KISI KISI UTS ETPROF

1. “Djarot Pimpin Upacara di Monas, Para PNS Malah Asyik Duduk di Kantin”

Jakarta - Displin sudah jadi barang langka. Termasuk buat para PNS. Mau bukti?

Tengok saja para PNS Pemprov DKI ini. Mereka malah asyik duduk di kantin saat

Wagub Djarot Syaiful memimpin upacara di Monas. Hari ini seluruh PNS

Pemprov DKI memang diwajibkan melaksanakan upacara di lapangan IRTI

Monas untuk memperingati hari ulang tahun otonomi daerah. Upacara ini

dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Djarot. Upacara ini dimulai 07.30 WIB di

lapangan IRTI Monas, Jakpus, Senin (27/4/2015). Seharusnya upacara ini

dipimpin oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama namun digantikan oleh

Djarot. Saat upacara berlangsung, pintu utama IRTI sudah ditutup dan dijaga oleh

belasan satpol PP. PNS yang terlambat dan ingin mengikuti upacara diminta

berjalan cukup jauh sekitar 100 meter ke arah tempat pengisian bahan bakar gas

untuk menuju lokasi upacara. Meski terlambat, puluhan PNS ini tak lari namun

justru berjalan santai. Mereka berjalan sambil berbincang dengan rekan-rekannya.

Sama sekali tak terlihat khawatir akan dihukum karena terlambat untuk mengikuti

upacara. Padahal saat itu, upacara sudah memasuki sesi hening cipta. Namun tak

hanya itu, di pusat jajanan 'Lenggang Jakarta' juga terlihat abnyak PNS yang

mengenakan seragam korpri duduk-duduk dan berbincang dengan teman-

temannya. Mereka tak ikut upacara padahal peserta upacara nampak berusaha

tetap konsentrasi mengikuti upacara di tengah teriknya matahari. Pagi ini sinar

matahari memang nampak terik. PNS yang ikut upacara termasuk Djarot seakan

di'jemur' selama upacara berlangsung. Keterlambatan PNS setiap upacara seakan

sudah menjadi kebiasaan. Tak adanya sanksi tegas melainkan hanya teguran dari

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa saja menjadi alasan. Saat ini acara masih

sementara berlangsung dengan acara lantunan lagu-lagu nasional. Dalam

pidatonya, Djarot menekankan pelayanan publik yang harus dimaksimalkan untuk

masyarakat. "Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan

sejahtera secara hakiki," kata Djarot dalam pidatonya.

Jelaskan teori2 tentang etika, berikan pendapat kalian terkait kejadian di atas

dengan pendekatan teori etika tersebut.

Didalam UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat kewajiban

ASN, sebutkan, berikan pendapat kalian perilaku di atas melanggar kewajiban

ASN yang mana.

Jawab :

Teori etika :

1. Etika Deontologi, Deon (Yunani) berarti kewajiban, oleh karena itu etika lebih

menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.

2. Etika Teleologi, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan

yang hendak dicapai dengan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau

bertujuan mencapai sesuatu yang baik.

3. Teori Hak, yaitu pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi

baik buruknya suatu perbuatan dan perilaku.

4. Teori Keutamaan, yaitu perilaku moral yang berguna dan membawa manfaat

bagi semua pihak. (kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan)

Dari kejadian diatas, kita dapat hubungkan dengan teori etika Pertama (teori

Deontoogi) bahwa Tindakan itu baik karena mempunyai nilai moral, tindakan itu

dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas

dari tujuan atau akibat tindakan itu. Namun, berdasarkan kasus diatas bahwa

tindakan dalam hal melanggar kewajibannya sebagai ASN yaitu tidak mengikuti

upacara maka, selain melanggar kewajiban ASN juga akan dianggap melanggar

etika, Dengan demikian etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan

baik dan watak yang kuat dari pelaku dalam hal ini ASN tersebut. Selain itu, juga

Teori Keutamaan, yaitu perilaku moral yang berguna dan membawa manfaat bagi

semua pihak dalam hal ini diperlunya adanya kejujuran, keuletan bagi para ASN

tersebut

Pegawai ASN wajib:

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah

yang sah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,

dan tanggung jawab;

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 bila dihubungkan dengan tugas dan kewajiban  abdi negara dalam hal ini ASN

dengan artikel diatas, jelas bahwa pegawai tersebut melanggar kewajibannya

sebagai ASN, PNS yang tidak hadir atau terlambat datang saat upacara, merupkan

bentuk melanggar disiplin. Berdasarkan kasus diatas, jelas bahwa PNS tersebut

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU ASN ,huruf f

“menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan”

Bentuk perilaku yg melanggar kewajiban tersebut adalah :

- saat Wagub Djarot Syaiful memimpin upacara di Monas Mereka hanya duduk-

duduk dikantin dan berbincang dengan teman-temannya.

- Meski terlambat, puluhan PNS ini tak lari namun justru berjalan santai. Mereka

berjalan sambil berbincang dengan rekan-rekannya. Sama sekali tak terlihat

khawatir akan dihukum karena terlambat untuk mengikuti upacara.

2. JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda

maksimum sebesar Rp25 miliar kepada enam produsen ban dalam negeri. Enam

perusahaan ini dianggap melanggar Pasal 5 Undang-undang (UU) Antimonopoli.

Adapun enam perusahaan tersebut adalah PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi

Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal (GJTL), PT Goodyear Indonesia (GDYR),

PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli. Enam produsen ban

itu terbukti melakukan kartel selama periode 2009 – 2012. KPPU menemukan

fakta dalam rapat presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam

kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 yang mengindikasikan adanya

kesepakatan untuk menahan produksi dan mengatur pengaturan harga.

Pihak yang di gugat :

JAKARTA- PT Bridgestone Tire Indonesia mengajukan keberatan atas putusan

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atas tuduhan monopoli, pengajuan tersebut

dilandasi adanya dugaan pengabaian terhadap fakta dan bukti yang disampaika

perusahaan saat persidangan. Pengajuan keberatan tersebut telah dilakukan pihak

Bridgestone ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 17 Februari 2015. Dengan

pengajuan keberatan tersebut, manajemen Bridgestone berharap perusahaan dapat

bebas dari sangkaan monopoli serta terbebas membayar denda. Corporate

Communication PT Bridgestone Tire Indonesia Sukirno menyampaikan keberatan

yang diajukan meliputi hasil temuan serta putusan dari Komisi Pengawasan

Persaingan Usaha (KPPU). Dia mengaku perusahaan telah memberikan seluruh

informasi dan data kepada pemeriksa KPPU. Sukirno mengklaim dari data dan

informasi tersebut semuanya tidak mengarah pada praktik monopoli sebagaimana

putusan KPPU. “Karena itu kami ingin terus melakukan pembelaan,” ujarnya

Dia menilai sangkaan KPPU sejak awal telah salah alamat. Pasalnya, lanjut dia,

produk Bridgestone justru banyak diekspor, tidak dominan untuk pasar domestik.

“Kami menegaskan dengan demikian tidak terlibat dalam kegiatan monopoli,”

tambahnya.  Sayangnya, Sukirno tak merinci poin keberatan yang diajukan ke PN

Jakarta Pusat. Dia juga enggan memaparkan kronologi tuduhan monopoli yang

awalnya disinyalir karena adanya bukti hasil rapat asosiasi. 

Sebutkan hal2 pokok yang harus dipegang teguh dalam rangka menciptakan

praktek bisnis yang beretika. Berikan pendapat saudara, pelanggaran etika

bisnis apa dalam kasus di atas.

Sebutkan 3 tujuan yang ingin dicapai dalam etika bisnis. Berikan pendapat

saudara, tujuan mana yang dilanggar.

Sebutkan Masalah2 etika dalam Bisnis. Jelaskan pendapat saudara,

permasalahan di atas termasuk etika yang mana.

Jawab :

Hal pokok yang harus dipegang teguh dalam praktek bisnis:

1. Pengendalian Diri

2. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial

3. Mempertahankan Jati Diri

4. Menciptakan Persaingan yang Sehat

5. Menerapkan Konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’

6. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan

Komisi)

7. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar

8. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya Antar Golongan Pengusaha

9. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan Main Bersama

10. Memelihara Kesepakakatan

11. Menuangkannya ke Dalam Hukum Positif

pelanggaran etika bisnis dalam kasus di atas adalah ditemukannya fakta dalam

rapat presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam kurun waktu

2009 sampai dengan 2012 yang mengindikasikan adanya kesepakatan untuk

menahan produksi dan mengatur pengaturan harga. Jadi PT Bridgestone Tire

Indonesia melakukan praktek bisnis monopoli.

3 tujuan yang ingin dicapai dalam etika bisnis.

1. Menanamkan atau meningkakan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.

2. Memperkenalkan argumentasi moral khususnya dibidang ekonomi dan bisnis,

serta membantu pebisnis atau calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral

yang tepat.

3. Membantu pebisnis atau calon pebisnis, untuk menentukan sikap moral yang

tepat didalam profesinya (kelak).

PT Brigestone Tire Indonesia yang memproduksi ban dengan merk dagang Brigestone

telah melanggar Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Tersebut menguasai seluruh penawaran

yang diperlukan untuk memproduksi komoditii itu serta melakukan pengendalian harga

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan

umum. , dengan tujuan meningkatkan output sampai tingkat yang harus diproduksi

industry, dalam hal ini PT tersebut melanggar tujuan yang akan dicapai dalam etika bisnis

yaitu tujuan pertama (Menanamkan atau meningkakan kesadaran akan adanya dimensi

etis dalam bisnis) Menanamkan, jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan

bila kesadaran itu sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. Orang yang mendalami etika

bisnis diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari

kegiatan ekonomis yang perlu diberikan perhatian serius.

Masalah2 etika dalam Bisnis:

- Suap

- Paksaan

- Penipuan

- Pencurian

- Diskriminasi tidak jelas

Berdasarkan kasus diatas, maka permasalah diatas termasuk masalah etika

“Pencurian (Theft)”, adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan

hak kita, karena PT PT Tersebut telah menyepakati untuk menahan produksi dan

mengatur pengaturan harga serta menguasai seluruh penawaran yang diperlukan

untuk memproduksi komoditii itu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak

sehat sehingga PT yang lain akan merasa bahwa haknya sebagai produsen

komoditi yang sama telah dicuri oleh PT Brigestone Tire Indonesia.

3. Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah besar ketika

melakukan sidak di Subah, Batang, Minggu (27/4/2014) malam. Ia memergoki

praktik pungutan liar di jembatan timbang. Sidak dilakukan sekitar pukul 20.00

WIB ketika hendak kembali ke Semarang setelah tugas dinas di Banyumas,

Cilacap, dan Tegal. Saat melintas di jembatan timbang Subah, Ganjar memutuskan

untuk mampir. Di sana ia bertanya kepada petugas soal mekanisme kerja. Namun

ketika Ganjar melihat-lihat truk yang berjajar di jembatan timbang, ia melihat

seorang kernet truk berjalan menuju kantor sambil menggenggam uang. Ganjar

pun membuntutinya dan ternyata uang digenggam kernet itu diletakkan di meja

petugas jembatan timbang namun tidak meminta bukti struk dan bermaksud

menyelonong pergi. Ganjar meradang lalu menanyai kernet dan petugas jembatan

timbang."Buat siapa itu? Heh? Buat siapa?," kata Ganjar dengan nada tinggi,

Minggu (27/4/2014) malam. Ganjar kemudian menanyai petugas dan

memerintahkan agar semua laci dibuka. Betapa kagetnya Ganjar ketika ia

membuka salah satu laci dan melihat dua amplop berisi uang. Ia lalu mengambil

dan membanting dengan keras dua amplop itu ke meja."Buka semua laci! Apa

kayak gini ini? Hah? Apa ini? Buka emua laci! Siapa yang tanggung jawab ini?"

ujar Ganjar sambil membanting amplop. Semua orang yang berada di ruangan pun

terdiam kecuali yang ditanyai Ganjar. Tidak hanya satu kernet atau sopir yang

kepergok memberikan pungli itu, bahkan lebih dari lima orang meletakkan uang

tersebut karena muatannya melebihi aturan."Lihat cara meletakkan di sini,

kemudian dia pergi. Tidak ada cerita struk," tegasnya. Satu persatu kernet dan

sopir truk ditanyai Ganjar soal pungli tersebut. Ternyata hal itu sudah seperti

"budaya" dan nominalnya antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. Padahal denda

yang sudah diatur oleh perda berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 60 ribu sesuai

golongan kendaraan dan jenis pelanggaran. Petugas yang ditanya Ganjar sempat

berbelit-belit. Akhirnya oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota shift

memperoleh "jatah" berbeda-beda, ada yang mencapai Rp 250 ribu. Dalam sidak

itu Ganjar juga sempat menelepon kepala Dishubkominfo Jateng, Urip Sihabudin

dan menegurnya. Sebelum meninggalkan jembatan timbang Subah, Ganjar

meminta para sopir dan kernet yang kelebihan muatan membayar denda dan

meminta struk. Ia mengatakan praktik pungli tersebut sangat mempengaruhi

kondisi jalan terutama pantura yang sering dilalui truk. "Temuan mengenaskan, ya

pas kalau jalan hancur, hampir semua melebihi muatan. Kalau tiap hari seperti ini,

berapapun pendapatan yang diperoleh dari Perda ini tidak sebanding dengan yang

kita pakai untuk memperbaiki," ujar politisi PDIP itu. "Setahun dengan

pendapatan Rp 50 miliar atau Rp 30 miliar tapi kerusakan bisa Rp 300 miliar.

Perda perlu review. Dua minggu lalu sudah saya peringatkan. Saya cek ternyata

seperti yang saya bayangkan,"tuturnya.

Sebutkan permasalahan2 dalam pelayanan Publik, jelaskan menurut saudara

artikel di atas termasuk masalah publik yang mana, berikan pendapat. Berikan

solusi atas permasalahan tersebut.

Bagaimana mekanisme pengaduan terhadap pelayanan publik menurut peraturan

perUUan.

Jawab :

Permasalahan dlm pelayanan publik :

• Tidak dilayani

• Diskriminatif

• Dipimpong/berbelit-belit/Dipersulit.

• Diperlama.

• Diperas / dipaksa atau pungli

• Tidak adanya kepastian

• Mahal

• Arogansi pelayan public

Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara

kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan lambat. Biasanya cara cepat ini

membutuhkan biaya yang tinggi. Cara cepat inilah yang kita maksud sebagai

proses pungli. posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan

liar karena daya tawar yang rendah , Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah

uang tambahan serta melakukan pembayaran diluar dari biaya resmi ,

Berdasarkan artikel diatas, masalah publik termasuk praktek pungli, yaitu praktik

pungutan liar di jembatan timbang, kasus tersebut awalnya karena kernet truk

memberikan uang pungli kepada petugas di jembatan timbang yang ternyata jelas-

jelas tidak masuk kas daerah tapi kas petugas.

Agar permasalahan pungutan liar jembatan timbang ini tidak berkepanjangan dan

rasa keadilan di masyarakat bisa ditegakkan serta ekonomi biaya tinggi di sektor

transportasi darat bisa dihapus atau dikurangi, maka harus dicari jalan keluar yang

praktis dan mudah untuk dilaksanakan di lapangan dan mudah melakukan

pengawasan terhadap operasional jembatan timbang setiap saatnya serta juga bisa

menghasilkan tambahan pendapatan yang layak bagi Pemerintah Daerah Jateng.

1. Pertama  dibangun atau dipasang suatu peralatan yang real time bisa dimonitor

secara langsung di kantor Dishub atau intansi terkait lainnya di jateng, maksudnya

setiap kendaraan yang ditimbang akan bisa dibaca berat muatannya dan juga

gambarnya di kantor-kantor instansi tersebut secara real time & on line dan juga

besaran denda yang dikenakan, dengan demikian bagi para petugas di lapangan

tidak akan bisa lagi melakukan kecurangan-kecurangan seperti terjadi selama ini

tanpa diketahui oleh pihak-pihak di instansi terkait tersebut.

2. Kedua deberikannya system insentif bagi para petugas di jembatan timbang,

maksudnya setiap ada penarikan denda dari adanya pelanggaran maka petugas

akan mendapatkan insentif dan besarnya akan semakin meningkat jika besarnya

kelebihan muatannya mencapai melebihi 30%. Dengan adanya insentif ini maka

diharapkan petugas jembatan timbang tidak akan melakukan pungutan liar lagi dan

kalaupun melakukan pengutan liar lagi maka hukuman berat sudah selayaknya

diberikan.

3. Ketiga membuat peraturan tambahan atau revisi tentang Perda no.7 tahun 2002

tentang penambahan klasifikasi  pelanggaran kelebihan muatan yang dijinkan

samapi 50% namuan dengan jumlah denda yang sangat tinggi untuk kategori

tersebut. Sehingga tidak memungkinkan para pengusaha dan sopir truk muatan

barang mengelabuhinya. Dan kalaupun tetap memuat muatan melebih kapasitas

lebih dari 50%, maka sangsi pidana harus diterapkan dan penurunan muatan harus

dijalankan.

4. Keempat mengadakan gudang-gudang atau tempat penampungan barang yang

akan diturunkan dari truk atau kendaraan karena muatannnya melebihi batas

maksimal. Karena saat ini fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga jika ada yang

melebihi batas maksimal, jalan keluarnya hanyalah denda yang tentunya bisa

berupa denda ilegal.

5. Kelima melakukan pergantian petugas jembatan timbang secara berkala, maksimal

3 bulan agar mereka tidak membuat networking untuk melakukan pungutan liar

secara bersama-sama. Dengan adanya rolling dalam waktu relatif singkat maka

tidak dimungkinkan para petugas membuat netwrking sesama petugas yang akan

memungkinkan adanya pungutan liar yang “melembaga”.

6. Keenam pengawasan secara melekat dari Dinas Perhubungan dan juga

pengawasan dari ekternal, dalam hal ini masyarakat dan juga aparat penegak

hukum tetaplah diperlukan, karena tanpa adanya pengawasan tetap dimungkinkan

adanya celah-celah utnuk melakukan pungutan liar.

7. Jadi pada prinsipnya, jalan keluar yang ditawarkan tersebut di atas adalah

mayoritas merupakan tindakan pencegahan, karena dengan perbaikan system

peraturannya, perbaikan perangkat keras dan lunak yang ada di lapangan maka

akan meminimalkan kemungkinan terjadinya praktek-praktek pungutan liar.

Mekanisme pengaduan

- Internal terhadap pelaksana pengawas internal

- Eksternal Ombudsman

- Pengadilan: gugat perdata, TUN atau lapor pidana.

Pengadilan :

o Gugatan Tata Usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan

menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara (Pasal 51 UU No. 25

Tahun 2009).

o Gugatan Perdata Jika ada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 52 UU No.

25 Tahun 2009.

o Lapor Kepolisian jika ada tindak pidana (Pasal 53 UUNo. 25 Tahun

2009)

4. A adalah seseorang yang baru lulus dari bangku kuliah lalu A diterima di

Kementrian Keuangan, dalam Mankeu, terdapat agenda yang besar, yakni

reformasi, birokrasi dan transformasi biroksasi, adapun agenda tersebut

merupakan perbaikan kelembagaan, proses bisnis dan peningkatan potensi SDM,

pada waktu kuliah A mendapatkan mata kuliah Etprof.

a. Bagaimana kedudukan mata kuliah etprof bagi A?

b. Bagaimanakah urgensi etprof PNS bagi dalam agenda agenda besar tersebut?

c. Bagaimana pendapat saudara apabila : ditempatkan dalam suatu unit yang

Pimpinanya tidak dapat melindungi bawahannya

Pegawai baru yang di anak tirikan

Tdk dianggap bahwa A ada

Mendapatkan tugas tugas diluar uraian jabatannya (tugas pokok)

d. Bagaimana yang harus dilakukan A yang sesuai dengan UU ASN?

Jawab :

a. Kedudukan mata kuliah etprof

Mata kuliah etika profesi PNS memperkenalkan etika profesi PNS tersebut, dan

menjelaskan mengenai implikasi dan aplikasi etika profesi PNS pada profesi

birokrat. bahwa birokrat perlu menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan

tupoksi utamanya yaitu pelayanan publik. termasuk sektor publik (pemerintahan),

penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu

profesionalisme dan etika. Seperti halnya di sektor bisnis, sektor publik juga

dituntut untuk mencapai kinerja prima, dengan ukuran-ukuran seperti efisiensi,

produktivitas, dan efektivitas, dan pada saat yang sama dituntut untuk senantiasa

menjunjung tinggi standar etika, seperti integritas, objektivitas atau imparsialitas,

keadilan, dan sebagainya.

b. urgensi etprof PNS bagi dalam agenda agenda besar tersebut?

pentingnya etika dalam pelayanan public adalah karena fakta bahwa warga negara

telah mempercayakan sumber daya public kepada birokrasi. Pejabat pemerintahan,

aparatur birokrasi atau pegawai negeri telah dianggap sebagai pengelola sumber

daya dan penjaga kepercayaan khusus yang diamanatkan oleh warga negara.

Selain itu, aparatur birokrasi menetapkan juga kebijakan dan

mengimplementasikannya, kebijakan dan implementasinya ini mempengaruhi

semua bidang kehidupan warga negara. Oleh sebab itu, rakyat, warga negara

mengharapkan aparatur birokrasi benar-benar menjadi ―abdi negara‖ dan ―abdi

masyarakat‖, menempatakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,

mengelola sumber daya publik yang tela dipercayakan secara professional dan

menjunjung tinggi standar etika.

c. Pendapat

- Pimpinanya tidak dapat melindungi bawahannya

Sebagai bawahan A tetap harus menghormati pimpinan sesuai dengan porsinya

sebagai atasan, menjaga kesopanan, baik dalam tindakan, perilaku atau perkataan

terhadap atasan, karena kita tidak dapat menegur atasan, memarahi atasan, atau

mengubah atasan. Yang dapat kita lakukan adalah mencoba memberi masukan

secara bijaksana tanpa bermaksud menggurui. Manusia hanya bisa berubah bila ia

sendiri memiliki niat untuk berubah.

- Pegawai baru yang di anak tirikan

Bila A sudah mengetahui alasan pasti mengapa atasan bersikap pilih kasih dan A

merasa dianaktirikan, maka A harus bisa menentukan sikap apa yang akan

diambil. Bila alasannya terletak pada diri sendiri maka sudah waktunya untuk A

melakukan evaluasi diri baik dari segi kinerja kerja, perilaku dan hal-hal lain. 

Namun bila penyebabnya tidak ada sangkut pautnya dengan A, maka A harus

tetap bekerja dan berusaha meningkatkan performa lebih baik, A harus tetap

menjaga semangatnya dalam bekerja, maka nantinya atasan atau pimpinannya

akan memperhatikan A serta terjalin hubungan yg baik antar atasan maupun antar

rekan kerja lainnya

- Tdk dianggap bahwa A ada

Tindakan A tetap harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata lain

penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan

wewenang, tanggung jawab dan wibawa, dengan sikap demikian, lambat laun A

sebagai pegawai baru juga nantinya akan mendapatkan perlakuan yang baik baik

itu dari atasannya maupun dari rekan kerja A sendiri.

- Mendapatkan tugas tugas diluar uraian jabatannya (tugas pokok)

Sebagai bawahan pastinya A harus selalu mentatati perintah dari atasan. Tapi

tentunya harus dalam batas-batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan. Apabila

perintah tersebut menyimpang, A bisa menolak dengan baik atau memberikan

beberapa argumen yang dapat menjadi dasar bagi kita untuk memperkuat

penolakan kita.

d. Yang harus dilakukan sesuai dengan tugas ASN sebagaimana yg dimaksud

dalam pasal 11 UU ASN No 25 th 2014

- melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

- mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. A ditempatkan disebuah unit kerja KPP Pratama Bau Bau dan dia mendapatkan

kepala kantor bernama B, Tipe : keras, egois, kemauannya harus dituruti,

sedangkan KPP tersebut hanya terdapat 6 pegawai, dalam KPP tersebut tidak

memiliki sumber daya listrik yang cukup dan masyarakatnya masih tradisional.

Jelaskan perbedaan pemimpin dan kepemimpinan!

B termasuk gaya kepemimpinan seperti apa ? jelaskan!

Apa kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan tersebut?

Menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok

untuk kondisi wilayah tersebut?

Jawab :

a. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya

mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya

dalam mencapai tujuan.

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain

atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun

kelompok.

b. Gaya kepemimpinan otokratis/dictator, Kepemimpinan seperti ini

menggunakan metode pendekatan kekuasaan yang dominan dalam

mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Kepemimpinan ini

pada umumnya negatif, yang berdasarkan atas ancaman dan hukuman.

Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaatnya diantaranya

memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan

pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten.

c. Kelebihan dan kelemahan

kelebihan

- Keputusan dapat diambil dengan cepat

- Mudah dilakukan pengawasan

Kelemahan

- Keberhasilan yg dicapai adalah karenaketakutan bawahan terhadap atasanya, dan

bukan atas dasar keyakinan bersama

- Disiplin yg terwujud selalu dibayang bayangi dgn ketakutan akan hukuman yg

keras, bahkan pemecatan

- Pemimpin yg diktator tdk menghendaki rapat atau musyawarah

- Setiap perbedaan diatara anggota kelompoknya diartikan sbg kelicikan,

pembangkangan, atau pelanggaran disiplin trhadap perintah atau instruksi yg telah

diberikan

- Inisiatif atau daya pikir anggota sangat dibatasi, shg tdk diberikan kesemptan

untuk mengeluarkan pendapatnya

- Pengawasan bagi pemimpin diktator hanya berarti mengontrol, apakah segala

perintah yg diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik olh anggotanya

- Kekuasaan yg berlebih ini akan menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik dan

kecendrungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tdk ada pengawasan

langsung.

d. Gaya kepemimpinan yg cocok

Gaya kepemimpinan santai dan demokratis

6. A yang sudah ditempatkan dalam KPP Bau Bau tersebut suatu ketika bertemu

dengan Wajib pajak, ketika itu A belum mendapatkan gaji dan tunjangan, hanya

mendapatkan uang saku dari kantor untuk kebutuhan sehari-harinya, A memasak

sendiri lalu WP tersebut menawarkan sejumlah uang untuk membantu WP dalam

pembayaran pajaknya.

Apa yang harus dilakukan oleh A?

Lalu hal tersebut termasuk etika / etiket?

Nilai-nilai moral apa yang harus ada dalam A dan norma apa yang akan

dilanggar oleh A?

Jawab :

a. Tindakan yang harus dilakukan oleh A adalah menoak tawaran WP

tersebut, karena hal tersebut sama saja dengan Kasus suap, merupakan

salah satu bentuk dari korupsi, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk

kepentingan pribadi.

b. Etika

c. Nilai moral yang harus dimiliki oleh A adalah ;

- Nilai kebenaran : yg bersumber dari akal (ratio, budi, cipta) manusia itu sendiri

- Nilai religius : nilai kerohanian yg tertinggi dn mutlak, nilai ini bersumber kepada

kepercayaan dan keyakinan manusia.

- Nilai Hukum, yaitu nilai yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh

masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan

kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Norma yg akan di langgar : Norma Hukum, Norma Agama.