KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN …Secure Site rohilkab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA_BAPPEDA_2019.pdf · Tabel 3.6 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 050/BAPPEDA – BID. SOSBUD/2019/53

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 - 2021

BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN ANGGARAN 2019

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatulllaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Revisi Rencana Strategis

(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor 25

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016 - 2021 merupakan penyempurnaan dokumen Rencana Strategis yang telah

disusun pada Tahun 2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Bappeda setiap tahunnya.

Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir ini sudah berupaya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 - 2021, memuat Visi dan Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan berdasarakan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Namun demikian kami menyadari

bahwa masih banyak terdapat kelemahan yang masih perlu terus diperbaiki dalam upaya

mengimplentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap semoga Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerja

(Operation Plan) dan rencana kinerja (Performance Plan), pelaksanaan tugas, pelaporan

dan pengendalian kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Kabupaten Rokan Hilir.

ii

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya dalam mengabdi bagi kepentingan

masyarakat dan Negara.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bagansiapiapi, 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

M. JOB KURNIAWAN, AP. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19750528 199412 1 001

iii

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 8

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 8

2.2. Sumber Daya SKPD 11

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

14

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

16

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

16

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

19

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 24

3. 4 Telaahan Renstra SKPD Provinsi 26

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 28

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis 35

BAB 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 36

4.1. Visi dan Misi SKPD 36

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 37

4.3. Strategi/Kebijakan 40

iv

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

44

BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

45

LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi Bappeda Rokan Hilir

LAMPIRAN 2 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

Dan Pendanaan Indikatif

v

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Susunan Pegawai Negeri Bappeda berdasarkan

Pangkat dan Golongan Tahun 2016 11

Tabel 2.2 Susunan Pegawai Negeri Sipil Bappeda berdasarkan jenjang Pendidikan

12

Tabel 2.3

Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 - 2016

13

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir

16

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir

18

Tabel 3.3 Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

22

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

27

Tabel 3.5

Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir

29

Tabel 3.6 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir

32

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerjanya

38

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah 41 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

45

REVISI Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

TAHU

N

2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2019

REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021

- 1 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Renstra SKPD disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah

dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan perencanaan

bagi SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Perumusan rancangan

Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan

bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Sedangkan Renja

SKPD merupakan perencanaan tahunan SKPD yang harus mengacu pada Renstra

SKPD.

Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renstra SKPD yang

disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;

b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;

c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan

d. penetapan Renstra SKPD

Perumusan rancangan Renstra SKPD untuk kabupaten mencakup:

a. pengolahan data dan informasi;


- 2 -

b. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten Rokan Hilir;

c. review renstra kementerian/lembaga;

d. review renstra SKPD provinsi Riau;

e. penelaahan RTRW Kabupaten Rokan Hilir;

f. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten Rokan Hilir;

g. perumusan isu-isu strategis;

h. perumusan visi dan misi SKPD kabupaten Rokan Hilir;

i. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten Rokan

Hilir;

j. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten Rokan

Hilir;

k. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra

SKPD Kabupaten beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD

Kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD

Kabupaten Rokan Hilir;

l. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kabupaten,

guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten yang

menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Rokan Hilir;

m. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi

kegiatan;

n. perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten Rokan Hilir yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir; dan

o. pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Rokan Hilir.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Rokan Hilir 2016-2021 ini terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,


- 3 -

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pembangunan Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Badan Perencanan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Landasan

Hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


- 4 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tanggal 3 Januari Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 Nomor 9);


Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Badan Pengelolaan

Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2013 Nomor 10);


- 5 -


Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 6);


Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil RI Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 7);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rokan

Hilir ini adalah untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang bersifat

strategis berjangka waktu lima tahunan yang akan menjadi pedoman bagi SKPD

di dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tertuang di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ini bertujuan

untuk:

1. Mendapatkan perencanaan yang bersifat strategis lima tahunan.

2. Menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun perencanaan tahunan

(Renja SKPD).

3. Menjadi acuan di dalam pengukuran kinerja SKPD melalui indikator yang

telah ditetapkan.


- 6 -

4. Memudahkan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap jalannya

pembangunan, khususnya yang dijalankan oleh Bappeda Kabupaten Rokan

Hilir.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Rokan Hilirdisusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi;

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BAPPEDA;

3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.5 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

3.6 Telaahan Renstra SKPD Provinsi

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.8 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BAPPEDA

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA


- 7 -

4.3 Strategi dan KebijakanBAPPEDA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMDKABUPATEN ROKAN HILIR.


8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Selanjutnya akan diuraikan gambaran pelayanan SKPD yang terdiri dari

peran (tugas dan fungsi) BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; sumber daya yang dimiliki

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya; capaian

program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya; dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu untuk diatasi melalui Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten

Rokan Hilir ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan

Hilir, sebagai lembaga perangkat daerah, berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh

seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh

seorang Kepala, Sekretaris dan 4 ( empat ) Kepala Bidang sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris selaku kepala

Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum,

kepegawaian dan keuangan. Dalam melakukan tugasnya Sekretaris dibantu

oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Program;


9

2. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina

dan mengendalikan kegiatan di bidang Kesehatan, pengendalian penduduk

KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan dan

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Tenaga Kerja,

Kepegawaian dan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dibantu oleh :

a. Sub Bidang Kesehatan, KB dan Perlindungan Anak ;

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pariwisata;

c. Sub Bidang Kepegawaian, Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah;

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Pasar,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pendapatan Daerah, Lingkungan

Hidup, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam melaksanakan

tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibantu oleh :

a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;

b. Sub Bidang Penanaman Modal, Pengelola Keuangan dan aset ;

c. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup ;

4. Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam

merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan

kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesbang,

Politik dan Linmas, Kependudukan dan Capil, Satuan Polisi Pamong Praja,

Badan Penanggulangan Bencana dan Sekretariat DPRD. Dalam

melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial dan Budaya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Sub Bidang Kependudukan, Capil dan linmas;

c. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Sekwan;

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina


10

dan mengendalikan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pengelolaan Perbatasan Daerah, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman,

Perhubungan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan

Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perbatasan;

b. Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;

c. Sub Bidang Statistik dan Kecamatan;

6. Kepala Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

teknis tertentu Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang dan

keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Namun mengingat masih

kurangnya sumber daya aparatur yang ada, maka kelompok Jabatan

Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan sampai saat ini belum terisi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016

tanggal 28 September 2016, Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tersebut apabila digambarkan dalam

bentuk bagan dapat dilihat pada Lampiran 1.


11

2.2 Sumber Daya SKPD

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi

terbentuknya pemerintah yang efektif dan demokratis. Good governance

digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,

tranparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional,

akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus

menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan

dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi

strategis untuk menentukan arah kemana sesuatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang

mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdaya

masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dimasa mendatang adalah pemerintah

yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-

langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada

kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas

dibutuhkan aparatur pemerintah yang cerdas.

Tabel 2.1 Susunan Pegawai Negeri Bappeda berdasarkan Pangkat dan

Golongan Tahun 2019

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1 Pembina Utama Muda IV/c 1

2 Pembina Tk. 1 IV/b 1

3 Pembina IV/a 4

4 Penata Tk.I III/d 5

5 Penata III/c 10

6 Penata Muda Tk. I III/b 11

7 Penata Muda III/a 3

8 Pengatur Tk. I II/d 4

9 Pengatur II/c 7

10 Pengatur Muda Tk.I II/b 2

Jumlah 48

Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, 2019


12

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bappeda berdasarkan jenjang Pendidikan

Dari data pada tabel 2.2 ;

Tabel 2.2 Susunan Pegawai Negeri Sipil Bappeda berdasarkan jenjang

Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah

Sarjana Strata II (S.2) 3

Sarjana Strata I (S.1) 31

Diploma 1

SLTA Sederajat 13

JUMLAH 48


2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD

periode sebelumnya, dibuat menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau

indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.


13

Tabel 2.3 Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 - 2016

NO. Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Tersedianya dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinmabungan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan kerjasama perencanaan pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 88,89% 88,24% 85,71% 100% 100% 88,89% 88,24% 85,71% 100% 100%

3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 84,21% 92,31% 100% 100% 93,75% 84,21% 92,31% 100% 100% 93,75%

4. Terlaksananya pengawasan dn pengendalian pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tersedianya aparatur perencana yang handal sesuai dengan SOT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 96,30% 100% 100% 100% 100% 96,30% 100% 100% 100%

6. Tersedianya sarana dan

prasarana yang memadai 100% 100% 100% 100% 100%

97,62% 93,11% 100% 87,09% 100%

97,62% 93,11% 100% 87,09% 100%


14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Adapun tantanganyang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan

kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara lain :

1. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen

masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai

kebijakan pembangunan;

2. Munculnya berbagai Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang

mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak

pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan

inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;

3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang semuanya harus di tampung dan di perhatikan

4. Belum optimalnya dukungan dari SKPD dalam meningkatkan kualitas

rencana pembangunan;

5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan

di Kabupaten Rokan Hilir.

6. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan

sistem informasi yang belum optimal;

7. Ego sektoral dari instansi terkait di luar lingkup Bappeda terutama urusan

yang bersifat concurrent;

8. Permangkasan anggaran belanja daerah oleh pemerintah pusat

9. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan

pembangunan daerah.

