Upload
vudan
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KESIAPAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Sentul International Convention Center Bogor, 4 Juni 2014
Institusi Penyelenggaraan Pemilu
KPU
Bawaslu
DKPP
2
BAWASLU (TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN)
TUGAS:
• mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
• mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
• memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
• mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
WEWENANG:
• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
• mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan;
• Menyelesaikan sengketa Pemilu.
KEWAJIBAN:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
[Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu]
Lanjutan: Tugas, wewenang dan kewajiban
3
BAGAIMANA BAWASLU MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN?
1. Bawaslu memberdayakan Pengawas Pemilu di setiap jenjang
Bawaslu (tingkat pusat);
Bawaslu Provinsi;
Panwaslu Kabupaten/Kota;
Panwaslu Kecamatan;
Pengawas Pemilu Lapangan; dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri.
4
2. Bawaslu Melakukan pengawasan secara Aktif
Definisi Pengawasan Pemilu:
“kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.”(Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu)
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan strategi:
a. Pencegahan; dan
b. Penindakan. [Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012]
Lanjutan : Melakukan pengawasan secara Aktif
Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
2.a. Pencegahan
5
Mekanisme Pencegahan:
Identifikasi Potensi Rawan Pelanggaran
• setiap tahapan Pemilu; dan
• Non-tahapan Pemilu.
Tindakan Pencegahan
• penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran;
• peningkatan kerjasama antar lembaga; • peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan Pemilu; • pelaksanaan sosialisasi ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait Pemilu;
• Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (Kurang lebih 6 ribu relawan) dan
• kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan : Melakukan pengawasan secara Aktif
2.b. Penindakan
Memproses hasil pengawasan yang berupa temuan pelanggaran melalui tindakan yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.
Lanjutan : Melakukan pengawasan secara Aktif
6
3. Bawaslu Menjalankan Tugas Penanganan Pelanggaran
Penanganan Pelanggaran digambarkan sebagai: “serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.”
PELAPOR
PENGAWAS PEMILU
ANGGOTA PANWASLU
KAJIAN
•Pemberkasan •Pengumpulan alat bukti, melalui permintaan keterangan (klarifikasi), permintaan data, dsb.
PLENO
Pengumuman di Form A-7 KWK:
• Bukan Pelanggaran • Pelanggaran Administrasi • Pelanggaran Pidana
Laporan
Pelanggaran
Temuan
Pelanggaran (Hasil Pengawasan)
7
Keterangan : Berdasarkan laporan hasil penanganan pelanggaran sd 20 Mei 2014
Penerimaan Bukan Pelanggaran
Tindaklanjut (Rekomendasi)
Temuan Laporan Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran Pidana
Pelanggaran Kode Etik
7.478 2.075 2.033 7.292 186 38
Total = 9.553
Rekap Data Pelanggaran Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014
Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei
Jumlah Pelanggaran Administrasi Per tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD Tahun 2014
Tahapan
Pelanggaran Administrasi
Jumlah Pelanggaran
Administrasi
%
(dari Total
Pelanggaran
Administrasi =
7.296)
Kampanye 4.581 62,26%
Pemungutan dan
Penghitungan Suara 992 13,59%
Pemutakhiran Data Pemilih 935 12,81%
Pencalonan (Pendaftaran) 426 5,83%
Rekapitulasi Perolehan Hasil 250 3,43%
8
Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei 2014
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014
TAHAPAN PEMILU
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
DITERUSKAN KE KPU
DITINDAKLANJUTI KPU (DARI T/L YANG DITERUSKAN)
TIDAK DITINDAKLANJUTI
KPU (DARI T/L YANG DITERUSKAN)
Non Tahapan 9 9
100% 0
0%
Pemutakhiran Data Pemilih
935
881
924,22%
54
5,77%
Pencalonan
426 390
91,54% 36
8,45%
Masa Kampanye 4.581 4.076
88,97%
505
11,02%
Masa Tenang 103 96
93,20% 7
6,79%
Pemungutan Suara 992 932
93,95% 60
6,05% Rekapitulasi Perolehan
Suara 250
235 94%
15 6%
TOTAL
7.296 (79,24% dari T/L yang
diterima oleh Pengawas Pemilu sebesar 9.207)
6.619 (90,72% dari laporan yang
diteruskan ke KPU)
677 9,28%
(dari laporan yang diteruskan)
Jumlah Pelanggaran Pidana Per Tahapan
Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014
Tahapan Pemilu
PELANGGARAN PIDANA
Jumlah Pelanggaran
Pidana
%
(dari Total Pelanggaran
Pidana = 186)
Kampanye 71 38,17%
Pemungutan dan
Penghitungan Suara 54 29,03%
Rekapitulasi Perolehan
Hasil Suara 24 12,90%
Masa Tenang 21 11,29%
9
TREND PELANGGARAN KODE ETIK (38 KASUS)
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
a. Permasalahan Pemutakhiran DPT oleh KPU/jajaran;
b. Dalam tahapan Pencalonan, KPU/jajaran tidak cermat dalam melakukan
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Bakal Calon Anggota DPRD;
c. KPU/jajaran tidak memproses Dokumen Pencalonan Bakal Calon
Anggota DPRD terkait dengan Model BB-5;
d. KPU/jajaran tidak melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu terkait
dengan Calon Anggota DPRD;
e. Penyelenggara Pemilu masuk dalam Daftar Calon Tetap;
f. Penyelenggara Pemilu turut serta dalam Kampanye Pemilu;
g. Perubahan Perolehan Suara oleh Penyelenggara Pemilu;
h. Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan Pemungutan dan
Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
POLA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN
Pelapor Adalah Warga Negara Indonesia atau Pemantau Pemilu atau Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan atau Tim Kampanye
Pelapor wajib mengisi dan menandatanggani Formulir Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyertakan KTP atau kartu identitas lain
10
Lanjutan: Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran
Syarat Laporan:
Syarat formal: a.Pihak yang berhak
melaporkan; b.Waktu pelaporan tidak
melebihi ketentuan batas waktu;
c.Keabsahan laporan pelanggaran yang mencakup: • Kesesuaian tandatangan
dalam formulir laporan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
• Tanggal dan waktu
Syarat material: a.identitas Pelapor; b.nama dan alamat terlapor; c.peristiwa dan uraian
kejadian; d.waktu dan tempat kejadian; e.saksi-saksi yang mengetahui
peristiwa tersebut; f. barang bukti yang mungkin
diperoleh atau diketahui; dan g.cara mendapatkan barang
bukti yang diserahkan
Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya peristiwa
Lanjutan: Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran
Pengawas Pemilu menangani laporan paling lambat 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) hari setelah menerima laporan.
11
Tindaklanjut penangganan dugaan pelanggaran Pemilu dapat diteruskan kepada:
• KPU jika pelanggaran administrasi. • Kepolisian jika pelanggaran pidana. • DKPP jika pelanggaran kode etik. • Bawaslu akan menanggani jika Sengketa Pemilu.
Lanjutan: Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran
POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
12
Pemilu Legislatif
Pemilu Presiden
Pemilu Kada
PELAPOR
-Warga Masyarakat -Pemantau; dan -Calon Ang Legislatif/ Tim Kampanye
-Warga Masyarakat -Pemantau; dan -Paslon Pres dan Wapres/ Tim Kampanye
-Warga Masyarakat -Pemantau; dan -Paslon Kada/ Tim Kampanye
Pemilu Legislatif
Pemilu Presiden
Pemilu Kada
Batasan Waktu Pelaporan Dugaan
Pelanggaran
7 Hari
Sejak diketahui dan/atau
ditemukannya pelanggaran
3 Hari
Sejak terjadinya peristiwa
7 Hari
Sejak terjadinya pelanggaran
13
KETERANGAN PEMILU LEGISLATIF
PEMILU PRES DAN WAPRES
PEMILU KADA
Batas Waktu Penanganan Pengawas
Pemilu
3 + 2 Hari 3 + 2 Hari 7 + 7 Hari
Batas Waktu di Kepolisian
14 Hari 14 Hari KUHAP
Batas Waktu di Kejaksaan
5 Hari 5 Hari KUHAP
Batas Waktu di Pengadilan
7 Hari 7 Hari KUHAP
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF
PELAPOR
BA/ PANWASLU
POLRI
ADMIN KPU
PIDANA
-WNI (HAK PILIH)
-PEMANTAU -PESERTA PEMILU
GAR PEMILU
SIDIK
JPU PN
TUNTUT
SANKSI ADMIN
Ps. 266
-BA/PANWASLU -JAKSA -PENYIDIK
SENTRA GAKKUMDU
7 Hari
5 hr
14 hr 5 hr 7 hr
P-19 = 3 hr Perbaikan 3 hr
SIDANG
14
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PELAPOR
BA/ PANWASLU
POLRI
ADMIN KPU
PIDANA
-WNI (HAK PILIH)
-PEMANTAU -PESERTA PEMILU
GAR PEMILU
SIDIK
JPU PN
TUNTUT
SANKSI ADMIN
Ps. 266
-BA/PANWASLU -JAKSA -PENYIDIK
SENTRA GAKKUMDU
3 Hari
5 hr
14 hr 5 hr 7 hr
P-19 = 3 hr Perbaikan 3 hr
SIDANG
PELAPOR
PANWASLU
ANGGOTA PANWASLU
LAPORAN
TEMUAN
KAJIAN
•Pemberkasan
•Klarifikasi
•Pengumpulan alat bukti
PLENO
Pengumuman di Form A-7 KWK:
•Bukan Pelanggaran
•Pelanggaran Administrasi
•Pelanggaran Pidana
PP No.6 Thn 2005 & Perbawaslu No.2 Thn 2012
7 Hr
7 Hr
7 Hr
15
Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran PEMILU KADA
PANWASLU
POLRI
ADMIN KPU
PIDANA
PELANGGARAN PEMILU
SIDIK
JPU PN
TUNTUT
SANKSI ADMIN
Berlaku KUHAP
SIDANG
Tindak Pidana Pemilu yang sering terjadi
Memberi/menjanjikan uang (money politics)
Pemalsuan tanda tangan dukungan calon atau keterangan
palsu
Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye;
Penyalahgunaan Jabatan;
Kampanye terselubung (di luar jadwal yang ditetapkan);
Black campaign;
Ketidaknetralan Pejabat/PNS;
Mencoblos lebih dari satu kali;
Penggelembungan maupun pengurangan suara;
Perusakan alat peraga/atribut kampanye.
16
Data Tindak Pidana Pemilu 2010
TAHAPAN
PEMILU
LAPORAN/ TEMUAN TINDAK PIDANA
PEMILU
DITERUSKAN KE KEPOLISIAN
DIHENTIKAN KEPOLISIAN
Pemutakhiran
Data Pemilih
4 4 ( 100 % dari
laporan/temuan)
4 ( 100 % dari
laporan/temuan)
Pencalonan 71 60
(84,51 % dari laporan/temuan)
20 (28.17 % dari
laporan/temuan)
Masa Kampanye/Masa Tenang
377 344 (91,25 % dari
laporan/temuan)
113 (29,97 % dari
laporan/temuan)
Pemungutan dan Penghitungan Suara
128 124 ( 96,88 % dari
laporan/temuan)
31 (24,22 % dari
laporan/temuan)
TOTAL 580 532 168
Data Tindak Pidana Pemilu 2011
Tahapan Pemilu Diteruskan Ke Kepolisian
Dihentikan Kepolisian
Kepolisian meneruskan ke
Kejaksaan
Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih
12 9 (75%)
1 (8,33%)
Pencalonan 23 7 (30,4%)
1 (4,34%)
Kampanye 118 48 (40,67%)
8 (6,77%)
Masa Tenang 123 69 (56,09%)
2 (1,62%)
Pemungutan dan Penghitungan
68 44 (64,70%)
4 (5,88%)
Rekapitulasi 28 1 (3,57%)
0
TOTAL 372 178 (47,85%)
16 (4,30%)
17
Pelanggaran Pidana Pemilu Kada Tahun 2012
NO KETERANGAN DITERIMA PANWASLU
DITERUSKAN KE KEPOL
DIHENTIKAN KEPOL
DITERUSKAN KE
KEJAKSAAN
DIHENTIKAN KE
KEJAKSAAN
DILIMPAHKAN KE PN
PUTUSAN PN
1 Pemutakhiran DPT
2 0 0 (0%)
0 0 0 0
2 Pencalonan 35 8 (22,86%)
8 (100%)
0 0 0 0
3 Kampanye 58 20 (34,48%)
12 (60%)
8 (40%)
7 (87,5%)
1 (12,5)
1 (100%)
4 Masa Tenang 37 6 (16,22)
6 (100%)
0 0 0 0
5 Pemungutan dan
Penghitungan Suara
65 11 (16,92%)
1 (9,09%)
4 (36,36%)
0 4 (100%)
4 (100%)
6 Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara
27 4 (14,81%)
3 (75,00%)
0 0 0 0
TOTAL 224 49 (21,88)
30 (61,22%)
12 (24,49%)
7 (58,33%)
5 (41,67%)
5 (100%)
* Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei 2014
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014
TAHAPAN
PEMILU
PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU
DITERUSKAN
KE
KEPOLISIAN
DIHENTIKAN
KEPOLISIAN
DITINDAKLANJUTI
DARI KEPOLISIAN
KE KEJAKSAAN
DIHENTIKAN
KEJAKSAAN
DILIMPAHKAN
KE PN
PUTUSAN
PN
(Dari T/lditeruskan ke
kepolisian)
(Dari t/lditeruskan ke
kepolisian)
(Dari t/l diteruskan
ke kejaksaan)
(Dari t/l diterima
kejaksaan)
(Dari t/l
dilimpahkan
Ke pn)
Non Tahapan 1
1
Pemutakhiran
Data Pemilih 7
5
2
2
0
0
Pencalonan
8 6
2
1
1
1
Masa Kampanye 71 60 11
0
7
6
Masa Tenang 21 19 2 2 2
Pungut dan
Hitung 54 46
8 8 3
Rekapitulasi Hasil 24 24
TOTAL
186
86,55%
dari T/L yang
diterima oleh
Pengawas
Pemilu sebesar
302
161
86,55%
dari T/L yang
diteruskan ke
Kepolisian)
25
13,44%
dari T/L yang
diteruskan ke
Kepolisian)
3
12%
dari T/L yang
diteruskan ke
Kejaksaan)
18
72%
dari T/L yang
diterima di
Kejaksaan)
12
66,67%
Dari T/L
dilimpahkan ke PN)
18
Mengapa?...:
1. Tingkat Tindak Pidana yang diteruskan ke kepolisian cukup rendah/tidak maksimal?
2. Tingkat Tindak Pidana yang dihentikan kepolisian begitu tinggi?
Pemilu Kada Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang yang mengatur
UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah [PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah tiga kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 ]
UU No. 8 Tahun 2012 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
UU No. 42 Tahun 2008 ttg Pemilu Presiden [sedang proses usulan revisi]
Daluwarsa Pelaporan
7 hari sejak terjadinya peristiwa
3 hari sejak terjadinya peristiwa
3 hari sejak terjadinya peristiwa
Proses di Pengawas Pemilu
7 hari + 7 hari 3 hari + 2 hari 3 hari + 2 hari
Proses di Penyidik
mengikuti KUHAP (UU No.8 Thn 1981)
14 hari 14 hari
19
“Banyak Laporan dan Temuan yang tidak dapat diproses karena alat bukti tidak lengkap, serta karena keterbatasan wewenang Pengawas Pemilu”
Pasal183 KUHAP: “Bukti awal yang cukup sekurang kurangnya 2 alat bukti” Pasal184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :
Keterangan Saksi ; Keterangan Ahli ; Surat ; Petunjuk ; Keterangan terdakwa/tersangka/terlapor; dan Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi, minimal 2 saksi dengan nilai 1 alat bukti).
Pengawas Pemilu tidak berwenang untuk melakukan
paksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi untuk
dimintai keterangan
Pengawas Pemilu hanya berwenang mengundang
pelapor, terlapor, atau saksi dalam rangka untuk
diminta klarifikasinya tanpa adanya “daya paksa”.
20
Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan
untuk menyita alat bukti yang ada di tangan
pelapor, terlapor, ataupun saksi
Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan
untuk menggeledah tempat dan/atau badan.
21
Pengawas Pemilu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu untuk menangani laporan/temuan tindak pidana Pemilu secara terpadu, dalam rangkaian proses:
a. Temuan/Penerimaan laporan tindak pidana Pemilu;
b. Pengumpulan alat bukti: dibantu unsur penyidik POLRI;
c. Pengkajian;
d. Penerusan laporan hingga proses penuntutan dan peradilan.
Pengalaman Sentra Gakkumdu Pemilu Legislatif 2009
Pengalaman Sentra Gakkumdu Pemilukada pada beberapa daerah
upaya koordinasi pembentukan MoU Sentra Gakkumdu Nasional untuk Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden (berlangsung sejak 2010)
Amanat Pasal 267 UU No. 8 Tahun 2012: “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.”
Pembahasan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian
dan Kejaksaan
Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, No. B/02/I/2013,
No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Gakkumdu tertanggal 16 Januari 2013
SOP Sentra Gakkumdu 8 Mei 2013
22
I. Tingkat Pusat
Pembina:
a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
c. Jaksa Agung Republik Indonesia.
Ketua:
a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
II. Tingkat Provinsi
Pembina :
a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
b. Kepala Kepolisian Daerah; dan
c. Kepala Kejaksaan Tinggi.
Ketua:
a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
b. Direktur Reserse dan Kriminal Umum; dan
c. Asisten Tindak Pidana Umum.
[Pasal 5 Nota Kesepakatan Sentra Gakkumdu]
III. Tingkat Kabupaten/Kota
Pembina:
a. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
b. Kepala Kepolisian Resort; dan
c. Kepala Kejaksaan Negeri.
Ketua:
a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
b. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal; dan
c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
[Pasal 5 ayat (3) Nota Kesepakatan Sentra Gakkumdu]
23
Penerimaan dan Pengkajian oleh Pengawas
Pemilu
Pembahasan dalam Forum
Sentra Gakkumdu
Tindak Lanjut Rekomendasi
Pengawas Pemilu menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran yang diduga mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu (dituangkan dalam Formulir). Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu paling lama 24 jam terhitung sejak diterimanya laporan/temuan.
Pelaksanaan pembahasan Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu. Peserta rapat memberikan saran dan pendapat terhadap syarat formil dan materiil, pasal yang diterapkan, dan pemenuhan unsur tindak pidana.
Disusun rekomendasi yang berdasarkan pada kesimpulan pembahasan rapat Sentra Gakkumdu, yang menentukan: a. apakah suatu laporan
/temuan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan? atau
b. apakah laporan/temuan tersebut masih perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil?
• menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi
• Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam Sentra Gakkumdu
• Tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.
• Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu.
• Kuatnya Integritas dan Legitimasi Pemilu.