Kebijakan & Strategi

:. KEBIJAKAN

Kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu :

1. Penyusunan kebijakan dan rencana penyelenggaraan jalan (Klasifikasi Fungsi dan Status Jalan, Renstra, KPJM, Rencana Umum Pengembangan Sistem Jaringan Jalan) yang sesuai dengan RTRWN dan sistem logistik nasional.

2. Penyusunan program dan anggaran yang sesuai dengan rencana penyelenggaraan jalan yang berkelanjutan.

3. Penyusunan rencana teknik yang berbasis lingkungan melalui penyusunan dan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan (termasuk dukungan terhadap RAN-MAPI).

4. Penyusunan rencana teknis yang berbasis keselamatan jalan serta rencana pengurangan segmen rawan kecelakaan akibat defisiensi jalan.

5. Mengutamakan penanganan preservasi, untuk mempertahankan kinerja jalan dan kondisi jalan yang ada tetap berfungsi.

6. Mengutamakan penanganan preservasi, untuk mempertahankan kinerja jalan dan kondisi jalan yang ada tetap berfungsi.

7. Pelebaran, perkuatan struktur dan pembangunan jalan baru, dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diakibatkan perkembangan lalu-lintas, perkembangan wilayah dan untuk menambah tingkat pelayanan/aksesibilitas jaringan jalan terutama pada lintas utama.

8. Pemanfaatan inovasi teknologi praktis untuk meningkatkan tuntutan atas kualitas produk disamping faktor lingkungan yang memberikan tekanan, yang dicapai melalui :

a. Akreditasi laboratorium/ sarana penelitian. b. Dukungan Bahan dan Peralatan. c. Pemanfaatan manajemen keselamatan selama masa konstruksi dan penerapan

Kontrak berbasis Kinerja dan Extended Warranty. d. Penerapan teknologi praktis dalam penanganan jalan.

9. Pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen pengelolaan lingkungan bidang jalan dan jembatan.

10. Penanganan segmen rawan kecelakaan (defisiensi jalan), dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan jalan.

11. Pengembangan jaringan jalan tol, dalam bentuk pembangunan langsung atau fasilitasi pengadaan lahan.

12. Penanganan Jalan pada Kawasan Strategis dan melakukan kegiatan tanggap darurat. 13. Kelembagaan, melalui peningkatan tertib penyelenggaraan jalan dan perkuatan institusi

untuk menunjang program preservasi dan meningkatkan tertib pengelolaan asset termasuk memfungsikan pengamat kondisi jalan, yang dicapai melalui :

a. Reformasi Birokrasi b. Peningkatan Kapasitas SDM c. Legalisasi NSKP dan SOP d. Inventarisasi dan revaluasi BMN

e. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan 14. Organisasi Manajemen Pemeliharaan berkelanjutan, yang dicapai melalui :

a. Pembentukan Unit sistem Manajemen Mutu. b. Penerapan kegiatan preservasi dengan meningkatkan fungsi SATKER dan PPK

sebagai Area Manager yang dibantu penilik jalan dalam mengidentifikasi kerusakan dini.

15. Peningkatan peran Balai di daerah untuk melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan, pembebasan tanah, beban berlebih, tertib manfaat jalan dan penanganan banjir sehingga perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektoral antara lain dengan Dep.Hub, BPN, Polisi Lalu Lintas dan Pemda.

:. STRATEGI

Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi :

A. PENDEKATAN PEMBANGUNAN

Pembangunan infrastruktur jalan dilandasi oleh kajian terhadap aspek penataan ruang nasional serta peraturan da perundangan terkait yang berlaku, faktor pengaruh lingkungan internal dan eksternal dalam pengembangan wilayah maupun jaringan jalan.

Secara garis besar potensi dan kendala baik aspek geografis, geopolitik dan geoekonomi di dalam pengembangannya perlu memperhatikan Kerangka Pengembangan Strategis yang berlandaskan pada Aspek Pengembangan Ekonomi, Keseimbangan antar wilayah (daerah tertinggal dan daerah berkembang) dan Aspek Kesatuan Teritorial NKRI.alam konteks Kerangka Strategis Berorientasi Ekonomi (Investasi) perlu dipertimbangkankan Koridor Poros Pengembangan Strategis ( Koridor Pantai Timur Sumatera, Pantura Jawa-Bali, Koridor Pantai Barat dan Pantai Timur Kalimantan dan seterusnya membentang dari Barat sampai ke Timur. Dalam konteks orientasi keseimbangan antar wilayah, kawasan - kawasan koridor yang terdiri dari daerah tertinggal seperti Kawasan Koridor Pantai Barat Sumatera, Pansela Jawa, Koridor Kalimantan Tengah dsb pengembangannya diorientasikan kepada poros pengembangan strategis ekonomi sebagai penggerak mula (prime-mover) terdahulu. Secara keseluruhan pendekatan pengembangan perlu diletakkan dalam presepsi pengembangan dalam rangka pemantapan teritorial NKRI.

B. STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBIAYAAN

Prioritas pendanaan Jalan difokuskan kepada preservasi yaitu pemeliharaan rutin dan berkala serta peningkatan jalan, selanjutnya perluasan jalan (capex) dan pembangunan jalan baru. Preservasi diadakan dalam rangka mempertahankan kinerja aset dan menjaga agar kondisi jaringan jalan yang ada tetap berfungsi dan dapat melayani lalulintas sepanjang tahun selama umur rencana. Sedangkan perluasan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diakibatkan perkembangan

lalulintas, perkembangan wilayah, dan untuk menambah tingkat pelayanan/aksesibilitas jaringan jalan.

Selanjutnya kebutuhan pendanaan sektor jalan dari sisi makro ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan penanganan jalan dari keluaran IRMS (untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan), peningkatan jalan sub-standar menjadi standar, perluasan kapasitas jalan, perkuatan struktur perkerasan jalan, pembangunan jalan baru (termasuk menghubungkan jaringan jalan Nasional yang terputus), pengembangan jalan tol, dan pengembangan Jalan Strategis Nasional (pendekatan bottom-up), baik yang didanai Pemerintah, pinjaman lunak, maupun swasta.

Prioritas pendanaan Jalan difokuskan kepada preservasi yaitu pemeliharaan rutin dan berkala, selanjutnya peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru. Dana pemerintah terutama digunakan untuk preservasi, sedangkan untuk peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru dapat menggunakan pinjaman lunak dari Bank Dunia/ADB/JBIC/lembaga lainnya. Khusus untuk pengembangan jalan tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marjinal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah atau kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, manajemen kontrak, dsb).

C. MTEF (MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK)

Program Pengembangan 2011-2014, Program lima tahun kedepan terdiri dari enam kategori utama Kegiatan untuk tujuan analitis, dan Ini dapat studi dikemas menjadi tiga komponen untuk keperluan administrasi, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Empat Corridors Utama 2. Program Pengembangan Jaringan Jalan Arteri 3. Program Jalan dan Jembatan yang berkelanjutan

D. PRESERVASI SECARA PROAKTIF

Tingkat kerusakan jalan akibat pembebanan muatan lebih dan sistem preservasi jalan yang belum memadai, diindikasikan sebagai penyebab utama rusaknya jaringan jalan sebelum umur teknis dan ekonomis jalan tersebut tercapai yang membawa implikasi meningkatnya secara signifikan biaya operasi kendaraan dan pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, disamping upaya yang sedang dilakukan untuk lebih menekankan preservasi jalan yang dilakukan secara proaktif dan preventif dengan tidak menunggu terjadinya lubang, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus melakukan pula upaya terpadu mengurangi dan bahkan menghilangkan pembebanan muatan lebih kendaraan berat, yang menurunkan umur jalan secara eskalatif tersebut, dengan rekomendasi agar jenis truk bergandar tunggal, yang sesuai survei lapangan menunjukkan tekanan gandar jauh

melampaui daya dukung jalan dapat dimodifikasi menjadi bergandar ganda atau bahkan tripel.

E. STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Terkait jangkauan pelayanan jaringan jalan yang belum tersambung secara menyeluruh dan adanya kemacetan lalu lintas yang signifikan pada jalan nasional di sekitar perkotaan, diperlukan ”perluasan jalan”, baik melalui pelebaran jalan, pembangunan jalan layang atau perlintasan tidak sebidang maupun pembangunan baru prasarana jalan. Langkah ini dilakukan terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk peningkatan daya saing sektor riil antara lain dilakukan melalui peningkatan jalan dan jembatan nasional lintas terutama untuk Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Selatan Kalimantan dan Barat Sulawesi. Selain itu, program prioritas untuk tahun 2009 yaitu pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu, penyelesaian pembangunan Jembatan Suramadu, pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan di kota-kota strategis, pembangunan fly-over di kota metropolitan, dan pembangunan jalan dan jembatan Lintas Pantai Selatan Jawa dengan total panjang penanganan sepanjang 4000 Km lajur. Sedangkan dukungan investasi swasta untuk pembangunan jalan tol terutama untuk pengadaan tanah. Disamping itu dilakukan pula pembangunan jalan akses Tanjung Priok oleh Pemerintah dan selanjutnya baru ditender investasi kepada investor

F. PENGGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Penggunaan teknologi precast beton untuk rigid pavement,cable stayed untuk jembatan, modifikasi cakar ayam, dan pile slab dapat digunakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas.Pemanfaatan produksi dalam negeri dan bahan bangunan lokal perlu ditingkatkan semaksimal mungkin, seperti penggunaan asbuton, tailing dan bahan lain untuk konstruksi jalan maupun jembatan. Inovasi bahan bangunan alternatif maupun pengembangan teknologi konstruksi dibidang jalan dan jembatan perlu didorong untuk dapat menjawab tantangan yang ada. Kegiatan penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan diharapakan dapat mendukung dalam terciptanya inovasi teknologi tersebut. Tidak kalah pentingnya dengan pengembangan prosedur, metode, dan manajemen dalam penyelenggaraan jalan juga sangat diperlukan.

G. ADAPTASI DAN MITIGASI MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Untuk itu, strategi mitigasi dalam rangka menghadapi perubahan iklim adalah sebagaimana berikut:

i. Penerapan Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Jalan dalam pembangunan jalan.

ii. Untuk menjamin pengurangan/meminimalisasikan dampak negatif akibat proses pembangunan dan pemanfaatan jalan.

iii. Melakukan perbaikan ruas-ruas jalan yang boros energi.

iv. Melakukan penghijauan pada rumija (ruang milik jalan) & ruwasja (ruang pengawasan jalan) yang dilengkapi dengan drainase, landscape, reservoar air pada boundary gate dan exit gate serta membuat buffer zone.

v. Penyiapan gardu pandang untuk lokasi yang mempunyai nilai estetika. vi. Mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan melalui pelebaran jalan,

pembangunan jalan baru dan Fly Over (FO). vii. Mendorong pemanfaatan angkutan umum massal termasuk busway yang hemat

energi.

Sedangkan strategi adaptasinya adalah :

viii. Mengidentifikasi jalan dan jembatan yang rawan terkena dampak banjir, longsor dan ancaman gelombang laut/abrasi.

ix. Melakukan perbaikan infrastruktur berupa penguatan tebing jalan pada lokasi rawan longsor dan konstruksi penguatan terhadap abrasi.

x. Meningkatkan tipe sistem drainase dan perbaikan kondisi sistem drainase pada lokasi rawan banjir.

xi. Merencanakan jaringan jalan sesuai dengan tata ruang dan memenuhi standar geometri yang hemat energi serta berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan:

a. Perencanaan jalan yang mempertahankan kondisi fungsi tanah sebagai resapan air/sensitive area.

b. Pengurangan pencemaran udara di areal basecamp maupun di areal konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan.

c. Penyusunan studi lingkungan untuk setiap pembangunan jalan dan melakukan penerapan/rekomendasinya di dalam implementasinya.

xii. Pemanfaatan material jalan dengan teknologi daur ulang (recycling). xiii. Mengganti peralatan konstruksi (formwork) dan konstruksi kayu (terucuk)

dengan konstruksi baja/beton. H. PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan jalan dirasakan semakin menguat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pemanfaatan. Masukan dari masyarakat yang berupa kritik, saran maupun usulan sudah cukup banyak. Selain itu kendala akibat dari perilaku masyarakat yang kurang terpuji juga mempunyai dampak yang besar dalam kelangsungan penyelenggaraan jalan, seperti tertib penggunaan jalan, tertib pemanfaatan ruang milik jalan, dan terhambatnya proses pembebasan lahan untuk jalan akibat ulah beberapa orang. Diharapkan tertib penggunaan dan pemanfaatan jalan serta lancarnya proses penyelenggaraan jalan akan sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi kehidupan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional.