Tugas Ekonomi Makro

“Kebijakan Pemerintah”

DISUSUN OLEH :

NAMA : KAMARIAH

NIM : 130140064

STIE IBEK PANGKALPINANG

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat

diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan

Pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan

maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi

yang dikeluarkan oleh pemerintah.Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk

meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi

diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah

pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1.         Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua

perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.

2.         Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah

tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.

3.         Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi

pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau

bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.

Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH

PEREKONOMIAN

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi

suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja

negara.Bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah

uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan

sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan

maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomia. Anggran belanja Negara terdiri dari

penerimaan berupa haasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government

expenditure” dan “government transfer’’, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal

meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil

jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau

memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi

jalannya perekonomian.

a) Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian

Peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan

nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan

tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat

pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu

dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa

dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya

perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan

dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus

menerus deficit, dan sebagainya.

b) Tujuan kebijakan fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga,

implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran

pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi

bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

Untuk meningkatkan laju investasi.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan

sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan

menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan

kebijakan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa

Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya

tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak

produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal

asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal

memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental

yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat

laju investasi.

Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan

investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan

Negara secara  serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati

optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan

produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

Untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan

pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan  perusahaan

Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan

lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan

pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program

pengendalian jumlah penduduk.

Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas

ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka

mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan

pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari

kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi

dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

Untuk menanggulangi inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara

penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak

seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta

dalam proses inflasi.

Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari

upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan

yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah

seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor

perekonomian.

Macam-macam Kebijakan Fiskal Bedasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Kebijakan Anggaran Seimbang : kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar, jadi penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan pengelurannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini adalah tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk

Kebijakan Anggaran Surplus : kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan yang disusun dengan pendapatan/penerimaan harus lebih besar dari pada pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi pendapatan/penerimaan banyak. ini digunakan untuk mencegah inflasi. 

Kebijakan Anggaran Defisit : kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan/pendapatan. Ini berupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelesungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyebabkan kekurangan anggaran. 

Kebijakan Anggaran Dinamis : kebijakan anggaran dinamis adalah kebijakan yang disusun dengan cara  jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar dan lama kelamaan jumlahnya makin bertambah. kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga dibutuhkan jumlah yang besar. 

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai

otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih

baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga.

Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).

Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam

negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian

kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs

rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui

operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum

pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu

ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi

perubahan likuiditas perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI

dan SBPU. Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan

tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada

respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

Tujuan Kebijakan Moneter

Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.

Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.

Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

Menjaga kestabilan EkonomiArtinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

Menjaga kestabilan HargaHarga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar.

Meningkatkan kesempatan kerjaPada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.

Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja MasyarakatDengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan

Kesempatan KerjaSemakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesehjateraan karyawan.

Kestabilan hargaApabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.

Neraca Pembayaran InternasionalNeraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter.Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kredit selektifPolitik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kreditPolitik saneringIni dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan

lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil

menengah.

Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi

pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari

segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi

dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan

perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan

mutu yang lebih baik.

Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja

untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para

pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Cara ini dilakukan pemerintah

dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi

yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan.

Kenaikan segi penawaran lebih menekankan kepada :

Meningkatkan kegairahan tenaga untuk bekerja

Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiata produksinya.

Untuk mencapai tujuan :

Pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi terutama pajak pendapatan dari golongan

masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Pemerintah akan memberi insentif misal berupa pengurangan pajak atau pembebasan

pajak kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, penggunaan teknologi

yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan

pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksi.

4. Kebijakan Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Hukum pajak termasuk hukum publik yang berlaku Lex Specialis derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak harus dapat mengakomodir kebijakan perpajakan yg berkaitan dengan peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi, dan ekonomi sosial berubah dengan cepat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang selalu ketinggalan. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. Untuk itu, pemerintah diberi asas Freies Ermessen (kebebasan bertindak). Menurut Sjachran Basah, Freies Ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba dimana hukum (perundang-undangan) tidak mengaturnya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

Misalnya saja penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 januari 2001 masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini disebabkan karena persoalan otonomi daerah yang cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitan dan melibatkan variabel lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terkait tentang otonomi daerah yang menyangkut pajak daerah atau hubungan keuangan pusat dan daerah.

1. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok :

1). Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran,2). Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan3). Stabilitas.

2. Pelaksanaan Pajak di IndonesiaKrisis yang terjadi pada beberapa negara Eropa memiliki potensi untuk

mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2012 di Indonesia. Dampak krisis tersebut sudah mulai terasa dengan adanya penurunan ekspor-impor. Penurunan ekspor-impor akan berdampak pada turunnya penerimaan pajak terutama sektor Pajak Penghasilan (PPh) Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor.Penerimaan pajak semester I-2012 mencapai Rp 387,6 trilyun atau sekitar 45 persen dari target tahun 2012. Capaian tersebut sudah cukup baik mengingat kondisi perekonomian

global yang tidak menentu. Untuk itu, pada semester II-2012, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggenjot semua sektor guna mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 885,02 trilyun. Selama ini tren penerimaan pajak pada semester II biasanya lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada semester I. Namun demikian untuk tahun 2012, masih harus mewaspadai keadaan ekonomi yang masih belum pulih dari krisis ekonomi global.

3.      Kebijakan Pajak Pemerintah IndonesiaKemungkinan terjadinya perlambatan perekonomian Indonesia terkait krisis

global di semester II-2012 harus diwaspadai. Oleh karena itu Ditjen Pajak mengambil beberapa langkah pengamanan penerimaan pajak seperti perbaikan sistem PPN, perbaikan sistem teknologi informasi untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak serta melakukan sensus pajak untuk menggali potensi penerimaan pajak yang lebih besar lagi. a.       Registrasi Ulang PKP

Tahapan awal dari perbaikan sistem PPN adalah Ditjen Pajak melaksanakan

registrasi ulang pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimulai sejak Februari

sampai dengan 31 Agustus 2012. Ditjen Pajak merencanakan akan mencabut sekitar

300.000 PKP yang berpotensi menyelewengkan faktur pajak. Selama ini status PKP

rawan disalahgunakan oleh pengusaha dengan menerbitkan faktur pajak fiktif.

Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan PPN. Sejauh

ini, Ditjen Pajak telah mencabut sekitar 21.805 perusahaan yang memiliki status

PKP. Perusahaan-perusahaan tersebut dicabut status PKP-nya karena selama ini

berstatus non-efektif dalam melaporkan pajaknya. 

b.      Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah proses pengumpulan data Wajib Pajak untuk

penggalian potensi perpajakan. SPN dilaksanakan karena sampai saat ini masih

sangat banyak orang pribadi dan perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Sensus pajak akan mendata para Wajib Pajak atau objek

pajak yang berada di sentra bisnis, high rise building, perumahan dan ditambah

dengan objek pajak potensial. Tahun 2012, SPN dilaksanakan mulai 1 Mei 2012

hingga 31 oktober 2012. Ditjen Pajak menargetkan 2 juta Wajib Pajak bisa terdata

dalam sensus pajak tahun ini atau meningkat dari target 2011 yaitu sebesar 900 ribu

Wajib Pajak.

c.       Kebijakan Lainnya

Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendongkrak

penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang

memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain

rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penetapan sumbangan

umat Hindu sebagai pengurang pajak, dan pembebasan PPN untuk rumah murah.

Pemerintah di tahun 2012 merencanakan kenaikan PTKP dari Rp 15,8 juta

menjadi Rp 24 juta per tahun. Dengan kata lain, masyarakat penghasilan hingga Rp 2

juta per bulan tidak akan dipungut pajak. Kenaikan PTKP ini diharapkan akan

membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kenaikan

PTKP juga diharapkan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini karena peningkatan PTKP itu akan memberikan insentif bagi masyarakat

kecil, baik untuk pengembangan usaha baru, maupun ke arah konsumsi.

Pada bulan Juni 2012, Pemerintah telah menetapkan sumbangan wajib umat

Hindu yang disumbangkan lewat Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara

Dharma Parisad (BDDN YADP) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan

begitu, sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Sebelumnya pada tahun 2011, Pemerintah juga telah menetapkan 20 Badan/Lembaga

penerima zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemerintah juga merencanakan membebaskan pengenaan PPN untuk rumah

murah senilai Rp 90 juta sampai Rp 145 juta. Untuk harga rumah Rp 90 juta berlaku

untuk rumah di Jabodetabek termasuk daerah lainnya dan rumah Rp 145 juta khusus

di Papua. Dengan kebijakan ini di

C. Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro Pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono

1.      Kebijakan Ekonomi yang Ditetapkan dalam Visi, Misi, dan Program Aksi

2009-2014

Pada pemilu 2009, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi

presiden Republik Indonesia periode kedua 2009-2014 dengan didampingi wakil presiden

Prof. Dr. Boediono, M.Ec. Mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Kabinet

pemerintahannya disebut Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemerintah telah menetapkan visi,

misi, dan 5 agenda pembangunan nasional yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan

Berkeadilan”. Visi Indonesia 2014 tersebutakan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun

2009-2010, yaitu: Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, Memperkuat

pilar-pilar demokrasi, Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang,

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima

agenda utama pembangunan nasional tahun2009-2014, yaitu:

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat

2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan

3. Agenda ketiga, penegakan pilar demokrasi.

4. Agenda keempat, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

5. Agenda kelima, pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan

Sasaran Pembangunan Ekonomi

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsaIndonesia, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Diharapkan dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2009-2014 ini. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan bijaksana, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 3-5 persen

13 program aksi sebagai berikut:1) Program aksi bidang pendidikan2) Program aksi bidang kesehatan3) Program aksi penanggulangan kemiskinan4) Program aksi Penciptaan Lapangan Kerja5) Program aksi pembangunan infrastruktur dasar6) Program aksi ketahanan pangan7) Program aksi ketahanan dan kemandirian energy8) Program aksi perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik9) Program aksi penegakan pilar demokrasi10) Program aksi penegakan hokum11) Program aksi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan12) Program aksi bidang lingkungan hidup13) Program aksi pengembangan kebudayan

2. Kebijakan Ekonomi Makro yang dilaksanakan

Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan sebagai berikut:1)      Kebijakan Fiskal

         Subsidi:  Subsidi Energi: BBM (Pertamina) dan Listrik (PLN)  Subsidi non energi

         Pajak

  Pajak Dalam Negeri

- Pajak Penghasilan: PPh Migas dan PPh Non Migas- Pajak pertambahan nilai- Pajak bumi dan bangunan- BPHTP- Cukai- Pajak lainnya

  Pajak Perdagangan Internasional-       Bea Masuk

         Pinjaman Luar Negeri

2)      Kebijakan Moneter       Kebijakan moneter mengenai lima aspek penting: kebijakan penguatan stabilitas

moneter, kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan, kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makroprudensial, dan penguatan fungsi pengawasan.

3)      Kebijakan Segi Penawaran

      Membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri      Peningkatan investasi melalui perbaikan ilkim investasi di pusat dan daerah sehingga

kesempatan kerja baru dapat tercipta.