Upload
ikia
View
233
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kebijakan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan. By: Eko Sakapurnama. Outline. Analisis Tenaga Kerja sebagai bagian Perencanaan SDM Kebijakan pemerintah dalam menangani pencari kerja Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Program Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG KETENAGAKERJAANBy: Eko Sakapurnama
Outline
Analisis Tenaga Kerja sebagai bagian Perencanaan SDM
Kebijakan pemerintah dalam menangani pencari kerja
Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Program Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Pelatihan Kerja
Referensi
Noe, R.A., Hollenbeck, J.H., Gerhart,B., Wright, P.M., (2007), Fundamentals of Human Resource Management, Edition 2, McGraw Hill International, (Chapter 2, 3, 15, 16)
http://www.infokerja-jatim.com/?m=detail_berita&id=54
Bps.go.id
4
Pengertian Perencanaan SDM Kegiatan dimana organisasi melakukan
identifikasi kebutuhan jumlah dan jenis-jenis fungsi karyawan yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan. (Noe,et.al., 2007)
5
Tahapan Proses
Proses Perencanaan SDM
1. Perkiraan permintaan (demand) tenaga kerja (TK)
2. Perkiraan ketersediaan (supply) tenaga kerja
3. Perkiraan surplus atau defisit tenaga kerja
4. Penentuan sasaran dan rencana strategis
5. Implementasi dan Evaluasi
6
Bagan Proses Perencanaan SDM
(Noe,et.al., 2007, p.138)
7
Perkiraan Permintaan TK Seberapa besar permintaan TK menginginkan
berbagai posisi atau pekerjaan dalam suatu organisasi
Organisasi harus menentukan “trend analysis” untuk memperkirakan bursa permintaan TK dalam beberapa tahun kedepan.
8
Perkiraan Ketersediaan TK Menganalisa seberapa besar ketersediaan
(supply) tenaga kerja eksisting (internal) maupun calon tenaga kerja dari pihak eksternal
Organisasi juga harus memperhatikan: Demografi tenaga kerja (usia, sex) Tingkat pengangguran terbuka Trend perkembangan output pendidikan
(cth: peminat ilmu kriminologi, arkeologi, sastra daerah, semakin berkurang)
Kaitan Perencanaan SDM dengan Hubungan Industrial
Labour supply
and Labour
Demand
Hubungan
Industrial
Pemerintah :AKADAKALAKAN
10
Supply TK1. Kualifikasi Angkatan/Tenaga Kerja (Workforce)
Tenaga kerja: seluruh individu yang dapat/mampu bekerja dan aktif mencari pekerjaan.
Menurut data BPS per Februari 2009 Total workforce = 113,74 juta orang Total pekerja = 104,49 juta orang Pengangguran terbuka = 8,14 persen Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan SD masih
mendominasi yaitu sebanyak 55,43 juta orang (http://www.bps.go.id/brs_file/tenaker-15mei09.pdf )
11
Supply TK1. Kualifikasi Angkatan/Tenaga Kerja
(Workforce)
Berdasarkan level pendidikan Semakin tinggi prosentase pekerja yang
berpendidikan rendah akan menyulitkan bagian HR untuk meningkatkan kompetensi maupun skills karyawan
Peran MSDM = mengadakan pelatihan, pengembangan, pemberian bea siswa, coaching dll.
12
Supply TK1. Kualifikasi Angkatan/Tenaga Kerja (Workforce)
Berdasarkan level pendidikan di Indonesia
Kebijakan Pemerintah dalam Penempatan Tenaga Kerja
Implementasi Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Pengadaan BLK (Balai Latihan Kerja)
AKAD
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu bentuk mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja lintas Provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
penempatan TK-AKAD sudah ada pada saat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, Pemerintah Belanda mengadopsi pola tersebut dari Pemerintah Inggris yang selanjutnya diimplementasikan di Indonesia, awalnya penempatan TK-AKAD dari penduduk Pulau Jawa ditempatkan ke Pulau Sumatera untuk dipekerjakan di sector perkebunan, selanjutnya diikuti penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dari masyarakat Jawa Indonesia ke Negara Suriname.
Dasar Pemikiran
Indonesia merupakan satu wilayah kesatuan pasar kerja yang tidak terpisahkan satu sama lain. Untuk itu mutu pelayanan antar kerja harus dioptimalkan sehingga dapat tercipta pelayanan prima di seluruh negeri ini.
Pelayanan antar kerja sangat dibutuhkan kecepatan, keterbukaan dan keprofesionalan, karena masyarakat akan melihat dan menilai langsung, untuk itu pelayanan antar kerja sudah selayaknya ditingkatkan sesuai dengan dinamika masyarakat. Khusunya bagi pemangku kepentingan (stake holder) baik pelaksana penempatan pemerintah maupun swasta.
filosofis penempatan TK-AKAD pada awal orde baru adalah untuk menunjang program transmigrasi (penyebaran penduduk) yang ketika itu penduduk di Pulau Jawa dan Bali sudah cukup padat, sedangkan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi masih sangat sedikit sekali penduduknya. Dengan pola penempatan AKAD selama waktu tertentu, tenaga kerja setelah selesai menyelesaikan kontrak kerjanya maka diharapkan tenaga kerja tersebut bersedia untuk menetap dan tinggal didaerah penempatan tersebut.
Tujuan AKAD
Tujuan antar kerja adalah mempertemukan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan pemberi kerja yang
membutuhkan tenaga kerja yang finalnya penempatan kerja.
Manfaat AKAD (1)
untuk mengatasi permasalahan pengangguran
Meningkatkan status sosial masyarakatKebijakan dan keputusan penempatan tenaga kerja dengan mekanisme AKAD mempunyai alasan khusus yakni pertimbangan social - ekonomis dan politis. Secara social ekonomis bahwa penganggur dapat ditekan dan bagi tenaga kerja yang berhasil ditempatkan akan meningkat status social ekonominya, karena tenaga kerja telah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk menopang kehidupannya beserta keluarganya.
Peningkatan devisa daerah
Manfaat AKAD (2)
Mengurangi kerawanan konflik sosial akibat pengangguran peningkatan roda perekonomian, pasar – pasar, transportasi,
hiburan dan lain-lain yang ada di daerah sekitar penempatan akan lebih hidup. Misal: daerah penempatan AKAD untuk sektor perkebunan dimana penduduknya sedikit dan sepi.
Meningkatkan motivasi tenaga kerja lokal, karena dengan kedatangan tenaga kerja dari luar daerahnya maka akan menggugah semangat kerja. Contoh pada daerah penempatan propinsi tertentu, masyarakat setempat bekerja di sector pertanian / perkebunan kurang berminat, konon kultur pekerja dan masyarakat di daerah tersebut masih mengganggap wajib tidur di siang hari, dengan kedatangan TK-AKAD dari Jawa yang memiliki budaya kerja tinggi maka akan berpengaruh terhadap budaya lokal tersebut.
Dasar Hukum
Peraturan perundangan yang terkait langsung dengan pelayanan penempatan TK-AKAD adalah:
1. Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Penempatan Tenaga Kerja
2. Permenakertrans RI Nomor : Per. 07/Men/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans RI No. Kep. 258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah,
Pelaksana Penempatan KerjaPada prinsipnya telah diatur dan ditetapkan peran dan fungsi masing masing pemangku kepentingan (stake holder) baik pemerintah, pelaksana penempatan dan pengguna tenaga kerja.
Pihak Pelaksana mekanisme AKAD terdiri dari : 1. Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja ( LPTKS-AKAD )
berbadan hukum dan memiliki Ijin dari Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI, untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau pihak lain ( labour supply) berdasarkan job order;
2. Perusahaan Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja.Termasuk kategori penempatan TK-AKAD adalah Penempatan diperairan lepas pantai dan Pelayaran antar pulau dalam wilayah NKRI.
Dokumen yang diperlukan
Dokumen / persyarata
n yang diperlukan
dalam penempatan TK-AKAD
bagi pelaksana
penempatan, yakni :
•Memiliki Surat Persetujuan Penempatan (SPPTK-AKAD) yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta Depnakertrans RI, dilampiri : Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja (DIK-RKTKAD) dan Rancangan Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota daerah tujuan penempatan.•Memiliki Surat Rekomendasi rekrut dan seleksi dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi asal tenaga kerja.
Tahapan Proses AKAD
Tahapan penempatan TK-AKAD : 1.Pelaksana Penempatan mengurus dokumen / persyaratan administrasi yang telah ditentukan, yakni SPP-AKAD dari Depnakertrans RI dan Surat Rekomendasi rekrut dan seleksi dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi daerah asal tenaga kerja.2.Penyediaan Calon TK-AKAD melalui rekrutmen dan seleksi;3.Penandatangan Perjanjian Penempatan bagi LPTKS.4.Persiapan Pemberangkatan / Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);5.Penandatanganan Perjanjian Kerja;6.Pembayaran perlindungan asuransi;7.Penampungan sementara dan pemberangkatan / Pengiriman TK-AKAD;8.Penempatan TK-AKAD;9.Pembinaan dan Pengawasan;10.Pemulangan TK-AKAD;11.Kedatangan kembali TK-AKAD.12.Laporan :Pengiriman dan kedatangan (AKAD2), Pemulangan (AKAD-3), Permitaan TK-AKAD Provinsi (AKAD-4), Pemenuhan TK-AKAD Provinsi (AKAD-5)
Balai Latihan Kerja
Tempat untuk mempersiapkan angkatan kerja yang dikelola oleh Kemenakertrans.
pada tahun 2008 dari jumlah 61.833 orang lulusan pelatihan BLK sebanyak 53.031 (85,76 persen) orang dapat langusng ditempatkan dan diserap pasar kerja. Sedangkan pada tahun 2009 dari 107.051 lulusan BLK, sebanyak 95.094 (88,83 persen) langsung diserap pasar kerja.
Jumlah BLK: 11 BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) yang dikelola
Pusat 208 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola
pemerintah daerah
24
THE END