Dalam upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu

menjalankan peran dan tupoksinya ditengah pembangunan dalam rangka

pencapaian tujuan dansasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang

yang dapat dimanfaatkan secara baik, antara lain;

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap BAPPEDA dalam

melaksanakan pembangunan daerah;

2. Kebijakan otonomi daerah ;


15

3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja

aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;

4. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan,

partispatif dan akuntabel

5. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam

menyusun perencanaan pembangunan daerah;

6. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda;

7. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;

8. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi

dan monitoring perencanaan pembangunan;


- 16 -

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga

perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu

yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan

wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan

wilayah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu

melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia,

penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Kabupaten Rokan Hilir

No Tugas Fungsi Permasalahan

1 Pengambil Kebijakan

dibidang Perencanaan

Daerah

1. Belum optimalnya peran lembaga dalam

menyusun kebijakan perencanaan

untuk mengantisipasi perubahan,

tantangan, peluang dan dinamika

pembangunan daerah;

2. Kurang optimalnya ketersediaan dan

kualitas data untuk mendukung


- 17 -


perumusan kebijakan dalam

perencanaan pembangunan.

3. Terganggunya proses perencanaan yang

diakibatkan pemangkasan anggaran

belanja daerah oleh pemerintah pusat.

4. Terbatasnya data yang valid dan

berkualitas

2 Penyelenggaraan

Koordinasi dan Fasilitasi

Pada Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

1. Belum efektifnya peran lembaga dalam

koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas

pembangunan baik antar sektor dan

antar fungsi maupun internal dan

eksternal

2. Adanya tumpang tindih kepentingan

antar stakeholder yg terlibat didalam

proses perencanaan pembanguan

3. Lemahnya koordinasi perencanaan

antar SKPD

4. Perubahan peraturan perundang

undangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan

5. Belum optimalnya pelaksanaan

monitoring dan evaluasi program-

program pembangunan yang dikaitkan

dengan dokumen-dokumen

perencanaan

3 Penyelenggaraan

Pemantauan, Evaluasi,

Pembinaan dan

Pelaksanaan Tugas di

bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

1. Masih kurang optimalnya pemantauan

dan evaluasi pada setiap SKPD

2. Masih kurangnya sIstem informasi

perencanaan pembangunan yang

memadai dalam upaya mendukung

proses perencanaan yang efektif dan

efesien

3. Sarana dan prasarana yang masih

terbatas dalam mendukung


- 18 -


perencanaan pembangunan

4. Jadwal perencanaan sering tidak tepat

waktu

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi belum

dijadikan pedoman dalam perencanaan

yang akan datang oleh SKPD

Adapun identifikasi permasalahan terhadap pelayanan Bappeda

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Bappeda


Aspek Kajian Capaian/Kondisi

Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Internal

(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

Peningkatan

kualitas SDM

dibidang

perencanaan

66,66% SDM

Bappeda yang

berpendidikan

Diploma, S1 dan

S2

Penempatan

pegawai yang

tidak sesuai

dengan

kebutuhan

Background

pendidikan yang

tidak selaras

dengan tugas

dan fungsi

Bappeda

Belum

optimalnya

kualitas dan

kuantitas

SDM perencana

dan sarana

prasarana

Optimalisasi

koordinasi,

komitmen dan

tanggung

jawab internal

maupun antar

SKPD

Jumlah koordinasi

dan realisasi hasil

koordinasi antar

SKPD

Penerapan

award and

punishment

terhadap SKPD

yang tidak

berkoordinasi

dengan Bappeda

dan tidak

mengikuti

dokumen

perencanaan

pembangunan

SKPD yang

cenderung tidak

mentaati

dokumen hasil

perencanaan

pembangunan

Kinerja

koordinasi dan

pelaksanaan

hasil

perencanaan

yang perlu

ditingkatkan


- 19 -

Optimalnya

peran lembaga

dalam

menyusun

kebijakan

perencanaan

untuk

mengantisipasi

perubahan,

tantangan,

peluang dan

dinamika

pembangunan

daerah;

Pemangkasan

anggaran belanja

Pemangkasan

anggaran belanja

daerah oleh

pusat akibat

turunnya dana

bagi hasil daerah

yang disebabkan

oleh gejolak

harga komoditas

Belum

optimalnya

peran lembaga

dalam

menyusun

kebijakan

perencanaan

untuk

mengantisipasi

perubahan,

tantangan,

peluang dan

dinamika

pembangunan

daerah;

Optimalisasi

peran

pengendalian,

monitoring dan

evaluasi

pembangunan

Sering telatnya

penggunaan

anggaran daerah

Jadwal

perencanaan

sering tidak

tepat waktu

Hasil Monitoring

dan Evaluasi

belum dijadikan

pedoman dalam

perencanaan

yang akan

datang

Peran

pengendalian,

monotoring,

dan evaluasi

perlu

ditingkatkan

Sumber : Data Olahan, 2016

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2016-2021adalah:

“ Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju

masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera “

Beberapa kata kunci yang terdapat di dalam visi di atas dijelaskan sebagai

berikut:

Terwujudnya Kawasan industri maksudnya adalah terbangunnya

sentra-sentra industri terpadu berbasis potensi daerah dan masyarakat

yang mendukung peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan

masyarakat.


- 20 -

Menuju masyarakat madani maksudnya adalah terwujudnya

masyarakat beradab, demokratis, etika dan moralitas tinggi, transparan,

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana dan konsisten.

Daerah yang Mandiri maksudnya adalah terwujudnya kemampuan

daerah yang mandiri dalam mengatur dan mengurus daerah dan

mengurangi ketergantungan dengan pihak luar

Masyarakat Sejahtera maksudnya adalah terpenuhinya keinginan dan

harapan hidup yang lebih baik, kemampuan memenuhi konsumsi dasar

(pangan, sandang, papan) dan terwujudnya kemudahan akses

pendidikan, kesehatan, air bersih dan transportasi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka dilakukan melalui

pelaksanaan Misi sebagai berikut:

Misi

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu,

berakhlak, beriman dan bertaqwa

2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan

gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan

kemandirian masyarakat

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui

peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan

masyarakat

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada

masyarakat dan peningkatan iklim investasi

5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian

diperdesaan dan perkotaan

Beberapa Program unggulan dilakukan dalam 3 kerangka kerja, yaitu:

A. Kerangka pemantapan pembangunan ekonomi dan kawasan

1. Mengembangkan Cluster-Cluster Industri Berbasis Masyarakat pada Sektor

Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai dengan Potensi

Wilayah

2. Mengembangkan Pertumbuhan Ekonomi Diluar Sektor Minyak dan Gas

3. Mengembangkan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Ekonomi

4. Meningkatkan Infrastruktur Antar Wilayah


- 21 -

B. Kerangka Pemantapan SDM dan Budaya

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Kesehatan

3. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

4. Mengembangkan Budaya dan Menerapkan Nilai-Nilai Budaya dalam

Kehidupan Sehari-Hari

C. Kerangka Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan

1. Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip good

governance

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)

3. Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan

terpadu

4. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga

ketentraman dan ketertiban

6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik


- 22 -

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi Bupati Permasalahan Pelayanan

Bappeda

Faktor yang Mempengaruhi

Penghambat Pendorong

1. Membangun masyarakat Rokan

Hilir yang berbudaya melayu,

berakhlak, beriman dan

bertaqwa

2. Mengembangkan industri Hulu

dan Hilir pada sektor non

minyak dan gas untuk

membuka lapangan kerja baru,

peningkatan pendapatan dan

kemandirian masyarakat

3. Mengembangkan Sumber Daya

Manusia berkualitas melalui

1. Belum tercapainya tujuan,

target, dan sasaran

pembangunan Kabupaten

Rokan Hilir yang jelas dan

terukur;

2. Belum optimalnya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi

antar SKPD;

3. Keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan belum

1. Koordinasi antar instansi

yang perlu diperkuat dan

pemahaman masyarakat

akan rencana pembangunan

yang perlu ditingkatkan

2. Pemangkasan anggaran

belanja daerah oleh

pemerintah pusat sehingga

menghambat proses

perencanaan pembangunan.

3. tumpang tindih kepentingan

antar stacholder yg terlibat

1. Adanya dukungan yang

kuat dari masyarakat

maupun pemerintah

provinsi dan pusat

terhadap penerapan

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

2. Peraturan perundang-

undangan mengamanatkan

pemerintah untuk

mewujudkan tujuan

pembangunan nasional


- 23 -

peningkatan derajat kesehatan

dan derajat pendidikan

individu dan masyarakat

4. Mengedepankan prinsip good

governance untuk pelayanan

kepada masyarakat dan

peningkatan iklim investasi

5. Pembangunan infrastruktur

untuk pengembangan

perekonomian di perdesaan

dan perkotaan

maksimal;

didalam proses perencanaan

pembanguan.

melalui perencanaan

pembangunan di tingkat

pusat dan daerah

penghargaan dan

hukuman berdasarkan

kinerja;


- 24 -

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Mengacu pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82

Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah

merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan

kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan

pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan

program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan

Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian

sumber sumber pembiayaandalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana

untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan

fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan

pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan

nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan

dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketata usahaan,

organisasi dan tatalaksana sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum,

perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi

4(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil

kebijakan/keputusan (policy maker), (2) koordinator, (3) think-tank, dan (4)

administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai

kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian

PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan

nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan

(RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun

berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN

dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian

PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan kebijakan

penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti

penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change).


- 25 -

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas

harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan

RPJMN 2010- 2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional

(RPJMN, RKP)yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari

Presiden/Pemerintah.Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1)

adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi

pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan

pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang

dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat

(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra

SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas tugas lainnya dari

Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan

oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti

Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung

pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya

mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD

1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh

karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah: Mewujudkan

Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas,

adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:

a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik

antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah,

maupun antara pusat dengan daerah;

b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;


- 26 -

d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas

terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses

perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan

pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Kementerian PPN/Bappenas.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan Bappeda Kab. Rokan Hilir dengan Bappenas

sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan

(keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional

(RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-

masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja

Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

3.4 Telaahan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah,

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan,

partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh

dari perencanaan pembangunan Riau, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta penempatannya yang

belum sesuai dengan bidang keahlian;

2. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;

3. Rendahnya penggunaan dokumen rencana tataruang dalam perumusan

perencanaan kewilayahan (spasial);

4. Kurangnya koordinasi dengan stak eholders dalam penyusunan program

pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu;

5. Belum terlaksananya perencanaan dan monev secara elektronik (e-

planning dan e-monev);


- 27 -

6. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi

pembangunan.

Bappeda Provinsi Riau memiliki 152 orang pegawai yang terdiri dari 23 orang

pejabat struktural, 129 orang staf dan belum memiliki tenaga fungsional

perencana. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan beban kerja namun,

dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan bidang

keahliannya yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat

sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga dari ketersedian peralatan

pendukung dan pengelolaan aset masih sangat terbatas sehingga dapat

menghambat kinerja sesuai dengan harapan.

Kedudukan Bappeda Provinsi Riau adalah unsur pendukung tugas Kepala

Daerah dibidang perencanaan pembangunan. Untuk itu perlu diperkuat agar dapat

memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor

pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait

dengan tujuan jangka menengah Bappeda Riau dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut

ini :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Renstra

Bappeda Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan

Permasalahan Pelayanan

Bappeda Provinsi Riau

Faktor yang Mempengaruhi

Penghambat Pendorong

Terbatasnya kualitas sumber

daya manusia

Penempatan pegawai

yang tidak sesuai

dengan kebutuhan

Tingginya motivasi

pegawai dalam

melaksanakan tugas

Pemberian penghargaan

dan hukuman berdasarkan

kinerja

Terbatasnya peralatan

pendukung yang tersedia

Belum tertatanya sistem

pengelolaan aset dengan

baik

Memanfaatkan sarana dan

prasarana secara optimal

Kurangnya koordinasi dengan

stakeholders dalam penyusunan

program pembangunan tahunan

sehingga tidak tepat waktu

Belum Optimalnya

Peran aktif dari SKPD

terhadap perencanaan

Adanya komitmen bersama

dalam mewujudkan

program pembangunan

Riau yang lebih Baik


- 28 -

Belum terlaksananya

perencanaan secara e-planning

Aplikasi perencanaan

yang belum ada

Keterbukaan informasi dan

komunikasi

Belum sinergisnya perencanaan

sesuai dengan potensi daerah

Pemanfaatan

sumberdaya alam yang

masih belum tepat guna

Teridentifikasi potensi

unggulan daerah yang

sangat memadai

Masih kurangnya

aparatur di bidang

penelitian

Terpetakan potensi

pengembangan

kewilayahan

Belum Optimalnya peran

pengendalian, monitoring dan

evaluasi pembangunan

Jadwal perencanaan

sering tidak tepat waktu Ketersedianya media

komunikasi elektronik

yang dapat diakses kapan

saja

Hasil Monitoring dan

Evaluasi belum

dijadikan pedoman

dalam perencanaan

yang akan datang

Terbatasnya data yang valid dan

berkualitas

Koordinasi dengan

stakeholders di bidang

data masih kurang

Adanya keinginan bersama

antar SKPD dan pihak

terkait dalam

penyeragaman data

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012,

telah ditetapkan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk

mendukung pengembangan wilayah dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan

telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan struktur

ruang sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Bagan Siapi-Api

2. Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWP) di wilayah Bagan Batu

3. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) di wilayah Ujung Tanjung

4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Sinaboi

5. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Teluk Merbau, Sedinginan dan

Panipahan

6. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Rimba Melintang, Bangko Kanan,

Kampung Melayu, Pujud dan Simpang Kanan.


- 29 -

Potensi pengembangan wilayah lainnya berdasarkan struktur dan pola ruang

anatara lain :

1. Kawasan Budidaya Perkebunan. Kawasan yang berfungsi untuk meningkatkan

hasil-hasil perkebunan bagi kepentingan negara, masyarakat dan dunia usaha.

Kawasan ini diarahkan pada kawasan yang secara teknis dan kesesuaian

lahannya dapat digunakan untuk tanaman perkebunan dengan kemiringan

antara 8 - 25% di luar kawasan lindung. Kawasan perkebunan di Kabupaten

Rokan Hilir terdiri dari perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.

Perkebunan besar swasta tersebar di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu,

Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah

Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan Luas 215.734,30 Ha.

Sedangkan perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan dengan luas

160.451 Ha.

2. Kawasan Cepat Tumbuh, Kawasan cepat tumbuh di kabuapten Rokan Hilir

diklasifikasikan dalam tiga kawasan yaitu Perkotaan Sedang, Perkotaan Kecil

dan Pemukiman Pedesaan yang menjadi perkotan kecil. Klasifikasi daerah

perkotaan sebagai pusat pemukiman dan aktivitas masyarakat yang dapat

dilihat pada table 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten

Rokan Hilir

Klasifikasi

Perkotaan

Besaran

Penduduk

Permukiman Perkotaan

di Kabupaten Rokan Hilir

Perkotaan

Sedang

100.001 –

500.000

Perkotaan Bagan Siapiapi

Perkotaan Ujung Tanjung

Perkotaan Bagan Batu

Perkotaan kecil 10.001 – 100.000 Perkotaan Tanjung Lumba-lumba

Perkotaan Panipahan

Perkotaaan Teluk Pulai

Perkotaan Balam Sampurna

Perkotaan Balai Jaya

Perkotaan Bahtera Makmur

Perkotaan Pasir Putih

Perkotaan Bagan Sinembah

Perkotaan Simpang Kanan

Perkotaan Sinaboi

Perkotaan Sedinginan


- 30 -

Klasifikasi

Perkotaan

Besaran

Penduduk

Permukiman Perkotaan

di Kabupaten Rokan Hilir

Perkotaan Banjar XII

Perkotaan Sintong

Perkotaan Sekeladi

Perkotaan Rantau Kopar

Perkotaan Pujud

Perkotaan Sei Arang-arang

Perkotaan Tanjung Medan

Permukiman

Perdesaan yang

Menjadi

Perkotaan Kecil

5.001 – 10.000 Perdesaan Rimba Melintang

Perdesaan Bangko Jaya

Perdesaan Bangko Sampurna

Perdesaan Bangko Kiri

Perdesaan Rantau Bais

Perdesaan Teluk Nayang

Perdesaan Melayu Besar


3. Kawasan Pusat Pemerintahan, Meliputi Kecamatan Bangko dengan ibukota

Bagan siapiapi tepatnya di batu 6 Kawasan ini merupakan pusat

penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan

aktivitas ekonomi/bisnis.

4. Kawasan Sentra Perternakan dan Perikanan, Pengembangan kawasan

perikanan, selain pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, kedepan

dicadangkan untuk investasi pihak swasta/dunia usaha. Areal pengembangan

investasi perikanan diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman nelayan

dan potensial untuk kegiatan budidaya perikanan.Kawasan perikanan di

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perikanan darat dan perikanan pesisir laut.

Pengembangan kawasan perikanan ditujukan untuk mendukung kebijakan

kawasan sentra produksi perikanan yang telah ditetapkan, serta

mengembalikan nilai histroris Bagansiapiapi sebagai salah satu sentra

produksi perikanan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya

peningkatan pola usaha masyarakat nelayan dan pola kebiasaan kegiatan

perikanan masyarakat yang berupa perikanan tangkap, ditingkatkan menjadi

perikanan budidaya perikanan darat. Perikanan darat tersebar di Kecamatan

Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, dan


- 31 -

Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan perikanan pesisir laut terdapat di

Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, dan Sinaboi.

5. Kawasan Pertanian terdiri dari 1). Pertanian lahan basah dan 2). Pertanian

lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan yang

secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan

basah, memiliki kemiringan lahan kurang dari 8% di luar kawasan lindung dan

di luar kawasan budidaya lainnya. Secara ruang dapat memberikan manfaat,

lapangan kerja, pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan

produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang ada. Pengembangan

kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah ini dikaitkan dengan

kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi beras dan mendukung

ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2030 (akhir tahun

perencanaan). Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Rokan Hilir

tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko

Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan.

Dengan luas 503.645,90 Ha dan 44.633,20 Ha.Sedangkan Kawasan Pertanian

Lahan Kering yaitu jenis tanaman padi-padian, palawija dan hotikultura.

Berdasarkan pada kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir,

Kecamatan Tanah Putih diarahkan sebagai kawasan sentra produksi buah-

buahan. Kawasan ini secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan

untuk pertanian lahan kering dengan kemiringan kurang dari 8% dan tidak

berada di kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering tersebar di

Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan

Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan luas

82.827 Ha.

6. Kawasan Pertambangan, Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir

adalah bahan galian C yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan Pujud.

7. Kawasan Strategis.

Kawasan strategi yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Rokan Hiir dapat

dilihat pada table berikut:


- 32 -

Tabel 3.6 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir

No. Kawasan Strategis

Kabupaten

Kawasan Strategis dari

Sudut Pertumbuhan

Ekonomi

Potensi Pengembangan

1. Bagan Siapiapi dan

sekitarnya (Kecamatan

Bangko);

Kecamatan Pasir Limau

Kapas;

Kubu;

Sinaboi.

Kawasan peruntukan

sentra produksi dan

kawasan prospektif

pengembangan investasi

Kawasan sentra produksi

(KSP) Perikanan

2 Kec. Rimba Melintang;

Kec. Bangko

Kec. Pekaitan

Kec. Kubu

Kec. Sinaboi.

Kawasan peruntukan

sentra produksi dan

kawasan prospektif



(KSP) padi/berasras.

3. Kec. Pasir Limau Kapas

Kec. Kubu

Kawasan peruntukan

sentra produksi dan

kawasan prospektif



(KSP) kelapa

4. Kec. Bagan Sinembah

Kec. Pujud

Kec. Tanah Putih

Kawasan peruntukan

sentra produksi dan

kawasan prospektif



(KSP) kelapa sawit.

