Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMDR : KM 75/PW 304/MPPT-85

TENTANG

PERATURAN USAHA PENGINAPAN REMAJA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan Penginapan Remaja merupakan salah satu urusan Pemerin­tah dalam Kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I;

b. bahwa untuk pedoman pembinaan didaerah demi tercapainya kesa­tuan tata cara pengaturan dan pembinaan urusan usaha Pengi­napan Remaja sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomuni­kasi tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja.

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;2. Keputusan Presiden R.I Nomor 45/M Tahun 1983;3. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984;4. Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 1984;5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Ne­

geri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PER­ATURAN USAHA PENGINAPAN REMAJA.

2

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komer­sial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan pe­nginapan-penginapan dan pelayanan-pelayanan lain.

b. Tidak bertujuan komersial adalah suatu usaha yang tidak mementing kan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja.

c. Pemimpin Penginapan Remaj a adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusahaan Penginapan Remaja.

d. Tamu Penginapan Remaja adalah setiap remaja, pelajar dan mahasis­wa yang menginap di Penginapan Remaja dengan membayar.

e. Remaja adalah mereka yang berusia antara 10 - 25 tahun baik yang masih dalam pendidikan maupun tidak.

f. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat Membangun Penginapan Remaja.

g. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah Tingkat II untuk mendirikan bangunan.

h. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

P a s a l 2

3

Semua jenis penginapan yang tidak sesuai dengan pengertian pasal 1huruf a peraturan ini tidak termasuk Penginapan Remaja.

BAB IIBENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

(1) Usaha Penginapan Remaja dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan.

(2) Modal usaha Penginapan Remaja dimiliki oleh Warga Negara In­donesia.

BAB IIIPERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

(1) Pengusahaan Penginapan Remaja pada pokoknya menyediakan fa­silitas penginapan bagi remaja, pelajar dan mahasiswa.

(2) Pengusahaan Penginapan Remaja harus memenuhi persyaratan se­perti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Pemimpin Penginapan Remaja berkewajiban untuk :

a. Memberi perlindungan kepada tamu Penginapan Remaja.b. Mengadakan tata buku sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.c. Mencegah penggunaan Penginapan Remaja dari kegiatan-kegiatan

yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.

P a s a l 2

d. Mentaati

4

d. Mentaati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja.

f. Memelihara hygiene dan sanitasi didalam Penginapan Remaja dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perun - dangan yang berlaku.

g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarip ka­mar atau tarip tempat tidur, yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB IVP E R I Z I N A N

Pasal 6

(1) Untuk membangun Penginapan Remaja ataupun penambahan kamar harus memiliki Persetujuan Prinsip Membangun.

(2) Untuk dapat beroperasi setiap Penginapan Remaja harus memi­liki Izin Usaha.

Pasal 7

Persetujuan Prinsip Membangun Penginapan Remaja harus digunakan da lam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 8

(1) Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha Penginapan Re­maja dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Persetujuan

5

(2) Persetujuan prinsip Membangun diberikan dengan berpedoman kepada kebutuhan kamar Penginapan Remaja di Daerah Tingkat I yang ber - sangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 9

(1) Permohonan persetujuan prinsip Membangun Penginapan Remaja diaju kan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I disertai dengan lam­piran :

a. Rencana pembangunan dan Gambar pra rencana bangunan.b. Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II.

(2) Persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini diselesaikan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan apabila permohonan disetujui akan dikeluarkan persetujuan prinsip.

(3) Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengka­pi dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

(1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip dan Izin Usaha, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 11

Persetujuan prinsip Membangun dan Izin Usaha Penginapan Remaja dapat dicabut apabila :

a. Memperoleh persetujuan prinsip membangun dan Izin Usaha secara tid^k sah.

b. Tidak

6

b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan da­lam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

Tata cara pembatalan persetujuan prinsip Membangun dan Izin UsahaPenginapan Remaja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 13

Setiap pemindah tanganan pemilikan Penginapan Remaja harus seizinGubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Pemimpin Penginapan Remaja wajib memberikan laporan statistik tingkat penghunian Kamar secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3) Dalam hal yang dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta laporan tertentu kepada Pemimpin Penginapan Re­maja.

(4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melakukan penelitian secara berkala terhadap persyaratan yang dimiliki Penginapan Remaja.

P a s a l 15

7

Direktur Jenderal Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 16

Semua Penginapan Remaja yang telah memperoleh Izin Usaha harus menggu­nakan nama Penginapan Remaja.

BAB VIR E T R I B U S I

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun dan Izin Usaha Pe­nginapan Remaja dapat dipungut retribusi.

(2) Besarnya retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan ini, semua Penginapan Remaja yang ada harus te­lah menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini segala peraturan tentang Penginapan Re maja yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 15

P a s a l 20

8

Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

P a s a l 20

Ditetapkan di . - J A K A R T A Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

ACHMAD TAHIRSALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;2. Ketua BAPPENAS;3. Sekretaris Kabinet;4. Badan Pemeriksa Keuangan;5. Gubernur Bank Central;6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal

di lingkungan Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Dep. Parpostel;

9. Para Direktur Jenderal Dep. Parpostel;10. Para Kepala Biro Dep. Parpostel11. Para Kakanwil Dep. Parpostel seluruh Indonesia12. A r s i p .

LAMPIRANKeputusan Menteri Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiNOMOR : KM 75/PW 304/MPPT-85TANGGAL : 30 Agustus 1985

UNSUR PERSYARATAN URAIAN PERSYARATAN

I. UMUM1. Lokasi a. Bebas dari kebisingan, bau tidak

enak, debu, binatang pengerat dan serangga.

b. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor beroda empat (bus).

2. Bangunan Konstruksi bangunan bersifat perma­nen dan memenuhi persyaratan tata bangunan.

3. Pertamanan Mempunyai taman diluar gedung yang terpelihara dengan baik.

4. Parkir Tersedia tempat parkir untuk kenda­raan bermotor beroda empat (bus) minimal empat kendaraan.

II. RUANGAN-RUANGAN DAN PERALATAN/PERLENGKAP- AN

1. Kantor Depan (Front Office)

Kantor Depan dilengkapi dengan :a. Meja penerima tamu (counter).b. Rak tempat kunci.c. Tempat penitipan barang berharga.d. Tempat pembayaran (kasir).e. Rak arsip.f. Tempat duduk di lobby (ruang ta­

mu) .g. Toilet umum pria dan wanita yang

terpisah.

2

UNSUR PERSYARATAN

h.

URAIAN PERSYARATAN

Peralatan/perlengkapan :1) mesin hitung.2) mesin ketik.3) papan tempat menempelkan peta

atau brosur dan pengumuman.4) sistim tata suara di lobby.5) radio atau televisi di lobby.6) tersedia kios tempat penjual­

an barang kebutuhan tamu se­hari-hari .

2. Ruang Serbaguna

3. Kamar Tidur

a. Luas untuk tiap 1 (satu) orang minimal 4,0 m2.

b. Ruang pertemuan, ruang baca, ru­ang rekreasi.

c. Toilet pria dan wanita yang ter­pisah.

a. Luas kamar tidur minimal 2,7 m2 per orang.

b. Jumlah tempat tidur susun mini­mal 30 buah.

c. Tiap kamar tidur maksimal 6 (enam) tempat tidur susun.

d. Ukuran tempat tidur susun mini­mal :2,00 x 0,90 x 1,70 m.

e. Kelompok kamar tidur pria dan wanita terpisah.

f. Tinggi langit-langit kamar ti­dur minimal 3,0 m.

g. Peralatan/Perlengkapan :1) tempat tidur susun lengkap

dengan kasur dan bantal.

3

UNSUR PERSYARATAN URAIAN PERSYARATAN

4. Kamar Mandi/W.C.

2) sprei, sarung bantal dan selimut untuk setiap tempat tidur.

3) lemari kecil dengan kunci untuk setiap tempat tidur.

4) alat penggantung pakaian/kapstok minimal 2 (dua) buah untuk seti­ap tempat tidur.

5) tempat menaruh ransel/koper.6) memiliki sistim penerangan lam-

pu/cahaya minimal 4 watt per m2.7) keranjang tempat sampah.8) lampu darurat atau lilin dan

tempatnya.9) peralatan/perlengkapan pembersih

kamar tidur.

a. Kamar mandi/w.c, pria dan wanita terpisah.

b. Kamar mandi/w.c.masing-masing priadan wanita minimal :1) 1 (satu) kamar mandi untuk 4 - 8

orang.2) 1 (satu) w.c. untuk 4 - 8 orang.3) 1 (satu) urinoir untuk 6 - 1 0

orang.c. Memiliki sistim tata udara yang baild. Peralatan/perlengkapan :

1) bak air mandi atau shower.2) gayung.3) w.c, duduk atau jongkok.4) wastafel dan kaca rias.5) alat penggantung pakaian/handuk

atau kapstok.6) keranjang tempat samoah.

4

UNSUR PERSYARATAN URAIAN PERSYARATAN

7) keset.8) peralatan/perlengkapan pember­

sih kamar mandi/w.c.e. Dinding kamar mandi dilapisi ba­

han kedap air setinggi 2,0 m.

5. Ruang Makan

6. Ruang Masak/Dapur

a. Luas ruang makan minimal 1,2 m2 per orang.

b. Tinggi ruang makan minimal 3,0 m.c. Ruang saji (pantry).d. Peralatan/perlengkapan :

1) meja kasir.2) meja makan dan kursinya.3) piring makan, sendok makan dan

garpu.4) gelas, cangkir dan sendok teh/

kopi.5) poci air teh/kopi, thermos air.6) tempat nasi, tempat sayur dan

lauk-pauk.7) mangkok cuci tangan.8) tempat saos dan sambal.9) tusuk gigi.10) alat pembuka botol.11) peralatan/perlengkapan pember­

sih ruang makan.

a. Luas ruang dapur minimal 50 % dari luas ruangan makan.

b. Tinggi dapur minimal 3,5 m.c. Dinding dapur dilapisi bahan ke­

dap air dengan tinggi minimal50 % dari tinggi dapur.

5

UNSUR PERSYARATAN URAIAN PERSYARATAN

d. Cerobong asap dan tata udara yang baik.

e. Ruang pencucian peralatan/perleng kapan dapur.

f. Lantai dapur mudah dibersihkan dan tidak licin, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan saring­an.

g. Peralatan/perlengkapan :1) kompor.2) alat penggoreng/wajan.3) berbagai jenis panci.4) nampan.5) telenan.6) pisau dapur.7) pengocok telur.8) kulkas.9) lemari tempat menyimpan bahan

makanan yang mudah rusak.10) lemari tempat menyimpan bahan

makanan yang tahan lama.11) lemari peralatan/perlengkapan

makanan dan minuman.12) rak untuk mengeringkan peralat­

an/perlengkapan makanan dan mi­numan.

13) tempat pembuangan sampah.14) peralatan/perlengkapan pember­

sih ruang masak/dapur.

7. Binatu (cuci setrika) a. Luas ruang binatujninimal 0,5 m2per orang.

6

UNSUR PERSYARATAN URAIAN PERSYARATAN

b. Peralatan/perlengkapan :1) alat mencuci dengan tangan atau

mesin cuci.2) alat setrika dan mejanya.

c. Jemuran pakaian.

8. Gudang a. Gudang umum untuk peralatan/per­lengkapan.

b. Gudang makanan dan minuman.c. Daftar inventaris gudang.

9. Ruang Karyawan a. Tempat ganti pakaian.b. Kamar mandi/w.c.c. Ruang makan.

10. Ruang Ibadat Tersedia tempat ibadat yang bersih.

11. Instalasi dan Sumber a. Sumber daya listrik dari PLN atauEnergi generator.

b. Sumber air bersih/air minum dari PAM atau sumber lain yang memenu­hi persyaratan hygiene dan sani­tasi.

c. Bahan bakar untuk keperluan masak dari minyak tanah atau gas.

d. Sistim sirkulasi udara yang baik.e. Mempunyai sistim pencegahan dan

pemadam kebakaran yang baik.f. Tersedia tabung pemadam kebakaran

di kamar tidur, dapur, ruang makan, gudang, ruang kantor dan tempat- tempat penting.

7

UNSUR PERSYARATAN •

g.

URAIAN PERSYARATAN

Sistim pembuangan limbah yang tidak mengganggu hygiene dan sanitasi sesuai dengan per­aturan perundangan yang ber­laku.

12. Ruang Kantor

h. Pemasangan instalasi listrik dan air harus memenuhi per- syaratan/peraturan instansi pemerintah yang berlaku.

i. Ruang pemeliharaan teknik atau ruang panel mekanikal/elektri- kal.

a. Ruang kantor terdiri dari :

1) ruang pimpinan.

2) ruang staf administrasi, keuangan dan pelaksana.

b. Toilet.

III. PENGELOLAAN DAN AEMINISTRASI

1. Pengelolaan a. Tenaga kerja terdiri dari :1) pimpinan.2) staf administrasi dan keuang

an.3) staf pelaksana.

b. Memiliki bagan organisasi pe­ngelolaan.

c. Memiliki uraian tugas secara tertulis.

*. V — ' I •

8»

r

UNSUR PERSYARATAN URAIAN PERSYARATAN

2. Administrasi

U---- n-- ---- , ■ ....

a. Administrasi pengelolaan :

1) sistim pengelolaan keuangan yang baik.

2) peralatan/perlengkapan kan­tor.

b. Administrasi kantor depan :

c. Administrasi kamar tidur :

d. Administrasi di ruang makan :

e. Administrasi . di dapur :

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, TOS DAN TELEKOMUNIKASI,

ACFMAD TAHIR