ESSAY BLOK II

TOPIK : Keterkaitan antar Bidang Studi (B.S) Hukum dan HAM dengan B.S Hankam.

NAMA : ZULKARNAIN, Kelompok : E, No. Urut : 82 JUDUL : Penegakan Supremasi Hukum Guna Memantapkan

Situasi dan Kondisi Kamtibmas Dalam Rangka Pemilu 2014.

A. Pendahuluan

1. UmumSecara konstitusional Negara Indonesia tegas dikatakan adalah negara

hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu

negara dapat dikatakan sebagai negara hukum atau “rule of law” bilamana

aturan hukum telah dijadikan sebagai aturan main (fair play) dalam

peneyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara

ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Secara teori

hukum John Lock dalam bukunya Second Tratise of Government

menguraikan minimal ada tiga unsur bagi suatu negara dikatakan negara

berdasarkan hukum, yaitu :

a. Adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat

dapat menikmati hak asasi dengan damai.

b. Adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang

timbul dibidang pemerintah atau antar pemerintah.

c. Adanya badan yang tersedia atau diadakan untuk menyelesaikan

sengketa yang timbul diantara sesama anggota masyarakat.1

Konsep ini menunjukkan bahwa bagi setiap negara yang menyatakan

sebagai negara hukum haruslah mutlak sifatnya menghormati dan

menjalankan supremasi hukum. Apa yang dimaksud dengan supremasi

hukum. Dalam referensi dikatakan supremasi hukum adalah gabungan kata

supremasi dan hukum yang berasal dari kata bahasa Inggris supremacy

1 ______, http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html, Pengertian Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, diunduh tanggal 27 Juli 2012.

1

dan law, sehingga menjadi “supremacy of law”. Supremacy dapat diartikan

“higest in degree or higest rank”, artinya berada pada tingkatan atau

peringkat tertinggi atau juga “higest of authority” atau kekuasaan tertinggi.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002), supremasi hukum merupakan

upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi

yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi

oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh

Carles Hermawan kiat ini disebut memposisikan hukum menjadi komando

atau panglima (2003) , dan kemudian ia menjadi lebih populer supremasi

hukum sama dengan menjadikan hukum sebagai panglima. Rumusan

sederhana dari supremasi hukum adalah “pengakuan dan penghormatan

tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of game) dalam

seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berperintah dan

bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (fair play) transparan dan

akuntabel.”

Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa betapa pentingnya

penegakan supremasi hukum ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara,

bermasyarakat khususnya jika dikaitkan dengan upaya mewujudkan

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka Pemilu 2014. Hal ini

dapat dilihat dari fungsi dan keberadaan hukum itu sendiri, yaitu (1) Law as

a tool of social control, sebagai alat kontrol sosial. (2) Law as a tool social

engineering, sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. (3) Law as

facilitation of social, sebagai fasilitas berinteraksinya berbagai interaksi

sosial. (4) Law as a conflict social, sebagai jalan keluar atau penyelesaian

konflik sosial. dan (5) Law as a recruitment of emantipation, sebagai cara

untuk memahami berbagai perbedaan atau pihak-pihak lain.2

Dalam tulisan ini juga dikemukakan teori akutualisasi hukum yang

dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman yang menyatakan bahwa

keberhasilan penegakan supremasi hukum mensyaratkan berfungsinya

semua komponen sistem hukum. Sistem hukum menurut Friedman ini ada

tiga, yaitu: (1) Struktur Hukum, merupakan kerangka, bagian yang tetap

bertahan (statis), bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan

2 Taqwaddin, S.H., SE, MS. C.D., Materi Sosiologi Hukum S2, Unsiyah, Banda Aceh, 2007.

2

terhadap keseluruhan instansi penegak hukum atau aparat penegak

hukum. (2) Substansi hukum, merupakan aturan-aturan atau norma-norma

dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, termasuk

produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang ada dalam sitem hukum itu

mencakup keputusan yang mereka lakukan atau aturan baru yang mereka

susun. Jadi disini juga merupakan materi atau isi dari peraturan perundang-

undangan tersebut. (3) Budaya hukum, merupakan gagasan, sikap,

keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum, jadi disini melihat

bagaimana budaya hukum masyarakat apakah patuh atau tidak patuh

terhadap hukum. Di Indonesia struktur hukum ini adalah (1) Kehakiman,

yang diatur berdasarkan kepada UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman. (2) Kejaksaan, yang diatur berdasarkan UU

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. (3) Kepolisian, yang diatur

berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan (4) Advokat, yang

diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Secara khusus

dalam penyelenggaraan Pemilu tentu saja adalah Bawaslu karena

diberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

khususnya pelanggaran administratif dengan mengkedepankan

musyawarah dan mufakat.

Dari beberapa pandangan di atas maka pokok permasalahan dalam

essay blok II ini adalah : Bagaimana penegakan supremasi hukum guna memantapkan situasi dan kondisi kamtibmas dalam rangka kesuksesan Pemilu 2014 ?.

2. Maksud dan tujuanMaksud penulisan essay blok ini adalah untuk mengkaji dan

memberikan gambaran tentang penegakan supremasi hukum (sebagai

materi bidang studi Hukum dan HAM) guna memantapkan situasi dan

kondisi kamtibmas dalam rangka Pemilu 2014 (sebagai materi bidang studi

Hankam). Adapun tujuannya adalah sebagai sumbang saran kepada

pemerintah khususnya Polri dan Badan Pengawas Pemilu 2014 maupun

Komisi Pemilihah Umum (KPU) dalam rangka mewujudkan Pemilu 2014

yang akan datang benar-benar sesuai asas penyelenggarann Pemilu yaitu

mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

3

keterbukaan, proporsionlitas, profesionalitras, akuntabilitas, efisien dan

sefektif.

3. Ruang lingkup dan tata urutRuang lingkup essay blok ini dibatasi pada penegakan supremasi

hukum khususnya undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU No. 15

Tahun 2011), undang-undang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (UU No. 8

Tahun 2012) dan undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU

No. 42 Tahun 2008) guna menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang

kondusif dalam rangka Pemilu 2014 dengan tata urut penulisan sebagai

berikut :

a. Pendahuluan, berisikan tentang gambaran umum sebagai latar

belakang judul, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan tata urut, serta

beberapa pengertian.

b. Pembahasan; menguraikan beberapa fakta yang didukung oleh

data aktual penegakan hukum khususnya dalam penyelenggaraan

Pemilu yang dikaitkan dengan teori, serta gagasan-gagasan penulis

tentang bagaimana penegakan hukum khususnya UU Pemilu oleh para

aparat penegak hukum dalam hal ini Bawaslu, Polri, Kejaksaan dan

Mahkamah Agung untuk mewujudkan Pemilu 2014 yang aman dan

sukses.

c. Penutup; berisikan inti pemikiran penulis dari pembahasan sebagai

jawaban atas judul yang ditentukan dan saran sebagaimana yang

dimintakan dalam TOR Esay Blok II.

4. Pengertian

a. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. 3

b. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah

3 Lembaran Negara R.I Tahun 2012 Nomor 117, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 1 ayat (1).

4

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4

c. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilu untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.5

d. Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga yang penyelenggarakan

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas

Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur,

bupati, dan walikota secara demokratis.6

e. Tindak pidana Pemilu, adalah tindak pidana pelanggaran dan/

atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD. 7

f. Keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan

tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala

4 Ibid, Pasal 1 ayat (2).5 Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 101, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 ayat (3).6 Ibid, Pasal 1 ayat (5).7 Lembaran Negara R.I Tahun 2012 Nomor 117, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 260.

5

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat.8

B. Pembahasan

1. Gambaran Penegakan Supremasi Hukum Secara Umum dan Penyelenggaraan Pemilu.

Bagaimana kondisi penegakan supremasi hukum secara umum saat

ini. Berdasarkan literatur angka kuantitas yang mencerminkan penegakan

hukum dapat dilihat dari data-data di aparat penegak hukum seperti di

lingkungan Polri, misalnya seberapa besar jumlah kejahatan dan

penyelesaiannya, bagaimana hasil penelitian tingkat kepercayaan

masyarakat kepada Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dan

lain-lain. Akan tetapi secara kualitas, dapat dilihat dari penuturan beberapa

pakar maupun pejabat dibidang hukum sendiri, misalnya :

a. Wahyudin H. Hufron, mengatakan bahwa penegakan

supremasi hukum di Indonesia ini semua sudah mahfum dan bukan

rahasia umum lagi bahwa kondisinya merupakan barang yang

langka dan mahal harganya, artinya penegakan supremasi hukum

masih payah dan bahkan terindikasi pada titik nadir (2008).

b. Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan bahwa kondisi

penegakan hukum di Indonesia saat ini ditenggarai mendekati titik

nadir, telah menjadi sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam

negeri maupun dunia internasional. Proses penegakan supremasi

hukum acapkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonstitusional dan

mengkedepankan kepentingan kelompok tertentu (2008).

c. Hikmahanto (2006) mengatakan terdapat sekurang-

kurangnya ada lima hal mengapa hukum di Indonesia sulit

ditegakkan, dengan kata lain penegekan supremasi hukum di

Indonesia sukar ditegakkan dikarenakan :

1) Aparat penegak hukum terbawa sangkaan dan

dakwaan korupsi atau suap.

2) Mafia peradilan masih marak dituduhkan.8 Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 2, Tentang UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Jakarta, 2002, Pasal 1 ayat (5).

6

3) Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintir bahkan

berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial tertentu.

4) Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan

kepercayaan dari masyarakat.

5) Masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan

proses peradilan jalanan.

Tabel : 1DATA KRIMINALITAS PER 4 JENIS KEJAHATAN TAHUN 2005-2009

NO JENIS KEJAHATAN 2005 2006 2007 2008 2009JTP PTP JTP PTP JTP PTP JTP PTP JTP PTP

  I. KEJAHATAN KONVENSIONAL          1 CURAT 34.270 15.180 43.135 20.678 45.089 23.929 48.130 21.796 48.347 23.0672 CURAS 7.671 2.714 9.951 4.091 10.140 4.110 7.473 3.706 11.141 4.5293 CURANMOR 45.316 2.637 30.615 3.642 32.042 4.467 19.304 4.092 39.673 5.5104 ANIRAT 13.368 8.089 17.808 10.750 18.799 11.965 14.250 9.967 16.893 11.5725 PERJUDIAN 11.329 11.141 10.258 10.274 10.911 10.091 9.770 8.834 12.825 13.3476 PENIPUAN 19.051 8.314 20.207 6.446 19.686 7.824 19.787 8.792 27.276 11.7287 PENGGELAPAN 13.326 5.920 16.524 7.770 17.281 7.918 13.893 7.651 17.847 9.3958 PERUSAKAN 4.522 2.099 5.272 2.591 5.499 2.682 5.448 2.650 6.224 3.1349 PERAS & ANCAM 3.749 1.843 4.816 2.266 4.438 2.741 4.099 2.587 5.537 3.176

10 PEMBUNUHAN 1.102 859 1.299 1.080 1.236 948 1.081 769 1.228 94511 KEBAKARAN /

PEMBAKARAN 3.085 1.031 3.107 2.451 2.508 1.552 2.505 1.622 2.683 1.73812 PERKOSAAN 1.754 1.227 2.099 1.419 2.224 1.443 1.976 1.878 2.115 1.48313 PALSU SURAT 1.603 798 1.985 729 2.003 953 1.902 874 2.629 1.42514 PENCULIKAN 256 125 412 208 275 142 514 144 268 15715 UANG PALSU 186 154 360 310 273 244 272 221 367 31016 LAIN-LAIN - - - - - - - - 119.501 72.480

JUMLAH 160.588 62.131 167.84874.70

5 172.40481.00

9 150.404 75.583 314.554 163.996% PROSENTASE PTP 38,69 44,51 46,99 50,25 52,14  II. KEJAHATAN TRANS NASIONAL          

1 NARKOBA 3.379 3.445 9.254 8.647 16.822 17.104 12.826 12.213 25.137 23.204

2MONEY LAUNDRING 7 11 4 1 0 0 0 0 13 13

3 TERORIS 24 0 9 6 0 0 0 0 11 4

4PERDAG BAYI/ WANITA 8 1 55 32 349 268 230 167 445 334

5 CYBER CRIME 0 0 0 6 0 0 0 0 8 36 LUNDUP SENPI 16 14 4 2 0 0 0 0 21 18

7TRANS EKONOMI CRIME 2 0 0 0 0 0 8 6 37 35

8 PEROMPAKAN 5 0 5 8 118 64 84 61 13 6

JUMLAH  3.441 3.471 9.331 8.702 17.28917.43

6 13.148 12.447 25.685 23.617% PROSENTASE PTP  100,87 93,26 100,85 94,67 91,95  III. KEJAHATAN THDP KEKAYAAN NEGARA        

1 KORUPSI 160 92 322 107 228 159 371 188 436 1752 ILEGAL LOGGING 2.706 2.117 3.711 2.407 3.382 2.827 2.387 1.856 2.934 2.5703 ILEGAL FISHING 51 19 57 38 157 101 116 106 102 904 ILEGAL MINING 38 26 45 32 247 221 140 138 227 232

5LINGKUNGAN HIDUP 30 17 24 32 109 84 17 9 33 31

6 FISKAL 14 10 21 16 81 45 3 3 1 17 BBM - - 206 158 168 134 689 630 552 5738 PENYELUNDUPAN 153 109 41 48 26 24 16 10 33 20

JUMLAH 3.152 2.390 4.427 2.838 4.398 3.595 3.739 2.940 4.318 3.692% PROSENTASE PTP 75,82 64,11 81,74 78,63 85,50

 IV. KEJAHATAN IMPLIKASI KONTIJENSI 

 

1KERUSUHAN MASA 147 95 273 69 1.471 449 9 9 9 9

2 KONFLIK ETNIS 0 0 0 0 10 10 0 0 0 03 SEPARATISME 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

JUMLAH 147 95 273 69 1.486 464 9 9 9 9% PROSENTASE PTP 64,63 25,27 31,22 100,00 100,00TOTAL JTP-PTP 4 JENIS KEJAHATAN  167.328 68.087 181.879

86.314 194.091 102.040 167.291 90.970 344.566 191.314

% PROSENTASE PTP 40,69 47,46 52,57 54,38 55,52

Sumber : Bareskrim Polri.

Data di atas setidaknya menunjukkan berapa besar kejadian tindak

pidana serta penyelesaiannya yang dari waktu kewaktu semakin

meningkat. seperti misalnya tahun 2008 jumlah kejadian 167.291 kasus dan

kemudian tahun beriktunya menjadi 344.566 kasus. Persentase

Penyelesaian terjadi peningkatan, misalnya tahun 2008 sebesar 54,38%

dan kemudian tahun berikutnya menjadi 55,52%. Ini setidaknya telah

7

menunjukkan bagaimana hukum ditegakan di negara ini, walaupun tentu

saja masih banyak persoalan-persoalan yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum, sehingga masih banyak persoalan-persoalan dengan

aparat penegak hukum atau secara struktur.

Secara khusus masalah penyelenggaraan Pemilu atau tindak pidana

Pemilu dapat dilihat data pada Pemilu tahun 2009 yang lalu melalui

pemberitaan media massa. Misalnya media online VivaNews memberitakan

bahwa Bawaslu menutup laporan pelanggran Pemilu legislatif 2009

sebanyak 758 kasus, dengan perincian 496 kasus administrasi, 96 kasus

pelanggaran pidana dan 166 kasus lain-lain. pelanggaran administrasi

antara lain surat suara terbuka, pemilih mencontreng meski tidak terdaftar

dalam daftar pemilih tetap (DPT), Panitia Pemungutan Suara tidak

mengumumkan dan menempelkan DPT atau segel kertas suara sudah

terbuka sebelum sampai tempat pemungutan suara. Sedangkan perbuatan

pidana Pemilu antara lain sengaja menggunakan kekerasan kepada pemilih

untuk mencontreng partai atau calon anggota legislatif tertentu dan politik

uang. Pemberitaan lain tentang penegakan hukum Pemilu ini misalnya

adalah pemberitaan di Kompas.com yang isinya “Bawaslu : Polri Tolak

Laporan Pelanggaran Pemilu”, yang beritanya antara lain Polri menolak

laporan pelanggaran Pemilu oleh KPU yang diajukan Bawaslu karena

kurang bukti.

Berdasarkan data di atas menjadikan hukum sebagai panglima atau

penegakan supremasi hukum adalah sebagai suatu keharusan dalam

upaya menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas dalam rangka Pemilu

2014. Jika hukum dapat ditegakkan maka hukum dapat menjadi alat kontrol

sosial dan menjadi jalan keluar dalam penyelesaian berbagai konflik, lebih-

lebih dalam Pemilu yang syarta dan memiliki potensi terjadinya konflik

karena memang adanya perbedaan dalam memperebutkan atau

berkompetisi memperebutkan “kursi” kekuasaan. Disini hukum sangatlah

dibutuhkan, sesuai dengan fungsi dari pada hukum itu sendiri sebagai alat

untuk memahami berbagai perbedaan atau memahami pihak-pihak lain.

2. Rumusan Pelanggaran dan Kejahatan atau Tindak Pidana Pemilu.

8

Seperti disinggung di atas Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

tahun 2014 yang akan datang sudah ada peraturan perundang-undangan

yang baru yaitu UU No. 8 Tahun 2012 yang disahkan oleh Presiden R.I

pada tanggal 11 Mei 2012 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara R.I

Tahun 2012 Nomor 117. UU ini terdiri dari 328 pasal dan 25 bab. Untuk

ketentuan pidana dalam UU ini diatur dalam Bab 22 yang dimulai dari pasal

273-321 atau sebanyak 49 pasal dan dibagi dalam dua bagian, yaitu

pelanggaran (pasal 273-291) dan kejahatan (pasal 292-321). Sedangkan

untuk pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam pasal 253 yaitu

pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dengan pelanggaran

kode etik. Penyelesaiannya adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu

Kabupaten dan Kota untuk membuat rekomendasi atas hasil kajian dan

kemudian KPU, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menindak lanjuti

rekomendasi tersebut. Kemudian KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/

Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan

rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota

tersebut sesuai dengan tingkatannya. Masing-masing KPU harus sudah

memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi dalam waktu 7 (tujuh)

hari setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan

Panwaslu Kabupaten/ Kota tersebut.

Sedangkan jika terjadi sengketa Pemilu (Sengketa Pemilu adalah

sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu

dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota), Bawaslu memeriksa dan

memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak

diterimanya laporan atau temuan. Keputusan Bawaslu mengenai

penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan

mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan

dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Dalam hal

sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta

9

Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud tidak dapat diselesaikan,

para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha

negara (PTUN).

Lebih lanjut untuk menyelesaikan berbagai persoalan khususnya yang

berkaitan dengan pelanggaran ini dibentuk forum yang disebut dengan

Sentra Pengakan Hukum Terpadu (sesuai pasal 267 UU No. 8 Tahun 2012

Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD). Sentra Gakkumdu ini sebagai

wadah menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana

Pemilu dari para aparat penegak hukumnya yaitu Bawaslu, Polri dan

Kejagung. Pembentukan Sentra Gakkumdu ini sebagaimana diamanatkan

dalam UU diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri,

Kejagung dan Ketua Bawaslu. Dalam prakteknya diharapkan apabila ada

laporan atau pengaduan tentang tindak pidana Pemilu sudah secara dini

didiskusikan diantara Penyidik Polri, Jaksa PU dan Bawaslu apakah suatu

peristiwa tersebut benar sebagai tindak pidana Pemilu atau memenuhi

unsur dan dapat diajukan ke peradilan. Jika bukan tindak peidana Pemilu

sejak dini pula Bawaslu menyelesaikannya sesuai ranah Bawaslu. Hal ini

untuk menghindari bolak baliknya berkas perkara atau setelah diproses

ternyata dikatakan bukan merupakan tindak pidana Pemilu.

3. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran dan Kejahatan/ Pidana Pemilu.

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau

kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini diatur

secara khusus dalam penyelesaian atau hukum beracaranya tindak pidana

Pemilu. Pelaksanaannya sangat dibatasi dengan waktu sebagai sebab

karena Pemilu itu sendiri terbatas karena waktu. Secara umum dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Penyidik Polri menerima laporan tentang telah terjadinya tindak

pidana Pemilu yang biasanya diterima dari Bawaslu sebagai sebuah

10

hasil kajian dan koordinasi sebelumnya dalam sentra Penegakan

Hukum Terpadu.

b. Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya laporan harus sudah

menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara ke Jaksa

Penuntu Umum (JPU).

c. Dalam hal penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3

hari JPU mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Polri disertai

petunjuk.

d. Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 hari sudah bisa

melengkapi dan mengembalikan kembali berkas perkara ke JPU.

e. JPU paling lama dalam waktu 5 hari sudah melimpahkan berkas

perkara ke Pengadilan Negeri (PN).

f. Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu dilakukan oleh

majelis pengadilan secara khusus.

g. Paling lama 7 hari, Majelis sudah harus memutus perkara

dimaksud.

h. Jika ada proses banding maka paling lama 3 hari setelah diputus

oleh PN, permohonan banding harus sudah diterima oleh Pengadilan

Tinggi (PT).

i. PT paling lama selama 7 hari sudah harus memutus perkara

banding tersebut.

j. Putusan PT merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak

dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Dari uraian singkat beracaranya tindak pidana Pemilu di atas,

diharapakan segala proses tindak pidana Pemilu sudah selesai sebelum

hasil Pemilu itu sendiri diumumkan atau setidaknya sebelum para calon

anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan pelantikan. Artinya setelah para

anggota DPR, DPD dan DPRD dilantik tidak ada permasalahan hukum lagi

yang berkaitan dengan proses Pemilu itu sendiri. Dari aspek ini maka akan

diperoleh kepastian hukum yang lebih cepat dan diharapkan juga

mengandung substansi keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat dan

para pihak.

4. Jadual Pemilu 2014.

11

Dari UU No. 8 Tahun 2012 ini KPU telah mengeluarkan Peraturan

KPU Nomor 7 Tahun 2012 dan telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 11

Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan

Pemilu 2014. Secara garis besar jadual tersebut dapat dilihat sebagai

berikut :

NO KEGIATAN POKOK WAKTU KET

1 Penataan organisasi penyelenggara seperti penyusunan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota

9 Juni s/d 9 Agustus 2012

2 Pendaftaran pemantau dan pemantauan Agustus 2012 s/d Maret 2014

3 Pembentukan badan penyelenggara (PPK, PPS, PPLN, Ka PPS/ PPLN, pembentukan Pantarlih

November 2012 s/d Februari 2013

4 Seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota

Januari s/d Desember 2013

5 Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih :a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi

dan pendidikan pemilihb. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan

pendidikan pemilih

9 Juni s/d 31 Oktober 2013

Juni 2012 s/d Juni 2014

6 Distribusi logistik, perlengkapan pemungutan suara :a. KPU Provinsib. KPU Kabupaten/ Kotac. PPKd. PPSe. Ka PPS

1 Februari - 31 Maret 20141 Februari - 31 Maret 20141 Maret – 5 April 20145 – 8 April 20148 April 2014

7 Penyusunan Peraturan KPU 9 Juni 2012 – 9 Juni 20138 Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu :

a. Pendaptaran Parpol dan penyerahan persyaratan.

b. Verifikasi administrasi

c. Pemberitahuan hasil verifikasi

10 Agustus 2012 – 7 September 201311 Agustus – 6 Oktober 20127 - 8 Oktober 2012

9 Penetapan Parpol Peserta Pemilu 29 Desember 2012 – 8 Januari 2013

10 Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 9 -11 Januari 201311 Pengundian dan penetapan nomor urut Parpol 12 – 14 Januari 201312 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan

daftar pemilih :a. Penyerahan data kependudukan

b. Penumuman DPT

9 November – 9 Desember 201221 September 2013 – 9 April 2014

13 Penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) :a. Penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi,

Kabupaten/ Kota berdasarkan data pendudukb. Penetapan Dapil DPRD Provinsi, Kabupaten/

Kota

10 Desember 2012 – 15 Januari 20131 - 9 Maret 2013

14 Pendaftaran calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota :a. Pendaftaran Pencalonanb. Verifikasi kelengkapan administrasi calon

DPDc. Penyusunan DCT anggota DPDd. Verifikasi kelengkapan admistrasi calon dan

bakal calon DPR, DPRD Provonsi, Kabupaten/ Kota

9 – 15 April 201316 – 22 April 2013

27 Juli 201316 – 29 April 2013

12

15 Kampanye a. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.

b. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

11 Januari 2013 – 5 April 2014

16 Maret – 5 April 2014

16 Masa tenang 6 – 8 April 201417 Pemungutan dan penghitungan suara 9 April 201418 Penetapan hasil Pemilu 7 – 9 Mei 201419 Penetapan Parpol memenuhi ambang batas 7 – 9 Mei 201420 Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih :

a. Tingkat nasionalb. Provinsic. Kabupaten/ Kota

11 – 17 Mei 201412 – 18 Mei 201412 – 18 Mei 2014

21 Peresmian keanggotaan :a. DPRD Kabupaten/ Kotab. DPRD Provinsic. DPR dan DPD

Juni – Juli 2014Jani – Juli 2014Agustus – September 2014

22 Pengambilan sumpah/ janji DPR dan DPD 1 Oktober 2014

Jadual tahapan Pemilu 2014 ini juga merupakan dasar hukum yang

harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagai upaya untuk terselenggaranya

Pemilu 2014 dengan sukses. Artinya proses sosialisasi oleh para

penyelenggara dan semua pemangku kepentingan dalam sukses Pemilu ini

amatlah penting, baik sosialisasi kepada para petugas, peserta (partai

politik dan calon anggota legislatif) maupun masyarakat luas yang memiliki

hak pilih dalam Pemilu nanti.

5. Kebijakan, Strategi dan Upaya.

a. Dari uraian di atas tentang kondisi penegakan supremasi hukum

maupun peraturan perundang-undangan Pemilu dikaitkan dengan

upaya mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang mantap,

sehingga Pemilu 2014 menjadi sukses dan aman, maka kebijakan

yang diambil adalah : Melalui Supremasi Hukum Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Para Pemimpin Yang Rahmatan Lil Alamin.

b. Adapu strategi yang diambil adalah bersumber dari pokok-pokok

persoalan yang diuraikan di atas yaitu masalaha struktur hukum atau

aparat penegak hukumnya, substansi atau isi dari berbagai peraturan

perundang-undangan serta budaya hukum masyarakat. sehingga

strategi yang diambil adalah :

13

1) Meningkatkan kapasitas SDM para aparat penegak hukum,

khususnya dibidang penegakan pelanggaran atau pidana Pemilu

2014.

2) Mensinergikan materi peraturan perundang-undangan

dibidang Pemilu baik UU, Peraturan KPU, Bawaslu, Kejagung dan

MA dalam operasionalisasi Pemilu 2014.

3) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk patuh

dan respek terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Upaya. Dari strategi yang telah ditentukan di atas maka upaya-

upaya yang dapat dilakikan adalah :

1) Upaya Starategi 1; Meningkatkan kapasitas SDM para

aparat penegak hukum, khususnya dibidang penegakan

pelanggaran atau pidana Pemilu 2014.

a) KPU, Bawaslu, Polri dan Kejagung membentuk

sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu)

untuk paling lambat satu tahun sebelum proses

pencontrengan, yaitu tanggal 9 April 2013.

b) Bawaslu sebagai leading sektor ataupun Polri

melakukan pelatihan bersama kepada para awak Sentra

Gakkumdu untuk meningkatkan pemahaman dan

kebersamaan dalam operasionalisasi penegakan hukum

tindak pidana Pemilu di lapangan.

c) Sejak awal Sentra Gakkumdu atau setidaknya Polri

melibatkan para kader Parpol peserta Pemilu untuk ikut

menegakan hukum UU Pemilu dan menciptakan rasa aman

di tengah-tengah masyarakat dengan cara mencatat secara

jelas para pengurus Parpol peserta Pemilu maupun

petugas pengaman atau garda mereka pada setiap level

kepengurusan seperti tingkat Desa, Kecamatan,

Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

d) Sentra Gakkumdu atau setidaknya Polri melakukan

koordinasi dengan semua pemangku kepentingan

14

khususnya para pengurus parpol peserta Pemilu maupun

para calon anggota DPD dan legislatif untuk melakukan

MoU (Kesepahaman) dan ikrar bersama mengamankan

dan mensukseskan seluruh tahapan Pemilu 2014.

2) Upaya Strategi 2; Mensinergikan materi peraturan

perundang-undangan dibidang Pemilu baik UU, Peraturan KPU,

Bawaslu, Kejagung dan MA dalam operasionalisasi Pemilu 2014.

a) Kementerian Hukum dan HAM dan atau DPR dan

atau KPU segera mensinergikan peraturan perundang-

undangan khususnya UU No. 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan UU No. 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

b) Sekretariat atau bidang hukum di KPU, Bawaslu,

Polri, Kejagung dan MA untuk mensinergikan berbagai

peraturan yang akan dikeluarkan dalam pengaturan

operasionalisasi suatu kegiatan tahapan Pemilu, misalnya

masalah pelaksanaan kampanye tertutup atau terbuka,

proses penaganan tindak pidana Pemilu, distribusi logistik

Pemilu dan lain-lain, sehingga ada kesamaan tindakan

yang sinergi untuk mewujudkan keefektifan dan efisiensi.

c) Bawaslu, Polri, Kejagung dan MA perlu membuat

kesepahaman antar pihak dalam penegakan hukum tindak

pidana Pemilu, dikarenakan adanya batasan waktu,

misalnya proses penyidikan hanya 14 hari, proses bolak-

balik berkas perkara antara Penyidik Polri dan Jaksa PU

hanya 3 hari dan lain-lain. Kesepahaman ini perlu karena

memang ada perbedaan hukum beracara pada umumnya.

3) Upaya Strategi 3; Meningkatkan kesadaran politik

masyarakat untuk patuh dan respek terhadap peraturan

perundang-undangan.

a) KPU, Bawaslu dengan dibantu oleh Kementerian

dan Lembaga lain seperti Kemdagri, Kemlu, Hukum dan

15

HAM, Polri, Kejagung, MA melakukan sosialisasi secara

sistemik tentang materi pokok peraturan peundang-

undangan Pemilu. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui

media yang ada seperti seminar, rapat koordinasi dinas,

serasehan dan lain-lain.

b) Kementerian Kominfo secara sistematik membantu

sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Pemilu

ini melalui media yang ada seperti media cetak, elektronik,

online dan lain-lain. Secara khusus membuat kontent

publikasi khusus masalah-masalah Pemilu seperti cerita

pendek, drama, cerita bersambung, komedi dan lain-lain

yang bisa membantu penumbuhan budaya masyarakat

untuk patuh terhadap hukum. Produk-produk sosialisasi

tersebut disamping dipublikasikan pada media elektronik

yang ada juga dipublikasikan pada media jejaring sosial

seperti facebook, twitter, yuotobe ataupun blog-blog yang

ada.

c) KPU, Bawaslu atau Polri sebagai lembaga-lembaga

yang independent dan dapat dibantu oleh Pemerintah

Daerah untuk memberikan sistem reward kepada

perorangan ataupun kelompok kepengurusan yang selama

dalam proses Pemilu lebih patuh dan respek terhadap

peraturan peundang-undangan maupun nilai-nilai sosial

yang berlaku, seperti pada setiap kampanye tidak

melakukan pelanggaran dan lain-lain.

d) KPU, Bawaslu dan dibantu oleh seluruh Parpol

peserta Pemilu maupun calon anggota DPR, DPD dan

DPRD untuk melakukan sosialisasi seluruh rangkaian

tahapan, proses dan jadual Pemilu sebagai upaya untuk

meningkatkan partisipasi publik terhadap proses Pemilu.

C. Penutup

1. Kesimpulan

16

a. Supremasi hukum bagi negara hukum seperti Indonesia

sesungguhnya sesuatu yang mutlak untuk dijalankan dengan

menempatkan hukum sebagai panglima atau rule of game. Hukum

jika dijadikan panglima maka ia akan memberikan kontribusi keadilan,

kepastian hukum dan kemamfaatan sebagaimana filosofi keberadaan

hukum itu sendiri di tengah-tengah masyarakat yang membuat hukum.

Jika ada sebuah kepastian, rasa keadilan dan kemamfaatan maka

akan terwujud situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban

masyarakat yang kondusif dalam arti segala sesuatu tertata dengan

baik sesuai kesepakatan bersama sebagaimana yang diaktualisasikan

oleh hukum itu sendiri. Tentu akan berbeda jika hukum hanya sekedar

menjadi sub-ordanary misalnya dari sistem politik, maka hukum akan

dijadikan semacam tempat membuang sampah, artinya hanya tempat

membuang berbagai kesalahan karena memang hukum tidak berdaya

atau tidak diberdayakan.

b. Apabila situasi dan kondisi kamtibmas terwujud dengan baik

sebagai out put dari supremasi hukum itu sendiri, maka berbagai

kegiatan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat

akan berjalan dengan baik, termasuk pembangunan di bidang politik

seperti Pemilu 2014 yang akan datang. Khusus untuk tahun 2014

yang akan datang akan dilaksanakan Pemilu anggota DPR, DPD dan

DPRD dan kemudian akan ditindak lanjuti dengan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden yang memang akan berakhir pada tanggal 20

Oktober 2014. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan Pemilu 2014 nanti setidaknya adalah UU No. 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 42 Tahun 2008

Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Khusus untuk UU

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan amandemen atau

perubahan karena landasan yang dipakai adalah UU No. 15 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apabila ketiga UU ini dapat

ditegakkan dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal

ini KPU, Bawaslu, Parpol peserta Pemilu, Polri, Kejagung , MA dan

juga para advokat, maka akan mewujudkan Pemilu 2014 yang aman

17

dan sukses sebagaimana asas-asas Pemilu itu sendiri yaitu mandiri,

jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,

proforsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien atau

yang sering juga disebut luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil).

c. Sebagai sebuah amanah yang diberikan kepada penyelenggara

Pemilu yaitu KPU sudah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 7

Tahun 2012 dan telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Tahapan, Proses dan Jadual Penyelenggaraan

Pemilu 2014. Secara garis besar dan penting diketahui oleh publik

jadual Pemilu 2014 antara lain adalah :

NO KEGIATAN WAKTU

1 Pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu 9 Agustus s/d 20 Desember 2012

2 Penetapan Parpol Peserta Pemilu 29 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013

3 Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 9 s/d 11 Januari 2013

4 Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu

12 s/d 14 Januari 2013

5 Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota

6 s/d 15 April 2013

6 Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD 27 Juli 20137 Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR,

DPRD4 Agustus 2013

8 Kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Pasang Alat Peraga

11 Januari 2013 s/d 5 April 2014

9 Kampanye Rapat Umum 16 Maret s/d 5 April 2014

10 Masa Tenang 6 s/d 8 April 201411 Pemungutan Suara 9 April 201412 Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPR, DPD 1 Oktober 2014

2. Sarana. Pemerintah khususnya KPU yang sudah terbentuk perlu

melakukan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang

menyangkut Pemilu khususnya UU No. 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 42 Tahun 2008

Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sosialisasi ini baik

melalui media masssa yang ada maupun pertemuan-pertemuan dan

18

pelatihan. Sosialisasi ini lebih khusus lagi diperlukan kepada para

penyelenggara yang terlibat seperti Polri, Kejagung dan MA.

b. Perlu segera dilakukan revisi UU No. 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyesuaikan dengan

landasan UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru yaitu UU No. 15

Tahun 2011. Jika tidak dilakukan revisi setidaknya ada yang dilakukan

amandemen berupa penambahan ataupun pengurangan substansi

sesuai dengan perkembangan politik yang ada seperti partai politik

peserta Pemilu, ambang batas perolehan suara partai politik yang

boleh mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan

lain-lain.

c. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu antara

Bawaslu, Polri dan Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pemilu agar

dilaksanakan secara serius dan dilakukan pelatihan bersama untuk

menyamakan persepsi mana-mana kasus yang memang ranah

Bawaslu dan kasus-kasus yang memiliki unsur pidana Pemilu dan

dapat diajukan ke penyidik Polri untuk diproses dan dibawa ke Jaksa

Penuntut Umum. Cara ini perlu ditempuh untuk menghindari bolak-

baliknya perkara tindak pidana pemilu maupun pembentukan opini

yang tidak baik antara Bawaslu dengan pihak Polri khususnya yang

biasanya saling tuding masalah cukup unsur suatu kasus sebagai

tindak pidana Pemilu. Keseriusan pembentukan Sentra Gakkumdu ini

perlu dibuatkan posko bersama secara tersendiri di kantor Kejaksaaan

atau di Kantor-kantor Polri yang memungkinkan.

Jakarta, 17 September 2012.

Zulkarnain.Peserta PPRA XLVIII-2012

Lampiran :

1. Alur Pikir.2. Daftar Pustaka.

19

DAFTAR PUSTAKA

Pokja Bidang Studi Kepemimpinan. B.S Materi Pokok Kepemimpinan Nasional. Jakarta: Lemhannas R.I., 2012.

Ahmad Suryana (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian). Kebijakan dan Strategi Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat. Bahan Ceramah Ilmiah Kepada Peserta PPRA XLVIII. Jakarta : Lemhannas R.I., 2012

Harold Koontz, Cyril O’Donnell dan Heinz Weihrich. Manajemen (Jilid I dan II). Jakarta : Penerbit Erlangga, 1990.

Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1997.

Taqwaddin, S.H., SE, MS. C.D., Materi Sosiologi Hukum S2, Unsiyah,Banda Aceh, 2007.

Lembaga Ketahanan Nasional R.I. Naskah Lembaga Perkembangan Lingstra Tahun 2012. Jakarta : Lemhannas R.I., 2012.

________ Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 (Amandemen). Surabaya : Penerbit Kartika, 2004.

________ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta : 2002.

Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 101, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta : 2011

Lembaran Negara R.I Tahun 2012 Nomor 117, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Jakarta : 2012.

Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 176. UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta : 2008

Mabes Polri. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Startegi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Jakarta : 2008.

KPU, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Yang Telah Dirobah Menjadi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Jakarta : 2012.

_________, http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html, Pengertian Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, diunduh tanggal 27 Juli 2012.

________, http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/09/aspek-hukum-pelanggaran-pemilu.html, Aspek Hukum Pelanggaran Pemilu, diunduh 15 September 2014.

________, http://bola.viva.co.id/news/read/48742-bawaslu_tangani_758_pelanggaran_pemilu, Bawaslu Tangani 758 Pelanggaran Pemilu, diunduh 15 September 2014.

Lampiran 2

20