Kebijakan Nasional Penerapan Kesejahteraan ... - Pertanian

Kebijakan Nasional Penerapan Kesejahteraan Hewan Di Indonesia

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian RI

Disampaikan dalam acara rapat koordinasi Nasionak Kesejahteraan Hewan 2019

Contoso Ltd.

1. Pendahuluan

2. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

3. Dasar hukum dan kebijakan kesrawan

4. Kesrawan dalam peningkatan produktifitas peternakan

5. Pandangan kesrawan dalam perdagangan global

6. Peran serta masyarakat dalam penerapan kesrawan

7. Kesimpulan Animal welfare….

POKOK BAHASAN

Trend Pemberitaan di Media massa terkait kesejahteraan hewan dalam 4 tahun terakhir semakin meningkat

(-) Semakin banyak kasus ??

Dahulu Terlapor/tidak terlapor??

(+) Masyarakat semakin sadar/sarana menyadarkan masyarakat…?? *)Sampling dari 5 media : kompas, detik, liputan 6, Media Indonesia, BBC News Indonesia.

*) Data Update 2 September 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kompas Detik Liputan 6 Media Indonesia

BBC NEWS Indonesia

Total

2016

2017

2018

2019

Animal Welfare

1. Pendahuluan

Contoso Ltd.

2. DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Dibentuk pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/2000

Kegiatan Dit. Kesmavet :

1. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan

2. Pengamanan Produk Hewan Pengawasan Peredaran PAH (Public Awarness)

3. Pencegahan Penularan Zoonosis

4. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan

Fungsi kesejahteraan hewan ditangani oleh Subdit Kesejahteraan Hewan berdasarkan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

“Kesejahteraan Hewan Untuk Kesejahteraan

Manusia”

Contoso Ltd.

3. DASAR HUKUM dan KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN HEWAN

5

Definisi Kesejahteraan Hewan adalah Segala

urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik

dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami

hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk

melindungi hewan dari perlakuan setiap orang

yang tidak layak terhadap hewan yang

dimanfaatkan manusia.

UU Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (42)

Contoso Ltd.

5 Prinsip Kebebasan Hewan

Add a footer 6

1.Bebas dari lapar, malnutrisi dan haus (freedom from hunger, malnutrition and thirst);

2.Bebas dari rasa takut dan tertekan(freedom from fear and distress);

3.Bebas dari ketidak nyamanan fisik dan thermal (freedom from physical and thermal discomfort);

4.Bebas dari rasa nyeri, luka, dan penyakit (freedom from pain, injury and disease); and

5.Bebas mengekspresikan perilaku alaminya (freedom to express normal patterns of behaviour). (OIE,1965)


Manusia”

5F

Contoso Ltd.

Prinsip (3R) Pada Hewan Laboratorium

Replacement;

Apabila dimungkinkan menggunakan material pengganti

bukan hewan

Reduction;

Meminimalisir jumlah hewan uji coba yang digunakan

Refinement ; Mengurangi pemakaian prosedur yang parah (severity) dan tidak berperikemanusiaan (inhuman)

3R

Russel & Burch, 1959

Animal Welfare

Contoso Ltd.

PEMAHAMAN KESEJAHTERAAN HEWAN Dilakukan melalui 3 pendekatan

Etika

manusia dengan tata

nilai bermoral

Sains/Keilmuan/ilmiah

pembuktian ilmiah atas

adanya penderitaan yang dialami

hewan

Hukum/ legislasi

mengatur bagaimana seyogyanya

manusia memperlakukan

hewan dan bagaimana hewan

diperlakukan

Add a footer 8

“Kesejahteraan Hewan Untuk

Kesejahteraan Manusia

Contoso Ltd.

Perkembangan Hukum Positif Kesejahteraam Hewan di Indonesia Staatsblad Nomor 614 tentang Petunjuk mengenai pemotongan hewan dan pemotongan hewan besar betina bertanduk

1990

1938 1958

KUHP, Bab XIV – Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 302 UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 /1946 RI tentang Peraturan

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

1967 - -

Peraturan lainnya terkait penerapan Kesrawan di bidang Karantina, Konservasi, dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi

Peraturan Dirjen PHKA No. 09/IV-set/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/2014 tentang

pemotongan hewan kurban

1990 1999 - - 2009

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan pasal 66-67 terkait Kesejahteraan Hewan

Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- -

2013

2012 2013

Menteri pertanian memberikan dukungan terhadap deklarasi universal kesejahteraan hewan (UDAW) di sidang umum PBB pada 10 mei 2013

- - - - - - 2014 - 2015 2016

Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

ISO 34700/2016 “Animal welfare management — General requirements

and guidance for organizations in the food

supply chain” Adopsi identik SNI

UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 22 – Kesejahteraan Hewan

/1999 2014 2015

Permentan 37/2015 tentang Cara Produksi

Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak

yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan

Hewan

Contoso Ltd.

UU 18/2009 Jo UU 41/2014 Tentang Peternakan dan KESEHATAN HEWAN

PP No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 82

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik di bidang peternakan dan

kesehatan hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama; kesehatan

manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; kesejahteraan hewan; serta tidak merugikan

keanekaragaman hayati.

Pasal 66 (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Pasal 67 Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Contoso Ltd.

Kesejahteraan hewan diatur pada Bab III (dari pasal 83 s/d pasal 99) :

a. Penangkapan dan penanganan (pasal 86)

b. Penempatan dan Pengandangan(pasal 87)

c. Pemeliharaan dan Perawatan(88)

d. Pengangkutan (89)

e. Penggunaan dan pemanfaatan (90-93)

f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan(93-94)

g. Pemotongan dan Pembunuhan (95-96)

h. Praktik Kedokteran Hewan Perbandingan (pasal 97-99)

PP No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan


Manusia”

Contoso Ltd.

Lanjutan………… Pasal 94 (PP 95/2012) (1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan perlakuan dan

pengayoman yang wajar terhadap Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan Hewan.

(2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

“Dari uraian pasal ini disimpulkan Dinas propinsi/kab. melakukan pembinaan sesuai kondisi wilayahnya masing-masing melalui penyediaan sarana, sosialisasi dan edukasi”


Manusia”

Contoso Ltd.

Sanksi PIDANA UU 18/2009 Jo UU 41/2014


Manusia”

(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga

mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan

paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Contoso Ltd.

Pasal 302 (sanksi 3bln/denda Rp4500,-) atau (9bln/denda Rp.350,-)

tentang Penganiayaan ringan terhadap hewan

Pasal 490 (sanksi 6hari/denda Rp.300,-)

tentang menghasut hewan tarik/beban, memelihara hewan buas yang berbahaya bagi orang lain

Pasal 540 (sanksi 8hari/denda Rp.2250,-

tentang menggunakan hewan melebihi kekuatannya, menggunakan hewan cacat/luka/bunting, tanpa diberi makan minum

Pasal 541 (denda Rp.225,-) tentang kuda beban yang belum cukup umur, menggunakan induk yang anaknnya belum

tumbuh keenam giginya

Pasal 544 (Sanksi 6 hari/Denda Rp.375,-) tentang sabung ayam/jangkrik tanpa seijin polisi

Sangksi KUHP MASIH Sangat RINGAN


Manusia”

Contoso Ltd.

Aturan/Panduan Tentang Kesejahteraaan Hewan SAAT INI

1. UU 18/2009 jo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP 95/2012 kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/2014 tentang pemotongan hewan kurban

3. Permentan 37/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan

4. Acuan Standart OIE/WOAH Sudah ada 13 Chapter

5. ASEAN Food Safety Module GAHP For Layers and Broilers

6. ISO 34700/2016 “Animal welfare management — General requirements and guidance for organizations in the food supply chain” Adopsi identik SNI

7. Pedoman Penerapan kesrawan pada budidaya ruminansia

8. R-Permentan dan pedoman/SOP lainya (Draf-draf sedang proses)

Target Prioritas 2019 Budidaya ternak, Renstranas Kesrawan, Transportasi, Hewan Laboratorium


Manusia”

Contoso Ltd.

4. Kesrawan dalam peningkatan produktifitas peternakan

Amanat Undang-Undang dan PP

UU Nomor 18 Tahun 2009 Jo UU Nomor 41 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 67;

“Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama Masyarakat”

16 “Kesejahteraan Hewan Untuk Kesejahteraan

Manusia”

Contoso Ltd.

Tujuan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Ternak 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas

2. Meningkatkan Keamanan Produk

3. Meningkatkan Mutu dan daya Saing

4. Meningkatkan Pendapatan Peternak/Perusahaan/perseorangan

5. Menurunkan tingkat kematian hewan

6. Meningkatkan status kesehatan hewan

7. Menigkatkan kwalitas/daya saing

8. Meningkatkan harga jual terutama ternak

9. Meningkatkan kekebalan terhadap penyakit dan penurunan penggunaan obat-obatan

10. Berperan dalam pengendalian penyakit hewan (menurunkan resiko penyakit zoonosis dan penyakit lain

17 Animal Welfare

Contoso Ltd.

Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Rantai Produksi Peternakan

Produsen/Farm • GFP

• GHP

Saleyards

(Pemasaran ternak)

• GHP

Processing (RPH)

•GMP

•GPP

•GDP

Market (distribusi)

• GDP

Konsumen

• GCP

PUBLIC AWARENESS

(PAH ASUH)

Direktorat Kesmavet

Policy

1. Government

Ilmu

2. Academician

3.Farmer

4. Private sector

Transport Transport Transport Transport

Animal welfare practice

Contoso Ltd.

PEMBAGIAN KEWENANGAN

*)Kesrawan Pada Ternak produksi (farm s/d pemotongan)

*)Kesrawan hewan kesayangan

Contoh : pemotongan hewan, depopulasi saat rabies, penganiayaan kuda pekerja

*)Kesrawan Penggunaan Hewan Laboratorium

Kesrawan Satwa Liar/konservasi

Contoh : penanganan hewan di kebun binatang, lembaga konservasi, Hewan sirkus lumba-lumba, harimau, beruang, monyet, dll

Kesrawan pada Satwa Aquatik

- Budidaya

- Slaughter

- Transportasi

Kesrawan saat terjadi bencana alam Tanggung jawab bersama-sama, bersama dengan masyarakat

OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTICA (OIE)

Contoso Ltd.

Point Penerapan Kesejahteraan Hewan 1. Di Peternakan (Farm) Pakan dan minum; cara pemberian, akses/kecukupan, Pengandangan dan penempatan Cara penanganan, cara perawatan dan menajemen pemeliharaan Penggunaan metode ex. Kastrasi, potong paruh, identitas ternak,IB Kebebasan mengekspresikan perilaku alami, dll

2. Saat di Transportasikan Persiapan keberangkatan Loading Selama Perjalanan Unloading Tindakan emergency

3. Saat Pemotongan Pengistirahatan, peralatan yang digunakan, pagar pembatas, handle/restrain, cara merobohkan, cara penyembelihan, dll

4. Status Kesehatan Hewan


Manusia”

Contoso Ltd.

Sasaran Pokok Strategi Nasional Kesrawan 1. Terbangunnya komitmen Kementerian dan Lembaga, organisasi dan

masyarakat dalam hal penerapan kesejahteraan hewan;

2. Tersedianya standar kesejahteraan hewan nasional;

3. Terlaksananya penerapan standar dan pedoman kesejahteraan hewan secara berkesinambungan dan terkoordinasi;

4. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kesejahteraan hewan yang terintegrasi;

5. Terwujudnya koordinasi penanganan isu strategis kesejahteraan hewan yang berdampak kepada kepentingan Nasional.

Implementasi Program/Kegiatan Strategi Nasional Kesejahteraan Hewan

Animal Welfare

Contoso Ltd.

Strategi Penerapan Kesejahteraan Hewan

1. Harmonisasi dan penerapan standar kesrawan

2. Meningkatkan pemahaman Kesrawan(Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

3. Menyediakan forum pengembangan kebijakan dan kegiatan yang sesuai

4. Memasukkan kurikulum kesrawan dalam pendidikan (Usia dini, Menengah & PT)

5. Terus mengikuti perkembangan pengetahuan baru terkait kesejahteraan hewan

6. Pengembangan penelitian terkait kesejahteraan hewan yang implementatif

Add a footer


Manusia”

Contoso Ltd.

Prinsip Dasar KEGIATAN KESEJAHTERAAN HEWAN yang harus dilakukan

Workshop Penerapan

KIE

KAP Survey

Materi Edukasi

Koordinasi Nasional

Pembinaan Penerapan di

Unit Usaha/UPT

NSPK Kesrawan

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN

PENINGKATAN PENERAPAN PENGAWASAN DAN

PEMBINAAN PENERAPAN

Supervisi dan

Advokasi

Monev Kesrawan

Animal Welfare

Contoso Ltd.

KEGIATAN KESEJAHTERAAN HEWAN

KESRAWAN

Sub Kegiatan Penerapan

NSPK(sedang Proses) KOORDINASI MONEV

Sub Kegiatan Advokasi


Manusia”

Contoso Ltd.

5. Pandangan Kesrawan Dalam Perdagangan Global

Tantangan

Kesadaran publik terhadap kesejahteraan hewan masih rendah

Penerapan aspek kesejahteraan hewan masih dikesampingan

Terbatas jumlah SDM dan kompetensinya yang mengerti ttg kesrawan

Perlu terbangun sistem yang terintegrasi dalam mengimplementasikan kesejahteraan hewan

Isu kesrawan mudah digunakan sebagai isu politik baik dalam negeri maupun luar negeri

Peluang

Terus meningkatnya pemahaman masyarakat akan tuntutan pemenuhan kesejahteraan hewan di sektor peternakan

Effisiensi peluang usaha peternakan misalnya industri peternakan sapi dan unggas

Adanya dasar hukum yang jelas (Standar internasional (OIE), UU, PP, Pedum, Standar2 swasta)

Perbaikan sarana dan prasarana peternakan yang mendukung implementasi kesrawan seperti : sarana transportasi

ISU GLOBAL

1. Kesrawan merupakan isu publik yang menjadi perhatian dunia Internasional

2. Masih kurangnya penelitian ilmiah dalam menentukan indikator kesejahteraan hewan

3. Isu Kesrawan dalam perdagangan dunia

WTO-GATT Article XX General Exceptions Suatu negara berhak melakukan pembatasan perdagangan atas alasan “kepentingan melindungi moral publik”

4. Contoh kasus hambatan perdagangan negara akibat isu kesrawan:

Indonesia VS Australia (2011) perlakukan sapi eks Australia

Uni Eropa VS Kanada, Norwegia (2010) pelarangan perdagangan bulu anjing laut

Australia Mempersyaratkan penerapan kesrawan terhadap rencana pemasukan sapi Brahman Cross 2017/2018 Add a footer


Manusia”

Contoso Ltd.

Standar Publik &Swasta *Standar publik (Global) International Standard Setting Bodies (The Three Sisters)

Nasional Undang – Undang, PP, PerMen, Perda

** Standar Swasta (Global) Ritel Internasional, Restoran Waralaba, Jaringan Hotel Internasional

Nasional Asosiasi Peternak, Rumah Potong, Produsen, Ritel


Manusia”

Contoso Ltd.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Penerapan kesejahteraan hewan sejak usia dini (anak usia sekolah) bekerjasama dengan asosiasi peternakan, pramuka dan LSM

2. Pengawasan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan di Unit Usaha/peternakan;

3. Pemerintah membangun sistem transportasi laut (kapal) untuk penerapan kesrawan yang lebih baik

4. Implementasi Good Animal Husbandry Practice (GAHP-ASEAN) (wajib menerapkan kesejahteraan hewan terutama produk ekspor) melalui NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

5. Mendukung iklim usaha Peternakan; Ex. perunggasan, mengatur tata ruang & perijinan, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, dan ikut menciptakan iklim usaha yang kondusif Permentan nomor 31/2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

6. Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2286/SE/PK.400/F/03/2018 Tentang Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan

7. Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/PK.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing

Dapat di download di :

http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/regulasi-2/category/6-peraturan-lainnya


Manusia”

Contoso Ltd.

UU NO 18/2009 jo UU NO 41/2014 tentang PKH pasal 67; Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat

Masyarakat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesejahteraan Hewan

Tujuan :

Mengetahui apa yang dimaksud kesrawan?

Memahami dan menerapkan prinsip dasar kesejahteraan hewan

Pemahaman ANIMAL WELFARE VS ANIMAL RIGHTS

ANIMAL WELFARE ; Pengelolaan hewan, dimanfaatkan manusia, memperhatikan hak dasar hidup hewan dan terpenuhinya prinsip kebebasan hewannya

ANIMAL RIGHTS ; Hewan dibiarkan hidup di alam bebas tanpa campur tangan manusia. tidakboleh dipelihara dan dimanfaatkan

6. Peran serta masyarakat dalam penerapan kesrawan

Add a footer 29


Manusia”

Contoso Ltd.

Contoh Kegiatan Komunikasi Informasi Dan Edukasi/KIE kesrawan dalam Indopet Expo, Jambore,Indonesian Rare Disorders(IRD) 2018

Animal Welfare

Contoso Ltd.

Contoh Kegiatan Komunikasi Informasi Dan Edukasi/KIE (Bimtek Indukan Sapi Potong di 3 Provinsi; Riau, Sumut, Aceh)

Animal Welfare

Contoso Ltd.

7. Kesimpulan

1. Penerapan kesejahteraan hewan harus dipandang sebagai peluang yang dapat meningkatkan produksi dan produktifitas serta daya saing produk hewan yang dihasilkan

2. Penguatan legislasi Kesrawan sebagai dasar penerapan kesejahteraan hewan baik di level Pusat dan daerah

3. Perlu Sosialisasi dan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan

4. Terus giat membangun opini publik yang posistif terkait kesejahteraan hewan


Manusia”

Contoso Ltd.

Info lebih lanjut: http://Kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id

www.facebook.com/kesmaveteriner https://www.instagram.com/direktoratkesmavet/

Email : [email protected] Telp. 021-7815780 ; Fax.021-7827466


Manusia”

http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id/

http://www.facebook.com/kesmaveteriner

https://www.instagram.com/direktoratkesmavet/

mailto:[email protected]

Documents

Kebijakan Nasional Penerapan Kesejahteraan ... - Pertanian