MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK. INDONESIA

NOMOR 409 /KMK.08/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENUGASAN KHUSUS EKSPOR TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.08/2018 tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 777/KMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.08/2018 Tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2018, telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2018;

b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu membentuk Komite dimaksud untuk tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2019;

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

2. Keputusan Presiden Nomor 83/P/2016 Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1883);

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DirektoratJenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko TahunAnggaran 2019;

Memperhatikan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENUGASAN KHUSUS EKSPOR TAHUN 2019.

: Membentuk Komite Penugasan Khusus Ekspor yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

: Komite mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penilaian hasil kajian aspek ekonomi atasprogram ekspor yang diusulkanKementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk dijadikan penugasan khusus:

2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam perumusan hasil kajian aspek ekonomi program ekspor yang akan diusulkan menjadi penugasan khusus;

3. menyusun rekomendasi atas usulan sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan, kriteria pelaku ekspor, bentuk fasilitas, dan besaran dana atas program yang akan diusulkan menjadi penugasan khusus;

4. melakukan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian potensial dan pihak lain terkait penugasan khusus;

5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan penugasan khusus; dan

6. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

: Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. meminta kelengkapan data dan informasi Usulan Program Ekspor kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pengusul;

2. meminta pendapat pihak lain sesuai keahliannya;3. merekomendasikan Penugasan Khusus kepada

Menteri Keuangan;4. merekomendasikan perubahan, penghentian, atau

penundaan pelaksanaan Penugasan Khusus berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan/atau

5. meminta laporan pelaksanaan Peugasan Khususkepada LPEI selain laporan periodik.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk memperoleh masukan terkait kebijakan kementerian sektor, dibentuk Kelompok Advisori yang merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite, dibentuk Tim Teknis Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Tata Kerja Komite ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.

Masa kerja Komite, Kelompok Advisori, dan Tim Teknis ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Perdagangan;3. Menteri Perindustrian;4. Menteri Luar Negeri;

Menteri Pariwisata;6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;7. Menteri Kelautan dan Perikanan;8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;9. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian

Keuangan;10. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;

12. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

13. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;15. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia;16. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATISalinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.Kepala Bagian T.U. Kementerian

Z'-

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409 /KMK.08/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENUGASAN KHUSUS EKSPOR TAHUN 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENUGASAN KHUSUS EKSPOR TAHUN 2019.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan

5. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

6. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan

7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

8. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian

10. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian

11. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri

12. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

13. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata

14. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ketuamerangkap Anggota

Wakil Ketua I merangkap Anggota

Wakil Ketua II merangkap Anggota

Wakil Ketua III merangkap Anggota

Sekretaris merangkap Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

t

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 6 '

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK ADVISORI KEBIJAKAN PENUGASAN KHUSUS EKSPOR TAHUN 2019

Kelompok Advisori Kementerian Keuangan1 . Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan

dan Instrumen Mitigasi Risiko, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Ketua

2. Kepala Seksi Risiko Lembaga Keuangan II, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Wakil Ketua

3. Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Anggota

4. Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko BUMN, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Anggota

5. Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Anggota

6. Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

Anggota

7. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Anggota

8. Kepala Seksi Peraturan Mitigasi Risiko, . Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kelompok Advisori Kementerian Perdagangan

Anggota

1 . Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Anggota

2. Direktur Fasilitasi Ekspor Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Anggota

3. Kepala Subdirektorat Kerja Sama Antarlembaga, Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Anggota

4. Kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Anggota

5. Kepala Seksi Pemerintah, Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Anggota

A

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Kepala Seksi Sistem Pembiayaan, Direktorat Fasilitasi AnggotaEkspor Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kelompok Advisori Kementerian Perindustrian1. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Direktorat Anggota

Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional

2. Kepala Subdirektorat Fasilitas Non Fiskal Industri, AnggotaDirektorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, DirektoratJenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional

3. Kepala Seksi Akselerasi Industri, Direktorat Ketahanan dan Anggota Iklim Usaha Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan,Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional

Kelompok Advisori Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Direktur Asia Selatan dan Tengah, Direktorat Jenderal Asia Anggota Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri

2. Asisten Deputi Pembiayaan NonBank dan Perpajakan, AnggotaDeputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah

Kelompok Advisori Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan AnggotaEkosistem, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi danIndustri Pariwisata, Kementerian Pariwisata

2. Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Anggota Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KementerianKelautan dan Perikanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

' 8 -

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENUGASAN KHUSUS EKSPOR TAHUN 2019

1. Kepala Subdirektorat Pegelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

2. Kepala Seksi Instrumen Mitigasi Risiko, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

3. Kepala Seksi Risiko Lembaga Keuangan I, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

4. Kepala Subbidang Transaksi Berjalan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

5. Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

6. Kepala Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

7. Kepala Seksi Pengungkapan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

8. Kepala Seksi Risiko Penugasan Non PSO dan Investasi pada BUMN, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

9. Kepala Seksi Analisis Risiko Aset dan Kewajiban Lintas Generasi, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Rahmad Budiarto, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

11. Moh. Kharis Syukron, Pelaksana pada DirektoratPengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

12. Almitra Indira, Pelaksanan pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

13. Samratul ‘Aini Nabila, Pelaksana pada DirektoratPengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

14. Puspa Kusuma Pertiwi, Pelaksana pada DirektoratPengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

h

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

15. David, Pelaksanan pada Direktorat Pengelolaan RisikoKeuangan Negara, Direktorat Jenderal PengelolaanPembiayaan dan Risiko

16. Alfian Prihanadi, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

17. Aulia Putra Hardiwiboowo, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

18. Siti Ma’rifah, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan RisikoKeuangan Negara, Direktorat Jenderal PengelolaanPembiayaan dan Risiko

19. Nurul Fadhilah Rahandi, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

20. M. Sharaqi Zaman, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

21. Tulus Widagdo, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

22. May Putri Bahari Mirahadi, Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

23. Syarif Hidayat, Pelaksana pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

h

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

IV. TATA KERJA KOMITE PENUGASAN KHUSUS EKSPOR

A. PENDAHULUAN

Komite Penugasan Khusus Ekspor, selanjutnya disebut Komite, bertugas

memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam merumuskan

kebijakan fiskal untuk mendorong peningkatan ekspor nasional. Komite

melakukan kajian dalam hal Menteri Keuangan memerlukan masukan dan

pendapat mengenai kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional dan peran fiskal

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai lembaga yang mewakili

Pemerintah. Untuk menghasilkan rekomendasi, Komite- melakukan kajian

secara objektif dan independen serta dalam jangka waktu yang wajar. Untuk

itu, diperlukan suatu tata kerja yang digunakan sebagai pedoman bagi

seluruh anggota Komite dalam melaksanakan tugasnya.

B. PEDOMAN UMUM

Dalam perumusan penugasan khusus, Komite mengikuti pedoman umum ,

sebagai berikut:

1. seluruh komitmen yang telah dibuat dalam rangka kebijakan fiskal

untuk mendorong peningkatan ekspor nasional agar

diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan, guna

memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku

ekspor.

2. penetapan penugasan khusus dilakukan dengan mempertimbangkan

kepentingan nasional, meningkatkan daya saing, dan menciptakan

value added produk ekspor nasional.

C. PROSEDUR KERJA

Secara umum prosedur kerja Komite ditetapkan sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian menyampaikan

usulan program ekspor kepada Menteri c.q. Ketua Komite dengan

melampirkan hasil kajian aspek ekonomi.

2. Ketua Komite menugaskan Sekretaris Komite untuk memeriksa

kelengkapan administrasi dari usulan program ekspor.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Dalam hal usulan dinyatakan lengkap, Ketua Komite/Sekretaris Komite

menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penelitian atas kajian aspek

ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

4. Tim Teknis melakukan penelitian atas kajian aspek ekonomi secara

komprehensif berkaitan dengan kriteria program ekspor yang akan

mendapatkan penugasan khusus.

5. Dalam hal diperlukan, Tim Teknis dapat:

a. melakukan penelitian lapangan agar data/informasi yang

diperoleh lebih akurat dan akuntabel;

b. mengundang narasumber dan/atau konsultan sesuai dengan

kepakaran/bidang keahliannya;

c. melakukan konsultasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia;

d. meminta pendapat Tim Advisori.

6. Hasil penelitian Tim Teknis dilaporkan dalam rapat pleno untuk

mendapatkan keputusan.

7. Dalam hal diperlukan, Komite dapat menyelenggarakan dengar

pendapat umum (public hearing)

8. Rapat pleno dianggap memenuhi quorum apabila dihadiri para pejabat

yang mewakili instansi terkait, paling sedikit:

a. pejabat yang mewakili Kementerian/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian pengusul Program Ekspor;

b. wakil Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko,

Kementerian Keuangan;

c. wakil Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan/atau

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,

Kementerian Perdagangan;

d. wakil Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan/atau

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses

Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;

e. wakil Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

f. wakil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

9. Dalam hal Anggota Komite berhalangan menghadiri rapat pleno,

Anggota Komite memberikan kuasa atau penugasan kepada pejabat

yang ditunjuk untuk menghadiri dan mewakilinya.

10. Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud dalam angka 9 harus

membawa surat kuasa atau surat tugas dari anggota Komite instansi

terkait.

11. Surat kuasa atau surat tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10

harus memenuhi paling kurang:

a. kop surat Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

b. nama dan jabatan pejabat Anggota Komite yang memberikan

kuasa atau penugasan;

c. nama dan jabatan pejabat yang diberikan kuasa atau penugasan

untuk mewakili dan menghadiri rapat pleno;

d. tanda tangan pejabat yang memberikan kuasa atau penugasan

dan pejabat yang diberikan kuasa atau penugasan.

12. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno dilaksanakan berdasarkan

musyawarah mufakat.

13. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka

12 tidak tercapai, anggota Komite dan pejabat yang mewakili dari

Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pengusul program

ekspor memiliki hak voting untuk memberikan persetujuan terhadap

rekomendasi program ekspor.

14. Hasil keputusan berupa persetujuan atau penolakan dalam rapat pleno

ditindaklanjuti dengan perumusan rekomendasi kebijakan penugasan

khusus yang ditandatangani oleh Ketua Komite/Direktur Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk disampaikan kepada

Menteri Keuangan.

15. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada angka 14, maka akan diterbitkan Keputusan Menteri

Keuangan atau Surat Penolakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

16. Dalam hal Menteri Keuangan tidak menyetujui hasil rekomendasi

Komite sebagaimana dimaksud pada angka 14, Menteri Keuangan

mengembalikan rekomendasi kepada Komite untuk melakukan analisis

lebih lanjut.

17. Atas pengambilan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 16,

dalam hal diperlukan penyesuaian atas rekomendasi, Ketua Komite

dapat melakukan penyesuaian rekomendasi sesuai arahan Menteri

untuk disampaikan kembali kepada Menteri untuk mendapat

penetapan.

18. Atas pengambilan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka

16, dalam hal diperlukan analisis lebih lanjut, Komite dapat

menugaskan tim teknis untuk melakukan analisis dan hasil akhirnya

dilaporkan dalam rapat pleno untuk mendapatkan keputusan.

19. Hasil keputusan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka

18 ditindaklanjuti dengan perumusan rekomendasi kebijakan

penugasan khusus yang ditandatangani oleh Ketua Komite/Direktur

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk disampaikan

kepada Menteri Keuangan.

20. Menteri Keuangan memutuskan untuk menyetujui atau menolak

rekomendasi Komite sebagaimana dimaksud pada angka 19, dan

menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan

atau Surat Penolakan

21. Kebijakan Penugasan Khusus yang telah ditetapkan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada angka 15, angka 17, dan angka 20,

ditindaklanjuti dengan melakukan:

a. sosialisasi kebijakan penugasan khusus kepada

stakeholer/kelompok sasaran;

b. monitoring dan evaluasi atas implementasi Kebijakan penugasan

khusus;

c. penyediaan informasi kebijakan penugasan khusus kepada

instansi lain dan masyarakat.

oleh setiap Kementerian/Lembaga Nonkementerian yang menjadi

anggota Komite.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

D. BATAS WAKTU PENYELESAIAN

1. Secara umum, Komite harus menyelesaikan perumusan kebijakan

penugasan khusus paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak

diterimanya usulan program ekspor.

2. Dalam hal kesepakatan dalam tahap pembahasan teknis tidak tercapai,

Komite dapat mengirimkan surat permintaan data atau bahan kajian

lanjutan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian

pengusul.

3. Waktu penyelesaian diperhitungkan kembali mulai dari disposisi atas

surat permintaan data atau bahan kajian lanjutan dari

Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pengusul

dimaksud.

4. Dalam hal Menteri Keuangan tidak menyetujui hasil rekomendasi

sebagaimana tercantum pada huruf C angka 16, Komite menyelesaikan

perumusan kebijakan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak

diterimanya disposisi Menteri Keuangan.

E. TATA TERTIB ANGGOTA KOMITE

Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komite, antara

lain:

1. menghadiri rapat-rapat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan;

2. menyelesaikan tugas yang diberikan dalam jangka waktu yang telah

disepakati;

3. memegang kerahasiaan tentang kebijakan penugasan khusus yang

belum ditetapkan Menteri Keuangan, dan menghindari kepentingan

individu/kelompok; dan

4. melaporkan hasil rapat Komite kepada atasan masing-masing.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

15

V. Prosedur Operasi Standar Penetapan Penugasan Khusus Ekspor

SRI MULYANI INDRAWATISalinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTGf Vuwdi^O 'NIP 19710912199703100r

4