Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden

STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN DI LUAR NEGERI

Bahan Bimtek PPLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

Oleh: Ahsanul Minan

(Konsultan UNDP Election-MDP untuk Bawaslu RI)

PENGANTAR UMUM

3

•

VISI

Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan

efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional untuk

mewujudkan

pemilu yang demokratis

4

•

MISI

Melaksanakan pengawasan pemilu secara taat asas dan taat aturan.

Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.

Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.

Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.

5

Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses

penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan

(Peraturan Bawaslu No 4/2008)

•

PENGAWASAN PEMILU

Panwas

Preemptive

Preventive

Represive

Problem potensial

Skenario building

Problem mencuat

Problem terbuka

Sistem penanganan

Problem latent Rapid

respons

STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

PENGAWASAN

YANG

EFEKTIF

PENGAWASAN PARTISIPATIF

PENCEGAHAN

Apa yang harus diprioritaskan

• Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pencegahan melalui: • Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat

mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelanggaran), misalnya dengan mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran, informasikan bahwa Panwaslu akan memelototi semua tahapan dan semua peserta pemilu.

• Preventif = melakukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya situasi di atas, mislanya menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Gakumdu, kerja sama dengan pemantau, media massa, dll.

Pencegahan diimplementasikan dengan menyusun scenario building.

• Represive: penegakan hukum, melalui memperkuat sistem penanganan pelanggaran

KENALI DAN CEGAH PELANGGARAN

Kenali & analisa problem potensial= masalah yang

secara logis diperkirakan akan muncul sebagai

akibat dari kelemahan sistem, aturan dan tehnis.

Kenali & analisa problem latent= masalah/konflik

yang pernah muncul dan saat ini masih terpendam

(api dalam sekam), yang diperkirakan dapat

terulang lagi.

SCENARIO BUILDING

TREND / PREDIKSI THD MASALAH YG AKAN TERJADI

ANALISIS PELANGGAR

AN MASA LALU

PELANGGARAN SAAT INI DAN

FAKTOR-FAKTOR PENTING SAAT INI

ANALISIS KESIMPULAN RAPID RESPONS

Penegakan Hukum

SKENARIO AKSI

REKOMENDASI

Preemptive dan Preventive Represive

Penegakan hukum

Monitoring

Strategi Pengawasan1. Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan

titik rawan pelanggaran di daerah pengawasan masing-masing Pengawas Pemilu.

2. Pencegahan: Mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara menyampaikan masukan kepada KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sebagai pembuat peraturan teknis Pemilu dan penggerak serta pengendali Pemilu.

3. Peringatan: Memperingatkan kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara memberitahukan secara tertutup (melalui surat khusus) dan atau secara terbuka (melalui media massa) kepada KPU dan jajarannya agar mereka segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran tersebut.

4. Pelaporan: Melaporkan dan atau menindaklanjuti peristiwa kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam dalam tahapan kampanye Pemilu, kepada lembaga yang berwenang agar mereka cepat bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.

PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI

TAHAPAN PILPRES

a. Penyusunan Daftar Pemilih;

b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

c. Penetapan Pasangan Calon;

d. Masa Kampanye;

e. Masa tenang;

f. Pemungutan dan penghitungan suara;

g. Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

h. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Aspek penting non-tahapan yang perlu diawasi Pengadaan dan distribusi logistik Pelaporan dana kampanye Penyusunan regulasi KPU

BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI

RANAH PILEG PILPRESPerbedaan pada ranah kompleksitas teknis penyelenggaraan

• Tehnis pemungutan dan penghitungan suara lebih rumit karena memperhitungkan perolehan suara partai dan calon

• Tehnis penyelenggaraan kampanye lebih rumit karena melibatkan partai dan caleg

• Tehnis pemungutan dan penghitungan suara lebih sederhana

• Tehnik kampanye lebih sederhana.

Perbedaan pada ranah pengaturan

Pengaturan lebih rumit terutama menyangkut kampanye, dana kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu (perolehan kursi)

Pengaturan lebih sederhana

Perbedaan pada ranah potensi pelanggaran

Potensi pelanggaran lebih banyak terkonsentrasi pada :• Tahap kampanye, • Tahap pemungutan dan penghitungan suara• Tahap rekapitulasi suara.

Potensi pelanggaran (terutama untuk wilayah luar negeri) lebih banyak terkonsentrasi pada :Tahap penghitungan dan rekapitulasi suara

PRIORITAS PENGAWASAN PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU

Netralitas dan imparsialitas pejabat dan PNS di KBRI

Netralitas dan imparsialitas PPLNKepatuhan PPLN kepada ketentuan peraturan

PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN TAHAPANTahap kampanyeTahap pemungutan dan penghitungan suaraTahap rekapitulasi suara

DASAR HUKUM UU Nomor 42 tahun 2008 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman

Teknis Kampanye Pemilu presiden dan Wakil presiden tahun 2009

Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

PP nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara Dalam Melakukan Kampanye Pemilu

Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI

Keterbatasan personel Pengawas LN Luasnya wilayah yang harus diawasi Terbatasnya instrumen penegakan hukum

pemilu Terbatasnya kerangka hukum yang

mengatur tentang teknis penyelenggaraan pilpres di LN

STRATEGI PENGAWASANMemperhatikan dan mempertimbangkan problematika tersebut di atas, maka strategi pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Luar Negeri perlu dilakukan sebagai berikut:

• Strategi preventive dan pre-emptive yang dilakukan melalui:• Pemetaan potensi pelanggaran• Sosialisasi bentuk-bentuk pelanggaran

• Law enforcement• Membangun kemitraan dalam pengawasan pemilu dengan asosiasi

pelajar, TKI, dll

Adapun strategi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan:

• Pendekatan pro-aktif• Pendekatan sinergi dengan stakeholder

TIMELINE & TITIK KRUSIAL DALAM PENGAWASAN PILPRES

Penyusunan daftar

Pemilih

Pencalonan dan Pentetapan Calon

Presiden dan Wapres

Pencetakan dan Distribusi Surat

Suara

Kampanye dan Masa

Tenang

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Penetapan Hasil Pilpres

I

Dana Kampanye

Level Pengawasan: PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu

Level Pengawasan: Bawaslu

Level Pengawasan: Bawaslu





Titik Rawan Utama:• Pemilih ganda,• Pemilih fiktif• Manipulasi

daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu

• Pemilih tak terdaftar

Titik Rawan Utama:Pelanggaran persayaratan calon

Titik Rawan Utama:Keterlambatan dalam pencetakan dan distribusi surat suara

Titik Rawan Utama:• Kampanye di

luar jadawal• Politik uang• Penyalahgunaan

jabatan dan fasilitas negara

• Pelibatan anak

Titik Rawan Utama:• Pemilih tidak

terdaftar memberikan suara

• Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali

• Penggelembungan dan atau manipulasi suara

Titik Rawan Utama:Manipulasi hasil pemilu

Titik Rawan Utama:• Keterlambatan

dalam penyerahan laporan dana kampanye

• Manipulasi laporan dana kampanye

• Sumbangan yang melanggar UU

1 Maret-15 Mei 2009 1 April- 9 Juni ‘09 9 Juni - 7 juli ‘09 1 Maret-15 Mei ‘09 12 Juni-29 Mei ‘09 8 Juli-24 Juli ‘09 25 – 27 Juli ‘09

STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI (1)

PENGATURAN TITIK RAWAN STRATEGI DAN LANGKAH PENGAWASAN

Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan memindahkan daftar pemilih tetap pemilu Anggota DPR menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS PPWP) dengan menggunakan formulir Model A LN PPWP yang dilakukan oleh PPLN dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (PPDPLN)

10 Parameter Akurasi Data Pemilih:

1. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali , dengan modus:• Nama sama,

tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, NIK sama

• Nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, NIK sama

• Nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, NIK sama

• Nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, NIK sama

2. Pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT

3. Nama dan identitas pemilih yang sama, tetapi muncul di TPS berbeda

4. WNI di bawah umur tetapi terdaftar di DPT

5. Pemilih tidak memiliki NIK6. Anggota TNI/Polri aktif

terdaftar di DPT7. Terdaftar di DPS, tidak tidak

terdaftar di DPT8. Pemilih tidak dikenal9. Selisih jumlah 10.Pemilih tidak terdaftar

1. Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

2. Pengawas Pemilu LN meminta salinan DPT LN dan DPTb LN kepada PPLN.

3. Pengawas Pemilu LN mengkaji dan menguji akurasi DPT LN dengan menggunkan 10 Parameter Akurasi Data Pemilih.

4. Pengawas Pemilu LN melaporkan hasil kajian atas akurasi DPT LN dan usulan rekomendasi perbaikan DPT LN kepada Bawaslu.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS PPWP, oleh PPLN dengan dibantu PPDPLN disusun dalam DPS PPWP (perbaikan) dengan menggunakan formulir Model A LN PPWP sebagai untuk menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN PPWP) dengan menggunakan formulir Model A 2 LN PPWP, dengan ketentuan :1) PPLN menyusun dan menetapkan DPTLN PPWP

dengan menggunakan formulir Model A2 LN PPWP berdasarkan DPSLN PPWP (Model A LN PPWP) berbasis TPSLN sebagai bahan rekapitulasi DPTLN PPWP.

2) DPTLN PPWP, selain sebagai bahan rekapitulasi, juga disampaikan oleh PPLN kepada KPPSLN untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN dalam bentuk Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN (Salinan Model A 2 LN PPWP).

3) PPLN menyampaikan rekapitulasi DPTLN PPWP kepada KPU paling lambat 63 (enam puluh tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH tambahan DI LUAR NEGERI (2)


• DPTb PPWP terdiri atas pemilih yang terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

• Keadaan tertentu, adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

1. KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau PPDP tidak menindaklanjuti masukan dari masyarakat atas DPS PWP dengan melakukan perbaikan DPS PWP, sehingga menyebabkan pemilih/warga negara kehilangan hak pilihnya (pasal 202 UU nomor 42/2008).

2. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (pasal 203)

3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih (pasal 204)

4. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, dan PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Pasangan Calon (Pasal 206)

5. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara, perbaikan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang merugikan Warga NegaraIndonesia yang memiliki hak pilih (pasal 207)

6. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (pasal 209)

1. Untuk dapat dimasukan dalam DPTb PPWP seseorang harus menunjukan bukti identitas diri (KTP/identitas lainnya) dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT PPWP di TPS asal.

2. Pemilih, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPTb PPWP (Model A 7-PPWP) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.

DPTb PPWP bersamaan dengan DPT PPWP,dilaporkan oleh PPLNkepada KPU sebelum jadwal waktu, dalam rangka pengadaan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

STRATEGI PENGAWASAN LOGISTIK PILPRES DI LUAR NEGERI


1. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:a. kotak suara;b. surat suara;c. tinta;d. bilik pemungutan suara;e. segel;f. alat untuk memberi tanda pilihan; dang. TPS.

2. Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

• Jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan.

• Perlengkapan pemungutan suara tidak tiba tepat waktu di KPPSLN.

1. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU

Provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten / kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2. Pengawas LN meminta salinan DPT LN di wilayah masing-masing kepada PPLN

3. Pengawas LN mengawasi dan memastikan bahwa logistik pemilu yang diterima PPLN sesuai jumlah dan spesifikasinya

4. Pengawas LN memastikan bahwa logistik diterima tepat waktu.

Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu)hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilihtetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilihtetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusanKPU

KPU menetapkan besarnya jumlahsurat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, dimana untuk setiap kabupaten/kota sebanyak1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus

STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI


Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

1. Kampanye dilakukan oleh pihak yang tidak didaftarkan kepada KPU (tim kampanye bayangan)

2. Black campaign3. Pelaksana Kampanye melibatkan pihak-

pihak yang dilarang4. PNS bersikap tidak netral5. Pejabat struktural, fungsional dan PNS

melakukan mobilisasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk mendukung atau menolak calon tertentu (abuse of power)

6. Penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye

7. Kampanye dilakukan di tempat yang dilarang oleh UU.

1. Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

2. Pengawas LN mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran oleh Pejabat KBRI yang menjadi anggota atau berafiliasi dengan partai politik atau pasangan calon

3. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap KBRI guna mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

4. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap kemungkinan terjadinya abuse of power.

Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye, terdiri atas pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten / kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:a. pertemuan terbatas;b. tatap muka dan dialog;c. penyebaran melalui media cetak dan media

elektronik;d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye

dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU;g. debat Pasangan Calon tentang materi

Kampanye Pasangan Calon; danh. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan

perundangundangan.



Dalam kampanye dilarang:a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

5. Pengawas LN meminta daftar pelaksana kampanye LN dari masing-masing pasangan calon kepada PPLN dan tim pelaksana kampanye

6. Pengawas LN mengkaji materi kampanye yang disebarkan atau dipergunakan dalam kampanye di LN

7.

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada

Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;



c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

e. pegawai negeri sipil;f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia;g. kepala desa;h. perangkat desa;i. anggota badan permusyaratan desa; danj. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak

memilih.

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

2. Larangan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI


1. Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.

2. Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.

4. Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diakreditasi oleh KPU.

5. Saksi harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye.

1. Pengawas LN menjalin kerja sama dengan pemantau LN.

2. Pengawas LN melakukan identifikasi dan pemetaan TPSLN yang rawan pelanggaran (terutama tempat dilakukannya drop box)

3. Pengawas LN menentukan TPS LN yang akan diawasi secara acak

4. Pengawas LN mencermati proses penentuan pemilih yang memberikan suara melalui pos

5. Pengawas LN mengawasi proses pengiriman surat suara dan perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara melalui pos, dengan memastikan:• Pemilih yang ditetapkan

untuk memberikan suara melalui pos telah terdaftar di DPTLN

• Berkas-berkas perlengkapan pemungutan suara sesuai ketentuan perundang-undangan (terutama formulir C4 LN)

1. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:a. penyiapan TPSLN;b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap,

Daftar Pemilih Tambahan, dan nama dan foto Pasangan Calon di TPSLN; dan

c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

2. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;b. rapat pemungutan suara;c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan

suara; dane. pelaksanaan pemberian suara.



1. Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.

2. KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.

3. Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.

4. Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.

5. Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.

6. KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

6. Pengawas LN meminta salinan DPT LN kepada PPLN/KPPSLN

7. Pengawas LN hadir di TPSLN sebelum dimulainya pemungutan suara

8. Pengawas LN mencermati proses dan prosedur pemungutan suara oleh KPPSLN

9. Pengawas LN harus memastikan:• Tidak ada pemilih yang

tidak terdaftar dalam DPT LN yang memberikan suara

• Tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali1. Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu

pemungutan suara berakhir.2. Penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN

yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara.3. KPPSLN melakukan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam

TPSLN.4. Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan

suara Pasangan Calon di dalam TPS/TPSLN.5. Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan

penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPSLN.6. Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memantau

pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di luar TPSLN.7. Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan

suara Pasangan Calon di luar TPSLN.



1. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPSLN menghitung:a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar

Pemilih Tetap;b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau

salah dalam cara memberikan suara; dane. sisa surat suara cadangan.

2. Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPSLN yang hadir.

3. Ketua KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.

4. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.

5. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

6. Pasangan Calon, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPSLN.

7. Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Pasangan Calon atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

9. Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.

• Penghitungan suara tidak dilakukan di TPSLN

• Penggunaan surat suara cadangan tidak dibuatkan berita acara

• Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang pencahayaan, suara kurang jelas, tidak dihadiri saksi dan pengagawas LN

• Keberatan yang diajukan oleh saksi maupun masyarakat melalui Pengawas LN diabaikan oleh KPPSLN

1. Pengawas LN mengawasi proses penghitungan suara dengan memastikan bahwa:

• KPPSLN menghitung jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap; jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain; jumlah surat suara yang tidak terpakai; jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan sisa surat suara cadangan.

• KPPSLN membuat berita acara terhadap penggunaan surat suara cadangan

• KPPSLN mengadakan pembetulan dalam hal terdapat keberatan dari saksi atau masyarakat melalui pengawas LN



1. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir.

2. Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

3. KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.4. KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan

dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.

5. KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.

6. KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.

7. KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

8. PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

9. PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU

• KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN

• KPPSLN memberikan salinan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas LN

2. Pengawas LN mengumpulkan seluruh salinan berita acara dan sertfikat hasil penghitungan suara di TPSLN

3. Pengawas LN mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara

4. Pengawas LN meminta salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPLN

BAB XIXKETENTUAN PIDANA

Pasal 207Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan enyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara, perbaikan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 249Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 258Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 250Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 251Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

THANK YOU

News & Politics

Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden