Kinerja Keuangan Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dari ... · Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri ... merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada

Kinerja Keuangan Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dari Perspektif “Value for Money”1

Oleh Dian Sri Lestari Margayanti2

ABSTRACT

A performance-based budget is budgeting system which oriented to the performance of the organization and closely linked to the vision, mission, and strategic plan of the organization. Performance-based budgeting aims to increase the efficiency of resource allocation and effectiveness of its use in accordance with the plan set by the local government so that it can be expected that the budget can be used to improve the welfare of the communitiy and support the transparancy and accountablity of the public management sectors. The research on the BLUD Hospital Ratu Zalecha Martapura case found a number of facts indicating that the performance of local service institutions have been practicing the budget that can be accounted for, although it should still be improved. Based on the evaluation study using the value-for-money concept, it could be concluded that economic aspect of the hospital’s finacial performance could be said to be accountable because it was already included in the economic category. From the aspect of the efficiency, it could be said that was accountable because included in the category of no eficiency. From the aspect of the effectiveness of the hospital’s financial performance, it could be categorized to be accontable for the showing of values that included in the effective category.

A. PENDAHULUAN A.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan

1Ditulis ulang dari Tesis berjudul “Akuntabilitas Keuangan Badan LayananUmum Daerah (Evaluasi Value For Money Anggaran RSUD Ratu ZalechaMartapura)”,yangdibuatolehDianSriLestariMargayantidibawahbimbinganDrHarySupriadiMAdanDrMukhtarSarmanMSi.2Dian Sri Lestari Margayanti adalah mahasiswa Program Magister SainsAdministrasiPembangunanUniversitasLambungMangkurat(MSAPUNLAM)angkatan tahun 2014, dan status pekerjaannya saat itu adalah staf PemkabBanjar,KalimantanSelatan.

FOCUSVolume8,Nomor1,Januari-Juni2018

2

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulagi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang berhasil dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Undang-undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak azazi maanusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi,kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik. Menurut UU Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administrtif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu kebijakan penting dalam mewujudkan good governance adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan intansi pemerintah untuk berakuntabilitas dan melaporkan kinerjanya kepada yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Sesuai dengan penugasan dalam Instruksi Presiden terebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 menertibakan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Menurut Halim


3

(2002:159) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Sedangkan menurut Meri (2014:1) akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Berdasarkan pendapat Kumorotomo (1992:146-147), dalam administrasi publik akuntabilitas mengandung tiga konotasi yaitu akuntabilitas sebagai akuntabilitas, akuntabilitas sebagai sebab-akibat dan akuntabilitas sebagai kewajiban.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2009:171). Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Salah satu lembaga yang dituntut untuk melaksanakan manajemen anggaran berbasis kinerja itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha, Martapura. Rumah sakit tersebut berdiri pada tahun 1963, dan merupakan rumah sakit umum kelas B sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1470/2013. Sebagai instansi dari pemerintah daerah, pihak rumah sakit ini pun diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan khususnya dalam hal akuntabilitas keuangan mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan


4

yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang instansi.

Sebagai ilustrasi penganggaran dana yang dilakukan oleh RSUD Ratu Zaleha pada tahun 2014 adalah sebagaimana tergambar pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pengelolaan sumber anggaran terhadap realisasi anggaran yang selama ini di jalankan oleh pihak RSUD Ratu Zalecha Martapura belum efesien dalam pengelolaannya, sehingga dapat dikatakan akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit perlu untuk di evaluasi agar akuntabilitas keuangan tersebut dapat terserap sesuai pertanggungjawaban, sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Tabel 1. Sumber Pendapatan dan Realisasi Anggaran RSUD Ratu

Zalecha Martapura Tahun 2014

Sumber Dana Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

APBD Belanja Tidak Langsung

26.818.870.142 25.712.740.712 95,86%

Belanja Langsung 11.904.500.000 9.758.141.245 81,97% BLUD 57.000.000.000 56.712.224.252 99,49%

APBNP 5.500.000.000 889.889.000 16,18% TOTAL 101.223.370.142 93.072.995.209 91,95%

Sumber: RSUD Ratu Zalecha Martapura

A.2. Pokok Permasalahan

RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam penyerapan anggaran belum optimal, sehingga pemenuhan fasilitas yang seharusnya dikembangkan oleh pihak rumah sakit belum dapat dikembangkan sesuai dengan standar klasifikasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menke/Per/III/2010. Untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas keuangan tersebut memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi.

A.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah akuntabilitas keuangan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran?.


5

A.4. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis akuntabilitas keuangan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. B. METODOLOGI B.1. Teorisasi Masalah

Dalam penelitian ini digunakan teori agency sebagai “teori inti”. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pengambil keputusan sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka didalam organisasi. Sedangkan agen di asumsikan menerima tugas dan syarat yang menyertai hubungan keduanya tersebut. Dalam teori agensi organisasi merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manager (agent) yang mengurus, menggunakan dan mengendalikan sumber daya tersebut (Gundono, 2012:35).

Anthony dan Govindarajan penting sekali diperhatikan hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal kepada agent. Teori agency Theory menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan agency muncul ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (principals), mempekerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut agen, untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan utama agency dalam bisnis adalah mereka (antara pemegang saham dan manajer dan) antara debtholders dan pemegang saham. Hubungan ini tidak selalu harmonis, memang, teori keagenan berkaitan dengan konflik agency, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. Hal ini memiliki implikasi untuk, antara lain, tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Ketika agency terjadi cenderung menimbulkan biaya agency, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan agency yang efektif misalnya, menawarkan bonus kinerja manajemen untuk mendorong manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham (Ma’ruf, 2006:15).

Selain teori agency, dalam penelitian ini juga merujuk pada konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan


6

serta keterhubungan dengan kebebasan media. Aplikasi akuntabilitas atau bertanggung-jawab penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (program accountability), pembiayaannya (fiscal accountability), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (process accountability) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome accountability) (Mardiasmo, 2006:24).

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa akan datang. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak didengar inspirasinya. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas fianansial (Hakim, 2006:59). Menurut Halim (2002:159), akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Dengan demikian, akuntabilitas adalah suatu proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi.

