LAPORAN

PINJAMAN DAN HIBAH

Direktorat Pinjaman dan HibahDirektorat Jenderal Pengelolaan Kementerian Keuangan

EDISI

LAPORAN PENGELOLAAN

PINJAMAN DAN HIBAH

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoKementerian Keuangan

MEI 2016

Pembiayaan dan Risiko

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 1

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas

utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:

Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;

Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;

Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;

Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan

Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Mei 2016.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan

Perusahaan Daerah.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:

- Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan

beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk

pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan

nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan

usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada

Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin

Kredit Ekspor (LPKE).

- LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi,

pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor

negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan

untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan

kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 2

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:

Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non

keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah

Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non

keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha

di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja

Selama bulan Mei 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan sembilan perjanjian yaitu enam perjanjian pinjaman dan tiga perjanjian hibah.

Selain itu, telah dilakukan amandemen terhadap empat perjanjian yang terdiri dari tiga perjanjian hibah dan satu perjanjian pinjaman.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru

Perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada bulan Mei 2016 akan digunakan untuk

mendanai tiga kegiatan. Dua kegiatan didanai pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB), yaitu

(i) National Slum Upgrading senilai USD329,770 juta dan (ii) Development of Four Higher

Education Institutions Project senilai total USD176,500 juta. Perjanjian pinjaman dengan IDB

ditandatangani bersamaan dengan Sidang Tahunan ke-41 IDB di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2016.

Satu kegiatan didanai pinjaman bilateral bersumber dari Hungarian Exim Bank senilai USD36,44

juta, yakni IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas

(SPAM-IKK).

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 3

Kegiatan National Slum Upgrading bertujuan untuk penataan kampung kumuh di wilayah

perkotaan, bertindak sebagai executing agency adalah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Pembiayaan kegiatan NSU senilai USD329,77 juta merupakan bagian dari parallel financing dengan

Word Bank dan Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB). Perjanjian pinjaman dari IDB untuk

kegiatan ini terdiri dari tiga scheme, yaitu (1) Service Ijarah Agreement senilai USD8 juta (2)

Framework/Istisna’a Agreement senilai USD311,76 juta (3) ISFD Loan Agreement senilai USD10

juta.

Kegiatan NSU sebagai lanjutan dari program sebelumnya

Kegiatan Development of Four Higher Education Institutions Project bertujuan untuk

mendukung strategi Pemerintah dalam pengembangan Pendidikan Tinggi (2015-2019). Kegiatan

ini secara khusus akan meningkatkan lingkungan pendidikan, kualitas, relevansi, dan tingkat

persaingan pada empat Institusi Pendidikan Tinggi yaitu: (1) Universitas Jember, (2) Universitas

Malang, (3) Universitas Mulawarman, dan (4) Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pembiayaan

kegiatan senilai USD 176,500 juta terdiri dari dua scheme pinjaman, yaitu (1) Service Ijarah

Agreement senilai USD13.870.000 dan (2) Framework/Istisna’a Agreement senilai

USD162.630.000.

Kegiatan IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity

Areas (SPAM-IKK) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mengatasi kelangkaan air bersih serta

jaringan distribusi air kepada masyarakat. Pembiayaan kegiatan senilai USD36,443 juta

dilaksanakan di 34 lokasi yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,

Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Bertindak sebagai Executing

Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tiga perjanjian hibah multilateral yang ditandatangani pada bulan Mei 2016 seluruhnya

bersumber dari World Bank. Perjanjian hibah yang pertama adalah untuk kegiatan Replication and

Mainstreaming of REKOMPAK (Community-based Settlement Rehabiltation and Reconstruction)

Project senilai USD1,60 juta. Kegiatan ini merupakan kelanjutan pelaksanaan kegiatan REKOMPAK

(Community-based Setlement Rehabiltation and Reconstruction) dengan tujuan untuk mendukung

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan pemukiman pasca bencana melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 4

Perjanjian hibah yang kedua adalah untuk kegiatan Indonesia Infrastructure Finance

Development senilai USD8,28 juta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Kerjasama

antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/Public Private Partnership/PPP) baik secara

kelembagaan, regulasi, maupun teknis dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur di

Indonesia. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Keuangan.

Perjanjian hibah yang ketiga adalah untuk membiayai kegiatan Indonesia EITI Post-

Compliance Project (EITI Phase 3) senilai USD440 ribu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan

transparansi dalam kegiatan usaha sektor industri ekstraktif meliputi minyak bumi, gas bumi,

sektor pertambangan dan menjaga status kepatuhan dalam Inisiatif Transparansi Industri

Ekstraktif (EITI). Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian.

2. Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan Mei 2016 terdiri dari satu perjanjian

pinjaman bilateral dan tiga perjanjian hibah multilateral.

Satu perjanjian pinjaman bilateral yang diamandemen bersumber dari Saudi Fund for

Development (SFD) untuk kegiatan The Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret

University and Andalas University Project di Kementerian Ristek dan Dikti. Amandemen yang

disetujui SFD pada tanggal 27 April 2016 ini ditujukan sebagai pemanfaatan saving loan untuk

pembiayaan pekerjaan tambahan kegiatan pembangunan Universitas Sebelas Maret teaching

hospital. Amandemen ini baru dilaporkan karena dokumen amandemen diterima pada bulan Mei

2016.

Satu perjanjian hibah multilateral yang diamandemen bersumber dari World Bank adalah

hibah untuk pembiayaan kegiatan Generasi Sehat Cerdas senilai USD121,77 juta . Amandemen

yang disepakati pada tanggal 1 April 2016 ini ditujukan untuk (1) Perubahan Nama PNPM Generasi

Sehat dan Cerdas menjadi Generasi Sehat dan Cerdas, (2) Penambahan komitmen hibah sebesar

USD2,400juta untuk pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (3) Perubahan pada

result framework guna menyesuaikan penambahan komitmen hibah. Amandemen ini baru

dilaporkan karena dokumen amandemen diterima pada bulan Mei 2016. Bertindak sebagai

Executing Agency adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Amandemen dua perjanjian hibah multilateral pada bulan Mei 2016 bersumber dari United

Nations Development Programme (UNDP). Amandemen perjanjian hibah yang pertama adalah

untuk pembiayaan kegiatan Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation

(SIP-DC) disepakati pada tanggal 2 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung

Pemerintah Indonesia bergerak maju dari paradigma hubungan donor-recipient menjadi kemitraan

untuk pembangunan yang efektif. Tiga amandemen pada perjanjian hibah ini terdiri dari : (1)

Perpanjangan masa proyek sampai dengan 31 Desember 2016 (2) Perubahan atas National Project

Director dari Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas menjadi Direktur

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 5

Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dan (3) perubahan nilai hibah dari USD1,470 juta

menjadi USD1,466 juta. Bertindak sebagai Executing Agency dari kegiatan ini adalah Bappenas.

Amandemen perjanjian hibah kedua dari UNDP adalah untuk pembiayaan kegiatan Safer

Communities Through Disaster Risk Reduction in Development (SC-DRR) Phase II disepakati pada

tanggal 24 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan inisiatif dan intensitas

kemitraan di tingkat lokal dalam rangka menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian

normal dari proses pembangunan. Amandemen perjanjian hibah meliputi: (1) Perpanjangan masa

proyek sampai dengan 31 Desember 2016 (2) perubahan nilai hibah dari USD1,88 juta menjadi

USD1,89 juta dengan memperhitungkan pendanaan aktual dari donor dan internal UNDP.

Bertindak sebagai Executing Agency dari kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.