5. Kawasan Ujung Tanjung

(Kec. Tanah Putih).

Kawasan Bagan Punak

(Kec Bangko)

Kawasan Bagan Batu

(Kec. Bagan Sinembah)

Kawasan potensi

ekonomi cepat tumbuh

Kawasan peruntukan

pengembangan

agroindustri

Kawasan pusat jasa dan

perdagangan jasa

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hilir

8. Kawasan Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang

mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya

sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Secara fisik kawasan kriteria hutan lindung dengan tingkat keanekaragaman

hayati sesuai dengan RTRW Provinsi Riau 2008 - 2027. Kawasan hutan lindung

dialokasikan seluas 42.360 Ha (4,70%) dengan fungsi melindungi kawasan di


- 33 -

bawahnya (hidro-orologis) hulu sungai Rokan. Kawasan ini terletak di Kecamatan

Tanah Putih atau sebelah selatan dari Kabupaten Rokan Hilir.

a) Cagar alam Pulau Berkey

Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam Pulau

Berkey di Kecamatan Bangko dengan luas 4.212 Ha atau 3,89% dari luas

kabupaten. Sesuai dengan SK Penunjukan Memperta No. 13/3/1986 dengan luas

500 Ha, sedangkan sebagai fungsi penyangga maka ditetapkan seluruh luas Pulau

Berkey. Fungsi kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman satwa

(aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang juga berfungsi

sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan

pembangunan pada umumnya.

b) Kawasan perlindungan penyu

Kawasan ini berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, kawasan ini diarahkan untuk

melindungi keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi untuk kepentingan ilmu

pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

c) Kawasan pelestarian alam

Kawasan ini merupakan taman wisata alam danau laut Napangga yang berada di

Kecamatan Pujud dengan luas 1.700 Ha. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi

keberadaan danau laut Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai

ikan arwana, di samping sebagai tempat wisata alam yang memberikan manfaat

ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

d) Kawasan lindung lainnya

Termasuk kawasan lindung yaitu kawasan pantai/pulau berhutan bakau yang

berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Tanah Putih Tanjung

Melawan. Dengan luas 19.087 Ha, kawasan ini minimal 130 kali nilai rata-rata air

pasang terendah tahunan diukur dari garis pasang surut terendah ke arah darat.

Kawasan ini berfungsi melindungi keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk

ekosistem pesisir dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, di samping

sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut dan perlindungan usaha budidaya

di belakangnya. Selain itu di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan pulau-pulau

kecil dengan luas < 10 Ha yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, seluas

30,24 Ha. Kawasan lindung ini difungsikan untuk melestarikan ekosistem khas


- 34 -

pulau dan sekitarnya bagi kawasan darat pulau, kawasan pesisir, dan perairan laut

dibawahnya.

Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang,

juga perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang

dan Wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Riau Tahun

2010-2030, beberapa yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wilayah di

Kabupaten Rokan Hilir adalah:

• Rencana Pelabuhan Nasional di Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,

• Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di pulau Jemur (Gugusan

Kepulauan Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir,

• Kawasan Hutan Lindung (HL) dipertahankan di perbatasan Riau bagian

Barat dengan luas total: 228.793,82 Ha yang tersebar di Kabupaten Kuantan

Singingi, Kampar, dan Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, perbatasan Kota Siak -

Kabupaten Bengkalis

• Mempertahankan Kawasan Lindung Kubah Gambut (LGb) di Kabupaten

Rokan Hilir (terutama Kecamatan Kubu),

• Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air

laut diarahkan di kawasan pesisir se Provinsi Riau.

• Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah

Riau dan Pulau-pulau termasuk di Kabupaten Rokan Hilir,

• Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA)

termasuk CA Pulau Berkey (Kabupaten Rokan Hilir). Kawasan Hutan

Pelestarian Alam termasuk di Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Bk)

Kabupaten Rokan Hilir,

• Rencana Pola Kawasan Lindung Ruang Lautan Provinsi Riau adalah

Kawasan Berbahaya bagi Pelayaran di Kabupaten Rokan Hilir (pada

kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia, di perairan Selat Malaka)

• Untuk Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Daratan Provinsi Riau

mencakup kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hilir (Bagan

Punak),

• Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang

mencakup Kawasan Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir,

• Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir

• Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar

Pulau Jemur.


- 35 -

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada

masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan

pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk

melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan

perencanaan pembangunan daerah;

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang,

urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas;

3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan

aksesibel.

4. Komitmen kuat Kepala Daerah dan peningkatan disiplin pegawai melalui

penerapan reward dan punishment.

5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik komprehensip melalui

peningkatan peran serta masyarakat, optimalisasi sumber pendapatan, dan

meningkatakan sarana dan prasarana kantor.

6. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan.

7. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk

Perencanaan.


- 36 -

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pengertian Visi menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 1

angka 12 adalah rumus umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin

diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki

peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan

mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan

kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk

bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan

anggota organisasi.Dengan demikian secara simultan, regulasi pemerintahan

sangat berpengaruh terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hilir.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral

dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas pokok dan fungsi

dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam

kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rohil.

Sejalan dengan hal tersebut, Visi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir adalah:

“Terwujudnya Lembaga Perencana Pembangunan yang Berkualitas dan

Aspiratif”.

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi

Bappeda Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan kabupaten yang berbasis partisipasi publik.

2. Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan.


- 37 -

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:


- 38 -

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerjanya

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA KONDISI KINERJA

AWAL (2016)

TARGET KINERJA SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 Target Kinerja Akhir

Periode

MISI 1 : Meningkatkan perencanaan kabupaten yang berbasis partisipasi publik

1 Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

Penilaian perencanaan di tingkat nasional

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

Jumlah Program di Renstra OPD yang sesuai dengan Program di RPJMD/ Jumlah Seluruh Program di RPJMD x 100% 80% 85% 87% 90% 95% 100% 100%

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Jumlah Program di RKPD yang sesuai dengan Program di RPJMD/ Jumlah Seluruh Program di RPJMD x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra

Jumlah Program di Renja SKPD yang sesuai dengan Program di Renstra/ Jumlah Seluruh Program di Renstra

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


- 39 -

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang

Jumlah Pagu Belanja yang berasal dari aspirasi masyarakat / Jumlah seluruh pagu belanja x 100 %

20% 20% 25% 26% 28% 30% 30%

2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan

Persentase Dokumen yang dimanfaatkan dalam Perencanaan pembangunan

Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan / jumlah seluruh dokumen x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Terpenuhinya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Meningkatnya

Program

pembangunan

yang sesuai

dengan

perencanaan

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan

Jumlah program yang berjalan sesuai dengan perencanaan / Jumlah seluruh program pembangunan x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MISI 2 : Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan

4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda

Meningkatnya akuntabilitas Bappeda

Nilai evaluasi SAKIP Bappeda

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

B B B BB BB A A

Level Maturitas SPIP

Instansi

Hasil Evaluasi SPIP oleh

BPKP/Inspektorat n/a n/a Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Nilai Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Reformasi

Birokrasi n/a n/a n/a C C CC CC


- 40 -

4.3 Strategi/Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan

dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang selaras dengan

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara SKPD

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi

dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan

SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas

pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan

layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya

upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan

pemanfaatan teknologi informasi.


- 41 -

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1 Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

a. Peningkatan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

a. Meningkatkan koordinasi internal Bappeda, Bappeda Kabupaten/Kota, dan SKPD terkait.

b. Mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

a. Optimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.

a. Meningkatkan sinergi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.

a. Menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Optimalisasi dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan

b. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

b. Optimalisasi sistem perencanaan berbasis online.

c. Pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis online.

Terciptanya aplikasi e-planning

2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan

Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan pembangunan. ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah


- 42 -

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Menyusun dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan infrastruktur, SDA dan LH.

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung penegakan supremasi hukum, pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal dan pemantapan pemerintahan yang baik dan antisipatif

3 Terpenuhinya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan

Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.

Melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Kabupaten Rokan Hilir.


- 43 -

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda

Meningkatnya akuntabilitas Bappeda

a. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat, in house training dan program magang di instansi tingkat pusat.

b. Peningkatan Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.

b. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai.

c. Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

c. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan.


- 44 -

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Selanjutnya dipaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. Adapun penyajiannya

menggunakan Tabel 5.1 dapat dilihat pada Lampiran 2.


- 45 -

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini

ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

1 Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

80% 85% 87% 90% 95% 100% 100%

2 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Persentase Pagu Belanja

Langsung RKPD yang

Mengakomodir Usulan

Masyarakat Melalui

Musrenbang

20% 20% 25% 26% 28% 30% 30%

5

Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


- 46 -

NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

6

Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Mewujudkan

keselarasan

pembangunan

daerah yang sesuai

dengan aspirasi

masyarakat

Terwujudnya keselarasan

perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat keselarasan

Renstra OPD terhadap

RPJMD Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase peningkatan kualitas rencana

pembangunan derah86% 1,795,618,200 89% 2,679,318,268 92% 2,722,774,727 95% 3,375,028,815 98% 4,318,191,616 98% 14,890,931,626

Tingkat keselarasan

RKPD terhadap RPJMD

Tingkat keselarasan

Renja OPD terhadap

Renstra

Pendampingan Aplikasi E-

SAKIP Kabupaten Rokan

Hilir

Kegiatan pendampingan e-Sakip 1 Kegiatan 275,000,000 1 Kegiatan 275,000,000

Penyusunan Perjanjian

Kinerja Kabupaten Rokan

Hilir

Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Rokan

Hilirn/a 1 dokumen 314,241,508 1 dokumen 320,526,338 1 dokumen 326,936,865 1 dokumen 333,475,602 4 Dokumen 1,295,180,314

Penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Kab.

Rokan Hilir

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kab.

Rokan Hilirn/a 1 dokumen 206,570,431 1 dokumen 210,701,839 1 dokumen 214,915,876 1 dokumen 219,214,194 4 Dokumen 851,402,339

Evaluasi pelaksanaan

RPJMD 2016-2021

Dokumen Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

2016-2021n/a 1 dokumen 259,968,500 1 dokumen 259,968,500

Penyusunan Rancangan

Teknokratik dan Rancangan

Awal RPJMD Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2021 -

2024

Dokumen Penyusunan Rancangan Teknokratik dan

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2021 - 2024

n/a 1 dokumen 340,000,000 1 dokumen 340,000,000

Penetapan Perda RPJMD


2021 - 2024

Dokumen Perda RPJMD Kabupaten Rokan Hilir

2021 - 2024n/a 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000

Musrenbang RPJMD 2021-

2024Kegiatan Musrenbang RPJMD 2021-2024 n/a 1 Kegiatan 600,000,000 1 Kegiatan 600,000,000

Focus Grup Discussion

(FGD) Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Kegiatan penyelarasan Dokumen SAKIP OPD dan

Kabupatenn/a 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000

Penyusunan Renstra

Bappeda 2021 - 2024Dokumen Renstra Bappeda 2021 - 2024 n/a 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000

Penyusunan rancangan

RKPDDokumen rancangan RKPD 1 dokumen 1 dokumen 187,347,500 1 dokumen 260,862,491 1 dokumen 266,079,741 1 dokumen 271,401,335 1 dokumen 276,829,362 5 dokumen 1,262,520,429

Penetapan RKPD Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 210,399,300 1 Dokumen 337,415,317 1 Dokumen 344,163,623 1 Dokumen 351,046,895 1 Dokumen 358,067,833 5 Dokumen 1,601,092,968

Pembuatan Aplikasi Sistem

Informasi E-PLANNING

Pembangunan Daerah Kab.

Rokan Hilir

Aplikasi Sistem Informasi E-PLANNING

Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hilirn/a 1 Aplikasi 292,998,000 1 Aplikasi 292,998,000

Pendampingan Aplikasi

Sistem Informasi E-

PLANNING Pembangunan

Daerah Kab. Rokan Hilir

Kegiatan Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi

E-PLANNING Pembangunan Daerah Kab. Rokan

Hilir

n/a 1 Kegiatan 298,758,000 1 Kegiatan 304,733,160 1 Kegiatan 310,827,823 1 Kegiatan 317,044,380 4 Kegiatan 1,231,363,363

Pengadaan Komputer untuk

Pendukung Kegiatan Sistem

e-Planning

Pengadaan Komputer untuk Pendukung Kegiatan

Sistem e-Planningn/a 1 Kegiatan 230,000,000 1 Kegiatan 230,000,000

Penyusunan RENJA SKPD

BappedaDokumen RENJA SKPD Bappeda 1 dokumen 1 dokumen 27,832,500 1 dokumen 101,217,221 1 dokumen 103,241,566 1 dokumen 105,306,397 1 dokumen 107,412,525 5 dokumen 445,010,209

Pembuatan Sistem

Informasi Aplikasi E-

DATABASE Pembangunan

Daerah

Aplikasi yang informatif dan berdaya guna n/a 1 Aplikasi 298,758,000 1 Aplikasi 304,733,160 1 Aplikasi 310,827,823 1 Aplikasi 317,044,380 1 Aplikasi 1,231,363,363

MISI 1 : Meningkatkan perencanaan kabupaten yang berbasis partisipasi publik

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

1





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Koordinasi Asistensi Renja,

Pra RKA, RKA, dan DPPA

Pembangunan Bidang

Ekonomi

Dokumen Koordinasi Asistensi Renja, Pra RKA,

RKA, dan DPPA Pembangunan Bidang Ekonomi 1 dokumen 1 dokumen 250,000,000 1 dokumen 255,000,000 1 dokumen 260,100,000 1 dokumen 265,302,000 1 dokumen 270,608,040 5 dokumen 1,301,010,040



Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat


RKA, dan DPPA Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat

1 dokumen 1 dokumen 188,545,600 1 dokumen 198,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 210,000,000 1 dokumen 215,000,000 5 dokumen 1,011,545,600



Pembangunan Bidang Sosial

dan Budaya


RKA, dan DPPA Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya



Pra RKA, RKA dan DPPA

Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah


RKA dan DPPA Bidang Infrastruktur dan


1 dokumen 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 5 dokumen 954,750,000

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Aparatur di Bidang Perencanaan90% 2,505,230,000 93% 2,787,496,000 95% 2,838,412,520 96% 2,890,778,882 98% 2,944,661,975 98% 13,966,579,377

Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana

(Diklat/Kursus-kursus

Keterampilan)

Aparat perencana yang terampil dalam

perencanaan pembangunan daerah1 Kegiatan 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 5 kegiatan 2,346,000,000

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Keuangan


pengelolaan keuangan20 Peserta 20 Peserta 230,400,000 20 Peserta 240,400,000 20 Peserta 250,400,000 20 Peserta 260,400,000 20 Peserta 270,400,000 100 Peserta 1,252,000,000

Bimtek Bidang Perencanaan

Pembangunan I Bappeda


perencanaan pembangunan daerah Bidang

Pembangunan Ekonomi dan SDA

1 Kegiatan 1 Kegiatan 220,600,000 1 Kegiatan 220,600,000

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Tentang

Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang

Pembangunan Ekonomi



Pembangunan Ekonomi dan SDA

n/a 1 Kegiatan 306,000,000 1 Kegiatan 312,120,000 1 Kegiatan 318,362,400 1 Kegiatan 324,729,648 4 kegiatan 1,261,212,048

Bimtek Bidang Perencanaan

Pembangunan II Bappeda



Pembangunan Manusia dan Masyarakat1 Kegiatan

17

Aparatur 197,540,000

17


Peningkatan kapasitas

aparatur dibidang





Pembangunan Manusia dan Masyarakatn/a

17


17


17


17


85


2





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana


Aparatur di Bidang


III



Infrastruktur Pengembangan Wilayah1 Kegiatan 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000


Aparatur Tentang


Daerah Bidang Infrastruktur




Infrastruktur Pengembangan Wilayah n/a 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000 4 kegiatan 794,160,000

Bimtek Perencanaan

Pembangunan daerah

Bidang Statistik & Penelitian



Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya1 Kegiatan 21 orang 210,630,000 21 Orang 210,630,000

Peningkatan kapasitas

aparatur dibidang


Sosial Budaya



Perencanaan Pembangunan Sosial Budayan/a 21 orang 263,130,000 21 orang 278,917,800 21 orang 295,652,868.00 21 orang 313,392,040.08 84 orang 1,151,092,708

Bimtek Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Aparat perencana yang terampil d dalam

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah

25 Orang 25 Orang 287,600,000 1 Kegiatan 276,012,000 1 Kegiatan 281,532,240 1 Kegiatan 287,162,885 1 Kegiatan 292,906,142 5 kegiatan 1,425,213,267

Sosialisasi tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah


Hasil Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 5 kegiatan 798,950,000

Bimtek Penyusunan RKPD

SKPD se-Kabupaten Rokan

Hilir


Penyusunan RKPD SKPD se-Kabupaten Rokan Hilir 1 Kegiatan 1 Kegiatan 530,930,000 1 Kegiatan 674,424,000 1 Kegiatan 687,912,480 1 Kegiatan 701,670,730 1 Kegiatan 715,704,144 4 kegiatan 3,310,641,354

Terakomodasinya

aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

daerah

Persentase Pagu Belanja

Langsung RKPD yang

Mengakomodir Usulan

Masyarakat Melalui

Musrenbang

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


pembangunan derah86% 1,779,954,800 89% 1,871,506,300 92% 1,906,126,426 95% 1,800,938,955 98% 1,836,957,734 98% 9,195,484,214

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPDKegiatan Musrenbang RKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 881,090,000 1 Kegiatan 940,134,000 1 Kegiatan 958,936,680 1 Kegiatan 978,115,414 1 Kegiatan 997,677,722 5 kegiatan 4,755,953,815

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD (Tingkat

Kecamatan) / Kec. Kubu

Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,700 1 Kegiatan 51,816,000 1 Kegiatan 52,852,320 1 Kegiatan 53,909,366 1 Kegiatan 54,987,554 5 kegiatan 259,259,940

Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Bangko


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Tanah

Putih


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Rimba

Melintang


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Bagan

Sinembah


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec.Pasir

Limau Kapas


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Sinaboi


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec.

Tp.Tj.Melawan


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Pujud


3





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Bangko

Pusako


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Simpang

Kanan


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Batu

Hampar


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Rantau

Kopar


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Pekaitan


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Kubu

Babussalam


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Tanjung

Medan


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Bagan

Sinembah Raya


Penyelenggaraan


Kecamatan) / Kec. Balai

Jaya

Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,700 1 Kegiatan 48,924,300 1 Kegiatan 49,902,786 1 Kegiatan 50,900,842 1 Kegiatan 51,918,859 5 Kegiatan 247,341,486

Konsultasi Publik Revisi

RTRW Kab. Rokan Hilir

Terlaksananya kegiatan konsultasi publik revisi

RTRW Kab. Rokan Hilirn/a 1 dokumen 140,500,000 1 dokumen 140,500,000 1 dokumen 140,500,000 3 dokumen 421,500,000

Program Kerjasama

Pembangunan

Persentase dokumen kerjasama yang

digunakan dalam pembangunan- 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 600,000,000

Fasilitasi Kerjasama Dengan

Dunia Usaha/Lembaga

Kontrak kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

secara terpadun/a - 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 4 Dokumen 600,000,000

Meningkatnya

pemanfaatan

dokumen hasil

perencanaan

pembangunan

Pemanfaatan dokumen

hasil perencanaan

pembangunan serta hasil

penelitian dan

pengembangan dalam

pembangunan daerah

Tingkat Aplikasi

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Program Kerjasama

Pembangunan


digunakan dalam pembangunan100% 209,128,400 100% 421,976,400 100% 442,576,400 100% 486,576,400 100% 480,976,400 100% 2,041,234,000

Koordinasi Bidang Air

MinumDokumen Kerjasama Bidang Air Minum 1 dokumen - 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 120,000,000 3 dokumen 316,000,000

Koordinasi Pembangunan di

Wilayah Perbatasan

Dokumen Kerjasama Pembangunan di Wilayah

Perbatasann/a - 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 4 dokumen 436,000,000

Koordinasi Kelompok Kerja

Sanitasi dan AMPL Kab.

Rohil

Dokumen Kerjasama Kelompok Kerja Sanitasi dan

AMPL Kab. Rohil1 dokumen 1 dokumen 48,152,000 1 dokumen 200,000,000 2 Dokumen 248,152,000

Koordinasi PPSP Kab. Rohil Dokumen Kerjasama PPSP Kab. Rohil 1 dokumen 1 dokumen 65,000,000 1 dokumen 85,600,000 1 dokumen 85,600,000 3 dokumen 236,200,000

4





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Koordinasi Penyelesaian

RTRW Kab. Rokan Hilir

Dokumen Kerjasama dalam Penyelesaian RTRW

Kab. Rokan Hilir1 dokumen 1 dokumen 160,976,400 1 dokumen 160,976,400 2 dokumen 321,952,800

Koordinasi Penataan Ruang

Kab. Rokan Hilir

Dokumen Kerjasama Penataan Ruang Kab. Rokan

Hilir1 dokumen 1 dokumen 160,976,400 1 dokumen 160,976,400 1 dokumen 160,976,400 3 Dokumen 482,929,200

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

Persentase Ketercapaian Hasil Perencanaan di

Bidang Sosial dan Budaya- 100% 978,460,000 100% 271,000,000 100% 876,560,000 100% 601,560,000 100% 2,727,580,000

Koordinasi Bidang

PendidikanDokumen Koordinasi Bidang Pendidikan n/a 1 dokumen 140,000,000 1 dokumen 150,000,000 2 dokumen 290,000,000

Koordinasi Bidang

KesehatanDokumen Koordinasi Bidang Kesehatan n/a 1 dokumen 251,900,000 1 dokumen 271,000,000 1 dokumen 290,000,000 3 dokumen 812,900,000

Forum Group Discussion

(FGD) Jaringan Penelitian

Dan Pengembangan

Pendidikan Kabupaten

Rokan Hilir

Kegiatan FGD Jaringan Penelitian Dan

Pengembangan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 135,000,000 1 Dokumen 135,000,000 2 Dokumen 270,000,000

Forum Group Discution

(FGD) Jaringan Penelitian

Dan Pengembangan

Kesehatan Kabupaten

Rokan Hilir

Kegiatan FGDJaringan Penelitian Dan

Pengembangan Kesehatan Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Kegiatan 154,560,000 1 Kegiatan 154,560,000 1 Kegiatan 154,560,000 3 kegiatan 463,680,000


(FGD) Ketenaga Kerjaan

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Ketenaga

Kerjaann/a 1 Kegiatan 145,000,000 1 Kegiatan 145,000,000 1 Kegiatan 145,000,000 3 kegiatan 435,000,000


(FGD) Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Kegaiatan FGD Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Kegiatan 152,000,000 1 Kegiatan 152,000,000 1 Kegiatan 152,000,000 3 kegiatan 456,000,000

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


Bidang Pembangunan Ekonomi100% 670,030,000 100% 390,800,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 720,000,000 100% 1,990,830,000

Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah Rokan hilir Dokumen Indikator Ekonomi Daerah Rokan hilir n/a 1 dokumen 215,150,000 1 dokumen 215,150,000

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi

masyarakat

Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi

masyarakatn/a 1 dokumen 295,800,000 1 Dokumen 295,800,000

Penyusunan Indikator dan

Pemetaan Daerah Rawan

Pangan

Dokumen Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan

Pangann/a 1 dokumen 193,540,000 193,540,000

Penyusunan Tabel Input

Output DaerahTabel Input Output Daerah n/a 1 dokumen 261,340,000 1 Dokumen 300,000,000 2 Dokumen 561,340,000

Penyusunan Masterplan

Pembangunan EkonomiMasterplan Pembangunan Ekonomi n/a 1 DOkumen 300,000,000 1 DOkumen 300,000,000

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

Kontrak kerjasama secara terpadu dalam

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomin/a 1 Dokumen 95,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 110,000,000 1 Dokumen 120,000,000 4 Dokumen 425,000,000

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Persentase Dokumen Pengembangan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

yang digunakan dalam pembangunan

- 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 65,000,000 100% 860,000,000


Penanganan Pusat-pusat

Pertumbuhan ekonomi

Kontrak kerjasama dalam Perencanaan

Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan ekonomin/a 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000


Penanganan Pusat - Pusat

Industri


Penanganan Pusat - Pusat Industrin/a 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 2 Dokumen 400,000,000


Penanganan Perumahan di

Kab. Rohil


Penanganan Perumahan di Kab. Rohiln/a 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 65,000,000 4 Dokumen 260,000,000

5





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

Persentase Dokumen Pembangunan Daerah

Rawan Bencana yang digunakan dalam

pembangunan

- - - 100% 581,583,600 - - 100% 581,583,600 100% 1,163,167,200

Koordinasi Penyusunan

Profil Daerah Rawan

Bencana

Dokumen Profil Daerah Rawan Bencana n/a 1 dokumen 294,433,200 1 dokumen 294,433,200 2 dokumen 588,866,400

Kajian Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Banjir

Dokumen Kajian Penanggulangan Kebakaran

Hutan dan Banjirn/a 1 dokumen 287,150,400 1 dokumen 287,150,400 2 dokumen 574,300,800

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Persentase Dokumen Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam yang digunakan dalam

pembangunan

- 1 - 1 - 100% 295,015,800 100% 300,000,000 100% 595,015,800


Masterplan Pengendalian

SDA dan Lingkungan hidup

Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan

hidupn/a 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

Pemetaan Pemanfaatan

Sumber Daya Alam Kab.

Rokan Hilir

Peta Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kab. Rokan

Hilirn/a 1 dokumen 295,015,800 1 dokumen 295,015,800

Program Pengembangan

Data/Informasi

Persentase dokumen/publikasi data dan

informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan

untuk penyusunan perencanaan/kebijakan

90% 1,335,353,650 90% 2,264,038,340 100% 2,630,044,886 100% 2,307,386,216 100% 3,284,850,729 100% 11,821,673,821

Penyusunan Potensi


Bidang Pembangunan


Dokumen Potensi Pengembangan Wilayah Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakatn/a 1 Dokumen 235,000,000 1 Dokumen 241,000,000 2 Dokumen 476,000,000


Tenaga Kerja DaerahDokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah n/a 1 dokumen 221,450,000 1 dokumen 225,000,000 1 dokumen 238,232,000 1 dokumen 241,238,000 4 dokumen 925,920,000

Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender

(RAD PUG) Kab. Rokan Hilir

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan

Gender (RAD PUG) Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000

Penyusunan Profile

Pengarusutamaan Gender Profile Pengarusutamaan Gender n/a 1 dokumen 235,000,000 1 dokumen 242,000,000 2 dokumen 477,000,000

Penyusunan Sistem

Informasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Pembangunan Prasarana

Pedesaan

Dokumen Sistem Informasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana

Pedesaan

n/a 1 dokumen 215,000,000 1 dokumen 215,000,000


Kawasan Sport Center /

Olahraga Kabupaten Rokan

Hilir

Masterplan Kawasan Sport Center / Olahraga

Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000

Penyusunan Design

Pariwisata Islami dan

Kuliner Kabupaten Rokan

Hilir

Design Pariwisata Islami dan Kuliner Kabupaten

Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 190,000,000 1 Dokumen 190,000,000 2 Dokumen 380,000,000

Penyusunan Peta Kesehatan

dan Sistem Informasi

Kesehatan

Peta Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan n/a 1 Dokumen 220,000,000 1 Dokumen 260,000,000 2 Dokumen 480,000,000


Penataan Objek Wisata


Dokumen Perencanaan Penataan Objek Wisata

Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 220,000,000 1 Dokumen 220,000,000 2 Dokumen 440,000,000

Updating data Informasi

Monev Pembangunan Kab.

Rokan Hilir

Dokumen Data dan Informasi Monev

Pembangunan Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 129,739,500 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 160,000,000 1 Dokumen 170,000,000 5 Dokumen 749,739,500

Updating Data Informasi

Produk Unggulan Daerah


Dokumen Data dan Informasi Produk Unggulan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir n/a 1 dokumen 110,000,000 1 dokumen 115,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 5 dokumen 585,000,000


Kawasan Agropolitan


Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten

Rokan Hilirn/a 1 dokumen 375,000,000 1 dokumen 375,000,000


Kawasan Minapolitan


Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten

Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 375,233,900 1 dokumen 375,233,900

Studi Perencanaan

Pembangunan Kawasan

Kumuh di Kabupaten Rokan

Hilir

Dokumen hasil Studi Perencanaan Pembangunan

Kawasan Kumuh di Kabupaten Rokan Hilirn/a 20 buku 156,366,600 20 buku 156,366,600

6





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Studi Kelayakan jalan poros

KubuDokumen hasil Studi Kelayakan jalan poros Kubu n/a 1 Kegiatan 192,830,000 1 kegiatan 192,830,000

Penyusunan Rencana Aksi

Daerah Tentang Adaptasi

dan Mitigasi Perubahan

Iklim

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tentang Adaptasi

dan Mitigasi Perubahan Iklimn/a 1 dokumen 369,342,000 1 dokumen 369,342,000

Pengelolaan Simpul Jaringan

Informasi Geospasial

Daerah (JIGD) Kabupaten

Rokan Hilir

Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi

Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten Rokan Hilir1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000

Kajian/Studi terkait bidang

infrastruktur dan

pengembangan wilayah

Dokumen hasil Kajian/Studi terkait bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000

Pembuatan Buku Publikasi

Pertumbuhan Ekonomi Kab.