Dengan kata lain, akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.


7

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan:”Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas”.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. B.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Nurdjaman dan Yuwono (2002:76) alat-alat akuntabilitas adalah sebagai berikut: 1) Rencana Strategis, suatu proses yang membantu organisasi untuk

memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan


8

operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2) Rencana Kinerja, yaitu rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3) Kesepakatan Kinerja, yaitu kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4) Laporan Akuntabilitas, yaitu dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5) Penilaian Sendiri adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6) Penilaian Kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

7) Kendali Manajemen Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait definisi operasional tersebut diperoleh gambaran akuntabilitas kinerja suatu instansi seperti penilaian terhadap rencana strategis, rencana kinerja, kesepakatan kinerja, laporan akuntabilitas, penilaian sendiri, penilaian kinerja dan kendali manajemen akuntabilitas dengan usaha ini diharapkan pemerintah daerah sebagai prinsipal dapat memberikan pengawasan dan koordinasi yang tepat terkait dengan aktivitas yang dijalankan oleh RSUD Ratu Zalecha Martapura sebagai agen pengelolan dana BLUD dan diharapakan pihak manajemen rumah sakit dapat menjalankan tugasnya sesuai harapan dan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan


9

menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, membuat rumah sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya. Menurut PP No. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Kementrian Kesehatan tetapi kepada Kementrian Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang akan disusun pun harus berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penelitian ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura sebagai agen pemerintah harus dapat mengelola akuntabilitas keuangan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab serta kebutuhan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Permendagri Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD yang disusun harus menyediakan informasi untuk: 1) Mengukur jasa atau manfaat bagi entitas yang bersangkutan. 2) Pertanggungjawaban manajemen rumah sakit (disajikan dalam

bentuk laporan aktivitas dan laporan arus kas) 3) Mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk

laporan posisi keuangan) 4) Mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk laporan

aktivitas). PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum, PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan khusus untuk RSUD laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah mencakup sebagai berikut: 1) Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak

disebut neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan


10

aktiva bersih tidak terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu

2) Laporan aktivitas (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalan aktiva bersih)

3) Laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan

4) Catatan atas laporan keuangan, antara lain jumlah pembatasan permanen atau temporer dan perubahan klasifikasi aktiva bersih.

Dalam hal konsolidasi laporan keuangan RSUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, maka RSUD sebagai BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (4) PMK No.76/PMK.05/2008. Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 sesuai pula dengan Pasal 27 PP No. 23 tahun 2005, maka RSUD dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan tersebut paling sedikit terdiri dari laporan realisasi anggaran dan/atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Laporan Keuangan RSUD sebelum disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan harus direviu oleh satuan pemeriksaan intern, namun dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah (Inspektorat Daerah). Reviu ini dilaksanakan secara bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan BLUD. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan BLUD diaudit oleh BPK-RI.

Organisasi BLU cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan. Sesuai dengan PP No:23 tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Ketentuan ini mengakibatkan ketidakkonsistensian yaitu bahwa organisasi BLU yang cenderung sebagai organisasi kepemerintahan tetapi pelaporan akuntansi menggunakan PSAK (standar akuntansi keuangan) dari IAI, bukan menggunakan PSAP Standar akuntansi pemerintahan). Standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Standar ini digunakan untuk organisasi kepemerintahan dan merupakan pedoman dalam penyusunan dan


11

penyajian laporan keuangan. SAP dinyatakan dalam PSAP. Organisasi pemerintahan sebagai organisasi yang nirlaba semestinya menggunakan SAP bukan SAK. Oleh karena itu jika rumah sakit pemerintah sebagai badan layanan umum semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK, namun dalam PP disebutkan badan layanan umum sebagai institusi yang nirlaba menggunakan SAK. Dalam hal ini SAK yang tepat adalah PSAK no 45 yaitu standar akuntansi keuangan utuk organisasi nirlaba.

Berdasarkan Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah laporan keuangan RSUD wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan harus direviu oleh satuan pemeriksaan intern, namun dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah (Inspektorat Daerah). Reviu ini dilaksanakan secara bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan diaudit oleh BPK-RI. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura pencatatan laporan keuangan semestinya menerapkan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia, agar laporan keuangan sesuai dengan standar yang baik.

B.3. Penyerapan Anggaran

Anggaran sangat penting bagi sebuah perusahaan karena anggaran berfungsi sebagai tolak ukur penilaian kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Anggaran berguna dalam proses perencanaan karena anggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi, begitu juga dalam proses pengendalian, anggaran berguna karena menyediakan basis untuk pengevaluasian kerja.

Menurut Munandar (2011:1) anggaran (budgeting) adalah suatu rencana uang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Kesimpulanya bahwa anggaran belanja merupakan penjabaran rencana ke dalam jangka kuantitatif, tiap rencana yang menyangkut keuangan, digunakan sebagai taksiran serta untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan di kemudian hari, tiap rencana yang sistematis untuk penggunaan tenaga kerja, bahan-bahan dan faktor produksi lainnya, rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah di kemudian hari dalam jangka waktu satu tahun.

Realisasi anggaran yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah pusat atau daerah mengungkapkan berbagai kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah untuk satu periode, yang menunjukan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya


12

(Barata, 2014:114). Sedangkan menurut Munandar (2011:20), laporan realisasi anggaran adalah laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran, yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya itu, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang tejadi, baik penyimpangan yang menguntungkan maupun yang merugikan, dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dan tindak lanjut (follow-up) yang segera perlu dilakukan. Maka laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran (budget), yang dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang tejadi beserta analisis dan evaluasinya, dari waktu-kewaktu selama periode yang akan datang. Laporan ini menyangkut hal yang penting dalam pelaksanaan-pelaksanaan anggaran yang menghasilkan keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran lain yang telah di realisasikan dan akan dirinci oleh pemerintah pada setiap tahunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari laporan realisasi anggaran ini, akan diperoleh gambaran mengenai keseimbangan antara anggaran-anggaran dan pembiayaan dengan realisasi yang telah diberikan. Dari laporan realisasi kita dapat mengetahui informasi mengenai perbandingannya, yang nantinya akan dirinci dalam laporan keuangan. Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2009: 171). Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Kurniawan, 2009:90). Prinsip‐prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1) Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (output and outcome oriented). Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar‐besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2) Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat


13

pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome).

3) Money Follow Function, Function Followed by Structure. Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku). Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function Followed by Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit‐unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas‐fungsi.

Untuk mengevaluasi apakah suatu anggaran dapat terserap

secara efektif, efiein dan ekonomis, menurut Mahsun dalam Shintya (2011:80) dapat dilakukan dengan menggunakan Value for Money. Value for Money (VfM) adalah : 1. Pengukuran Ekonomi, yaitu pengukuran ekonomi hanya

mempertimbangkan masukan (input) yang gunakan. 2. Pengukuran Efisiensi, yaitu efisiensi diukur dengan rasio antara

output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3. Pengukuran Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mahsun lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan analisis value for money adalah, ekonomi yaitu hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiens, yakni berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, efektivitas yakni berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, equity atau keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik, equality yakni kesetaran dalam penggunaan sumber daya. Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money adalah: 1) Meningkatan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang

diberikan tepat sasaran. 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.


14

3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunan input.

4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness)

sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas publik. B.4. Metode Penelitian B.4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Sarman (2004:31) adalah sebuah model penelitian yang berorientasi pada upaya menggambarkan adanya hubungan antara variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya suatu fenomena sosial yang dijadikan objek kajian. Penelitian deskriftif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi dan pemahaman perseptual yang menyebabkan munculnya fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan model rancangan studi kasus. Menurut Sarman (2004:97) metode studi kasus adalah penyelidikan sistematis atas suatu kejadian (event) atau gejala khusus. Penelitian ini lebih menonjolkan analisis kualitatif. dalam rancangan metodologi ini menggunakan format teknik pengumpulan data yang, yaitu pengamatan narasumber dan dokumen (Sarman, 2004:103).

B.4.2. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan value for money. Alat analisis tersebut untuk menilai pelaksanaan kinerja sektor publik dengan berdasarkan tiga elemen, yaitu elemen ekonomi, efesiensi dan efektivitas dengan menggunakan laporan keuangan rumah sakit dari tahun 2010 sampai 2014. Teknik pengkuran kinerja dengan mengunakan value for money adalah: 1. Tingkatan ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi : Kriteria Ekonomi adalah: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x< 100)= ekonomis Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x=100)=ekonomis berimbang Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100)= tidak ekonomis

Tingkat Ekonomi = Realisasi Anggaran x 100% Anggaran Pengeluaran


15

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:98) kriteria pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut: Kinerja keuangan tidak lebih besar dari 100% sangat ekonomis Kinerja keuangan 90%-100% ekonomis Kinerja keuangan 80%-90% cukup ekonomis Kinerja keuangan 60%-80% tidak ekonomis Kinerja keuangan dibawah 60% sangat tidak ekonomis. 2. Tingkatan Efisiensi Mengukur tingkat input dari pemerintah sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Kriteria Efisiensi adalah: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100)= efisiensi. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x=100)= efisiensi berimbang. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100)= tidak efisiensi.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:98) kriteria pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut: Kinerja keuangan diatas 100% ke atas dikatakan tidak efesien Kinerja keuangan 90%-100% kurang efisien Kinerja keuangan 80%-90% cukup efesien Kinerja keuangan 60%-80% efesien Kinerja keuangan dibawah 60% sangat efisien. 3. Tingkatan Efektivitas Mengukur tingkat output dari pemerintah sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas: Kriteria Efektivitas adalah: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100)= tidak efektivitas. Jika diperoleh nilai kurang dari 100%(x=100)=efektivitas berimbang Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100)= efektivitas.

Efisien = Realisasi Biaya Utk Memperoleh Pendapatan x100% Realisasi Pendapatan

Efektivitas = Realisasi Pendapatan x100% Anggaran Pendapatan


16

Menurut Mardiasmo (2002:98) kriteria pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut: Kinerja keuangan diatas 100% dikatakan sangat efektif Kinerja keuangan 90%-100% efektif Kinerja keuangan 80%-90% cukup efektif Kinerja keuangan 60%-80% kurang efektif Kinerja keuangan dibawah 60% tidak efektif. B.4.3. Asumsi Teoritis

Penyerapan anggaran di rumah sakit mestinya akan terlaksana dengan baik apabila pengelolaan keuangannya merujuk pada prinsip manajemen BLUD yang menekankan aspek akuntabilitas keuangan berdasarkan value for money. B.4.4. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini adalah anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura dan realisasinya sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan, sebagai institusi yang mendapatkan BLUD.

C. HASIL PENELITIAN

RSUD Ratu Zalecha Martapura merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, berdasarkan catatan dokumen sejarah dibangun sejak tahun 1963, dan hingga tahun 2000-an bangunannya masih bangunan yang lama di tengah kota Martapura. Wacana merelokasi RSUD Ratu Zalecha Martapura dimulai sekitar tahun 2003 sekaligus peletakkan batu pertama pembangunan gedung baru RSUD Ratu Zalecha Martapura di lahan eks lokasi pabrik kertas Martapura di Jalan Menteri Empat Martapura. Adapun proses pembangunannya memakan waktu hampir 5 tahun anggaran. RSUD Ratu Zalecha Martapura melakukan proses pemindahan lokasi dan pelayanan rumah sakit secara bertahap pada tahun 2008 yang semula berada di Jalan A. Yani Km 41.000 Martapura pindah ke lokasi yang baru Jalan Menteri Empat Martapura sampai sekarang.

RSUD Ratu Zalecha Martapura saat ini telah mengalami peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Umum dari kelas C menjadi kelas B pada tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1470/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan RSUD Ratu Zalecha Martapura telah ditetapkan sebagai pusat rujukan regional berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 054 Tahun 2013.


17

C.1. Sarana dan Prasarana yang dimiliki RSUD Ratu Zalecha Martapura berdiri diatas lahan seluas ±5,47

hektar dengan luas bangunan rumah sakit mencapai ±2,47 hektar. Peralatan kesehatan yang dimiliki RSUD Ratu Zalecha Martapura sangat banyak jumlahnya dan jenisnya, beberapa diantaranya tergolong peralatan yang berteknologi tinggi. Pada Instalasi Laboratorium semua peralatan dalam kondisi baik tidak ada yang rusak, seperti alat Centrifuge, Mortuari Refrigerator, Refrigerator, Slit Lamp, Snellen Chart, Autoclave. Pada ruang UGD peralatan seperti Examination lamp, Anestesi Vaporizer, Inkubator, Spektrophotometer, Sphygmomanometer Aneroid dalam kondisi baik, kecuali lampu sorot dan Sphygmomanometer Mercury sebagian ada yang rusak berat dan rusak ringan sehingga perlu adanya perbaikan (lihat Tabel 2). Tabel 2. Fasilitas di Ruang UGDRSUD Ratu Zalecha Martapura

No Nama Alat Jumlah Kondisi

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1 Examination Lamp 1 unit 1 - - 2 Anestesi Vaporizer 4 unit 4 - - 3 Inkubator 2 unit 2 - - 4 Lampu sorot 5 unit 4 1 - 5 Infusion pump 15 unit 12 - 2 6 Spektrophotometer 1 unit 1 - - 7 Sphygmomanometer

Aneroid 7 unit 4 - -

8 Sphygmomanometer Mercury

50 unit 30 2 4

Sumber: RSUD Ratu Zalecha Martapura, 2015

Ruang perawatan bersalin dan kandungan alat -alat umumnya dalam kondisi baik, dan beberapa di antaranya rusak berat seperti Doppler alat merekam jantung janin manual ada 2 unit yang rusak berat, dan Baby Incubator ada 3 unit yang rusak berat dan perlu perbaikan atau pengantian alat (lihat Tabel 3). Hal yang sama juga dapat ditemukan pada ruangan perawatan paru, syaraf, dan jantung, semua peralatan masih dalam keadaan baik bisa digunakan; kecuali flow meter oksigen, yakni alat untuk mengukur tekanan oksigen sebagian ada yang rusak ringan dan cenderung rusak berat sehingga diperlukan perbaikan.


18

Tabel 3. Fasilitas Ruang Perawatan bersalin, kandungan RSUD Ratu Zalecha Martapura

No Nama Alat Jumlah Kondisi

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1 Doppler 5 unit 3 - 2 2 Baby Incubator 9 unit 6 - 3 3 Infa Warmer 3 unit 1 2 - 4 Ultrasound 1 unit 1 - - 5 ECG Recorder 13 unit 11 - - 6 Timbangan badan 3 unit 1 - - 7 USG 3 unit 3 - -

Sumber: RSUD Ratu Zalecha Martapura, 2015.

Secara umum keberadaan dan kondisi peralatan kesehatan masih cukup lengkap dan kondisinya baik, akan tetapi menurut pejabat di rumah sakit yang bersangkutan segala kekurangan peralatan akan dipenuhi secara bertahap. Peralatan kesehatan sesuai peraturan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. RSUD Ratu Zalecha Martapura secara berkala melakukan kalibrasi terhadap peralatan kesehatan yang dimiliknya, kalibrasi dilakukan oleh Loka Pengujian Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru dan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya.

Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan RSUD Ratu Zalecha Martapura dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Untuk kegiatan pemeliharaan RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) yang bertugas melakukan pemeliharaan terhadap seluruh sarana dan prasarana termasuk peralatan kesehatan di rumah sakit agar aman digunakan kepada pasien serta petugas.

Adapun prasarana yang dimiliki RSUD Ratu Zalecha Martapura, yaitu meliputi: a. Instalasi air bersih

Air bersih merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan operasional rumah sakit yang ketersediaannya harus ada selama 24 jam dan terus menerus dan terintegrasi ke seluruh ruang pelayanan di rumah sakit. Sumber air baku yang dimiliki RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk mencukupi kebutuhan pelayanan terdiri dari 2 (dua) sumber yakni Air Tanah dan Air PDAM.


19

b. Instalasi kelistrikan Instalasi Kelistrikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura yang sudah terpasang secara rutin dilakukan perawatan oleh IPSRS dan secara rutin dilakukan pemeriksaan serta pengujian oleh tenaga yang berkompeten dari Dinas Ketenagakerjaan. Kapasitas listrik yang dimiliki oleh RSUD Ratu Zalecha Martapura sebesar 550 kVA dan sampai saat ini masih cukup memadai untuk operasional rumah sakit. RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki generator pembangkit tenaga listrik (genset) untuk memback up jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN dengan kapasitas 450 kVA. Selain genset ditiap-tiap ruang perawatan intensif memiliki peralatan Unit Power Supply (UPS) portable yang terpasang pada setiap peralatan dan berfungsi untuk mempertahankan fungsi peralatan sampai genset beroperasi.

c. Instalasi gas medik RSUD Ratu Zalecha Martapura saat ini menggunakan 2 (dua) sumber gas medik (oksigen, nitrogen, dan compresor udara) yakni sentral dan manual. Untuk instalasi gas medik sentral saat ini terpasang pada ruang ICU/ICCU, Kamar Operasi, Unit Hemodialisa, IGD, VK Bersalin, Perinatologi, Ruang Nifas, dan Ruang Bedah. Sedangkan untuk ruangan yang lain masih menggunakan gas medik secara manual.

d. Instalasi pengelolaan limbah (IPAL) IPAL RSUD Ratu Zalecha Martapura terletak di bagian belakang rumah sakit, adapun pengelolaannya dilakukan oleh Instalasi Sanitasi Rumah Sakit. Perawatan IPAL saat ini telah dilakukan secara berkala dan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan dan pengujian kualitas air buangan secara periodik dilakukan dengan melibatkan pihak terkait yang berkompeten dan hasil kualitas air buangan limbah cukup baik dan aman bagi lingkungan sekitar.

e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terdiri dari sistem hidran yang telah terpasang disetiap titik sesuai manajemen area yang berisiko dengan dilengkapi peralatan penunjang lainnya seperti selang. Selain hidran RSUD Ratu Zalecha Martapura juga memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disetiap unit atau ruangan. Kesiapan fungsi sistem hidran dan APAR selalu diperhatikan dan dirawat secara berkala oleh IPSRS, serta secara berkala dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan dan UPT Pemadam Kebakaran.

f. Ambulan Mobil ambulan RSUD Ratu Zalecha Martapura berjumlah 4 unit dengan perincian 3 unit untuk alat transpor pasien dan 1 unit untuk


20

mobil jenazah. Sebagai rumah sakit rujukan tingkat propinsi keberadaan mobil ambulan sangat penting dan kondisi ketersediaan ambulan di RSUD Ratu Zalecha Martapura masih sangat kurang terutama ketersediaan ambulan khusus gawat darurat yang berfungsi untuk merujuk pasien yang dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan intensif.

C.2. Ketenagaan C.2.1. Dokter

Berdasarkan UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar. RSUD Ratu Zalecha Martapura berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1470/2013 tanggal 21 Agustus 2013 mengalami peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Umum dari kelas C menjadi kelas B.

C.2.2.Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian RSUD Ratu Zalecha Martapura terdiri dari 7 orang tenaga apoteker dan 13 orang tenaga asisten apoteker. Kondisi tersebut masih dibawah standar ketenagaan untuk rumah sakit umum kelas B berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014.

Tabel 4. Daftar Tenaga Keperawatan RSUD Ratu Zalecha Martapura

No Pendidikan Jumlah 1. S1 Keperawatan/ Ners 31orang 2. D4 Saint Terapan 2 orang 3. D4 Keperawatan 3 orang 4. D4 Kebidanan 14 orang 5. D3 Keperawatan 174 orang 6. D3 Kebidanan 57 orang 7. D1 Kebidanan 5 orang 8. D3 Kesehatan Gigi 6 orang 9. Kesehatan Gigi 1 orang 10. D4 Kesehatan Gigi 1 orang 11. D4 Perawat Pendidik 1 orang 12. D4 Bidan Pendidik 1 orang 13. SPK 4 orang 14. SPRG 2 orang

Sumber : RSUD Ratu Zalecha Martapura, 2015


21

C.2.3.Tenaga Keperawatan Tenaga paramedis keperawatan RSUD Ratu Zalecha Martapura

berjumlah 304 orang yang terdiri 239 orang tenaga PNS dan 63 orang tenaga Kontrak, dengan perincian sebagai berikut (lihat Tabel 4).

C.2.4. Tenaga Paramedis Non Keperawatan

Tenaga paramedis non keperawatan RSUD Ratu Zalecha Martapura berjumlah 119 orang terdiri dari 87 orang tenaga PNS dan 29 orang tenaga kontrak (Tabel 5). Tabel 5. Tenaga paramedis non keperawatan RSUD Ratu Zalecha

Martapura No Pendidikan Jumlah 1. S2 Psikolog 1 orang 2. S1 Tek. Lingkungan 2 orang 3. S1 Psikolog 1 orang 4. S1 Gizi 1 orang 5. D3 Rontgen 3 orang 6. D4 Fisioterapi 2 orang 7. D3 Fisioterapi 2 orang 8. D4 Gizi 4 orang 9. D3 Gizi 3 orang 10. D3 Atem 3 orang 11. D3 Analis Kesehatan 14 orang 12. D3 Kes. Lingkungan 5 orang 13. D3 Farmasi 12 orang 14. D3 Rekam Medik 5 orang

15. D3 Refraksionis Optik 2 orang 16. D3 Elektronika 1 orang 17. D1 Sanitasi 2 orang 18. D1 Transfusi Darah 1 orang 19. APK 3 orang 20. SPPH 1 orang 21. SMAK 5 orang 22. AA/ SMF 19 orang 23. SPAG/ D1 7 orang 24. SPPM 1 orang 25. Pekarya Kesehatan 3 orang 26. SMK Borneo 5 orang

Sumber : RSUD Ratu Zalecha Martapura D. PEMBAHASAN

Seluruh instansi pemerintah diharapkan melakukan penyusunan dan evaluasi anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan peraturan pemerintah yaitu PP 105 tahun 2010, termasuk RSUD Ratu


22

Zalecha Martapura. Dalam mengevaluasi penilaian kinerja dilakukan dengan cara mengukur input, output dan outcome dari setiap pencapaian target dan realisasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur kinerja layanan sektor publik digunakan pendekatan konsep Value For Money yaitu pengukuran tentang nilai ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah/SKPD, khususnya RSUD Ratu Zalecha adalah dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran anggaran dan anggaran yang tersedia per tahun anggaran. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka data rasio ekonomi tersebut dapat di rekap melalui tabel rasio ekonomi RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2010-2014 dapat dikelompokkan sebagai berikut (Tabel 6): Tabel 6. Rekapitulasi Realisasi Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura

Tahun 2010-2014 Uraian 2010 % 2011 % Keterangan

Realisasi Anggaran

42.385.533.720 91,07% 39.937.648.346 88,91% Turun sebesar 2,16% Anggaran 46.539796,350 44.916.566.723

Uraian 2011 2012 % Keterangan

Realisasi Anggaran

39.937.648.346 88,91% 68.721.060.039 95,82% Naik sebesar 6,91%

Anggaran 44.916.566.723 71.716.561.807 Uraian 2012 2013 % Keterangan

Realisasi Anggaran

68.721.060.039 95,82% 83.187.463.139 84,47% Turun sebesar 11,35% Anggaran 71.716.561.807 98.472.593.830

Uraian 2013 2014 % Keterangan

Realisasi Anggaran

83.187.463.139 84,47% 92.817.597.905,05 97,53% Naik sebesar 13,06%

Anggaran 98.472.593.830 95.170.728.958 Sumber: Diolah dari data Anggaran RSUD Ratu Zalecha

Berdasarkan data rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu

Zalecha Martapura Tahun 2010-2014 diketahui bahwa untuk laporan realisasi anggaran pada tahun 2010 sebesar 91,07% turun pada tahun 2011 sebesar 88,91%, kemudian bila dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 88,91% naik kembali pada tahun 2012 sebesar 95,82%, dan bila dibandingkan antara tahun 2012 dengan tahun 2013, maka pada tahun ini terjadi penurunan yaitu sebesar 84,47% namun pada tahun 2014 kembali naik sebesar 97,53%.


23

Adapun klarifiksi dari pihak yang berwenang diperoleh penjelasan sebagai berikut: a. Evaluasi anggaran berdasarkan data rekapitulasi realisasi anggaran

RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2010 sebesar 91,07% berdasarkan analisis diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria 90%-100% yaitu kreteria ekonomis, berdasarkan hal tersebut maka kinerja keuangan rumah sakit dalam mencapai kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dapat dikatakan ekonomis.

Walau pun pengelolaan anggaran dikatakan ekonomis, namun dana tidak terserap semua untuk kegiatan operasional rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kabag keuangan RSUD Ratu Zalecha terhadap aktivitas anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2010, diperoleh informasi bahwa, Sebagian dana masih belum dapat terserap seluruhnya, hal ini dikarenakan pengalokasian biaya telpon, listrik, cetakan, makan pasien, pegadaan obat-obatan karena dilaksanakan sesuai kebutuhan sehingga dana belum terserap secara penuh.

b. Data rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2011 sebesar 89,50% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria 90%-100% yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mencapai kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dapat dikatakan cukup ekonomis. Pada tahun 2011 terjadi penurunan ekonomis kinerja keuangan rumah sakit sebesar 2,16% dibanding pada tahun 2010. Sama halnya dengan tahun 2010 pada tahun 2011 pun masih ada dana yang tidak terserap sesuai kebutuhan rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha terhadap aktivitas anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2011 , diperoleh informasi bahwa, sebagian dana masih belum dapat terserap seluruhnya, hal ini dikarenakan pengalokasian biaya telpon, listrik, cetakan, makan pasien, pengadaan obat-obatan karena dilaksanakan sesuai kebutuhan sehingga dana belum terserap secara penuh, sehingga peningkatan kesehatan masyarakat ini disebabkan karena masih ada ulama dan keluarga serta tenaga kontrak yang belum mengusulkan berkas pendaftaran BPJS, dan pengalokasian anggaran yang kurang matang sehingga anggaran yang dialokasikan cukup besar.

c. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun Tahun 2012 diketahui sebesar 95,82% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria


24

90%-100% yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mencapai kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dapat dikatakan pada tingkat ekonomis. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan ekonomisnya kinerja keuangan rumah sakit sebesar 2,3% dibanding pada tahun 2011. Demikian juga halnya dengan tahun 2012 sama pula dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dalam pengelolaan anggaran yaitu tidak terserap sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam pengelolaan anggaran di tahun 2012, diperoleh informasi bahwa, adanya beberapa belanja kegiatan dibiayai dari pendapatan BLUD. Sehingga berdampak terhadap bidang pelayanan penunjang klinik masih terdapat kekurangan, seperti diperoleh informasi bahwa, Belum adanya ruang perawatan insentif dan pelayanan darah serta dari segi pelayanan penunjang non klinik pihak rumah sakit juga terdapat pelayanan yang belum lengkap hal ini terlihat dari jasa boga/dapur yang belum tersedia secara baik.

d. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun Tahun 2013 diketahui sebesar 84,47% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria 80%-90% yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mencapai kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dapat dikatakan cukup ekonomis. Pada tahun 2013 terjadi penurunan tingkat ekonomis kinerja keuangan rumah sakit sebesar 11,35% dibanding pada tahun 2012, sama denan tahun-tahun yaang lalu pada tahun 2013 pun aktivitasnya pihak rumah sakit selalu mendapatkan hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura diperoleh informasi bahwa, 1) Dari aspek pendapatan:

a) Pengelolaan pendapatan baru mulai menggunakan billing system sehingga belum maksimal.

b) Keterlambatan klaim pendapatan pasien jamkesmas. 2) Dari aspek belanja, adanya beberapa belanja kegiatan dibiayai dari

pendapatan BLUD. e. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD

Ratu Zalecha Martapura pada tahun Tahun 2014 diketahui sebesar 97,53% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria 90%-100% yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam


25

mencapai kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dapat dikatakan pada tingkat ekonomis. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan ekonomis kinerja keuangan rumah sakit sebesar 13,06% dibanding pada tahun 2013. Namun lagi-lagi ada saja anggaran yang tidak terserap optimal pada tahun 2014 ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah baik dengan katogori ekonomis dalam pengelolaan anggaran di tahun 2014, namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran yang disebabkan oleh: 1) Dari aspek pendapatan

a) Pengelolaan pendapatan baru mulai menggunakan billing system sehingga belum maksimal.

b) Keterlambatan klaim pendapatan pasien jamkesmas 2) Dari aspek belanja, asdanya beberapa belanja kegiatan dibiayai

dari pendapatan BLUD Dengan adanya ketidakekonomisan dalam pengelolaan anggaran

tersebut akhirnya ada beberapa aktivitas pembangunan tidak berjalan lancar seperti halnya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (58,33%) pembuatan kanopi tidak terlaksana karena dana yang tersedia sangat minim, sehingga diperkirakan tidak mencukupi untuk pembuatan kanopi di sepanjang depan gedung utama.

Masih adanya kekurangan dari segi ekonomi di Rumah Sakit Zalecha Martapura menunjukkan bahwa pihak rumah sakit hendaknya dapat menyusun anggaran lebih baik lagi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan fokus pada peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas serta peralatan-peralatan yang rusak untuk segera di ganti dengan yang baru agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Mengukur tingkat input dari pemerintah sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik, pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Perhitungan rasio efesiensinya yakni sebagai berikut (lihat Tabel 7): Tabel 7. Rasio Efesien RSUD Ratu Zalecha Martapura

Tahun Realisasi Biaya Realisasi Pendapatan Rasio Efesiensi

2010 42.385.533.720,00 10.467.823.059,00 405% 2011 39.747.303.221,00 20.710.003.495,00 192% 2012 68.721.060.039,00 42.550.624.881,00 160% 2013 83.187.463.139,00 54.755.445.931,63 150% 2014 92.817.597.905,05 62.520.538.744,74 150%

Sumber: Diolah dari data anggaran RSUD Ratu Zalecha


26

Melihat data rasio tersebut dapat diketahui tingkat efesien pada

RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2010 sebesar 405%; hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 tingkat efesien keuangan rumah sakit sangat tidak efesien, kemudian pada tahun 2011 tingkat akuntabilitas keuangan rumah sakit masih mengalami efesiensi sebesar 192% hal ini dapat dikatakan tingkat tidak efesien karena mengalami penurunan di tahun 2011 yaitu sebesar 213% turun dari 405% di tahun 2010, namun pada tahun 2012 tingkat efesien pada RSUD Ratu Zalecha Martapura kembali tidak efesien karena dari 192% turun kembali sebesar 160% dengan tingkat penurunan sebesar 32% dibanding pada tahun 2011. Pada tahun 2013 tingkat efesien tetap menghasilkan evaluasi tidak efesien hal ini terlihat tingkat efesien tahun 2013 sebesar 150% dan kemudian pada tahun 2014 tingkat efesien tetap dan konstan tingkatnya sebesar 150%.

Klarifikasi dari pihak yang berwenang diperoleh penjelasan sebagai berikut: a. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD

Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2010 berdasarkan evaluasi efesiensi diketahui sebesar 405% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% ke atas dikatakan tidak efesien yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan terhadap data realisasi pendapatan belum dapat dikelola secara baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura, , diperoleh informasi bahwa Kurang efesien dalam pengelolaan anggaran di tahun 2010 disebabkan oleh pengelolaan pendapatan masih dioperasikan secara manual, tidak menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak maksimal (belum menggunakan billing system) dan keterlambatan klaim pendapatan pasien Jamkesmas

b. Hasil data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2011 berdasarkan evaluasi efesiensi diketahui sebesar 192% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% tidak efisien, hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan terhadap data realisasi pendapatan dapat dikelola secara kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura , diperoleh informasi bahwa, Awal tahun dialokasikan pada BLUD namun masih kekurangan dan pada saat


27

perubahan dianggarkan pula ke APBD karena anggaran pada BLUD tidak mencukupi sehingga terdapat 2 pos anggaran dan di APBD teranggarkan cukup besar, sehingga tidak dapat terserap sepenuhnya.

c. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2012 berdasarkan evaluasi efesiensi diketahui sebesar 160% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% ke atas dikatakan tidak efesien yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan terhadap data realisasi pendapatan belum dapat dikelola secara baik kenaikan akan kurang efesienya penglolaan kinerja keuangan dibandingkan pada tahun 2011 penurunan sebesar 32%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura, diperoleh informasi bahwa kurang efesien dalam pengelolaan anggaran di tahun 2012 disebabkan oleh pengelolaan pendapatan masih dioperasikan secara manual, tidak menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak maksimal (belum menggunakan billing system) dan keterlambatan klaim pendapatan pasien Jamkesmas serta disebabkan karena masih ada ulama dan keluarga serta tenaga kontrak yang belum mengusulkan berkas pendaftaran BPJS, dan pengalokasian anggaran yang kurang matang sehingga anggaran yang dialokasikan cukup besar

d. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2013 berdasarkan evaluasi efesiensi diketahui sebesar 150% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% ke atas dikatakan tidak efesien yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan terhadap data realisasi pendapatan belum dapat dikelola secara baik kenaikan akan kurang efesienya penglolaan kinerja keuangan dibandingkan pada tahun 2012 penurunan sebesar 10%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura, diperoleh informasi bahwa, kurang efesien dalam pengelolaan anggaran di tahun 2013 disebabkan oleh pengelolaan pendapatan masih dioperasikan secara manual, tidak menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak maksimal (belum menggunakan billing system) dan keterlambatan klaim pendapatan pasien Jamkesmas.

e. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2014 berdasarkan evaluasi efesiensi diketahui sebesar 150% berdasarkan analisis serta evaluasi


28

diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% ke atas dikatakan tidak efesien yang mana hal ini kinerja keuangan rumah sakit dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan terhadap data realisasi pendapatan belum dapat dikelola secara baik kenaikan akan kurang efesienya penglolaan kinerja keuangan dibandingkan pada tahun 2013 tidak ada perubahan.

Tabel 8. Rasio Efektifitas RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2010-

2014

Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Ratio Efektifitas

2010

Pendapatan terdiri dari: 1. Pendapatan retribusi

daerah Rp 10.350.311.146 2. Pendapatan hasil

pengelolaan kekayaan Rp 117.511.913

Pendapatan terdiri dari: 1. Pendapatan retribusi

daerah Rp 7.565.108.200

2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Rp 51.242.400

137,44%

Realisasi Pendapatan Rp 10.467.823.059

Anggaran Pendapatan Rp 7.616.350.600

2011

Pendapatan terdiri dari: 1. Pendapatan BLUD Rp

20.710.003.495

Pendapatan terdiri dari: 1. Pendapatan BLUD Rp

16.750.000.000

123,64% Realisasi Pendapatan Rp 20.710.003.495


2012

Pendapatan terdiri dari: 1. Lain-lain PAD yang sah

Rp 42.550.624.881


Rp 44.144.040.571

96,39% Realisasi Pendapatan Rp 42.550.624.881


2013


Rp 54.755.445.931,63


Rp 47.000.000.000

Realisasi Pendapatan Rp 54.755.445.931,63


100,10%

2014


Rp 62.520.538.744,74


Rp 57.000.000.000

100,09% Realisasi Pendapatan Rp 62.520.538.744,74


Sumber : Diolah dari data anggaran RSUD Ratu Zalecha.


29

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura , diperoleh informasi bahwa, kurang efesien dalam pengelolaan anggaran di tahun 2014 disebabkan oleh pengelolaan pendapatan masih dioperasikan secara manual, tidak menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak maksimal (belum menggunakan billing system) dan keterlambatan klaim pendapatan pasien Jamkesmas serta kurang maksimalnya kinerja aparat. permasalahan tersebut terjadi akibat kurangnya informasi teknis dan kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam memenuhi target kerja yang ditetapkan baik sesuai visi maupun misi rumah sakit dan dan pengalokasian anggaran yang kurang matang sehingga anggaran yang dialokasikan cukup besar

Mengukur tingkat output dari pemerintah sektor publik terhadap

target-target pendapatan sektor publik dapat dilihat dari aspek efektivitas anggaran. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut adalah perhitungan rasio efektifitas dimaksud (lihat Tabel 8):

Melihat dari data hasil uji rasio efektifitas RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2010-2014 dapat diketahui pada tahun 2010 tingkat efektifitas sebesar 137,44%, kemudian turun pada tahun 2011 sebesar 123,64%, pada tahun 2012 turun kembali efektifitas rumah sakit sebesar 96,39%, kemudian pada tahun 2013 naik tingkat efektifitas rumah sakit sebesar 100,10% dan pada tahun 2014 turun sebesar 100,09%.

Klarifikasi dari pihak yang berwenang diperoleh penjelasan sebagai berikut: a. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD

Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2010 berdasarkan evaluasi efektifitas diketahui sebesar 137,44% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% dikatakan sangat efektif, ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan rumah sakit dalam pengukuran tingkat efektivitas terhadap realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan dapat dikelola secara baik.

b. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2011 berdasarkan evaluasi efektifitas diketahui sebesar 123,64%, berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% dikatakan sangat efektif, ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan rumah sakit dalam pengukuran tingkat efektivitas terhadap realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan dapat dikelola secara baik, namun bila dibanding dengan realisasi pada tahun 2010, maka realisasi anggaran


30

pada tahu 2011 terjadi penurunan dibanding dengan realisasi anggaran di tahun 2010 sebesar 13,80%.

c. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2012 berdasarkan evaluasi efektifitas diketahui sebesar 96,39% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria 90%-100% efektif, ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan rumah sakit dalam pengukuran tingkat efektivitas terhadap realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan dapat dikelola secara baik, namun bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 terdapat penurunan sebesar 27,25%.

d. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2013 berdasarkan evaluasi efektifitas diketahui sebesar 100,10% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% sangat efektif, ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan rumah sakit dalam pengukuran tingkat efektivitas terhadap realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan dapat dikelola secara baik dan dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat peningkatan efektifitas sebesar 3,71%.

e. Data hasil evaluasi terhadap rekapitulasi realisasi anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2014 berdasarkan evaluasi efektifitas diketahui sebesar 100,09% berdasarkan analisis serta evaluasi diketahui kinerja keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura masuk dikisaran kreteria diatas 100% sangat efektif, ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan rumah sakit dalam pengukuran tingkat efektivitas terhadap realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan dapat dikelola secara baik dan dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat peningkatan efektifitas sebesar 0,01%.

Selama ini RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah mengelola anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis seperti kurang maksimalnya kemampuan kerja pegawai, adanya penentuan atau penetapan anggaran yang terlalu besar serta pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan rumah sakit yang belum dapat bekerja seacara maksimal sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga terkesan program dan hasil anggaran belum dapat dimaksimalkan secara optimal. E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keuangan dapat disimpulkan bahwa: 1. Akuntabilitas keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam

mengelola anggaran berdasrkan evaluasi value for money dalam aspek penilaian ekonomi yaitu tingkat kehematan dari pengeluaran-


31

pengeluaran yang dilakukan rumah sakit berdasarkan perbandingan antara data anggaran pengeluaran dan realisasinya untuk kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014 dalam kategori ekonomis, yaitu tahun 2010 sebesar 91,07 %, tahun 2011 sebesar 88,91%, tahun 2012 sebesar 95,82%, tahun 2013 sebesar 84,47% dan pada tahun 2014 sebesar 97,53%.

2. Akuntabilitas keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam mengelola anggaran dari hasil pengujian dan evaluasi value for money dalam aspek penilaian efesien yaitu dengan mengukur input terhadap tingkat outputnya sektor pelayanan dengan data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan diketahui bahwa tingkat efesiensi dari tahun tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan masih tidak efisien meskipun mengalami perbaikan dengan hasil perhitungan analisis yaitu pada tahun 2010 sebesar 405%, tahun 2011 sebesar 192%, tahun 2012 sebesar 160%, tahun 2013 sebesar 150%, tahun 2014 sebesar 150%.

3. Akuntabilitas keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam mengelola anggaran dari hasil pengujian dan evaluasi value for money pada aspek penilaian efektifitas, yakni perbandingan realisasi pendapatan dengan target pendapatan dapat ditunjukkan bahwa, dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 termasuk dalam kategori efektif, yakni sebesar 137,44% pada tahun 2010, 123,64% pada tahun 2011, 96,39% pada tahun 2012, 100,10% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 sebesar 100,09%.

DAFTAR RUJUKAN Arifin, 2005. Pengaruh efektivitas Komite Audit Terhadap Financial. Fakultas

Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. Darise, Binder, 2008. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, (penerjemah

Masri Maris). Universitas Indoensia, Jakarta. Dwiyanto, Agus, 2006. Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan

Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta Deddy, 2006. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Univeritas

Indonesia, Jakarta. Gundono, 2012. Teori Organisasi, Gajah Mada University Press,

Yogyakarta. Hakim, 2006. Reformasi Penglolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. Halim, Abdul. 2002. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah:

Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. UPP AMPYKPN, Yogyakarta.


32

Hughes, Owen E., 2009. Public Management and Administrations. ST Martin Press Inc, New York

Kumorotomo, W 1992. Etika Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Laily, 2009. Teori Keorganisasian. Rineka Cipta, Jakarta. Ma’ruf, 2006. Management Control Systems. Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. PT. Andy, Jakarta. Mardiasmo, 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta. Meri, Afsita dan Siti Khairani, 2014. Analisis Value For Money Dan

Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pdam Tirta Musi Palembang. STIE MDP.

Sarman, Mukhtar, 2010. Pengantar Panduan Prosedur Penelitian dan Penulisan Tesis. MSAP UNLAM, Banjarbaru.

Sarman, Mukhtar, 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka Fisip Unlam. Banjarmasin.

Rasul, Syahrudin, 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Presfektif UUNo.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. PNRI, Jakarta.

Silvy Shintya, 2009. Manajemen Keuangan. Rineka cipta, Jakarta. Suparmoko, 2003. Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek. BPFE,

Yogyakarta. Tanjung, Abdul Hafiz, 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan

Aplikasi. Alfabeta. Bandung. Tjandra, 2007. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta

Documents

Kinerja Keuangan Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dari ... · Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri ... merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada