KATA PENGANTAR...Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata. Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor 188/10093/Sunprogevapor.Diskes

LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019

i

Puji dan Syukur kami Panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang

Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Pemerintah

melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang sudah

ditetapkan.

Penyusunan Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Bali sebagai salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan tata kelola

pemerintahan Provinsi Bali yang baik.

LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini jauh dari sempurna karena masih terdapat

banyak kekurangannya. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk

mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan diskusi bersama dalam rangka pemecahannya.

Diharapkan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini dapat dijadikan parameter terhadap

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam tahun 2019 dan sebagai bahan

masukan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Denpasar, 28 Januari 2020

KATA PENGANTAR


ii

KATA PENGANTAR .................................................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. iv DAFTAR TABEL....................................................................................................................... v IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................ 1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.......................................................................................... 2 1.3 DASAR HUKUM ....................................................................................................... 2 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................ 3 1.5 ANALISA PERMASALAHAAN ............................................................................... 6 1.6 SISTEMATIKA ........................................................................................................ 13

BAB II PERJANJIAN KINERJA .......................................................................................... 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 19 BAB IV REALISASI ANGGARAN ....................................................................................... 34 BAB V PENUTUP ................................................................................................................ 35

LAMPIRAN Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019

DAFTAR ISI


iii

Grafik 3.1 Angka Kematian Ibu Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ............................................... 21 Grafik 3.2 Penyebab kematian ibu di Provinsi Bali Tahun 2019 ................................................ 23 Grafik 3.3 Kematian Ibu di Provinsi Bali Tahun 2019 berdasarkan Tempat ............................... 24 Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi Provinsi Bali 2019 ................................................................ 27 Grafik 3.5 Tren Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi BaliTahun 2015-2019........................... 30

Grafik 3.6 Proporsi balita gizi buruk/kurang Tahun 2019 .......................................................... 31

DAFTAR GRAFIK


iv

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali................................................ 5

DAFTAR GAMBAR


v

Tabel 1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Bali ................................... 7 Tabel 1.2 Rekapitulasi ASN Berdasarkan Eselon ........................................................................ 8 Tabel 1.3 Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Pelaksana ..................................... 8 Tabel 1.4 Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Fungsional...................................10 Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Bali............................................... .............................................................................................. 15 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2019............................... ....... 20 Tabel 3.2 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota 2019 .......................................................... 22 Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019.......................... .......34

DAFTAR TABEL


vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja

dari sasaran. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dimana indikator yang digunakan adalah indikator

kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud yang

meliputi Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan, Layanan Perencanaan

Bidang Kesehatan, Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang kesehatan, Layanan Data

Dan Informasi, Pelayanan Kesehatan Haji, Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan

Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat

(KIS)). Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan

kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di

Bali

IKHTISAR EKSEKUTIF IKHTISAR EKSEKUTIF


1

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) merupakan prasyarat

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

negara.Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan

suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai

salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan

evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan

untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya

kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan tolok ukur keberhasilan

dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat di

Provinsi Bali.

Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan

pemerintahan yang dilakukan secara efesien, efektif dan responsif terhadap masyarakat,

BAB I PENDAHULUAN


2

sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta

dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun

2019 disusun untuk:

1. Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai oleh Dians Kesehatan Provinsi Bali

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang –Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

bebas dari Nepotisme( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. PeraturanPresiden RI Nomor 29Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);


3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja

dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Bali;

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata. Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali;

12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor

188/10093/Sunprogevapor.Diskes tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016, tentang

“Pembentukan Susunan Perangkat Daerah” dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi Balimenyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan

unsur pelaksana pemerintahan Bidang Kesehatan dipimpin Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Kesehatan memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi

sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya (Pasal 5 Bab III Peraturan

Gubernur 103 Tahun 2016).


4

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal

6 Bab IV Peraturan Gubernur Nomor 10Tahun 2016, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan bidang

kesehatan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sesuai pasal 3 Bab II Bagian

Kedua Peraturan Gubernur Nomor103 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat;

b. Bidang;

c. Sub Bagian;

d. Seksi;

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. UPT.

Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Bali Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris,

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas terdiri dari tiga sub

bagian yaitu:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

c) Sub Bagian Keuangan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.


5

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Dinas yang terdiri dari empat bidang yaitu:

a) Bidang Sumber Daya Kesehatan

b) Bidang Kesehatan Masyarakat

c) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

d) Bidang Pelayanan Kesehatan

Masing-masing bidang teridi dari tiga seksi yang menjalankan operasional dan

teknis dari kegiatan program.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Sumber: Peraturan Gubernur Bali No. 103 Tahun 2016


6

1.5 ANALISA PERMASALAHAAN

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin

dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan

secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan

ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat

diidentifikasi beberapa permasalahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan yaitu:

1. Isu Strategis

Penetapan isu melalui analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan

memperhatikan peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan

Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi meningkatkan

aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu penyusunan isu-

isu strategis ini juga mengacu pada isu-isu global seperti Sustainable Development Goals

(SDG’s) yang selaras dengan isu strategis nasional Kementerian Kesehatan RI pada

RPJMN 2015-2019. Dapat diidentifikasi permasalahan yang mengacu pada permasalahan

untuk urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, yang

tersusun menjadi isu strategis yaitu :

a) Belum optimalnya pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan;

b) Universal Health Coverage;

c) Masih tingginya kasus penyakit menular dan kecenderungan peningkatan penyakit

tidak menular;

d) Masih ditemukannya kematian ibu, bayi dan balita;

e) Masih ditemukannya kasus gizi kurang dan balita stunting.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Bali berjumlah

974 orang dengan rincian sebagai berikut :


7

Tabel 1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Unit/Bidang Jumlah Staf

Dinas Kesehatan Provinsi Bali 974

Kepala Dinas 1

Sekretaris Dinas Kesehatan 1

Subbag Umum dan Kepegawaian 28

Subbag Keuangan 13

Subbag Penyususnan Program dan Evaluasi 12

Kabid Kesehatan Masyarakat 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 16

Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

9

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga

8

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1

Seksi Survailance dan Imunisasi 8

Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit

Menular

9

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular Kesehatan Jiwa

8

Kabid Pelayanan Kesehatan 1

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 12

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 11

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 4

Kabid Sumber Daya Kesehatan 1

Seksi Kefarmasian 7

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

6

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 6

UPT BPKKTK 24

UPT JKMB 20


8

UPT Balai Laboratorium Kesehatan 50

UPT RSUD Bali Mandara 90

UPT RS Mata Bali Mandara 193

UPT RS Jiwa Provinsi Bali 434

Tabel 1.2 Rekapitulasi ASN Berdasarkan Eselon

Berdasarkan Eselon sebagai sebagai berikut : No Eselon Jumlah

1 2A 1

2 3A 33

3 4A 66

4 Fungsional 547

5 Staf non struktural 328

Jumlah Total 974

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) jenis-jenis SDM Jabatan

Pelaksana terdapat kekurangan sebanyak 75 orang dan terdapat kelebihan di beberapa jenis

SDM sebanyak 6 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Pelaksana

NO JENIS SDM

Jumlah SDMK Saat Ini (PNS)

Jumlah SDMK Seharus

nya

Kesenjangan

Keadaan

1 PETUGAS KEAMANAN 1 3 -2 K 2 BENDAHARA 2 3 -1 K 3 PENGEMUDI 4 15 -11 K

4 PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 2 3 -1 K

5 PENGADMINISTRASI UMUM 12 19 -7 K

7 ANALIS DATA DAN INFORMASI 1 2 -1 K

8 PENGADMINISTRASI AKREDITASI SISTEM MANAJEMEN

2 0 2 L

9 PENGELOLA PROGRAM DAN 35 49 -14 K


9

KEGIATAN

10 PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN 1 3 -2 K

11 PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM 0 1 -1 K

12 ANALIS HUMAS 0 1 -1 K

13 ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

0 1 -1 K

14 PENGADMINISTRASI TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR 0 2 -2 K

15 PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI 2 2 0 S

16 PENGELOLA KEPEGAWAIAN 4 3 1 L

17 PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT

1 1 0 S

18 PENATA LAPORAN KEUANGAN 1 1 0 S

19 PENGELOLA ANGGARAN 7 7 0 S

20 PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR

1 1 0 S

21 PENGELOLA GAJI 1 1 0 S

22 PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN 2 4 -2 K

23 PENGELOLA KEUANGAN 3 3 0 S

25 PENGELOLA PERJALANAN DINAS 1 5 -4 K

26 VERIFIKATOR KEUANGAN 1 1 0 S

27 PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA 1 1 0 S

28 PENGELOLA KENDARAAN 1 1 0 S

29 PENGADMINISTRASI PERIZINAN 3 0 3 L

30 PENGADMINISTRASI UMUM 2 2 0 S

31 PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI

0 1 -1 K

32 ANALIS GIZI 0 5 -5 K 33 ANALIS KESEHATAN 0 1 -1 K

34 ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK 0 3 -3 K

35 PEMERIKSA SANITASI 5 5 0 S

36 PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI 2 3 -1 K

37 PENGELOLA KEFARMASIAN 0 2 -2 K

38 PENGELOLA OBAT DAN ALAT ALAT KESEHATAN 1 4 -3 K

39 PENGELOLA PROGRAM GIZI 7 7 0 S

40 PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI 3 5 -2 K


10

41 PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

2 2 0 S

42 PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA 8 9 -1 K

43 PENGOLAH BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

0 2 -2 K

44 PENYULUH OBAT DAN MAKANAN 1 1 0 S

45 SEKRETARIS 1 2 -1 K 46 PENGELOLA DATA 9 12 -3 K

Sedangkan berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) jenis-jenis SDM Jabatan

Fungsional terdapat kekurangan sebanyak 43 orang dan terdapat kelebihan di SDM

Fungsional Perencana Pertama sebanyak 3 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1.4 Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Fungsional

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai ASN yang ada pada Organisasi Perangkat

Daerah(OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 974 orang yang tersebar pada

NO Jenis SDMK Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan Provinsi Bali Jumlah SDMK Saat ini (ASN)

Jumlah SDMK

Seharusnya Kesenjangan Keadaan

1 EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 0 3 -3 K 2 EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA 0 12 -12 K 3 EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA 2 5 -3 K

4 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MUDA 0 2 -2 K

5 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MADYA 0 2 -2 K

6 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA 0 2 -2 K

7 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 0 1 -1 K

8 ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA 0 1 -1 K 9 ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA 0 1 -1 K

10 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 0 2 -2 K

11 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA 3 14 -11 K

12 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA 5 7 -2 K

13 PERENCANA AHLI PERTAMA 4 1 3 L 14 PERENCANA AHLI MUDA 1 1 0 S 15 PERENCANA AHLI MADYA 1 1 0 S 16 ARSIPARIS 1 2 -1 K


11

instansi induk 165 orang, pada UPT Balai Laboratorium Kesehatan 50 orang, di UPT.

Bapelkesmas 24 orang, UPT. Kesehatan Pengobatan Tradisional berjumlah 20 orang, UPT

RSUD Bali Mandara 90 orang, UPT RS Mata Bali Mandara 193 orang, dan di UPT RS

Jiwa Provinsi Bali 434 orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan

Provinsi Bali, terdapat kesenjangan pada masing-masing jenis SDM sejumlah 118 orang

yakni 75 orang untuk SDM Jabatan Pelaksana dan 43 orang untuk Jabatan Fungsional.

Selain adanya kekurangan pada beberapa jenis SDM, tercatat juga adanya kelebihan pada

jenis SDM Jabatan Pelaksana sejumlah 6 orang dan Jabatan Fungsional sejumlah 3 orang

antara lain jabatan Pengadministrasi Akreditasi Sistem Manajemen 2 orang, Pengelola

Kepegawaian 1 orang dan Pengadministrasi Perijinan 3 orang serta Jabatan Fungsional

Perencana Ahli Pertama sebanyak 3 orang.

Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan agar pelaksanaan program-program

lebih optimal, maka pengisian kekurangan pegawai tersebut telah diisi dengan tenaga

kontrak, diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bagi ASN dan

pemetaan jabatan sesuai kompetensi.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali didalam

melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan antara lain:

a. Adanya agenda global Sustainable Depelovment Goals bidang kesehatan

b. Adanya beban ganda penyakit yaitu seiring meningkatnya penyakit menular disertai

juga dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular

c. Adanya transisi epidemiologi dimana kematian akibat penyakit tidak menular semakin

meningkat dan akan terus meningkat seiring dengan pola hidup yang tidak sehat (diet

tidak sehat dan seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, minum alkohol beserta

stress)

d. Adanya beban ganda permasalahan gizi yaitu bukan hanya masalah gizi kurang dan

gizi buruk saja tetapi juga masalah gizi lebih, kegemukan atau obesitas.


12

Sedangkan Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal Dinas

Kesehatan Provinsi Bali didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Beberapa peluang yang

terindentifikasi saat ini dan masih ada dimasa yang akan datang antara lain:

a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung program kesehatan.

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan,

hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan pembangunan akses, sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan, penganggaran program kesehatan dan dukungan dalam mendorong

partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

b. Adanya dukungan dari lintas sektoral, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama,

tokoh masyarakat, pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan.

Seluruh lapiran masyarakat di Provinsi Bali pada umumnya sangat mendukung Program

Pembangunan Kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan partisipasi aktif dalam program

kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat.

c. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya menerapkan

pola hidup sehat.

Masyarakat Bali memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Pola

hidup sehat bahkan sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar masyarakat. Pola hidup

sehat sangat penting dalam mewujudkan kota sehat.

d. Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali yaitu Puskesmas, Rumah

Sakit baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Klinik, Dokter Praktek Mandiri

dan Bidan Praktek Mandiri.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta sangat

berkembang pesat di Provinsi Bali. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan seperti

Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit D Pratama diharapkan mampu menunjang

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mampu bersaing di tingkat nasional dan

internasional. Selain itu pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dikembangkan

berbagai macam inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga pelaksanaan


13

akreditasi baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Tingkat

Primer.

e. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat dan Luar Negeri dalam

upaya pengembangan program kesehatan

Dalam pelaksanaan program dan pengembangan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan

Provinsi Bali mendapatkan banyak dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain:

1. Dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Pajak Rokok

2. Dari Bantuan Luar Negeri melalui Dana GF (Global Fund) untuk Program

Penanggulangan HIV-AIDS, TBC dan Malaria

1.6 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali

selama tahun 2019. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu dengan pengukuran atas

indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Bali Tahun 2018-2023.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diurikan secara singkat tentang organisasi meliputi latar belakang, dasar

hukum, uraian singkat tugas dan fungsi, analisa isustrategis serta permasalahan yang dapat

mempengaruhi capaian kinerja, dan sistematika penyusunan LKjIP.

Bab II Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan muatan/substansi Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan provinsi Bali pada tahun 2019,

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja


14

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

sebelumnya;

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Bab IV Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan dokumen

perjanjian kinerja.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.


15

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan

telah ditetapkan target-target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019. Penetapan kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja

tahunan yang dicapai antara pimpinan lnstansi pemerintah/unit kerja yang menerima

amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikannya. Penetapan kinerja lni

merupakan suatu janji kinerja yang diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada

atasan langsungnya. Arah Pembangunan Kesehatan 2005 - 2025 untuk rnewujudkan

"Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan" sebagai pengejawantahan dari RPJPN 2005 -

2025 yang selanjutnya diturunkan melalui 5 tahap RPJMN termasek pula bidang kesehatan.

Tahun 2018 sebagai tahun peralihan RPJMN tahap ke IV ke RPJMN tahap ke V tentunya

tidak lepas dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Renstra 2015 - 2019 bidang kesehatan merupakan rencana kerja selama 5 tahun

Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan program yang dicanangkan oleh

pimpinan/ presiden terpilih. Hal ini berefek pula pada Indikator Kinerja utama (IKU)

Kementerian Kesehatan dimana Sekretariat Jenderal terdapat didalamnya:

BAB II PERJANJIAN KINERJA


16

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Bali


17

17 LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019

Kementerian Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal bersama Dinas Kesehatan Provinsi

Bali menetapkan delapan Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian

Kesehatan terdiri dari 2 (dua) Sasaran Program dan 5 indikator kinerja Berikut disajikan

capaian Indikator Kinerja yang tersaji dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019

No. Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Rasio Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan

1 Layanan 1 Layanan 100%

2. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan


Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan


3. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 1 Layanan 100%

4. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Pelayanan Kesehatan Haji 700 Jemaah Haji

700 Jemaah Haji

100%

Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

2.

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)

1. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja diuraikan sebagai berikut : Sasaran I : Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan Dengan 5 output kegiatan dimana target sudah tercapai 100%. Untuk mencapai sasaran program tersebut kegitan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (2035.955).

terdiri dari 5 sub kegiatan, yakni : Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Penguna Anggaran/Barang) Operasional Sai Tingkat Satker Konsultasi Laporanan,BMN Dan Pembendaharaan Pemantuan Tidak Lanjut LHP Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

b. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan (2036). Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan kesehatan memiliki 2 output yaitu :

1. Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan (2036.952) Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) Perencanaan Penyusunan, Penelitian Dan Reviu Dokumen Anggaran Dekonsentarsi Sekretariat

Jenderal Pagu Anggaran T. A 2019 Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Kesehatan T. A 2019 Penyusunan RKA DAK T.A 2019 Penelitian/Reviu RKA-KL TA.2019 Honorium Pengelolaan E-Renggar Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) Honorium Pengelola DIPA Konsultasi/Koordinasi Perencanaan

2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan (2036.953) Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Dekonsentrasi Dan Transfer Daerah

Kementrian Kesehatan


c. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan ( 2038) Honor Petugas Sik Provinsi Dan Kabupaten Workshop Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Pertemuan Pemutahiran, Analisis Dan Pengelohan Data (Data Profil,Data Prioritas,

Data SPM, Data KS, Data SIKDA) Tingkat Provinsi Bimbingan Teknis SIK (Profil,Data Prioritas, SPM,Data KS, Aplikasi KS dan

Aplikasi SIKDA) Konsultasi Petugas SIK/Pengelola Datin ke Pusat

d. Pelayanan Kesehatan Haji (2041.001) Rekruitmen Orientasi Pemeriksaan Dan Pembinaan Masa Tunggu Surveilans Kesehatan Haji

Sasaran II : Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah : Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan output Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan jaminan Ksehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Operasional Tim Monev Dan Pertimbangan Klinis JKN Tiingkat Provinsi 2. Dukungan Operasional Pelaksanaan Tim Monev Dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi 3. Operasional Tim Monev JKN Kabupaten/Kota 4. Administrasi Pengelola DIPA 5. Rapat Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program di Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Dan JKN/KIS Provinsi ke Kabupaten/Kota 7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Dan JKN/KIS Kabupaten/Kota ke FKTP 8. Konsultasi Teknis Program


LAMPIRAN Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019


Juara Lomba Sekolah Sehat Dalam Upaya Promotif dan Preventif di

Lingkungan Sekolah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan

Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular


Provinsi Bali Raih Penghargaan Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan Terbaik Tingkat Nasional

KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR GRAFIKDAFTAR GAMBARDAFTAR TABELIKHTISAR EKSEKUTIFLATAR BELAKANGBAB IPENDAHULUANMAKSUD DAN TUJUANDASAR HUKUMTUGAS POKOK DAN FUNGSIANALISA PERMASALAHAANSISTEMATIKATabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Documents

KATA PENGANTAR...Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata. Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor 188/10093/Sunprogevapor.Diskes