Rohil

Dokumen Buku Publikasi Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Rohil1 Dokumen 1 Dokumen 40,214,750 1 Dokumen 53,264,500 1 Dokumen 58,264,500 1 Dokumen 63,264,500 1 Dokumen 68,264,500 5 Dokumen 283,272,750


Gambaran Rokan Hilir

Dalam Refleksi Angka

Dokumen Buku Publikasi Gambaran Rokan Hilir

Dalam Refleksi Angka1 Dokumen 1 Dokumen 45,214,750 1 Dokumen 73,264,500 1 Dokumen 78,264,200 1 Dokumen 83,500,000 1 Dokumen 88,500,000 5 Dokumen 368,743,450


Informasi Kesejahteraan

Rakyat

Dokumen Buku Publikasi Informasi Kesejahteraan

Rakyat1 Dokumen 1 Dokumen 40,214,750 1 Dokumen 53,264,500 1 Dokumen 58,264,500 1 Dokumen 63,264,500 1 Dokumen 68,264,500 5 Dokumen 283,272,750

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kantor

Bappeda Kabupaten Rokan

Hilir (LPPD)

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kantor Bappeda Kabupaten Rokan Hilir

(LPPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 11,809,550 1 Dokumen 26,137,440 1 Dokumen 27,705,686 1 Dokumen 29,368,028 1 Dokumen 31,130,109 5 Dokumen 126,150,813


Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi

(RAD-PK) Kabupaten Rokan

Hilir

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Rokan Hilir1 Dokumen 1 Dokumen 25,130,000 1 Dokumen 99,330,000 1 Dokumen 105,289,800 1 Dokumen 111,607,188 1 Dokumen 118,303,619 5 Dokumen 459,660,607

Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kab. Rokan Hilir

Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab.

Rokan Hilir1 Dokumen 1 Dokumen 40,214,750 1 Dokumen 73,264,500 1 Dokumen 78,264,200 1 Dokumen 83,500,000 1 Dokumen 88,500,000 5 Dokumen 363,743,450

Pengelolaan Perpustakaan,

Website, dan Absensi

Bappeda Kab. Rokan Hilir

Laporan Pengelolaan Perpustakaan, Website, dan

Absensi Bappeda Kab. Rokan Hilir1 Dokumen 1 dokumen 93,619,000 1 dokumen 98,829,000 1 dokumen 99,650,000 1 Dokumen 99,650,000 1 Dokumen 102,650,000 5 dokumen 494,398,000

Partisipasi dalam

Peringatan hari Besar

Keagamaan dan Event

Daerah

Keikutsertaan dalam Peringatan hari Besar

Keagamaan dan Event Daerah100% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 5 dokumen 500,000,000

Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS)

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS)n/a 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 300,000,000 2 dokumen 550,000,000

Penyusunan Kajian

Pengembangan Ekonomi

Lokal Kab. Rokan Hilir

Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal

Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000

Penyusunan Rencana

Pengelolaan dan

Pengendalian Lingkungan

Hidup (RPPLH) Kab. Rokan

Hilir

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pengendalian

Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 250,000,000 1 dokumen 250,000,000

Penyusunan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Kab. Rokan Hilir

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab.

Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 250,000,000 1 dokumen 250,000,000

Penyusunan Daya Dukung

Daya Tampung Berbasis Jasa

Ekonomi Kab. Rokan Hilir

Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Berbasis

Jasa Ekonomi Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 495,000,000 495,000,000

7





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Terpenuhinya

program

pembangunan yang

sesuai dengan

perencanaan

Terlaksananya program

pembangunan yang

sesuai dengan

perencanaan

Persentase Pelaksanaan

Program Pembangunan

yang Sesuai dengan

perencanaanProgram Perencanaan

Pembangunan Daerah


pembangunan derah86% 527,702,650 89% 873,027,150 92% 907,408,779 95% 943,853,306 98% 982,484,504 98% 4,234,476,389

Penyusunan Pelaporan

Evaluasi Renja BappedaDokumen Evaluasi Renja Bappeda 5 dokumen 5 dokumen 61,696,000 5 dokumen 150,000,000 5 dokumen 150,000,000 5 dokumen 150,000,000 5 dokumen 150,000,000

25

dokumen 661,696,000

Monitoring Pelaksanaan

Pembangunan Daerah Kab.

Rokan Hilir

Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan

Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hilir 1 Dokumen 1 dokumen 208,169,900 1 dokumen 220,660,094 1 dokumen 233,899,700 1 dokumen 247,933,681.62 4 dokumen 910,663,375

Koordinasi Pengendalian

dan Penyusunan Laporan

Evaluasi RKPD Kab. Rokan

Hilir

Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Kab. Rokan Hilir 1 Dokumen 1 Dokumen 459,309,850 1 Dokumen 216,871,500 1 Dokumen 229,883,790 1 Dokumen 243,676,817 1 Dokumen 258,297,426 5 Dokumen 1,408,039,384

Penyusunan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah Kab. Rokan Hilir

Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab.

Rokan Hilir 1 Dokumen 50 Buku 6,696,800 50 Buku 147,985,750 50 Buku 156,864,895 50 Buku 166,276,789 50 Buku 176,253,396 250 Buku 654,077,630

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah

Dokumen Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

n/a 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 4 dokumen 600,000,000

Program Kerjasama

Pembangunan


digunakan dalam pembangunan100% 12,619,250 100% 138,689,975 100% 141,711,374 100% 150,214,056 100% 159,226,899 100% 602,461,554

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Dana Alokasi

Khusus (DAK), Tugas

Pembantuan (TP), Dana

Sharing T.A. 2017

Jumlah Dokumen Hasil Pelaporan Dak, TP dan

Sharing1 Dokumen 1 Dokumen 12,619,250 1 Dokumen 12,619,250

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Dana Alokasi

Khusus (DAK), Tugas

Pembantuan (TP), Dana

Sharing

Jumlah Dokumen Hasil Pelaporan Dak, TP dan

Sharingn/a 1 Dokumen 138,689,975 1 Dokumen 141,711,374 1 Dokumen 150,214,055.91 1 Dokumen 159,226,899.26 4 Dokumen 589,842,304

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya


Bidang Sosial dan Budaya100% 366,854,700 100% 438,040,000 100% 893,000,000 100% 942,000,000 100% 957,000,000 100% 3,775,716,200

Monitoring evaluasi dan

pelaporan perencanaan

pembangunan Manusia dan

Masyarakat

Dokumen hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan Manusia dan

Masyarakat

n/a 1 dokumen 240,000,000 1 dokumen 242,000,000 1 dokumen 245,000,000 3 dokumen 727,000,000


pelaporan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kab.

Rokan Hilir

Dokumen Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Rokan

Hilir


Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan Peningkatan

Percepatan Pencapaian

Tujuan dan target SDGs Kab.

Rokan Hilir

Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan Peningkatan Percepatan Pencapaian

Tujuan dan target SDGs Kab. Rokan Hilir

1 dokumen 1 dokumen 178,821,500 1 dokumen 178,821,500


pelaporan Program SDGs

Kab. Rokan Hilir

Dokumen Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan

Program SDGs Kab. Rokan Hilirn/a 1 dokumen 215,060,000 1 dokumen 223,000,000 1 dokumen 235,000,000 1 dokumen 240,000,000 5 dokumen 1,091,881,500

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Pengarusutamaan Gender

Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengarusutamaan Gendern/a 1 Dokumen 195,000,000 1 dokumen 227,000,000 1 dokumen 232,000,000 3 DOkumen 654,000,000

8





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Program Pengembangan

Data/Informasi

Persentase dokumen/publikasi data dan

informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan

untuk penyusunan perencanaan/kebijakan

- 90% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 560,000,000

Monitoring Sarana dan

Prasarana Pariwisata


Dokumen hasil Monitoring Sarana dan Prasarana

Pariwisata Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 4 Dokumen 560,000,000

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

kinerja Bappeda

Meningkatnya

akuntabilitas Bappeda

Nilai evaluasi SAKIP

BappedaProgram Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatkan efektivitas dan produktifitas

layanan90% 11,000,000 92% 110,000,000 94% 181,500,000 96% 110,000,000 98% 255,000,000 98% 667,500,000

Level Maturitas SPIP

InstansiPengadaan Pakaian Kerja Pakaian kerja yang dibeli n/a 107 Stel 11,000,000 107 Stel 11,000,000

Nilai Reformasi

Birokrasi

Pengadaan Pakaian Dinas

Harian (PDH)Pakaian Dinas Harian (PDH) n/a 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000 214 Stel 121,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas

Harian (PDH Hitam Putih)Pakaian Dinas Harian (PDH Hitam Putih) 1 Kegiatan 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000

Pengadaan Pakaian Melayu Pakaian Melayu n/a 107 Stel 55,000,000 107 Stel 55,000,000 214 Stel 110,000,000

Pengadaan Pakaian Korpri Pakaian Korpri n/a 107 Stel 55,000,000 107 Stel 55,000,000 214 Stel 110,000,000

Pengadaan Pakaian

OlahragaPakaian Olahraga n/a 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000 214 Stel 121,000,000

Pengadaan Pakaian Batik Pakaian Batik n/a 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000 214 Stel 121,000,000

Belanja Atribut Pakaian

DinasAtribut Pakaian Dinas 1 Kegiatan 107 Stel 13,000,000 107 Stel 13,000,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Tertib pengelolaan tatausaha

keuangan dan Penilaian Kinerja100% 594,540,050 100% 925,546,190 100% 957,822,541 100% 986,538,894 100% 1,018,814,227 100% 4,483,261,903

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja Bappeda

(Penyusunan Lakip)

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Bappeda (Penyusunan Lakip) 1 Dokumen 1 Dokumen 8,690,300 1 Dokumen 12,030,600 1 Dokumen 12,752,436 1 Dokumen 13,517,582 1 Dokumen 14,328,637 5 Dokumen 61,319,555

Penyusunan Lakip

Kabupaten Rokan HilirDokumen Lakip Kabupaten Rokan Hilir 1 Dokumen 1 Dokumen 75,242,250 1 Dokumen 219,358,590 1 Dokumen 232,520,105 1 Dokumen 246,471,312 1 Dokumen 261,259,590 5 Dokumen 1,034,851,848

Monitoring, Evaluasi dan

Laporan SKPD Bappeda

Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan

SKPD Bappeda1 Dokumen 1 Dokumen 136,039,000 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 145,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 155,000,000 5 Dokumen 726,039,000

Penyusunan RKA / DPA /

DPPADokumen RKA / DPA / DPPA 1 Dokumen 1 Dokumen 70,245,000 1 Dokumen 92,000,000 1 Dokumen 97,000,000 1 Dokumen 99,000,000 1 Dokumen 101,000,000 5 Dokumen 459,245,000

Penataan dan Inventarisasi

Aset Bappeda Rokan Hilir

Dokumen Hasil Penataan dan Inventarisasi Aset

Bappeda Rokan Hilir1 Dokumen 1 Dokumen 55,805,000 1 Dokumen 58,157,000 1 Dokumen 58,550,000 1 Dokumen 58,550,000 1 Dokumen 59,226,000 5 Dokumen 290,288,000

Penyusunan Laporan

Keuangan Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 248,518,500 1 Dokumen 335,000,000 1 Dokumen 342,000,000 1 Dokumen 348,000,000 1 Dokumen 355,000,000 5 Dokumen 1,628,518,500

Penyusunan Perkembangan

Laporan Kegiatan BappedaPerkembangan Laporan Kegiatan Bappeda n/a 1 Dokumen 69,000,000 1 Dokumen 70,000,000 1 Dokumen 71,000,000 1 Dokumen 73,000,000 4 Dokumen 283,000,000

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

yang dilaksanakan100% 3,171,301,000 100% 3,502,997,500 100% 3,645,850,000 100% 3,926,085,000 100% 3,947,335,000 100% 18,193,568,500

Penyediaan jasa surat

menyuratPelaksanaan jasa surat menyurat 5600 Buah 33,200,000 12 bulan 35,550,000 12 bulan 37,400,000 12 bulan 37,400,000 12 bulan 38,950,000 60 bulan 182,500,000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

Pelaksanaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik12 bulan 12 bulan 386,500,000 12 bulan 404,500,000 12 bulan 429,000,000 12 bulan 447,000,000 12 bulan 453,000,000 60 bulan 2,120,000,000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas /

operasional

Pelaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operasional12 bulan 12 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,000 12 bulan 57,000,000 12 bulan 58,000,000 12 bulan 59,500,000 60 bulan 284,500,000

Penyediaan jasa kebersihan

kantorPelaksanaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 52,800,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 60 bulan 412,800,000

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaPelaksanaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 12 bulan 116,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 136,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 145,000,000 60 bulan 657,000,000

Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 60 bulan 1,000,000,000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 12 bulan 263,135,000 12 bulan 286,735,000 12 bulan 286,735,000 12 bulan 286,735,000 12 bulan 286,735,000 60 bulan 1,410,075,000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 125,246,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 60 bulan 725,246,000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga (Kantor)

Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(Kantor)12 bulan 12 bulan 103,920,000 12 bulan 111,512,500 12 bulan 115,565,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 125,000,000 60 bulan 575,997,500

MISI 2 : Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan

9





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana

Langganan Surat Kabar dan

MajalahPenyediaan Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 12 bulan 230,000,000 12 Bulan 230,000,000

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangann/a 12 bulan 240,000,000 12 bulan 245,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 250,000,000 60 bulan 985,000,000

Penyediaan makanan dan

minumanPelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 60 bulan 1,700,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah12 bulan 12 bulan 833,700,000 12 bulan 911,300,000 12 bulan 1,000,750,000 12 bulan 1,000,750,000 12 bulan 1,000,750,000 60 bulan 4,747,250,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah12 bulan 247,800,000 12 bulan 250,000,000 24 Bulan 497,800,000

Penyediaan Tenaga

Administrasi, Penjaga

Malam dan Supir Bappeda

Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Administrasi,

Penjaga Malam dan Supir Bappeda10 bulan 12 bulan 471,800,000 12 bulan 548,400,000 12 bulan 548,400,000 12 bulan 548,400,000 12 bulan 548,400,000 60 bulan 2,665,400,000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana

sebagai Penunjang Pelaksanaan Tupoksi100% 1,025,200,000 100% 971,000,000 100% 983,200,000 100% 1,502,000,000 100% 1,581,200,000 100% 6,062,600,000

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

(Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2 )

Kendaraan Dinas/Operasional (Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 ) yang dibelin/a 2 Unit 50,000,000 2 Unit 50,000,000

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

(Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4 )

Kendaraan Dinas/Operasional (Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 ) yang dibelin/a 2 Unit 600,000,000 2 Unit 600,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorGedung kantor yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 1,000,000,000


gedung kantor (

Pembersihan Halaman

Kantor Bappeda )

Halaman Kantor yang dipelihara n/a 1 Unit 24,000,000 1 Unit 24,000,000 1 Unit 24,000,000 1 Unit 24,000,000 1 Unit 96,000,000


gedung kantor

(Pemeliharaan Aula Rapat

Aula Rapat Lantai 3 yang terpelihara 1 Kegiatan 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor (pembuatan

Ruang Informasi)

Ruang Informasi Bappeda yang dibuat 1 Kegiatan 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor (Pengadaan

Komputer dan Printer

Kantor Bappeda)

Komputer dan Printer Kantor Bappeda yang dibeli n/a 24 Unit 139,200,000 24 Unit 139,200,000 24 Unit 139,200,000 72 Unit 417,600,000

Pengadaan Peralatan


Sofa Tamu)

Sofa tamu dibeli n/a 5 Unit 96,000,000 5 Unit 96,000,000

Pengadaan Peralatan


Sound System lengkap)

Sound System lengkap dibeli n/a 4 Unit 140,000,000 4 Unit 140,000,000

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300,000,000 1 kegiatan 300,000,000


mobil jabatan (Kendaraan

Dinas Jabatan)

Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara

rutin/berkala1 Kegiatan 1 Kegiatan 120,000,000 1 Kegiatan 125,000,000 1 Kegiatan 130,000,000 1 Kegiatan 130,000,000 1 Kegiatan 140,000,000 5 Kegiatan 645,000,000


kendaraan dinas /

operasional (Kendaraan

Dinas Operasional)

Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara

secara rutin/berkala1 Kegiatan 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 205,000,000 1 Kegiatan 210,000,000 1 Kegiatan 215,000,000 1 Kegiatan 220,000,000 5 Kegiatan 1,050,000,000


peralatan gedung kantor

(Bahan Bakar Mesin

Generator)

Bahan Bakar Mesin Generator yang dibeli 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000

10





Kegiatan (output)

Capaian Tahun

Awal Rencana


kendaraan dinas /

operasional (Bahan Bakar)

Bahan Bakar yang dibeli 1 Kegiatan 1 Kegiatan 170,000,000 1 Kegiatan 175,000,000 1 Kegiatan 176,000,000 1 Kegiatan 177,000,000 1 Kegiatan 180,000,000 5 Kegiatan 878,000,000


MebeleurMebeleur yang dipelihara 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 51,000,000 1 Kegiatan 52,000,000 1 Kegiatan 53,000,000 1 Kegiatan 54,000,000 5 Kegiatan 260,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 51,000,000 1 Kegiatan 52,000,000 1 Kegiatan 53,000,000 1 Kegiatan 54,000,000 5 Kegiatan 260,000,000

11,857,723,200 16,308,349,823 16,668,884,827 18,225,037,369 21,240,884,950 84,300,880,169 JUMLAH

11

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INSPEKTORAT

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DPRD

DINAS TENAGA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

Subbid Kesehatan, KB dan Perlindungan

Anak

Subbid Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Perbatasan

Subbid Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

Subbid Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi

Subbag

Perencanaan

Subbag

Keuangan

KEPALA BADAN

Subbid Kependudukan, Capil dan Linmas

S E K R E T A R I S

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Subbid Pertanian, Perikanan dan

Lingkungan Hidup

Subbid Kepegawaian, Tenaga Kerja dan

Sekretariat Daerah

DINAS KESEHATAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PERBERDA

Subbid Pendidikan dan Pariwisata

BADAN PENDAPATAN DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS PERIKANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS SOSIAL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG

Subbid Penanggulangan Bencana dan

Sekwan

Umum dan Kepegawaian

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Subbid Penanaman Modal, Pengelola

Keuangan dan Aset

Subbid Perumahan Rakyat, Kawasan

Pemukiman dan Perhubungan

KECAMATAN

BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

DINAS PERHUBUNGAN

Subbid Inspektorat, Statistik dan Kecamatan

Bidang Pembangunan Manusia dan

MasyarakatBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Kelompok Jabatan Fungsional

YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Subbag

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR

UPTB

Documents

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN …Secure Site rohilkab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA_BAPPEDA_2019.pdf · Tabel 3.6 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten