HIMPUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN …jdih.kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/e_book_file... · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan

HIMPUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN 2010-2011

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut dengan gembira terbitnya Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 dalam bentuk buku. Untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Biro Kepegawaian dan Hukum, khususnya di bidang pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang merupakan upaya penyebarluasan informasi hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka kegiatan Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2011.

Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 memuat Peraturan Menteri secara lengkap dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama sehingga buku Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 ini dapat diterbitkan.

Harapan kami Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhirnya kritik dan saran pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan penerbitan berikutnya.

Jakarta,

Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum,

Zaini Bustaman, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar................................................................................................... i

Daftar Is i............................................................................................................. ■■■

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.67/UM.001/MKP/2010 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata............................................................................... 1

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.69/HK.001/MKP/2010 Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia . 21

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.......................... 26

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha, Usaha Penyediaan Akomodasi .............. 37

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman.................. 50

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata................................ 62

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata ...................... 73

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM .90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata .................................. 85

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi............................................................................................................. 97

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata................................... 111

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran ...................................................................... 122

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata ..................... 133

iii

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata ...................... 144

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta............................................. 155

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa ........................................................ 168

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian........................................ 179

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.75/OT.001/MKP/2010 Tentang Pembentukan Promosi Pariwisata Indonesia ......................................... 202

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.2/HK.001/MKP/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM .69/HK.001 /MKP/2010 Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia .......................................................................................... 205

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.07/DL107/MKP/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Sektor Pariwisata .......................................................................................................... 207

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.1/OT.001/MKP/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : KM.07/OT.001/MKP/2010 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia..................................... 231

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Selaku Ketua Panitia Persiapan Sarana Dan Prasarana Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) XXI Tahun 2013 Nomor : KM.6/UM.001/MKP/2011 Tentang Penetapan Lokasi Dan Pengembangan Fasilitas Penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 ....................................................................................... 233

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata .......................................................................................................... 236

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.21/PW.007/MKP/2011 Tentang Penetapan Taman Mini Indonesia Indah sebagai Lembaga Pelestarian Budaya Indonesia............................................................................................... 256

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.64/PL.407/MKP/2011 Tentang Hibah Barang Milik Negara Pada Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata

IV

Kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan..................................... 259

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.69/KU.208/MKP/2011 Tentang Strategi dan Rencana Aksi Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Tahun 2011 Lingkungan Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata..................... 265

Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: SK.60/0T.001/MKP/2011 Tentang Pembentukan Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia............................... 269

v

VI

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.67/UM.001/MKP/2010

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik, perlu pengelolaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana;

b. bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat 1. Undangan-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 10Tahun 2009tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

1

Memperhatikan

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 201 Cftentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATATENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,

2

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

6. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Pengolahan adalah proses atau cara atau perbuatan mengolah informasi.8. Pengemasan adalah proses atau cara atau perbuatan mengemas informasi.9. Penyediaan adalah proses atau cara atau perbuatan menyediakan informasi.10. Kategorisasi/Klasifikasi adalah pengelompokkan informasi dan dokumentasi secara

sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.11. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap satuan kerja di Kementerian

KebudayaandanPariwisatauntukmempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

12. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda.13. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data tentang kebijakan,

kegiatan, hasil yang dicapai.14. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau

masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.15. Pengelolaan Informasi adalah proses atau cara atau perbuatan mengelola

informasi dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan.

16. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat pengguna informasi.

17. Pengamanan informasi adalah proses atau cara atau perbuatan mengamankan informasi.

18. Penanganan dan penyelesaian sengketa informasi adalah proses atau cara atau perbuatan menangani dan menyelesaikan pertikaian atau perselisihan dalam proses pelayanan informasi.

19. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.

3

20. Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata guna membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melayani permintaan informasi.

21. Penyedia informasi Publik adalah Pusat Hubungan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang memberikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

22. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

23. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Eselon II sesuai dengan kebutuhan.

24. Pengguna Informasi Publik, adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

25. Pemohon Informasi Publik, adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

26. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan kebudayaan dan kepariwisataan.

27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

BAB IIASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik

dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.(4) informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

4

Pasal 3

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian bertujuan agar:a. masing-masing satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan,

mengklasifikasikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan, cepat dan tepat waktu; dan

b. PPID mampu mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan sederhana.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Informasi di lingkungan Kementerian meliputi:a. informasi diberikan dengan cara mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana;b. pengelolaan Informasi dilaksanakan melalui satu pintu; danc. penyajian Informasi yang diberikan kepada pemohon, sesuai dengan jenis dan

format yang tersedia.

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian meliputi:a. kategorisasi / klasifikasi pengelolaan informasi;b. pengumpulan dan pendokumentasian informasi;c. pelayanan informasi;d. hak dan kewajiban pemohon dan penyedia informasi;e. organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;f. penyelesaian sengketa informasi; dang. pelaporan.

BAB IVKATEGORISASI / KLASIFIKASI PENGELOLAAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Informasi publik di lingkungan Kementerian dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:a. informasi yang bersifat publik; danb. informasi yang dikecualikan.

5

Bagian KeduaInformasi Yang Bersifat publik

Pasal 7

(1) Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kegiatan setiap satuan kerja.

(2) Pengelompokkan informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;b. informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; danc. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian.

Pasal 8

(1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:a. informasi umum yang berkaitan dengan Kementerian;b. rencana kerja Kementerian,c. laporan keuangan Kementerian yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan;d. laporan barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian yang telah

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;e. laporan akuntabilitas kinerja Kementerian; danf. statistik kebudayaan dan pariwisata.

(2) Pengumpulan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian.

(3) Pengumpulan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan para Kepala Biro dan Kepala Pusat yang mempunyai wewenang sesuai tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Pasal 9

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 10

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:a. peraturan perundang-undangan Dan kebijakan di bidang Kebudayaan dan

Pariwisata antara lain :

6

1. Peraturan Menteri;2. Keputusan Menteri;3. Instruksi Menteri;4. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU); dan5. Pedoman.

b. perencanaan pengembangan kebudayaan dan pariwisata antara lain:1. Rencana Strategic Kementerian;2. Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan;3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;4. Daftar Isian Penyusunan Anggaran;

5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga.c. perjanjian Kementerian dengan pihak ketiga;d. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;e. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam

terbuka untuk umum;pertemuan

f. prosedur kerja pegawai Kementerian yang berkaitan dengan masyarakat;

pelayanan

g- laporan mengenai pelayanan akses informasi publik;h. tata cara perijinan bidang kebudayaan dan pariwisata antara lain film, cagar

budaya;i. warisan budaya dunia;J. hasil penelitian dan pengembangan;k. hasil pendidikan dan pelatihan;I. hasil kerjasama luar negeri;m. standardisasi dan sertifikasi di bidang pariwisata; dann. pengadaan calon pegawai negeri sipil.

Bagian KetigaInformasi Yang Dikecualikan

Pasal 11

Jenis informasi yang dikecualikan atau yang bersifat rahasia antara lain meliputi:a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;b. hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual;c. data peninggalan sejarah purbakala yang mengandung nilai ekonomis dan dapat

merugikan upaya pelestarian;d. surat-surat, nota dinas, dan disposisi di lingkungan Kementerian yang menurut

sifatnya harus dirahasiakan;

7

e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; danf. informasi yang menyangkut hak-hak pribadi pegawai Kementerian.

BAB VPENGUMPULAN DAN

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pengumpulan Informasi

Pasal 12

(1) Kegiatan pengumpulan informasi dilakukan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian.

(2) Kegiatan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:a. aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan

oleh setiap satuan kerja;b. informasi yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan

kerja; danc. informasi yang dikumpulkan dari pejabat berupa arsip, baik statis maupun

dinamis.(3) Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:a. pendataan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;b. pendataan informasi dan dokumen yang dihasilkan; danc. pembuatan daftar jenis -jenis informasi dan dokumen.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan kerjanya.

(5) Arsip statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Informasi dan dokumentasi dari satuan kerja disampaikan ke PPID dalam bentuk data yang terseleksi (query data) dan berkualitas.

(2) Alur dan mekanisme informasi dalam rangka proses pengumpulan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8

Bagian KeduaPendokumentasian Informasi

Pasal 14

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:a. pendeskripsian Informasi yang dibuat oleh setiap satuan kerja dalam bentuk

ringkasan untuk masing-masing jenis informasi;b. pemverifikasian Informasi sesuai dengan jenis kegiatannya;c. pengotentifikasian Informasi yang dilakukan untuk menjamin keaslian informasi

melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja;d. pemberian kode informasi dilakukan untuk mempermudah pencarian informasi

yang dibutuhkan melalui metode pengkodean yang ditentukan oleh masing- masing satuan kerja meliputi:1) kode klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan kombinasi

huruf dan angka;2) kode huruf digunakan untuk memberi tanda pengenal kelompok primer atau

fungsi; dan3) kode angka dua digit untuk memberi tanda pengenal kelompok tersier atau

kegiatan;e. penataaan dan penyimpanan informasi yang dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi.

BAB VIPELAYANAN INFORMASI

Pasal 15

(1) Pelayanan informasi terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pengelompokan informasi yang bersifat publik dan dikecualikan.

(2) Pelayanan informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diumumkan melalui berbagai bentuk media.

Pasal 16

(1) Permintaan informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus disediakan oleh Kementerian.

(2) Permintaan informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dilakukan atas permohonan:a. secara tertulis; danb. secara tidak tertulis

(3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon informasi publik kepada PPID.

9

Pasal 17(1) Permintaan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2) huruf a dicatat dalam Formulir Permintaan Informasi oleh PPID untuk kepentingan tertib administrasi yang terdiri dari:a. nomor formulir;b. nama pemohon informasi;c. alamat dan nomor telepon pemohon informasi dengan melampirkan foto

kopi KTP;d. subjek dan keterangan informasi yang diminta;e. alasan permintaan informasi;f. nama pengguna informasi;g. alamat dan nomor telepon pengguna informasi dengan melampirkan foto

kopi KTP;h. alasan penggunaan informasi;i. format dan cara pengiriman;j. nama dan tanda tangan PPID;k. tanggal diterimanya permohonan informasi; danl. cap Kementerian.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran kepada pemohon informasi publik setelah dilakukan pencatatan formulir permintaan informasi.

Pasal 18

(1) Permintaan informasi secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dicatat dalam Formulir Permintaan Informasi oleh PPID untuk kepentingan tertib administrasi yang terdiri dari:a. nomor formulir;b. nama pemohon informasi;c. alamat dan nomor telepon pemohon informasi;d. subjek dan keterangan informasi yang diminta;e. alasan permintaan informasi;f. nama pengguna informasi;g. alamat dan nomor telepon pengguna informasi dan fotokopi KTP;h. alasan penggunaan informasi;i. nama dan tanda tangan PPID;j. tanggal diterimanya permohonan informasi; dank. cap Kementerian.

(2) Petugas pelayanan informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi.

10

(3) Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon dan pengguna maka petugas pelayanan informasi berhak untuk tidak melayani permintaan informasi.

Pasal 19

(1) PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis maupun pemberitahuan tidak tertulis paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. permintaan informasi diterima;b. permintaan informasi ditolak; danc. perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

(3) Apabila PPID dalam menanggapi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan perpanjangan waktu, PPID harus memberitahukan secara tertulis permintaan informasi dapat diterima atau ditolak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

(4) Apabila permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, dalam surat pemberitahuan dicantumkan:a. materi informasi yang diberikan;b. format informasi;c. soft copy atau data tertulis; dand. biaya yang dibutuhkan.

(5) Apabila permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila permintaan informasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Komisi Informasi Pusat, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir.

Pasal 20

Alur Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIIHAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENYEDIA INFORMASI

Bagian KesatuHak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Pasal 21

(1) Hak Pemohon Informasi meliputi:a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11

b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh penyedia data informasi; dan

c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.(2) Kewajiban Pemohon informasi meliputi:

a. mengisi formulir permohonan informasi;b. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi yang dimohon

dan tujuan penggunaannya;c. menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;d. mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh data dan informasi,

apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum.

Bagian KeduaHak dan Kewajiban Penyedia Informasi

Pasal 22

(1) Hak penyedia informasi meliputi:a. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;b. menolak permohonan informasi yang termasuk dikecualikan;c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi mengenai tujuan

penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon; dand. melakukan tuntutan secara hukum apabila permohonan menyalahgunakan

informasi yang diberikan.(2) Kewajiban penyedia informasi meliputi:

a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan

dokumentasi;c. memberikan jawaban atas permohonan informasi;d. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi

yang diberikan; dane. meningkatkan kualitas pelayanan.

12

BAB VIIIORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan informasi publik ditetapkan organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai berikut:a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;b. PPID; danc. PFPID.

Pasal 24

(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:a. Sekretaris Jenderal Kementerian sebagai Ketua; danb. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan

Kementerian sebagai Anggota.(2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:a. mengusulkan dan membahas jenis informasi yang dikecualikan; danb. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.

(3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:b. pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi; dana. penyelesaian masalah.

Pasal 25

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai kriteria yaitu :a. merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian; danb. harus memiliki kemampuan di bidang pengelolaan dokumen, pengolahan

data, pelayanan informasi, dan kehumasan.(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian.

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:a. penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan

Kementerian;b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit

kerja di lingkungan Kementerian;

13

c. penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan

d. penyelesaian sengketa pelayanan informasi.(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh Pejabat Fungsional.(5) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Kedudukan dan

Penunjukan yaitu :a. berkedudukan di kantor pusat Kementerian, dan dapat dibantu pejabat

Kementerian yang berkedudukan di daerah; danb. pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 26

(1) PFPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai kriteria:a. pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian

untuk membantu PPID;b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta

pelaksanaan pelayanan informasi publik; danc. arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, statistisi, atau

pejabat fungsional lainnya yang diperlukan.(2) PFPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu PPID

dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian, yang meliputi:a. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit

kerja di lingkungan Kementerian;b. pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi yang

diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian;c. penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam

kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik; dand. pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi, bekerja

sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi.(3) PFPID sebaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di satuan kerja masing-

masing dan diusulkan oleh atasan pejabat fungsional.(4) PFPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan

Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 27

Bagian Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementeriansebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14

BAB IXPENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Organisasi penyelesaian sengketa informasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

Bagian KeduaOrganisasi Penyelesaian Sengketa Informasi

Pasal 29

(1) Organisasi penyelesaian sengketa informasi meliputi;a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informas; danb. Biro Kepegawaian dan Hukum.

(2) Organisasi penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas memberikan :a. pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan

informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. pertimbangan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi; dan

c. pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Lembaga peradilan.

Bagian KetigaMekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi

Pasal 30

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan informasi yang

dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

15

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. penyampian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri

ini.

Pasal 31

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 32

Berdasarkan keberatan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 33

PPDI yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:a. mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan

ditolak;b. mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Biro Kepegawaian dan Hukum,

serta satuan kerja yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;

c. hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; dan

d. hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

Pasal 34

(1) Keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai oleh kedua belah pihak, akan berlanjut menjadi sengketa informasi.

(3) Penyelesaian sengketa informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketaa informasi;b. Biro Kepegawaian dan Hukum mempersiapkan kajian, dan pertimbangan

hukum untuk disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Lembaga

16

Peradilan, maka Biro Kepegawaian dan Hukum melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi;

d. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi membahas dan memutuskan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan secara musyawarah;

e. Hasil keputusan rapat ditindak lanjuti oleh PPID sesuai dengan peruntukannya; dan

f. Hasil keputusan rapat didokumentasikan dengan baik.

BAB XPELAPORAN

Pasal 35

PPID wajib membuat pelaporan kepada Komisi Informasi setiap tahun, yang meliputi:a. jumlah permintaan informasi yang diterima;b. waktu yang diperlukan Kementerian dalam memenuhi setiap permintaan

informasi;c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dand. alasan penolakan permintaan informasi.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 September 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

17

Lampiran I : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : PM.67/UM.001/MKP/2011

Tanaaal_____ : 5 September 2011_________________________

ALUR DAN MEKANISME INFORMASI DALAM RANGKA PROSES PENGUMPULAN INFORMASI

Masyarakat

Keterangan :a. Setiap informasi publik di unit kerja Eselon I merupakan tanggung jawab pimpinan

unit.b. Setiap informasi publik yang dikelola oleh unit kerja Eselon I merupakan satu

kesatuan informasi masing-masing satuan kerja di bawahnya.c. Setiap informasi publik di unit kerja Eselon I disampaikan ke PPID.d. Setiap informasi yang diterima dan disediakan untuk kepentingan penayangan

informasi dilakukan oleh PPID.e. Setiap UPT dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat

baik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, serta wajib tersedia setiap saat di Kementerian, sedangkan untuk informasi yang bersifat dikecualikan, setiap UPT harus mendapat izin terlebih dahulu dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

18

Lampiran II : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


Tanggal_____ : 5 September 2011________________________

ALUR PELAYANAN INFORMASIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

mmmamt w ts r tu u s

CK̂ fclQASfflXASltf̂ OIP VG 0SUHUMKAK & i* m A fS> *C SSSTAH8ITAS’ YG WAflB TERSEDIASOW $MT fP *6 0 fcE C U *i« « t

A:-

«*«*nAxuA» tmuasftW «*rAA*W f0ftM ASI

#PftKXAXMl DfSEfttAl *USft»o***r wMjjtm** ututMM

reftfMUUAMUM WAKTO[ lWMOftNGM«<WTU OESatTAJ AlASAN, #WS ? HAW

P f*S f* U K M » ?A#0 «K M T Af®«fa««lXfOYWGDI>eVTAS£SUA: f*?CJW K*H*T YANG fKVPAXAT?


Ir. JERO WACIK, SE

19

Lampiran III : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


Tanaaal_____ : 5 September 2011_________________________

BAGAN ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Keterangan :a. pengelolaan informasi dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi yang dibantu

pejabat fungsional.b. dokumentasi dan arsip dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi, Biro Umum

yang dibantu pejabat fungsional.c. pelayanan informasi dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik yang dibantu

pejabat fungsional; dand. pengaduan dan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian

dan Hukum yang dibantu pejabat fungsional.


Ir. JERO WACIK, SE

20

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.69/H K.001 /MKP/2010

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3658);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA.

21

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Meneri ini yang dimaksud dengan :1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri

dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.2. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB IIORGANISASI

Pasal 2

Struktur Organisasai Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dand. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

22

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

(1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan

daerah; danb. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Badan Promosi Pariwisata Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(4) Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri.

BAB IVPERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan;a. Warga Negara Indonesia;b. sehat jasmani dan rohani;c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;

e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; danf. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan

Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB VPENGANGKATAN

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hurub b dan huruf c diusulkan kepada Menteri oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

23

Pasal 8

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 10

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpian oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VIPEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berhenti karena :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan

asosiasi yang diwakili;c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dane. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

(2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri oleh asosisasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.

(3) Menteri wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

Pasal 8

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebanyak 9 (sembilan)

24

orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 10

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpian oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VIPEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berhenti karena :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan

asosiasi yang diwakili;c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dane. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

(2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri oleh asosisasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.

(3) Menteri wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Agustus 2010MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

25

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : PM.85/HK.501/MKP/2010

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA



Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Trepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA.

26

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang

dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah

penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.3. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan

dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

4. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

5. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata.

6. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar usaha Pariwisata.

7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.


BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendafaran usaha pariwisata bertujuan untuk:a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; danb. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai

hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IIITEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor dan/atau gerai penjualan.

27

(2) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.

(2) Bidang jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha:a. biro perjalanan wisata; danb. agen perjalanan wisata

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.(3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan

perundang-undangan debebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

(1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berbentuk usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata Mencakup :a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata:b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;c. Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;d. penerbitan Tanda Daftara Usaha Pariwisata, dane. pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

28

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian KeduaPendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.

(2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen;a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa

perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

Bupati, Walikota, atau, Gubernur memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima

Bagian KetigaPemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

29

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha . pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.

(4) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian KeempatPencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha jasa perjalanan wisata;g. alamat kantor dan/atau gerai,h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk

pengusaha yang terbentuk dalam bidang usaha;I. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan

hidup yang dimiliki pengusaha;j. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf I; dank. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran

usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumenelektronik.

30

Bagian KelimaPenerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasakan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi;a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha utnuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha jasa perjalanan wisata;g. alamat kantor dan/atau gerai penjualan;h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk

pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

I. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

Pasal 10

j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dank. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapatmenyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian KeenamPemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

(2) Pengajuan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

31

(3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

(4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

(5) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.

(8) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Dafatar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

(9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

(10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, atau Gubernur menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur.

BAB VPEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 19

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha;

32

a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau

b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

(2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendafaran usaha pariwisata disertai;a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi

pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau

b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

(3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

(4) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.

(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabasahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda daftar Usaha Pariwisata diterima.

(7) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja

33

sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(8) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

(9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, Walikota, atau Gubernur menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata aapbila pengusaha;a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.(3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati, Walikota,

atau Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati, Walikota, dan/atu Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VIIPENDANAAN

Pasal 23

(1) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

34

(2) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

(1) Bupati atau Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;a. jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha;b. perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan apabila dibandingkan

dengan jumlah pada periode peloporan sebelumnya; danc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/

atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IXSANKSI ADMINISTRAF

Pasal 25

(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 26

(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan teguran tertulis pertama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama,pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.

35

(4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha pariwisata.

(2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetepkan.


Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor. KEP-012/MKP/1V/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan UsahaPariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteriini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 16 November 2010MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

Diundangkan di Jakartapada tanggal 31 Desember 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 738

36


Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata CaraPendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

1. Undang-UndangNomor10Tahun2009tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Trepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);


3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI.

37

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

2. Usaha penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

3. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

4. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

5. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

6. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

7. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

8. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi.

9. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

10. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.



38

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha

danb. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai


BAB IITEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat usaha pariwisata berlokasi.


Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.

(2) Bidang usaha penyediaan akomodasi.a. hotel;b. bumi perkemahan;c. persinggahan karavan;d vila;e. pondok wisata, danf. akomodasi lain.

(3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:a. hotel bintang; danb. hotel non-bintang.

(4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:a. motel; danb. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

39

Pasal 5

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap hotel, bumi, perkemahan,

persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.(3) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan

karavan, vila, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.


Pasal 6

(1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

(3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;

40

d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dane. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya pengusaha.


Pasal 9


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan

akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan

d. keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan

memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 10

Bupati, Walikota, atau Gubernur memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.


Pasal 11

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohnan pendataran usaha pariwisata.

41

(2) Aapbila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohnan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.

(4) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohnan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan abasah.

Bagian Keempat

Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha PariwisataPasal 12

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohanan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha penyediaan akomodasi;g. merek usaha apabila ada;h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, atau

akomodasi lain;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. kapasitas yang tersedia;l. fasilitas yang dimiliki;m. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf I; dan

42

n. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.


Pasal 15

Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam janga waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha penyediaan akomodasi;g. merek usaha apabila ada;h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, atau

akomodasi lain;I. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. fasilitas yang dimiliki;l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

danm. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17


43

Bagian KeenamPemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

(2) Pengajuan permohanan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.


(4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah abasah, benar dan sesuai dengan fakta.

(5) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabasahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(6) Apabila berdsarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.


(8) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis permohonan pemutakhiran Daftara Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar,d an absah.

(9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhir ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

(10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, atau Gubernur menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat pada dalamjangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

, (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

44



Bagian Kesatu Pembekuan Eementara

Pasai19

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau




Pasal 20



b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b.

(2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi




45


(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberittahuan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohnan pengaktifan kembali Tanda Dafta Usaha Pariwisata diterima.

(7) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengangtifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(8) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pengaktifan Tadna Daftar Usaha Parisiwata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap; benar dan abasah.

(9) Berdasarkan Daftar Usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, Walikota, atau Bubernur menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu

1 (satu) tahun atau lebih; atauc. membubarkan usahanya.

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.(3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati, Walikota,

46

atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.


BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

(1) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota.


BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24



(3) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata,

dan akomodasi lain per jenis usaha;b. jumlah kapasitas per jenis usaha;c. perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila,

pondok wisata, dan akomodasi lain apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan

d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan , persinggahan Ikaravan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

47

BAB IXSANKSI ADMINSITRATIF

Pasal 25




Pasal 26

(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangak waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.


Pasal 27

(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Meneri ini untuk sementar diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariiwsata.

(2) Pengusaha yang memilki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini dtetapkan.

48


Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 16 November 2010]MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

Diundangkan di Jakartapada tanggal 31 Desember 2010

ttd,

PATRIALIS AKBAR


49


TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN



Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);


3. Peraturan Presiden Nomor24Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP.2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN.

50

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang

dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa makanan dan minuman yang selanjutnya disebut usaha pariwisata

adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

3. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pidnah.

4. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

5. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non- alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

6. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan utnuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

7. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

8. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

9. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman.


11. Daftar Usaha Parisiwata adalah daftar usaha parisiwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.



51

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;

dan

b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.


Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat usaha pariwisata berlokasi.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata utnuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata melimputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.

(2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha;a. restoran;b. rumah makan;c. bar/rumah minum;d. kafe;e. pusat penjualan makanan;f. jasa boga; dang. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan

oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada

setiap lokasi; ataub. setiap kantor jasa boga.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.(3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

52


Pasal 6

Pengusaha jenis usaha jasa makan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Parisiwata; dane. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha


Pasal 9


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha

jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk perseorangan;

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe , dan pusat makanan.

53

(3) Pengajuan dokumen sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10



Pasal 11


(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.


Bagian KeempatPencantuman Ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisatake dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonanpendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;

54

b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makan, atau kantor

jasa boga;I. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk


j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. kapasitas yang tersedia;l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; danm. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 14



Pasal 15

Bupati, Walikota, atau Gubernur menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi;a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;g. merek usaha, apabila ada;

55

h. alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga;

I nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha ;

k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

l. tanggal penerbitkan Tanda Daftar Usah Pariwisata.

Pasal 17



Pasal 18

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

(2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diserta dengan dokumen penunjang yang terkait.



(5) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.



56

(8) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

(9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.






Pasai 19

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara


b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :

57

a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau





(3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan seuai dengan fakta.


(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling alambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

(7) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(8) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pengaktifan Tanda Daftara Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.


58


Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan


waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atauc. membubarkan usahanya.



BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur melakukan pengawasan dalam jangka pendaftaran usaha pariwisata.


BAB VII PENDANAAN

Pasal 23



BAB VIII PALPORAN

Pasal 24


59

(2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan,

atau kantor jasa boga per jenis usaha;b. jumlah kantor jasa boga per jenis usaha;c. perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat

makanan, atau kantor jasa boga apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan

d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IXSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25


(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangkat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 26


(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.


60


Pasal 27

(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Paraturan Menteri ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.


Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


ttd,

Ir. JERO WACIK, SEDiundangkan di Jakartapada tanggal 31 Desember 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd,

PATRIALIS AKBAR


61


Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata CaraPendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.



3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP.2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA.

62

BABIKETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang

dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha kawasan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata

adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha kawasan pariwisata.


5. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha kawasan pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.


BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;




Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kawasan pariwisata berlokasi.

(2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Gubernur.

63

(3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) provinsi yang melingkupi 1 (satu) lokasi kawasan pariwisata pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Menteri.

(4) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 5

Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;b. pemeriksaan berkas permohonan pnedaftaran usaha pariwisata;c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dane. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 7



Pasal 8


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan

pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;

64

b. fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan

c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 9

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.


Pasal 10

(1) Bupati, Walikota, Gubernuratau Menteri melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Apabila berdasarkan pemeriksaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohnan pendaftaran usah pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, Gubernuratau Menteri memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri.

(4) Apabila Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.


Pasal 11

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohon pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

65

Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha;f. nama kawasan pariwisata;g. lokasi kawasan pariwisata;h. alamat kantor pengelolaan kawasan pariwisata;I nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan

hidup yang dimiliki pengusaha;k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; danl. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 13



Pasal 14

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha;

66

f. nama kawasan pariwisata;g. lokasi kawasan pariwisata;h. alamat kantor pengelolaan kawasan pariwisata;I. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup

yang dimiliki pengusaha;k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

danl. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16


Bagian KeenamPemutkahiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

(2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.


(4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

(5) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri.

67

(8) Apabila Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

(9) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

(10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.


(12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri.



Pasal 18

(1) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara

kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; ataub. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka

waktu 6 (enam) bulan atau lebih.(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran

usaha pariwisata dibekukan sementara.(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati,

Walikota, Gubernur atau Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19


68

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; atau



usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; ataub. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya

untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), huruf b.

(3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

(4) Bupalti, Walikota, Gubernur atau Menteri melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.

(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(7) Apabila Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(8) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri mencantumkan pengangtifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

(9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

69


Pasal 20

(1) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan




Gubernur atau Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, Gubernur dan/atau Menteri melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.


BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

(1) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

(2) Pendanaan pelaksanan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

(3) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan untuk tingkat nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23


70


(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. nama kawasan pariwisata;b. lokasi kawasan pariwisata;c. jumlah kawasan pariwisata;d. perubahan jumlah kawasan pariwisata apabila dibandingkan jumlah pada

periode pelaporan sebelumnya; dane. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan

pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.


Pasal 24




Pasal 25





71


Pasal 26

(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Pengusaha yang memiliki izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.


Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam/Berita Negara Republik Indonesia


ttd,

Ir. JERO WACIK, SEDiundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd,

PATRIALIS AKBAR


72


TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA



Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;


TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA.

73

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

2. Usaha jasa transportasi wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

3. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Angkutan laut internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa transportasi wisata.


10. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa transportasi wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.



74

BAB II TUJUAN

Pasal 2Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;




Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.


Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.

(2) Bidang jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:a. angkutan jalan wisata;b. angkutan kereta api wisata;c. angkutan sungai dan danau wisata;d. angkutan laut domestik wisata; dane. angkutan laut internasional wisata.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.




75

Pasal 6

Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dane. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8



Pasal 9


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa

transportasi wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

b. fotokopi izin teknis, izin operasional dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api serta daya angkut yang tersedia.

(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76


(5) Dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai dengan fotokopi izin teknis dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin operasional selengkapnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10



Pasal 11






Pasal 12


77

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. nama jasa transportasi wisata;g. merek jasa transportasi wisata, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama izin dan nomor izin teknis, izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. kapasitas yang tersedia;l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; danm. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 14



Pasal 15

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Dalam hal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata dilakukan sebelum terdapat izin teknis dan/atau operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati, Walikota atau Gubernur di dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menumbuhkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut: “Masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan/atau operational”.

78

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusahae. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. nama jasa transportasi wisata;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama dan nomor izin teknis, izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha ;


l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapatmenyelenggarakan usaha pariwisata, kecuali Tanda Daftar Usaha Pariwisata yangdibubuhi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).


Pasal 18

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.




79











Pasal 19

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pelaku usaha.a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara


80



(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat 14 (empat betas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

('l) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara






(3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.



(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

(7) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja

81

sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(8) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

(9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, Walikota, atau Gubernur menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.


Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan





BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22



82

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. jumlah kantor per jenis usaha;b. jumlah kapasitas per jenis usaha;c. perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas apabila dibandingkan dengan

jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dand. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/

atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.


Pasal 25




83

Pasal 26


(2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.




Pasal 27

(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.


Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

84


ttd,


ttd,

PATRIALIS AKBARBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 741

85


Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata CaraPendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;



3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATATENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIKWISATA.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata

adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata.


5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.



BAB II TUJUAN

Pasal 2





Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat daya tarik wisata berlokasi.

(2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi

87

daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Gubernur.(3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) provinsi yang melingkupi 1 (satu) lokasi daya

tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Menteri.(4) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditujukan

kepada Gubernur.

Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.

(2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.

(3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha :b. pengelolaan pemandian air panas alami;c. pengelolaan gua;d. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton,

prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;e. pengelolaan museum;f. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;g. pengelolaan objek ziarah; dan

h. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.



(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro, atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

88

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7


Pasal 8



Pasal 9

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :

a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; danc. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan

memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 10

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

89


Pasal 11

(1) Bupati, Walikota, Gubernuratau Menteri melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri.

(4) Apabila Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.


Pasal 12

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. nama daya tarik wisata;g. lokasi daya tarik wisata;h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


90

j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan

l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14



Pasal 15

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. nama daya tarik wisata;g. lokasi daya tarik wisata;h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha ;



91

Pasal 17



Pasal 18

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.



(4 Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

(5) Bupati, Walikota, Gubernuratau Menteri melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri.

(8) Apabila Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.


(10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk

92

(11) Dengan dliterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) harikerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.



Pasal 19

(1) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ataub. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka

waktu 6 (enam) bulan atau lebih.


(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20





(10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk

93

(11) Dengan dliterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) harikerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.



Pasal 19

(1) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara




Walikota, Gubernur atau Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20





Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:

94

a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau

c. membubarkan usahanya.(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.(3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati, Walikota,

Gubernur atau Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati, Walikota, Gubernur dan/atau Menteri melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.


BAB VII PENDANAAN

Pasal 23



(3) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan untuk tingkat nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24



95

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. nama daya tarik wisata;b. lokasi daya tarik wisata;c. jumlah daya tarik wisata;d. perubahan jumlah daya tarik wisata apabila dibandingkan dengan jumlah

pada periode pelaporan sebelumnya; dane. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah daya tarik wisata

sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.


Pasal 25




Pasal 26





96


Pasal 27




Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29



ttd,


ttd,


97


TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI



Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);




MEMUTUSKAN:Menetapkan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI.

98

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut

usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

3. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

4. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

5. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

6. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

7. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

8. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

9. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

10. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaan kegiatan hiburan dan rekreasi.


13. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.


99


BAB II TUJUAN

Pasal 2




BAB IIIOBJEK, TANGGUNG JAWAB DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

(2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenisusaha:a. gelanggang olahraga;b. gelanggang seni;c. arena permainan;d. hiburan malam;e. panti pijat;f. taman rekreasi;

g- karaoke; danh. jasa impresariat/promotor.

(3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:a. lapangan golf;b. rumah bilyar;c. gelanggang renang;d. lapangan tenis;e. gelanggang bowling; danf. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang

ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi sub-jenis usaha:

100

a. sanggar seni;b. galeri seni;c. gedung pertunjukan seni; dand. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan

oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub jenis

usaha:a. arena permainan; danb. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan

oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi

sub jenis usaha:a. kelab malam;b. diskotek;c. pub; dand. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan

oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-

jenis usaha:a. panti pijat; danb. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh

Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi

sub-jenis usaha:a. taman rekreasi;b. taman bertema; danc. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan

oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-

jenis usaha karaoke.(10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 4

(1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan

101

ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.

(2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.



(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginannya sendiri.

Pasal 6

(1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk jenis usaha jasa impresariat/ promotor, ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berlokasi.

(2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor.


BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7


102

Pasal 8



Pasal 9


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;dan

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10



Pasal 11



103




Pasal 12

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan


Pasal 14


104


Pasal 15

Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;



Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.


Pasal 18

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

105

suatu perubahan terjadi.




(5) Bupati, Walikota, atau Gubemurmelaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.







106



Pasal 19

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara





Pasal 20




(2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi


b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.



107


(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangansebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

(7) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.




Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan





108

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22



BAB VII PENDANAAN

Pasal 23



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi per jenis usaha;b. perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi apabila

dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; danc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.


Pasal 25

(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai

109

teguran tertulis pertama.(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis

pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.


Pasal 26






Pasal 27




Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

110

Pasal 29



ttd,

Ir. JERO WACIK, SE


ttd,

PATRIALIS AKBAR


111


TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA



Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;






TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA.

112

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa pramuwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha

penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa pramuwisata.


5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pramuwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.



BAB II TUJUAN

Pasal 2





Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor.


113

Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha .

Pasal 5

Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6


Pasal 7



Pasal 8



pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan


114



Pasal 9



Pasal 10






Pasal 11


Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

115

c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha;f. jenis usaha;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan

hidup yang dimiliki pengusaha ;k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j ; danl. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 13



Pasal 14


Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. jenis usaha;f. merek usaha, apabila ada;g. alamat kantor;h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup

yang dimiliki pengusaha ;

116

j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan

k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 16



Pasal 17






(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha .



(9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan

117

pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.






Pasal 18





Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19




(2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:

118

a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; atau




(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha .






Pasal 20

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

119

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau



BAB VIPENGAWASAN

Pasal 21



BAB VII PENDANAAN

Pasal 22



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. jumlah kantor;b. perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode

pelaporan sebelumnya; danc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor

sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

120


Pasal 24




Pasal 25






Pasal 26



121


Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28



ttd,

Ir. JERO WACIK, SE


ttd,

PATRIALIS AKBAR


122


TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,

KONFERENSI DAN PAMERAN



Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;



3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

123


TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan

pameran yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.


5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftarusaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.



BAB II TUJUAN

Pasal 2




124


Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor usaha pariwisata.


Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

(2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 6

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berbentuk badan usahaIndonesia berbadan hukum.

BAB IV TAHAPAN

Bagilan Kesatu Umum

Pasal 7


Pasal 8


125


Pasal 9


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan




Pasal 10



Pasal 11





126


Pasal 12


Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha;f. jenis usaha;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan

hidup yang dimiliki pengusaha;k keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan j; dan I. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 14



Pasal 15


Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;

127









Pasal 19



b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.



129

Pasal 20



b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b.










130



Pasal 21






BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22



BAB VII PENDANAAN

Pasal 23



131

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24




pelaporan sebelumnya, danc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor



Pasal 25




Pasal 26




(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran

132

tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.


Pasal 27




Pasal 28


Pasal 29



ttd,


ttd,


133


TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA



Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;



3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukar». Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan M’enteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;


TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

134

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan

pameran yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.


5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.



BAB II TUJUAN

Pasal 2




Pasal 4


135

Pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 5

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata:b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dane. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 7



Pasal 8



konsultan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan




136

Pasal 9



Pasal 10






Pasal 11


Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha ;d. alamat pengusaha

137

e. nama pengurus badan usaha;f. jenis usaha;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan


sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; danl. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 13


Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14


Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. jenis usaha;f. merek usaha, apabila ada;g. alamat kantor;h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup

yang dimiliki pengusaha;j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

dan

138

k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16



Pasal 17









(9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar,dan absah.

139






Pasal 18






Pasal 19


kegiatan usaha seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; atau



140



(3) Pengusaha wajib menjamih bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.








Pasal 20

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

141


b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau


atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 21



BAB VII PENDANAAN

Pasal 22



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23




pelaporan sebelumnya; dan

142

c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan pembahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.


Pasal 24




Pasal 25


(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.




Pasal 26


(2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan

143

wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.


Pasal 27


Pasal 28



ttd,

Ir. JERO WACIK, SE


ttd,

PATRIALIS AKBAR


144


Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata CaraPendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;



3. Peraturan Presiden Nomor24Tahun 2010 tentang Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA.

145

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa informasi pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata

adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa informasi pariwisata.


5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa informasi pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha .



BAB II TUJUAN

Pasal 2





Pasal 3


146


Pasal 4


Pasal 5

Pengusaha bidang usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6


Pasal 7



Pasal 8



informasi pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;dan


147



Pasal 9



Pasal 10


(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha .




Pasal 11

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisatake dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonanpendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar,dan absah.

Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

148

c. nama pengusaha;d. alamat pengusahae. nama pengurus badan usaha;f. jenis usaha;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan


sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf; danl. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran


Pasal 13



Pasal 14


Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha ;d. alamat pengusahae. jenis usaha;f. merek usaha, apabila ada;g. alamat kantor;h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup

yang dimiliki pengusaha ;

149

j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16



Pasal 17






(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pads ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.



(9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan

150

pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

(10 Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, atau Gubernur menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.





Pasal 18


kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ataub. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran


Walikota, atau Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19





151











Pasal 20

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:

152


b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau



BAB VIPENGAWASAN

Pasal 21



BAB VII PENDANAAN

Pasal 22



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. jumlah kantor;

153

b. perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan

c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.


Pasal 24




Pasal 25






Pasal 26


154



Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28



ttd,


ttd,

PATRIALIS AKBAR


155


Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata CaraPendaftaran Usaha WISATA TIRTA;



3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATATENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATATIRTA.

156

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah

usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

3. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.

4. Wsata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

5. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha wisata tirta.


7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha wisata tirta yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.


9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan

b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

157


Pasal 3

(1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat dermaga bahari berlokasi.


Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.

(2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha:a. wisata bahari; danb. wisata sungai, danau dan waduk;

(3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha:b. wisata selam;c. wisata perahu layar;d. wisata memancing;e. wisata selancar;f. dermaga bahari; dang. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh

Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.(4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:a. wisata arung jeram;b. wisata dayung; danc. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.(2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahari

dilakukan terhadap dermaga bahari pada setiap lokasi.


158



Pasal 6

(1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) selain huruf e, dan ayat (4) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7


Pasal 8



Pasal 9


(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:

159

a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, fotokopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5) Khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahari, dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai dengan fotokopi izin teknis dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c.

(6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin operasional selengkapnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10



Pasal 11



(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat

160

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.



Pasal 12


Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha wisata tirta;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk


j. nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai j; dan


Pasal 14


161


Pasal 15

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata dilakukan sebelum terdapat izin teknis dan/ atau operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati, Walikota atau Gubernur di dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membubuhkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut: “Masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan/ atau operasional”.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;f. jenis usaha wisata tirta;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk

pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

j. nama dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional Berta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;



Pasal 17


162


Pasal 18












163




Pasal 19






Pasal 20






b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata untuk pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.


164








Pasal 21

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan




165


BAB VIPENGAWASAN

Pasal 22



BAB VII PENDANAAN

Pasal 23



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

(1) Bupati atau Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur.

(2) Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri.

(3 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari;b. perubahan jumlah kantor per jenis usaha clan jumlah dermaga bahari apabila

dibandingkan dengan jumlah pads periode pelaporan sebelumnya; danc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan kantor per jenis

usaha dan jumlah dermaga bahari sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

166


Pasal 25


(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.


Pasal 26





BAB XKETENTUAN PERALIHMI

Pasal 27



167


Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan clan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya, dalam Berita Negara Republik Indonesia.


ttd,

Ir. JERO WACIK, SE


ttd,

PATRIALIS AKBAR


168

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.97/HK.501/MKP/2010

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;



3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA.

169

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1


dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.2. Usaha jasa konsultan pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata

adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa konsultan pariwisata.


5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa konsultan pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha .



BABIITUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha




Pasal 3


170

(2) - Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4


Pasal 5

Pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6


Pasal 7



Pasal 8



konsultan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan

171




Pasal 9



Pasal 10






Pasal 11


172

Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha ;

d. alamat pengusahae. nama pengurus badan usaha;f. jenis usaha;g. merek usaha, apabila ada;h. alamat kantor;i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan

hidup yang dimiliki pengusaha ;

k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan


Pasal 13



Pasal 14


Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;c. nama pengusaha;d. alamat pengusaha;

173

e. jenis usaha;f. merek usaha, apabila ada;g. alamat kantor;h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup

yang dimiliki pengusaha;j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

dank. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16



Pasal 17







(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat

174

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.








Pasal 18





Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:

175

a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; atau





(3) Pengusaha wajib menjamih bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.



(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pads ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.




176


Pasal 20


peraturan perundang-undangan;b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atauc. membubarkan usahanya.



BAB VIPENGAWASAN

Pasal 21



BAB VII PENDANAAN

Pasal 22



BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23


177



pelaporan sebelumnya; danc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor



Pasal 24




Pasal 25


(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.



178


Pasal 26




Pasal 27


Pasal 28



ttd,


ttd,

PATRIALIS AKBAR

179

Menimbang

Mengingat


TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN


a. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar provinsi dan kabupaten/ kota dalam melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;

b. bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.43/PW.501/MKP/03 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

180

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

181

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

20. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;

21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

182


23. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

24. Peraturan Presiden Nomor24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah(DPOD) tanggal 15 Desember 2010;


TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

183

2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

3. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

4. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri.

6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB IISTANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

Pasal 2

(1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.

(2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri dari:

184

a. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:1. cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014;2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014;3. cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014; dan4. cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014.

b. sarana dan prasarana:1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun

2014;2. cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014; dan3. cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014.

(3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan juga bagiProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IIIPENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1) Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota.

(2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pads ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan/atau kesenian di provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IVPELAKSANAAN

Pasal 5

(1) SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota.

185

(2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

(1) Bupati/walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di wilayah kerjanya kepada gubernur.

(2) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di wilayah kerjanya kepada Menteri.

(3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesenian.

BAB VIMONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesenian oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesenian kepada masyarakat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, bersama pakar seni dan budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian di daerahnya guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian di daerah tersebut.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keseniansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai:a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam

pencapaian SPM Bidang Kesenian;b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM

Bidang Kesenian, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik; dan

c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada PemerintahDaerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesenian

186

dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIPENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

(1) Menteri memfasilitasi Pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan, baik di tingkat Pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota.

(2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:a. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai

SPM Bidang Kesenian, termasuk kesenjangan pembiayaan;b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesenian dan penetapan

target tahunan pencapaian SPM Bidang Kesenian;c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesenian; dand. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesenian.

(3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan negara, serta keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

187

BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Menteri melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Pasal 12

(1) Menteri dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian, dibantu oleh Inspektorat Jenderal.

(2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian, dibantu oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian di daerah masing-masing.

Pasal 13

(1) Untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memberikan anugerah seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(2) Pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib menyampaikan kepada pemerintah provinsi daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat provinsi.

(3) Pemerintah provinsi wajib melakukan seleksi terhadap usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

(4) Pemerintah provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib memberikan anugerah seni kepada insan pelaku kesenian di wilayah kerjanya sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Anugerah seni sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk piagam, barang, dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.

(6) Para penerima anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemerintah provinsi diusulkan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai calon penerima anugerah/penghargaan seni tingkat nasional.

188

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.43/PW.501/MKP/03 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Pasal 15


Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Desember 2010MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

189

190

Lampiran I : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

Nomor : PM.106/HK.601/MKP/2010Tanggal : 23 Desember 2010

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

NoJenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas waktu pencapaian

tahun

Satker/LembagaPenanggung

Jawab

KeteranganIndikator Nilai

1 P e rlin d u n g a n

P e n g e m b a n g a n , d an

P e m a n fa a ta n B id a n g

K e se n ia n

a. Cakupan Kajian Seni 50% 100 100 SKPD K egiatan yang bersifat kajian a d a la h :1. sem inar;2. sarasehan;3. diskusi;4 . bengkel seni (w orkshop);5. penyerapan narasum ber;6. studi kepustakaan;7. penggalian;8. eksperim entasi;9 . rekonstruksi;10 . revitalisasi;11. konservasi;12 . studi banding;13. inventarisasi;14 . dokum entasi; dan15. pengem asan bahan kajian.

Provinsi, kabupaten/ko ta , m inimal m e laksanakan 5 0 % dari seluruh kegiatan yang m enjadi cakupan Kajian Seni, sam pai tahun 20 1 4

NoJenis Pelayanan

Dasar


tahun


Jawab

KeteranganIndikator Niiai

b. Cakupan Fasilitas Seni 30% 100 2014 SKPD Jenis-Jenis fasilitas dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesehatan adalah1 . penyuluhan substansi maupun teknikal;2 . pemberian bantuan;3. bimbingan organisasi;4. kaderisasi;5. promosi;6. penerbitan dan pendokumentasian; dan7 . kritik seni

Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 30% dart seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Fasilitasi Seni, sampai tahun 2014.

c. Cakupan Gelar Seni 70% 100 2014 SKPD Wujud gelar senin entara la in :1 . pergelaran;2. pameran;3. festival; dan4. lomba.

Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 75 % dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Gelar Seni sampai tahun 2014

d. Misi Kesenian 100% 100 2014 SKPD Pem erintah provinsi dan kabupaten/kota wajib m engadakan misi kesenlan antar-daerah sekura ng - kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran b u daya, diplom asi, dan prom osi kesenlan di daerahnya keluar daerah.

P ro vin si, kabupaten/kota, m elaksanakan 10 0 % cakupan Misi K esenlan, sam pai tahun 20 14

192

NoJenis Pelayanan

Dasar


tahun


Jawab

KeteranganIndikator Nilai

2. Sarana dan Prasarana a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%

100 2014 SKPD Dalam berbagal kegiatan pelindung, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya

Manusia (SDM) Kesenian sebagai ber iku t:1. sarjana seni;2. pakar seni;3. pamong budaya ;4. seniman/budayawan;5. kritikus;6. insan media massa;7. pengusaha; dan8. penyandang dana.

Provinsi, kabupaten/kota, menyediakan m inimal 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2014

b. Cakupan Tempat 100% 100 2014 SKPD Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan m in im al:1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk

pameran; dan2. Tempat memasarkan karya seni untuk

mengembangkan Industri budaya.

Provinsi, kabupaten/kota, menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan

c. Cakupan Organisasi 34% 100 2014 SKPD Pemerintah privinsi, kabupaten/kota membentuk:1. Organisasi struktural yang menangani kesenian2. Lembaga/dewan kesenian3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman

Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian/

Provinsi kabupaten/kota, minimal melaksanakan 34% dari cakupan organisasi, sampai tahun 2014.


Ir. JERO WACIK, SE

Lampiran . li Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : PM.106/HK.501/MKP/2010Tanggal_____: 23 Desember 2010________________________

PETUNJUK TEKNISSTANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

A. Latar BelakangKesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui Kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jatidiri kita. Agar keberadaan Kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu: pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian Kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan pars pengelolanya, karena ketidakpedulian, ketidakmengertian, dan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pelindungan yang dapat mencegah ancaman-ancaman kehidupannya. Sasaran pelindungan Kesenian tergantung pada situasi jenis atau bentuk Kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman, dan/atau konsumennya.Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan rohani dan jasmani yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (event), seniman, dan dampak positifnya terhadap masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani.Kehidupan Kesenian, yang bersifat sakral atau profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan Kesenian demi kesejahteraan jasmani, seringkali tata nilai yang merupakan konsumsi rohani dikorbankan.Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturanperaturan tersebut maka kabupaten/kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya.Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin

193

agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Berdasarkan kewajiban tersebut, Pemerintah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional di bidang Kesenian.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ada beberapa bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota diantaranya adalah bidang kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah Kesenian. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan urusan di bidang kebudayaan, dalam hal ini Kesenian, dengan SPM sebagai standar clan alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Daerah di bidang Kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub-bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian.Adanya penentuan SPM merupakan sarana yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Daerah. SPM Bidang Kesenian merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Kesenian dalam konteks budayanya.Kegiatan Kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik Kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator, Pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang Kesenian yang menurut Pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator, Pemerintah memberikan dukungan hukum (legal) dan anggaran (finansial) melalui Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD).Penyelenggaraan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya merupakan pemberian hak dan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah. Tanga mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka provinsi serta kabupaten/kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya dalam pembagian urusan wajib antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom.eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Daerah clan penyelengaraan di bidang Kesenian. Sedangkan kewenangan Daerah

194

sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah.

B. Pengertian1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen

dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.2. Pergelaran Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari,

musik, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.

3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.

4. Pameran Seni rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.

5. Pameran Seni media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.

6. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.

7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.

9. Bengkel Seni (workshop) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.

10. Penyerapan Narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap- lengkapnya mengenai suatu bentuk seni.

11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.

12. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hampir punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.

195

13. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.

14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur- unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.

15. Studi Banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing- masingdan luas lingkup wilayah pengaruhnya.

16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.

17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.

18. Penyandang Dana adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.

19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai “bapak angkat” bagi seniman atau organisasi kesenian.

20. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan.

21. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.

22. Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan batik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota.

23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran. menyajikan suatu bentuk karya seni.

24. Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.

196

25. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pads setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.

26. Sarjana Seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.

27. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.

28. Pemberian Bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau financial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.

29. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah/memperiuas karya dengan jalan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut.

30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.

31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.

32. Seniman/Budayawan adalah adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

C. Tujuan dan SasaranTujuan secara umum dari Peraturan ini adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar-daerah.Secara khusus peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan.1. melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan

penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;

197

2. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan

3. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Sasaran dari peraturan ini adalah:1. bentuk dan jenis Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah

provinsi, kabupaten/kota;2. acara dan peristiwa di provinsi, kabupaten/kota yang menggunakan

Kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan; dan3. seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan

organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat Kesenian.

D. Ruang LingkupSPM ini mencakup tiga aspek penanganan Kesenian yaitu:1. pelindungan;2. pengembangan; dan3. pemanfaatan.Masing-masing aspek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya penekanan pada satu dan/atau lebih aspek pada saat pelaksanaan kegiatan.Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. kajian seni;2. gelar seni;3. misi kesenian;4. fasilitasi seni;5. sumber daya manusia bidang kesenian;6. tempat; dan7. organisasi.

E. Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian1. Kajian Seni

Kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.

198

Kegiatan yang bersifat kajian adalah:1. seminar;2. sarasehan;3. diskusi;4. bengkel seni (workshop);5. penyerapan narasumber;6. studi kepustakaan;7. penggalian;8. eksperimentasi;9. rekonstruksi;10. revitalisasi;11. konservasi;12. studi banding;13. inventarisasi;14. dokumentasi; dan15. pengemasan bahan kajianDalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam (1) satu tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai tahun 2014.Berdasarkan hasil kajian diperoleh data dan peta situasi kehidupan Kesenian di daerah sehingga daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kajian seni yang perlu difasilitasi.

2. Fasilitasi SeniFasilitasi Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.Jenis-jenis fasilitasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah:1. penyuluhan substansial maupun teknikal;2. pemberian bantuan;3. bimbingan organisasi;4. kaderisasi;5. promosi;6. penerbitan dan pendokumentasian; dan7. kritik seni.

199

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industri budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan- kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni sampai tahun 2014.

3. Gelar SeniGelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian di daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah:1. pergelaran;2. pameran;

3. festival; dan4. lomba.Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

4. Misi KesenianMisi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan memfasilitasipakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upayameningkatkan kualitas Kesenian di daerah.

200

pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi Kesenian di daerahnya keluar daerah.Materi dan penampilan penyajian dalam misi kesenian harus tidak merugikan nama baik daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.Kegiatan misi kesenian di dalam negeri wajib memperhatikan:1. kejelasan daerah tujuan;2. kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif;3. ketepatan pengemasan; dan4. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan

penerima Misi.Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun ke luar negeri.

5. Sumber Daya Manusia Bidang KesenianDalam berbagai kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagaiberikut:1. sarjana seni;2. pakar seni;3. pamong budaya;4. seniman/budayawan;5. kritikus;6. insan media massa;7. pengusaha; dan8. penyandang dana.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari (8) delapan kualifikasi SDM sampai tahun 2014, yaitu:1. seniman/budayawan; dan2. pamong budaya.

6. TempatPemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri

budaya.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan membuka

201

peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian.Industri budaya meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya.Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipungut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.

7. OrganisasiPemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk:1 . Organisasi struktural yang menangani kesenian2. Lembaga/dewan kesenian3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai

UPT yang menangani kesenianProvinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan Organisasi, sampai tahun 2014.


ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

202

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: KM.75/OT.001/MKP/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATAN INDONESIA



Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kebudayandan Pariwisata Nomor: PM.69/HK.001/MKP/010tentangTata Kerja Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, perlu Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri:

Mengingat 1 Undang-undang Nomor 10Tahun2009tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA.

PERTAMA Membentuk Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan PromosiPariwisata Indonesia dengan susunan keanggotaan :

203

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Ketua Sapta Nirwandar, Direktur Jenderalmerangkap anggota Pemasaran PariwisaaKemenbudpar.

2. Wakil Ketua Waridiyatmo, Sekretaris Jenderalmerangkap anggota Kemenbudpar.

3. Sekretaris I Turman Siagian, Kepala Biromerangkap anggota Perencanaan dan Hukum,Kemenbudpar.

4. Sekretaris II Novierdi Makalam, Sekditjenmerangkap anggota Pemasaran Pariwisata,Kemenbudpar

5. Anggota: 1) Firmansyah Rahim, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenbudpar.

2) I Gede Pitana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata,

3) I Gusti Putu Laksaguna, Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Hubungan Antar Lembaga.

4) Titien Maryatin Soekarya, Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

5) Iman Santoso, Deputi Bidang Hukum Sekretariat Kabinet.

6) Ismadi Ananda, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

7) Wahyu Indrasto, Pimpinan Redaksi Majalah Eksekutif.

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan seleksi anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang diusulkan dari asosisasi kepariwisataan, asosisai profesi, dan asosiasi penerbangan.Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan seleksi pakar/akademisi untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

204

KELIMA Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mengusulkan nama-nama calon anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk diajukan kepada Presiden dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

KEENAM Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2010.

KETUJUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

205

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.2/H K.001 /MKP/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.69/HK.001/MKP/2010 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN,

SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA



Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tetang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan kelaziman dalam pengusulan pengangkatan keanggotaan badan atau lembaga yang ditetapkan oleh Presiden diperlukan nama pembanding;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

1. Undang-undang Nomor 10Tahun2009tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang

206

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);


4. Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.69/HK.001/ MKP/2010 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Pasal 7 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/ HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Menteri oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal II


Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Januari 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

207


NOMOR : PM.07/DL.107/MKP/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI SEKTOR PARIWISATA



Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor pariwisata, perlu diselenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;

b. bahwa untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di sektor pariwisata perlu pedoman penyelenggaraan yang menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di sektor pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Pariwisata;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik

208

Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637;


5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN P E L A T IH A N BERBASIS KOMPETENSI DI SEKTOR PARIWISATA.Pelatihan berbasis kompetensi di sektor pariwisata diselenggarakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di sektor pariwisata.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Januari 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

209

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : PM.07/DL.107/MKP/2011Tanaaal : 17 Januari 2011_________________________

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGGlobalisasi membawa implikasi pada perubahan-perubahan yang mendasar dalam lingkungan bisnis yang menyebabkan pergeseran paradigma dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fungsi sumber SDM sebagai prioritas.Perilaku SDM yang berkecimpung di bidang jasa, akan sangat mempengaruhi citra dari suatu produk yang ditawarkan. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi, yang baru akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Realitas globalisasi inilah yang membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM pariwisata di Indonesia.Tuntutan kompetisi global dalam mempersiapkan SDM pariwisata yang profesional merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia.Salah satu dari empat belas (14) penilaian dalam Index Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata (Travel and Tourism Competitiveness In Respective Pillar) yang mempengaruhi daya saing kepariwisataan Indonesia adalah mutu pelayanan yang tercermin dalam kualitas SDM pariwisata.Rendahnya kualitas dan daya saing SDM pariwisata, salah satunya dipengaruhi oleh masih minimnya jumlah SDM Pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengakuan atas profesinya. Beberapa hal yang menyebabkan diantaranya, adalah :1. masih minimnya pemahaman SDM/tenaga kerja dan pengusaha akan

pentingnya sertifikasi kompetensi;2. masih minimnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pelatihan

berbasis kompetensi di bidang pariwisata;3. masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan lembaga pendidikan

dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja; dan4. belum terprogramnya pendidikan dan pelatihan (diktat) berbasis kompetensi

bagi SDM pariwisata.Salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut dengan jalan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT) yang dilaksanakan secara konsisten, terprogram dan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.Dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, program dan materi

210

yang digunakan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait dan disahkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sejak Tahun 2004 hingga tahun 2010, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah memiliki 11 (sebelas) SKKNI di sektor pariwisata, adapun pengembangan kurikulum dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi mengacu pada SKKNI tersebut.Bertitik tolak dari hat tersebut di atas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang merupakan salah satu perwujudan dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan SDM pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pencanangan “Gerakan Pengembangan SDM Unggul Berbasis Kompetensi di Sektor Pariwisata” oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2010.

B. TUJUAN DAN SASARAN1 Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagai panduan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di sektor pariwisata.

2. Sasaran

Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang akan menjadi panduan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi1. SKKNI sektor pariwisata;2. penetapan tim penyusun program pelatihan;3. analisis kebutuhan pelatihan;4. penetapan program pelatihan;5. penetapan kurikulum pelatihan;6. penyusunan silabus pelatihan;7. persyaratan peserta pelatihan;8. kriteria penetapan instruktur;9. fasilitas pelatihan;

211

10. penyelenggaraan pelatihan; dan11. evaluasi penyelenggaraan pelatihan

D. MANFAAT1. Bagi Penyelenggara Pelatihan

Dapat menyusun, menyelenggarakan, mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan di usaha pariwisata.

2. Bagi Instruktur PelatihanAdanya acuan yang jelas dalam memfasilitasi proses pembelajaran sehingga materi pelatihan dapat disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan.

3. Bagi Peserta Pelatihana. Memperoleh pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya dan sesuai

dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh usaha pariwisata.b. Memberikan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk

mengikuti sertifikasi kompetensi.

E. PENGERTIAN-PENGERTIAN1. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebutSKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspekpengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

6. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yangmenitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yangditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

212

7. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIASKKNI merupakan refleksi dari kemampuan dan keahlian yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja dan relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dan telah disetujui oleh pemangku kepentingan.

B. FORMAT STANDAR KOMPETENSISKKNI terdiri dari unit-unit kompetensi yang telah teridentifikasi, disepakati dan masuk dalam cakupan bidang pekerjaan. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut1. Kode Unit Kompetensi;2. Judul Unit Kompetensi-,3. Deskripsi Unit Kompetensi;4. Elemen Kompetensi;5. Kriteria Unjuk Kerja;6. Batasan Variabel; dan7. Panduan Penilaian.Penjelasan yang terkait dengan unsur-unsur yang terdapat di setiap unit kompetensi adalah sebagai berikut:1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 )

213

(1) Sektor/Bidang Lapangan UsahaTerdiri dari 3 (tiga) huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha yang mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).

(2) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan UsahaTerdiri dari 2 (dua) huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang yang mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).

(3) Kelompok Unit KompetensiTerdiri dari 2 (dua) digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :01 : Untuk kode kelompok unit kompetensi umum (general).02 : Untuk kode kelompok unit kompetensi inti (fungsional).03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik).04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional).

(4) Nomor Urut Unit KompetensiTerdiri dari 3 (tiga) digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

(5) Versi Unit KompetensiTerdiri dari 2 (dua) digit angka, mulai dari angka 01,02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/ penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Contoh kode unit kompetensi -.

PAR.HT02.028.01

-------------- Versi Pertama__________________ Nomor Urut: tingkat kesulitan

jenis pekerjaanKelompok Unit Kompetensi umum inti, khusus, pilihan

--------------------------------------------------------- Hotel----------------------------------------------------------------------- Sektor Pariwisata

214

2 Judul KompetensiMerupakan bentuk pernyataan tertiadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan

3. Merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap keija yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen KompetensiMerupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasih aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

5. Kriteria Unjuk Kerja (KUK)Bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang mencerminkan aktivitas 3 (tiga) aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dengan memperhatikan level taksonomi Bloom yang pengembangannya terkait dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan VariabelBatasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan:a. konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan

tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;

b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi;

c. tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan

d. peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:a. penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara

lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain;

b. kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup

215

penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator;

c. pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu;.

d. keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu; dan

e. aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi KunciKompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran/fungsi pada suatu pekerjaan.Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu:a. mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi:b. mengomunikasikan informasi dan ide-ide;c. merencanakan clan mengorganisir aktivitas/kegiatan;d. bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;e. menggunakan ide-ide dan teknik matematika;f. memecahkan masalah; dang. menggunakan teknologi.Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut:a. mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi, artinya

dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat, mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber-sumbernya dan metode yang digunakan untuk memperolehnya;

b. mengomunikasikan ide-ide dan informasi, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain;

c. merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan;

216

d. bekerjasama dengan orang lain dan kelompok, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekerja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama, situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim;

e. menggunakan ide-ide dan teknik matematika, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang, serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan;

f. memecahkan masalah, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil, situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan, misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru; dan

g. menggunakan teknologi, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip- prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem, kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.

9. Gradasi Kompetensi Kunci

Gradasi kompetensi kunci merupakan tingkat/gradasi yang didasarkan atas kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan. Kompetensi kunci berisi 7 kompetensi dengan tingkat/nilai: 1,2 dan 3.

Tabel 2.1

Gradasi Kompetensi Kunci

Kompetensi KunciLevel/Tingkat 1

“MelakukanKegiatan”

Level/Tingkat 2“MengelolaKegiatan”

Level/Tingkat 3“Mengevaluasi dan

Memodifikasi Proses”1. Mengumpulkan

menganalisa dan mengorganisasikan informasi

M engakses dan

m erekam dari satu

sum ber

Mengakses, memilih

& merekam lebih dari

satu sum ber

M engakses,

m engevaluasi,

m engorgan isasikan

berbagai sumber.

2. Mengoordinasikan ide dan informasi

Pengaturan se

derhana yang telah

lazim /fam ilier

Berisi hal yang

kom pleks

M engakses,

m engevaluasi,

m engorganisasikan

berbagai sumber.

217

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

Di bawah

pengawasan atau

supervisi

Dengan bim bingan /

panduan

Inisiasi m andiri dan

m engevaluasi kegiatan

kom plek dan cara mandiri

4. Bekerjasamadengan orang lain & kelompok

Kegiatan-kegiatan

yang sudah

dipaham i/aktiv itas

rutin

Membantu

m erum uskan tujuan

Berkolaborasi dalam

m elakukan kegiatan-

kegiatan yang kom pleks

5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

Tugas-tugas yang

sederhana dan

telah ditetapkan

M em ilih ide dan

tekn ik yang tepat

untuk tugas yang

kom pleks

Berkolaborasi dalam

m enyelesaikan tugas

yang kom pleks

6. Memecahkan masalah

Rutin di bawah

pengawasan

Rutin dan dilakukan

sendiri berdasarkan

pada panduan

Problem /m asalah

yang kom plek dengan

m enggunakan yang

sistem atis serta m ampu

m engatasi problem nya

7. Menggunakan teknologi

M em buat kem-

ba li/m em produksi/

m em berikan jasa1

yang berulang pada

tingkat dasar

M engkonstruksi,

m engorganisasikan

atau m enjalankan

produk atau jasa

Merancang,

m enggabungkan atau

m em odifikasi produk atau

jasa.

C. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)KKNI berusaha menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di sektor pariwisata.Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut KKNI dideskripsikan ke dalam matriks penjenjangan dimana unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas ke dalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di usaha pariwisata.Pemaketan/pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mencakup:a. hasil identifikasi judul;b. jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok;c. lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan

persyaratan lainnya.Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit, mencakup:

218

1. kelompok umum, inti dan pilihan;2. tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki;3. tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK; dan

4. tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

D. SKKNI DI SEKTOR PARIWISATASKKNI yang telah dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (hingga saat ini) dan telah memperoleh penetapan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi sub sektor sebagai berikut:

Tabel 2.2SKKNI DI SEKTOR PARIWISATA

NO SUB SEKTOR SK. MEKAKERTRANS1 Biro Perjalanan Wisata KEP.238/MEN/X/20042 Hotel dan Restoran KE P.239/M E N/X/20043 SPA KEP. 141 /MENA//20054 Jasa Boga KEP.318/MEN/IX/20075 Tour Leader KEP.55/MEN/IX/20076 Pemandu Wsata Selam KEP.56/MEN/III/20097 Kepemanduan Wsata KEP.57/MEN/III/20098 Kepemanduan Museum KEP.58/MEN/III/20099 Kepemanduan Ekowisata KEP.61/MEN/III/200910 Pemandu Wsata Arung Jeram KEP.62/MEN/III/200911 Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) KEP.246/MEN/III/2010

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta latih, sehingga hasil akhir dari pelatihan adalah meningkatnya kompetensi peserta latih yang dapat diukur melalui aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dapat dilihat pada alur di bawah ini :

219

GambarAlur Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

A. PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGRAM PELATIHANSebelum menyelenggarakan program pelatihan, perlu dibentuk dan ditetapkan tim penyusun program yang terdiri dari unsur-unsur, diantaranya:1. asosiasi usaha pariwisata;2. asosiasi profesi pariwisata;3. instruktur/ asesor kompetensi;4. pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya; dan5. instansi pemerintah.

B. ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHANSetelah tim penyusun ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pelatihan/Training Need Analysis (TNA). Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dari setiap kualifikasi jabatan yang terdapat di usaha pariwisata. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menganalisa kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi adalah:1. kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan

kompetensi yang dibutuhkan pada usaha pariwisata-, dan2. jenis dan jumlah usaha pariwisata yang terdapat di daerah tempat

penyelenggaraan pelatihan dan banyak mempekerjakan masyarakat setempat.

Dalam menganalisis kedua hal tersebut, maka dibutuhkan data yang pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara, diantaranya sebagai berikut:1. observasi;2. wawancara;3. kuisioner; dan4. Focus Group Discussion (FGD).

220

Indikator-indikator yang dapat dituangkan dalam pengumpulan data, diantaranya:1. tingkat pendidikan formal;2. uraian pekerjaan Job description);3. tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan Job task);4. pelatihan kerja yang pernah diikuti,5. kualifikasi kompetensi calon peserta pelatihan (yang belum bekerja atau

yang sudah bekerja; dan6. kompetensi yang dibutuhkan di usaha pariwisata.Hasil analisis dari pengumpulan data, selanjutnya dituangkan ke dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1

Matriks Analisis Kebutuhan Pelatihan

No.

Uraian(menunjukkan

hasil dari pengumpulan

data)

Kesenjangan Kompetensi(Kompetensi tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pada usaha

pariwisata)

Rekomendasi (dalam rangka menjawab

kesenjangan kompetensi tenaga

kerja)1 2 3 4

Dari analisis yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada tabel 3.1, maka tim penyusun program memberikan rekomendasi dalam rangka menjawab kesenjangan kompetensi tenaga kerja kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai jenis pelatihan yang akan diselenggarakan.

C. PENETAPAN PROGRAM PELATIHANPenetapan jenis pelatihan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan denganmempergunakan pendekatan sebagai berikut:1 kinerja, sejauh mana elemen kompetensi yang dipersyaratkan, terukur

berdasarkan tingkat yang diinginkan;

2. persyaratan kinerja, sejauh mana kondisi kriteria unjuk kerja yang diaplikasikan; dan

3. acuan penilaian, sejauh mana acuan dapat dipergunakan dalam melaksanakan penilaian.

Dalam menetapkan jenis pelatihan, penetapan unit kompetensi yang terdiri darikompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus, mengacu pada hasil

221

analisis yang telah diperoleh, sehingga program pelatihan menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat menjawab kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh usaha pariwisata.Hasil analisis tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam matriks seperti di bawah ini:

Tabel 3.1

Matriks Analisis Kebutuhan Pelatihan

No. Rekomendasi(dalam rangka menjawab kesenjangan kompetensi

tenaga kerja)

Penetapan Jenis Pelatihan

(Jenis pelatihan yang dibutuhkan)

Unit Kompetensi(Kompetensi umum, inti

khusus)

1 2 3 41. Kompetensi Umum;

a.................b.................

2. Kompetensi Inti; a.................b.................

3. Kompetensi Khusus; a.................b.................

Penetapan unit kompetensi merupakan pemilihan terhadap unit-unit kompetensi yang sangat terkait dengan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

D. PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHANPenyusunan kurikulum pelatihan didasarkan atas penetapan program pelatihan dan merupakan salah satu tahapan kegiatan penyelenggaraan pelatihan.Kurikulum pelatihan mencakup:1. kelompok unit dan kode unit kompetensi - kompetensi umum, inti dan

khusus;2. pelaksanaan pelatihan di tempat kerja;3. materi pelatihan berdasarkan kelompok unit kompetensi; clan4. perkiraan waktu pelatihan.

222

Tabel 3.3

Matriks Penyusunan Kurikulum Pelatihan

No. NotKompetensi

Kode Unit Perkiraan Waktu Pelatihan ( Jampel)Pengetahuan Keterampilan Jumlah

A Kelompok Unit Kompetensi Umum12

JUMLAH AB Kelompok Unit Kompetensi Inti12

JUMLAH BC Kelompok Unit Kompetensi Khusus12

Jumlah CJumlah A + B + C

Perkiraan waktu pelatihan didasarkan atas seberapa lama peserta latih dapat menguasai kompetensi dari setiap unit kompetensi yang telah ditetapkan.

E. PENYUSUNAN SILABUS PELATIHAN

Setelah penyusunan kurikulum, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan silabus pelatihan. Penyusunan silabus mengacu pada unit-unit kompetensi yang terdapat pada kurikulum yang telah ditetapkan.

Pencapaian kompetensi dilakukan melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada setiap Elemen Kompetensi sesuai indikator keberhasilan pencapaian kompetensi.Dalam mengembangkan silabus pelatihan yang perlu diperhatikan adalah:1. Standar Kompetensi Kerja

Standar Kompetensi Kerja harus mengacu kepada 3 (tiga) aspek, yaitu:a. Aspek Kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja).

Aspek dimensi kompetensi mencakup:1) Task skills: Mampu melaksanakan tugas.2) Task management skills:

223

Mampu mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan.

3) Contingency management skills: Mampu mengatasi suatu masalah tak terduga.

4) Job/role environment safety/health skill;Kemampuan menyesuaikan dengan ketentuan di lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

5) Transferable management skill:

Mampu mentransfer kompetensi dan beradaptasi dalam setiap situasi kerja yang berbeda. Membangun komunikasi yang santun, sikap melayani dengan tutus, dan kesadaran untuk bekerja dalam satu tim yang dilandasi oleh kejujuran dan kepentingan bersama.

b. Tingkat/gradasi Kompetensi Kunci sebagai tingkat kinerja terdiri atas:1) Tingkat Kinerja 1

a) melaksanakan proses sesuai teori atau prosedur yang telah ditentukan; dan

b) menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.2) Tingkat Kinerja 2

a) mengelola proses dan menganalisis; danb) menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.

3) Tingkat Kinerja 3a) menentukan prinsip-prinsip proses;b) mengevaluasi dan mengubah bentuk proses secara kreatif

dan inovatif berwawasan masa depan; danc) menentukan kriteria untuk pengembangan proses.

Tabel 3.4

Transformasi Unsur Standar Kompetensi Kerja (SKK) Menjadi Unsur Materi Pelatihan

No Unsur SKK Materi Pelatihan

1 Judul Unit Kompetensi Judul dari pelatihan2 Judul Elemen Kompetensi Judul silabus pelatihan3 Judul Kriteria Unjuk Kerja (KUK) Judul sub silabus materi pelatihan4 Indikator Unjuk Kerja (IUK) menguraikan dan menjelaskan kompetensi yang

dituntut pada setiap KUK yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

5 Penilaian terhadap peserta latih Panduan penilaian (evidence guide) pada SKKN

224

2. Langkah-langkah Penyusunan Silabus PelatihanBeberapa langkah/tahapan yang harus diperhatikan dalam penyusunan silabus pelatihan, adalah:a. Langkah proses penyusunan silabus

1) Pencapaian Tujuan Kompetensi.Pencapaian tujuan kompetensi merupakan hal yang penting dalam pembuatan kerangka silabus yang dikembangkan berdasarkan identifikasi dan analisis Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan (IUK) terhadap tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi dari masing- masing Kriteria Unjuk Kerja (KUK).Apabila salah satu kolom hasil identifikasi pada Dimensi Kompetensi tidak terpenuhi (kosong), maka standar kompetensi pada unit tersebut perlu ditinjau kembali.

2) . Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Standar Kompetensi.Identifikasi dan analisis standar kompetensi mengacu pada judul Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK).Unit kompetensi tidak hanya dapat diambil satu sektor saja tetapi juga dapat mempergunakan unit-unit kompetensi dari sektor lain.Setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dianalisis persyaratan kompetensinya untuk mengungkapkan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, kemudian dirangkum dan dirumuskan silabusnya. Rangkuman dan perumusan tersebut, selanjutnya dituangkan ke formulir sebagai berikut:

Tabel 3.5

Matriks Penyusunan Silabus

Silabus SubSilabus

Indikator Unjuk Kerja (IUK) Materi Pelatihan

Perkiraan Waktu pelatihan

(Jompel)P K S P K S P K S

1 2 3 4 51 1.1

1.22 2.1

2.22.3

225

Keterangan :P = pengetahuan K = keterampilan dan S = Sikap1. Silabus berdasarkan Elemen Kompetensi pada unit kompetensi.2. Sub silabus berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi.3. IUK penjabaran dari Sub Silabus dan mengacu pada Taksonomi Bloom.4. Materi pelatihan berdasarkan Indikator Unjuk Kerja (IUK).5. Merupakan perkiraan waktu yang didasarkan pada pencapaian kompetensi dari

para peserta latih.

b. Pencapaian Tujuan Pembelajaran;Tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan rumusan silabus, selanjutnya dikaji dan ditetapkan dalam bentuk strategi pembelajaran (learning strategy) yang meliputi:1) kegiatan pembelajaran Teori (T) dan/atau Praktek (P);2) metodologi dan media pembelajaran yang dibutuhkan; dan3) jumlah jam pembelajaran yang dibutuhkan.Total waktu pembelajaran dapat dihitung berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) disetiap unit kompetensi dengan pencapaian tujuan pembelajaran/kompetensi yang telah ditetapkan. Pengukuran total waktu pembelajaran merupakan prediksi yang didasarkan atas kualifikasi peserta yang mengikuti pelatihan. Secara matriks dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Matriks Strategi Pembelajaran

Jenis PelatihanKode / Judul Unit KompetensiLama Pelatihan

No ElemenKompetensi

MateriPelatihan

MetodePembelajaran

MediaPembelajaran

Kegiatan dan Alokasi Waktu Pembelajaran

Teori Praktek Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8

226

Keterangan :1. Nomor urut Elemen Kompetensi.2. Elemen Kompetensi yang terdapat pada unit kompetensi.3. Materi pelatihan berdasarkan yang tertera di tabel 3.3.4. Mengacu pada Materi Pelatihan.5. Mengacu pada Metode Pembelajaran.6. Sampai dengan 8 alokasi jam Teori (pengetahuan) dan Praktek

(keterampilan).Pengisian matriks yang lengkap dan jelas oleh Instruktur sangat membantu pencapaian dari tujuan pelatihan yang telah ditetapkan dan mempermudah penyelenggara pelatihan dalam mengalokasikan cumber daya yang ada.

F. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN

Dalam merekrut peserta pelatihan yang perlu diperhatikan adalah persyaratan peserta pelatihan. Persyaratan peserta pelatihan merupakan peranan penting dalam keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran.Penetapan persyaratan peserta pelatihan dapat mengacu pada:1. pendidikan formal, minimal SLTA/ SMK sederajat;2. pengalaman kerja, memiliki pengalaman kerja di bidang tugasnya minimal

selama 1 (satu) tahun;3. pelatihan yang pernah diikuti, disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan

diselenggarakan ditunjukkan dengan bukti sertifikat;4. utusan dan/ atau rekomendasi yang bersifat tertulis dari industri pariwisata;

dan5. sehat jasmani dan rohani.

G. KRITERIA PENETAPAN INSTRUKTUR

Instruktur dalam pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki kemampuan sebagai pembicara sekaligus pemandu sehingga peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan (knowledge) tetapi juga memperoleh keterampilan (skill) dan gambaran sikap (attitude) dalam melaksanakan pekerjaan.Dalam menetapkan instruktur pelatihan, beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:1. assesor kompetensi dan/atau Master Assesor;2. memahami SKKNI;3. memiliki Sertifikat Training of Trainers (ToT) atau sejenisnya;4. menguasai teknis substansi sesuai dengan nama dan jenjang pelatihan

yang akan dilaksanakan, dan5. mampu berinovasi dan berimprovisasi dengan metodologi yang tepat.

227

H. FASILITAS PELATIHANFasilitas pelatihan berbasis kompetensi merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelatihan dan pencapaian tujuan kompetensi yang diharapkan dari peserta pelatihan. Fasilitas pelatihan yang dibutuhkan1. tempat penyelenggaraan;

Tempat penyelenggaraan pelatihan harus menggambarkan kondisi nyata yang terdapat di dunia usaha pariwisata/ industri.Contoh: Pelatihan Pramukamar dapat dilakukan di hotel, lembaga pendidikan kepariwisataan yang memiliki sarana praktik kamar contoh (mockup room) dan/atau tempat asesmen kompetensi (TAK) yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Protest (LSP).

2. modul/materi pelatihan;3. alat dan/atau bahan praktek; dan4. media pembelajaran (audio visual, white hoard, LCD, dsb).

I. PENYELENGGARAAN PELATIHANDalam penyelenggaraan pelatihan, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara, seperti:1. buku panduan peserta;2. jadwal pelatihan;3. modul/materi pelatihan;4. tempat pelatihan; dan5. instruktur.Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi memperhatikan ketentuan sebagai berikut:1. Penyelenggaraan pelatihan harus didukung oleh Instruktur sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan.2. Penyelenggaraan pelatihan harus didukung fasilitas pelatihan yang

memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja.

3. Penetapan kelulusan dilakukan dengan cara memberikan penilaian kepada peserta pelatihan berdasarkan hasil dari test yang dapat berupa penilaian tertulis, simulasi dan praktek.

4. Peserta yang dinyatakan kompeten oleh instruktur dinyatakan lulus pelatihan dan berhak mendapat sertifikat pelatihan kerja.

5. Sertifikat Pelatihan kerja ditandangani oleh pimpinan instansi penyelenggara pelatihan (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota).

228

J. EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang diselenggarakan tepat sasaran, efisien dan efektif. Dengan adanya evaluasi, maka pelatihan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Aspek-aspek yang perlu untuk dievaluasi adalah :1. Pencapaian tujuan pelatihan, yaitu apakah pelatihan yang dilaksanakan

sudah sesuai dengan tujuan pelatihan.2. Tingkat hambatan dalam penyelenggaraan pelatihan, yaitu kualitas dan

kuantitas hambatan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelatihan dan dalam mencapai tujuan pelatihan.

3. Fleksibilitas, yaitu apabila ada berbagai perubahan yang harus dilaksanakan di tengah penyelenggaraan pelatihan.

4. Kualitas dan kuantitas materi pelatihan yang diberikan.5. Sistematika dan tingkat kesulitan materi terhadap peserta pelatihan.Pencapaian kompetensi peserta pelatihan yang tetapkan dilakukan dengan jalan mengukur sejauh mana kualitas instruktur, rasio instruktur dengan peserta, fasilitas, sistem dan metode dan keluaran (output) dalam menyelenggarakan pelatihan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilihat dari komponen aspek :1. Evaluasi instruktur

a. Kualitas kompetensi instruktur dan/atau tenaga pelatihan.b. Kuantitas, yaitu dengan menghitung rasio instruktur dengan jumlah

peserta dalam setiap jenis pelatihan, untuk mengetahui apakah rasio tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelatihan sesuai dengan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

Formulir Evaluasi Instruktur adalah sebagai berikut:

FORMULIR

EVALUASI INSTRUKTUR

Sebagai umpan batik terhadap Kompetensi Instruktur, maka dimohon bapak/ibu dapat mengisi formulir ini dengan jalan melingkari pada angka yang sesuai dengan penilaian dan pendapat anda, dengan keterangan angka sebagai berikut1 = Kurang ( < 50),2 = Cukup (51-65);3 = Baik (66-80) dan4 = Sangat Baik (81 -100).

229

No Kriteria Penilaian Kriteria Penilaian1 Kesesuaian materi yang diajarkan

dan yang diharapkan peserta1 2 3 4 1 2 3 4

2 Kejelasan materi yang disajikan 1 2 3 4 1 2 3 43 Sistematika penyajian materi 1 2 3 4 1 2 3 44 Penggunaan media pembelajaran

dan alat peraga1 2 3 4 1 2 3 4

5 Penampilan instruktur 1 2 3 4 1 2 3 46 Kerjasama antar Instruktur 1 2 3 4 1 2 3 4

JumlahSaran :

2. Evaluasi Peserta PelatihanEvaluasi terhadap keluaran ini dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai oleh peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara test yang dapat berupa: penilaian tertulis, simulasi dan praktek yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi lulusan pelatihan.

3. Evaluasi PenyelenggaraanEvaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelatihan dimulai dari rekrutmen peserta sampai dengan selesainya pelatihan, sesuai dengan jenis pelatihan dan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan adalah sebagai berikut: FORMULIR

EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Sebagai umpan batik terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi maka dimohon bapak/ibu dapat mengisi formulir ini dengan jalan melingkari pada angka yang sesuai dengan penilaian dan pendapat anda, dengan keterangan angka sebagai berikut:1 = Kurang ( < 50);2 = Cukup (51-65);3 = Baik (66-80); dan4 = Sangat Baik (81 -100).

No. Kriteria Penilaian Kriteria Penilaian1 Publikasi Penyelenggaraan 1 2 3 42 Pendaftaran 1 2 3 43 Ruang Pelatihan 1 2 3 4

230

4 Fasilitas Pelatihan 1 2 3 45 Konsumsi 1 2 3 46 Kit/Perlengkapan Peserta 1 2 3 47 Dukungan Sekretariat 1 2 3 48 Kelengkapan Materi 1 2 3 49 Penyelenggaraan secara umum 1 2 3 4

JumlahKesan : Saran :

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan usaha pariwisata, pedoman pelatihan ini dapat dijadikan acuan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, dan Dinas “Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi.Selanjutnya diharapkan pedoman ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap penyelenggara pelatihan untuk mendorong peningkatan kualitas pelatihan.


ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

231


NOMOR : KM.1/OT.001/MKP/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR KM.75/OT.001/MKP/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA



Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan clan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, telah dibentuk Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan clan Pariwisata Nomor KM.75/OT.001/MKP/2010;

b. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2010, perlumenetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan clan Pariwisata tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kebudayaan clan Pariwisata Nomor KM.75/OT.001/MKP/2010 tentang Pembentukan Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);


3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

232

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR KM.75/OT.001/ MKP/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.75/OT.001/MKP/2010 tentang Pembentukan Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KETUJUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkansampai dengan ditetapkannya Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia oleh Presiden.

Pasal II


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

lr. JERO WACIK, SE

233

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SELAKU KETUA PANITIA PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA

KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KTT APEC) XXI TAHUN 2013

NOMOR : KM.6/UM.001/MKP/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENYELENGGARAANKTT APEC XXI TAHUN 2013


MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SELAKU KETUA PANITIA PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA

KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KTT APEC) XXI TAHUN 2013,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Coorperation XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Coorperation XXI Tahun 2013, perlu menetapkan Lokasi dan Pengembang fasilitas penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 pada kawasan tertentu di Provinsi Bali;

b. bahwa Lokasi dan Pengembang fasilitas penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Sarana dan Prasarana Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Coorperation XXI Tahun 2013;

Mengingat 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Coorperation XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali

234

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Coorperation XXI Tahun 2013;


Catatan hasil rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pengarah tanggal 6 Januari 2011;

MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SELAKU KETUA PANITIA PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KTT APEC) XXI TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGEMBANG FASILITAS PENYELENGGARAAN KTT APEC XXI TAHUN 2013.Menetapkan kawasan Bali International Park seluas kurang lebih 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraa KTT APEC XXI Tahun 2013.Menetapkan PT. Jimbaran Hijau dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 177, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali sebagai Pengembang untuk membangun fasilitas-fasilitas kegiatan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 termasuk dan tidak terbatas pada pembangunan tempat sidang, penginapan/ perumahan bagi pars kepala negara/kepala pemerintahan dan delegasi negara peserta di Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Seluruh biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Pengembang, sedangkan Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana mengoordinasikan penyediaan dan/atau perbaikan infrastruktur publik yang meliputi infrastruktur jalan akses, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan jaringan air bersih ke lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013, serta fasilitas pengolahan limbah.Pengembang melaporkan kemajuan pembangunan kepada Panitia Persiapan Saranadan Prasarana setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.Pembangunan seluruh fasilitas kegiatan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 di Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus sudah selesai paling lambat pada bulan September Tahun 2013;

235

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2011

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Selaku Ketua Panitia Persiapan

Sarana dan Prasarana Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific

Economic Coorperation (KTT APEC) XXI Tahun 2013

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:1. Presiden Republik Indonesia2. Wakil Presiden Republik Indonesia3. Pengarah

4. Panitia Penyelenggara5. Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana6. PT. Jimbaran Hijau selaku Pengembang

236


NOMOR: KM.18/HM.001/MKP/2011

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA


MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, telah ditetapkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di bidang kepariwisataan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

237

4844);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK/0113/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP/2007;

MEMUTUSKAN:Menetapkan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA.

KESATU Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

KEDUA Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.

KETIGA Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor. PM.26/UM.001/MKP/2010

238

KEEMPAT

tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

239

PEDOMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA

BABIPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan salah satu dari penjabaran Pedoman Umum PNPM Mandiri.Pedoman ini memuat konsep, strategi, tahapan program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, dalam rangka membangun kesadaran masyarakat clan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku yang handal dalam usaha kepariwisataan di Indonesia. PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu menjadi program untuk menanggulangi kemiskinan melalui bidang pariwisata. Permasalahan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor penanganan. Di samping masyarakat itu sendiri sebagai subjek yang aktif memberdayakan diri sendiri, diyakini mampu menjadi penggerak utama untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan melalui bidang pariwisata memerlukan panduan berupa strategi dan pedoman penyusunan program-program aksi yang tepat sesuai karakteristik permasalahan yang terkait dengan kepariwisataan yang ada di wilayah binaan.

Pariwisata mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat, sebagai berikut:a. In-situ

Dalam industri pariwisata transaksi hanya dimungkinkan manakala wisatawan mendatangi/mengunjungi tempat di mana produk wisata dihasilkan, sehingga dampak positif pariwisata yang berupa pembelanjaan wisatawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Dengan kata lain pariwisata adalah instrumen program pemerataan dan penyebaran pertumbuhan yang sangat efektif.

b. Rantai Nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjangTransaksi kepariwisataan akan mampu menumbuhkan rantai nilai tambah ke depan dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendongkrak kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar.

c. Industri yang berbasis sumber daya lokal (local resource based industry)Karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah.

240

Berpijak dari sifat dan kekhasan serta besarnya potensi kekuatan pariwisata maka bidang ini sangat strategic menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mensinergikan program pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui PNPM Mandiri Pariwisata dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di desa wisata. Dengan demikian, PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa wisata dan sekitarnya.

B. Tujuan dan SasaranTujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan,menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di bidang pariwisata yangsecara khusus dijabarkan sebagai berikut:1. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan keswadayaan

setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan;

2. meningkatkan kemampuan kreatifitas masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal untuk memberdayakan dirinya sendiri;

3. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat; dan

4. membangun kemitraan lintas sektor untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan.

Sasaran kegiatan adalah :1. meningkatnya kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di

desa/kelurahan/kampung dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam bidang kepariwisataan;

2. tersedianya dokumen perencanaan desa/kelurahan/kampung (RPJM desa/ kelurahan/kampung, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;

3. meningkatnya kapasitas kemampuan berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan

241

peran (sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik, dan sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya;

4. meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor); dan

5. terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Ruang Lingkup1. Pendekatan;

2. Strategi;3. Indikator Keberhasilan;4. Kriteria Penerima PNPM Mandiri Pariwisata;5. Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata;6. Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata;7. Tata Cara Pengusulan Penerima PNPM Mandiri Pariwisata;8. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata;9. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di Masyarakat;10. Organisasi Pelaksana;

11. Pengendalian;12. Evaluasi; dan13. Sanksi

D. Pengertian1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah

program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pars pemangku kepentingan dan pemberian bantuan langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan di desa wisata, desa di sekitar daya tarik wisata dan desa di sekitar usaha pariwisata.

242

3. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

4. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

5. Gugusan (cluster) Pariwisata adalah desa dan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau dampak langsung, tak langsung maupun ikutan dengan aktivitas kepariwisataan di suatu daerah/destinasi.

6. Bantuan langsung masyarakat adalah dana stimulan PNPM Mandiri Pariwisata yang diberikan kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan, yang selanjutnya disebut Bantuan Desa Wsata.

7. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan/kampung, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dana kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan/kampung dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan/kampung.

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

9. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada di bawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.

10. Kemitraan adalah hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan dari pelaku usaha. Dalam hubungan tersebut kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara, tidak saling merendahkan, dan memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sama.

11. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) adalah rencana kegiatan dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di desa wisata yang diusulkan oleh kelompok masyarakat.

E. TransparansiPNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dengan maksud memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun yang membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata.

243

F. AkuntabilitasPNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit dan pemantauan program dan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

BABIIPENDEKATAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. PendekatanPNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan dengan pendekatan :a. Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan.

b. Keberpihakan kepada yang miskin Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.

c. DesentralisasiMemberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.

d. PartisipatifMasyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara lugas partisipasi aktif dari perempuan.

e. Keadilan dan Kesetaraan GenderMasyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuh kembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.

f. KeswadayaanMasyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.

g. Keterpaduan program pembangunanProgram yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.

244

h. Penguatan Kapasitas KelembagaanMeningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

I. Pembangunan Pariwisata yang terintegrasiDalam pembangunan pariwisata melibatkan bidang lain yang terkait,

j. Pembangunan pariwisata berkelanjutanDalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian setelah pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

B. StrategiPNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pemberdayaan masyarakat kelompok usaha masyarakat yang menjadi bagian dari gugusan (cluster) pariwisata tertentu. Pendekatan gugusan (cluster) menggambarkan konsentrasi geografis dan integrasi fungsional dari komponen mata rantai usaha yang saling terkait dalam suatu bidang pengembangan tertentu. Aspek utama dari konsep pengembangan berbasis gugusan (cluster) adalah kedekatan geografis dari bidang-bidang usaha terkait yang secara sinergis saling bekerja sama dalam meningkatkan daya saing produk dan usaha. Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pengembangan berbasis gugusan (cluster) dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing dan distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata atau kantong-kantong pariwisata terhadap wilayah terkait atau penyangganya.Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu wilayah. Desa dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung. Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.Oleh karena itu, pendekatan dan strategi yang dilakukan adalah fasilitasi secara fisik maupun nonfisik. Fasilitasi fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan bidang pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antar pusat pengembangan. Sedangkan fasilitasi nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.Fasilitasi fisik dilaksanakan dengan:a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan

akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan pusat

245

kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/ resort;b. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan

arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;c. mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada

pengembangan kegiatan kepariwisataan;d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata

yang dioperasikan oleh penduduk desa; dane. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.Fasilitasi nonfisik dilaksanakan melalui:a. pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah; danb. pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa dll.Dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangankemiskinan melalui pengembangan Desa Wisata, mengacu pads pengembanganpariwisata berbasis masyarakat. Model pendekatan yang dikembangkan meliputi3 (tiga) gugusan (cluster) sebagai berikut:a. Model Gugusan (Cluster) Desa Wsata - Desa Terkait

Model gugusan (cluster) Desa Wsata - Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

Gambar a : Model Gugusan (Cluster) Desa Wisata - Desa Terkait DESA WISATA

sebagai katalis pengembangan wilayah/desa-desa sekitarnya

A

Gambar di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara desa wisata sebagai katalis dengan desa di sekitarnya sebagai desa pendukung yang mensuplai produk dan bahan baku pada desa wisata.

246

Contoh: Desa Wisata Kasongan Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat industri gerabah, mempunyai keterkaitan dengan desa lain seperti Desa Pundong sebagai desa pensuplai produk mentah berupa gerabah yang belum melalui proses finishing dan Desa Mangunan sebagai salah satu desa pemasok bahan baku tanah list.

b. Model Gugusan (Cluster) Daya Tarik Wisata - Desa TerkaitModel gugusan (cluster) Daya Tarik Wisata - Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

Gambar b : Model Gugusan (Cluster) Desa Wisata - Desa Terkait

Daya Tarik Wisata (DTW) sebagai katalis pengembangan wilayah/desa-desa sekitarnya

A

Gambar di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara Daya Tarik Wisata (DTW) dengan desa di sekitar DTW. Desa di sekitar DTW merupakan penerima manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan DTW terkait. Manfaat tersebut diperoleh melalui berbagai usaha kepariwisataan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar DTW, seperti usaha jasa transportasi wisata, jasa makanan dan minuman, jasa penyediaan akomodasi, jasa pramuwisata dan jasa informasi wisata.Contoh: Kawasan Candi Borobudur memiliki posisi strategic sebagai pusat dan penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya. Beberapa desa di sekitar Candi Borobudur seperti Desa Candirejo, Desa Borobudur dan Desa Majaksingi menyediakan jasa akomodasi, pertunjukan kesenian bagi pengunjung candi, menyediakan sarana transportasi tradisional, usaha Winer dan pemandu wisata.

247

c. Model Gugusan (Cluster) Usaha Pariwisata - Desa TerkaitModel gugusan (cluster) Usaha Pariwisata - Desa Terkait merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan rumah makan/restoran, yang memiliki keterkaitan geografis dan keterkaitan fungsi secara langsung maupun tak langsung.Dalam konteks ini, fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategic sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

Gambar c : Model Gugusan (Cluster) Usaha Pariwisata - Desa Terkait

A traksiKstom pok KsM nUn

Petani 1

S upp lie r 2 (lo c a l)

fP etani ~~.n

Petani 1

Iu p p iie r 2 (lo c a l)

Kelom pok K ullnor

C. Indikator KeberhasilanIndikator keberhasilan PNPM Mandiri Pariwisata:1. masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata dan pembangunan

pariwisata berkelanjutan;2. LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa/

kelurahan/kampung dan atau melakukan reorientasi perencanaan desa/ kelurahan/kampung (RPJM Desa/Kelurahan/Kampung, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;

3. pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata (BDW) secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata;

4. pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor);

5. meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal dan jumlah pembelanjaan wisatawan pada DTW; dan

6. terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata.

248

BAB IIIPENYELENGGARAAN

A. Kriteria Penerima PNPM Mandiri PariwisataPNPM Mandiri Pariwisata merupakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat miskin di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa sekitar usaha pariwisata. Kriteria penerima PNPM Mandiri Pariwisata sebagai berikut:1. desa/kelurahan/kampung yang memiliki potensi pariwisata dan sudah

dikunjungi wisatawan;2. terdapat minimal 20% masyarakat miskin yang tinggal di desa/kelurahan/

kampung tersebut;3. sudah memiliki aktivitas kepariwisataan;4. diprioritaskan desa/kelurahan/kampung telah memiliki RPJM desa/

kelurahan/kampung atau Renstra desa/kelurahan/kampung; dan5. diprioritaskan desa/kelurahan/kampung telah melaksanakan PNPM Mandiri

dari bidang lain dan keberadaan LKM cukup aktif.B. Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata

1. Penerima Manfaat Langsung PNPM Mandiri PariwisataPenerima manfaat langsung dana Bantuan Desa Wisata yang disediakan melalui PNPM Mandiri Pariwisata adalah masyarakat miskin di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa dekitar usaha pariwisata yang sudah diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan/kampung melalui proses musyawarah warga.

2. Penerima Manfaat Tidak Langsung PNPM Mandiri PariwisataPenerima manfaat tidak langsung PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu masyarakat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan swasta.

C. Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata

Masyarakat mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata berupa peningkatan kapasitas, bantuan pendampingan, dan bantuan desa wisata.1. Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Pendampingan

Peningkatan kapasitas dan bantuan pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata diberikan dalam bentuk penugasan Konsultan Manajemen, Tim Teknis dan Fasilitator.

2. Bantuan Desa Wisataa) Bantuan dana diberikan dalam bentuk Bantuan Desa Wisata, bersifat

stimulan untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata yang telah direncanakan sesuai hasil musyawarah warga.

b) Bantuan Desa Wisata merupakan dana publik harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.

249

c) Penggunaan Bantuan Desa Wisata disalurkan melalui LKM kepada pelaku pariwisata di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa sekitar usaha pariwisata diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang menyentuh langsung masyarakat miskin.

D. Tata Cara Pengusulan Penerima PNPM Mandiri Pariwisata1. Masyarakat desa/kelurahan/kampung mengusulkan permohonan kepada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota secara tertulis dengan melampirkan potensi pariwisata.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota melakukan peniiaian atas usulan masyarakat untuk disampaikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tembusan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.

BAB IVPELAKSANAAN PNPM MANDIRI PARIWISATA

A. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri PariwisataPersiapan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata melalui tahapan sebagaiberikut:1. Identifikasi dan penetapan desa/kelurahan/kampung sasaran PNPM Mandiri

Pariwisata.2. Sosialisasi Program PNPM Mandiri Pariwisata

Sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan tujuan:a. menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata

sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan

b. memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat sasaran mengenai PNPM Mandiri Pariwisata dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.

3. Penetapan Konsultan Manajemen, Penunjukkan Tim Teknis dan Pemilihan Fasilitator:a. Penetapan Konsultan Manajemen dilakukan oleh Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata.b. Penunjukkan Tim Teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata dan atau Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Pemilihan Fasilitator dilakukan secara bersama oleh Tim Teknis dan masyarakat, dan dapat dikonsultasikan dengan Konsultan Manajemen

250

yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Tata cara pemilihan Fasilitator diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional.

4. Koordinasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Konsultan ManajemenKementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan arahan kepada Konsultan Manajemen sebelum pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata.

5. Pelatihan Tim Teknis dan FasilitatorPelatihan Tim Teknis dan Fasilitator dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen.

6. Pendampingana. Pendampingan oleh Konsultan Manajemen kepada Tim Teknis dan

Fasilitator.b. Pendampingan oleh Tim Teknis dan Fasilitator kepada penerima

manfaat PNPM Mandiri PariwisatafetB. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata di masyarakat digambarkandalam siklus sebagai berikut:

Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata di masyarakat1

251

1. Sosialisasi Pemangku KepentinganSosialisasi dilakukan oleh Tim Teknis dan Fasilitator untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Pariwisata kepada masyarakat, aparatur kecamatan/ distrik, aparatur desa/kelurahan/kampung.

2. Orientasi LapanganOrientasi Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis dan Fasilitator sebelum pendampingan untuk memperoleh data dan informasi guna mempersiapkan proses pendampingan.

3. Musyawarah / Rembug WargaMusyawarah dilakukan oleh warga didampingi Fasiltator dan Tim Teknis untuk menentukan program jangka menengah yang direncanakan untuk mengembangkan desa/kelurahan/kampung wisata yang menghasilkan:1) Membentuk lembaga baru atau bergabung dengan Lembaga

Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang sudah adaa. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri

Pariwisata belum terbentuk LKM, maka masyarakat dapat membentuk lembaga baru yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata telah ada LKM, maka masyarakat wajib menggunakan LKM yang telah ada dengan menambahkan unit/seksi pariwisata.

2) Membuat atau kaji ulang RPJM Des/Kel/Kampunga. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri

Pariwisata belum menyusun RPJM desa/kelurahan/kampung maka masyarakat menyusun RPJM desa/kelurahan/kampung yang memuat program kepariwisataan.

b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata mempunyai RPJM desa/kelurahan/kampung, tetapi belum memuat program pariwisata maka masyarakat wajib menambah program kepariwisataan padaRPJM desa/kelurahan/ kampung.

3) Penentuan Prioritas KegiatanPenentuan prioritas kegiatan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil rembug warga dengan berbasis RPJM desa/kelurahan/kampung dan dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok.

4) Pembentukan Kelompok Penerima ManfaatKelompok sasaran penerima manfaat dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan hasil rembug warga dan diketahui oleh pejabat berwenang untuk menerima dan melaksanakan kegiatan berdasarkan RUK.

252

4. Verifikasi dan Pengesahan RUK

a. RUK hasil rembug warga diverifikasi dan diketahui oleh Ketua LKM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

b. RUK yang sudah ditanda tangani oleh Ketua LKM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dikirim kepada Konsultan Manajemen untuk diteruskan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Pencairan Bantuan Desa Wisata

a. Pencairan Bantuan Desa Wisata dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) langsung ke rekening LKM.

b. Pencairan Bantuan Desa Wisata dari LKM kepada kelompok penerima dilakukan setelah kelompok menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan.

6. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

Kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan RUK setelahBantuan Desa Wisata diterima.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung sampai denganberakhirnya pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh LKM, Fasilitator dan TimTeknis.

8. Pelaporan

1) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Desa Wisata disusun oleh kelompok masyarakat, LKM dan Tim Teknis setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

2) Laporan sebagaimana tersebut di atas ditujukan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan tembusan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi serta Kabupaten/Kota.

253

BAB VORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata digambarkan dalam diagram berikut: Struktur Pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata

Keterangan:1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah penanggung jawab PNPM Mandiri Pariwisata.

2. TNP2K dan TKPKTim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Pusat mengkoordinasikan

3. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi PariwisataDirektorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dilengkapi dengan Sekretariat PNPM Mandiri Pariwisata.

254

4. Konsultan Manajemen

Konsultan Manajemen bertugas membantu Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Pariwisata.

5. SKPD Pelaksana di Tingkat ProvinsiSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi berperan melakukan monitoring dan evaluasi dengan Dines Pariwisata Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dan dilengkapi dengan Tim Teknis Provinsi.

6. SKPD Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota berperan menjalin kerjasama dengan Konsultan Manajemen dan Fasilitator dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dan dilengkapi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

7. TKPKD Provinsi

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi merupakan lembaga yang mengkoordinasikan PNPM Mandiri di tingkat Provinsi.

8. TKPKD Kabupaten/KotaTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/ Kota merupakan lembaga yang mengkoordinasikan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota.

9. Fasilitator

Fasilitator desa/kelurahan/kampung bertugas melakukan pendampingan masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Pariwisata.

10. LKMLembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata pada tingkat desa/kelurahan/kampung.

11. Kelom pok MasyarakatKelompok masyarakat dibentuk berdasarkan musyawarah/rembug warga yang difasilitasi oleh LKM.

BAB VIPENGENDALIAN, EVALUASI, DAN SANKSI

A. Pengendalian1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan masyarakat.

255

2. Pengawasana. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas

fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun lembaga/instansi pengawas lainnya).

b. Pengawasan oleh masyarakat dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

3. Pengaduana. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan PNPM

Mandiri Pariwisata secara lisan maupun tertulis kepada LKM, Fasilitator, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Provinsi dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Pengaduan diselesaikan pada tingkat LKM, tetapi apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat LKM dapat diteruskan pada tataran yang lebih tinggi.

B. EvaluasiEvaluasi pelaksanaan dimaksudkan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat,dampak dan keberlanjutan PNPM Mandiri Pariwisata.

C. Sanksi1. Sanksi Administratif

a. Sanksi dikenakan kepada orang yang menerima bantuan dana berupa penghentian bantuan, apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata.

b. Sanksi dikenakan kepada desa/kelurahan/kampung sasaran penerima dalam bentuk penghentian Bantuan Desa Wisata, apabila desa tersebut terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata.

2. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan acuan bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.


Ir. JERO WACIK, SE

256


NOMOR : KM.21/PW.007/MKP/2011

TENTANG

PENETAPAN TAMAN MINI “INDONESIA INDAH” SEBAGAI LEMBAGA PELESTARIAN BUDAYA INDONESIA



Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, Taman Mini “Indonesia Indah” merupakan salah satu aset negara yang pengurusan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita;

b. bahwa Taman Mini “Indonesia Indah” berperan sebagai wahana untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan budaya Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Taman Mini “Indonesia Indah” Sebagai Lembaga Pelestarian Budaya Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 mengenai Status Pemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;

3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage;

257

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentangPengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor:42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor:43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/FIK.001/MKP-2005 tentang Organissasi dan Tata Kerja Departeman Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATATENTANG PENETAPAN TAMAN MINI “INDONESIA INDAH” SEBAGAI LEMBAGA PELESTARIAN BUDAYA INDONESIA”.

PERTAMA Menetapkan Taman Mini “Indonesia Indah’” yang berlokasi di JalanRaya Taman Mini I, Kelurahan Ceger, Kelurahan Bambu Apus, Kel. Lubang Buaya, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta" sebagai Lembaga Pelestarian Budaya Indonesia.

KEDUA Taman Mini “ Indonesia Indah" sebagai Lembaga PelestarianBudaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhaka. memperoleh pembinaan teknis, sinergi kegiatan, dan/

atau bantuan kepakaran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. memanfaatkan aset yang berbentuk bangunan, benda budaya

258

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dan kegiatan seni budaya untuk kepentingan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan religi;

c. memperoleh manfaat dari hasil kajian, penelitian dan pengembangan kebudayaan Indonesia;

d. memperoleh kemudahan dan kelancaran dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pelestarian Budaya Indonesia; dan

e. mendapatkan dukungan dan banuan dari dunia usaha dan masyarakat.

Taman Mini “Indonesia Indah” sebagai Lembaga Pelestarian Budaya Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan aset yang berbentuk bangunan, benda budaya, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dengan cara :a. mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan

benda budaya karena faktor manusia dan/atau alam;b. melakukan kajian, penelitian, diskusi, seminar, workshop,

eksperimen dan penciptaan model-model baru; danc. melakukan penyebarluasan informasi, pergelaran seni dan

budaya, pengemasan bahan kajian, dan pengembangan wisata.

Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya Indonesia kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Maret 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

259

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : KM.64/PL.407/MKP/2011

TENTANGHIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan Tahun Anggaran 2008 kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan;

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


260

Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK/0113/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.07/2008tentang Hibah Daerah;

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.27/HK.001/MKP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Surat Menteri Keuangan Nomor: S-200/MK.6/2011, tanggal 20 Juni 2011, Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN.

Menetapkan jenis, jumlah, dan nilai perolehan/nilai buku Barang Milik Negara pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

261

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, yang disusun dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan masing-masing Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan.Barang Milik Negara yang telah dihibahkan, dihapus dari Daftar Barang Pengguna (DBP) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.Pelaksanaan hibah Barang Milik Negara harus dibuat dalam laporan yang dilampiri dengan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima Barang dan Keputusan Penghapusan Barang.Jenis, jumlah, dan nilai perolehan/nilai buku Barang Milik Negara pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna barang penerima hibah.Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Keuangan;2. Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Gubernur/Bupati/Walikota; (daerah penerima hibah)4. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara,6. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;7. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara;8. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 Agustus 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

262

263

Lampiran Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : KM.64/PL.407/MKP/2011Tangal 11 Agustus 2011

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No Nama Barang Kode Barang NUP Rupa Aset TahunPerolahan unit

Harga Perolehan ( R p )Penerim aan

Setuan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1. Perahu Penumpang 2.02.04.02.001 6 Kapal Wisata 2008 1 770.544.500,00 770.544.500,00 Pemerintah Kabupaten

Bangil c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. Rambu-Rambu 2.05.01.05.005 2 Rambu-Rambu Geowisata Gunung Kidul

2008 1 190.460.000,00 190.480.000,00 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3. Bangunan Dermaga 1.03.04.06.007 1 Anjungan Wisata (Kegiatan Wisata Bahari)

2008 1 1.992.850.000,00 1.992.850.000,00 Pemerintah Kabupaten Tegal c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Perahu Penumpang 2.02.04.02.001 1 Kawasan Pasar Terapung

2008 1 394.500.000,00 394.500.000,00 Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5. Bangunan Lainnya 1.06.01.30.999 1 Pariwisata Bukit Tangkiling

2008 1 342.555.000,00 342.555.000,00 Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

264

No Nama Barang Kode Barang NUP Rupa Aset TahunPerolehan unit

Harga Perolehan ( R p )Penerim aan

Satuan Total

P) (2) (3) W (5) (6)___ (7) _____m _____ (9) (10)6. Alat Arung Jeram 2.10.04.04.006 2 Peralatan Wisata

Bahari2008 1 293.900.000,00 293.900.000,00 Pemerintah Provinsi

Maluku c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7. Alat Arung Jeram 2.10.04.04.006 3 Peralatan Wisata Bahari

2008 1 450.000.000,00 450.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Biak Numfar c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8. Alat Arung Jeram 2.10.04.04.006 1 Peralatan Arung Jeram

2008 1 456.108.000,00 456.108.000,00 Pemerintah Kabupaten Muara Enim c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9. Bangunan Lainnya 1.06.01.30.999 2 Balai Adat Terapung

2008 1 477.271.000,00 477.271.000,00 Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10.

Bangunan Dermaga 1.03.04.06.007 11 BangunanDermaga/Jetty

2008 1 1.267.742.000,00 1.267.742.000,00

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jalan Khusus Komplek

1.02.01.09.002 2 Jalan Lingkungar 2008 1 343.743.000,00 343.743.000,00

Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)

1.03.05.05.007 5 Toilet Umum 2008 1 224.081.000,00 224.081.000,00

11. Bangunan Dermaga 1.03.04.06.007 11 BangunanDermaga/Jetty

2008 1 683.534.500,00 683.534.500,00Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

265

No Nama Barang Koda Barang NUP Rupa Aset TahunPerolahan unit

Harga Perolahan ( R p )Penerim aan" SattlOh-.11':'''':;

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)12. Bangunan Lainnya 1.06.01.30.999 Green House 2008 1 475.640.000,00 475.640.000,00 Pemerintah Kota

Tomohon c.q Dinas Kebudayaan Pariwisata

13. Bangunan Dermaga 1.03.04.06.007 BangunanDermaga/Jetty

2006 1 1.460.885,000,00 1.460.885,000,00 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

14. Alat Musik Tradisional/Daerah

2.10.01.01.001 Peralatan Gamelan Bali

2008 1 98.200.000,00 98.200.000,00 Pura Pusaeh-Bale Agung Pakraman Tampak Siring

9.942.034.000,00


ttd,

Ir. JERO WACIK, SE


NOMOR : KM.69/KU.208/MKP/2011

TENTANG

STRATEGI DAN RENCANA AKSI MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2011

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,


Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mencapai opini Laporan Keuangan Tahun 2011 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka perlu menyusun suatu dokumen Strategi dan Rencana Aksi yang komprehensif dan terintegrasi;

b. bahwa pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata perlu koordinasi dan sinkronisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Strategi dan Rencana Aksi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan;

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PMK.27/HK.001/MKP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: IM.53/KU.208/MKP/2010, tentang Peningkatan Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

266

MEMUTUSKAN:Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN KEWENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

PERTAMA Strategi dan Rencana Aksi menuju WTP Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi:1. membangun komitmen dan integritas pimpinan, para

pengelola dan para pelaksana kegiatan;2. penguatan perencanaan dan penganggaran;3. pembenahan perencanaan pengelolaan kas/sistem

pembukuan/ akuntansi;4. pembenahan penatausahaan Sistem Informasi Manajemen

dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);5. penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);6. peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa;7. penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola

keuangan dan BMN;8. perbaikan penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan.9. peningkatan kualitas pengawasan;10 tindak lanjut Laporan Hasil percepatan penyelesaian

Pemeriksaan (LHP); dan11. penguatan Monitoring dan Evaluasi.

KEDUA Membentuk Satuan Tugas untuk menindaklanjuti Strategidan Rencana Aksi menuju WTP Tahun 2011 di LingkunganKementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

KETIGA Satuan Tugas untuk menindaklanjuti Strategi dan Rencana Aksi menuju WTP Tahun 2011 di lingkungan Kementerian Kebudayaandan Pariwisata terdiri atas :1. Pengarah;2. Penanggungjawab;3. Ketua;4. Sekretaris;5. Anggota; dan6. Sekretariat.dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

267

KEEMPAT a. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan strategi dan rencana aksi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah ditetapkan.

b. Penanggung jawab mempunyai tugas:1) menyusun langkah-langkah pelaksanaan strategi dan

rencana aksi;2) menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi

pelaksanaan strategi dan rencana aksi sebulan sekali; dan

3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pelaksanaan strategi dan rencana aksi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kepada Pengarah.

c. Ketua mempunyai tugas:1) menyusun konsep dasar kegiatan;2) menyelenggarakan pertemuan yang berkaitan dengan

kegiatan;3) mengkoordinasikan seluruh kegiatan; dan4) menyampaikan laporan secara berkala.

d. Sekretaris mempunyai tugas :1) menyiapkan administrasi untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan;2) menyiapkan laporan Ketua kepada Penanggung jawab;3) memberikan masukan dan saran kepada Ketua untuk

keborhasilan pelaksanaan kegiatan.e. Anggota mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan

seluruh strategi dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

f. Sekretariat mempunyai tugas;1) mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan

kegiatan;2) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan; dan3) menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA Biaya yang timbul sebaqai akibat ditetapkannya KeputusanMenteri ini dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Jenderal, cq. Biro Keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2011.

268

KETUJUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

269


NOMOR : SK.60/0T.001/MKP/2011

TENTANG

PANITIA PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN KEBUDAYAAN INDONESIA


Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk menggerakkan sektor industri kreatif yang berbasiskan kebudayaan sebagai gelombang ke empat penggerak ekonomi dunia, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia;

b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Pusat KajianKebudayaan Indonesia berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MPK-2007;


TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN KEBUDAYAAN INDONESIA.

270

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Membentuk Panitia Pembentukan Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor DIPA; 0005/04003.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2011MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd,

Ir. JERO WACIK, SE

Tembusan:1. Sekretaris Jenderal;2. Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film;3. Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala;

4. Kepala Badan Pengembangan SD Budpar;5. Kepala Biro Perencanaan dan Flukum;6. Yang bersangkutan.

271

Documents

HIMPUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN …jdih.kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/e_book_file... · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan