proverty, How

Nonformal Education Can Help, London: The John HpkinsUniversity Press

Kamil Mustofa, 2009. Pendidikan Nonformal. Bandung: AlfabetaMundzir, 2010, Pendidikan Nonformal Dalam Konteks Pemberdayaan

Masyarakat DesaHutan, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalamBidang Ilmu SosiologiPendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan

115 | PROSIDING




(FIP) Disampaikan dalamSidang Terbuka Senat Universitas NegeriMalang (UM) Tanggal 30September 2010.

Sudjana, H.D. 1991. Pendidikan Luar Sekolah Wawasan SejarahPerkembangan Falsafah dan Teori Pendukung Asas. Bandung:Penerbit Nusantara Press.

-----------------, 2000. Pendidikan Luar Sekolah,Wawasan,SejarahPerkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas.Bandung:FalahProduction.

Suryana, Deni. 2009. Pembangunan Masyarakat Desa, (Online), (http://Badranaya/2009/12/23/Pembangunan-Masyarakat-Desa, diakses 26 Februari2012)

PROSIDING| 116


PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANIMASYARAKAT DESA

Elfi RahmiDosen Fakultas Pertanian

Universitas Andalas

A. PENDAHULUANPembangunan merupakan proses perubahan dan gerak pada

sebuah perkembangan kehidupan manusia. Pengembangan potensi dandinamika kehidupan manusia ditujukan agar menjadi dinamis danmandiri. Pembangunan harus ditujukan untuk mempersiapkan masya-rakat yang mempunyai kemampuan dalam menghadapi berbagai per-ubahan, meningkatkan produktifitas, memenuhi kebutuhan, mengana-lisa dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Seiring dengan kema-juan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembangunan terhadapmanusia sebagai sumber daya utama harus menjadi skala prioritas.

Rakyat Indonesia sebagian besar hidup di pedesaan, keadaanyang alamiah dan apa adanya, menggantungkan hidup pada pertanian.Karena itu sektor pertanian merupakan sumber penghidupan bagi ke-banyakan masyarakat di pedesaan sebagai mata pencaharian pokok,posisi sektor pertanian menjadi sangat strategis dalam struktur ekono-mi desa maupun nasional. Tantangan pertanian ke depan adalah me-nuntut kesiapan pengembangan produk pertanian dalam menghadapipersaingan terbuka di pasar internasional agar tidak kalah bersaingdengan produk negara lain. Karena itu pembangunan di pedesaan diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi petani sebagaisumber daya manusia yang tangguh yang sekaligus menjadi pelakuutama pembangunan pertanian.

Petani sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan diperlukan motivasi tinggi, kreativitas, mampu mengambil keputusanterhadap sebuah inovasi, mampu menganalisa dan menyelesaikan ma-salah secara mandiri, serta membuka diri untuk bekerjasama dengankelompok tani sebagai wadah untuk melakukan difusi inovasi. Olehkarena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perberdayaan terhadappotensi-potensi yang ada dan kemampuan atau kekuatan yang dimilikioleh individu dalam masyarakat, dari kondisi kurang berdaya menjadi

117 | PROSIDING




lebih berdaya dan menghasilkan karya nyata, dan upaya memperkuatkemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam keseluru-han proses pembangunan di pedesaan. Keberhasilan pembangunanpertanian sangat ditentukan oleh sikap sumber daya manusia di dalam-nya terhadap tujuan dan pesan-pesan pembangunan. Akses terhadappesan-pesan pembangunan sangat mudah diperoleh karena kemajuanteknologi dan media komunikasi yang telah berkembang pesat saat inisampai ke pelosok-pelosok desa.

Penyuluhan merupakan proses pemberdayaan masyarakat(Community Empowerment). Intinya penyuluhan merupakan member-dayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepadayang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimili-ki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ber-sangkutan. Dalam konsep pemahaman tersebut terkandung pemaha-man bahwa pemberdayaan di arahkan guna terwujudnya masyarakatmadani (beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil ke-putusan (terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri (Margono Slamet,2000).

Pemberdayaan pada penyuluhan pertanian merupakan upayamemperbaiki individu maupun kelompok dalam proses pengambilankeputusan dan tanggung jawab secara partisipatif sehingga diharapkanterwujudnya motivasi, kesadaran, semangat dan tumbuhnya kinerjayang baik dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penyampaian pesan pembangunan melalui proses komunikasipembangunan suatu upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pemba-ngunan (inovasi) yang menghendaki terjadinya respon masyarakat da-lam bentuk munculnya partisipasi aktif untuk memahami, melaksana-kan dan menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan tersebut.Meningkatnya kemampuan masyarakat desa (petani), baik dari segipengetahuan, keterampilan maupun terjadinya perubahan sikapmenjadi lebih baik. Kegiatan penyuluhan harus dilakukan dengan men-jalin interaksi yang dinamis antara penyuluh dan petani. Kesinam-bungan kegiatannya sangat diperlukan karena permasalahan petaniselalu ada dari waktu ke waktu dan di perlukan upaya untuk mengata-sinya. Pertanyaannya, bagaimanakah penyuluhan mampu member-dayakan usaha tani masyarakat desa dengan memanfaatkan komuni-kasi inovasi?

PROSIDING| 118


B. PEMBAHASAN1. Peran dan Tugas Penyuluhan

Era pasar bebas saat ini sudah memperlihatkan berbagai pro-duk dan tenaga kerja asing yang telah memasuki berbagai wilayah diIndonesia mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Sangat mudahmendapatkan produk-produk yang mereknya ‘made in luar’. Mulai darijenis produk makanan, pakaian, alat komunikasi, alat transfortasi dansebagainya. Dilihat dari kualitas dan harganya sangat kompetitif,murah dan terjangkau. Khusus di pedesaan banyak ditemukan maka-nan dan jajanan instan yang di kemas sangat menarik, sehingga dapatmengalahkan industri makanan dan jajanan lokal. Sebenarnya per-saingan usaha sudah di depan mata, tinggal bagaimana pelaku usahamenyikapinya. Kompetitor tidak selalu berdampak buruk pada sebuahusaha, tetapi sebaliknya bisa menjadi pendorong untuk semakinmeningkatkan kualitas kinerja, sehingga dapat menghasilkan produkyang lebih berkualitas dan berdaya saing. Ini saatnya usaha lokal mem-buka mata dan segera belajar.

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama danpelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorga-nisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permo-dalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produk-tivitas, efisiensi, usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta me-ningkatkan kesadaran dalam pelesetarian fungsi lingkungan hidup.(UU No. 16 tentang SP3K pasal 1 ayat 2). Penyelenggaraan penyu-luhan merupakan wadah pembelajaran bagi pelaku usaha di pedesaanuntuk dapat meningkatkan pengetahuan dan upaya pengembangan diri,mengembangkan kesadaran masyarakat atas potensi diri dalam rangkamemenuhi kebutuhan terhadap peembangunan.

Toto Mardikanto (2009), menyatakan bahwa peran dan tugaspenyuluhan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk me-ningkatkan kapasitas individu melalui:a. Edukasi, yaitu memfasilitasi proses belajar yang dilakukan para

penerima manfaat penyuluhan (benefit-carries) dan atau stake-holders pembangunan yang lainnya.

b. Diseminasi informasi/inovasi, yaitu: penyebar luasan informasi/inovasi dari sumber informasi dan atau penggunanya.

c. Fasilitasi atau pendampingan, yaitu melayani kebutuhan-kebutu-han yang dirasakan oleh client.

119 | PROSIDING




d. Konsultasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedarmemberikan alternatif pemecahan masalah.

e. Supervisi atau pembinaan.f. Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses

kegiatan sedang berlangsung.g. Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran yang dilakukan sebelum

(formatif), selama (on-going, pemantauan), setelah kegiatan selesaidilakukan (sumatif, ex-post).

Tugas dan peranan penyuluhan cukup kompleks untuk meng-antarkan masyarakat terutama di pedesaan untuk melakukan peruba-han yang berbekal sebuah keahlian diri dalam menghadapi berbagaiperubahan, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dansebagainya. Memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses bela-jar bersama yang parsipatif agar terjadinya perubahan dan peningkatanterhadap pengetahuan, ketrampilan dan sikap, mau dan mampu meno-long dirinya dalam mengakses pasar, meningkatkan produktivitas danmeningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan sebagai upaya menyebarluasan informasi/inovasi melalui proses diseminasi agar masyarakatdapat dengan mudah mengakses dan meng adopsi inovasi.

Peranan fasilitasi adalah peranan pendampingan dalam mela-yani kebutuhan yang dirasakan masyarakat dengan cara-cara yangkreatif. Karena itu pendampingan berfungsi sebagai penyadaran danpembelajaran, serta memberikan kesempatan pada masyarakat dalamproses pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan danpelaksanaan program pembangunan dan terhindar pembangunan yangtidak bermanfaat bagi masyarakat.

Penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan berhadapanlangsung dengan masyarakat penerima manfaat perlu terus menerusmeningkatkan profesionalismenya, kreatif dalam menemukan cara-carapemberdayaan masyarakat yang efektif, dengan pelaksanaan waktuyang relatif singkat dan mudah diterapkan. Saat ini sudah banyak aksesinformasi yang dapat mendukung proses memodernisasikan masyara-kat di pedesaan, misalnya memberdayakan petani supaya dalampemasaran usaha taninya dapat menembus pasar modern (swalayan,super market, mall dan sebagainya), dalam hal ini tugas dan perananpenyuluhan sangat penting untuk memberikan pengayaan tentang ber-bagai hal yang terkait dengan pemasaran produk pertanian di pasarmodern.

PROSIDING| 120


2. Komunikasi dengan Masyarakat DesaPentingnya sebuah komunikasi seiring dengan pentingnya

kehidupan itu sendiri bagi peradaban manusia, sejak manusia pertamaditurunkan oleh Tuhannya ke bumi dan sejak pertama kalinya seoranganak dilahirkan oleh ibunya ke muka bumi, tangisan pertamanyamenandakan sudah terjadinya proses komunikasi. Komunikasi merupa-kan sebuah proses penyampaian/pemberitahuan kepada orang laintentang apa yang dirasakan, apa yang diinginkan/apa yang tidak di-inginkan, dan sebagainya dengan maksud dapat terpenuhinya kebutu-han, dapat terselesaikannya persoalan,terjadinya perubahan perilaku,diperbaharui keadaan yang tidak dinamis dan sebagainya. Prosespenyampaian tersebut dapat dilakukan dengan berbicara/bahasa, geraktubuh, sinyal dan sebagainya, baik secara langsung maupun mengguna-kan media komunikasi. Untuk masa sekarang komunikasi sudah dapatdilakukan dengan berbagai model alat komunikasi yang canggih,misalnya dengan handphone dengan berbagai macam programnya,internet, media cetak dan sebagainya, semuanya sudah menjangkaumasyarakat sampai ke pelosok negeri nusantara ini. Media komunikasisudah tersedia di negeri ini mulai dari perkotaan sampai pedesaan,tinggal bagaimana mengisinya dengan pesan dan informasi yang ber-manfaat guna bagi masyarakat penggunanya. Memberikan pendidikandan penyuluhan dengan membangun komunikasi yang baik, sehinggamenjadi suatu usaha yang dapat mengubah perilaku positif dan produk-tif. Karena itu komunikasi menjadi ujung tombak bagi pencapaian tu-juan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat pedesaan sebagian besarnya masih sangat terikatpada pola kebudayaannya, jika mata pencaharian bertani maka kehi-dupannya sangat tergantung kepada alam dalam artian pengolahanlahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya,Kebiasaan hidup yang santai, dan mungkin masih adanya sikap pasif,tertutup terhadap pihak- pihak di luar masyarakatnya. Maka diperlukanupaya-upaya persuasif agar pesan-pesan pembangunan dapat disampai-kan dan diterapkan.

Tujuan penting komunikasi bagi masyarakat pedesaan adalahmenyampaikan sebuah inovasi yang penting bagi tumbuhnya peranserta secara aktif dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan danmengembangkan program yang bersifat inovatif, diharapkan tumbuh-nya kerjasama sesama warga masyrakat terhadap pelaksanaan kegiatanpembangunan di desanya.Inovasi berupa pengetahuan baru, teknologi

121 | PROSIDING




baru, perilaku yang baru, segala bentuk perubahan dan sebagainyayang selama ini belum dikenal atau belum digunakan oleh masyarakatdesa atau belum terima/belum diterapkan oleh masyarakat. Agar inova-si dapat diterima oleh masyarakat, sebaiknya inovasi yang disampaikansesuai dengan kebutuhan atau dapat memecahkan masalah yang sedangdihadapi oleh masyarakat pedesan, misalnya jika sedang berjangkitnyahama tikus di persawahan, sehingga petani terus merugi, maka perludiberikan penyuluhan tentang teknologi yang dapat memberantas hamatikus yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Dengan begitudiharapkan masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menerap-kannya. Untuk mengatasi sikap tertutup masyarakat desa perlu kerjasa-ma dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, kalangan pemuda, tokohadat dan agama karena tokoh-tokoh tersebut dapat mempengarhuiwarganya untuk menerima inovasi tersebut.

Proses perubahan dalam kumunikasi menurut TotokMardikanto (2009) dapat dilakukan melalui empat cara: 1) SecaraPersuasif atau bujukan yaitu dilakukan dengan cara menggugahpersaan secara bertahap sampai dia mau mengikuti apa yangdikehendaki komunikator; 2) Secara pervasion, atau pengulangan yaitupenyampain pesan yang sama secara berulang-ulang; 3) Secaracompulsion yaitu teknik pemaksaan tidak langsung dengan cara men-ciptakan kondisi yang membuat sasaran harus melakukan/menurutikehendak komunikator; 4) Secara coersion yaitu teknik pemaksaansecara tidak langsung dengan cara memberi sanksi bagi yangmelanggar.

3. Pemberdayaan Petani dengan PenyuluhanM. Silahudin (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan

masyarakat desa dilakukan dengan:a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemba-

ngunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desab. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam yangada di desa

c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan priori-tas, potensi, dan nilai kearifan lokal.

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepadakepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,dan kelompok marginal;

PROSIDING| 122


e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalampenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembagaadat;

g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakanDesa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat Desa;

i. Melakukan pendampingan Desa yang berkelanjutan; danj. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Peme-

rintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secarapartisipatif oleh masyarakat Desa.

Penjelasan M. Silahudindi atas menekankan bahwa pember-dayaan masyarakat desa diharuskan melibatkan partisipasi langsungmereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan selalumendapat pendampingan secara transparan. Untuk itu perlu upayapemberdayaan petani desa agar terjadi pembangunan pertanian berke-lanjutan atau agribisnis kerakyatan yang mandiri. Upaya pember-dayaan petani desa harus diarahkan pada kemampuan teknik-teknikpertanian, kewirausahaan, pengembangan modal usaha, manajemendengan perencanaan partisipatif secara swakelola oleh petani itusendiri. Sehingga menjadikan petani yang berwawasan, sikap mentalenterpreneur dan mampu bersaing, karena petani adalah pelaku utamadalam usaha pertanian. Berbagai fungsi dan peranan dapat dilakukandalam program penyuluhan. Menumbuhkan partisipasi petani menjadifaktor penting bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyuluhanyang inovatif.

Totok Mardikanto (2009), penyuluhan sebagai proses pember-dayaan masyarakat memilki tujuan utama yang tidak terbatas padaterciptanya “better farming, better bussiness, better living,” tetapiuntuk memfasilitasi masyarakat dalam mengadopsi teknik produksidan pemasaran demi meningkatkan pendapatannya. Disamping itumasyarakat difasilitasi agar memilki posisi tawar yang semakin baikdalam pengambilan keputusan dan konsistensi implementasi kebijakanyang berpihak kepada petani dan masyarakat lapisan bawah.

Kegiatan penyuluhan pertanian dalam upaya pemberdayaanpetani desa diperlukan kegiatan yang sistematis, melalui proses pe-rencanaan dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan

123 | PROSIDING




kebutuhan agar diketahui materi penyuluhan yang diprioritas untuksegera disampaikan kepada masyarakat. Mengikut sertakan petanidalam tahap ini menjadi penting, karena petani sebagai masyarakatsetempat lebih mengetahui situasi dan kondisi. Secara tidak langsungakan terbangunnya partisipasi petani sebagai upaya pemberdayaannya.Penyuluh sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyara-kat perlu terus menerus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya.Sukino (2013) menyatakan bahwa penyuluh merupakan ujungtombak pembangunan pertanian yang berhadapan langsung denganpetani dalam menjalankan tugasnya yang dikenal dengan kegiatanpenyuluhan pertanian. Penyuluhan merupakan kegiatan untuk meng-ubah atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pe-tani. Kegiatan penyuluhan sebagai upaya memberdayakan masyarakatpetani pedesaan juga harus menggunakan komunikasi yang mudahdipahami dan dilaksanakan setiap materi yang disampaikan. Sehinggakomunikasi dalam kegiatan penyuluhan menjadi sangat penting mana-kala mampu menyesuaikan dengan kondisi pengetahuan para petani.Keterlibatan langsung para petani pedesaan dalam merencanakan,melaksanakan, dan menindak lanjuti kegiatan penyuluhan sudah meru-pakan bukti langsung sebagai upaya pemberdayaannya sebagai petanimengarah pada kemandirian. Pendekatan partisipatif dalam member-dayakan petani pedesaan merupakan kunci keberhasilan penyuluhan.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “penyuluhan-komunikasiefektif-pemberdayaan, merupakan suatu sistem yang perlu dijagakualitasnya, jika menjadikan petani pedesaan untuk mandiri.

C. SIMPULAN1. Pemberdayaan petani desa dapat terwujud jika melibatkanmereka

secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan danpendampingan yang transparan

2. Pemberdayaan petani desa menjadi efektif apabila dilakukanpenyuluhan yang terencana dengan baik dan melibatkan para peta-ni secara aktif.

3. Komunikasi efektif menjadi sangat penting dalam kegiatan penyu-luhan agar upaya pemberdayaan petani desa mudah terimplemen-tasikan dalam setiap kegiatan pertanian.

PROSIDING| 124


DAFTAR RUJUKANHafsah, MJ. 2009. Membangun Pertanian. Jakarta: PT Pustaka Sinar

Harapan.Leta Rafael. 1996. Komunikasi Penyuluhan Pedesaan. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti.Raharjo. 2014. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.M. Silahudin. 2015. Panduan Pendampingan Desa. Jakarta: Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.Sukino. 2013. Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat

Tani. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Totok Mardikanto. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta:Universitas Sebelas Maret Press.

125 | PROSIDING




MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAISUATU SISTEM SOSIAL

SetiawatiDosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

AbstractTo increase society participation in development is a

very important thing and will be decisive for the success ofdevelopment itself. Because of this thing to raise awarenessof the importance of a development program conducted forthe society, and will also the fosters a feeling on the results ofthe construction carried out.

In building framework empowering the villagesociety, the implementation of Law No. 6 2014 about thevillage had to be escorted by professional facilitators taskedto facilitate and assist the society as an innovative creativeguided by the Village Law (6/2014) on the implementation ofthe village government, the implementation of villagedevelopment, village society development, society empower-ment village. Rural societies are facilitated to learn to be ableto manage the development activities independently.

One aspect that can be taken to realize the thingsabove are: the need for a deep understanding of the society asa social system, because of the companion village can deter-mine strategic steps in performing their duties in accordancewith local conditions. This article will be discuss about thesociety as a social system and its relevance in the process ofpublic participation.

Key Words: Society, Social System.

A. PENDAHULUANBerbicara tentang masyarakat, tentunya bagi kita bukan hal

yang baru dan asing, kerena semua kita adalah anggota masyarakat, hi-dup di dalam masyarakat dan setiap hari dan setiap saat kita berkumpulsaling dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Apakahmakna masyarakat sesederhana itu? Jawabannya adalah tidak, kalau

PROSIDING| 126


begitu apa itu masyarakat?, bagaimana masyarakat tersebut terbentukdan berproses. Hal ini sangat penting diketahui, terutama bagi tenagaprofesional pendamping desa, karena keberhasilan dan kelancaran tu-gas mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana pemahaman merekaterhadap masyarakat itu sendiri.

Sebuah pengalaman nyata yang dihadapi oleh sekolompok timgabungan dari beberapa lulusan Universitas di Padang, dimana merekadiminta untuk menangani secara bersama suatu proyek air bersih disalah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat. Tim tersebut diberiwaktu 6 bulan untuk menyelesaikannya, dan diharapkan semua masya-rakat memahami dan menyadari pentingnya penyediaan air bersih ter-sebut. Selain itu program ini merupakan prasyarat untuk diangkat seba-gai pegawai tetap pada suatu instansi pemerintahan. Setelah beberapabulan berlalu, secara fisik pembangunan air bersih tersebut sudah mu-lai nampak keberhasilannya, namun keikut sertaan masyarakat dalamprogram itu sangat kurang, sehingga hampir semua kegiatan dilakukandengan cara memberi upah kepada pekerja-pekerja. Kehadiran masya-rakat pada kegiatan proyek tersebut boleh dikatakan tidak ada kecualihanya perangkat desa secara bergantian. Setelah waktu penyelesaianprogram berakhir dan dilakukan penilaian secara menyeluruh denganberbagai alat dan sumber termasuk juga melalui wawancara denganmasyarakat, dinyatakan proyek tersebut tidak berhasil sesuai denganyang diharapkan.

Berdasarkan pengalamam sebagaimana dijelaskan di atas, di-duga disebabkan oleh ketidak mampuan tim untuk menumbuhkan ke-butuhan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Selain itu,pemahaman tim terhadap masyarakat sebagai suatu sistem sosial jugadirasa masih rendah. Dengan mempedomani apa yang dikemukakanoleh Djohary Windows dalam pengklasifikasikan bagaimana masyara-kat memandang kebutuhannya, dimana dapat disimpulkan bahwa:masyarakat dalam memahami suatu perubahan yang dilakukan dapatdilihat melalui empat jendela, dimana setiap jendela memiliki cara danpendekatan yang berbeda pula.

Jendela pertama: “I am oke, you oke, pada kategori ini,masyarakat sudah memahami dengan jelas dan trans-paran tentang apa,mengapa dan untuk apa suatu program dilaksana-kan. Disini petugaspembangunan masyarakat dengan mudah dapat menjalankanprogramnya dan akan mendapat dukungan yang tinggi di dalammasyarakat.

127 | PROSIDING




Bagaimana dengan jendela yang kedua yaitu: ”I am oke, youare not oke”, disini yang mengetahui tentang pentingnya programtersebut hanya para petugas pembangunan, sedang masyara-kat tidakmemahami sama sekali. Pada kategori ini para petugas tidak bisalangsung memulai pekerjaan program yang akan dilakukan, tetapiperlu pemberian motivasi, menumbuhkan kebutuhan masyarakat akanprogram yang dilaksanakan.

Demikian pula dengan jendela ke tiga dan ke empat yaitu: “Iam not oke, you are oke” dan “I am not oke, you are not oke”. Untukkategori jendela ketiga dan ke empat ini, pekerjaan yang utama yangperlu dilaksanakan adalah: memberikan motivasi, mengidentifikasi ke-butuhan, menumbuhkan kebutuhan, dan melibatkan tokoh-tokoh ma-syarakat dalam setiap kegiatan, baik formal maupun secara informal.

Pada artikel ini akan dibahas secara singkat tentang masyara-kat sebagai suatu sistem sosial, yang meliputi: konsep tentang masya-rakat, masyarakat sebagai stuktur sosial, masyarakat sebagai suatuproses sosial dan hubungan antara keduanya dalam pembangunanmasyarakat.

B. PEMBAHASAN1. Masyarakat menurut pendapat para ahli

Untuk memahami lebih jauh tentang masyarakat, sebaiknyakita pahami beberapa definisi menurut pendapat para ahli sosiologi.a. Emile Durkheim. Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif indi-

vidu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.b. Karl Marx. Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita kete-

gangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya perten-tangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secaraekonomis.

c. Max Weber. Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang padapokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominanpada warganya.

d. Koentjaraningrat. Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadattertentu.

e. Mayor Polak. Masyarakat adalah wadah segenap antar hubungansosial yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok,dan tiap-tiap kelompok terdiri lagi atas kelompok-kelompok yanglebih kecil (subkelompok).

PROSIDING| 128


f. Roucek dan Warren. Masyarakat adalah sekelompok manusia yangmemiliki rasa dan kesadaran bersama, di mana mereka berdiam(bertempat tinggal) dalam daerah yang sama yang sebagian besaratau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat istiadat sertaaktivitas yang sama pula.

g. Paul B. Horton. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yangsecara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yangmendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang samadan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Padabagian lain Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatuorganisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yanglainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulanbahwa masyarakat dapat dibedakan dalam pengertian natural dankultural. Masyarakat dalam pengertian natural adalah community yangditandai oleh adanya persamaan tempat tinggal. Masyarakat dalampengertian kultural adalah society yang keberadaannya tidak terikatoleh the same geographic area, melainkan hasil dinamika kebudayaandan peradaban manusia.

Sehubungan dengan itu Soerjono Soekanto dan juga beberapapara ahli sosiologilainnya menyimpulkan bahwa ciri-ciri suatu masya-rakat pada umumnya adalah sebagai berikut: (1) manusia yang hidupbersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang; (2) bercampuratau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusiaakan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersa-ma itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang me-ngatur hubungan antarmanusia; (3) sadar bahwa mereka merupakansatu-kesatuan; dan (4) merupakan suatu sistem hidup bersama, dimanasistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena merekamerasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang masyarakat,seperti yang sudah dikemukakan terdahulu, maka dapat diketahuibahwa masyarakat itu bukanlah kumpulan orang-orang yangmenduduki suatu daerah tertentu, tetapi adalah suatu sistem yangterbentukdari stuktur dan proses sosial, dimana keduanya merupakansuatu kesatuan dalam kelangsuangan hidup masyarakat.

129 | PROSIDING




2. Masyarakat sebagai Suatu SistemApabila kita mengikuti pengertian masyarakat, baik secara na-

tural maupun kultural, maka akan tampak bahwa keberadaan keduamasyarakat itu merupakan satu-kesatuan. Dengan demikian, kita akantahu bahwa unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yang masing-masing saling bergantung merupakan satu-kesatuan fungsi. Adanyamekanisme yang saling bergantung, saling fungsional, saling mendu-kung antara berbagai unsur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainitulah yang kita sebut sebagai sistem.

Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubungan antarasatu dengan yang lainnya, sehingga dapat berfungsi melakukan suatukerja untuk tujuan tertentu. Sistem sosial itu sendiri adalah suatu sis-tem yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atastindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berin-teraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat indivi-du-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hu-bungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut mem-bentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yangakhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial selalu mengalami dina-mika yang mengikuti hukum sebab akibat (kausal). Apabila ada peru-bahan pada salah satu unsur atau aspek, maka unsur yang lain akanmenerima konsekuensi atau akibatnya, baik yang positif maupun yangnegatif. Oleh karena itu, para ahli sosiologi melihat masyarakat atauperubahan masyarakat selalu dalam kerangka sistemik, artinya peru-bahan yang terjadi di salah satu aspek akan memengaruhi faktor-faktorlain secara menyeluruh dan berjenjang.Sebagai suatu sistem, individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atauberinteraksi satu sama lain, dengan melakukan kerja sama guna me-menuhi kebutuhan hidup masing-masing.Sebagai sebagai suatu sistemsosial, masyarakat dapat dipandang dari dua unsur pokok, yaitu struk-tur dan proses sosial.

3. Masyarakat sebagai Suatu Struktur SosialStruktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terda-

pat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yangmengatur interaksi antarstatus dan antarperan sosial. Di dalam struktursosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidahsosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapi-

PROSIDING| 130


san-lapisan sosial. Bagaimana sebetulnya unsur-unsur sosial itu terben-tuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat?Melalui proses-proses sosial semua itu dapat dilakukan. Proses sosialitu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara bidang-bidangkehidupan dalam masyarakat dengan memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

Perlu disadari bawa untuk setiap masyarakat tidak memilkistruktur sosial yang sama, perbedaan ini terjadi biasanya dipengaruhioleh banyak hal, misalnya tingkat perkembangan masyarakatnya, ting-kat pendidikan, perkembangan kebudayaan dan kemajuan masyarakatitu sendiri dan lain sebagainya. Perbedaan ini misalnya: kelompok-kolompok sosial yang ada pada masyarakat, perbedaan tentang nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, lembaga-lembaga sosial yangada di dalam masyarakat dan sebagainya.

4. Masyarakat sebagai Proses SosialInti dari kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Tanpa ada-

nya interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan sosial (masyarakat),karena adanya interaksi sosial, terbentuklah kehidupan bersama. Dariadanya kehidupan bersama itulah timbul proses interaksi sosial yangberkaitan erat dengan terjadinya proses sosial.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang jugadapat dinamakan sebagai proses sosial) karena interasi sosial merupa-kan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosialmerupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkuthubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompokmanusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadianatara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidakmenyangkut pribadi anggota-anggotanya. Interaksi sosial antarakelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Inter-aksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentinganperorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya ber-langsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belahpihak. Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila manusiamengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama seka-li tidak berpengaruh terhadap sistem syarafnya, sebagai akibat hubu-ngan termaksud.

131 | PROSIDING




Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial menurut ahlisosiologi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, adanya kontaksosial (social contact), kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga ben-tuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antarkelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung (faceto face) maupun tidak langsung atau sekunder. Yakni kontak sosialyang dilakukan melaui perantara, seperti melalui telepon, orang lain,surat kabar, dan lain-lain. Kontak sosial yang bersifat positif mengarahpada suatu kerja sama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah padasuatu pertentangan atau bahkan sama seali tidak menghasilkan suatuinteraksi sosial.

Kedua, adanya komunikasi sosial, yaitu seseorang memberiarti pada perilaku orang lain, perasaan-perassaan apa yang ingin disam-paikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberireaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan suatukelompok manusia atau perseorangan dapat diketahui oleh kelompoklain atau orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk me-nentukan reaksi apa yang dilakukannya.

Dilihat dari keadaan yang ditimbulkan oleh interaksi sosial ter-sebut, menurut Tim Sosiologi (2002), interaksi sosial dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu:a. Interaksi-interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yakni yang

mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan atau gabu-ngan), seperti: (1) kerjasama yaitu, suatu usaha bersama antaraorang perorangan atau kelompok atau kelompok dengan masyara-kat, untuk mencapai tujuan bersama; (2) akomodasi adalah suatuproses penyesuaian social dalam interaksi antara pribadi dan ke-lompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan; dan (3)asimilasi yaitu proses sosial yang timbul bila ada kelompokmasyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, sa-ling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehinggalambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujud-nya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran;(4) akultrasi, proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompokmasyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkandengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa,sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima

PROSIDING| 132


dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hi-langnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.

b. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yakni yang mengarah kepa-da bentuk-bentuk pertentangan atau konflik, seperti: (1) per-saingan, suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelom-pok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secarakompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pi-hak lawannya; (2) kontravensi yaitu bentuk proses sosial yang ber-ada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujudkontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyimaupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap per-orangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan go-longan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencianakan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik; (3)konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok ma-syarakat tertentu, akibat perbedaan paham dan kepentingan yangsangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gapatau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara me-reka yang bertikai tersebut.

5. Hubungan antara Struktur Sosial dengan Proses SosialSebagaimana dikemukakan terdahulu bahhwa interaksi sosial

merupakan suatu proses yang dapat memberikan pola interaksi ter-sendiri dalam kehidupan masyarakat. Pola interkasi sosial tersebut me-rupakan bentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu denganindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompokyang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Adapun pola inter-aksi tersebut memilki ciri-ciri sebagai berikut: (1) didasarkan atas ke-dudukan sosial (status) dan peranannya; (2) merupakan suatu kegiatanyang terus berlanjut dan berakhir pada suatu titik yang merupakan hasildari kegiatan tadi; (3) mengandung dinamika, artinya dalam proses in-teraksi sosial terdapat berbagai keadaan nilai sosial yang diproses, baikyang mengarah pada kesempurnaan maupun kehancuran; dan (4) tidakmengenal waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Berarti interaksi sosialdapat terjadi kapan dan dimana pun, dan dapat berakibat positif ataunegatif terhadap kehidupan masyarakat.

Dari pola-pola tersebut, berdasarkan bentuknya, interaksi sosialdapat diklasifikasikan menjadi tiga pola, yaitu: (1) pola interaksiindividu dengan individu, dalam mekanismenya, interaksi ini dipenga-

133 | PROSIDING




ruhi oleh pikiran dan perasaan yang mengakibatkan munculnya bebe-rapa fenomena, seperti: jarak sosial, perasaan simpati dan antipati, in-tensitas dan frekuensi interaksi; (2) pola ini merupakan bentuk hu-bungan antara individu dengan individu sebagai anggota suatu kelom-pok yang menggambarkan mekanisme kegiatan kelompoknya, dimanasetiap perilaku didasari kepentingan kelompok, diatur dengan tata carayang ditentukan kelompoknya, dan segala akibat dari hubungan meru-pakan tanggung jawab bersama; (3) pola interaksi kelompok dengankelompok, hubungan ini mempunyai ciri-ciri khusus berdasarkan polayang tampak. Pola interaksi antar kelompok dapat terjadi karena aspeketnis, ras, dan agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan jeniskelamin dan usia, institusi, partai, organisasi, dan lainnya.

C. SIMPULANBerdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakatdalam pembangunan perlu sekali pemahaman mendalam dan menda-sar terhadap masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Hal ini sangatlahpenting karena akan terkait dengan langkah-langkah apa yang akandilakukan, bagaimana cara dan proses pelaksanaannya serta bagaimanakiat-kiat yang perlu dilakukan dalam memggerakkan masyarakat untukdapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehubungan dengan fokus kerja pendamping desa yang tujuanutamanya adalah: mewujudkan desa sebagai self governing community,maka dalam hal ini pendampingan desa diarahkan pada proses ka-derisasi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah ba-gian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh kader-kaderdesa yaitu warga desa yang dengan kebebasannya memilih untuk seca-ra sukarela terlibat menjadi penggerak pembangunan dan pemberda-yaan masyarakat di desanya, karena kader desa adalah orang kunciyang mengorganisir dan memimpin gerak masyarakat desa menujupencapaian cita-cita. Kader desa hadir sebagai para penggerak pem-bangunan desa, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola organisasi kema-syarakatan yang ada di desa.

Untuk mewujudkan kader-kader desa yang bersedia membantupembangunan di desanya, maka kepada pendamping desa perlu kiat-kiat khusus, karena itulah bagi mereka perlu pemahaman yang menda-lam tentang seluk beluk masyarakat sebagai suatu sistem sosial dimanamereka bertugas.

PROSIDING| 134


DAFTAR RUJUKANAbdullah, 2011, Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press.Ahmadi, Abu, 2004, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.Gunawan, Ary, 2010, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.Koencaraningrat, 1992, Kebudayaan Mentalitas Dan Pengembangan, Jakarta:

GramediaRifa’i, Muhammad, 2011, Sosiologi Pendidikan, Jokjakarta: AR- Ruzz Media.Soekanto Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali PressRifa’i, Muhammad, 2011, Sosiologi Pendidikan, Jokjakarta: AR- Ruzz Media.http://shigmapustaka.blogspot.com/2011/03/sosiologi-sma-masyarakat-sebagai-sistem.html diakses 10 oktober 2016

135 | PROSIDING




SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKANSELF GOVERNING COMMUNITY

DI SUMATERA BARAT

MHD. NatsirJurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP Padang

e-mail: [email protected]

AbstractSurau has big role in public life especially in West Sumatera.Essentially, surau has presented as social formation in people’slife. So, it has great contribution to society and become asystem that plays an important task in shaping the culturalmentality. These all will certainly promote self governingcommunity in West Sumatera.`

Keyword: Surau, Nagari, Self Governing Community

A. PENDAHULUANKonsep self governing community (kesatuan masyarakat hu-

kum) mempunyai perjalanan yang cukup panjang di Eropa maupun diIndonesia. Di negara-negara Eropa dikenal berbagai macam nama selfgoverning community, mulai dari dewan komunitas di Spanyol,Commune di Italia, Parish di Inggris dan di Indonesia seperti Lurah diJawa, Lembang di Tana Toraja, Kuwu di Ciroben, Kampung di Papuadan di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan Nagari.

Suatu nagari di Sumatera Barat tidak lengkap dan sempurnaapabila tidak memiliki dua institusi yang menjadi lambang nagariyaitu balai adat dan mesjid (surau gadang). Balai adat adalah lembagakebudayaan sedangkan mesjid merupakan lembaga agama. Hal inimenggambarkan bagaimana suatu nagari dibangun berdasarkan erat-nya hubungan agama dan adat. Sehingga Hamka menyimpulkan bahwasangat sulit untuk memisahkan antara adat dan agama dalam masya-rakat Minangkabau. Hubungan ini bukan seperti halnya paduan mi-nyak dan air dalam susu. Agama juga bukanlah semata-mata tempelan-tempelan dalam adat Minangkabau (Azra: 2003). Dalam hal ini, adatdan agama Islam dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat

PROSIDING| 136


konstruktif untuk membangun masyarakat nagari dalam mewujudkanself governing community.

Di antara institusi agama yang dapat bersinergis untuk mem-percepat terwujudkanya self governing community di Sumatera Baratadalah surau. Karena pada dasarnya basis pembinaan ummat diSumatera Barat dimulai di surau. Dari suraulah cikal bakal keutuhandan keutamaan masyarakat Minang beradat dan beragama. Keberhasi-lan ditandai apabila anak pandai mengaji, taat beribadah, berakhlakdan berbudi pekerti luhur. Memakaikan tata krama adat, pandai petatahpetitih adat, menguasai kesenian anak nagari serta bela diri (pencaksilat).

Di surau, para pemuda Minang dapat mempelajari cara menu-lis dan membaca Al Qur'an, ilmu agama yang mengajarkan tentangakidah, syari'ah, dan akhlak. Menurut adat yang berlaku diMinangkabau, anak-anak muda menjelang kawin tinggal di surau,dengan sendirinya semua orang Minangkabau masa itu telah pandaimembaca Al-Qur'an berikut menulisnya dan secara dasar mengetahuiilmu agama dalam bentuk alamiah dan pengetahuan. Dengan demikianlembaga surau telah membebaskan masyarakat dari buta aksara dantelah berhasil mencetak ulama. Sehingga pada masa lalu telah banyaklahir tokoh pemikir dan diplomat, negarawan, politikus, ulama. Diantara mereka adalah H. Agussalim, M.Yamin, Hamka, M.Hatta,M.Natsir dan lain-lain.

Di samping itu, surau selain menjalankan pendidikan agama,juga mendidik anak muda dalam aktivitas ekonomi. Seperti keterliba-tan surau Tuanku nan Tuo di bidang perdagangan, sehingga guru inidijuluki sebagai pelindung para pedagang. Tuanku Nan Tuo telahmampu memberikan pendidikan yang tidak saja bersifat tekstual,namun juga mengkombinasikan dan memanifestasikan tekstual kitabpada kontekstual realitas hidup manusia. Dalam khazanah Islam, halini disebut dengan kombinasi syari’ah dan fiqih (Hanani: 2002).

B. PEMBAHASAN1. Relasi Surau dan Masyarakat

Surau dan masyarakat membuat hubungan yang saling meng-untungkan (Abidin: 2004). Di antara gambaran dari dekatnya hubu-ngan ini dapat dilihat secara fisik dari bangunan surau yang awalnyatidak diberi pagar. Hal ini merupakan simbol dari persatuan dan kede-katan surau dengan masyarakat (Daya: 1995). Surau juga telah

137 | PROSIDING




menumbuhkan sifat demokratis dan keterbukaan dalam masyarakatyang sejak lama menganut sistem matrilineal (Jasmi: 1996).

Di samping itu letak geografis surau mencerminkan sifathubungan antara surau dan komunitas masyarakat secara keseluruhan.Terdapat saling ketergantungan yang kuat antara surau dan masyara-kat; surau membutuhkan masyarakat, khususnya untuk mendukungnyasecara finansial atau memberikan bantuan ekonomi guna menyelamat-kan keberadaannya.

Di pihak lain, masyarakat juga membutuhkan surau bagi pen-didikan agama anak-anaknya, juga upacara keagamaan mereka dinagari yang biasanya dilakukan orang-orang surau (Azra:2003).Dalam hal ini tentu saja surau yang berhasil menyesuaikan diri danmendapat penerimaan luas akan memiliki peran yang lebih besardalam kehidupan bermasyarakat (Aziz: 2001).

Surau telah mengisi formasi sosial dalam kehidupan masya-rakat, sehingga surau mempunyai eksistensi yang kontributif terhadapmasyarakat dan menjadi sebuah sistem yang berperanan penting dalammembentuk mentalitas kultural (Hanani: 2002). Hal ini tentu saja akanbanyak mendorong terwujudnya self governing community di SumateraBarat.

Hubungan surau dengan masyarakatnya ibarat dua sisi matauang (di mana masing-masing keduanya saling membutuhkan). Orangsiak membutuhkan bantuan biaya dari masyarakat, sedangkan masya-rakat memerlukan orang siak untuk mengajarkan agama, dan men-jalankan upacara-upacara keagamaan di nagari (Azra:2003). Denganpembaharuan sistem pendidikan agama, dan perubahan-perubahanekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial telah mengaburkan hu-bungan ini.

2. Tantangan Surau dalam Mewujudkan Self governingcommunity

Dalam perkembangannya, sejarah panjang kejayaan surausebagai salah satu institusi yang dapat membangun masyarakat mulaitergerus. Masyarakat seakan tenggelam dalam pengaruh modernisasidan gelombang globalisasi yang sedang berjalan. Pembangunan yangseharusnya berkontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat,saat ini seperti dua sisi pisau yang sama tajam dan dapat membuat lukaapabila tidak bisa menggunakannya. Kehidupan anak nagari terutama

PROSIDING| 138


generasi muda sudah banyak yang terpengaruh oleh efek negatifglobalisasi dan tranformasi (Natsir: 2013).

Nilai luhur yang disemai d melalui peran surau telah mundurdan tergusur. Surau telah sepi dan malah ada yang tidak berfungsi lagi.Guru mengaji banyak urbanisasi ke kota, ulama-ulama muda banyakyang enggan kembali ke desa, pemangku adat banyak dijabat oleh parabirokrat yang bertugas di kota. Dalam hal ini betul apa yang dituliskanNavis (2002) dalam novelnya “robohnya surau kami” yang menggam-barkan surau sebagai aset lokal telah hilang; fungsi surau tidak sepertidulu lagi, surau sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan, hanya sebagian penduduknagari (terutama generasi muda) yang berkesempatan mengikuti pe-ngajian agama dan lebih sedikit lagi anak-anak yang sempat mengikutipengajian Al-Qur’an. Akibatnya, nilai dan peranan ajaran agama sertaaqidah menjadi lemah. Adat tinggal semboyan, agama dan adat hanyatampil dalam bentuk acara seremonial saja, tidak lagi menjadi acuankepribadian.

Kondisi seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan bagisemua masyarakat, khususnya Sumatera Barat. Sehingga surau sebagaisalah satu lembaga yang mampu mengkader generasi muda untuk ber-peran aktif dalam mewujudkan self governing community menjadi ter-abaikan. Padahal ini dapat diwujudkan dengan keterlibatan intensifsurau dalam mewujudkan self governing community.

3. Surau dan Perubahan Sosial Masyarakat di Sumatera BaratMenurut Soekanto (1998) ada beberapa hal yang menyebabkan

perubahan sosial dalam masyarakat, antara lain adalah; 1). Bertambahatau berkurangnya penduduk; 2). Penemuan-penemuan baru; 3). Per-tentangan (conflict) masyarakat; 4). Terjadinya pemberontakan ataurevolusi; hal ini meliputi, pertama, sebab-sebab yang berasal darilingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia; kedua, peperangan;ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Masyarakat di Sumatera Barat (Minangkabau) merupakanmasyarakat yang kooperatif terhadap perubahan (Sairin: 2002). Bagimereka perubahan sosial dan budaya pasti akan terjadi dalam setiapkehidupan manusia. Masyarakat Minangkabau bukanlah masyarakatyang tertutup seperti halnya masyarakat Badui di Jawa Barat atauorang Amish di Amerika Serikat.

139 | PROSIDING




Namun dalam perkembangannya, semangat akan perubahandan meningkatnya aspirasi modernisasi, bahkan sekularisasi dalammasyarakat telah mengakibatkan semakin hilangnya surau dalammasa-masa terakhir ini. Keinginan untuk memasuki alam kemajuan inidimulai dengan transformasi banyak surau menjadi "sekolah nagari"(volkscholen) sejak 1870-an. Bahkan modernisasi dan pembaharuankeagamaan pada awal dasawarsa abad 20 semakin membuat suraudipandang oleh banyak masyarakat Minang semakin tidak relevandengan perkembangan zaman (Azra: 2002).

Gelombang-gelombang pembaharuan keagamaan dan pendidi-kan umum telah memberikan andil bagi kemunduran surau sebagailembaga pendidikan Islam tradisional. Seperti pemurnian Islam yangdilancarkan Padri dan kemunculan modernisme Islam Salafi pada awalabad ke-20 memunculkan corak Islam yang tidak kompatibel dengantradisi sistem nilai surau. Dalam kondisi seperti ini surau menjadisasaran dan target pembaharuan, karena surau dipandang memilikipaham dan praktek keagamaan yang tradisional yang tidak sesuaidengan kemajuan, yang penuh dengan bid'ah, khurafat dan takhyul.Demikian juga, ketika sekolah-sekolah yang didirikan Belanda(volkscholen) diperkenalkan kepada masyarakat di Sumatera Barat,dengan cepat mereka meresponi secara positif, karena hal ini dianggapdapat membawa mereka kepada kemajuan. Kondisi ini telah menyeretanak-anak muda semakin menjauh dari pendidikan surau.

Kesempatan yang diberikan pemerintah Belanda untuk menda-pat pendidikan bagi masyarakat lokal dari kelas tertentu, telah mengha-silkan murid-murid yang terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat.Dalam hal telah terjadi suatu gerakan emansipasi di antara para murid-murid untuk mencapai kemajuan (Tilaar: 2002).

Mereka beranggapan bahwa cara untuk mencapai kemajuanialah dengan merombak sistem pendidikan tradisional menjadi pendi-dikan modern ala Barat. Karenanya menurut mereka sekolah-sekolahagama sudah ketinggalan zaman (out of date), dan harus digantidengan sekolah-sekolah baru yang modern. Untuk itu, ulama-ulamayang berpengaruh hendaknya tidak lagi mengajar di lembaga-lembagapendidikan.

Keinginan seperti ini ditolak oleh kaum ulama tradisional(kaum tua) karena mereka menganggap bahwa ide-ide kemajuan itudapat mengancam konsepsi adat alam Minangkabau yang selama inimereka yakini. Menurut mereka kemajuan hanya bisa dicapai dengan

PROSIDING| 140


menggali dan mengelaborasi kembali gagasan-gagasan adat dan bu-daya Minangkabau, bukan meninggalkannya dan menggantikannyadengan gagasan-gagasan Barat.

Sikap ulama tradisional ini berbeda dengan ulama modern(Kaum muda). Di mana mereka semakin ekspansif dalam menerapkangagasan-gaasan mereka. Mereka mulai mendirikan sekolah-sekolahagama yang telah dimodernisasi, baik sistem, metode maupun kuri-kulumnya. Pengajaran bukan lagi berlangsung di surau, tetapi sudah dikelas. Metode pengajarannya bukan lagi halaqah, tetapi sudah meng-gunakan sistem kelas yang memiliki tingkatan-tingkatan.

Pembaharuan sistem pendidikan agama, ditambah perubahan-perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial, juga meng-ubah watak dasar orang siak dan surau. Pakiah (murid yang sedangbelajar di surau) yang pada masa kejayaan surau belajar agama darisatu surau ke surau lain dengan biaya yang diperoleh dari partisipasiummat, sekarang harus menjadi murid madrasah modern atas biayakeluarganya. Perubahan ini berarti pecahnya integrasi orang siakdengan masyarakat. Padahal sebelumnya kedekatan surau dengan ma-syarakat, merupakan salah satu keunggulan dari surau yang bisa akrabdan diterima oleh masyarakatnya.

Pada dasarnya, modernisasi pendidikan Islam tidak serta mertamelenyapkan peran surau dan sekolah-sekolah agama tradisional yangsemata-mata mengajarkan ilmu agama. Tetapi sulit dibantah, bahwamereka ini semakin tertinggal, sehingga selepas pada 1940-an suraudan sekolah-sekolah agama tradisional menjadi minoritas dibanding-kan sekolah-sekolah Islam modern.

Perkembangan ekonomi yang membuka berbagai lapangankerja baru juga memiliki andil mempersempit pamor surau. Surausebagaimana dikenal tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum danketerampilan khusus yang bernilai ekonomis dalam sistem ekonomimodern. Surau juga tidak mengeluarkan ijazah bagi orang siak sebagaibukti kompetensinya dalam bidang tertentu sebagai guru agama.Sebelumnya hal ini tidak pernah menjadi persoalan, dan ijazah bukan-lah suatu hal yang penting. Tuntutan ekonomi telah mengakibatkanmeningkatnya kecenderungan orang tua untuk tidak menyerahkananak-anaknya belajar di surau.

Perkembangan ekonomi dan modernisasi dalam masyarakatjuga telah menimbulkan proses sekularisasi lembaga-lembaga pendidi-kan Islam. Sebagian besar kemudian berubah menjadi sekolah umum

141 | PROSIDING




dengan kurikulum umum yang paling dominan, dan sebagian lagiberusaha mempertahankan identitasnya sebagai sekolah Islam denganmenempatkan cukup banyak mata pelajaran keislaman di dalam kuri-kulumnya (Azra: 2002). Kondisi seperti ini telah berimplikasi padaberkurangnya minat masyarakat pada sistem pendidikan surau.

4. Surau dan Upaya Mewujudkan Self Governing Community diSumatera Barat

Pada prinsipnya self governing community adalah komunitaslokal beyond the state, yang mengelola hidupnya sendiri denganmenggunakan lembaga lokal. Pengalaman “kembali ke nagari” diSumatera Barat merupakan eksperimentasi lokal membangun otonomidesa. Sumatera Barat lebih dulu bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, termasuk Jawa, meski kapasitas desa di Jawa mungkinlebih baik ketimbang nagari di Sumbar. Sumatera Barat merupakandaerah yang sangat unik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal.Karena sejak lama orang Minang mempunyai sejarah otonomi yangberbasis pada nagari.

Di sepanjang zaman proses desentralisasi di Sumatera Baratberlangsung secara dinamis. Ketika republik Indonesia baru berumursatu dekade, Sumbar telah tampil sebagai penantang gigih sentralisasimelalui PRRI, meski dari pemerintah hal ini dianggap sebagai sebuahpembangkangan yang harus ditumpas secara represif. Begitu jugahalnya ketika Orde Baru berkuasa, Sumatera Barat kembali tampilsebagai penentang terhadap intervensi dan penyeragaman (regimen-tasi) pemerintahan desa melalui UU No. 5/1979. Masyarakat SumateraBarat dipaksa menerima intervensi Jakarta, meski mereka merasakankehilangan identitas politik lokal dan self governing community yangsudah lama berbasis pada nagari.

Marginalisasi terhadap nagari mulai bergeser menjadi eforiaketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan,menyusul berakhirnya Orde Baru. Sejak 1998, Sumatera Barat mene-mukan momentum sambil melakukan respons yang cepat terhadap isudesentralisasi. Salah satu jargon yang selalu disuarakan terkait terkaitisu desentralisasi di Sumatera Barat adalah “kembali ke nagari”, yaknikembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralistikdan demokratis. Setelah melewati dialektika yang panjang, PropinsiSumbar mengundangkan Perda No. 9/2000, yang menjadi efektif padabulan Januari 2001.

PROSIDING| 142


Kini pembentukan kembali (recreating) nagari di wilayahkabupaten telah selesai dilakukan. Prinsipnya adalah membentuk“nagari baru” yang menggabungkan antara self governing community(otonomi asli yang berbasis adat) dan local-self government (desen-tralisasi dari pemerintah). Pola penggabungan ini adalah format baruyang memungkinkan terjadinya “rekonsiliasi” antara “desa adat”dengan “desa dinas” yang dibentuk oleh negara.

Dalam hal ini, untuk mempercepat terwujudnya self governingcommunity yang yang matang. Maka institusi surau sebagai bagian darilembaga yang akan banyak mempengaruhi pola pikir dan cara bersikapmasyarakat di Sumatera Brat dirasa sangat perlu untuk mengambilperan yang lebih aktif. Hal ini dimaksudkan agar persoalan-persoalanyang seringkali timbul dalam masyarakat terkait dengan self governingcommunity bisa diminimalisir. Sehingga arah pembangunan masya-rakat di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dapatlebih ditingkatkan dengan senantiasa memelihara anesia pada umum-nya dapat lebih ditingkatkan dengan senantiasa memelihara asetmasyarakat setempat.

C. SIMPULANPenguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat

diartikan sebagai usaha membangun organisasi, sistem-sistem,kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menja-lankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaanpemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan individualcapability development, organizational capacity building, dan insti-tutional capacity building. Pengertian penguatan kapasitas tersebutmemberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harusdiperhatikan dan dicermati agar penguatan kapasitas dapat membuah-kan hasil nyata, bermanfaat dan menimbulkan dampak positif.

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat pentingdalam rangka mewujudkan kelembagaan yang tangguh, dinamis danmandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan diharap-kan dapat menggerakkan para pihak untuk berperan serta secara aktifdalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Selain itu, pemba-gian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui tugasdan wewenang sehingga system manajemen penyelenggaraan pemerin-tahan dapat dijalankan secara optimal.

143 | PROSIDING




DAFTAR RUJUKANAbidin, Mas'oed. 2004. Surau Kito. Padang: PPIM.Aziz, Imam. dkk (Ed.). 2001. Agama dan Perubahan Sosial ; Studi tentang

Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-PolitikIndonesia. Yogyakarta: LKPSM.

Azra, Azyumardi. 2003. SURAU; Pendidikan Islam Tradisional dalamTransisi dan Modernisasi. Jakarta: Logos.

Daya, Burhanuddin. 1995. Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: KasusSumatera Thawalib. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Hanani, Silfia. 2002. Surau; Aset Lokal yang Tercecer. Bandung: HumanioraUtama Press.

Navis, Ali Akbar. 1999. Yang Berjalan Sepanjang Jalan. Jakarta: GrasindoSairin Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif

Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Soekanto, Soerjono. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada.

PROSIDING| 144


PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZERFOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO

KENEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT XKOTO DISTRICT SOLOK

Siti Farida F. & Mas'ulaJurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNP

AbstractViewed artificial fertilizer prices always go up, many farmerscomplain, because they could no longer buy fertilizer fortheir crops, therefore, rural communities need to be smart inprocessing waste, to be used as organic fertilizer, in additionto organic fertilizers are healthier than artificial fertilizers.The technology used is very simple, and the cost of energyand processing time is also not a lot of organic fertilizers wasnearly produced can be utilized. The first activity of the 53-member group which is present only 26 people, or 50%,completion of the three present 72 people, who are notmembers also MINTAK participate, because they getbenefits, they even promised to get junk market in the nearesttown, and many requests from another farmer groups to betaught, it is hoped this activity can be a national strategy, inorder to overcome the scarcity of fertilizer and litter control.

Keywords: organic fertilizers, rural farmers.

AbstrakMelihat harga pupuk buatan yang selalu naik, petani

banyak mengeluh, karena tidak sanggup lagi membeli pupukbagi tanaman mereka, oleh sebab itu masyarakat pedesaanperlu cerdas dalam mengolah sampah, untuk dijadikan pupukorganik, disamping itu pupuk organik lebih sehatdibandingkan dengan pupuk buatan. Teknologi yangdigunakan sangat sederhana, biaya dan tenaga serta waktupengolahan juga tidak banyak, pupuk organik yangdihasilkan dapat segra dimanfaatkan. Kegiatan pertama dari53 anggota kelompok yang hadir hanya 26 orang atau 50%,kegiatan ketiga hadir 72 orang, yang tidak anggota jugamintak ikut, karena sudah dapat informasi manfaatnya,

145 | PROSIDING




bahkan mereka berjanji akan mencari sampah pasar di kotaterdekat, serta masih banyak permintaan dari kelompok taniyang lain untuk diajarkan, diharapkan kegiatan ini dapatmenjadi strategi nasional, guna mengatasi kelangkaan pupukdan pengendalian sampah.

Kata kunci: Pupuk organik, petani pedesaan.

A. PENDAHULUANPada era globalisasi dan AFTA 2015, di Asia Tenggara, khu-

susnya Indonesia, perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, danSeni (IPTEKS) sangat pesat dan menyebar keseluruh pelosok, masya-rakat pedesaan perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan tepatguna agar tidak tergiur untuk datang kekota, atau mengerjakan peker-jaan yang merugikan misalnya; mabuk, main game secara terus mene-rus. Membakar sampah dapat merusak diri sendiri dan lingkungan.Pembuatan pupuk organik dengan teknologi sederhana dan biaya sedi-kit dapat membantu petani mengurangi penggunaan pupuk buatan.Yaitu; 1 botol EM-4 seharga Rp 20.000,-, dapat menghasilkan pupukorganik cair sampai 20 liter, dan pupuk organik padat 17-18 Kg, tapipemerintah perlu membelikan Komposternya seharga Rp 300.000,-pada setiap rumah tangga, yang dapat digunakan selama lebih kurang30 tahun.

Jika dilaksanakan di pedesaan pembuatan pupuk organik dapatdilakukan dengan dua cara yaitu, menggunakan komposter danmembuat komposter langsung di tanah, karena masih banyak lahankosong yang dapat digunakan, hanya saja kalau komposternyalangsung ke bumi, petani hanya memperoleh pupuk organik yang padatsaja, sedangkan yang cair masuk ke dalam tanah, oleh sebab itu,pembuatannya harus jauh dari sumber air bersih atau dari daerah yangmenghasilkan mata air untuk kehidupan masyarakat sendiri. Olehsebab itu, rumsan masalahnya adalah; Bagaimana mengolah sampahmenjadi pupuk organik bagi masyarakat kelompok tani mekar saiyo dikenegarian Tanjung Balit Kecamatan X Koto di Atas KabupatenSolok.

B. METODOLOGITingkat mengkhawatirkan penipisan sumber daya dan pening-

katan volume limbah, terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pe-

PROSIDING| 146


ningkatan urbanisasi telah menjadi masalah serius di seluruh dunia(Palmer &Suggate , 1996:109-122). Secara khusus dapat dikatakanbahwa pembuangan limbah sudah mulai mengubah cara biosfer ber-fungsi. Penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim mulai mengurangiproduktivitas ekosistem global pada saat jutaan orang mencari peng-hidupan dan rezeki yang akan diberikan oleh lingkungan (Simmons,1996:163-170). Masing-masing masalah ini memerlukan perhatianglobal. Masalah pengelolaan sampah, pembuangan dan daur ulangnyatampak menjadi masalah paling mendesak terutama di negara berkem-bang di mana teknologi pengelolaan limbah domestik masih terbatas(UN-Habitat, 1988: 12-29 ; Palmer , 1998:35-77). Meningkatnyastandar hidup di sebagian besar belahan dunia juga menyiratkan peru-bahan selera, dan peningkatan konsumsi energi dan material.

Peningkatan produksi limbah manusia akibat perubahan gayahidup membuat masalah kritis terutama di negara-negara berkembangseperti Indonesia, yang sering memiliki masalah yang lebih mendesak,seperti kerawanan pangan dan ancaman dari epidemi dan pandemi pe-nyakit, termasuk HIV/AIDS, malaria, TBC dan sebagainya(Coinstreau, 1987:1-30; UNEP, 1994:20-35). Namun, kegagalan untukmengatasi masalah pengelolaan limbah secara memadai hanya dapatmemperburuk situasi kesehatan, seperti penyakit terutama di daerahtropis yang paling memiliki keterkaitan langsung dengan standar sani-tasi dan higienis (UNEP, 1994:20-35).

Masalah serius dalam pembuangan limbah di negara-negaraberkembang seperti Indonesia meningkat secara linear dengan partum-buhan konsumsi karena meningkatnya jumlah penduduk untuk meng-hasilkan berbagai aliran limbah dari rumah tangga dan tempat-tempatpasar yang padat. Limbah ini, yang sering berserakan di jalanan besarmaupun kecil akhirnya akan menemukan jalan mereka di sungai dansaluran air di dekatnya, yang kemudian menjadi tercemar (UNEP,2002:50-65). Dalam banyak kasus, sumber-sumber air yang tercemarini digunakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakatmiskin, untuk beberapa tujuan, termasuk minum, mencuci dan ataumandi. Wabah penyakit dan bahaya kesehatan lainnya yang padamasyarakat tidak biasa dalam pengaturan seperti di kebanyakan negaraberkembang akan terus meningkat (Teurlings. 1993:7-19). Dalamkasus lain, beban organik dan nutrisi besar sungai dan sungai menye-babkan eutrofikasi luas, yang akan menjadi ancaman serius bagi stabi-litas ekosistem (UNEP, 2002:50-65).

147 | PROSIDING




Pembuatan kompos adalah menumpukkan bahan-bahan orga-nis dan membiarkannya terurai menjadi bahan-bahan yang mempunyainisbah C/N yang rendah (telah melapuk) (Hasibuan, 2006). Bahan-bahan yang mempunyai C/N sama atau mendekati C/N tanah, dapatlangsung digunakan sebagai pupuk, tetapi bila C/N nya tinggi harusdidekomposisikan dulu, sehingga melapuk dengan C/N rendah yakni10-12 (Rinsemo, 1993).

Pembuatan kompos sederhana dapat dilakukan dengan tigacara yaitu: (1) dengan cara membuat membuat lubang di tanah, lalumenumpukkan sampah organik setelah dipisahkan dari sampah plastikdan non organik lainnya; (2) meletakkan sampah organik dalam alatdekomposter dan memberikan MM adalah zat yang menolong bakteriuntuk menghancurkan/menguraikan sampah dirawat dengan caramengatur airnya sampai terbentuknya pupuk organik yang siap untukdigunakan; (3) dengan cara membuat pupuk cair dari bahan-bahanorganik yang sudah dihancurkan sampai halus dan mencampurnyadengan zat kimia yang dapat mempercepat proses. Kerangka konsep-tual pengabdian adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual PenelitianMetode yang digunakan dalam penelitian adalah metode multi

situs, dimana dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk beberapa kelom-pok, setiap kelompok pesertanya terdiri dari masyarakat petani yangdatang dari satu desa, dimana pelaksanaannya dilangsungkan setelahkegiatan rutin yang mereka lakukan yaitu bertani. Kegiatan secara ber-

Pelatihanpembuatan

KomposKelompok Tani

KelompokTani Mekar

Saiyo

PeduliSampah

PeduliTumbuhan &

Hewan

PeduliLingkungan

Hidup

Menghasilkanpupuk

Organikuntuk

Tanaman

Pemberian teori dasar, dan praktekpembuatan kompos oleh instansi & petani

PROSIDING| 148


strata dan bernuansa mencintai lingkungan, kegiatan penelitian mema-kai metode Partisipation Action Research (PAR), yang dipandu olehpendamping dilaksanakan secara berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASANKegiatan penelitian diawali dengan sosialisasi kegiatan, pem-

berian pengetahuan diikuti dengan pembuatan, pupuk organik, sesuaidengan langkah kerja yang telah disediakan dalam lembaran kerja,waktu pembuatan pertama hanya hadir 26 orang saja dari 53 orang pe-serta yang sudah terdaftar sebagai anggota, pertemuan ke dua hadir 59orang, artinya yang tidak menjadi anggotapun berkeinginan untuk ikutberlatih. Pada pertemuan ketiga hadir 72 orang, bahkan empat orangdari yang hadir memintak untuk diadakan di kelompok tani tempat diaberdomisili. Untuk tertib kerja, maka disusun langkah kegiatan sebagaiberikut.

Gambar 2. Diagram Alir Proses Kerja Penelitian

Data yang diperoleh adalah:1. Proses pembuatan pupuk organik yang berasal dari sampah dengan

proses dekomposter, dengan menggunakan media sederhana 70%,berhasil, karena masih ada yang dalam proses.

Pengarahan cara kerja

PenilaianHasil

Observasi danDiskusi produk

Berhasil

Laporan Akhir

Teoripembuatan

PembuatanPupukOrganik

Pelaksanaandan

Pengamatan

1. Mempersiapkan segala peralatan danbahan yang akan digunakan

2. Menetapkan jenis kegiatan pembuatanpupuk organik dan langkah kerja.

3. Selama bekerja hindari berbicara, danmelakukan kerja yang tidak sesuaiprosedur .

4. Gunakan masker dan sarung tanganuntuk keamanan.

5. Simpan hasil ditempat yang telahdisediakan dan rawat sampai berhasil

149 | PROSIDING




2. Mengamati proses perubahan sampah, menjadikan kompos, kemu-dian menjadi pupuk organik yang siap untuk digunakan (masih da-lam proses).

3. Pupuk organik, jenis cair dan padat telah jadi, dan siap untuk digu-nakan (masih dalam proses).

4. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perilaku pesertayang meliputi interaksi antar peserta dan keseriusan kerja, 90%,karena peserta yang berebut bahan.

5. Keaktifan kerja dari hasil observasi; 95%, peserta aktif dan seriusdalam melakukan kegiatan kerja.

6. Hasil wawancara menunjukkan 98% peserta, menjawab sangatbaik untuk kegiatan di pedesaan.

Hasil penelitian yang dapat dilaporkan saat sekarang adalahtingkat keinginan dan keseriusan kerja peserta dari kelompok taniMekar Saiyo serta masyarakat desa secara keseluruhan, yaitu mening-kat secara signifikan yaitu dari 50%, meningkat langsung 100%, bah-kan melebihi dari perencanaan awal sedangkan produk berupa pupukorganik masih dalam proses.

DAFTAR RUJUKANAppelman A, 2005. Embraching Divercity Through Self-Awareness.

Columbia Universitas Of Missouri. Diakses 13 Januari 2006.Arief, Awar, 2003. Pendidikan Kecakapan Hidup, Bandung, Alfabeta.Hungerford et.all, 1990. Financial Jutification Discussion Thresd. Diakses

tanggal 6 Januari 2006.Ibrahim Muslimin, 2003. Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Jakarta:

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.Martin MGT, 2004, The Limits of Self Awareness. Nederland: Cluwer

Academic. Diakses 9 Januari 2006.Slamet, P.H. 2004. Perkembangan Manusia Indonesia Berkarakter Teknologi.

Yokyakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.029. tahun kedua.

Tim BBE, 2002a, Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill),melalui pendekatan Broad-Based Education, Jakarta: Depdiknas.

Tim BBE, 2003, Pola Pelaksanaan Kecakapan Hidup (Life Skill), melaluipendekatan Berbasis Luas, Surabaya: SIC..

Mulyati Arifin, dkk. 2008. Ilmu pengetahuan alam dan lingkunganku 3:Jakarta: Tim Editor PT. Setia Purna Inves, Pusat Perbukuan.

PROSIDING| 150


PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONALAGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(KASUS DESAPALEM KABUPATEN KEDIRI DAN

DUSUN BAJULMATI KABUPATEN MALANG)

ZulkarnainJurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan


AbstrakTujuan penulisan artikel ini mengupas tentang: (a) Peranfasilitator dalam pendekatan komunikasi hubungan inter-personal dalam pemberdayaan masyarakat; (b) Faktor faktoryang menentukan hubungan interpersonal; (c) Kasus-kasuspada agen perubahan sebagai fasilitator masyarakat dalampemberdayaan. Kesimpulan: faktor yang dapat menentukanhubungan interpersonal, yakni: (a) afektivitas komunikasi, (b)petunjuk wajah, (c) kepribadian, (d) streotyping, (d) kelompokrujukan, (e) kesamaan karakteristik personal, (f) daya tarikpersonal, (g) ganjaran), (h) familiarity, (i) kedetakan, dan (j)kemampuan (Competence). Ketiga, karakteristik agen per-ubahan terdiri dari: (a) rendah hati, (b) menjujung tinggi nilai-nilai kemanusian, (c) relegius, (d) berkualitas, (e) ber-upayamenyediakan waktu berkomunikasi dengan tokoh masyarakatdan perorangandalam masyarakat, (f) menunjukkan ke-akraban dengan tokoh masyarakat dan warga dengan memper-hatikan kebutuhan masyarakat, (g) menggunakan empatimempengaruhi efektifitas komunikasi dengan tokoh masya-rakat dan warga, (h) menggunakan pendekatan empati danberadaptasi dalam mengorganisir masyarakat masyarakat se-tempat.

Kata kunci: komunikasi interpersonal, agen perubahan,fasilitator, pemberdayaan

151 | PROSIDING




A. PENDAHULUANFasilitator masyarakat pada prinsipnya adalah upaya untuk

menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampumemanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan kearah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itupendampingan masyarakat tidak bisa dilihat dan dimaknai sebagaiaktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis danadministratif semata. Lebih dari itu, pendam-pingan masyarakatmerupakan aktivitas mentransformasikan nilai-nilai yang terkandungdalam Undang Undang Desa agar bisa diterjemahkan dalam lakukeseharian di desa.

Dalam situasi tertentu fasilitator masyarakat sering dihadapkanpada persoalan, bagaimana agar program tersosialisasikan secaraefektif? dapat diterima dan mengurangi dampak negatif. Pertanyaan inilebih mengarah pada keterampilan komunikasi dan jalinan hubunganyang dibangun secara efektif dan saling menguntungkan. Pengalamandi lapangan menunjukkan bahwa hampir setiap kegiatan fasilitatordalam melaksanakan pendampingan banyak didukung olehkemampuan komunikasi dan jalinan interpersonal yang mempengaruhibentuk persepsi dan respon orang-orang atau institusi terhadap pokokpersoalan yang dihadapi.

Kemampuan komunikasi tidak hanya terletak pada kefasihanmenggunakan bahasa lokal tetapi perlu didukung oleh keterlibatanemosional. Proses ini membutuhkan latihan dan praktek lapanganmelalui proses yang cukup lama oleh fasilitator masyarakat. Biasanyasetelah dibekali dengan kompetensi fasilitasi atau komunikasi dalampelatihan atau lokakarya, fasilitator masyarakat akan lebih efektifuntuk terjun langsung dalam suatu komunikasi untuk mengasahkemampuan berbicara, berbahasa, dan mempe-ngaruhi orang lainsecara alamiah. Kemampuan komunikasi interpersonal dalammasyarakat tidak cukup dibentuk melalui sikap percaya diri, labora-torium bahasa, tanpa didukung pemaknaan nilai-nilai sosial yang ada.

Tujuan penulisan artikel ini mengupas tentang: (a) Peranfasilitator dalam pendekatan komunikasi hubungan interpersonal dalampemberdayaan masyarakat; (b) Faktor faktor yang menentukanhubungan interpersonal; (c) Kasus-kasus pada agen perubahan sebagaifasilitator masyarakat dalam pemberdayaan.

PROSIDING| 152


B. PEMBAHASAN1. Peran Fasilitator dalam Pendekatan Komunikasi Hubungan

InterpersonalDalam konteks pemberdayaan masyarakat, istilah fasilitator

biasa dikaitkan denganpola pendampingan dalam masyarakat. Istilahfasilitator adalah menyebutkan orang yang bekerja dalam memfasilitasidalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fasilitasi adalah upayamemberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkanpotensi dan sumberdaya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya(Sumpeno, 2008).

Memahami proses komunikasi interpersonal menuntutpemahaman hubungan simbiosis antara komunikasi dengan perkem-bangan rasional (hubungan). Komunikasi mempengaruhi perkem-bangan rasional, dan pada gilirannya secara serentak perkembanganrasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yangterlibat dalam hubungan tersebut.

Pentingnya seorang fasilitator masyarakat harus memilikikemampuan menjalin hubungan personal: (a) komunikasi merupakanupaya membangun hubungan antar orang atau individu yang berkepen-tingan terhadap proses pemberdayaan masyarakat; (b) Informasi lebihmudah ditanggapi bila dilakukan secara persuasif; (c) sikap, tanggapandan pandangan orang lain terhadap pesan akan berbeda-beda secaraindividu; (d) Pola hubungan komunikasi lebih mengarah pada carapandang individu; (e) Partisipasi masyarakat pada hakekatnya keterli-batan individu secara emosional dalam suatu kerjasama; (f) Mem-bangun kesamaan pandangan terhadap pesan dimulai dari individu; (g)Komunikasi dan jalinan personal sebagai jembatan fasilitator untukmempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakanseperti yang diharapkan; (h) Siklus kegiatan pendampingan, seorangfasilitator membutuhkan penerimaan melalui kemampuan beradaptasidan menggunakan pengaruh orang lain untuk menyampaikan pesan(Sumpeno, 2008).

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadimerupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yangmemungkinkan setiap pesertanya menagkap reaksi orang lain secaralangsung, baik verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2007).

Komunikasi interpersonal dalam lingkup program pemberda-yaan masyarakat memiliki hubungan yang saling mendukung,sebagaimana pendapat Nugroho (2009) menjelaskankan bahwa pende-

153 | PROSIDING




katan komunikasi interpersonal memudahkan pesan dapat dipahamioleh individu-individu dalam suatu masyarakat melalui interaksikomunikasi informal sebagaimana tujuan yang ingin dicapai fasilitatordesa. Begitu juga interaksi komunikasi interpesonal yang dilakukanoleh agen perubahan sebagai fasilitator masyarakat di Dusun Bajulmatidan di Kampung Inggris, Desa Palem Kecamatan Pare. Faktorpenghambat penyampaian informasi oleh agen perubahan atau pemba-haru sebagai fasilitor masyarakat, seperti penjelasan yang disampaikankepada warga dengan bahasa yang secara umum, dalam situasi formal,sehingga tingkat pemahaman warga yang berbeda-beda, selain itukendala pada individu yang merasa malu atau enggan bertanya didalam pertemuan resmi atau formal.

Oleh karena itu melalui pendekatan komunikasi interpersonalmemudahkan warga atau individu yang kurang paham untuk lebihleluasa bertanya terhadap pesan yang kurang terhadap pesan yangkurang mereka mengerti. Hal yang demikian dimanfaatkan fasilitatormasyarakat untuk memberikan pemahaman secara maksimal, denganpendekatan komunikasi interpersonal dengan turun langsung ke wargamasyarakat, misalnya dengan mendatangi rumah-rumah masyarakatatau mengajak ngobrol santai setelah kegiatan formal dilaksanakanmaupun pada acara lain-lainnya di desa.

Pada saat situasi tersebut, fasilitator desa berusaha memposi-sikan dirinya sebagai teman bagi masyarakat. Melalui posisi fasilitatordesa dapat berlaku untuk melayani keluh kesah dan mengajak berbi-cara santai dengan mereka, secara tidak langsung fasilitator masyarakatdapat mengetahui kondisi psikologis dan watak masyarakat secarapersonal dan mengetahui kondisi inilah fasilitator dapat menyalurkanpesan dengan cara tepat, dengan demikian seorang fasilitator masya-rakat dapat memahami watak orang perorang dalam masyarakatsehingga akan mudah mencari celah yang tepat untuk benar-benarmemberikan pemahaman pesan pada komunikannya. Pendekataninteraksi komunikasi interpersonal juga dilakukandengan cara khusus,misalnya dengan sistem tarik ulur, apabila dibutuhkan, masyarakatakan ditarik atau dipaksa mengikuti keinginan pendamping. Namunada kalanya masyarakat dilepas atau dibiarkan menjalankan kegiatan-nya dengan keinginan sendiri.

PROSIDING| 154


2. Faktor-Faktor yang Menentukan Hubungan InterpersonalSeorang fasilitator masyarakat atau pendamping masyarakat

harus memiliki keseriusan, ketekunan disamping pengetahuan yangcukup tentang masalah kemasyarakatan. Pada dasarnya tugas pendam-pingan yang dilakukan berkaitan erat dengan bagaimana seorangfasilitator masyarakat memotivasi masyarakat untuk melakukantindakan yang dianggap penting dalam memecahkan persoalan denganmengembangkan potensinya secara mandiri.

Kunci keberhasilan seorang fasilitator masyarakat dalammendam-pingi masyarakat terletak pada persiapan dirinya untuk turundan terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat, sehingga tidak cukuphanya berbekal kemampuan wawasan tentang pemberdayaan, tetapijuga perlu memiliki penghayatan tentang jatidiri manusia danbagaimana melakukan interaksi komunikasi interpersonal secara efek-tif serta siap memegang tanggung jawabagar kegiatan fasilitasi yangdilakukan dapat berhasil secara efektif.

Menurut Sumpeno (2008), ada sepuluh hal yang harus dimilikioleh seorang fasilitator agar pendampingan masyarakat desa dapat ber-jalan secara efektif, antara lain meliputi: menghayati kebutuhanmasyarakat; menyadari kekuatan diri; bekerja dengan penuh tanggungjawab; menikmati tugas; kebanggaan atas kinerja; menyesuaikan diri;menetapkan prioritas; berkolaborasi; possitive believing, dan belajar.

Selain itu, komunikasi interpersonal juga memegang peranpenting dalam mencapai keberhasilan pendampingan pada masyarakat.Ada beberapa faktor yang dapat menentukan hubungan interpersonal,yakni: (a) efektivitas komunikasi; (b) petunjuk wajah; (c) kepribadian;(d) streotyping; (d) kelompok rujukan; (e) kesamaan karakteristikpersonal; (f) daya tarik personal; (g) ganjaran; (h) familiarity; (i) kede-katan; dan (j) kemampuan (Competence). Faktor-faktor tersebut dije-laskan sebagai berikut.

Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif apabila perte-muan antara stakeholder terbangun dalam situasi komunikatif inter-aktif dan menyenangkan. Efektivitas komunikasi sangat ditentukanoleh validitas informasi yang disampaikan dan keterlibatan dalammenformulasikan ide atau gagasan secara bersama. Bila berkumpuldalam satu kelompok yang memiliki kesamaan pandangan akan mem-buat gembira, suka dan nyaman. Sebaliknya bila berkumpul denganorang atau kelompok yang benci akan membuat tegang, resah, dantidak enak.

155 | PROSIDING




Petunjuk wajah menimbulkan kesan dan persepsi yang sangatmenentukan penerimaan individu atau kelompok. Senyuman yangdilontarkan dan menunjukkan ungkapan bahagia, mata melotot sebagaikemarahan dan seterusnya. Wajah telah lama menjadi sumberinformasi dalam komunikasi interpersonal. Wajah merupakan alatkomunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan makna dalambeberapa detik raut wajah akan menentukan dan menggerakkankeputusan yang diambil.

Kepribadian sangat menentukan bentuk hubungan yang akanterjalin. Kepribadian mengekspresikan pengalaman subjektf sepertikebiasaan, karakter dan perilaku. Faktor kepribadian lebih mengarahpada bagaimana tanggapan dan respon yang akan diberikan sehinggaterjadi hubungan. Tindakan dan tanggapan terhadap pesan sangattergantung pada pola hu-bungan pribadi dan karakteristik atau sifatyang dibawanya.

Fasilitator akan merespon pengalaman atau memperlakukananggota masyarakat secara berbeda atau cenderung melakukanpengelompokan menurut jenis kelamin, cerdas, bodoh, rajin, ataumalas. Penggunaan cara ini untuk menyederhanakan begitu banyakstimuli yang diterimanya. Kelompok masyarakat diberi kategoriakomodatif, terdidik, konsisten, supel, partisipatif, semua sifat yangdikenakan tersebut merupakan pengkategorian pengalaman untukmemperoleh informasi tambahan dengan segera.

Dalam pergaulan masyarakat, konsultan, pendamping kepalarumah tangga, RT, RW, kepala desa, BPD, dan pekerja akan menjadianggota organisasi atau kelompok dimana di dalamnya dapatmengaktualisasikan dirinya. Setiap kelompok memiliki norma, nilai,dan aturan tertentu. Ada kelompok yang secara emosional mengikatdiri masyarakat dan berpengaruh terhadap posisi dan peran masya-rakat. Melihat pada kelompok yang telah diakui kemampuan danprofesionalitasnya, maka orang akan cenderung merujuk kelompok ituuntuk menentukan makna dan kesan yang ditanggapinya.

Kesamaan karakteristik personal dalam hal ini orang-orangyang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, norma, aturan, kebiasaan,sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, budaya, agama, ideologiscenderung saling menyukai dan menerima keberadaan masing-masing.Bila percakapan yang dilakukan dengan rekan kerja atau masyarakatmenunjukkan rasa senang, dan percaya hal ini diakibatkan kesesuaianterhadap sesuatu yang diketahui atau tidak. Oleh karena itu perlu

PROSIDING| 156


ditemukan apa yang menjadi persamaan dan kepentingan yang harusdikomunikasikan.

Dalam hal daya tarik personal terkait pada pintar, pandaibergaul, performance rapi cenderung ditanggapi dan dinilai dengancara yang menyenangkan dan dianggap memiliki sifat yang baik,meskipun hal demikian belum menjadi jaminan, namun sebagianrelatif menerima daya tarik personal tersebut. Penelitian mengungkap-kan bahwa daya tarik seseorang baik fisik maupun karakteristik seringmenjadi penyebab tanggapan dan penerimaan personal tersebut, karenapersonal yang memiliki daya tarik cenderung akan disikapi dan diper-lukan lebih baik, sopan dan efektif untuk mempengaruhi pendapatorang lain.

Ganjaran dalam hal ini, seseorang akan menyenangi orang lainyang memberi penghargaan atau ganjaran berupa pujian, bantuan,dorongan moral. Apabila dalam interaksi komunikasi personalfasilitator masyarakat dalam mendampingi masyarakat dengan masya-rakat disekitarnya sangat menyenang-kan, maka akan sangat meng-untungkan ditinjau dari keberhasilan program, menguntungkan secaraekonomis, psikologis dan sosial.

Familiarty, dalam hal ini seseorang yang sering dikenal ataubanyak diberitakan dan menjadi buah bibir masyarakat cenderungdisenangi dan akan didekati. Dalam interaksi komunikasi personal,makin sering melihat dan bertemu dalam berbagai kesempatanmasyarakat akan cenderung mengenal dan tertarik terhadap fasilitatordesa.

Kedekatan, dalam hal ini seorang fasilitator perlu secara eratmenjalin kedekatan baik dari sisi kepribadian, kebiasaan, persahabatan,persaudaraan atau hubungan baik dalam bertetangga atau bahkantempat tinggal. Kedekatan akan mudah tumbuh diantara orang-orangyang berdekatan secara sosiologi atau psikologis.

Kemampuan, dalam hal ini masyarakat cenderung menyenangifasilitator masyarakat apabila memiliki kemampuan (competence)lebih tinggi. Dalam situasi ini, fasilitator masyarakat perlu mening-katkan kemampuan profesionalnya atau menunjukkan sesuatu yanglebih dari warga sekitarnya. Masyarakat akan cenderung menanggapiinformasi dan pesan pada orang-orang yang cenderung memiliki sikapdan kemampuan yang menonjol. Dalam berbagai situasi kemampuanlebih banyak berperan dalam menumbuhkan kerjasama dan penyelesai-an terhadap tugas yang disepakati bersama.

157 | PROSIDING




Kesebelas penjelasan tersebut merupakan indikator faktor-faktor dalam menentukan keberhasilan seorang fasilitator masyarakatdalam membangun hubungan komunikasi interpesonal dengan masya-rakat, sehingga menjadi salah satu dari kompetensi dalam komunikasiinterpersonal.

3. Pendekatan Komunikasi Interpersonal Agen Perubahansebagai Fasilitator Masyarakat dalam Pemberdayaan

Kampung Inggris adalah suatu komunitas lembaga kursusbahasa Inggris pada sebuah desa yang bernama Desa Palem dan DesaTulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.Desa tersebut memiliki keunikan dan kelebihan yakni banyaknyajumlah lembaga kursus Bahasa Inggris kini jumlahnya sudah mencapai150 lembaga kursus dan dalam 1 (satu) tahun lembaga-lembaga kursusyang ada di Kampung Inggris Pare ini dapat menampung lebih dari3000 peserta kursus.

Munculnya lembaga kursus tersebut sebagai awal jembatanperubahan sosial yang terjadi oleh masyarakat di Desa Palem dan DesaTulungrejo, dimana pemberdayaan masyarakat merasakan perubahanyang terjadi dari tahun ke tahun. Keberadaan lembaga kursus yangsemakin bertambah dan menyebar di sekitar lingkungan kedua desatersebut banyak memberikan peluang-peluang mata pencaharian baru.

Berawal dari dinamisnya perkembangan kursus bahasa Inggrisdengan sistem pendekatan pendidikan luar sekolah, maka semakinmeningkat pula dinamika ekonomi masyarakat yang menopangkebutuhan peserta didik atau warga belajar pada kampung Inggristersebut, sehingga muncullah usaha-usaha ekonomi baru olehmasyarakat sekitar dan pendatang yang dapat meningkatkan ekonomi-nya, seperti warung, rumah kos-kosan atau kontrakan, warnet, tokopakaian, khususnya busana muslim, usaha jajanan keliling, persewaansepeda pancal, toko buku, dan usaha lain yang berkaitan dengankeperluan para peserta didik yang sebagian besar datang dari pelajardan mahasiswa, bahkan pekerja dari pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Hal ini tidak terlepas dari peran yang diterapkan oleh agenperubahan sebagai salah satu faslitator masyarakat dalam mengem-bangkan kampung Inggris tersebut. Agen perubahan (agent of change)adalah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerimainovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pemba-haruan (change agency). Semua agen perubahan bertugas membuat

PROSIDING| 158


jalinan komunikasi antara sumber inovasi dengan sistem masyarakatatau sasaran inovasi.

Kampung Inggris didirikan oleh Mohammad Kalend padatahun 1976. Sejarahnya diawali ketika tahun 1976 Mohammad Kalend(ketika itu berusia 27 tahun) seorang santri asal Kutai Kartanegaratengah menimba ilmu di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, JawaTimur. Di tahun kelima ia “nyantri” karena ketiadaan biayaMohammad Kalend terpaksa meninggalkan bangku Pondok PesantrenGontor. Dalam situasinya yang serba sulit itu seorang temannyamemberitahukan adanya seorang guru yang baik dan pintar bernamaAchmad Yazid di Desa Pare yang menguasai delapan bahasa asing.

Mr. Kalend seorang agen perubahan yang bertugas menggerak-kan masyarakat agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yangdiinginkan oleh agen perubahan (agent of change). Semua agen per-ubahan bertugas membuat jalinan komunikasi antara sumber inovasi,tokoh masyarakat, dan sasaran inovasi.

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukan bahwa karak-teristik agen perubahan terdiri dari: (a) rendah hati; (b) menjujungtinggi nilai-nilai kemanusian; (c) relegius; (d) berkualitas; (e) berupayamenyediakan waktu berkomunikasi dengan tokoh masyarakat danperorangan di dalam masyarakat; (f) menunjukkan keakraban dengantokoh masyarakat dan warga dengan memperhatikan kebutuhanmasyarakat; (g) menggunakan empati untuk mempengaruhi efektifitaskomunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga; (h) menggunakanpendekatan empati dan beradaptasi dalam mengorganisir masyarakatmasyarakat setempat.

Berdasarkan paparan data penting tersebut, maka karakteristikagen perubahan berperan dalam meningkatkan pendidikan, ekonomi,dan sosial masyarakat. Agen perubahan mulai dengan mengemukakanberbagai masalah yang ada, membantu menemukan masalah yangpenting dan mendesak, serta meyakinkan masyarakat bahwa merekamampu memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini, agen perubahanmenentukan kebutuhan masyarakat dan membantu cara menemukanmasalah atau kebutuhan dengan cara konsultatif.

Agen perubahan bertanggung jawab untuk menganalisa situasimasalah yang dihadapi masyarakat agar dapat menentukan mengapaberbagai alternatif yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan klien(diperlukan alternatif baru). Untuk sampai pada kesimpulan diagnosa,agen perubahan harus meninjau situasi dengan penuh empati.

159 | PROSIDING




Membangkitkan kemauan klien untuk berubah. Setelah agenperubahan menggali berbagai macam cara yang mungkin dapat dipakaioleh klien untuk mencapai tujuan, maka agen perubahan bertugasuntuk mencari cara memotivasi dan menarik perhatian klien agartimbul kemauannya untuk berubah (membuka dirinya untuk menerimainovasi). Tetapi cara yang digunakan harus berorientasi pada klien,artinya berpusat pada kebutuhan klien, jangan terlalu menonjolkaninovasi.

Mewujudkan kemauan dalam perbuatan. Agen pembaharuberusaha untuk mencoba mempengaruhi tingkah laku klien denganpersetujuan dan berdasarkan kebutuhan klien (jangan memaksa). Padatahap ini, tindakan agen pembaharu yang paling tepat menggunakanpengaruh secara tidak langsung, yakni dengan mendayahgunakanpengaruh pemuka pendapat agar mengaktifkan kegiatan kelompokklien. Alur pola peran agen perubahan dalam pemberdayaan masyara-kat di Kampung Inggris Pare sebagai berikut.

Gambar. 1. Pola Peran Agen Perubahan dalam Memberdayakan Masyarakat

PERUBAHAN

BIDANGEKONOMI

MENINGKATNYALEMBAGA

KURSUSPerubahan

Bidangpendidikan

A. perubahan matapencaharian dari pertanianmenjadi non pertanian,

B. meningkatnya peluangusaha, seperti: kos-kosan,warung, jasa persewaansepeda, toko busanamuslim,warnet, pedagangmakanankeliling,toko buku, laundrydan lain-lain

C. meningkkatnya pendapatanwarga

PERUBAHAN

BIDANGSOSIAL

Terbentuknya lembagapaguyubanAkulturasi budayapendatang denganbudaya lokal

Mr. KALENDSEBAGAI

AGENPERUBAHAN

PERANGKATDESA

TOKOHMASYARAKAT

Karakteristik:

a. Rendah hatib. Menjujung Nilai-

nilai Kemanusiaanc. Relegiusd. Berkualitase. Menunjukkan

Keakrabanf. Empatig. Mudah Beradaptasi

AlumniBEC

PROSIDING| 160


Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat di DusunBajulmati Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Pendekatankomunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Bapak SI, berasal dariMojokerto Jawa Timur. Bapak dari ketiga orang anak tersebut dulunyapernah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam NegeriMalang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Sebelum Pak SI lulusdari UIN Malang, pada tahun 1989, Ia mendapatkan tugas dari kampusuntuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bajulmati.

Dusun Bajulmati Kecamatan Gedangan pada saat itukeadaannya tidak seperti desa Bajulmati pada saat sekarang. Dusuntersebut pada saat itu terisolir dan masih dikelilingi oleh hutan. Aksesjalan satu-satunya harus melalui dua sungai dan melewati jembatan.Jika terjadi musim hujan dan banjir maka jelas akan menghambatjalan, belum lagi kondisi pendidikan, dan ekonomi masih tertinggal.Bidang pendidikan sangat memperihatinkan, karena 90% wargamasyarakat Dusun Bajulmati usianya 40 tahun ke atas masih butahuruf, dan tingkat pendidikannya yang rendah untuk dapat bersekolahSD, apabila bersekolah harus menempuh jarak 5 sampai dengan 7 kilometer, jarak ke sekolah SMP ditempuh dengan minimal jarak 8 sampaidengan 21 kilo meter di Kecamatan Gedangan. Sedangkan untukmasyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaituSMA maka dapat ditempuh dengan jrak 12 kilo meter untuk daerahSitiarjo dan 42 kilo meter di daerah Turen. Keadaan yang seperti ituotomatis jarak juga menjadi kendala bagi masyarakat Dusun Bajulmatiuntuk mengikuti pendidikan pada saat itu.

Sebagai fasilitator agen perubahan dituntut untuk memilikisifat-sifat tertentu. Beberapa sifat yang dimiliki oleh seorang SI adalah:(a) memiliki rasa empati yang tinggi; (b) memiliki kemampuanberinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat; (c) memiliki ke-mauan untuk mengalokasikan banyak waktunya untuk masyarakat dan;(d) memiliki kemampuan untuk mendiagnosis masalah dan kebutuhanmasyarakat.

Sifat pertama adalah rasa empati yang merupakan hal pentingdalam diri agen perubahan. Hal ini disebabkan rasa empati akanmengarahkan agen perubahan untuk memiliki kepedulian terhadapmasyarakat sehingga memotivasi SI untuk merubah masyarakatmenjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers (1983:276)yang menyatakan bahwa “keberhasilan agen perubahan berhubunganpositif dengan empati mereka pada binaan”.

161 | PROSIDING




Pernyataan Rogers juga dijelaskan Nasution (2009) bahwa“suatu sifat yang paling penting adalah empati”. Kedua tokoh di atasdengan jelas mengatakan bahwa rasa empati merupakan syarat yangsangat penting yang harus ada pada agen perubahan. Kemampuan agenperubahan dalam mendiagnosa kebututuhan dan masalah binaan sangatdiperlukan. Hal ini bertujuan agar program yang dijalankan oleh sesuaidengan kebutuhannya. Program yang tidak disesuaikan dengan kebutu-han dan masalah akan mengalami kegagalan bahkan dapat mengalamipenolakan dari masyarakat. Maka dari itu mendiagnosa kebutuhanadalah hal yang sangat penting bagi agen perubahan untuk menentukankeberhasilan program.

Pernyataan tersebut didukung oleh Rogers (1983) bahwa“keberhasilan agen perubahan berhubungan positif dengan seberapajauh program difusi sesuai dengan kebutuhan binaan”. Kemudianpernyataan dari Everet mendapat dukungan dari Nasution (2009)bahwa “agen perubahan dalam prosesnya harus mampu memberikanpetunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutu-han”. Jika masalah dan kebutuhan telah teridentifikasi maka agenperubahan berkewajiban untuk mempersilakan binaannya mencaripemecahan terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

Mengidentifikasi setiap masalah dan kebutuhan binaan harusdilakukan dengan cara berposes yang membutuhkan alokasi waktucukup lama. Maka dari itu alokasi waktu dari agen perubahan sangatdibutuhkan, bahkan harus mementingkan kepentingan binaan dari padakepentingan diri agen perubahan. Menurut Duncan (dalam Nasution,2009) bahwa syarat seorang agen perubahan adalah “kemampuanadministratif yaitu persyaratan administratif yang paling dasar danelementer, yakni kemauan untuk mengalokasikan waktu untukpersoalan-persoalan yang relatif njelimet”. Alokasi waktu yang diberi-kan agen perubahan kepada binaan berperan penting dalam mengenalikehidupan dan kebiasaan dari binaan. Norma dan sistem sosial yangada didalamnya menjadi salah satu faktor penting yang harus di-pahami oleh agen perubahan.

Proses interaksi dengan masyarakat juga membutuhkan waktuyang cukup banyak dengan binaannya. Interaksi dan komunikasi yangterjadi antar keduanya dilakukan secara intens untuk menumbuhkanpersepsi yang baik terhadap sosok agen perubahan. “Para agenperubahan yang berhasil acap kali berupaya menampilkan kesan baik

PROSIDING| 162


menyangkut perubahan dengan cara meng-identifikasinya denganunsur-unsur budaya yang sudah dikenal” (Horton, 1985).

Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa interaksi dankomuni-kasi yang baik mutlak diperlukan oleh agen perubahan untukmembangun kesan yang positif dan mempermudah agen perubahanuntuk menjalankan programnya. Komunikasi dengan Sesepuh dusun,tokoh agama, dan perangkat desa harus dibangun dengan baik karenamereka merupakan key person dari masyarakat binaan. Merekamerupakan orang yang paling dekat dan paling memahami masyara-katnya serta menjadi orang yang sangat dipercaya dan berpengaruhterhadap kehidupan mereka.

Menurut Hanafi (1991) bahwa “tokoh masyarakat adalahanggota masyarakat (sistem sosial) dimana mereka menggunakanpengaruhnya”. Pengaruh yang dibawa oleh mereka akan diikuti olehmasyarakatnya, karena besar pengaruhnya 86 pada masyarakat makaprogram yang akan dijalankan agen perubahan juga membutuhkanbantuan dari tokoh masyarakat tersebut. Semua sifat yang ada di dalamdiri SI seperti diatas telah memenuhi kriteria sebagai agen perubahan.

Pola agen dalam pemberdayaan masyarakat digambarkandalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2. PolaAgen Perubahan di Dusun Bajulmati Desa GajahrejoKabupaten Malang

PembangunanSumberdaya Manusia

Peran Agen PerubahanMelalui Lembaga

dan individu

PembangunanBidang

Pendidikan

Konservasi Lingkungan:1. Penanaman mangrove2. Penanaman pohon pelindung3. Tumpangsari lahan hutan4. Pelepasan benih ikan di sungai

Program Jasa:1. Wisata Pantai2. Susur Goa3. Susur Sungai

Program Kewirasuahaan:1. Usaha Warung di

Pantai2. Jualan Bakso3. Jualan Es Degan4. Mracangan5. Kripik Tempe6. Tambal ban7. Bengkel sepeda motor

163 | PROSIDING




Sosok agen perubahan yaitu SI yang mengembangkan danmenjadi penyebar inovasi khususnya dalam pendidikan berbasismasyarakat PAUD Bina Harapan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM)Rumah Pintar Harapan, TK Harapan, TPQ Nurul Huda, Perpustakaandi Dusun Bajulmati, serta TK Tunas Harapan dan SD Harapan GoaCina. Agen perubahan yaitu SI dan MJ merintis sejak tahun 1989 telahmelakukan upaya-upaya dalam proses mengembangkan pendidikanberbasis masyarakat dalam aspek peningkatan mutu sumber dayamanusia.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusiawarga Bajulmati Kegiatan pelatihan juga merupakan salah bentukmendidik masyarakat yang sering dilakukan di Lembaga SosialPendidikan Harapan Bajulmati. Dalam mengadakan berbagai pelatihanperlu adanya kerjasama dan juga pemateri. Salah satu hal yang menjadikeuntungan di Dusun Bajulmati adalah banyaknya rekan dari SI danMJ yang turut membantu mengadakan pelatihan, bakti sosial danbantuan lainnya.

Pola peran pemberdayaan masyarakat yang dimulai daripeningkatan kualitas pendidikan dengan merintis pendidikan tamankanak-kanak (TK) yang dibangun oleh swadaya masyarakat sendiri,merintis SD Kecil, mendiri-kan Taman Bacaan Masyarakat (TBM),pemberdayaan dengan peningkatan pendidikan dasar baik setingkat SDmaupun sekolah lanjutan pertama, dan atas.

Dalam menjalankan program pemberdayaan, agen perubahanselalu melakukan tahapan pertama yaitu untuk membina hubungandengan berbagai elemen masyarakat, karena melalui menjalinhubungan akan tercipta komunikasi dan kepercayaan. Denganterciptanya kepercayaan, maka akan lebih mudah dalam mendiagnosakebutuhan dan masalah masyarakat, karena infrormasi yang disampai-kan masyarakat akan lebih valid dan sesuai dengan keadaan. Tahapyang dilalui oleh agen perubahan selanjutnya adalah dengan memberi-kan sumber penyelesaian masalah sehingga pemecahan masalah dapatdilakukan dan diterima oleh masyarakat/sasaran kegiatan. Denganmeningkatnya kemampuan masyarakat dan adanya pemecahan masa-lah maka tahap akhir yang dilakukan oleh agen perubahan adalahmenjaga kestabilan.

PROSIDING| 164


C. SIMPULANBerdasarkan deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa: Pertama, fasilitator masyarakat harus memiliki kemampuanmenjalin hubu-ngan personal: (a) komunikasi membangun hubunganantar orang atau individu yang berkepentingan terhadap prosespemberdayaan masyarakat; (b) Informasi dilakukan secara persuasif;(c) sikap menaggapi pandangan orang lain berbeda-beda secaraindividu; (d) Pola hubungan komunikasi lebih mengarah pada carapandang individu; (e) Partisipasi masyarakat dibutuhkan keterlibatanindividu secara emosional dalam suatu kerjasama; (f) Membangunkesamaan pandangan terhadap pesan dimulai dari individu; (g)Komunikasi dan jalinan personal sebagai jembatan fasilitator untukmempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakanseperti yang diharapkan; (h) Siklus kegiatan pendampingan, seorangfasilitator membutuhkan penerimaan melalui kemampuan beradaptasidan menggunakan pengaruh orang lain untuk menyampaikan pesan.

Kedua, faktor yang dapat menentukan hubungan interpersonal,yakni: (a) afektivitas komunikasi; (b) petunjuk wajah; (c) kepribadian;(d) streotyping; (d) kelompok rujukan; (e) kesamaan karakteristikpersonal; (f) daya tarik personal; (g) ganjaran; (h) familiarity; (i)kedekatan; dan (j) ke-mampuan (competence).

Ketiga, karakteristik agen perubahan terdiri dari: (a) rendahhati; (b) menjujung tinggi nilai-nilai kemanusian; (c) relijius; (d)berkualitas; (e) ber-upaya menyediakan waktu berkomunikasi dengantokoh masyarakat dan perorangan dalam masyarakat; (f) menunjukkankeakraban dengan tokoh masyarakat dan warga dengan memperhatikankebutuhan masyarakat; (g) menggunakan empati mempengaruhiefektifitas komunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga; (h)menggunakan pendekatan empati dan beradaptasi dalam mengorganisirmasyarakat masyarakat setempat.

DAFTAR RUJUKANHanafi, Abdillah. 1981. Memasyarakat Ide-Ide Baru. Surabaya: Usaha

Nasional.Horton, Paul B, Hunt Chesterl. 1985. Sociologi. New York: Mcgraw-HillMulyana, Dedy. 2007. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung: Remaja

RosdakaryaNugroho, A.W. 2009. Komunikasi Interpersonal Antara Perawat Dan

Pasien(Studi Deskriptif Kualitatif Aktivitas Komunikasi Terapeutik

165 | PROSIDING




AntaraPerawat Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.MoewardiSurakarta). Abstrak. Universitas Negeri Sebelas Maret.

Rogers, Everett M, 1995, Diffusions of Innovations, Fifth Edition. New York:Tree Press.

Sumpeno Wahyudin.2008. The Capacity Building Hand Book: MenjadiFasilitator Genius. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution Zulkarnain. 2009. Solidaritas Sosial dan Partisipasi MasyarakatDesa Transisi Suatu Tinjaun Sosiologis. Malang: UMM Press.

PROSIDING| 166


PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUKMASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH

SATU MITIGASI BENCANA

Vevi SunartiJurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan


AbstractUndang-undang No. 6 of 2014 about Desa, GovernmentRegulation No. 60 about Dana Desa and Permendes PDTTNo. 3 of 2015 about Tenaga Pendamping Desaas themomentum for stakeholders to make disaster education as oneof the priority programs in the development andempowerment of rural communities. This is due to the amountof damage and even setbacks against development outcomescaused by disaster is huge. In order to minimize the impact ofdisasters, so it needed the villagers are aware of disastersthrough disaster education. This disaster education is oneimportant task that must be carried out by assistants villagesparticularly Cadre Community Empowerment (KPMD).KPMD is a member of the community that have a very centralrole as everyday direct contact with villagers. Disastereducation program of the rural population is expected in turnspawned a cadre of community empowerment are aware ofthe disaster and villages disaster preparedness as one of thesteps in disaster mitigation, so that the results of thedevelopment that has been undertaken by the government tominimize the risk of damage both a physical or non-physicalwhen disaster strikes.

Key words: disaster, mitigation, mentoring village,empowerment

A. PENDAHULUANData Badan Penanggulangan Bencana (dibi.bnpb.go.id) dalam

kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2016 di Sumatera Barat tercatatsebanyak 707 jumlah kejadian bencana baik alam ataupun non alam

167 | PROSIDING




dengan jumlah korban meninggal 2.180 orang, terluka 3.735 orangsedangkan jumlah rumah rusak berat sebanyak 72.333 rumah dan rusakringan sebanyak 139.585 rumah serta telah berdampak terhadapkehidupan sebanyak 102.031 jiwa. Besarnya akibat yang ditimbulkanoleh bencana tersebut tentu saja akan berakibat terhambatnya pemba-ngunan bahkan terjadi kemunduran dalam pembangunan, baik di kotaataupun di kawasan perdesaan akibat hancurnya sarana dan prasaranayang telah dibangun. Artinya, bencana alam ataupun bencana non alambisa menghancurkan sasaran agenda pembangunan yang telah tercapaidan mendorong jutaan orang akan kembali hidup di bawah garis ke-miskinan.

Salah satu dampak dari bencana tersebut adalah wilayahperdesaan. Kemunduran pembangunan kawasan perdesaan akibatbencana ini menjadi masalah tersendiri, di mana satu sisi pemerintahtelah mengalokasikan anggaran pembangunan desa dan di sisi lainpembangunan yang dilakukan tersebut memiliki ancaman terhadapbencana baik alam maupun bencana sosial yang pada gilirannya akanmenggerus anggaran juga. Karena akibat yang ditimbulkan bencana inidapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah diperolehdengan susah payah. Sementara dana yang digunakan untuk tanggapdarurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaranyang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional danprogram-program pengentasan kemiskinan ataupun program pember-dayaan masyarakat lainnya.

Sejatinya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini bisadiminimalisir, jika kesadaran masyarakat di suatu daerah yang rawanbencana terpupuk sejak dini. Kesadaran bencana bukanlah lahir sertamerta ataupun instan namun harus melalui berbagai cara, salah satunyaadalah pendidikan kebencanaan yang bisa didapatkan melalui pen-didikan keluarga, sekolah ataupun pendidikan luar sekolah.

Selama ini bencana selalu dianggap sebagai sesuatu yang diluar kendali manusia. Sebetulnya, jika kaji lebih jauh, bencana juga taklepas dari kegagalan kita untuk memasukkan faktor dan potensipengurangan resiko bencana ke dalam arus utama perencanaan dankebijakan pembangunan. Bencana memang tidak dapat kita hindari,tetapi bencana tidak terjadi begitu saja. Dalam taraf tertentu, bencanaterjadi karena kegagalan pembangunan yang mengakibatkan pening-katan kerentanan terhadap resiko bencana (Teddy Lesmana, 2012).

PROSIDING| 168


Di sisi lain dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun2014 tentang desa serta peraturan turunannya yang salah satunyatentang dana desa dan program pemberdayaan masyarakat melaluipendampingan pembangunan desa, maka sudah menjadi sebuah kenis-cayaan bahwa salah satu program dalam pendampingan yangdilakukan oleh tenaga pendamping pembangunan desa adalah programpendidikan kebencanaan terhadap masyarakat desa sehingga diharap-kan pada gilirannya akan melahirkan kader-kader pemberdayaanmasyarakat desa yang sadar bencana dan desa-desa siaga bencana se-bagai salah satu langkah dalam mitigasi bencana, sehingga hasil-hasilpembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat diminimali-sasi resiko kerusakannya baik secara fisik ataupun non fisik jika benca-na terjadi.

B. LANDASAN TEORI1. Desa dan Dana Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta,deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dariperspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups ofhauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengu-rus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adatistiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada diDaerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunyayang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalahsebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asliberdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikirandalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisi-pasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”(Widjaja, 2003).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan namalain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradi-sional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desapasal 1).

169 | PROSIDING




Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menyebutkan desa adalah mengartikan Desasebagai berikut, “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya dise-but desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepen-tingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan selfcommunity yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Denganpemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus danmengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosialbudaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangatstrategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap pe-nyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yangkuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi dae-rah.

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1,ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuk-kan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mem-biayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasya-rakatan. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa tersebut adalahuntuk pembangunan dan pemberdayaan. Pengaturan prioritas penggu-naan dana desa bertujuan untuk:a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewe-

nangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yangdibiayai oleh dana desa.

b. sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusunpedoman teknis penggunaan dana desa; dan

c. sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pe-laksanaan penggunaan dana desa.

PROSIDING| 170


2. Pendampingan Desa dan Tenaga PendampingMenurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa,

kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tin-dakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakanoleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkanmutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu meng-indentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang diala-mi dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yangdihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi olehkeberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan ke-giatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005)menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yangsangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat,selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa pen-dampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “making thebest of the client’s resources”.

Menurut Departemen Sosial, (2005) pendampingan adalahproses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat,khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendampingatau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkankomunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalammenghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.

Sedangkan tujuan pendampingan desa menurut Permendes RINomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi:a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerinta-

han desa dan pembangunan desa;b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa

dalam pembangunan desa yang partisipatif;c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menga-jak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untukmengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu men-capai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan inimembutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memilikiintegritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator,

171 | PROSIDING




komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempatbertanya bagi kelompok (CCDP, 2015).

Berdasarkan hal di atas, pendampingan bisa diartikan sebagaikegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik peroranganmaupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pe-menuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingandiupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agarmasyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendam-pingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelom-pok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yangdidampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasidari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanandan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesa-daran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masya-rakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk mesukseskan kegiatan pendampingan desa dalammembangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desayang terdiri dari: (a) tenaga pendamping profesional; (b) Kader Pem-berdayaan Masyarakat Desa; dan/atau (c) pihak ketiga (Permendes RINomor 3 Tahun 2015).

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendampingdesa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berke-dudukan di kabupaten; dan (c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakatberkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader PemberdayaanMasyarakat Desa berkedudukan di Desa. Pihak ketiga sebagai pen-damping desa terdiri dari: (a) Lembaga Swadaya Masyarakat; (b) Per-guruan Tinggi; (c) Organisasi Kemasyarakatan; atau (d) Perusahaan(Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Seorang pendamping mempunyai peranan kunci dalamprogram pengembangan masyarakat. Tugas utama seorang pendam-ping adalah menggali, membangun dan mengembangkan kapasitasmasyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya kelompoknya, sertamenentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaikikehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masya-rakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemam-puan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penye-lenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

PROSIDING| 172


a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peman-tauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatdesa;

b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanansosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaansumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan saranaprasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lem-baga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pember-dayaan masyarakat desa;

d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompokmasyarakat desa;

e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaanmasyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pemba-ngunan desa yang baru;

f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secarapartisipatif; dan

g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan danmemfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat ke-pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 pasal 24 menye-butkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya me-menuhi unsur kualifikasi antara lain:a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan

masyarakat;b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat de-

sa;d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masya-

rakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaanterhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakatdesa.

3. Bencana dan Mitigasi BencanaBencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakatyang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupunfaktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manu-

173 | PROSIDING




sia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psiko-logis (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007). Rahmat (2006)menya-takan bahwa mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuanuntuk mengurangi kemungkinan dampak negative kejadian bencanaterhadap kehidupan dengan menggunakan cara alternatif yang lebih da-pat diterima secara ekologi. Bencana ini bisa berupa gempa bumi,tsunami, banjir, longsor, kebakaran, angin puting beliung, wabah pe-nyakit maupun kecelakaan lalu lintas dan lainnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, maka penanggulanganbencana sudah dimulai dari tahap pra bencana atau yang lebih dikenaldengan mitigasi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untukmengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupunpenyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman ben-cana. Resiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkanakibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupakematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui sosialisasi bagaimanamenghadapi bencana, simulasi evakuasi bencana, rambu-rambu rawanbencana, membuat jalur evakuasi, pendidikan dan pelatihan mengha-dapi dan mengurangi dampak bencana, dan lain sebagainya.

Mitigasi bencana bisa berupa mitigasi fisik dan mitigasi nonfisik. Mitigasi fisik (structure mitigation) merupakan upaya yangdilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkankerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancamanbencana dengan membangun infrastruktur. Sedangkan mitigasi nonfisik merupakan (non structure mitigation) upaya yang dilakukanuntuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana denganmeningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengha-dapi bencana (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 118 Tahun2008).

Menurut Nirmalawati (2011) bencana dapat terjadi karenaditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya pemahamantentang karakteristik bencana; (2) sikap atau perilaku yang meng-akibatkan kualitas sumber daya alam; (3) kurangnya informasi per-ingatan dini; dan (4) ketidak berdayaan atau ketidak mampuan dalammenghadapi bahaya. Karena bencana merupakan suatu proses keja-dian, maka diperlukan suatu penanganannya dalam manajemen ben-

PROSIDING| 174


cana, yaitu dimana seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaandan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadibencana dimana dikenal dengan ”Siklus Manajemen Bencana”.

Siklus manajemen bencana dibagi dalam tiga kegiatan utama,yaitu: (1) kegiatan pra bencana (pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan,serta peringatan dini); (2) kegiatan saat terjadi bencana (tanggap daru-rat, seperti SAR, bantuan darurat dan pengungsian); dan (3) kegiatanpasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi). Kegiatan prabencana inilah yang sering dilupakan, padahal justru kegiatan pada prabencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan padatahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pascabencana.

Menurut Agus Rahmat dalam artikel Manajemen dan MitigasiBencana secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi da-lam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, miti-

gasi, kesiap siagaan, serta peringatan dini;2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap

darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatanSearch And Rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, reha-bilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana selama ini masih kurangmenjadi perhatian, padahal kegiatan ini sangat penting karena merupa-kan modal sebagai persiapan dalam menghadapi bencana dan pascabencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupunswasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatanapa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagai-mana memperkecil dampak bencana.

Berdasarkan Konferensi Pengurangan Bencana Dunia,substansi dasar yang merupakan prioritas kegiatan mitigasi sampaitahun 2015, antara lain:1. meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional

maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelem-bagaan yang kuat;

2. mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana sertamenerapkan sistem peringatan dini;

175 | PROSIDING




3. memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk mem-bangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap benca-na pada semua tingkatan masyarakat;

4. mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana;5. memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan

masyarakat agar respons yang di lakukan lebih efektif;

C. PEMBAHASAN1. Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masya-rakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbi-ngan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat di-tingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidupdan kesejahteraannya. Menurut Kartasasmita (1997) hakekat pemba-ngunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusatdari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah ke-mampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pem-bangunan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Pasal 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya pening-katan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejah-teraan masyarakat desa.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pemba-ngunan perdesaan pada tahun 2016 ini sangat tinggi, hal ini bisa dilihatdari sisi alokasi anggaran dana desa yang mencapai Rp46,98 triliyun.Untuk Sumatera Barat saja pada tahun anggaran 2016 mempunyaialokasi dana desa sebesar Rp598.637.609.000,00 dengan jumlah desasebanyak 880 buah desa (Data Kemenkeu, 2015). Dana yang besartentunya saja menuntut pengelola dan semua pihak yang terlibat harusmengelola dengan akuntabilitas dan penuh tanggungjawab. Sebagaibagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, desamerupakan bagian tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan jikadilihat dari distribusi pembangunan itu sendiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian daripembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti danperanan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desabeserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial bu-daya dan pertahanan keamanan. Kawasan Perdesaan adalah kawasanyang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaansumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

PROSIDING| 176


permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan so-sial, dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat berbagai program prio-ritas yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perdesaan diseluruh Indonesia. Salah satu dari tujuh program prioritas kementeriandesa adalah pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, danmodal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan trans-migrasi. Implementasi kegiatan dari program prioritas ini melalui jalanpeningkatkan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikandan kader kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan se-bagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melaluipengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyara-kat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihatada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu me-ngembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyara-kat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen:pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers,partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau olehorganisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu sajasangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatanyang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana,aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebi-jakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pember-dayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutanbila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yangdidasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko,2002).

2. Pendampingan Desa dan Mitigasi BencanaKegiatan pendampingan desa ini pada dasarnya merupakan

upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individuatau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimi-likinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumberdayamanusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berpe-

177 | PROSIDING




ran sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperansebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok masyarakat desa.

Tujuan pendampingan desa dalam Permendes RI Nomor 3Tahun 2015 meliputi:a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerinta-

han desa dan pembangunan desa;b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa

dalam pembangunan desa yang partisipatif;c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dand. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Untuk melaksanakan pendampingan ini, berdasarkanPermendes RI Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tenaga pendam-ping desa terdiri dari tiga kelompok yaitu: (1) tenaga pendampingprofesional; (2) kader pemberdayaan masyarakat (KPM); dan (3) pihakketiga.

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendampingdesa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berke-dudukan di kabupaten; dan (c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakatberkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di desa. Pihak ketiga sebagaipendamping desa juga bisa berupa: (a) lembaga swadaya masyarakat(LSM); (b) perguruan tinggi; (c) organisasi kemasyarakatan; atau (d)perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Jika dilihat dari Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut,terlihat bahwa tenaga pendamping yang bersentuhan langsung denganmasyarakat desa adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD), sedangkan pendamping teknis berkedudukan di kecamatandan tenaga ahli berkedudukan di pusat dan provinsi. Hal ini tentu sajamenjadi tantangan tersendiri bagi KPM dalam melakukan pendam-pingan pembangunan desa karena kurang efektif mengingat lokasi danjarak antar desa dengan kecamatan dan bahkan ibu kota propinsi relatifjauh. Untuk itu, tugas dan tanggungjawab yang sangat besar beradapada Kader Pemberdayaan masyarakat desa yang berada di gardaterdepan dan sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat danpembangunan desa.

Dengan strategisnya peran kader pemberdayaan masyarakathal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendamping profesi-onal dan tenaga ahli untuk mentransfer knowledge kepada KPM

PROSIDING| 178


tersebut, melakukan mentoring dalam rangka pemberdayaannyakhususnya dalam mitigasi bencana melalui pemberian pendidikankebencanaan.

KPMD sebaiknya berasal dan besar di daerah atau desa ter-sebut serta memiliki pengetahuan, pengaruh, kemauan dan kemampuanuntuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalampemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Pem-bangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari,oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pe-ngendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunanserta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 tidakmenyebutkan secara langsung kompetensi dari KPMD, namun menurutpandangan penulis, kompetensi dari KPMD sebagai bagian dari tenagapendamping desa sangat penting, karena akan menjadi fasilitator,mediator ataupun mentor terhadap masyarakat desa dalam rangkapemberdayaan masyarakat baik yang bersifat fisik ataupun non fisik.Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 KPMD bertugas untukmenumbuhkan dan mengem-bangkan, serta menggerakkan prakarsa,partisipasi, dan swadaya go-tong-royong. Artinya, disini seorangKPMD adalah seorang yang bisa menggerakkan atau mempunyaipengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat desa tersebutagar program pendampingan desa ini berjalan dengan baik. KPMD disini bisa seorang ulama, tokoh adat ataupun seseorang yang dituakandalam kehidupan bermasyarakat, karena para KPMD ini akan ikut sertamembantu kepala desa atau wali nagari untuk pembentukan organisasipembangunan desa.

Salah satu tugas besar dari seorang pendamping desa adalahmelakukan edukasi tentang mitigasi bencana melalui pendidikan ke-bencanaan yang bertujuan menciptakan masyarakat sadar bencana.Masyarakat sadar bencana adalah kondisi masyarakat yang memilikipengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, sehingga memiliki kesadaranuntuk bersikap dan melakukan adaptasi di wilayah yang rawanbencana dengan sebaik baiknya, dan dapat berpartisipasi secara aktifdalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apa-bila terjadi bencana. Dalam upaya membangun masyarakat atau komu-nitas yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu

179 | PROSIDING




masuk yang cukup penting dan strategis. Pendidikan kebencanaandapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal maupuninformal.

Pendidikan kebencanaan sebagai upaya untuk membangunmasyarakat sadar bencana memiliki dimensi kajian yang cukup luas,dan dalam implementasinya perlu memperhatikan metode, media yangsesuai dan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memilikimisi yang sama, untuk menuju terwujudnya masyarakat partisipatifdalam mengelola bencana. Dengan pendidikan kebencanaan, diharap-kan cita-cita bersama masyarakat Indonesia khususnya masyarakatdesa dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup lebih aman, ten-teram dan sejahtera dan pada gilirannya dana desa yang digelontorkanoleh negara kepada setiap desa menjadi lebih berarti dan dapat mendo-rong pembangunan nasional.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan mengha-dapi bencana ini seringkali terabaikan pada masyarakat yang belummemiliki pengalaman langsung dengan bencana. Salah satu indikatorkurangnya kesadaran bencana adalah banyaknya alat-alat peraga ben-cana, peta, petunjuk jalur evakuasi, sistem peringatan dini bencanabaik gempa/tsunami, alarm kebakaran, alat pemadam api ringan(APAR) yang banyak tidak berfungsi, dirusak atau bahkan hilang.

Hal ini tidak semata-mata kesalahan dari masyarakat,pemerintah pun punya andil besar sebagai pemangku kepentingan danpengambil kebijakan belum optimal dalam mensosialisasikan kepadamasyarakat pentingnya mitigasi bencana yang dimulai dari lingkunganterkecil yaitu keluarga. Untuk itu melalui tenaga pendamping profe-sional yang terdiri dari tenaga ahli ataupun terampil diharapkanmampu menjadi fasilitator, mediator atapun mentor terhadap kaderpemberdayaan masyarakat dan masyarakat desa untuk memberikanpendidikan kebencanaan sebagai salah satu langkah dalam mitigasibencana. Sehingga pada gilirannya akan melahirkan kader pemberda-yaan, keluarga, masyarakat dan desa yang sadar dan tanggap serta siapterhadap berbagai bencana dalam rangka meminimalisir dampak danresiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta begitu sentralnya perandari seorang KPMD ataupun pendamping professional lainnya, makasinergitas antara para pendamping tersebut sangat diperlukan dalammelakukan edukasi kepada masyarakat desa tentang mitigasi bencanamelalui pendidikan kebencanaan yang dapat ditempuh dengan jalan

PROSIDING| 180


formal ataupun non formal. Beberapa langkah kongkrit yang dapatditempuh dalam mengajarkan pendidikan kebencanaan terhadapmasyarakat desa diantaranya sebagai berikut.1) Memberikan pemahaman kepada setiap kader pemberdayaan dan

masyarakat terhadap setiap bahaya yang terjadi serta sifat-sifatnya,yaitu: (a) penyebab-penyebabnya misalnya bermain api/lilin,petasan dan colokan listrik yang menumpuk akan berakibat keba-karan, buang sampah sembarangan akan berakibat banjir; (b)ukuran atau tingkat kerusakan dan kemungkinan frekuensi kemun-culannya; (c) elemen-elemen yang paling rentan terhadap keru-sakan; (d) kemungkinan-kemungkinan konsekuensi sosial dan eko-nomi dari bencana; (e) mengetahui daftar urutan bahaya-bahayasesuai dengan daerah masing-masing; (f) menyiapkan tas siagabencana dan memberitahukan kepada setiap anggota masyarakatatau keluarga yang berisi dokumen-dokumen penting, mie instan,roti gandum, air mineral.

2) Dalam periode-periode tertentu antar keluarga dalam satu RW ataukelurahan melakukan simulasi bagaimana menghadapi berbagaijenis bencana yang terjadi. Dilakukan dengan mendemonstrasi-kannya, pelatihan atau praktek dalam mengatasi terjadinya ben-cana.

3) Memberikan berbagai contoh tanda-tandaadanya terjadi bencanamisalnya bencana gempa bumi,bencana tsunami, banjir, gunungberapi, tanah longsor.

4) Memberikan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan apabilaterjadi berbagai jenis bencana.

5) Memberitahukan daerah-daerah yang harus dihindari jika bencanaterjadi sekaligus jalur evakuasi ataupun shelter atau tempat eva-kuasi sementara.

6) Menempelkan atau mencatat nomor-nomor telepon penting sepertipemadam kebakaran, kantor polisi, kantor PLN, Badan SAR, ketuaRT atau nomor-nomor telepon yang dianggap penting jika terjadibencana.

Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kaderpemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini pergu-ruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nanti-nya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar bencana sehinggatidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang

181 | PROSIDING




hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kampong ataupunkonflik sosial lainnya, kecelakaan di jalan raya akibat perilaku ugal-ugalan dari pengguna jalan raya. Andai pun nanti bencana terjadi makakita berharap dengan adanya pendidikan kebencanaan ini resiko dandampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir.

D. SIMPULANDari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan be-

berapa hal sebagai berikut.1. Salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan

kawasan perdesaan adalah untuk keperluan mitigasi bencana se-bagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko dari akibat yangditimbulkan oleh bencana.

2. Pendidikan kebencanaan merupakan hal yang penting dalamrangka mitigasi bencana salah satunya dengan memberikannyamelalui kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satutenaga pendamping pembangunan desa.

3. Kompetensi tenaga pendamping professional sangat menunjangdalam melakukan proses pendampingan. Sedangkan tanggungjawab menghasilkan tenaga pendamping profesional yang mumpu-ni di bidangnya dan memenuhi kriteria ada pada perguruan tinggi,dimana pada satu sisi perguruan tinggi juga merupakan sebagaitenaga pendamping profesional dalam pembangunan desa ini dandi sisi lain sebagai indsutri penghasil tenaga ahli pemberdayaandan tenaga teknis maupun kader pemberdayaan masyarakat.

4. Kader pemberdayaan masyarakat sebaiknya orang yang mempu-nyai pengaruh dan disegani di desa tersebut, bisa seorang tokohagama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyuk-seskan program pendampingan dan pembangunan di kawasanperdesaan.

5. Jika sinergitas antara tenaga pendamping professional, kader pem-berdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini per-guruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkannantinya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar bencana,sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasibencana yang hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kam-pung ataupun konflik sosial lainnya, kecelakaan di jalan raya aki-bat perilaku ugal-ugalan dari pengguna jalan raya. Andai pun nantibencana terjadi maka kita berharap dengan adanya pendidikan ke-

PROSIDING| 182


bencanaan ini resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencanatersebut dapat diminimalisir.

6. Perguruan tinggi sebagai pihak lain yang diamanatkan dalamPermendes RI Nomor 3 Tahun 2015 hendaknya secara rutin danterpola melakukan pendampingan dan bekerjasama dalam melaku-kan pendampingan desa, sehingga setiap persoalan yang muncul dilapangan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan kajian oleh pergu-ruan tinggi secara akademis di pusat-pusat studi keilmuan yang adadi perguruan tinggi tersebut.

DAFTAR RUJUKANCoastal Community Development Project (CCDP). 2015. Petunjuk Teknis

Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir. Jakarta: CCDP.Eko, Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat

Pemberdayaan Masyarakat Desa, (yang diselenggarakan BadanDiklat Provinsi Kaltim). Samarinda.

HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulatdan Utuh. Jakarta: Rajawali Press.

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat. KonsepPembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Yogyakarta: UGM.

Lesmana, Teddy. 2012. Pembangunan dan Bencana. Jakarta: Pusat PenelitianEkonomi LIPI.

Nirmalawati. 2011. Pembentukan Konsep Diri Pada Siswa Pendidikan DasarDalam Memahami Mitigasi Bencana. Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 1Februari 2011: 61-69.

Payne, Malcolm .1986. Social care in The Community. London: MacMillanPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana DesaPeraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pendampingan DesaPeraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 118 Tahun 2008 tentang Rencana

Penanggulangan Bencana Sumatera Barat Tahun 2008-2012.Rachmat, Agus. 2005. Manajemen dan Mitigasi Bencana. Bandung: BPLHD.Suharto, Edi .1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:

Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS(LSP-STKS).

Sunarti, Vevi. 2014. Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam MitigasiBencana. SPEKTRUM PLS Vol. II, No.2, Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang DesaUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

183 | PROSIDING




PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASIKORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG

Mahfuzi IrwanUniversitas Negeri Yogyakarta,

[email protected]

AbstrakBencana gunung berapi seringkali diikuti dengan kerusakanyang terjadi pada daerah sekeliling gunung api tersebut. Salahsatunya adalah pemukiman dan perkebunan warga yang ada disekitar gunung. Kerusakan ini sering kali sangat parah sehing-ga wilayah ini tidak dapat lagi dihuni. Oleh karena itu, dibu-tuhkan sebuah pemukiman relokasi untuk warga serta seorangpendamping desa untuk mengefektifkan proses relokasi. Ada-pun beberapa peran yang dapat dilakukan seorang pendam-ping desa dalam relokasi sebuah bencana gunung merapidengan terlebih dahulu mengkaji literatur yang terkait ialah:(a) sebagai advokat yang efektif; (b) sebagai a good solutiongiver; (c) sebagai sumber penghubung; (d) sebagai processhelper. Dengan demikian peran seorang pendamping desa ti-dak bisa asal bertugas mendampingi saja namun juga harusmemiliki kompetensi sesuai dengan wilayah desanya.

Kata kunci: pendamping desa, relokasi sinabung, peranpendamping

A. PENDAHULUANBencana meletusnya gunung berapi seringkali diikuti dengan

kerusakan yang terjadi pada daerah sekeliling gunung api tersebut.Salah satunya adalah pemukiman dan perkebunan warga yang ada disekitar gunung. Kerusakan ini sering kali sangat parah sehinggawilayah ini tidak dapat lagi dihuni. Oleh karena itu dibutuhkan sebuahpemukiman relokasi untuk warga. Seperti yang terjadi pada pemu-kiman di sekitar Gunung Sinabung. Maka ditetapkan sebuah area loka-si di sebuah Desa Siosar. Sebagaimana halnya dalam Undang-UndangNomor 24 tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana yang

PROSIDING| 184


berbunyi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penang-gulangan bencana meliputi:1. pengurangan resikio bencana dan pemaduan pengurangan resiko

bencana dengan program pembangunan;2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;3. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terke-

na bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan mini-mum;

4. pemulihan kondisi dari dampak bencana;5. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara yang memadai;6. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk

dana siap pakai;7. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman

dan dampak bencana.

Oleh sebab itu, relokasi merupakan proses pembangunan yangtepat untuk bencana Sinabung dengan harapan mampu mengatasi per-masalahan daerah yang terkena bencana. Dalam proses pembangunantersebut tentu beberapa strategi disiapkan untuk membangun bukanhanya infrastruktur tapi yang lebih penting ialah sumber daya manusia.Karena relokasi merupakan proses memindahkan segala sesuatu yangada di lingkungan sekitar masyarakat. Jadi bisa diketahui bahwa haltersebut pasti membutuhkan waktu untuk kemudian kehidupan masya-rakat setelah direlokasi berjalan dengan normal.

B. PEMBAHASANSinabung (bahasa Karo: Deleng Sinabung) adalah gunung api

di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia.Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun1600, tetapi men-dadak aktif kembali meletus pada tahun 2010, dan berlangsung hinggakini. Akibat dari bencana alam ini, adalah kerusakan yang terjadi, ter-utama bagi pemukiman dan perkebunan yang ada di sekitar GunungSinabung. Dengan melihat dari fakta ini, maka dibutuhkan sebuah pe-mukiman baru bagi para penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya.

Sebuah desa relokasi tidak hanya sebagai tempat tinggal barubagi para korban bencana. Melainkan juga sebagai wadah merekauntuk memulai kehidupan yang baru namun tidak terlepas juga dari bu-daya, adat istiadat, dan kebiasaan lama mereka yang dibawa ke lingku-

185 | PROSIDING




ngan baru ini. Pengembangan desa relokasi ini sebagai desa wisata ju-ga menambah hal-hal yang harus disesuaikan dalam perancangannya.Lahan relokasi terletak di Siosar, Kecamaten Merek, Kabupaten Karo.Lahan ini merupakan lahan hutan Produksi Siosar, yang telah dibebas-kan izin pemakaiannya sebagai lahan bagi pemukiman. Letak lahan iniyang kaya dengan potensi.

Erupsi Gunung Sinabung yang diawali pada Agustus 2010yang terus bergejolak sampai sekarang telah menyebabkan kerugianyang sangat besar bagi kehidupan di wilayah sekitarnya. Bencanatersebut menyebabkan berubahnya kondisi fisik kawasan permukimandan sistem sosial ekonomi warga di kawasan yang terkena dampaklangsung erupsi, yaitu kawasan yang letaknya dekat dengan sumber ba-haya dan terlanda awan panas, aliran lava, guguran dan lontaran batu(pijar) serta hujan abu lebat. Material vulkanik yang dikeluarkan gu-nung api ini mengubur beberapa dusun sehingga tidak lagi dapat di-kenali batas-batas kawasan penggunaan lahan sebelum terjadi erupsi.

Kondisi yang dihasilkan oleh dampak langsung erupsimisalnya adalah hilangnya tempat tinggal, rusaknya sarana-prasaranapublik, hilangnya keberlanjutan pelayanan alam, belum pulihnya sis-tem pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat, krisis keter-sediaan air bersih dan terisolirnya beberapa wilayah akibat infra-struktur yang rusak. Erupsi Gunung Sinabung menyisakan masalahkrusial dengan tetap berada di pengungsiannya warga/masyarakatKabupaten Karo yang semula menempati wilayah pada zona merah(radius 3-5 km dari puncak Gunung Sinabung) yaitu warga yang ber-asal dari beberapa desa/dusun di Kecamatan Payung, Tiganderket,Namanteran dan Kecamatan Simpang Empat. Erupsi dan semburanlahar serta awan panas yang belum menunjukkan tanda-tanda untukberakhir hingga kini mendorong diperlukannya kawasan untuk relokasiwarga yang masih di pengungsian selama lebih dari 1 tahun tersebut kedaerah yang aman dari ancaman eruspi Gunung Sinabung itu.

1. Upaya yang sudah dilakukanPemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan setelah mendapatkan instruksi langsung dari Presiden RIpada kunjungan kerjanya ke pengungsian Gunung Sinabung diKabanjahe pada tanggal 29 Oktober 2014, mempercepat ijin pinjam pa-kai lokasi dari Kawasan Hutan Sibuatan Utara pada Kawasan Siosar,register 3/Kabupaten Karo Sumatera Utara seluas sekitar 458 hektar

PROSIDING| 186


menjadi kawasan relokasi bagi pengungsi Sinabung yang saat ini masihmencapai 3.284 jiwa atau 1.018 KK yang berada di 12 titik pengung-sian. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke pengungsi Sinabung ter-sebut mengeluarkan empat intruksi yakni: (1) Memerintahkan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mempercepat ijin pin-jam pakai lahan relokasi seluas 458 hektar di Kacinambun Puncak2000 dan akses jalan menuju lokasi hunian relokasi sepanjang 3,8 kmdan lebar 12 meter. Surat ijin harus selesai dalam 2 hari; (2) Peme-rintah Kabupaten Karo segera mempercepat pembangunan jalan me-nuju lokasi relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter dengan meli-batkan pasukan Zeni TNI; (3) Untuk mengantisipasi ancaman ErupsiGunung Sinabung ke depan, maka perlu disiapkan juga relokasi bagiempat desa dan satu dusun untuk jangka panjang yaitu: Desa GuruKinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal, danDusun Sibintun; dan (4) Untuk jangka pendek disegerakan relokasibagi Desa Bekerah, Simacem, dan Sukameriah.

Menurut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaErupsi Sinabung tahun 2010-2015, kerusakan yang diakibatkan oleherupsi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomu-nikasi, listrik, dan energi serta air bersih. Di sektor permukiman, erupsiGunung Sinabung telah mengubur sejumlah dusun di Kabupaten Karodan mengakibatkan ribuan rumah kepala keluarga dalam kondisi yangrawan.Tercatat 28.112 KK mengungsi dengan jumlah desa yang dalamkondisi rawan sebanyak 75 Desa. Berdasarkan hal tersebut, relokasikorban Sinabung sangat diperlukan pelakasanaannya.

Adapun yang dilakukan pememrintah untuk proses pemba-ngunan relokasi korban sinabung padaradius 3 km ialah:1. 2053 bangunan rumah dan isinya;2. penyediaan lahan hunian seluas 250 Ha;3. penyediaan lahan pertanian seluas 4106 Ha (2 Ha/KK);4. jaminan hidup Rp3,5 jt/KK sampai mandiri (transmigrasi);5. Infrastruktur jalan, sanitasi, air bersih dan listrik;6. Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;7. penyediaaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;8. peserta KIS, KIP dan KKS;9. Beasiswa full untuk mahasiswa perguruan tinggi;10. pemutihan hutang di bank;11. administrasi status desa dan tanah.

187 | PROSIDING




2. Relokasi IdealHal di atas ialah seideal-idealnya relokasi yang direncanakan

pemerintah, namun karena keterbatasannya. Pemerintah fokus untukpengadaan hunian tetap dan lahan pertanian yang akan digunakan kor-ban untuk memulihkan perekonomian mereka. Relokasi adalah upayapemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan pra-sarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mem-pertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengantetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan ling-kungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi merupakan bagiandari pemukiman kembali (resettlement) di lokasi yang baru di luar ka-wasan rawan bencana (Kemenpu, 2011). Jhaetal (2010) mendefi-nisikan relokasi sebagai sebuah proses dimana permukiman masya-rakat, aset dan infrastruktur publik dibangun kembali di lokasi lain.

Dalam melaksanakan relokasi setelah terjadinya, ada beberapaprinsip yang harus dipegang sebagai pedoman. Jhaet al. (2010) menye-butkan beberapa prinsip tentang relokasi, yaitu:1. Perencanaan relokasi yang efektif adalah yang bisa membantu

membangun dan melihat secara positif;2. Relokasi bukanlah sebuah pilihan yang harus dilakukan karena

resiko bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk padasuatu permukiman daripada memindahkan seluruh permukiman;

3. Relokasi bukan sekedar merumahkan kembali manusia, namunjuga menghidupkan dan membangun kembali masyarakat, lingku-ngan dan modal sosial;

4. Lebih baik menciptakan insentif yang mendorong orang untuk me-relokasi daripada memaksa mereka untuk meninggalkan;

5. Relokasi seharusnya mengambil tempat sedekat mungkin dengandengan lokasi asal mereka;

6. Masyarakat di lokasi yang akan ditempati merupakan salah satuyang mendapatkan dampak dari relokasi dan harus dilibatkan da-lam perencanaan.

Berdasarkan Tata Cara Pelaksanaan Penataan KawasanRelokasi yang disusun oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PekerjaanUmum, relokasi harus mempertimbangkan bahwa penerima dampakrelokasi merupakan pihak yang dinilai rentan (vulnerable person).

PROSIDING| 188


Dengan mempertimbangkan hal itu, maka dalam pelaksanaan relokasiharus mengikuti beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut.1. Pemindahan bersifat sukarela.2. Penerima dampak mendapatkan penghidupan yang setara atau

lebih baikdari sebelum relokasi.3. Penerima dampak mendapatkan kompensasi penuh selama proses

transisi.4. Meminimalisir kerusakan jaringan sosial dan peluang ekonomi.5. Memberikan peluang pengembangan bagi penerima dampak.6. Demokratis, partisipatioris,terbuka dan akuntabel.7. Kemandirian dan Keberlanjutan.

Penyelenggaraan kegiatan relokasi memperhitungkan dengancermat kondisi pasca relokasi dan menjamin berjalannya proses me-nuju kemandirian dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan sertapengelolaan dan pengembangan lingkungan permukiman relokasi.Cernea (1996 dalam Badri et al.,2006) menyebutkan bahwa pemu-kiman kembali bisa menyebabkan dampak negatif yang signifikan ter-hadap penduduk yang dimukimkan kembali (khususnya anggotamasyarakat yang paling rentan) melalui beberapa faktor:1. hilangnya perumahan dan tanah, dan kurangnya sanitasi (menye-

babkan kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya);2. penurunan kualitas-kualitas pendidikan dan kesempatan kerja (se-

seorang yang direlokasi mungkin tidak lagi memiliki akses kelahan pertanian dan perusahaan);

3. gangguan pada jaringan dukungan sosial (individu kegiatan sosialtidak pernah dapat dipulihkan dan tersebar mungkin mengalamikesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari keluargadan teman-teman);

4. hilangnya aset budaya.

Masyarakat yang tinggal di hutan menghadapi berbagai macamperubahan di tempat tinggal mereka yang baru. Permukiman di hutanyang berbeda dengan permukiman lama warga pengungsi ini, berpe-ngaruh terhadap perilaku penghuninya dalam kehidupan sehari-hari.Sebagai contoh untuk pendidikan anak-anak korban, mereka menge-luhkan karena jarak antara sekolah dengan hunian tetap yang barusangat jauh. Sehingga anak-anak mereka malas atau kesulitan untukke sekolah. Begitupula dengan jarak hunian tetap yang teralu jauh

189 | PROSIDING




dengan akses sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkanpembangunan yang sifatnya holistic dan membetnuk populasi yangbaru. Sehingga memungkinkan aktifitas warga berjalan kembali nor-mal atau malah semakin baik. Karena hunian tetap didukung dengankondisi lahan yang cukup mendukung untuk dijadikan tempat tinggalataupun lahan pertanian.

Sebagaimana yang dibahas Abdul Rauf (2015) dalam jurnalpertanian tropic Universitas Sumatera Utara tentang kajian karak-teristik lahan kawasan relokasi pengungsi erupsi Gunung SinabungKabupaten Karo sebagai dasar penggunaan lahan berbasis pengelolaanDAS, terdapat beberapa kesimpulan bahwa Kawasanyang dijadikanareal relokasi pengungsi gunung Sinabung berada di kawasan hulu duaDAS penting dan potensial di Sumatera Utara dan Aceh, yaitu DASWampu dan DAS Singkil dengan topografi dominan landai hinggabergelombang (kemiringan lereng 8-15%) sebanyak 65,19% dari luaslahan relokasi dan datar hingga landai (kemiringan lereng 0-8%)sebanyak 33,99 dari luas lahan dan sisanya 0,81% dengan topografiberbukit (kemiringan lereng 15-25%).

Tanah di lokasi relokasi pengungi Sinabung tergolong kedalam sub group Andic Dystropept yang memiliki sifat andik (smearyatau tiksotropik) dengan kadar bahan organik yang sangat tinggi ditanah lapisan atas yang berwarna hitam, sehingga ikatan antar partikeltanahnya sangat kuat yang memungkinkan lebih resisten terhadapenergi kinetik curah hujan dan limpasan permukaan (erosi). Padakondisi alami tanah di lokasi relokasi pengungsi Sinabung mudahmeloloskan air (infiltrasi) dan memiliki kemampuan daya mengikat air(water holding capacity) yang tinggi karena tanahnya sangat gembur

(BD< 0,8 g/cm3) dan kandungan bahan organik yang tinggi di lapisanatas (pada ketebalan 22-42cm).

Lokasi relokasi pengungsian Sianabung berada pada keting-gian tempat lebih dari 1.550 m di atas permukaan laut memiliki indika-tor tingkat kesuburan tanah yang baik ditandai dengan kadar bahanorganik tanah yang sangat tinggi di tanah lapisan atas, pH tanahcenderung sesuai bagi tanaman dataran tinggi, tanahnya yang gemburdan jumlah (populasi) mikroba yang tinggi, namun kesuburan tanah inidibatasi oleh mineral Amorf Alophanic yang memiliki sifat memfiksasiyang tinggi. Pemberian pupuk kandang dan atau kompos sebanyakminimal 5 ton/ha/ musim tanam memungkinkan sifat fiksasi dari

PROSIDING| 190


mineral Amorf Alophanic tanahnya dapat ditekan yang pada gilirannyadapat meningkat produktifitas tanah dan tanaman yang dibudidayakan.

Lebih lanjut Abdul Rauf (2015) merekomendasikan pengelo-laan lahan relokasi bagi warga sinabung sebagai berikut.1. Pada pembangunan permukiman, terutama dalam pembangunan

perumahan pengungsi jangan melakukan tindakan memeratakanpermukaan lahan, apalagi mengupas permukaan tanah (mem-buang/menyingkirkan tanah hitam lapisan atas) karena tanah hitamlapisan atas ini dengan kandungan bahan organik yang tinggi danbersifat andik yang dapat menjaga massa/partikel tanah dari erosi,selain menjamin kemampuan tanah dalam meloloskan air dan me-nahan air hujan dalam jumlah banyak.

2. Pembangunan permukiman, baik sarana jalan, maupun barisanbangunan perumahannya dan fasilitas pendukung lainnya sebaik-nya dilakukan sesuai/mengikuti kontur di lapangan. Dengan demi-kian, bagian lahanyang merupakan cekungan masih dapat berpe-ran dalam menampung air saat terjadi hujan.

3. Mengupayakan pembangunan permukiman selaras alam dalamarti membuka lahan (tanpa mengupas tanah lapisan atas) padatapak yang akan dibangun saja dan lahan yang terlanjur telah di-buka agar segera ditutupi kembali dengan vegetasi permanen gunamenjaga/melindungi degradasi sifat andik dan bahan organik ta-nah lapisan atasnya.

4. Melakukan pemeliharaan/penanaman pohon yang sesuai padadataran tinggi dan memiliki sifat mampu menyerap dan menyim-pan air dalam jumlah banyak, terutama di sekitar mata air, sepertipohon beringin, macadamia, aren, durian dataran tinggi, pulai,sengon, asam gelugur, dan lain-lain.

5. Penerapan sistem pertanian konservasi, terutama denganmenerapkan sistem pertanian yang berprinsip pada penutupanlahan/permukaan tanah secara kontinu, seperti penerapan sistemagro forestry, sistem pertanian terpadu, pemulsaan, pembumbu-nan dan lain-lain.

6. Membangun embung pada puncak-puncak bukit dan waduk mini/kolam-kolam pada bagian punggung dan lembah lereng.

7. Membangun sumur resapan dan bak penampung (penyadapan) airhujan di sekitar bangunan perumahannya.

8. Dalam melakukan budidaya tanaman pertanian, pemberian pupukkandang dan atau kompos minimal 5 ton/ha/musim tanam diperlu-

191 | PROSIDING




kan guna mempertahankan/meningkatkan produktifitas tanah dantanaman yang dibudidyakan.

3. Mempertanyakan Relokasi SinabungJika melihat dampak dari relokasi korban Gunung Sinabung

tentu belum dapat diketahui apakah ada keberhasilan atau tidak. Namundari beberapa studi yang pernah dilakukan di berbagai Negara dite-mukan faktor-faktor atau pun hal-hal yang dapat mendukung keber-hasilan relokasi maupun kegagalan relokasi. Kebijakan relokasi diberbagai negaraadayang mengalamikeberhasilan, namun tidak sedikityang mengalami kegagalan. Seperti penelitian Usamah dan Haynes(2012) pada program pemukiman kembali pasca meletusnya GunungMayon di Filipina, masyarakat yang direlokasi kembali kelokasi se-mula karena dampak sosial ekonomi yang mereka alami setelah beradadi lokasi baru.

Di Indonesia, kegagalan relokasi pernah terjadi pada programrekonstruksi perumahan warga Turgo pasca letusan Gunung Merapitahun 1994, meskipun warga telah diberikan perumahan yang layakdan bantuan yang cukup besar namun warga kembali lagi ke kampungmereka di Turgo (Dove,2008). Aysan (1987 dalam Oliver-Smith,1991) memberikan contoh keberhasilan relokasi pada program pemu-kiman kembali warga Muhipler dan Gediz setelah mengalami bencanagempa bumi.

Di Italia relokasi telah diperkenalkan dalam hukum nasionalsetelah kejadian luapan lumpur Sarno yang menewaskan hampir 200orang pada Mei 1998 di daerah gunung Alvano Pizzo di wilayahCampania (Menoni & Pesaro, 2008). Jha et al.(2010) menyebutkanbeberapa kriteria mengenai faktor-faktor keberhasilan dan kegagalanrelokasi. Faktor kegagalan relokasi yaitu, tidak memadainya lokasibaru; jarak yang jauh dari sumber penghidupan dan jaringan sosial; su-sunan permukiman yang tidak sesuai dengan keadaan sosial budaya;kurangnya partisipasi masyarakat; kurangnya anggaran untuk relokasi.

Sedangkan faktor keberhasilan relokasi yaitu, masyarakat yangterkena dampak berpartisipasi dalam relokasi dan keputusanimplementasi (pemilihan lokasi, identifikasi kebutuhan dasar, peren-canaan permukiman, desain rumah, dan implementasi); mata penca-harian tidak spesifik pada lokasi, sehingga tidak terganggu; air, angku-tan umum, pelayanan kesehatan,pasar,dan sekolah dapat diakses danterjangkau; orang dapat membawa barang-barang yang berhubungandengan, spiritual, budaya atau nilai emosional tinggi (benda-benda ke-

PROSIDING| 192


agamaan, bagian-bagian bangunan diselamatkan, patung atau landmarklokal lainnya); orang pada kelompok masyarakat yang sama bersama-sama dipindahkan ke lokasi baru; keterikatan emosional, spiritual, danbudaya lampiran pada lokasi yang lama tidak terlalu tinggi; desainrumah, tatanan permukiman, habitat alami,dan fasilitas masyarakatsesuai dengan cara hidup masyarakat; penilaian resiko sosial, ling-kungan, dan bahaya mengkonfirmasi bahwa resiko tidak dapat diku-rangi di lokasi lama, sementara masyarakat yakin dengan kesesuaiantempat relokasi; komunikasi yang intensif dengan kelompok sasarandan transparan; mekanisme penyelesaian keluhan yang efektif, sertarelokasi dan bantuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang didanaisecara memadai selama periode waktu yang wajar.

Pada dasarnya, perencanaan pasca bencana memiliki tiga tuju-an utama: pemulihan secara tepat waktu kegiatan normal dan kondisihidup; melindungi masyarakat terhadap dampak bahaya di masa depan;dan perumusan dan pencapaian tujuan bersama antara pihak yang terli-bat (Alexander, 2004). Alexander (2004) menyebutkan bahwa strategiperencanaan pasca bencana yang berhasil akan memiliki berbagaiatribut:1. masyarakat bisa beradaptasi pada keinginan akan perubahan,

karena lamanya waktu rekonstruksi pasca bencana berlangsung;2. masyarakat dapat secara efisien menggunakan modal dan sumber

daya yang mereka miliki;3. kerjasama akan menjamin luasnya partisipasi dan peningkatan sa-

saran;4. bermacam pendekatan akan melindungi strategi terhadap kega-

galan melalui penekanan pada satu tujuan atau metode;5. masyarakat akan mandiri dalam hal kemampuan mereka untuk ber-

operasi secara independen dari kontrol di luar;6. strategi dari organisasi yang berbeda akan saling mendukung;7. masyarakat akan tahan terhadap serangan luar.

Sadiqiet al. (2012) menyebutkan bahwa faktor yang menye-babkan kegagalan pembangunan kembali perumahan pasca bencanaadalah kurangnya partisipasi masyarakat; masalah yang berhubungandengan partisipasi masyarakat; dan pengabaian akan kebutuhan/budayalokal. Oleh sebab itu, penjelasan berbagai studi di atas dapat digunakansebagai indikator dari penilaian ataupun evaluasi dari relokasi korbanerupsi Gunung Sinabung dengan tujuan terwujudnya pembangunan

193 | PROSIDING




yang berkeadilan. Artinya pembangunan bukan hanya mementingkaninfrastruktur namun juga siapa penikmat infrastruktur yaitu sumberdaya manusianya. Tentunya peran pendidikan nonformal akan sangatterbuka untuk mengelolal atau turut berpartisipasi dalam proses pem-bangunan tersebut. Khususunya relokasi korban erupsi GunungSinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi sepanjangtahun 2010-2016. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkanbahwa dalam mempercepat dan mempermudah proses relokasi dibu-tuhkan pendamping desa guna mengefektifkan kerja relokasi danmengefisiensi sumber daya yag ada.

4. Peran Pendamping DesaMenurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pendamping desa merupakan orang yang dimandatkan pemerintah,pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten untukmemberdayakan desa dengan: (a) menerapkan hasil pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baruuntuk kemajuan dan pertanian masyarakat desa; (b) meningkatkankualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelati-han dan penyuluhan; dan (c) mengakui dan memfungsikan institusi aslidan atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Maka dapat dipahami bahwa pendamping desa merupakan carauntuk membantu desa dan masyarakatnya untuk mampu berkehidupanlebih baik berdasarkan kondisi dan sumber daya yang ada pada desatersebut. Oleh karena itu peran pendamping desa perlu dijabarkan lebihjelas terkhusus pada desa yang sedang mengalami proses relokasi se-perti desa di Sinabung.

Beberapa peran yang dapat dilakukan pendamping desa dalammembantu proses relokasi ialah:a. Sebagai Katalis atau Advokat yang Efektif

Seorang katalis berfungsi untuk melihat situasi dari sistimkepemimpinan yang sudah ada, sehingga bisa mengantisipasi ataumenyiapkan kapan dan bagaimana ia dapat menjadi pengaruh yangefektif. Seorang katalis juga harus sensitif dengan fakta atau realitayang terjadi di lapangan, sehingga ia sadar tidak akan mampu mem-bawa perubahan sebuah desa dengan sendirian. Tidak hanya itu, se-orang pendamping desa juga harus sabar dengan waktu. Maksudnyadapat memperkirakan kapan kira-kira waktu atau momen yang tepatuntuk menilai sebuah keadaan.

PROSIDING| 194


b. Sebagai A Good Solution GiverDalam kehidupan sehari hari biasanya kita merasakan bahwa

kita memiliki jawaban yang benar untuk suatu permasalahan, kitamengetahui apa solusi yang tepat untuk sebuah permasalahan yang adadan mampu mengkomunikasikannya pada masyarakat. Ada beberapahal yang perlu diperhatikan dalam memberi solusi (HavelockRonald:1995) diantaranya ialah:1) tanggapi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan

berusaha dengan tulus untuk memenuhinya;2) mengadaptasi inovasi-inovasi yang berkembang, sehingga solusi

yang diberikan bisa lebih relevan dan bermanfaat untuk masyara-kat;

3) memiliki lebih dari satu solusi, karena masyarakat kadang berpikirlebih fleksibel jadi harus memiliki jumlah solusi yang banyak;

4) cobalah untuk memberikan solusi yang bersumber dari ide masya-rakat sendiri agar mereka mampu menggunakannya terus menerusdan memperoleh keuntungan;

5) bantu masyarakat untuk menjadi penilai atau juri dari sebuah ino-vasi yang diusulkan, jadi mereka dapat mengevaluasi dan memu-tuskan yang terbaik untuk mereka;

6) cobalah untuk membangun sebuah hubungan yang authenticrelationship yaitu dengan senantiasa berdialog, berbagi informasidan pengetahuan.

c. Sebagai Sumber PenghubungBertindak dengan menimbang masalah masyarakat, apa kebu-

tuhannya, bagaimana cara membantunya dan siapa yang dapat mem-bantunya. Karena pada hakikatnya pendamping desa hanyalah bertugasuntuk mendampingi, bukan orang yang tahu segalanya. Untuk menjadisumber penghubung, pendamping desa juga harus memiliki keahliankomunikasi dan mampu membangun sebuah hubungan yang baik.

195 | PROSIDING




Gambar 1. diadopsi dari Outside one way resourcer linking (HavelockRonald:1995)

Gambar di atas menjelaskan bahwa kadang kadang seseorangatau sesuatu yang memiliki solusi yang lebih baik tidak mendapatkancara untuk menyampaikan solusinya. Maka perlu adanya seseoranguntuk memfasilitasi seorang tersebut untuk menyampaikan maksud-nya. Istilah itu dikenal dengan penghubung satu arah (one way).d. Sebagai Process Helper

Process helper maksudnya sesorang yang senantiasamembantu masyarakat pada setiap langkah pemecahan masalah danbekerja untuk membangun kapasitas internal masyarakat agar mampumemecahkan masalah dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.Process helper dapat menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakatuntuk membahas beberapa isu yang sedang hangat, yang diinginkanmasyarakat atau yang diusulkan (Havelock Ronald:1995).

Keberadaan pendamping desa dalam masyarakat sejatinyauntuk merangsang pemikirian masyarakat, menyadarkan mereka apayang mereka lakukan dan bagaimana bekerja bersama dalam sebuahtim atau aturan yang ada, memberitahukan apa tujuan yang akanmereka peroleh dan bagaimana memperolehnya dengan baik. Dengandemikian jelaslah bahwa seorang pendamping desan harus senantiasamemiliki keahlian dalam berkomunikasi maupun memecahkan masa-lah yang ada pada masyarakat.

RESOURCER

RESOURCER

NEED

PROSIDING| 196


C. SIMPULANPeran pendamping desa dalam proses relokasi bencana

Sinabung sangat diharapkan mampu mempercepat dan mengefek-tifkan proses relokasi. Namun idealnya sebelum melakukan relokasiada beberapa prinsip yang harus dipegang sebagai pedoman. Jha et al.(2010) menyebutkan beberapa prinsip tentang relokasi, yaitu:1. perencanaan relokasi yang efektif adalah yang bisa membantu

membangun dan melihat secara positif;2. relokasi bukanlah sebuah pilihan yang harus dilakukan karena

resiko bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk padasuatu permukiman daripada memindahkan seluruh permukiman;

3. relokasi bukan sekedar merumahkan kembali manusia, namun jugamenghidupkan dan membangun kembali masyarakat, lingkungandan modal sosial;

4. lebih baik menciptakan insentif yang mendorong orang untukmerelokasi daripada memaksa mereka untuk meninggalkan;

5. relokasi seharusnya mengambil tempat sedekat mungkin dengandengan lokasi asal mereka;

6. masyarakat di lokasi yang akan ditempati merupakan salah satuyang mendapatkan dampak dari relokasi dan harus dilibatkandalam perencanaan.

Adapun tiga tujuan utama dari relokasi ialah: (1) pemulihansecara tepat waktu kegiatan normal dan kondisi hidup; (2) melindungimasyarakat terhadap dampak bahaya di masa depan; dan (3) peru-musan dan pencapaian tujuan bersama antara pihak yang terlibat(Alexander,2004).

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan beberapa peranyang harus ada pada pendamping desa bukan hanya sebagai perpan-jangan tangan dengan pemerintah namun juga membantu kefektifanberjalannya proses relokasi, jika mengacu pada pendapat HavelockRonald G, maka peran pendamping desa ialah (1) sebagai advokatyang efektif; (2) sebagai a good solution giver; (3) sebagai sumberpenghubung; dan (4) sebagai process helper.

DAFTAR RUJUKANAbdul, Rauf.2015. Kajian Karakteristik Lahan Kawasan Relokasi Pengungsi

Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sebagai DasarPenggunaan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS. Jurnal PertanianTropik Vol 2, No.1.April 2015.(8): 41-53. USU

197 | PROSIDING




Abdul-Rauf. 2011. Pengelolaan DAS; Sebuah Rencana Pengelolaan TerpaduDAS Asahan Toba. Medan: USU Press.

Abdul-Rauf, Jamilah dan K.S. Lubis. 2010. Dasar-Dasar Pengelolaan DAS.Medan: USU Press.

Alexander, D. 2004. Planning for Post-Disaster Reconstruction. Paperpresented at the Presentation at Second International ConferenceonPost-Disaster Reconstruction in Developing.--

Badri,S.A.,Asgary,A., Eftekhari, A., & Levy, J. 2006. Post-DisasterResettlement, Development and Change: A Case Study of the1990 Manjil Earth quake in Iran. Disasters, 30 (4), 451-468.

Begin, D Tia. 2015. Desa Wisata Sebagai Desa Relokasi Dengan PrinsipSimbiosis. Jurnal Sains dan Senitis Vol.4. No.2.(2015) 2337-3520(2301-928 XPrint): ITS

Boen,T.&Jigyasu,R.2005. Cultural Considerations for Post DisasterReconstruction Post-Tsunami Challenges. Paper presented at theUNDP Conference.

Fakhrudin, Martanto. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi PersoalanRelokasi Pasca Bencana Lahar Dingin di Kali Putih (Studi KasusDusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam,KabupatenMagelang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota BSAPPK V3Ni j 74. ITB

Havelock Ronald. 1995. The Change Agent’s Guide. Educational TechnologyPublications Englewood Cliffs, New Jersey 07632

Sadiqi,Z.,Coffey,V.,& Trigunarsyah, B. 2012. Rebuilding Housing After aDisaster: Factors forFailure. Paper presented at the Proceedings of8th Annual International Conference of the International Institute forInfrastructure, Renewal and Reconstruction (IIIRR).

Usamah, M.,&Haynes, K.2012. An Examination of the Resettlement Programat Mayon Volcano: What Can We Learn for SustainableVolcanic Risk Reduction? Bulletin of Volcanology, 74(4), 839-859.

Yaoxian, Y. 2002. Chinese Experience With Post-Natural-DisasterReconstruction. Paper presented at theProceedings of the FirstInternational Conference on Post-Disaster Reconstruction: ImprovingPost-Disaster Reconstruction in Developing Countries, Universite deMontreal, Canada.

PROSIDING| 198


PENDAMPING DESA SEBAGAIPENGGERAKPEMBERDAYAAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKANPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Marta Dwi NingrumMahasiswa Jurusan Pendidikan Luar SekolahProgram Pascasarjana


AbstrakPendamping desa adalah salah satu upaya dalam

pengembangan masyarakat melalui pengorganisasian, peng-arahan dan berbagai program pemberdayaan yang bertujuanuntuk mendorong kemajuan suatu desa kearah yang lebihbaik. Pada kajian ini akan membahas peran pendamping desasebagai penggerak pemberdayaan berwawasan lingkungandalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam halini, pendamping desa akanmelakukan upaya-upaya pember-dayaan yang menggunakan lingkungan sebagai medianyademi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini mewujud-kan masyarakat yang memiliki kemampuan secara kreatif danmandiri dalam berkarya tanpa menggangu maupun merusakpotensi lingkungannya. Konsep pemberdayaan berwawasanlingkungan yaitu memberikan ketrampilan kepada masyarakatuntuk dapat memanfaatkan, melestarikan, dan mengelolapotensi lingkungan yang dimiliki.

Penulis akan mengkaji lebih dalam terkait dengankonsep pemberdayaan berwawasan lingkungan dan imple-mentasi pendamping desa sebagai penggerak pemberdayaanberwawasan lingkungan dalam mewujudkan pembangunanberkelanjutan melalui berbagai kajian literatur. Dengan demi-kian, kajian ini mampu memberikan diskripsi lengkap terkaitperan pendamping desa dalam pembangunan bangsa dannegara.

Kata Kunci: pendamping desa, potensi, pemberdayaanberwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan.

199 | PROSIDING




A. PENDAHULUANPemberdayaan merupakan suatu usaha maupun upaya yang

mampu meningkatkan kapasitas manusia berupa sikap, pengetahuan,dan ketrampilan. Konsep terkait dengan pemberdayaan dapat dijumpaisebagai suatu cara maupun pendekatan untuk mengarahkan individumenjadi orang yang lebih baik. Secara umum, pemberdayaan merupa-kan konsep yang berasal dari kata empowerment sebagai bentukan katadari kata power yang bermakna sebagai “daya”.

Daya dalam arti ke-kuatan yang berasal dari dalam, tetapidapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar(Ace, 2009:24). Pengertian tersebut mengungkapkan bahwa pember-dayaan yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan “daya” berupapengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi individu. Pemberdayaanberwawasan lingkungan diartikan memberikan daya kepada individuyang terkait dengan wawasan lingkungan dan bertujuan untuk memba-ngun kesadaran masyarakat dalam melestarikan, mengelola, dan me-manfaatkan potensi lingkungan yang ada. Masyarakat didorong untukmemiliki kemampuan secara kreatif dan efektif dalam memanfaatkanpotensi alam yang dimiliki.

Konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan berisi kegiatanyang mampu menstimulus masyarakat untuk memahami pentingnyamelestarikan, mengelola, dan memanfaatkan potensi lingkungan yangada untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dengan memper-hatikan kebutuhan generasi mendatang. Harapannya, dampak darikegiatan pemberdayaan ini adalah terwujudnya pembangunan berke-lanjutan (sustainable development).

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Komisi Duniauntuk Pembangunan dan Lingkungan PBB adalah pembangunan yangtanpa kompromi akan tetap memelihara sumber daya alam dan/ataulingkungan demi kepentingan generasi mendatang (Soeriaatmadja,2000:53). Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsepbahwa adanya upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masakini namun tidak mengganggu dan mengorbankan generasi masa de-pan. Konsep ini dilatar belakangi adanya berbagai permasalahan terkaitdengan kerusakan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia.Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yangmelimpah ruah, namun apabila sumber daya manusianya tidak mampumengelola dan melestarikan sumber daya tersebut maka semua itutidak berarti. Kondisi lingkungan di Indonesia yang semakin lama

PROSIDING| 200


semakin menurun memberikan pengaruh negatif dalam keberlang-sungan kehidupan masyarakat. Menurut Hempri (2003:104) persoalanlingkungan hidup di Indonesia menjadi issue krusial yang dipandangperlu untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan pembangunanyang berkelanjutan. Bencana kekeringan yang berlanjut kebakaran hu-tan dan pencemaran sudah muncul sejak tahun 1982.

Kondisi demikian masih terjadi hingga sekarang, bencana alambanjir, kebakaran hutan, pencemaran limbah, dan tanah longsor diIndonesia sudah menjadi berita rutin yang akan terjadi setiap tahunnya.Apabila dikaji lebih dalam, bencana-bencana alam yang terjadi dipicuoleh kurangnya kepeduian dan perhatian masyarakat untuk menjagadan melestarikan lingkungannya. Menurut data statistik KementrianLingkungan Hidup dan Perhutani tahun 2014 terdapat pencemaransungai di Indonesia yang semakin tinggi. Berikut diagram lebih lanjutterkait dengan permasalahan tersebut.

Grafik 1. Grafik Parameter BOD secara Nasional Tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kandunganBOD pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal inimengandung arti bahwa banyak terjadi pencemaran sungai oleh ak-tifitas rumah tangga, pembuangan sampah maupun terkena limbahindustri. Aktifitas-aktifitas tersebut merupakan contoh dari tindakan

PROSIDING| 200






PROSIDING| 200






201 | PROSIDING




masyarakat yang mampu mengakibatkan kerusakan-kerusakan padalingkungan dan jika terus dibiarkan akan menyebabkan bencana-ben-cana alam yang akan mengganggu dan membahayakan kehidupan ma-syarakat.

Persoalan terkait dengan kerusakan lingkungan tanpa disadaridisebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggungjawab dan kelalaianmasyarakat dalam menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkunganyang dimiliki. Banyaknya kasus-kasus eksploitasi alam dan tindakanperusakan lingkungan seperti pembakaran hutan sudah tidak asing lagibagi Negara Indonesia. Perilaku seperti ini dipicu oleh berbagai faktorindividu baik faktor dari dalam diri individu maupun faktor dari luarindividu. Faktor dari dalam individu meliputi kesadaran, emosi, watakdan faktor dari luar individu meliputi ekonomi, sosial,budaya, danpolitik. Luas kebakaran hutan dari tahun 2014 mengalami kenaikan15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, luas kebakaran hutanhingga mencapai 32.761,26ha. Data secara detail dapat dilihat padatabel di bawah ini:

Tabel 1.Luas Kebakaran Hutan Tahun 2014

Keterangan Luas Kebakaran Hutan dan Lahantahun 2014 (ha)

Hutan Produksi 12.050,95Hutan Lindung 1.890,35Hutan Konservasi 18.585,90Jumlah Total 32.761,26

Sumber : Statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut perlunyadirumuskan sebuah program yang mampu memberikan kontribusi padapengurangan kerusakan lingkungan. Pendamping desa sebagai usahayang dicanangkan pemerintah tentunya memiliki kontribusi dalam pe-nyadaran kesadaran masyarakat terhadap pelestarian, pengelolaan, danpemanfaatan potensi lingkungan. Dalam kajian ini akan dibahas terkaitimplementasi pendamping desa sebagai penggerak dalam pember-dayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan ber-kelanjutan.

PROSIDING| 202


B. PEMBAHASANPemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek yaitu to

give or authority to and to give ability to or enable. Dalam pengertianpertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, meng-alihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang-kan dalam pengertian yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagaiupaya untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan. Indikatorkeberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya apat dilihat denganadanya community awareness. Adanya kesadaran komunitas ini diha-rapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaanmenjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritaskomunal semu pada masyarakat (Suparjan, 2003:43-44).

Edi (2010:59) bahwa proses pemberdayaan adalah serangkaiankegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompoklemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemis-kinan. Proses pemberdayaan apabila dikaitkan dengan pengembanganmasyarakat harus mampu mewujudkan masyarakat yang berkembangsesuai dengan caranya sendiri, artinya bahwa masyarakat harus mampumenentukan kebutuhan dan cara memenuhinya secara mandiri.Pendapat tersebut diperkuat oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero(2014:510), yang menyatakan bahwa pemberdayaan seharusnya men-jadi tujuan dari semua bentuk pengembangan masyarakat. Pember-dayaan dalam hal ini berarti menyediakan sumber daya, kesempatan,kosakata, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemam-puan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, dan untukberpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan mengandung dua pengertian ataukecenderungan:1. Pemberdayaan menekankan pada proses pemberian, memberikan

atau mengalihkan sebaian kekuasaan, kekuatan atau kemampuankepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.Proses memberikan atau mengalihkan kekuatan dan kekuasaan inimenurut Okley & Marsdan dapat dilengkapi dengan membangunaset material guna mendukung pembangunan kemandirian melaluiorganisasi-organisasi.

2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong ataumemotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keber-dayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya

203 | PROSIDING




dengan menggunakan potensi kritis yang ada pada dirinya, sepertidikemukakan oleh Paulo Freire (1972). Proses menstimulasi initidak selamanya berasal dari luar dirinya. Dari dalam sendiri orangjuga bisa menstimulasi memberdayakan dirinya (Siti PartiniSuardiman, 2011:27-30).

Berdasarkan penjelasan terkait beberapa definisi tersebut,maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan adalah serangkaiankegiatan yang di dalamnya terdapat aktivitas memberikan dan meng-alihkan kekuatan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepadaindividu dengan tujuan memberikan “daya kepada individu tersebut.Konsep pemberdayaan dalam kaitan dengan mewujudkan pemba-ngunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memberikan penge-tahuan, sikap, dan ketrampilan kepada masyarakat dalam mengelola,memanfaatkan dan melestarikan potensi lingkungan. Apabila upayatersebut berhasil, maka diharapkannya terwujudnya pembangunanberkelanjutan. Dalam Soeriaatmadja (2000: 42) dikemukakan bahwapembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana dalammenggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana bagi ber-bagai kegiatan manusia secara berkesinambungan untuk meningkatkanmutu hidupnya.

Pembangunan berkelanjutan juga merupakan visi pemba-ngunan yang mencakup populasi, spesies hewan dan tumbuhan,ekosistem, sumber daya alam dan mengintegrasikan aspek sosial danekonomi seperti memerangi kemiskinan, kesetaraan gender, hak asasimanusia, pendidikan untuk semua, kesehatan, keamanan manusia,dialog antar-budaya. Suparjan dan Hampri (2003:178-179) menyata-kan konsep pembangunan berkelanjutan mulai menggema sejak tahun1992 ketika diselenggarakan Konferensi Rio yang membahas pemba-ngunan dan lingkungan hidup. Konsep ini muncul sebagai respon atasmakin memburuknya lingkungan ekonomi dan sosial dunia yang dise-babkan kurangnya perhatian banyak negara dalam membangun masya-rakatnya. Akibatnya, kerusakan alam dan sosial akan membawa konse-kuensi serius bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa potensi alamyang dimiliki oleh suatu negara apabila tidak diperhatikan maka akanmenjadi bomerang pada negara itu sendiri. Negara memiliki kewajibanuntuk mengembangkan masyarakatkan agar mampu mengelola daanmenjaga potensi alam yang dimilikinya demi terwujudnya pemba-

PROSIDING| 204


ngunan dan menyelematkan kehidupan generasi yang akan datang.Pemberdayaan sebagai upaya dalam memberikan “daya” kepadamasyarakat memiliki peran penting dalam menyadarkan masyarakatuntuk peduli dengan potensi lingkungan yang dimilikinya. Untuk men-sosialisasikan hal tersebut perlu dikembangkan program bagi semuakalangan untuk dapat memahami dan berpartisipasi mendukung terja-dinya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini di-butuhkan peran penting pendamping desa sebagai penggerak masya-rakat dan memberikan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, me-ngelola, dan memanfaatkan potensi lingkungan yang dimiliki.

Selain itu, program ini mampu membantu mengurangikerusakan lingkungan yang sudah terjadi di Indonesia. Sesuai denganberbagai kerusakan lingkungan yang sudah dipaparkan di dalampendahuluan. Dengan demikian, kajian ini menempatkan pember-dayaan berwawasan lingkungan sebagai langkah awal dalam mengatasipermasalahan ini. Pemberdayaan dinilai mampu dalam memberikankesadaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Hal ini sesuaidengan definisi bahwapemberdayaan memiliki makna membangkitkansumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakatuntuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masya-rakat. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalahbagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untukmenentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya (Suparjandan Hempri Suyatno, 2003:37).

Sementara dari perspektif lingkungan, Borrini mengatakanbahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep yang mengacu padapengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannyasecara berkelanjutan. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakathanya dapat dilihat dengan adanya community awareness. Adanyakesadaran komunitas ini, diharapkan dapat mengubah pemberdayaanyang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan yang terbentuknyasolidaritas komunal pada masyarakat (Suparjan dan Hempri Suyatno,2003: 43-44 ). Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemberdayaanberwawasan lingkungan merupakan suatu upaya yang tepat dalammewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, perlunya pe-ran pendamping desa dalam memberikan arahan, motivasi, dan penya-daran bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ber-orientasi pada pengelolaan, pelestarian,dan pemanfaatan lingkungan.

205 | PROSIDING




1. Pendamping Desa sebagai Penggerak PemberdayaanBerwawasan Lingkungan dalam Mewujudkan PembangunanBerkelanjutan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan “daya”kepada individu melalui pemberian pengetahuan, sikap, dan keteram-pilan bagi agar menjadi individu yang lebih baik. Pengertian tersebutmerupakan sebuah definisi sederhana dari berbagai pengertian pember-dayaan yang telah dikemukakan oleh para ahli. Pemberdayaan dinilaimenjadi startegi yang tepat dalam langkah awal membentuk pengem-bangan masyarakat. Pemberdayaan pada kajian ini lebih difokuskanpada pemberdayaan berwawasan lingkungan yaitu memberikan penge-tahuan, ketrampilan, dan sikap yang terkait dengan wawasan ling-kungan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Tujuan dari pember-dayaan berwawasan lingkungan ini, yaitu membentuk masyarakat yangmampu memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan potensi ling-kungan yang ada. Dampak yang diharapkan dari program ini yaitumampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu masya-rakat mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki saat ini tanpamengorbankan sumber daya pada generasi yang akan datang.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan harusberkaitan dengan wawasan lingkungan. Menurut Emil Salim dalamHampri dan Suparjan (2003:99), kebijakan pengembangan lingkungantertuju kepada empat sasaran yaitu, pertama. membina hubungan kese-larasan antara manusia dengan lingkungan. Kedua, melestarikan sum-ber alam agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasidemi generasi. Ketiga, mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkanmutu lingkungan sehingga menaikkan kualiatas hidup manusiaIndonesia. Dan keempat, membimbing manusia dari perusak lingku-ngan menjadi pembina lingkungan. Pendapat tersebut sangat sesuaidengan konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan pada kajian ini.Ada tiga pokok utama di dalamnya yaitu: pengelolaan, pemanfaatan,dan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan kesadaran masyarakatdan perubahan dari perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut harus disesuaikan denganpotensi dan ketrampilan lokal. Dengan demikian, langkah-langkahyang dilakukan yaitu mengidentifikasi potensi lingkungan lokal danketrampilan masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk menyinergikanpotensi dan keterampilan lokal yang dimiliki masyarakat untuk men-capai tujuan yang direncanakan. Dalam hal ini, dibutuhkan generator

PROSIDING| 206


masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Pendamping desa yang di-pandang sebagai pengorganisasi dan pengarah masyarakat harusmampu berperan dalam penerapan pemberdayaan berwawasan ling-kungan. Pendamping desa diharapkan mampu berperan sebagai peng-gerak, motivator dan fasilitator masyarakat.1. Penggerak, pendamping desa mampu membuat dan menerapkan

berbagai strategi untuk mengajak masyarakat untuk turut berparti-sipasi dalam kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan.

2. Motivator, pendamping desa mampu memberikan semangat dandorongan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk turutberpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan berwawasan ling-kungan.

3. Fasilitator, pendamping desa mampu merencanakan dan menye-lengarakan krgiatan-kegiatan pemberdayaan berwawasan ling-kungan yang disesuaikan dengan keterampilan dan potensi lokalmasyarakat setempat.

Peran-peran tersebut harus dilakukan oleh pendamping desademi mewujudkan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan diha-rapkan mampu mencapai pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan kegiatan pemberdayaan ber-wawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutanadalah:1. Identifikasi potensi lokal, tahap ini sangat diperlukan untuk

mengetahui potensi lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat.Pendamping desa mengidentifikasi terkait dengan potensi wilayahyaitu potensi hasil pertanian, perkebunan atau perikanan, potensiwisata, dan potensi geografis. Identifikasi potensi lokal bertujuanuntuk mengetahui potensi apa saja yang harus dikembangkan olehmasyarakat agar mampu mengelola kekayaan alam yang dimiliki.

2. Identifikasi ketrampilan lokal, tahap ini dilakukan denganmengidentifikasi ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakatsetempat. Keterampilan tersebut dimiliki oleh mayoritas masya-rakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari ke-giatan ini mengetahui ketrampilan yang dimiliki masyarakat, se-hingga diharapakan ketrampilan tersebut mampu mendukungkegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.

3. Perencanaan kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan,pendamping desa membuat rencana kegiatan pemberdayaan ber-

207 | PROSIDING




wawasan lingkungan sesuai hasil identifikasi potensi dan keteram-pilan lokal masyarakat.

4. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan,pendamping desa mampu menyelenggarakan kegiatan pember-dayaan yang sudah direncanakan. Kegiatan pemberdayaan berwa-wasan lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pe-nyuluhan.

Pendamping desa dalam hal ini berperan dalam analisis hinggapelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Indikator keberhasilandari program ini yaitu mampu membentuk masyarakat yang memilikikesadaran tinggi untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikanpotensi lingkungan dengan baik.1. Memanfaatkan, masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya

yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yangdimilikinya. Misalnya, menggunakan hasil pertanian, perkebunan,maupun perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau-pun memanfaatkan potensi lingkungan seperti air terjun untukobyek wisata.

2. Mengelola, masyarakat mampu merawat, mengendalikan, danmengembangkan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkunganataupun potensi lingkungan yang dimilikinya sehingga terhindardari eksploitasi sumber daya alam.

3. Melestarikan, masyarakat mampu melestarikan sumber daya yangdihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimi-likinya. Misalnya: daerah penghasil cengkeh mampu memperta-hankan daerah tersebut sebagai penghasil cengkeh, sehingga ceng-keh tidak hanya dapat dijumpai pada saat ini namun cengkeh dapatdijumpai dan dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

Implementasi kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungandemi mewujudkan pembangunan berkelanjutan beserta peran pendam-ping desa dapat digambarkan dengan bagan di bawah ini:

PROSIDING| 208


1. Pemanfaatan potensilingkungan lokal

2. Pengelolaan potensilingkunga lokal

3. Pelestarian potensilingkungan lokal

Identifikasi PotensiLokal

IdentifikasiKetrampilan

Lokal

Peran Pendamping Desa:Penggerak, motivator, dan

fasilitator masyarakat.

PembangunanBerkelanjutan

Implementasikegiatan

pemberdayaanberwawasanlingkungan

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Pemberdayaan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diharapkan mampumemperjelas implementasi pemberdayaan berwawasan lingkungan danposisi atau peran pendamping desa sebagai penggerak masyarakatdalam pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pem-bangunan berkelanjutan.

C. SIMPULANSimpulan yang dihasilkan dari pembahasan dan kajian literatur

terkait dengan peran pendamping desa sebagai penggerak masyarakatdalam pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkanpembangunan berkelanjutan adalah: (a) konsep pemberdayaan berwa-wasan lingkungan yaitu memberikan “daya” kepada masyarakat me-lalui pemberian pengetahuan, sikap, keterampilan kepada masyarakatterkait wawasan lingkungan, sehingga masyaakat mampu memanfaat-kan, mengelola, dan melestarikan potensi lingkungan yang dimiliki; (b)Implementasi pemberdayaan berwawasan lingkungan memerlukan pe-

209 | PROSIDING




ran pendamping desa sebagai penggerak masyarakat dengan caramemberikan motivasi dan memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelo-laan, dan pelestarian lingkungan sesuai dengan identifikasi potensi danketrampilan lokal masyarakat setempat.

DAFTAR RUJUKANAce Suryadi. (2009). Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Konsep,

Kebijakan, dan Implementasi. Bandung: Widya Aksara Press.Edi Suharto. 2010. Membangun Masyarakat Menberdayakan Rakyat :Kajian

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan PekerjaanSosial.Bandung : PT Refika Aditama.

Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2011. Community DevelopmentAlternatifPengembanganMasyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Statistik KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. Jakarta: KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan.

R.E Soeriaatmadja. 2000. Pembangunan Berkelanjutan yang BerwawasanLingkungan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Siti Partini. 2011. Psikologi Usia Lanjut. Yogyakarta: Gama Press.Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat dariPembangunan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.

PROSIDING| 210


URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONGBELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIANUPAYA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

Tasril BartinDosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan


AbstrakPembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa

yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukanlah pembangunandesa yang diartikan secara administratif, melainkan pemba-ngunan desa dalam pengertian geografis dan sosiologis yaitupembangunan bagi masyarakat yang masih berada dalam sua-sana pedesaaan yang dicirikan dengan sumber perekonomianutama adalah dari sektor pemanfaatan lahan, masih berkem-bangnya nilai, norma, dan budaya pedesaan, meskipun secaraadministratif masyarakat ini berada dalam lingkup pemerin-tahan kota.

Pada dasarnya pencapaian tujuan pemberdayaanmasyarakat desa lebih dominan melalui pendidikan luarsekolah. Oleh karena itu, pamong belajar sebagai salah satutenaga pendidik luar sekolah yang melaksanakan tugaspemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan kompetensinyadalam mengemban tugas pelayanan pendidikan luar sekolah.Semakin baik kompetensi yang dimiliki, semakin baik pulamutu layanan yang diberikan. Tercapainya standar kompetensiyang maksimal ditandai oleh tampilan kerja (performance)yang profesional dan berdaya guna. Performance ini akanlebih maksimal lagi apabila diiringi dengan perbaikan padaberbagai aspek kelembagaan SKB tempat bernaung, diantara-nya perbaikan budaya organisasi, perbaikan fasilitas kerja,perbaikan kepemimpinan, dan perbaikan kesejahteraan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensipamong belajar dalam meningkatkan mutu layanan pendidi-kan luar sekolah adalah melalui pendidikan dan pelatihan.Pendidikan dan pelatihan yang diberikan hendaklah bersifatkomprehensif dan berkelanjutan dan disesuaikan dengan kon-

211 | PROSIDING




teks program, tantangan program, skala prioritas program,kebutuhan masyarakat, serta potensi spesifik lainnya yang di-miliki oleh individu Pamong Belajar. Oleh karenanya perludilakukan penilaian kebutuhan (need assessment) terhadappengembangan model diklat yang diberikan sehingga relevandengan kebutuhan tantangan program yang dilayani.

kata kunci: pembangunan desa, pendidikan non formal,pamong belajar, kompetensi.

A. PENDAHULUANSebutan bagi individu yang bertugas sebagai pekerja

masyarakat dalam memberdayakan masyarakat dapat berbagai macam,misalnya penyuluh, fasilitator, pendamping, kader, penggerak pemba-ngunan, dan lain sebagainya. Khusus dalam bidang pendidikan luarsekolah dikenal sebutan pamong belajar, tutor, instruktur, penilik,Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Fasilitator Desa Intensif, dan sebu-tan lainnya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pamong belajarsebagai agen pemberdayaan masyarakat perlu memiliki kompetensiyang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yaitu lahirnyaprogram yang pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup masyara-kat ke arah yang lebih baik, yaitu dalam aspek ekonomi, pendidikan,kesehatan, keagamaan, politik, hukum, dan berbagai aspek sosial lain-nya.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat melalui pendidi-kan luar sekolah sebagai jawaban atas tuntutan atau kebutuhan masya-rakat diantaranya pendidikan kecakapan hidup (life skills), pendidikananak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendi-dikan keluarga, pendidikan keorangtuaan dan berbagai jenis pendidi-kan luar sekolah lainnya. Program-program tersebut perlu diklasifikasi-kan dan dikaitkan dengan jenis profesi yang ada dalam pendidikan luarsekolah.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi,peran pamong belajar sebagai agen pemberdayaan masyarakat semakinberat dan semakin luas cakupannya. Banyak program pemberdayaanmasyarakat melalui pendidikan luar sekolah yang tidak dikuasaikonsep, tujuan, strategi, dan operasional di lapangan. Para pengambil

PROSIDING| 212


kebijakan juga sering gagal paham dalam pengelolaan kewenangan,tugas pokok dan fungsi tenaga fungsional pendidikan luar sekolah,termasuk bagi pamong belajar. Sering terjadi pencampur adukan tugasdan kewenagan yang diberikan kepada pamong belajar antara tugaspokok yang ada dalam ketentuan jabatan fungsionalnya denganpekerjaan sehari-hari.

Pembangunan desa, selain masalah infrastruktur, yang tidakkalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Masyarakatpedesaan adalah kelompok komunitas terbesar, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karenanya paradigmapembangunan di berbagai negara berkembang tersebut hendaklahpembangunan yang dimulai dari desa, atau pembangunan dari pinggir-an.

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu variabel yangsignifikan dalam menambah kemiskinan di pedesaaan. Oleh karena ituuntuk mengatasi ketertinggalan pada pendidikan formal, tidak adajalan lain selain peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikannon formal bagi masyarakat pedesaaan. Melalui pendidikan luar seko-lah, masyarakat pedesaan bisa diajak berpikir kreatif, inovatif danmampu menrapkan teknologi baru dan terciptanya pola pikir yangberorientasi pada pembangunan manusia sebagai subyeknya.

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pamongbelajar adalah orang yang kompeten dan ahli dalam pelayanan pendidi-kan luar sekolah. Masyarakat berharap akan mendapat pelayananpendidikan non formal yang memuaskan dalam rangka meningkatkantaraf hidup mereka. Namun kenyataannya harapan di atas seringkalitidak dapat diwujudkan menurut semestinya, bahkan sering memberi-kan ketidakpuasan bagi masyarakat yang dilayani. Maka, proses daripengolahan sumber daya manusia (human management) di dalam suatuorganisasi formal umumnya merupakan bagian atau kegiatan yangdianggap utama. Individu-individu dalam kelembagaan tersebut meru-pakan modal manusia (human capital) yang amat menentukan didalam pencapaian tujuan institusi yang efektif.

B. PEMBAHASAN1. Konsep Kompetensi

Kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pamong belajaradalah berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung jenisprofesi yang dijalani. Menurut Berge, Z. et.al, (2002) sangat banyak

213 | PROSIDING




definisi kompetensi yang berbeda yang menghasilkan rentangframework yang luas, sehingga kompetensi tertentu bagi sebuahprofesi dalam hal ini pamong belajar belum tentu cocok dengankompetensi lain yang dibutuhkan selain pamong belajar, meskipunyang bersangkutan sama-sama pendidik, fasilitator, pendamping, danpenggiat untuk pembangunan desa atau masyarakat. Namun padadasarnya kompetensi dasar yang dibutuhkan sebagai tenaga pember-dayaan adalah sama, yaitu sebagai pendidik dan tenaga kependidikanmereka memerlukan pengembangan kompetensi baik yang sifatnyaumum, maupun spesifik dalam proses membelajarkan masyarakat.

Menurut Spencer & Spencer (1993), kompetensi adalah “anunderlying characeristic of an individual that is casually related tocriterion-referenced effective and/or superior performance in a job orsituation,” atau karakteristik dasar seseorang (individu) yangmempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasiterhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalamdiri manusia. Sedangkan Kamus Inggris-Indonesia mengartikankompetensi secara harfiah yaitu kecakapan, kemampuan, wewenang.

Konsep kemampuan mengandung suatu makna adanya sema-cam tenaga atau kekuatan yang dimiliki seseorang untuk melakukansesuatu tindakan atau perbuatan baik yang bersifat fisik maupun yangbersifat mental. Pengertian ini menunjukkan pada adanya suatukekuatan nyata yang dapat diperlihatkan seseorang melalui tindakanatau perbuatan, baik secara fisik maupun mental, yang umumnyadiperoleh melalui latihan dan pendidikan.

Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dankemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuanyang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. Dengan perkata-an lain, kalau seseorang ingin memiliki kemampuan tertentu, ia dapatmempelajarinya. Kemampuan ini akan banyak membantunya pada saatia melaksanakan atau mengerjakan tugas tertentu yang berhubungandengan profesinya. Kadang-kadang kemampuan secara fisik danmental dapat muncul secara bersamaan pada saat mengerjakan suatutugas.

Mengacu kepada kompetensi pendidik pada pendidikan for-mal, guru dan dosen memerlukan kompetensi pedagogik, kompetensikepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Karenasama-sama bertugas sebagai pendidik, maka hal yang sama juga

PROSIDING| 214


dibutuhkan oleh pamong belajar, hanya saja kompetensi pedagogiktidak banyak diperlukan tetapi diganti dengan kompetensi andragogik.

Schroeder seperti yang dikutip oleh Stuart, R. & Lindsay, P.(1997) mendefinisikan kompetensi sebagai karakter, sifat, pengetahu-an, skill dan motivasi pokok seorang pemegang jabatan/profesi yangtelah dikaitkan secara kausalitas dengan managerial performance yangunggul, Becker et. al (2001) mengatakan kompetensi mengacu padakarakter knowledge, skill, dan abilities setiap individu yang mem-pengaruhi job performance individu secara langsung.

Lebih jauh dikatakan oleh Antonacopoulou, E. & Fitz Gerald,L. (1996) bahwa kompetensi terdiri dari sifat-sifat unik setiap individuyang diekspresikan dalam proses interaksi dengan pihak lain dalamkonteks sosial, jadi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan skillyang spesifik atau standar kinerja yang diharapkan dan perilaku yangdiperlihatkan. Jadi kompetensi mencakup sikap, persepsi dan emosiserta menekankan pada faktor interaksi personal dan sosial. McConnell(1998) menyampaikan dua istilah kompetensi yang sering digunakanyaitu competence dan competency dimana keduanya bukanlah sinonim.

Competence maksudnya kemampuan potensial, kesanggupanmenjalankan fungsi pada suatu situasi, sedangkan competency fokuspada kinerja aktual seseorang dalam suatu situasi. Jadi competencedibutuhkan sebelum mencapai competency. Competence menjadikanindividu mampu memenuhi tanggung jawab kerja yang dipikulnya.Competency berarti individu mengisi pekerjaan sesuai yang diharap-kannya.

Competence ditentukan oleh perbandingan keadaan sekarangdengan standar kinerja yang dibangun di lingkungan kerja menurutperan dan setting individu. Competence menguji kemampuanpotensial, competency menguji bukti kinerja seseorang dan aplikasipengetahuan, skill, dan standar perhatian dalam kemampuan individudapat meniru mengoperasikan atau menggunakan peralatan ataumelaksanakan suatu rencana. Penilaian competence melibatkan uji skilldan penilaian tertulis. Sedang penilaian competency fokus pada kiner-ja dalam melaksanakan pekerjaan. Sehubungan dengan itu, Kesler,GC., (1995) merumuskan kompetensi sebagai = performancecapabilities + HR technical know how + business know how.Diharapkan setelah meninjau kedua istilah itu pendefinisiankompetensi menjadi lebih jelas.

215 | PROSIDING




2. Konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan MasyarakatPengertian pembangunan desa yang dimaksudkan dalam

tulisan ini bukanlah pembangunan desa yang diartikan secara adminis-tratif, melainkan pembangunan desa dalam pengertian geografis dansosiologis. Secara administratif desa dapat diartikan sebagai wilayahpemerintahan terendah yang ada di wilayah kabupaten/kota, namunpembangunan desa yang dimaksudkan adalah pembangunan desa yanglebih terfokus kepada masyarakat yang secara geografis dan sosiologisberada dalam suasana pedesaaan. Hal ini terindikasi dengan perge-rakan perekonomian yang masih bersumber dari pemanfaatan lahansebagai faktor produksi utama, masih kentalnya norma, budaya, dannilai kehidupan pedesaaan, seperti masih hidupnya sifat gotong-royong, sistem masyarakat yang belum masih tertutup, dan pengguna-an teknologi yang terbatas.

Ciri lainnya adalah tingkat pendidikan dan kesehatan masyara-katnya yang masih rendah, dan secara politik, hukum, dan sosial buda-ya juga masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.Dengan demikian, pedesaaan yang dimaksudkan disini adalah daerahatau kawasan yang didiami oleh sekelompok masyarakat yang masihmengandalkan perekonomian uatama dari sektor pemanfaatan lahan,meskipun secara administratif mereka tinggal di daerah dalam lingkuppemerintahan kota.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pemba-ngunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini men-cerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers,1995). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat diartikansebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran dan kemampuanmasyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya.

Konsep pemberdayaan juga dapat diartikan pada tataran yanglebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basicneeds) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemis-kinan lebih lanjut (safety net), namun Kartasasmita (1997), mene-gaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusatpada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikanmasyarakat, di mana peran ekonomi teramat penting. Cara mengu-kurnya telah banyak berkembang, seperti yang antara lain jumlahorang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, pe-

PROSIDING| 216


ranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagai-nya.

Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanyamenyangkut aspek ekonominya, tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidi-kan dan kesehatannya. Di bidang ini, juga telah banyak ukuran di-kembangkan antara lain persentase penduduk yang buta aksara, angkapartisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi,angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase pendudukyang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Angka indekskesejahteraan rakyat dapat diukur dengan menggabungkan indikatorekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam suatu angka indeks. atauyang dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (HumanDevelopment Index).

Manusia juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupanabadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagian dari pemberda-yaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak.Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya, yakni untuk mencip-takan, di atas budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, sikapbudaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasidan siap bersaing. Ukurannya tentu sangat relatif dan terutama bersifatkualitatif. Dalam pembangunan budaya perlu dikembangkan orientasikepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan teknologi,merupakan jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berke-sinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri dansejahtera.

3. Kompetensi Pamong Belajar dan Berbagai PermasalahannyaBerdasarkan pengamatan yang mendalam terhadap kondisi

nyata kompetensi pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) secara umum dapat dikatakan masih lemah. Lemahnyakompetensi tersebut dapat dilihat dari kurang tercapainya empatkompetensi dasar yang diamanatkan PP Nomor 19 tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik danandragogik; (2) kompetensi profesional; (3) kompetensi kepribadian;dan (4) kompetensi sosial. Gejala yang ditemui di lapangan diantara-nya rendahnya kemampuan dan kecakapan pamong belajar dalam me-rancang kegiatan belajar, tidak mampu menganalisis masalah dankebutuhan peserta didik (klien), tidak mampu menggunakan sumberdaya yang tersedia, lemah koordinasi dan kerjasama, kurang semangat

217 | PROSIDING




kerja, bekerja setengah hati, adanya persaingan tidak sehat antarsesama rekan kerja, dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat klien.

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabrendahnya kompetensi pamong belajar tersebut di atas adalah:1. Secara kuantitas jumlah ketenagaan ini sangat kurang, dimana

tenaga fungsional makin lama makin berkurang secara kuantitasdan kualitas disiplin ilmu. Kondisi ini terjadi karena minimregenerasi atau terbatasnya rekrutmen baru, bahkan relatif banyaktenaga fungsional yang dipromosikan ke jabatan struktural dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota atau pindah tugas keinstansi lain. Penambahan setiap tahun dapat dikatakan hampirtidak ada.

2. Kualifikasi pendidikan juga terbatas. Sesuai dengan sertifikasimutu tenaga fungsional pamong belajar sebagaimana juga diaturmnurut sertifikasi guru maka pendidikan minimal S1 dan dianjur-kan bisa sampai S2. Namun pendidikan pegawai rata-rata baru S1,dan sebagian masih berpendidkan SLTA dan D3.

3. Kompetensi akademik yang diperlukan belum mendukung keter-sediaan ketenagaan yang kompeten sesuai dengan bidang tugas.Kebanyakan dari tenaga fungsional adalah tamatan tenaga kepen-didikan formal yang lebih sesuai bertugas di lingkungan pendidi-kan formal seperti SD, SMP dan SMA/SMK, sementara tamatantenaga vokasional selain PLS juga sangat dibutuhkan, seperti sarja-na ilmu komuniksi, sarjana ilmu penyuluhan, sarjana peternakan,sarjana teknik mesin/sipil, sarjana komputer, sarjana kesehatanmasyarakat, sarjana hukum, dan lain-lain. Disamping itu, kecaka-pan di bidang emosional dan sosial kelihatan masih rendah. Hal inidibuktikan dengan kurangnya semangat kerja, tidak percaya diri,sehingga menyebabkan lemahnya kemampuan koordinasi dan ber-bagai pendekatan dengan berbagai pihak dan instansi terkait.Karena itu sistem rekrutmen pamong belajar perlu ditinjau ulangdan disesuaikan dengan analisis kebutuhan lembaga dan berorien-tasi pada beban kerja.

4. Kualitas tenaga pendidik pada pendidikan luar sekolah termasukPamong Belajar masih dinilai berdasarkan strata pendidikan for-mal, sering mengabaikan kompetensi khusus dan berbagai kecaka-pan sosial lainnya. Dalam hal ini sertifikasi masih diukur berdasar-kan ijazah formal, padahal banyak juga pamong belajar yangpunya kemampuan teknis lain di luar bidang tugas dan menyan-

PROSIDING| 218


dang status sosial lainnya meskipun berpendidikan rendah, misal-nya pamong belajar punya bidang usaha tertentu, menjadi tokohmasyarakat, pengurus Ormas, dan lain sebagainya.

5. Belum adanya evaluasi terukur, umpan balik (feedback),dan tindaklanjut atas berbagai Diklat yang dilaksanakan sendiri atau diikuti diberbagai instansi. Seyogyanya diklat yang dilaksanakan dievaluasiefektifitas dan efesiensinya, seterusnya bagaimana tindak lajutpelaksanaan Diklat tersebut apakah sudah memadai, relevan, danefektif untuk menunjang pelaksanaan tugas.

6. Penghargaan dan perlindungan profesi yang lemah dari pemerin-tah. Penghargaan bagi pamong belajar umumnya diberikan olehpemerintah pusat berupa sertifikat-sertifikat saja, padahal yangsangat diperlukan pamong belajar adalah kesempatan untukberaktualisasi diri dan pengembangan kreatifitas dengan penyedia-an fasilitas kerja yang memadai dan kesejahteraan lainnya yanglayak. Disamping itu proses kenaikan pangkat juga sering menjadikendala karena kurangnya perhatian dari jajaran terkait di pemerin-tah daerah sebagai akibat ketidak pahaman terhadap tugas danfungsi tenaga fungsional pamong belajar.

7. Secara organisasi keberadaan tenaga fungsional dan tenagastruktural masih lemah. Memang sudah ada wadah profesi yangbaru dibentuk seperti Forum Komunikasi Pamong Belajar, ForumKomunikasi Tutor, Forum Komunikasi Kepala SKB, namun orga-nisasi ini tidak mandiri karena aspirasinya tidak tumbuh daribawah dan anggaran terpaut dengan anggaran institusi, sehinggamasih tampak nuansa politilisasi dalam pembinaan oganisasiprofesi ini.

4. Kompetensi Pamong Belajar yang DiharapkanSumber daya manusia pada institusi pendidikan non formal

termasuk Sanggar Kegiatan Belajar tidak terlepas dari fungsinyasebagai “agen pembaharu” bagi pengembangan pendidikan masyarakatyang tertinggal, yaitu tertinggal dalam pendidikan dan tertinggal dalamekonomi. Untuk itu diharapkan tumbuh dan lahir sumber daya manusiapada Sanggar Kegiatan Belajar yang mempunyai beberapa kompe-tensi dasar. Kompetensi dasar menurut Neilsen (dalam Gilley &Eggland,1988), yaitu kemampuan interpersonal (kemampuan berhu-bungan antar pribadi), kemampuan konseptual (kemampuan berpikir),dan kemampuan teknis (kemampuan mengerjakan sesuatu).

219 | PROSIDING




Sejalan dengan itu PP Nomor 19 tahun 2005 tentang StandarNasioal Pendidikan, maka tenaga pendidik termasuk pamong belajarharus mempunyai empat kompetensi sebagai berikut: (1) kompetensipegagogik dan andragogik; (2) kompetensi profesional; (3) kompetensikepribadian; dan (4) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik danandragogik berkaitan dengan pemahaman teori belajar dan mengajarpedagogi (pendidikan anak) dan andragogi (pendidikan orang dewasa).Dengan mempelajari kedua teori pendidikan tersebut diharapkanmereka akan lebih mampu dalam membina dan membimbing wargabelajar sebagai sistem klien, sehingga penyelenggaraan pendidikan luarsekolah akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kompetensi profesional berkaitan dengan pelaksaan tugaspokok di intitusi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasiprogram pendidikan non formal. Mampu melakukan kerjasama dengansemua pihak. Sedangkan kompetensi kepribadian berkaitan dengankepribadian seseorang seperti kejujuran, keramahan, bertanggungjawab, suka menyapa, dan murah senyum kepada semua stake holderdan kelompok sasaran. Kompetensi kepribadian ini memudahkanPamong Belajar dalam pelaksanan program di lapangan, sehinggatujuan insitusi dengan sendirinya akan tercapai pula dengan baik.

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan sumberdayamanusia untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, berkomunikasidengan warga belajar sebagai sistem klien. Kemampuan ini diperlukankarena mereka akan menghadapi berbagai lapisan dan golonganmasyarakat yang berbeda-beda usia, watak, sikap, dan status sosialnya.

Seiring dengan tumbuhnya kompetensi di atas, segala hak,fasilitas, dan penghargaan yang seharusnya dimiliki Pamong Belajardapat diberikan sebagaimana mestinya. Kesejahteraan, insentif, fasili-tas kerja, kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi, dan danpromosi jabatan hendaklah diberikan secara transparan dan akuntabel.Kemudian institusi dapat pula memberikan pengakuan dan posisi yanglayak bagi mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan formalmaupun non formal.

Berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan oleh agenpemberdayaan, Anwas (2013) mengemukakan bahwa seiring dengantuntutan perkembangan zaman di era global, maka kompetensi agenpemberdayaan perlu dikembangkan secara dinamis. Kompetensi ataukemampuan tersebut dapat diwujudkan dalam pengetahuan yang luasdan keterampilan yang handal di bidangnya. Pengetahuan dan keteram-

PROSIDING| 220


pilan tersebut akan lebih sempurna apabila ditopang dengan sikap dankarakter yang terpuji. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pengala-man lapangan, beberapa kompetensiyang diperlukan pamong belajarsebagai bagian dari agen pemberdayaan masyarakat desa melalui pen-didikan luar sekolah ialah:1. Kompetensi di bidang pemahaman sasaran2. Kompetensi di bidang penumbuhan kesadaran3. Kompetensi di bidang komunikasi inovasi4. Kompetensi di bidang pengelolaan pembelajaran5. Kompetensi di bidang pengembangan kewirausahaan6. Kompetensi di bidang pemandu sistem jaringan7. Kompetensi di bidang TIK8. Kompetensi di bidang sponshorship9. Kompetensi di bidang humas dan public relation (PR)

Dengan adanya pengembangan kompetensi pamong belajaryang sistematis dan terencana secara baik diharapkan akan terwujudtenaga fungsional pamong belajar yang profesional di bidangnya danpada gilirannya dapat meningkatkan layanan pendidikan non formalyang lebih bermutu, relevan, dan berdaya guna dalam rangka pening-katan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang tinggal dipedesaan.

5. Strategi Peningkatan Kompetensi SDM Pamong BelajarPada dasarnya, dalam struktur pembentukan sumber daya

manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mempu-nyai kematangan dalam dirinya, yaitu matang secara biologik, psikolo-gik, dan sosial. Proses ini lahir setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ketiga aspek tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut tentu-nya diperoleh melalui proses belajar (learning process) yang panjang,baik pendidikan informal, formal, maupun non formal.

Berdasarkan hal di atas, di bawah ini dapat digambarkan skemafokus peningkatan sumber daya manusia pamong belajar pada SangarKegiatan Belajar yang berorientasi pada peningkatan layanan pendidi-kan non formal kepada masyarakat luas.

221 | PROSIDING




----------------------------------------------------------------------------------------------

Performance = Kinerja Penampilan, prilaku----------------------------------------------------------------------------------------------Maturity Biologic Psychologic Sosiologic

Level of Basic needs Psychological Sosiologicalfulfillment needs needs

Adequacy INFORMAL EDUCof learning process&successes

FORMAL EDUC

NONFORMALEDUC

Gambar Struktur Proses Pembentukan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pamong Belajar diSanggar Kegiatan Belajar ada beberapa aspek yang perlu menjadifokus perhatian yaitu:1. Meningkatkan kompetensi pamong belajar melalui pendidikan

formal yang relevan, pendidikan dan pelatihan teknis dan nonteknis terpadu, serta tindak lanjut dari pendidikan dan pelatihan.

2. Mengembangkan sistem penilaian karir dan penilaian kinerja yangterencana dan sistematis, transparan dan akuntabel.

3. Mengembangkan penilaian kinerja berbasis mutu, bukan berdasar-kan subjektivitas pimpinan (like and dislike).

4. Mengembangkan sistem penghargaan (reward), kesejahteraan(incentive), fasilitas, dan perlindungan bagi sumber daya manusiadalam bekerja. Hal ini dapat memacu motivasi kerja, kreatifitas,dan prestasi kerja.

PROSIDING| 222


5. Masing-masing pihak dan stake holder yang ada di SKB perlumengedepankan mutu pelayanan yang prima berdasarkan azaspersaudaraan, egaliter, kolegial, dan kemitraan sehingga setiaporang yang datang merasa diperlakukan sebagai manusia dan puasmenerimanya.

6. Mengembangkan institusi yang lebih kondunsif guna mewujudkantransparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, danpelayanan kepegawaian.

Kualitas program Sanggar Kegiatan Belajar sebagai institusipelayanan publik sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber dayamanusia pelaksananya, dalam hal ini pamong belajar. Mutu sumberdaya manusia dimaksud berkaitan dengan kualitas pengetahuan, sikapmental (kepribadian), maupun keterampilan. Peningkatan kualitas sum-ber daya manusia tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran(learning process), baik melalui pendidikan yang direncanakanmaupun melalui kegiatan belajar mandiri dan pengalaman lapangan.

Peningkatan kompetensi pamong belajar di Sanggar KegiatanBelajar melalui pendidikan yang direncanakan merupakan hal yangurgent. Kegiatan ini dapat melalui tiga bentuk pembelajaran berikut.2. Pengajaran, yaitu proses transformasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang menekankan pada aspek kognitif.3. Pembimbingan, yaitu proses menuntun, mengarahkan atau menela-

dani prilaku atau perbuatan sumber daya manusia sesuai dengankondisi dan potensi kelompok sasaran. Penekanannya adalah padaranah afektif.

4. Pelatihan, yaitu proses melatih keterampilan tertentu melalui bela-jar dan bekerja yang menekankan pada ranah psikomotor. Hal inibertujuan agar sumberdaya manusia tersebut tidak hanyamenguasai teori dan ide-ide, tetapi juga mampu mengaplikasikan-nya di lapangan.

Melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan melaluianalisis kebutuhan (need assesment) yang tepat diikuti pamong belajarmaka peningkatan kualitas sumber daya manusia pamong belajar akantercapai. Daya-daya tersebut meliputi daya biologik (fisik), daya psiko-logik (sikap mental), dan daya sosiologik (interaksi sosial dan sistemnilai).

223 | PROSIDING




C. SIMPULANPada dasarnya pencapaian tujuan pembangunan masyarakat

desa lebih dominan melalui pendidikan luar sekolah. Pamong belajarsebagai salah satu tenaga fungsional yang turut menjaga danmengendalikan mutu layanan pendidikan nonformal dan informal perluditingkatkan kompetensinya. Semakin baik kompetensi yang dimiliki,semakin baik pula mutu layanan yang diberikan.

Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting dalampengelolaan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam rangka melahir-kan pamong belajar yang profesional dalam pemberdayaan masyarakatdesa diperlukan pendidikan dan pelatihan yang relevan denganprogram pemberdayaan desa, yang direncanakan secara matang berda-sarkan analisis kebutuhan terkait dengan bidang tugas dan kebutuhankelompok sasaran masyarakat desa.

Oleh karena itu model-model pelatihan dan diklat kompetensiyang selama ini diberikan kepada pamong belajar perlu dievaluasi lagiuntuk disesuaikan dengan konteks dan tantangan program, skalaprioritas program, serta kondisi spesifik lokasi dan masyarakat. Disam-ping itu, juga dibutuhkan dukungan fasilitas kerja, budaya organisasi,dan kesejahteraan yang memadai.

DAFTAR RUJUKANAntonacopoulou, E. & FitzGerald, L. 1996. "Reframing Competency in

Management Development" Human Resource Management Journal;6(1). London.

Anwas, Oos. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. PenerbitAlfabeta. Bandung

Becker, B.E., Huselid, M.A., & Ulrich, D. 2001. The HR Scorecard, HarvardBusiness School Press, Boston-Massachusetts.

Berge, Z., Marie, V., Linda, D., Donna, S. 2002."The Increasing Scope ofTraining and Development Competency" Benchmarking: AnInternational Journal, 9(1): 43-61.

Chambers, Robert. 1995. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?Under Kirdar dan Leonard Silk(eds.), People: From Impoverishmentto Empowerment. New York University Press. New York.

Dessler, G. 2000, Human Resource Management, Prentice-Hall, New Jersey.Kesler, GC. 1995, "A Model and Process for Reengineering the HRM Role,

Competencies And Work in Multi National" HRM Journal ofMichigan.

PROSIDING| 224


Gilley JW & Eggland SA. (1993). Principles of Human ResourcesDevelompment. Addison-Wesley Publishimng Comany, Inc. USA

Ginandjar Kartasasmita. 1997. Makalahdisampaikan dalam Sarasehan DPDGolkar TingkatI Provinsi Jawa Timur.

Lippitt, Ronald. et al. (1958). Dynamic of Planned Change – Under TheGeneral Editorship of Williard B. Spalding Harcourt Brace & WorldInc. New York.

McConnell, A.E. 1998. "Competence And Competency: Keeping Your SkillsSharp" Nursing, 28 (9): 1-4. Horsham.

Rogers M. & Shoemaker F. Floyd.(1971). Communication Innovation. NewYork The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc

Salkind, Neil, J. (1985). Theories of Human Development.John Willey andSons. New York.

Spencer, Lyle M., and Spencer, Signe, M. (1993). Competence at Work. JohnWilley and Sons. New York.

225 | PROSIDING




PEMUDA SEBAGAI FASILITATORPENDAMPING DESA

SyamsuddinMahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal

Konsentrasi Pemberdayaan MasyarakatUniversitas Negeri Yogyakarta

[email protected]/081352696565

AbstrakPendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukantindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengor-ganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Setiap desa memi-liki keragaman potensi berbeda. Potensi desa mampudiaktualisasikan sesuai dengan perancanaan dan tata keloladesa yang mapan demi keberlanjutan pembangunan desa(sustainable development). Keberlanjutan ditandai denganadanya generasi (pemuda) yang lahir dari realitas sosial dansistem pengetahuan adat istiadat yang memiliki modal sosial(social capital) untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalamself governing community sebagai fasilitator pendampingdesa. Dalam artikel ini, penulis menelaah pemuda sebagaifasilitator pendamping desa agar seluruh elemen terkaitmampu menerjemahkan potensi pemuda sebagai empower-ment dan bertujuan sebagai perwujudan pemuda dalamberpartisipasi untuk desa, bangsa dan negara.

Kata Kunci: pendamping, desa, potensi, sustainabledevelopment, pemuda, modal sosial, self governingcommunity, sustainable community facilitator.

A. PENDAHULUANManusia memiliki hal yang evident dalam dirinya, yakni fitrah

dengan ragam potensi dan aktualnya. Seperti halnya manusia, begitujuga dengan Desa. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

PROSIDING| 226


urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun2015 tercatat jumlah desa di Indonesia adalah ±74.754. Sebelumnyadalam Permendagri No. 39 tahun 2015, tercatat jumlah desa adalahsebanyak 74.093 desa. Desa dengan segala keragaman dan kompleksi-tas potensinya, aktual mengikuti nalar perubahan dunia. Potensi desabukan saja terletak pada aspek-aspek material yang melimpah sepertiSumber Daya Alam (SDA) yang bisa diproduksi menjadi industrimanufaktur (hulu) ataupun industri kecil dan menengah (hilir) yangmampu menciptakan ragam lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

Keberadaan potensi yang telah aktual tentu mengalami fasedegradasi (penyusutan). Sebuah pembaharuan SDA membutuhkanwaktu bertahun-tahun agar bisa terbarukan. Perangkat desa yangterlatih, terdidik, terpercaya dalam mengelola potensi desa diharapkanmampu mengelola sumber daya desa. Sudah sepatutnya pemerintahtidak lagi berharap pada SDA terbarukan dan tak terbarukan, namunfokus pada kekuatan (empowerment) sumber daya manusia (BJ Habibi,Presiden ke-3 RI).

Pemanfaatan potensi di aspek sumber daya manusia (SDM).Maksudnya, setiap desa memiliki regenerasi potensial untuk mengem-bangkan dan memajukan desa, bukan saja bergerak dalam memobilisa-si massa pada praksis-praksis sosial (social change), regenerasi terse-but bisa menjadi seorang leader yang mapan. Leader yang mapanadalah mereka yang memiliki keterampilan komunikasi yang apik,disiplin yang baik.

Sesuai dengan Potensi yang ada pada SDM, harus jeli dilihatoleh perangkat desa untuk menjaga sustainable (keberlanjutan)kaderisasi dengan memperhalus skills, memberikan pelatihan danmendidiknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang KepememudaanNo. 40 tahun 2009, pasal 13 yang menegaskan bawha “Pemerintah danpemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran,pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkankewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik danpotensi daerah masing-masing”.

SDM dapat disematkan pada terminologi pemuda. Pemudayang lahir dari rahim desanya, yang sejak kecil ia tumbuh dari realitas

227 | PROSIDING




sosial, kultur dan adat istiadat. Jika berkaca pada beberapa programskala nasional seperti program kesehatan dan pendidikan sering tidakefektif di kalangan masyarakat desa, karena kerap terjadi ketidakmampuan beradaptasi dengan baik terhadap masyarakat desa. Salahsatu yang menjadi ciri self governing community adalah adanya hukumadat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber dayaalam, hubungan sosial yang pada prinsipnya untuk menjaga kesi-nambungan dan keberlanjutan hubungan antara manusia, tuhan danalam (Nurcholis, 2011:11).

Maka penting sekiranya pemuda yang lahir dari realitas sosialdesa urun angan untuk ikut berpatisipatif dalam menjaga danmengawal keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan desa.Karena pemuda tersebut memahami psikologis sosial desa untuk mera-jut komunikasi-komunikasi yang missing understanding dalam sistempengetahuan masyarakat desa.

Namun, permasalahan yang sering mengemuka pada pemuda,sering dipicu oleh beberapa hal. Pertama, ketidak percayaan tetua(orang tua) atau dalam hal ini perangkat desa kepada pemuda yangdiklaim minim pengalaman (hard & soft skill). Kedua, realitas pemudayang telah menempuh studi, pergi merantau kekota mencari pekerjaansesuai passion-nya. Ketiga, personalitas pemuda yang masih dalamkecenderungan hedonis. Kempat, sangsi sosial ketika pemuda lulusstudi hanya tinggal dan kerja didesa, yang menyebabkan pemudamemilih meninggalkan desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa, perangkat desa diharapkan inklusif dan memberi kesempatankepada pemuda sebagai Kader Muda Desa (KEMUDI) untuk ikutberpartisipatif bersama-sama mendampingi self govering community,sebagai pengontrol dan pendam-ping untuk mejaga keberlangsunganpembangunan desa.

B. PEMBAHASAN1. Pemuda dan Kepemudaan

Pemuda dan Kepemudaan, dua terminologi yang secaraartifisial terlihat sama. Namun dalam berbagai tinjauan keilmuan, duakata tersebut memiliki arti dan makna yang dinamis. Dalam tinjauanilmu biologi, pemuda dapat diartikan dan diidentifikasi sebagai satuproses perubahan fisik (material) dari fase kanak-kanak ke fase remajadewasa.

PROSIDING| 228


Berbeda dengan perspektif biologis, pemuda juga bisa ditinjaudari aspek demografi. Dari jumlah penduduk yang dikategorikan sesuairentang (range) usia (lihat tabel di bawah).

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umurdan Tipe Daerah, 2014

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 1.2 Presentase Jumlah Pemuda Indonesia, 2010-2014

Sumber: BPS, Susenas Kor 2010- 2014

PROSIDING| 228







PROSIDING| 228







229 | PROSIDING




Dari kedua tabel di atas kita bisa melihat jumlah presentasepemuda yang berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun. Padatabel 1.1 menunjukkan jumlah pemuda Indonesia dengan range usia16-30 tahun berjumlah sekitar 61,83 juta jiwa atau 24,53% dari jumlahpenduduk Indonesia yakni 252,035,065 juta jiwa.

Pada tabel 1.2 menunjukkan di tahun 2010 persentase pemudaIndonesia tercatat sebesar 25,18%. Angka tersebut menurun menjadi24,96 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 persentasepemuda mengala-mi penurunan menjadi sebesar 24,79 % dan padatahun 2014 menjadi sebesar 24,53%.

Bila kita membandingkan tingkat presentase jumlah pemudaIndonesia pada tahun 1961 sampai dengan 1971 dengan range usiamuda dipatok dari umur 10-24 tahun. Tahun 1961 berjumlah sekitar23678,6 atau 24,6% dan tahun 1971 berjumlah 33580,6 atau 28,4%.Artinya, selama dasawarsa peningkatan jumlah pemuda saat itu me-ningkat 42%.

Berbeda dengan persentase jumlah pemuda di Indonesia padatahun 2010 hingga tahun 2014 cenderung mengalami penurunan.Penurunan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satunyaketika berhasilnya program Keluarga Berencana (KB) seperti yangdiutarakan oleh M. Yasin dalam buku Pemuda dan Perubahan Sosial,(1974). Penurunan presentase jumlah penduduk di tahun 2010 hingga2014, pernah terjadi pada tahun 1971 hingga 2001, lihat tabel 1.3berikut.

PROSIDING| 230


Tabel. 1.3 Proyeksi Pemuda di Indonesia 1971-2001

Tahun Tanpa KeluargaBerencana (KB)

Dengan KeluargaBerencaa

1971197619811986199119962001

35302425185024256401633577292086183

35302425185024256401609796445968381

Sumber: Lembaga Demografi FEUI

Dengan jumlah presentase demografi pemuda di Indonesiatahun 2014, bahwa jumlah usia produktif di masa bonus demografi2025-2040 memberi sinyal kepada negara Indonesia (seluruh elementerkait) untuk menyambut dan mempersiapkan seluruh asepek materialataupun non material agar dapat mengaktualkan potensi GenerasiEmas sebagai sumber daya manusia yang produktif, aktif danpartisipatif dalam membangun dan menjaga kestabilan negara. Sumberdaya manusia itu disebut Pemuda.

Fakta sejarah dari peran pemuda cukup memberikan ruang per-ubahan untuk negara Indonesia, salah satu dari sekian fakta sejarahadalah berdirinya organisasi modern Budi Utomo pada 1908 (Ricklefs,2005:249-251). kemudian pada Kongres Pemuda I di tahun 1926 danKongres Pemuda II di tahun 1928 (Leirissa, 1989:1-26) yangditengarai oleh Sumpah Pemuda.

Pemuda merupakan unsur yang menarik dan esensial dalamsuatu gerakan perubahan, karena di dalam jiwa pemuda terdapatkerelaan berkorban demi cita-cita. Jika pemuda adalah aspek lahiriahmaka kepemudaan adalah batiniah (jiwa) yang memiliki cita rasaperubahan dan secara potensial dimiliki oleh keseluruhan manusia(pemuda).

Dengan begitu sekiranya penting pemuda sebagai harapanmasa depan bangsa Indonesia harus dibina agar potensi roh/jiwakepemudaannya sebagai pembaharu (social change) dapat teraktualuntuk membangun negara, bangsa, daerah dan desa tempat ia tumbuhbesar.

231 | PROSIDING




2. Pemuda, Komunikasi dan Self Governing CommunityPemuda yang lahir dari rahim realitas sosial (desa), budaya,

adat istiadat dan sistem pengetahuan memiliki probabilitas untukmenjadi kader/regenerasi desa. Dalam hal ini kader desa merupakanseorang agent yang memiliki kapasitas dan kualitas diri yang mumpunidi berbagai aspek, seperti komunikasi, life skill’s dan leadershipsebagai modal sosial.

Modalitas sosial tersebut merupakan nilai dimiliki individuyang didapatkan dari hasil proses atau peremajaan. Setiap individumemiliki bakatnya masing-masing, hanya saja bakat tersebut bisamenjadi endapan di dalam diri bila tidak diasah melalui training danpendidikan formal-nonfomal. Bakat sebagai modalitas memiliki nilaiguna yang efektif dalam berkehidupan sosial. Dengan bakat gayakomunikasi yang kontekstual, pemuda diharapkan mampu bercakapsesuai dengan norma dan etika yang berlaku pada komunitas.Kemudian, dengan skill (kemampuan) tata kelola administratif danketajaman analisis dapat berguna untuk kemajuan lembaga (perangkatdesa) dan masyarakat desa.

Masyarakat desa atau self governing community, padaumumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secaraotonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktural yang lebihtinggi, dan memiliki ciri adanya hukum adat yang mengatur masalahpemerintahan, pengelolaan sumber daya, hubungan sosial, dan seterus-nya (Nurcholis, 2011). Sedangkan, Undang-Undang RI No. 6 tahun2014 tentang Desa dalam Bab I Pasal 1, desa adalah desa dan desa adatatau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwe-nang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Self governing community yang pada mulanya tidak mengenalsistem hirarki yang lebih tinggi di atasnya, kini secara inheren danintegral dengan sistem pemerintahan dengan catatan menghormati haktradisional yang berlaku. Walaupun dengan adanya transformasitersebut diharapkan tidak ada missing dalam mengkomunikasikan danmenjalankan pembangunan desa.

Acap kali ditemukan sebuah kekeliruan oleh seorangpendamping desa atau pekerja sosial di tahap komunikasi, baik

PROSIDING| 232


persuasif maupun di tahap sosialisasi (http://kbbi.web.id/sosialisasi).Para ahli pendamping desa tidak diragukan lagi bahwa merekamemiliki kualitas pengetahuan. Namun pengetahuan tersebut terka-dang mendevaluasi pengetahuan masyarakat lokal, karena merasamemiliki pengetahuan lebih dari pada masyarakat, sehingga ia bertin-dak tanpa melibatkan masyarakat setempat, yang pada akhirnya misscommunication antara masyarakat dan pendamping desa.

Menurut Jim Ife dan Frank T (2008), Menghargai pengetahuanlokal adalah sebuah komponen esensial dari setiap kerja pengem-bangan masyarakat. Masyarakat lokallah yang memiliki pengetahuan,kearifan dan keahlian ini, dan peran pekerja masyarakat adalah untukmendengar dan belajar dari masyarakat, bukan mengajari masyarakattentang masalah dan kebutuhan mereka (Holand & Blackburn, 1998).

Dalam pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atastentang pengembang masyarakat, secara ekstensif pengertian tersebutdalam artikel ini untuk menerangkan posisi seorang pendamping desa.Pendamping desa sebagai komunikator atau perpanjangan tangandalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dituntut dalampelaksanaanya tidak ada terjadinya noise (hambatan) dalam proseskomunikasi.

Berbagai macam media komunikasi yang bisa digunakan dandilakukan oleh pendamping desa dalam menyampaikan maksudpesannya kepada masyarakat. Media yang digunakan seyogyanyamampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, salah satu darimedia tersebut adalah media seni. Media seni yang tumbuh danberkembang di tengah-tengah masyarakat dan berakar pada kebuda-yaan lokal, antara lain bahasa, adat istiadat, nilai-nilai yang tercermindan sebagainya (Kartodirdjo,1984).

Penelitian tentang jenis pertunjukan rakyat tradisional yangtepat untuk keperluan menyampaikan pesan-pesan pembangunanpernah dilakukan dalam penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta danJawa Timur pada tahun 1967/1977 dan daerah Sumatera Barat danRiau pada tahun 1977/1978. Dari sekian hasil penelitian pertunjukanrakyat tersebut di antaranya; pertunjukan wayang, ludruk, dul muluk,senjang, sandiwara sunda, dan lain-lain.

Dengan demikian dalam proses komunikasi terhadap selfgovening community diharapkan sosok pemuda (kader desa) mendapat-kan tempat untuk dapat mengkomunikasikan serta menjalakan pemba-

233 | PROSIDING




ngunan desa dengan menghormati hak-hak tradisional yang menjaditatanan dan tuntunan masyara-kat desa (self governing community).

3. Partisipasi Pemuda sebagai Fasilitator Pendamping DesaTheodorson dalam (Mardikanto,1994), partisipasi merupakan

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masya-rakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi adalah keterlibatanyang berkaitan dengan keadaan eksternal (Sastropoetro,1995:11).Secara holistik defenisi partisipasi adalah keikutsertaan atau turutandilnya individu atau warga masyarakat yang memiliki tanggungjawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebija-kan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Undang-undang RI No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan,Bab 1, Pasal 1(2) menjelaskan bahwa individu yang turut andil danmemegang tanggung jawab tersebut dapat disematkan pada pemudasebagai sumber daya manusia yang jiwa kepemudaannya aktif,potensial, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri,dan cita-cita pemuda. Itu sebabnya pemuda mendapat gelar identitassebagi pembaharu (agent of change). Maka sepatutnya pemuda dapatberekspresi dan meningkatkan kapasitas, tentu bukan hanya tanggungjawab pemuda, tetapi tanggung jawab seluruh elemen terkait (keluarga,stakeholders, lingkungan belajar) yang integratif dan interkoneksisesuai amanah konstitusi (Pasal 9). Keseriusan negara dalam merawatkepemudaan sebagai tonggak regenerasi bangsa, diterjemahkan darilandasan filosofis Pancasila dan UUD 1945, kemudian termaktubdalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Bentuk partisipasi pemuda dapat ditempuh dengan bebagaicara, dalam artikel ini memfokuskan partisipasi pemuda sebagaifasilitator pendamping desa. Fasilitator adalah seseorang yang terlibatdalam kegiatan fasilitasi. Mereka membantu sekelompok orang mema-hami tujuan umum mereka dan membantu mereka untuk merencana-kan bagaimana untuk mencapai tujuan, dalam melakukannya (Bens,2012). Untuk tujuan dan peran sebagai fasilitator pendam-ping desadapat dilihat Tabel 2.1 di bawah ini.

PROSIDING| 234


Tabel 2.1 Peraturan Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2015 tentangPendampingan Desa

Peraturan Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2015Tentang Pendampingan Desa

Bab 1, Pasal 1(14)

Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukantindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pasal 2

Tujuan pendampingan desa dalam peraturan menteri inimeli-puti:a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas

pe-merintahan desa dan pembangunan desa;b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi

masya-rakat desa dalam pembangunan desa yangpartisipatif;

c. meningkatkan sinergi program pembangunan desaantar sektor;

d. mengoptimalkan aset lokal desa secaraemansipatoris.

Pasal 3

Ruang lingkup pendampingan desa meliputi:a. pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara

ber-jenjang untuk memberdayakan dan memperkuatdesa;

b. pendampingan masyarakat desa sesuai dengankebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografiswilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yangdidampingi; dan

c. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintahdae-rah kabupaten/kota, dan Pemerintah desamelakukan upaya pemberdayaan masyarakat desamelalui pendampingan masyarakat desa yangberkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaansumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 4Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yangterdiri atas:a. tenaga pendamping profesional;b. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atauc. pihak ketiga.

Pasal 9 Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di desa.Pendamping desa melaksanakan tugas mendampingidesa, meliputi:

235 | PROSIDING




Bab 2, Pasal12

a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan,dan pemantauan terhadap pembangunan desa danpemberda-yaan masyarakat desa;

b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaanpela-yanan sosial dasar, pengembangan usahaekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alamdan teknologi tepat gu-na, pembangunan saranaprasarana desa, dan pemberda-yaan masyarakat desa;

c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahandesa, lembaga kemasyarakatan desa dalam halpembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelom-pok masyarakat desa;

e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kaderpember-dayaan masyarakat desa dan mendorongterciptanya kader-kader pembangunan desa yangbaru;

f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasanperdesa-an secara partisipatif; dan

g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkatkecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaanpendampingan oleh camat kepada pemerintah daerahkabupaten/kota.

Pasal 18

(1) kader pemberdayaan masyarakat desa bertugasuntuk menumbuhkan dan mengembangkan, sertamenggerak-kan prakarsa, partisipasi, dan swadayagotong royong.

(2) dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kader pemberdayaan masyarakat desamelibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:a. kelompok tani;b. kelompok nelayan;c. kelompok pengrajin;d. kelompok perempuan;e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;f. kelompok masyarakat miskin; dang. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakatdesa.

Sumber: Permen Desa No.3 tahun 2005

PROSIDING| 236


Bila mencermati Permen tentang desa di atas tugas yang palingasasi dari partisipasi pemuda sebagai fasilitator pendamping desaadalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, danpemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyara-kat desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa,lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pember-dayaan masyarakat desa.

C. SIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji dan memaparkan terkait masalahyang sering mengemuka pada pemuda (telah disebutkan dalampendahuluan) melahirkan beberapa butir simpulan, diantaranya sebagaiberikut.1. Seluruh elemen terkait baik personal, keluarga, stakeholders dan

lingkungan belajar mesti jeli melihat potensi pemuda.2. Memberikan ruang dengan memfasilitasi potensi tersebut agar da-

pat aktual dan bermanfaat bagi desa, bangsa dan negara.3. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bahwa aktivitas

pemuda sebagai fasilitator pendamping desa adalah wujudpengabdian bela negara.

4. Memperhalus bakat (skills) dengan pelatihan dan pendidikan.5. Menjaga dan mengembangkan serta memahami sistem pengetahu-

an lokal, adat isitiadat yang berlaku di suatu desa.6. Mengkomunikasikan kepentingan nasional dengan mempertim-

bangkan hak masyarakat desa.7. Pemuda sebagai fasilitator pendamping desa adalah kader/-

regenerasi yang dimiliki desa untuk kemajuan dan keberlangsu-ngan kehidupan desa.

Demikian kesimpulan dari kajian artikel ini yang membahaspartisipasi pemuda sebagai fasilitator desa. Kurang dan lebihnya,penulis memohon saran dan kritik yang membangun agar prosesdiskursus mengenai studi kepemudaan dapat berlanjut sebagai modalpengembangan khasanah keilmuan.

DAFTAR RUJUKANBukuAbdullah, Taufik. 1974. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta. LP3ES.

237 | PROSIDING




M.C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta. Gadjah MadaUniversity Press.

Holand,J. & Blackburn,J.(eds.) 1998. Whose Voice? Participatory ResearchAnd Policy Change. Intermediate Technology Publication, London.(penulis mengutipnya dari bukunya Jim Ife dan Frank T,“Community Development”, hal.243 cetakan ke 3).

Ife.J dan Frank T. 2015. Altenatif Pengembangan Masyarakat di EraGlobalisasi Community Development. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.(edisi ke-3).

Kartodrjdo, Sartono.1984. Komunikasi dan Kaderisasi dalam PembangunanPedesaan. Yogyakarta. P3PK UGM.

Mardikanto, Totok. 1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. Surakata.Sebelas Maret University Press.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaran Pemerintahan Desa.Jakarta. Erlangga.

Sastropoetro, Santoso. 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplindalam Pembangunan Nasional. Bandung. Penerbit Alumni.

R.Z. Leirissa dkk. 1989.Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda. Jakarta.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Perundangan1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang

Kependudukan5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2015 Tentang

Kependudukan6. Sensus Pemuda Indonesia 2014 oleh Badan Pusat statistik (BPS)

Indonesia

PROSIDING| 238


PERAN GURU PROFESIONAL DALAMPROSES PEMBELAJARAN

Darnis AriefDosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan


A. PENDAHULUANProfesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi

yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini karena guru dan tena-ga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fung-si, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visipendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas danKompetitif”.

Keberadaan guru dalam proses pembelajaran memegang pera-nan penting. Peran tersebut tak bisa tergantikan oleh teknologisecanggih apapun. Proses pembelajaran yang berhasil mustahil dicapaidengan alat teknologi canggih tanpa kehadiran guru. Seorang gurudiharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang,selain mendidik siswa di sekolah, guru juga berperan penting bagimasyarakat dalam berbagai kegiatan. Ia dapat mengembangkankemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

Di sekolah fungsi guru antara lain sebagai pengelolapembelajaran, sementara siswa berperan aktif mengembangkan semuapotensi yang mereka miliki. Hal ini dimungkinkan karena, pada dasar-nya setiap siswa memiliki potensi untuk mencapai suatu kompetensi.Andaikan mereka tidak mencapai kompetensi, tentulah bukan karenamereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, melainkan lebih banyakkarena belum disediakan pengalaman belajar yang cocok. Menjadiseorang pengelola pembelajaran yang handal dituntut guru pembelajaryang senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan setiapsaat sehingga tidak ketinggalan jaman.

Proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan siswa akanmemunculkan berbagai tingkah laku, baik tingkah laku yang berterimaataupun tingkah laku yang tidak berterima. Tingkah laku yang tidakberterima dapat muncul akibat dari suasana pembelajaran yang tidakkondusif. Suasana tidak kondusif disebabkan oleh berbagai faktorseperti materi pembelajaran yang tidak menarik, materi terlalu sulit.

239 | PROSIDING




Ataupun pemilihan metode yang kurang tepat dan tidak bervariasi.Selain itu, suasana tidak kondusif dapat muncul jika guru lebihterfokus perhatiannya pada materi pembelajaran dengan tujuan supayasiswa mampu menjawab soal ujian dengan baik.

Untuk mampu membelajarkan siswa baik aspek pengetahuan,sikap, dan keterampilan seorang guru dituntut memiliki kompetensi.Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensiprofesional, dan kompetensi sosial.

B. PEMBAHASAN1. Hakikat Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan usaha sadar dariseorang guru untuk membelajarkan siswanya, atau mengarahkan inter-aksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapaitujuan. Banyak faktor yang menyebabkan tercapai tidaknya tujuanpembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana pembelajaran itu diren-canakan dan dilaksanakan. Proses pembelajaran yang tidak menarikakan membuat siswa bosan, akibatnya siswa menjadi malas dan tidaktertarik terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu pentingbagi guru untuk mengaplikasikan kegiatan pembelajaran yang menarikdi kelas.

Kenyatan di lapangan adalah siswa sering yang dipersalahkanketika tidak mampu menyerap pembelajaran. Untuk itu, berbagai labelpun diberikan kepada siswa misalnya pemalas, nakal, bodoh, dan lain-lain. Padahal boleh jadi penyebab ketidakmampuan siswa dalammenyerap pembelajaran bermula dari proses pembelajaran yang tidakmenarik dan tidak menantang. Mengutip pendapat Andi WiraGunawan dalam buku “Genius Learning Strategy”, bahwasesungguhnya tidak ada mata pelajaran yang membosankan, yang adaadalah guru yang membosankan, suasana belajar yang membosankan.Hal ini terjadi antara lain karena proses pembelajaran berlangsungsecara monoton dan merupakan proses perulangan dari itu ke itu jugatanpa variasi. Proses belajar hanya merupakan proses penyampaianinformasi satu arah, siswa pasif menerima materi pelajaran. Olehsebab itu sudah saatnya guru merubah paradigma mengajar yangmasih bersifat teacher-centred menjadi stundent-centred yangmenyenangkan. Apalagi hal tersebut sudah diamanatkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan Peraturan PemerintahNo. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional. Undang-undang No. 20

PROSIDING| 240


pasal 40 ayat 2 berbunyi “guru dan tenaga kependidikan berkewajibanmenciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,kreatif, dinamis, dan dialogis”. Di samping itu, Peraturan PemerintahNo. 19 pasal 19 ayat 1 berbunyi “proses pembelajaran pada satuanpendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenang-kan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberi-kan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandiri-an sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologisiswa”.

2. Hakikat Kompetensi GuruMenurut Wina (2009) guru memegang peranan penting dalam

proses pembelajaran. Selanjutnya Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa, pendidik (guru) merupakantenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakanproses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembim-bingan dan pelatihan. Dalam hal ini, guru berperan aktif mengembang-kan proses pembelajaran dalam rangka membimbing siswa agar ber-kembang seoptimal mungkin.

Di samping mengembangkan proses pembelajaran, guru se-bagai pendidik berfungsi memotivasi siswa agar mereka dapat me-mecahkan berbagai persoalan hidup dalam masyarakat yang penuh tan-tangan, serta membentuk siswa yang memiliki kemampuan inovatif.Motivasi erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab motivasi munculkarena adanya kebutuhan. Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif mem-bangkitkan motivasi belajar siswa dengan berbagai cara.

Untuk dapat berperan aktif dalam membimbing, memfasilitasi,dan memotivasi siswa belajar, guru dituntut memiliki kompetensipedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompeten-si profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalammengelola pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi pemahamanwawasan kependidikan, pemahaman terhadap siswa, kemampuandalam pengembangan kurikulum/silabus. Selanjutnya, kemampuanmerancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaranyang dialogis, kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran, dankemampuan mengevaluasi pembelajaran.

Merencanakan pembelajaran dimulai dengan menganalisis ke-butuhan, menganalisis kompetensi dasar, dan menyusun program pem-belajaran (Mulyasa, 2007). Menyusun pecanaan yang efektif membu-

241 | PROSIDING




tuhkan kemampuan untuk menetapkan materi pembelajaran yang rele-van, media yang menunjang pencapaian materi. Selain itu, dibutuhkanpula kemampuan guru dalam menentukan metode dan strategi pembe-lajaran yang tepat. Di samping itu yang tidak kalah penting adalahkemampuan guru dalam menyusun penilaian pembelajaran.

Perencanaan yang disusun diimplementasikan dalam pembe-lajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya terdiri darikegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk membangkitkan motivasisiswa dalam mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Begitu semua siswasiap baik fisik maupun mental kegiatan dilanjutkan dengan intipembelajaran dengan membimbing siswa untuk mengkonstruk penge-tahuannya. Selanjutnya adalah kegiatan penutup pembelajaran, yangantara lain berisi bimbingan pada siswa untuk mengambil kesimpulanpembelajaran serta memberikan tindak lanjut pembelajaran.

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian.Kompetensi ini sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yangmantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlakmulia, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.Kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masya-rakat. Kompetensi sosial meliputi kemampuan berkomunikasi baiklisan maupun tertulis, menggunakan teknologi informasi, bergaul se-cara efektif dengan siswa, sesama guru, dan orang tua serta masyarakatsecara santun.

Kompetensi profesional menyangkut kemampuan penguasaanmateri pembelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan materiamat penting bagi guru. Bila guru tidak menguasai materi, mustahilmereka mampu membimbing siswa memiliki suatu kompetensi. Salahsatu tugas guru adalah mengajar. Menurut Wina (2009), mengajardalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedarmenyampaikan materi pembelajaran, melainkan juga dimaknai sebagaiproses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Guru perlu member-dayakan semua potensi siswa untuk menguasai kompetensi yangdiharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaiankompetensi dan prilaku khusus, supaya setiap individu mampu menjadipembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar.

Komponen kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepri-badian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa,berakhlak mulia. Kompetensi sosial, meliputi kemampuan berkomu-

PROSIDING| 242


nikasi baik lisan maupun tulisan, bergaul secara efektif dengan siswa,sesama guru, dan orang tua secara santun.

3. Pembelajaran yang KondusifMenurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah

laku perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antarastimulus dan respon. Tingkah laku tersebut dapat dikategorikan men-jadi tingkah laku yang berterima dan tingkah laku yang tidak ber-terima. Kenyataan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah,tingkah laku siswa kurang mendapat perhatian dari guru. Guru lebihterfokus perhatiannya pada penguasaan siswa terhadap materi pelaja-ran, bagaimana siswa memahami materi dengan baik sehingga mampumenjawab soal ujian dengan baik.

Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan menciptakaniklim yang memungkinkan siswa belajar dengan nyaman. Pengelolaanpembelajaran meliputi mengelola tempat, materi, kegiatan pembelaja-ran, siswa, dan mengelola sumber belajar.

Pembelajaran bukanlah bersifat penyampaian informasi berupafakta, konsep, ataupun prinsip, melainkan siswa berperan aktif dalamproses menemukan fakta, kosep, ataupun suatu prinsip. Hal ini sejalandengan pendapat Suparno (2007) yang mengemukakan bahwa,pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, baik secara personal maupunsecara sosial. Siswa harus berbuat, karena pengetahuan tidak bisadipindahkan dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktifan siswamenalar. Selanjutnya dijelaskan bahwa, guru berperan sebagai fasilita-tor, menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi penge-tahuan siswa berjalan mulus.

Pembelajaran yang efektif haruslah menyenangkan, untuk itusiswa lebih diarahkan memiliki motivasi tinggi dalam belajar denganmenciptakan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan.Menurut Mulyasa, pembelajaran menyenangkan (joyfull instruction)merupakan suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatukohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksaatau tertekan. Pembelajaran menyenangkan adalah adanya polahubungan baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran.Guru memosisikan diri sebagai mitra belajar siswa, bahkan dalam haltertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya.Dalam hal ini perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak adabeban, baik guru maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran

243 | PROSIDING




(Rusman, 2011). Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila didalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman,menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perha-tian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, ber-semangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknyapembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan,perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidakbersemangat, malas/tidak berminat, jenuh/bosan, suasana pembelajaranmonoton, pembelajaran tidak menarik (Indrawati dan Wawan, 2009).

Konsentrasi yang tinggi tidak akan terwujud jika kondisi kelastidak nyaman. Oleh karena itu pengaturan lingkungan belajar sangatdiperlukan agar siswa mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhankebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang demokratis mem-beri kebebasan kepada siswa untuk melakukan pilihan-pilihan tindakanbelajar dan akan mendorong siswa untuk terlibat secara fisik, emosio-nal dan mental dalam proses belajar, sehingga akan dapat memuncul-kan kegiatan-kegiatan yang kreatif-produktif (C. Asri, 2005).)

Demikian pula sebaliknya, prakarsa siswa untuk belajar akanmati bila kepadanya dihadapkan berbagai aturan yang tak ada kaitan-nya dengan belajar. Banyaknya aturan yang sering kali dibuat olehguru dan harus ditaati oleh siswa akan menyebabkan mereka selaludiliputi rasa takut. Lebih jauh lagi, siswa akan kehilangan kebebasanberbuat dan melakukan control diri. Apa yang terjadi bila siswa selaludikuasai oleh rasa takut. Mereka akan mengembangkan pertahanan diri(defence mechanism), sehingga yang dipelajari bukanlah pesan-pesanpembelajaran, melainkan cara-cara untuk mempertahankan diri meng-atasi rasa takut. Siswa yang demikian tidak akan mengalami growth inlearning, dan akan selalu menyembunyikan ketidakmampuannya (Asri,2005).

Sebagian guru atau sekolah masih terperangkap dalam tradisiyang menghambat kreatifitas siswa. Seperti kebiasaan yang selalu di-lakukan oleh suatu sekolah ketika guru masuk kelas, dimana ketuakelas memberikan aba-aba dengan kata-kata duduk yang rapi, tangandi meja, dan lain-lain. Memang sepintas kebiasaan tersebut terlihatbaik karena suasana kelas menjadi tenang, tetapi suasana tersebutmempengaruhi keleluasaan siswa dalam berekspresi dan mengemuka-kan pendapat. Siswa menjadi takut dan lebih banyak menerima dariguru ketimbang aktif mencari.

PROSIDING| 244


Pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubunganbaik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Terciptasuasana yang demokratis dan tidak ada beban, baik guru maupun siswadalam melakukan proses pembelajaran. di dalamnya terdapat suasanayang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minatbelajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah,lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira,konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya pembelajaran menjadi tidakmenyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaanmenakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas/tidakberminat, jenuh/bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajarantidak menarik bagi siswa.

Untuk itu selalu awali kegiatan pembelajaran dengan memberi-kan sapaan hangat kepada siswa, misalnya “anak-anak senang bertemuananda hari ini, ananda adalah anak-anak bapak atau/ibu yang hebat”.Karena sapaan hangat dan raut wajah cerah memantulkan energi positifyang dapat memengaruhi semangat para siswa. Kita dapat bayangkanjika seorang guru ketika memulai pembelajaran dengan raut mukaruwet, tidak senyum, penampilan kusut, tentu saja suasana kelas men-jadi menegangkan dan menakutkan.

Ciptakanlah lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakanlingkungan yang nyaman. Oleh karena itu aturlah posisi tempat duduksecara berkala sesuai keinginan siswa. Bisa memakai format “U”, ling-karan, Cevron, dan lain-lain. Selain itu, ciptakanlah suasana kelasdimana siswa tidak takut melakukan kesalahan. Untuk menanamkankeberanian kepada siswa dalam mengemukakan pendapat atau menja-wab pertanyaan, katakan kepada siswa jawabannya salah katakan “kanlagi belajar”. Karena sedang belajar, maka kesalahan adalah suatu yanglumrah dan tidak berdosa.

Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukanhanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karenarangsangan dari luar, misalnya berupa stimulus model pembelajaranyang menarik memungkinkan respon yang baik dari diri siswa yangakan belajar. Respon yang baik tersebut, akan berubah menjadi sebuahmotivasi yang tumbuh dalam dirinya, sehingga ia merasa terdoronguntuk mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian danantusias.

Apabila dalam diri siswa telah tumbuh respon, hingga termoti-vasi untuk belajar, maka tujuan belajar akan lebih mudah dicapai. Sis-

245 | PROSIDING




wa yang antusias dalam proses pembelajaran memiliki kecenderunganberhasil lebih besar dibanding mereka yang mengikuti proses denganterpaksa atau asal-asalan.

Kebanyakan guru mengajar hanya untuk mengejar target tanpamemperdulikan pemahaman siswa. Padahal belajar adalah suatu ben-tuk aktivitas manusia yang memerlukan adanya motivasi untuk menca-pai tujuan. Semakin tinggi motivasi yang didapat siswa maka semakintinggi pula keberhasilan yang akan dicapai. Banyak cara dalam mem-berikan motivasi kepada siswa antara lain dengan membuat yel-yelberupa kata-kata afirmasi seperti: Apa Kabar?.

Individu adalah makhluk yang unik memiliki kecenderungan,kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Setidaknya, terdapatempat gaya belajar siswa seperti yang diungkapkan Howard Gardneryaitu Auditory, Visual, Reading dan Kinesthetic. Guru perlu menyadaribahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua siswa belajardengan latar belakang yang berbeda tersebut guru dapat menggunakanmetode yang bervariasi.

4. Pengembangan KarakterPendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diripeserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagaikarakter dirinya, menerapkan nila-nilai tersebut dalam kehidupan,sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang relegius, nasio-nalis, produktif, dan kreatif (Kemendiknas, 2010).

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa disekolah dasar (SD) tidak merupakan satu bidang kajian tersendiri,melainkan diintegrasikan dengan setiap pembelajaran, termasuk baha-sa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia pengintegrasian dapat dilakukandalam kompetensi dasar sastra, baik melalui mendengarkan atau mem-baca. Pembelajaran sastra di SD mulai kelas satu sampai kelas enam,terdiri dari pembelajaran prosa, puisi, dan drama. Pelaksanaan pem-belajaran prosa, puisi, ataupun drama dilakukan melalui kegiatanmenyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Pembelajaran sastralebih menekankan pada apresiasi ketimbang belajar teori sastra. Siswamengapresiasi sastra melalui mendengarkan cerita dan atau membaca-nya. Mendengarkan pembacaan puisi dan atau menggubah puisi. Selain

PROSIDING| 246


itu mengapresiasi drama dengan menonton pertunjukan drama,mementaskan drama sederhana dan atau menulis naskah drama.

Sastra sarat nilai positif, di antaranya nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut digali dan dipupuk melalui pembelajaran di kelas. Padakegiatan eksplorasi, guna mengaktifkan skemata siswa, kepada merekadipertanyakan berbagai cerita yang pernah mereka kenal. Selanjutnya,pada kegiatan elaborasi siswa akan membaca atau mendengarkancerita. Dengan membaca atau mendengarkan cerita, siswa mendapatpengalaman dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapatmemerluas cakrawala pandang mereka. Pengalaman baru diperolehmelalui peristiwa yang disajikan dalam alur dan tokoh dengan berbagaikarakternya. Mengenal berbagai karakter tokoh dalam cerita denganmendengarkan, kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan karakteryang baik, atau buruk serta dampaknya dalam kehidupan, merupakansarana dalam mengembangkan karakter yang baik yang sesuai dengannorma-norma yang diyakini dan disepakati.

Di dalam suatu cerita, biasanya ada konflik atau masalah, baikmasalah antartokoh, maupun masalah dalam diri sang tokoh yangdisebut konflik pribadi. Membaca atau mendengarkan cerita, siswadidik akan memeroleh pengalaman melalui bagaimana tokoh meng-hadapi dan mengatasi masalah. Selain itu, melalui berbagai masalahyang dialami sang tokoh, siswa akan berpikir bahwa bukan hanyamereka yang mempunyai masalah, orang lain juga, bahkan mungkinlebih rumit. Bagaimana sang tokoh bermasalah, kemudian mampu keluar dari masalah, dapat membentuk karakter siswa yang gigih dantidak mudah menyerah.

Melalui latar cerita, yang antara lain terdiri dari tempat denganbudayanya, memungkinkan siswa memeroleh wawasan baru tentangadat dan budaya yang beragam, sehingga dapat menumbuhkanapresiasi atas keanekaragaman budaya. Dengan demikian diharapkantumbuh kesadaran kolektif sebagai sesama anak bangsa, mesti memili-ki latar belakang etnik, budaya, dan agama yang berbeda (Masnur,2011). Selanjutnya, mengetahui keanekaragaman budaya, siswa akanmemperdalam pengertian terhadap orang lain, mereka akan belajarmenghargai dan memahami orang lain walaupun dengan budaya yangberbeda.

247 | PROSIDING




C. SIMPULANBanyak faktor yang menyebabkan tercapai tidaknya tujuan

pembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana pembelajaran itu diren-canakan dan dilaksanakan. Proses pembelajaran yang tidak menarikakan membuat siswa bosan, akibatnya siswa menjadi malas dan tidaktertarik terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu pentingbagi guru untuk mengaplikasikan kegiatan pembelajaran yang menarikdi kelas. Para guru hendaknya menyadari bahwa pembelajaran yangmenyenangkan dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses pem-belajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat menciptakan suasanayang menyenangkan dalam setiap proses pembelajaran. Beberapa carayang dapat dipakai guru untuk menciptakan pembelajaran yangmenyenangkan antara lain dengan menambahkan ice bereaking dalamproses pembelajaran, metode yang bervariasi, menciptakan suasanayang rileks, memotivasi siswa, dan menyapa peserta dengan santun.

Pembentukan akhlak mulia perlu menjadi perhatian semuapihak yang terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelaja-ran yang mendidik dan pengembangan pendidikan budaya dan karakterbangsa. Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa untukSD, dilakukan dengan mengintegrasikan pada mata-mata pelajaran,salah satu di antaranya pembelajaran bahasa Indonesia dalam kompe-tensi sastra.

DAFTAR RUJUKANSadiman, Arief S. dkk., 1990, Media Pendidikan: Pengertian,

Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Jakarta: CV. RajawaliAsri Budiningsih, C., 2005, Belajar dan Pembelajaranta. Jakarta: Bumi

Aksara.Mulyasa, Enco. 2007. Kurilum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.Indrawati & Setiawan, Wawan. 2009. Modul Pembelajaran Aktif, Kreatif,

Efektif, dan Menyenangkan. PPPPTKIPA: Rasail Media Group.Muslich, Masnur. 2008. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar)

Pemahaman dan Pengembangan. Jakarta: PT Bumi AksaraRusman. 2011. Model-Model Pembelajaran, Jakarta : Rajawali PRES.Suparno 2007. Keterampila Menulis. Jakarta: Universitas Terbuka.Wina Sanjaya. 2009. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta:

Media Group.

Documents

KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESArepository.unp.ac.id/618/1/PROSIDING LENGKAP (EDITOR)-Revisi V.pdfPEMBANGUNAN DESA Padang, 6 Oktober ... dan mendampingi masyarakat desa ... kegiatan