LAPORAN

PINJAMAN DAN HIBAH

EDISI

LAPORAN PENGELOLAAN

PINJAMAN DAN HIBAH

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan

SEPTEMBER 2015

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi September 2015– hal 1

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas

utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:

• Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;

• Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;

• Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;

• Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan

Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan September 2015.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:

• Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan

Perusahaan Daerah.

• Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:

- Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan

beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk

pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan

nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan

usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada

Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin

Kredit Ekspor (LPKE).

- LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi,

pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor

negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan

untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan

kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:

• Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuan

keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

• Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing

Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non

keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha

di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan peror

Kilas Kinerja

Selama bulan September

pinjaman dan hibah yang meliputi

dan hibah.

Terdapat dua puluh empat

telah disepakati amandemen atas

Sedangkan penutupan perjanjian pada bulan

pinjaman hibah multilateral.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi September 2015

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:

, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non

keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah

Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non

keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha

di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

September ini, Direktorat Pinjaman dan Hibah telah melakukan pengelolaan

meliputi penandatanganan, amandemen dan closing

dua puluh empat perjanjian pinjaman baru yang telah ditandatangani

telah disepakati amandemen atas empat perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah

Sedangkan penutupan perjanjian pada bulan September 2015, dilakukan pada satu perjanjian

aan Pinjaman dan Hibah Edisi September 2015– hal 2

gan dalam negeri, lembaga non

keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

(bilateral), lembaga di bawah

Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non

keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha

Direktorat Pinjaman dan Hibah telah melakukan pengelolaan

closing perjanjian pinjaman

yang telah ditandatangani, Selain itu,

jaman dan satu perjanjian hibah.

2015, dilakukan pada satu perjanjian

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi September 2015– hal 3

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru

Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan September 2015 dilakukan untuk dua

puluh empat perjanjian pinjaman yang terdiri dari satu perjanjian induk PDN, tujuh belas

perjanjian realisasi PDN, lima perjanjian pinjaman dari KSA/LPKE, dan satu perjanjian pinjaman

multilateral.

Perjanjian Induk PDN tahun 2015 tahap II bersumber dari PT. Bank BNI (Persero) senilai Rp

980.000.000.000 (eq. USD66,53 juta) ditandatangani pada tanggal 21 September 2015. Sebagai

tindak lanjut dari perjanjian induk tersebut, pada tanggal 21 September 2015 telah ditandatangani

lima belas perjanjian realisasi PDN senilai Rp612.779.411.350,00 (eq.USD41,60 juta).

Terdapat lima Perjanjian Pinjaman LPKE/KSA yang ditandatangani pada bulan September

2015, yaitu: (1) dari Societe General, Paris senilai USD6.433.650 tanggal 10 September 2015;

(2) dari Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Hong Kong senilai USD19.118.822,20 tanggal

10 September 2015; (3) dari Bank BRI cabang Cayman Island sejumlah EUR21.650.868,5 tanggal 23

September 2015; (4) dari Bank Credit Agricole CIB sejumlah EUR91.036.614 tanggal 24 September

2015; dan (5) dari Bank of Tokyo-Mitsubihisi UFJ, Singapore Branch sejumlah USD16.998.746,25

tanggal 28 September 2015. Seluruh perjanjian pinjaman LPKE/KSA tersebut digunakan untuk

membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan almatsus di Kepolisian RI.

Selain itu, terdapat penandantanganan satu perjanjian pinjaman multilateral pada bulan

September 2015, yakni Pinjaman Program senilai USD400.000.000,00 yang ditandatangani pada

tanggal 30 September 2015. Pinjaman Financial Market Development and Inclusion Program -

Subprogram 1 tersebut bertujuan untuk menopang pengembangan sektor keuangan yang stabil,

dalam dan inklusif yang dapat mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan jangka menengah,

mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan yang inklusif.

2. Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Amandemen perjanjian pinjaman yang dilaksanakan pada bulan September 2015 terdiri dari

dua perjanjian Pinjaman Bilateral dan masing-masing satu perjanjian pinjaman KSA/LPKE,

perjanjian pinjaman multilateral, dan hibah bilateral.

Amandemen dua perjanjian pinjaman bilateral yang bersumber dari JICA telah

ditandatangani pada bulan September 2015. Kedua amandemen dimaksud bertujuan untuk

melakukan realokasi kategori pinjaman.

Pertama, amandemen perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 11 September

2015 untuk pembiayaan kegiatan Lower Solo River Improvement Project (II), senilai

JPY9.345.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan iklim

investasi dan menstabilisasi pembangunan di Jawa Timur melalui pembangunan sumber daya air

dan perlindungan daerah rawan banjir dari kerusakan banjir di daerah hilir sungai Solo.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi September 2015– hal 4

Kedua, amandemen perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015

untuk pembiayaan kegiatan Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam

Reservoir (I), senilai JPY 6.060.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan kapasitas

waduk dalam jangka waktu yang panjang untuk irigasi, pembangkit listrik, sumber daya air untuk

kepentingan umum, dan pengendalian banjir Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur

dengan melakukan penanggulangan untuk sedimen dengan pembangunan spillway, penutupan

tanggul, overflow tanggul di Bendungan Serbaguna Wonogiri, dan konservasi DAS, termasuk check

dam di DAS sungai Kedung sehingga memberikan konstribusi pada pembangunan ekonomi

daerah.

Satu perjanjian pinjaman KSA/LPKE yang diamandemen, digunakan untuk membiayai

almatsus Kepolisian RI bersumber dari Bank BNI cabang Hongkong telah ditandatangani pada

tanggal 11 September 2015. Amandemen perjanjian pinjaman ini bertujuan untuk

memperpanjang availability period.

Satu amandemen perjanjian hibah bilateral yang bersumber dari USAID untuk kegiatan

Assistance Agreement Between The United States of America and the Republic of Indonesia For The

Achievement of a Stronger Indonesia Advancing National and Global Development telah

ditandatangani pada tanggal 23 September 2015. Amandemen dimaksudkan untuk menambah

kontribusi dari USAID ke Indonesia pada hibah ini yang semula USD89.395.000,00 menjadi

USD173.016.000,00 sebagai pemenuhan seluruh kontribusi USAID untuk kegiatan tersebut

menjadi sebesar USD612.641.250,01.

Sedangkan untuk satu perjanjian pinjaman multilateral yang diamandemen adalah pinjaman

untuk kegiatan Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project dari

Asian Development Bank senilai USD100.000.000,00, yang amandemennya telah ditandatangani

pada tanggal 29 September 2015. Amandemen ini bertujuan untuk melakukan partial cancellation

sebesar USD2.525.683,93 sehingga jumlah akhir pinjaman ini menjadi USD97.474.316,07.

Adapun tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai peningkatan kualitas infrastruktur

perdesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi perkotaan yang meliputi 4 Propinsi

target lokasi RIS-PNPM Mandiri yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan dan Lampung serta 5 Propinsi

yang merupakan target lokasi sanitasi yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Utara.

3. Penutupan Masa Laku Penarikan Pinjaman

Pengadministrasian penutupan masa laku pinjaman pada bulan September 2015 dilakukan

untuk satu hibah multilateral dari World Bank.

Hibah multilateral dari World Bank untuk kegiatan Cities Alliance – Indonesia Slum

Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA) senilai USD445.000,00 di Bappenas. Kegiatan ini

bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi wilayah kumuh.