22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Pemilu

1. Hakikat Pengawasan Pemilu

Pembentukan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

Tata Cara Pengawasan Pemilu mempunyai landasan tertentu yang

termaktub dalam bagian menimbang (konsiderans). Bagian

menimbang huruf a peraturan ini menyatakan: bahwa pengawasan

pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan

terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara

menyeluruh; Selanjutnya bagian menimbang huruf b menyatakan:

bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi

penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum perlu

dilakukan pengawasan pemilihan umum. Mengacu pada dua

konsiderans dimaksud, pelaksanaan pengawasan pemilu dalam rangka

menjamin pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar

pemilu, menjamin kedaulatan rakyat, menjamin kepastian hukum serta

menjamin moral yang baik penyelenggara pemilu.

Pengawasan pemilu secara teknis diatur dalam pasala1aangka 23

PeraturanaBawasluaNomor 13 Tahuna2012 tentangaTata Cara

PengawasanaPemilu dikonsepsikan sebagai kegiatanamengamati,

23

mengkaji,amemeriksa, danfmenilai proses penyelenggaraanaPemilu

sesuaivperaturanfperundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam

ketentuan ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu

berkaitan dengan aktifitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan,

melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian

prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum

positif tertulis.31 Berdasarkan analisis terhadap beberapa aturan hukum

terkait pengawasan pemilu, terkandung hakekat pelaksanaan

pengawasan pemilu ialah jaminan kepastian hukum pemilu dan jaminan

etika berpemilu.

2. Lingkup Kuasa Pengawasan Pemilu

Kekuasaan Pengawas Pemilu berada dan tersebar dalam lembaga

pengawas pemilu. Secara kelembagaan, pengawas pemilu terdiri atas

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), Badan

PengawasfPemiluvProvinsi (Bawaslu Provinsi), PanitianvPengawas

PemilubKabupaten/ Kota (Panwaslu Kab/Kota) Panitia Pengawas

PemiluvKecamatan (PPK), Panitian PengawasvPemilu Lapangan

(PPL) dan PanitiasPengawas PemilubLuar Negerig(PPLN).32 Jajaran

pengawasdpemilu ini secara kelembagaan bersifat hirarki yang

berpuncak pada Bawaslu RI. Lembaga Bawaslu RI membawahi

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu ini membawahi Panwaslu Kab/ Kota.

31 Hukum positif tertulis dalam konteks penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan dibidang kepemiluan yang meliputi UUD NRI 1945, undang-undang terkait dengan

pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. 32 LihatcPasal 89 Undang-cUndangsNomor 7 Tahun 2017 TentangkPemilihanhUmum

24

Lembaga Panwaslu Kab/Kota membawahi Panwaslu Kecamatan dan

Panwaslu Kecamatan membawahi PPL. Berbagai lembaga pengawas

pemilu yang diketengahkan tersebut mempunyai lingkup kekuasaan

masing-masing, sehingga dengan lingkup tersebut terdapat batas-batas

kekuasaan meliputi kuasa substansi, kuasa tempat, kuasa waktu dan

kuasa orang/person.

i. Kuasa Substansi

Bawaslu Republik Indonesia mempunyai tugas antara

lain:33

a. menyusundstandar tatablaksana pengawasan

PenyelenggaraanvPemilu untuk pengawasbPemilu

divsetiap tingkatan;

b. melakukanapencegahan danvpenindakansterhadap:

1. pelanggaranvPemilu;vdan

2. sengketacprosesbPemilu;

c. mengawasijpersiapanaPenyelenggaraancPemilu,zyang

terdiri atas:

1. perencanaansdan penetapanxjadwal tahapanaPemilu;

2. perencanaanspengadaanvlogistikboleh KPU;

3. sosialisasidPenyelenggaraanbPemilu; dan

4. pelaksanaanapersiapannlainnyavdalam

PenyelenggaraanvPemilu sesuaindengan ketentuan

peraturanvperundang-undangan;b

33 Lihat pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

25

d. mengawasifpelaksanaan

tahapanbPenyelenggaraanyPemilu, yang terdiri atas:

1. pemutakhiranadata pemilih danbpenetapan daftar

pemilihgsementara serta daftarfpemilih tetap;

2. penataancdan penetapan daerahbpemilihan DPRD

kabupaten/kota;v

3. penetapansPesertabPemilu;

4. pencalonanasampai denganbpenetapan Pasangan

Calon, calonbanggota DPR, calonganggota DPD, dan

calon anggotasDPRD sesuaihdenganbketentuan

peraturanrperundang-undangan;

5. pelaksanaanhkampanye danbdana.fkampanye;

6. pengadaanvlogistik Pemilubdan pendistribusiannya;d

7. pelaksanaanbpemungutan suarardanupenghitungan

suara hasilhPemilufdi TPS;

8. pergerakanasurat suara, beritavacara penghitungan

suara, dangsertifikat hasiljpenghitungan suarardan

tingkathTPS sampaiuke PPK;

9. rekapitulasibhasil penghitungangperolehan suaraqdi

PPK, KPUbKabupaten/Kota, KPUgProvinsi, dan

KPU;

10. pelaksanaanspenghitungan danbpemungutanbsuara

ulang, Pemilurlanjutan, dan Pemilubsusulan; dan

26

11. penetapanghasilqPemilu;

e. mencegahfterjadinyahpraktik politiknuang;

f. mengawasiznetralitas aparaturgsipil negara, netralitas

anggotabTentara NasionalbIndonesia, danxnetralitas

anggotaqKepolisian RepublikbIndonesia;

g. mengawasi pelaksanaanvputusan/keputusan, yangvterdiri

atas:

1. putusanbDKPP;

2. putusanbpengadilan mengenaibpelanggaran dan

sengketavPemilu;

3. putusan/keputusanvBawaslu, BawasluzProvinsi, dan

BawasluqKabupaten/Kota;

4. keputusannKPU, KPUqProvinsi, dannKPU

Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabatbyang berwenangeatas pelanggaran

netralitasaaparatur sipilnnegara, netralitas

6. anggotabTentara NasionalnIndonesia, danvnetralitas

anggota KepolisiancRepubliknIndonesia;

h. menyampaikancdugaan pelanggaranbkodexetik

PenyelenggaraaPemilugkepada DKPP;

i. menyampaikanadugaan tindakvpidana Pemilunkepada

Gakkumdu;g

27

j. mengelola,qmemelihara, danhmerawat arsipvserta

melaksanakan penyusutannyanberdasarkan jadwalxretensi

arsip sesuai dengan ketentuannperaturanvperundang-

undangan;

k. mengevaluasiapengawasanfPemilu;

l. mengawasibpelaksanaanbPeraturanfKPU; dan

m. melaksanakanrtugas lain sesuaiydengan ketentuan

peraturanhperundang-undangan.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan

berwenang34:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan

dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap

b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Pemilu;

c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran

administrasi Pemilu;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik

uang;

e. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi,

dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan

mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur

34 Lihatzpasal 95 Undang-UndanggNomor 7 Tahun 2017 TentangwPemilihan Umum

28

sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,

dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

g. mengambil7alih sementara6tugas, wewenang, dan

kewajibanyBawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan;

h. meminta bahannketerangan yanggdibutuhkan kepadajpihak

terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan

tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

i. mengoreksihputusan dancrekomendasibBawaslunProvinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

j. membentukzBawaslubProvinsi,

BawaslumKabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

k. mengangkat, sdmembina, danbmemberhentikannanggota

Bawaslu Provinsi, anggotanBawaslu Kabupaten/Kota, dan

anggotaaPanwaslu LN; dan

l. melaksanakannwewenang lainnsesuai denganzketentuan

peraturanyperundang-undangan.

29

ii. Kuasa Tempat

Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu salah

satunya dibatasi oleh tempat. Bawaslu RI melaksanakan tugas

dan wewenang pengawasasn diseluruh wilayah Republik

Indonesia. Terkait dengan Bawaslu Provinsi, ketentuan pasal 97

UU Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi terbatas dengan

wilayah Provinsi. Kemudian terkait Bawaslu Kabupaten/Kota,

ketentuan pasal 101 UU Pemilu menyatakan Bawaslu terbatas

dengan wilayah Kabupaten/Kota.

iii. Kuasa Waktu

Kuasa waktu bagi Bawaslu di semua tingkatan terkait

dengan ketentuan Pasal 454 UU Pemilu yang menyatakan Hasil

pengawasan ditetapkan sebagaidtemuan pelanggaranbPemilu

palingvlama 7 (tujuh) haribsejak ditemukannyaedugaan

pelanggaranyPemilu.

B. Teori Pengawasan

Lembaga negara merupakan suatu organ yang turut terlibat dalam

proses pemerintahan didalam sebuah negara. Pengawasan menurut George

30

R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut;35 “Control

is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective

measure, if needed to result in keeping with the plan”. Dalam pengertiannya

pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap

hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan

rencana. Kemudian Hendry fanyol menyebutkan: “Control consist in

veryfiying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the

instruction issued and principles established. It has for object to point out

weaknesses and errors in to rectify then and prevent recurrance”36. Adapun

maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan

suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan

dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan

tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan

tersebut terulang kembali.37

Paulus Effendie Lotulung membedakan bentuk kontrol dari

beberapa segi yaitu (a) ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang

melaksanakan control; (b) ditinjau dari segi saat/ waktu pelaksanaan

control; dan (c) ditinjau dari segi sifat control itu terhadap obyek yang

35 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata

Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta, hal 36 36 Ibid, hal 37 37 Ibid, hal 43

31

diawasi. 38 Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang dikontrol,

dapatlah dibedakan antara jenis control yang disebut kontrol intern dan

kontrol ekstern.39 Suatu kontrol intern berarti bahwa pengawasan dilakukan

olehssuatu badanhyangbsecaraborganisatoris/ struktural masihvtermasuk

dalammlingkungan pemerintah sendiri. Sebaliknya control ekstern adalah

pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara

organisatoris/ struktural berada di luar Pemerintah dalam arti eksekutif.40

Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu

kontrol/pengawasan dibedakan dua jenis yaitu kontrol a priori dan kontrol

a posteriori. Kontrol a priori bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum

dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun

peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang

pemerintah.41 Kontrol a posteriori bilamana pengawasan itu baru terjadi

sesudahxdikeluarkannyankeputusan/ ketetapanfPemerintah ataufsesudah

terjadinyaftindakan/ perbuatangPemerintah.

Untuk itulah diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang dapat

memantau dan mengontrol kinerja dari lembaga negara tersebut.

Pengawasan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengawasan internal

dan pengawasan eksternal. Berikut ini akan dijabarkan secara lebih rinci

terkait Konsepbdan TeorigPengawasan Internal dantEksternal.

38 Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap

Pemerintah, Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta-Indonesia,

hal. xv-xvi. 39 Ibid, hlm. xv. 40 Ibid. 41 Ibid. hlm xvi

32

1) KonsepqPengawasannInternal

PengawasancInternal adalah pengawasanhyang dilakukan

oleh satufbadan yang terorganisirbmasih termasukbdalam linkungan

pemerintahvsendiri. Atau seluruhvproses kegiatan audit,rreview,

pemantauan, evaluasi, dandkegiatan pengawasanblain terhadap

penyelenggaraangtugas dan fungsi organisasi, biasanyabdilakukan

dalam hierarki atau dari atasanbkepadasbawahannya. Ataundisebut

juga pengawasanhmelekat.

Dalam rangkabmemberikan keyakinanhyang

memadaikbahwa kegiatan telahbdilaksanakan sesuai denganxtolak

ukur yang telahbditetapkan secara efektifndan efisien. pengawasan

internal dilakukanyuntuk kepentingan pimpinanmdalam rangka

mewujudkanutata kepemerintahanyyang baik.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 15

Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

menyebutkanlbahwa pengawasanuterdiri atas:

a. Pengawasan yang5dilakukan langsungboleh

pemimpin/atasanhlangsung, baik di tingkatxpusat maupun

daerah.

b. Pengawasansyang dilakukan secarabfungsional

olehnaparatnpengawasan.

Teori pengawasanninternalvyaitu berdasarkanbpada

keyakinankdan perilakuddalamborganisasi tersebut,

33

danypengawasansyangydilakukan dalam pengawasanminternal

yaitu melalui motivasibyang dilakukan atasan kepadambawahan.

Adapun tujuan dari adanya pengawasan internal yakni:

a. Memastikanqbahwa segala sesuatunyabberjalan sesuai

denganbmandate, visi, misi, tujuannserta target-target

organisasi.fv

b. Mengetahui tingkatbakuntabilitas kinerja tiapminstansi

yang akan dijadikantparameter penilaianjdan keberhasilan

dan kegagalankpelaksanaan misi organisasixdalam

mencapai tujuan danhsasarn yang telahmditetapkan dalam

Restraainstansi.

c. Dua tujuankutama yaitujakuntabilitas dan proseslbelajar.

2) KonsepgPengawasan External

Pengawasanmeksternal adalah pengawasanmyang dilakukan

olehmorang atau badan yangfada di luar unitlorganisaikyang

bersangkutan. Contohnya: BPK danjKPK.

Teori darihpengawasan eksternmyaitu KontrollEksternal.

Banyak kendalacyang sekarang merupakanmbagian integral dari

sebuahbinstasnsi lingkunganzoperasi eksternal dihasilkanmpada

dasarnya ada tigabkategori controlmeksternal:

a. Hukum dansperaturan yang diberlakukantoleh Kongres

pada pelaksanaannmanajemen publik, yangbmenghambat

danzmempengaruhimbirokrasi perilaku.

34

b. Kongres kontrolfpada anggaran instansiyyang dapat

mempengaruhieperilaku organisasi denganibaik

menghambat ataunmenfasilitasi kemampuannyamuntuk

memenuhixmisinya dan

c. Dinas sipilbsistem kontrol hirarkisnyang kaku, yang

memberikanbkerangka di manambirokrasi tersebutm

kembali terlatih, dipromosikan danbdikelola.

Pengawasan InternalsDan Eksternalnoleh berbagai

komponenbaktor (elemen) dalam masyarakatzperlu diperkuat.

Fungsi daribpengawasan internal danneksternal yaitu adanyazalat

ukur untukbmemperkuat systemcevaluasi dan operasinyang

transparan darixorganisasi untuk meningktakanbefisiensi dan

akuntabilitas sertavuntuk mengurangibkorupsi.

Pengawasan eksternal adalahapengawasan yangadilakukan

oleh orang atauabadan yang adaadi luar unit organisai yang

bersangkutan. Contohnya: BPK dan KPK.

Teori dari pengawasan ekstern yaitu Kontrol Eksternal.

Banyak kendala yang sekarang merupakan bagian integral dari

sebuah instasnsi lingkungan operasi eksternalbdihasilkan pada

dasarnya adaatiga kategori controlbeksternal:

a. Hukumzdan peraturan yangbdiberlakukan olehbKongres

pada pelaksanaanrmanajemen publik, yangbmenghambat

dan mempengaruhitbirokrasi perilaku;

35

b. Kongres kontrolgpada anggaranhinstansi yangndapat

mempengaruhigperilaku organisasindengan baik

menghambat ataurmenfasilitasi kemampuannyabuntuk

memenuhibmisinya; dan

c. Dinasqsipil sistem kontrolnhirarkis yang kaku, yang

memberikanbkerangka di mana birokrasintersebut kembali

terlatih, dipromosikanvdan dikelola.

PengawasanzInternal Dan Eksternalboleh berbagai

komponen aktor (elemen) dalambmasyarakat perluzdiperkuat.

Fungsi darivpengawasan internal danbeksternal yaitu adanya alat

ukur untuk memperkuat system evaluasi dannoperasi yang

transparan dari organisasiruntuk meningktakanhefisiensi dan

akuntabilitas sertatuntuk mengurangiykorupsi.

C. Teori Wewenang

Istilah wewenangaatau kewenanganadisejajarkan dengan

“authority” dalam bahasaainggris dan “bevoegdheid” dalamabahasa

Belanda. Authority dalam Black’s LawaDictionary diartikanasebagai

“Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik

officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their

public duties”42 (kewenanganaatauawewenang adalahakekuasaanahukum,

42 NuraBasukiaWinanrno, 2008, PenyalahgunaanaWewenang danaTindak Pidana

Korupsi, LaksbangaMediatama, Yogyakarta, hal. 65

36

hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik

untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban

publik). Wewenang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi

suatu lembaga negara. Bahkan hal ini dijustifikasi F.A.M.aStroink danaJ.G

Steenbeek43 amenyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een

kembegrip in he staatsen administratief recht”. Dariapernyataan iniadapat

ditarik suatuapengertian bahwa wewenangamerupakan konsep intiadari

hukum tata Negaraadan hukumaadministrasi.

Setiapaperbuatan pemerintah diisyaratkanaharus bertumpuapada

kewenanganayang sah. Tanpa adanyaakewenangan yangasah, seorang

pejabat atau badan tataausaha negara tidak dapat melaksanakan suatu

perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakanaatribut bagi setiap

pejabata atau bagi setiapabadan. Kepustakaan Hukum Administrasi Negara

telah menggolongkan tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah

yaitu: atribusi, Delegasi dan mandat.44

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi biasanyaadigariskan atauaberasal dari

adanyaapembagian kekuasaanaoleh peraturanaPerundang-

undangan. Dalamapelaksanaan kewenanganaatributif ini

pelaksanaannyaadilakukanasendiri oleh pejabat atauabadan yang

terteraadalam peraturanadasarnya. Terhadapakewenangan

43 Ibid 44 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali. Pers, Jakarta.

Hal 54-56

37

atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada

pada pejabataatau badanasebagaimana terteraadalamaperaturan

dasarnya.

b. KewenanganaDelegasi

Kewenangan Delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ

pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan

Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung

jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang

tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandate

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber

dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan

yang lebih tinggi kepada pejabataatau badan yangalebih rendah.

Kewenangan mandataterdapat dalamahubungan rutinaatasan dan

bawahan, kecuali bilaadilarangasecaraategas.

Konsep kewenanganadalamahukum administrasiaNegaraaberkaitan

dengan asasalegalitas, dimanaaasas ini merupakanasalah satuaprinsip utama

yang dijadikanasebagai bahanadasar dalamasetiapapenyelenggaraan

pemerintah danakenegaraanadisetiap Negaraahukum terutamaabagi

Negara-negara hukumayang menganutasystem hukumaeropaacontinental.

Asas iniadinamakan jugaakekuasaan undang-

undanga(deaheerschappijavanadeawet).45

45 Ibid, hal 60

38

Asas iniadikenal jugaadidalam hukumapidana (nullumadelictum

sineaprevia legeapeonale) yangaberarti tidak adaahukuman tanpaaundang-

undang).46 Didalamahukumaadministrasi Negaraaasas legalitasaini

mempunyaiamaknaadat het bestuuraaan wet isaonderworpnen, yakni

bahwaapemerintah tundukakepada undang-undang. Asasainiamerupakan

sebuahaprinsipadalamaNegaraahukum.

D. Tinjauan Umum Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partaiapolitikamemilikiaperan yang sangatapenting dalam suatu

negara demokrasi. Negaraadijalankan berdasarkanakehendak dan

kemauanarakyat. Organisasianegara padaahakikatnyaadilaksanakan

oleh rakyatasendiri atau setidaknyaaatas persetujuanarakyat karena

kekuasaanatertinggi atauakedaulatanaberada di tanganarakyat. Oleh

karena itu, syaratautamaapelaksanaan demokrasiaadalah adanya

lembagaaperwakilan yangadibentuk melaluiapemilihan berkalaadan

menghendaki adanyaakebebasan politik agarapemilihan

tersebutabenar-benarabermakna.

Partaiapolitik merupakanasalah satu bentukaperwujudan

kebebasan berserikatasebagai salah satuaprasyarataberjalannya

demokrasi. Kebebasan berserikatalahir dari kecenderunganadasar

manusiaauntuk hidupabermasyarakat danaberorganisasi baikasecara

46 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 12

39

formalamaupun informal. Kecenderunganademikian ituamerupakan

suatuakeniscayaan. Kecenderunganabermasyarakatayang pada

perinsipnyaaadalah kehidupan berorganisasiatimbul untukamemenuhi

kebutuhan danakepentingan-kepentingan yang samaadari individu-

individu sertaauntuk mencapai tujuanabersama berdasarkanapersamaan

pikiranadan hatianurani.47

Bahkan Miriam Budiarjo mengemukakan partai politik adalah

suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai

orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama dengan tujuan kelompok

untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.48 Partai

politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an

sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi

perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi

politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan

terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta

politik tersebut adalah partai politik.49

Sejalanadenganaitu, pengertian partaiapolitik menurutaUndang-

Undang Nomera2 Tahuna2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun

47 AliaSafa’ataMuchamad, 2011, PembubaranaPartai Politik: Pengaturanadan praktik

Pembubaran Partai Politik dalamapergulatanaRepublikaRajawali Pers, hal. 4-5 48 RamlanaSurbakti, 1999, MemahamiaIlmu Politik, Jakarta, PTaGramediaaWidiasarana

Indonesia, hal 44. 49 HuntingtonaSamuel P., 2003, TertibaPolitik di TengahaPergeseran

KepentinganaMassa. Jakarta: RajaGrafindoapersada. hal 472

40

2011 tentang partai Politik menyatakan adalah organisasi yang bersifat

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkanadan membelaakepentinganapolitikaanggota,

masyarakat, bangsa dananegara, sertaamemeliharaakeutuhan Negara

KesatuanaRepublikaIndonesia berdasarkanaPancasila danaUndang-

Undang DasaraNegaraaRepublikaIndonesia Tahuna1945.50 Partai

dapat dipahamiadalam arti luasadan artiasempit. Dalamaarti luas, partai

adalahapenggolonganamasyarakat dalamaorganisasi secaraaumum

yang tidakaterbatasapada organisasiapolitik. Sedangkan dalamaarti

sempit, partaiaadalahapartai politik, yaituaorganisasi masyarakatayang

bergerak diabidang politik.51 Denganademikian, partaiapolitik

merupakanaprantara yangabesar yangamenghubungkanakekuatan-

kekuatanadan ideologiasosial denganalembaga-lembagaapemerintahan

yangaresmi.

MenurutaWare mendefinisikanapartai politik sebagaialembaga

yangamenghantarkanarakyat pada tujuanakekuasaan dalamasebuah

negara.52 Wareamengemukakanakarakteristikapartai politikasebagai

berikut. Pertama, tujuanapartai politikaadalah mengahantarkananegara

pada tujuanaakhirnya untukakesejahtraan rakyatadari padaasekedar

merebutakekuasaan. Kedua, partaiapolitik dapatadijadikanasebagai

50 Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Partai Politik 51 Ali Safa’at Muchamad, Op Cit, hal 31 52 Alan Ware, 1996. Political Parties and Party Systems. Oxford University Press, hal 2-3

41

sebuah strategiauntuk meraih tujuanautama meraihakekuasaan dari

sebuah rezimauntuk membentukasuatu pemerintah. Ketiga, aada

sekelompok organisasiapolitik yang mengklaimadiri merekaasebagai

partai politikadan terlibat dalamakegiatan-kegiatanapartaiapolitik

seperti terlibat dalamapemilu. Tetapiamereka tidakamenjadiakontestan

resmi dalamapemilu. Tujuanaorganisasi politikaini hanyaasekedar

menjadiamenggembiraadalamaaktivitas-aktivitasapolitik. Dialuaratiga

karakteristikatersebut, partaiapolitik selaluaberusaha

mencarialegitimasi dalam bentukaapapun untukamemperoleh tujuan

akhiramereka. Dalamamakna yang lain, wareamendeskripsikan partai

politikasebagai bentukapengelompokanamasyarakat berdasarkan

kesamaanakeyakinan, sikap, dan nilai-nilaiayang di anut.53

2. PeranadanaFungsi PartaiaPolitik

Partai politik tidakahanya bertugas sebagaiamerebut kursi dan

mengumpulkanasuaraapada saat pemilihanaumum, tetapi partaipolitik

jugaaberfungsiasebagai solusi untukakepentinganabersama. Artinya,

partai politikajuga berfungsiasebagaimana di sampaikanaolehapara

pemikir.

Miriamabudiharjo, melihat peranapartai politik setidaknyaaada

empat macamaperan, pertama sebagaiasarana komunikasi

politikaartinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentinganadan

sarana permusuanakepentingan. Kedua, sebagaiasarana

53 Ibid, hal 7

42

sosialisasiapolitik, yaitu saranaabagi proses yangamelaluinya seseorang

memperolehasikap danaorientasi terhadapafenomena politik dan untuk

menciptakanacitra bahwa diaamemperjuangkanakepentingan umum.

Ketiga, partaiapolitik sebagai saranaarekrutmen politik, fungsiaini

berhubunganadenganaperkaderan danarekrutmen anggotaalegislatif

maupunaeksekutif, partai politikaharus benar-benaramencari sosok

yangaprofesionaladanaorang-orang yang punyaaintegritas. Keempat,

sebagai saranaapengatur konflik, karenaamasyarakat politikaadalah

masyarakatayangahitrogen, yang tentunyaaselalu berbedaayang

kemungkinanaberpotensi konflik.54

Fungsiapartaiapolitik berdasarkanaundang-undang partaiapolitik

di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2aTahun 2008 joaUndang-

undang Nomor 2 Tahun 2011atentangaPartai Politik Pasal 11 ayat 1

menyatakan bahwaapartai politik adalahasebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas

agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat

persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan

masyarakat.

54 Miriam Budiardjo, Op cit, hal 405-409

43

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan

menetapkan kebijakan negara.

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalamaproses pengisisan jabatanapolitik

melalui mekanismeademokrasi denganamemperhatikan

kesetaraan danakeadilanagender.

Dengan melekatnyaabeberapa fungsi dalamapartai politik diatas,

partai politikamenjadi salahasatu aktor pentingabagi tegaknya negara

demokrasi. Halaini dikarenakan partaiapolitik menjadi

saranaamobilitas aspirasiamasyarakat dan pemerintah. Selainaitu,

partai politikamenjadi saranaainformasi

dalamamemberikanapenjelasan mengenai keputusankeputusan politik

yang diambilapemerintah.

Secaraaringkas partai politikadapat dikatakanasebagai

penghubungaantara wargaanegara denganapemerintahnya. Selain itu

partai jugaamelakukan fungsi-fungsiaseperti komunikasiapolitik,

sosialisasiapolitik, rekruitmenapolitik, pengaturakonflikapolitik,

pendidikanapolitik, pemersatuakebangsaan untukamensejahterakan

masyarakat, danapartisipasiapolitik. Pelaksanaanafungsi-fungsi ini

dapat dijadikanainstrumen untuk mengukurakeberhasilan atau

kegagalanapartai politikadalam menjalankanatugasnya.

44

E. Keuangan PartaiaPolitik

Keuangan Partai Politikaadalah semua hakadan kewajibanaPartai

Politik yangadapat dinilai dengan uang, berupaauang, atau barangaserta

segala bentuk kekayaanayang dimilikiadan menjadi tanggungjawab Partai

Politik.55 Terkaitadengan keuangan Partai Politikaterdapat 2 (dua) undang-

undang yang mengaturnya, yakniaUndang-Undang No. 2 Tahun 2008

tentang PartaiaPolitik, sebagaimana telah diubahadenganaUndang-Undang

No. 2 Tahuna2011 dan Undang-UndangaNomor 7 Tahun 2017 Tentang

PemilihanaUmum. Kedua undang-undangatersebut mengaturahal yang

sama sama sekali bedaaterkait denganakeuangan PartaiaPolitik, karena

objek danatujuan yangaberbeda.56

UndangaUndang Partai Politikamengatur bagaimana PartaiaPolitik

bisa mendapatkan sumberakeuangannya, tujuanapengeluaran keuangan,

cara mengelolaadan melaporkan keuangannya dan pengawasanaterhadap

laporan keuangan Partai Politik itu sendiri dalam kaitannya dengan

kelembagaanaPartai Politik itu sendiriadalam melaksanakanafungsinya

sebagai Partai Politik. SedangkanaUU Pemilu mengatur keuangan Partai

Politik dalamaperannya Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Oleh karena

itu terkait denganakeikutsertaan PartaiaPolitik sebagaiapeserta Pemilu

maka yang diaturadalam undang-undangatersebut bagaimanaapengaturan

55 Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 56 Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas

Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan

HAM: Jakarta, hal 20

45

terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporanadan pengawasana terhadapadana

kampaye.57

Walaupun KeuanganaPartai Politik untukakegiatan Operasional

Sekretariat Partai Politik guna menunjang tercapainyaacita-cita atau tujuan

Partai Politikasebagaimana diaturadalam AD/ART masing-masing Partai

Politik, untuk mencapai cita-citaadan tujuan itu makaadalam

penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Legislatif dan Kegiatan Pemilihan

Presidenajuga sangatamemerlukan keuanganasebagai dana kampanye.

Karena perbedaan keperluan kegiatan itu maka pengaturan

keuangan, kegiatan, dan sanksi untuk Operasional Sekretariat Parpol, Dana

Kampanye Pileg dan Dana Kampanye Pilpres, jika digambarkan sebagai

berikut:

Tabel 1. Perbandingan Keuangan Partai Politik

Political Party Finance

(UU No. 2 Tahun 2008 jo

UU No. 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik)

Campaign Finance

(UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum)

Pemilihan

Legislatif Pemilihan Eksekutif

Pen

gatu

ran

Pasal 34, Pasal 34A,

s.d Pasal 39

Pasal 329 – Pasal

333

Pasal 325 – Pasal

328

Keg

iata

n

pengeluaranadalam

pelaksanaan program,

amencakup

pendidikan politik,

danaoperasionala

sekretariataPartai

Politik

(pasal 36)

Untuk kampanye: antaraalain logistik,

media, konsumsi, aakomodasi, tiket

pesawatadanatransportasi darat, asaksi,

fisik,

57 Ibid

46

San

ksi

Pelanggaranaterhadap

Pasal-pasal dari UU

Nomora2 Tahun

a2011

atentangaPerubahan

Atas UU Nomor 2

Tahun 2008atentang

Parpolatersebutatidak

diberiasanksi.

Pasala490- Pasal 494, pasal 495 – pasal

497, pasal 521 – pasal 528, pasal 546-

pasal 548 dan pasal 550

Su

mb

er D

an

a

1. iuranaanggota;

2. sumbangan yang

sahamenurut

hukum; dana

3. bantuan keuangan

dariaAnggaran

aPendapatan dan

Belanja

aNegara/Anggaran

Pendapatanadan

BelanjaaDaerah. a

(pasal 34) a

1. partai politik;

2. calon anggota

DPR, DPD,

DPRD provinsi,

dan DPRD

kabupaten/kota

dari partai

politik yang

bersangkutan

3. sumbangan

yang sah

menurutahukum

dariapihak lain.

(pasal 329 ayat 2

dan pasal 332

ayat 2)

1. PasanganaCalon

yang

abersangkutan;

2. Partai Politik

dan/atau

GabunganaPartai

Politika yang

mengusulkan

PasanganaCalon;

dan

3. sumbanganayang

sahamenurut

hukum dari pihaka

lain.

4. bantuanakeuangan

dariaAnggaran

Pendapatan dan

Belanja

aNegara/Anggaran

Pendapatanadan

BelanjaaDaerah.

(pasal 325 ayat 2)

Sumber: diolah melalui UU Partai Politik dan UU Pemilu

Peserta Pemiluadilarang menerimaasumbanganadanaaKampanye

Pemiluayangaberasaladari: a. pihak asing; b. penyumbangayang tidakajelas

identitasnya; c. Pemerintah, pemerintahadaerah, badanausaha milikanegara,

dan badan usahaamilikadaerah; atau d. pemerintah desaadan badanausaha

milikadesa. Peserta Pemiluayang menerimaasumbanganademikian dilarang

menggunakanadanaatersebut dan wajib melaporkannyaakepada KPUaserta

47

menyerahkanasumbangan tersebutakepada kas negaraapaling lambat 14

(empatabelas) hariasetelah masaaKampanye Pemiluaberakhir. 58 Peserta

Pemiluayang terbuktiamenerima sumbanganadana KampanyeaPemilu

aersebut di atas dipidanaadengan pidanaapenjara palingalama 3 (tiga)

atahun dan dendaapalingabanyak Rp36.000.000,00 (tigaapuluh enamajuta

rupiah).59

1. Iuran dan Sumbangan

KeuanganaParpol yang bersumberadari iuranaanggotaadiatur

dalam AD/ART60 masing-masingaParpol. Sedangkanasumbangan sah

menurutahukum yang boleh diterima PartaiaPolitik berasal dari:61

a. perseoranganaanggota Partai Politikayang

pelaksanaannyaadiatur dalam AD/ART;

b. perseoranganabukan anggota PartaiaPolitik, palingabanyak

senilai Rp 1.000.000.000,00 (satuamiliar rupiah) peraorang

dalam waktu 1 (satu) tahunaanggaran; dan

c. perusahaanadan/atau badan usaha, palingabanyak senilai Rp

7.500.000.000,00 (tujuh miliaralima ratus jutaarupiah) per

perusahaan dan/atauabadan usahaadalam waktu 1 (satu) atahun

anggaran.

58 Lihat pasal 339 UndangaUndang Nomor 7 Tahun 2017 TentangaPemilihan Umum 59 Ibid, pasal 527 60 Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, aadalah peraturanadasar Partai

Politik. aSedangkanaAnggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah

peraturan yang dibentukasebagai penjabaran AD. Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomora2 Tahun 2011 Tentang PartaiaPolitik. 61 Ibid, Pasal 35

48

Sumbangan62 tersebutadidasarkan padaaprinsip kejujuran,

sukarela, keadilan, terbuka, atanggung jawab, sertaakedaulatan dan

kemandirianaPartai Politik.

Pasal 49aUndang-UndangaNomor 2 Tahun 2011aTentang Partai

Politikamenentukan, bahwaaSetiap orang atau perusahaanadan/atau

badan usaha yang memberikanasumbangan kepadaaPartai Politik

melebihiaRp 1.000.000.000,00 dan Rp 7.500.000.000,00adipidana

dengan pidanaapenjara palingalama 6 (enam) bulanadan denda 2 (dua)

kalialipat dariajumlah danaayang disumbangkannya. Sedangkan

PengurusaPartai Politik yang menerimaasumbangan dari

aperseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi

ketentuan tersebutadipidana denganapidana penjaraapaling lama 1

(satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlahadana yang

diterima. Sumbanganayang diterimaaPartai Politik dari perseorangan

dan/atauaperusahaan/badan usaha yang melebihiabatas ketentuan

tersebutadisita untukanegara.63

2. BantuanaKeuangan Dari AnggaranaPendapatan Dan Belanja

Negara/AnggaranaPendapatanaDan Belanja Daerah

Bantuanakeuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah diberikanasecara

62 Dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa (lihat Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 63 Ibid, Pasal 49

49

proporsionalakepada Partai Politikayang mendapatkanakursi di Dewan

Perwakilan Rakyat, DewanaPerwakilan RakyataDaerah provinsi, dan

DewanaPerwakilan RakyataDaerah kabupaten/kotaayang

penghitungannya berdasarkanajumlah perolehan suara.64 Bantuan

keuangan dariaAPBN atau APBD kepadaaPartai Politik digunakan

sebagai Dana Penunjang KegiatanaPendidikan Politik dan Operasional

SekretariataPartai Politik.65 Bantuan keuangan dari APBNadan APBD

tersebut diprioritaskanauntuk melaksanakanapendidikan politik bagi

anggotaaParpol dan masyarakat.66

Kegiatan pendidikanapolitik tersebut dilaksanakanadengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraanagender untuk membangun

etika dan budaya politikasesuai dengan Pancasila.67 Adapunakegiatan

pendidikanapolitik bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesadaran hak

dan kewajiban masyarakat dalamakehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasiapolitik dan

inisiatif masyarakatadalam kehidupanabermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara; dan (c) meningkatkanakemandirian, kedewasaan, dan

amembangun karakter bangsaadalam rangka memeliharaapersatuan

dan kesatuan bangsa.68

64 Ibid, Pasal 34 65 Lihat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 66 Ibid 67 Ibid, Pasal 10 68 Ibid

50

F. AsasaPemilihanaUmum

Pemiluadiperlukan sebagai salahasatu mekanismeamewujudkan

prinsip kedaulatan rakyat. MelaluiaPemilu, rakyatatidak hanya memilih

orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakananegara, tetapi

jugaamemilih program yang akanamenjadi kebijakan negara pada

pemerintahanaselanjutnya. Oleh karena itu tujuanaPemilu adalah

terpilihnyaawakil rakyat dan terselenggaranyaapemerintahan yangasesuai

dengan pilihan rakyat. Pemiluayang tidak mampuamencapai tujuanaitu

hanya akanamenjadi mekanismeapemberian legitimasi bagi pemegang

kekuasaananegara. Pemilu demikianaadalah pemilu yangakehilanganaroh

demokrasi. a

Untukamencapai tujuan itu, Pemiluaharus aenurut asas-asas tertentu.

Asas-asas mengikat keseluruhanaproses Pemilu dan semua pihak yang

terlibat, baikapenyelenggara, peserta, pemilih, bahkanapemerintah.

Berdasarkan pasal 2adan 3 UUaPemilu didasarkan atas

asasalangsung, aumum, bebas, arahasia, jujur, adan aadil serta

penyelenggaraannya harus memenuhi aprinsip mandiri; jujur; adil;

berkepastian ahukum; atertib; terbuka; proporsional; profesional;

aakuntabel; efektif; dan aefisien.

Penyelenggaran aPemilu, tentunyaa memiliki tujuan abagi rakyat,

diantaranya:69

69 Jimly aAsshiddiqie, 2012, Pengantara Ilmu Hukum aTata Negara, Rajagrafindo

Persada, Jakarta, hal 417.

51

a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan

pemerintahan secara tertib dan damai.

b) Untuk amemungkinkanv terjadinya pergantiana pejabat yang

akan mewakili kepentingana rakyat di lembaga perwakilan.

c) Untuk melaksanakanaprinsip kedaulatan rakyat.

d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasiawarga negara.

Menurut Sukarnaapelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan secara

bebas. Syarat Pemilu agar berlangsung secaraabebas ada sepuluh, yakni:70

a) Aman. Dalamasuatu negara yang tidakaaman tidak akanadapat

dilakukanapemilihan umum.

b) Tertib. Suatu pemilihanaumum yang tidakaberjalan tertib tidak

akan menjamin suatuahasil yang baik.

c) Adil. Suatuapemilihan umum dalamasuatu negara demokrasi

harus tetap menjunjungatinggi keadilan yaitu tidakaadanya

penindasanadan paksaan.

d) KemerdekaanaPerorangan. Pemilihan umumayang bebas hanya

aakan dapatadilakukan apabilaasetiap orang sebagaiwarga

negara dilindungia atau dijamin akemerdekaannya aoleh

undang-aundang.

e) Kesejahteraan Masyarakat. Suatua masyarakat yang sejahtera

yaitu bebas adari kemiskinan dan ketakutana akan adapat

melakukannya apilihannya secara bebas tanpa adipengaruhi

70 Sukarna, 1981, Sistem Politik, Alumi, Bandung, hal 83.

52

oleh afaktor-faktor yang adapat mengganguakemerdekannya

untuk memilih.

f) Pendidikan. Dalamamasyarakat yang warga

negaranyaasebagian besar buta hurufaakan sukar untuk

dijalankan pemilihan umum secaraabebas karena komunikasi

dua arah tidak bisaadijalnkan secara sempurna.

g) Terdapat partaiapolitik dari satu. Pemilihan umumayang bebas

hanya dapat terselenggara apabilaadalam negara itu terdapat

lebih dari satuapartai politik, sehingga rakyatadapat memilih

mana yang lebihacocok denganapendiriannya masing-masing.

h) Terdapatamedia pers yang bebas. Pers yang bebas merupakan

syarat alatakomunikasi antara pemimpinapolitik dengan rakyat

sehingga pemimpinapolitik dapat mengemukakanatujuan dari

partainya tadi, makaarakyat dapatamenilai mana yang paling

baik untukapilihannya.

i) Terdapat open management. Suatuapemilihan umumayang

bebas hanya dapataterselenggara apabilaanegara itu

menjalankan open management yaitu adanya free social support

atau dukungan yang bebas dari masyarakat

terhadapapemerintah danaadanya free social control atau

pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadapaaparatur

pemerintahadanaadanya free socialaresponsibility atau

53

pertanggungjawabanayang bebas dari kebohonganaoleh pihak

pemerintah.

j) Terdapat ruleaof law suatu pemilihanaumum yang bebasahanya

dapat dilakukan dalam negaraayang menjalankan rule of law

yaitu baik pemerintahamaupun rakyat sama-sama tak

menjalnkanaundang-undang.

Pengertian dan makna asas-asas Pemilu Indonesia yang sedemikian

kompleks, kalau diterjemahkan lebih singkat, pada hakikatnya

dipergunakan untuk memberikan landasan filosofis bagiaseluruh rangkaian

proses penyelenggaran Pemilu. Baikaburuknya demokrasi salah satunya

terletak pada kualitas Pemilu.

Pemilu dikatakan demokratisaapabila memilikiamakna. Istilah

bermakna bagi AxelaHadenius71 merujuk pada tigaakriteria yaitu

keterbukaan, ketepatanadana dan keefektifanaPemilu. KemudianaElklit dan

SvenssonamenambahkanaPemilu hanyaaakan kompetitif bilaasecara

ahukum (de jure) atidak menetapkanpembatasan dalam rangka untuk

menyingkirkanacalon atau kelompokatertentu atasaalasan politik.72

Syarat-syarat yang harusadipenuhi agaraPemilu dapat menjadi

parameterademokrasi yakniapertama, Pemilu yang demokratisaakan

memperkuatalegitimasi dan kredibilitasapemerintahan hasil Pemilu;

akedua, konflikaakibat ketidakpuasan hasilaPemilu dapat ditekanakarena

71 Toni Andrianus Pito, Op Cit., hal 314 72 Ibid

54

Pemilu dapat dipertanggungjawabkanasecara baik kepadaapublik; dan

ketiga, dalam beberapaakasus dapatameningkatkan partisipasi politik

karenaaapatisme yangadisebabkan oleh kecuranganadalam Pemilu dapat

dinetralisir.

Selanjutnya Robert A. Dahlapada tulisannyaaberjudul A Preface to

Democratic Theory, menyebutkanakriteria Pemilu yangademokratis yang

dklasifikasikanameliputi kriteriaasebelum, selama danasetelah pemilihan.

Lebih lengkapaDahl menyampaikan:73

“Sebelumapemilihan (prevoting period), Pemiluayang

demokratis adalah (1) Setiap pemilihamerasakanaseperangkat

alternatif, asetidaknya satuadarinya dianggap sebagai lebih baik

dari alternatifayang dijadwalkan, danadapat memilihaalternatif

yangadisukainyaadari yang dijadwalkanaketika pemungutan

suara. (2) Semua individuamemilikiainformasi yangaidentik

tentangaalternatif.

Sementaraaitu, selamaapemilihan (votingaperiod), syarataPemilu

yang demokratisameliputi:

“(1) Setiapaanggota organisasiamelakukanatindakan yang

diasumsikan merupakanaekspresi dariapreferensi diantara

alternatif yang dijadwalkan, amisalnya, pemungutan suara. (2)

Dalam tabulasiaekspresi ini (suara), pembobotan ditentukan

kepilihanamasing-masing individu (3) Alternatif denganajumlah

suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.

Pada masa setelahapemilihan (postvotingaperiod),

Pemiluademokratis meliputi syarat:

(1) Alternatif (pemimpin politik) adengan jumlah suara terbanyak

menggantikan alternatifa (pemimpin politik) denganahasil suara

yang lebihasedikit. (2) Keputusan dariapenyelenggaraapemilihan

dilaksanakan."

73 Ali Sidik, 2016, Thesis: Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan

Hukum Pemilihan Umum, Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Lampung, hal 24

55

Kualitasadan tujuan Pemiluasebenarnya juga terletak pada

terwakilinya atau tidakaaspirasi pemilihasetelah pemenangapesta

demokrasiamerengkuh tampukakepemimpinan. Apakah dalam

kurunawaktualima tahun benar-benar terwakiliaaspirasi rakyat ataukah para

pemimpin tersebutamengalami gejala amnesiaapolitik.