LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali ...103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Laporan_Akuntabilitas_Kinerja... · dan Olahraga Provinsi Bali selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Seksi Kesiswaan, ... SMK Bali Mandara,

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 1 </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 2 </p><p>BAB I </p><p>PENDAHULUAN </p><p>A. LATAR BELAKANG </p><p>Dalam rangka mendukung capaian sasaran prioritas pembangunan dan </p><p>capaian visi, misi, tujuan dan rencana strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan </p><p>Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2014 2018 telah dijabarkan melalui program dan </p><p>kegiatan dengan periode tahunan. Prioritas prioritas khusus dilakukan dalam </p><p>rangka pencapaian target sasaran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan </p><p>olah raga baik yang telah termuat dalam RPJMD maupun yang menjadi bagian </p><p>dari penugasan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Provinsi Bali. </p><p>langkah langkah yang dilakukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah : </p><p>1. Peningkatan fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan </p><p>mutu lulusan; </p><p>2. Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan mengembangkan Wajib Belajar 12 </p><p>Tahun secara merata terutama diwilayah pedesaan; </p><p>3. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus; </p><p>4. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan </p><p>masyarakat secara luas; </p><p>5. Meningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangakan proses </p><p>belajar mengajar berbasis multicultural dan nilai-nilai budaya luhur; </p><p>6. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan </p><p>kualitas dan kuantitas sarana olahraga; dan </p><p>7. Mendorong peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; </p><p> Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) </p><p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rga Provinsi Bali Tahun 2015 dilaksanakan </p><p>berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas </p><p>Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan </p><p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang </p><p>Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 3 </p><p>Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik </p><p>(good govermance) di Indonesia. </p><p> Terselenggaranya good govermance diperlukan pengembangan dan </p><p>penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah </p><p>sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung </p><p>secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Setiap </p><p>instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara </p><p>diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan </p><p>fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu </p><p>perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. </p><p>Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada </p><p>atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, </p><p>dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. </p><p>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan </p><p>kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas </p><p>Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda </p><p>dan Olahraga Provinsi Bali selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) </p><p>memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi </p><p>Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan </p><p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI </p><p>(PAN &amp; RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan </p><p>Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam </p><p>Peraturan Menteri PAN &amp; RB tersebut dinyatakan bahwa SKPD dan unit kerja </p><p>mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja </p><p>setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh </p><p>Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja (Pasal 5, ayat (2)). </p><p>Selanjutnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan </p><p>dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai alat ukur dari </p><p>akuntabilitas kinerja program, sehingga pengukuran dan penilaian terhadap out </p><p>put dan out come dari program kegiatan pembangunan bisa tepat dan jelas. </p><p>Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan </p><p>hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan </p><p>dan kegagalan kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 4 </p><p>bersangkutan, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem </p><p>dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan pemuda dan Olah </p><p>Raga Provinsi Bali di masa mendatang, seperti perbaikan penerapan tugas dan </p><p>fungsi, perencanaan kerja hingga evaluasi kinerja di lingkungan Dinas </p><p>Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali. </p><p>B. Dasar Hukum </p><p>Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum </p><p>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) dan </p><p>Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah adalah: </p><p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; </p><p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja </p><p>Pemerintah (RKP); </p><p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana </p><p>Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L); </p><p>4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang </p><p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; </p><p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi </p><p>Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan </p><p>Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; </p><p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang </p><p>Perubahan atas Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana </p><p>Strategis 2010-2014; </p><p>7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018 </p><p>8. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali </p><p>Tahun 20014 - 2018. </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 5 </p><p>C. Struktur Organisasi </p><p> Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dibentuk berdasarkan </p><p>Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2011, tanggal 4 Nopember 2011 tentang </p><p>Rincian Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang </p><p>terdiri dari : </p><p>1. Sekretariat </p><p>2. Bidang Pengkajian dan pengembangan </p><p>3. Bidang Pendidikan Menengah </p><p>4. Bidang Pendidikan Dasar </p><p>5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal </p><p>6. Bidang Pendidikan khusus dan Layanan Khusus </p><p>7. Bidang Kepemudaan </p><p>8. Bidang Keolahragaan </p><p>9. UPTD BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) Dinas Pendidikan </p><p>Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali . </p><p>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala </p><p>Dinas (Pejabat Eselon II) dan di bantu oleh 9 (sembilan) pejabat Eselon III dan 25 </p><p>pejabat Eselon IV, yang dapat diuraikan sebagai berikut : </p><p>a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Pejabat Eselon III) </p><p>dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Sub Bagian Kepegawaian; </p><p>2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; </p><p>3) Sub Bagian Umum. </p><p>b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang </p><p>Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala </p><p>Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Seksi Data dan Pengkajian ; </p><p>2) Seksi Pengembangan ; </p><p>3) Seksi Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan. </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 6 </p><p>c. Bidang Pendidikan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang </p><p>(Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat </p><p>Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan; </p><p>2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; </p><p>3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. </p><p>d. Bidang Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang </p><p>(Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat </p><p>Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan; </p><p>2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; </p><p>3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. </p><p>e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang dipimpin oleh seorang </p><p>Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala </p><p>Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Seksi Kesetaraan; </p><p>2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; </p><p>3) Seksi Pendidikan Masyarakat. </p><p>f. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang </p><p>dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu </p><p>oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan; </p><p>2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; </p><p>3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. </p><p>g. Bidang Kepemudaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat </p><p>Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) </p><p>yaitu : </p><p>1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; </p><p>2) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda; </p><p>3) Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda. </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 7 </p><p>h. Bidang Keolahragaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang </p><p>(Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat </p><p>Eselon IV) yaitu : </p><p>1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; </p><p>2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; </p><p>3) Seksi Sarana dan Ketenagaan Olahraga </p><p>i. UPT BPKB Bali yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT (Pejabat Eselon </p><p>III) dan dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pejabat </p><p>Eselon IV) </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 8 </p><p>Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali </p><p> Bagan 1: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi </p><p>Bali </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 14 </p><p>D. Tugas Pokok dan Fungsi </p><p>Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 67 Tahun 2011 </p><p>Tanggal 7 Nopember 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas </p><p>Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali, Dinas Pendidikan Pemuda </p><p>dan Olahraga Provinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ; </p><p>1. Tugas ; </p><p>Membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. </p><p>2. Fungsi ; </p><p>- Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Pemuda dan </p><p>Olahraga Provinsi Bali; </p><p>- Mengelola sarana dan prasarana bidang pendidikan pemuda dan </p><p>olahraga Provinsi Bali ; </p><p>- Memberikan rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai </p><p>dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Provinsi Bali; </p><p>- Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendidikan, </p><p>pemuda dan olahraga Provinsi Bali ; dan </p><p>- Pelaksanaan urusan tata usaha. </p><p>Dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian Tujuan Organisasi sesuai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di bantu oleh 1 (satu) UPTD dan 13 (tigabelas) SLB yang tersebar di Kabupaten/Kota se Bali dan 2 (dua) sekolah menengah yaitu SMA dan SMK Bali Mandara, dapat disampaikan sebagai berikut: </p><p> UPT BPKB </p><p>UPT BPKB merupakan Unit Pelayanan Terkait sebagai Balai Pengembangan Kegiatan Belajar yang bergerak di bidang Non Formal, seperti melaksanakan kegiatan untuk pelatihan - pelatihan, sosialisasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat putus sekolah dan pengangguran lainnya sehingga mempunyai ketrampilan dan bisa hidup mandiri, Personil yang ada pada UPT BPKB ini terdiri dari 35 Orang. Sekolah Luar Biasa (SLB) </p><p>Siswa SLB dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khusus. Program pengembangan layanan pendidikan untuk semua yang merupakan isu strategis pemerintah akan diimplementasikan guna mengembangkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus Sekolah </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 15 </p><p>Luar Biasa (SLB) dengan menambahkan program pembelajaran berbasis produksi ringan, untuk membantu anak-anak tersebut agar dapat mengembangkan kreativitasnya. </p><p> SMA dan SMK Bali Mandara </p><p>SMA Negeri Bali Mandara sebagai sekolah layanan khusus menjadi media pendidikan formal yang menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dengan sistem bantuan pendidikan. SMA Negeri Bali Mandara mengiplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diperkaya dengan kurikulum Internasional (Cambrigde University), membentuk siswa hidup mandiri yang dibentuk melalui kehidupan berasrama, pembentuk konsep diri yang melek karakter melalui kegiatan nonakademik yaitu Program Path Way to Leadership dan Life Long Learning. Seluruh peserta didik yang diterima di sekolah ini merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dan berasal dari Provinsi Bali. Sebagai pendukung proses pembelajaran yang berkualitas. </p><p> E. Keadaan Pegawai </p><p>Jumlah personil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga </p><p>Provinsi Bali termasuk Sekolah Sekolah (SMA N Bali Mandara, SMK N Bali </p><p>Mandara dan SLB se Bali) sampai dengan bulan Desember 2016 adalah </p><p>sebanyak 626 orang dengan distribusi seperti tabel berikut ini : </p><p>Tabel. 1. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Provinsi Bali berdasarkan Golongan </p><p>NO. Pangkat/Gol. JUMLAH PEGAWAI </p><p>(orang) </p><p>1 Golongan IV/d 1 </p><p>2 Golongan IV/b 106 </p><p>3 Golongan IV/a 76 </p><p>4 Golongan III/d 57 </p><p>5 Golongan III/c 29 </p><p>6 Golongan III/b 157 </p><p>7 Golongan III/a 127 </p><p>8 Golongan II/c 4 </p><p>9 Golongan II/b 52 </p><p>10 Golongan II/a 13 </p><p>11 Golongan I/d 2 </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 16 </p><p>12 Golongan I/c 1 </p><p>13 Golongan I/b 1 </p><p> JUMLAH 626 </p><p>Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali </p><p>Tabel 2. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Berdasarkan tingkat pendidikan : </p><p>NO. Pendidikan JUMLAH PEGAWAI </p><p>(orang) (%) </p><p>1 Pasca Sarjana (S2) 81 12.9 </p><p>2 Sarjana (S1) 427 68.2 </p><p>3 Sarjana Muda 7 1.1 </p><p>4 SLTA 107 17.1 </p><p>5 SLTP 3 0.5 </p><p>6 SD 1 0.2 </p><p> JUMLAH 626 100 </p><p>Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali </p><p>F. Keadaan Sarana Dan Prasarana </p><p>Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi </p><p>dengan berbagai sarana dan prasarana. </p><p>Tabel 3. Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali </p><p>NO. JENIS JUMLAH </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>Gedung </p><p>Kendaraan roda empat </p><p>Kendaraan roda dua </p><p>Fasilitas Kantor : </p><p>- Kantin </p><p>16 unit </p><p>17 unit </p><p> 2 unit </p><p>2 unit </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 17 </p><p>5. </p><p>- Toilet </p><p>- Tempat merokok </p><p>- Perpustakaan </p><p>- Ruang Rapat </p><p>- Aula </p><p>- Lapangan Tenis </p><p>- Lapanagan Upacara </p><p>- Tempat Suci (Pura/Pelinggih) </p><p>- Tempat Parkir </p><p>- Garase </p><p>- Bak Sampah </p><p>Pos jaga </p><p>18 unit </p><p>1 Unit </p><p>1 Unit </p><p>4 Unit </p><p>1 Unit </p><p>1 Unit </p><p>1 Unit </p><p>4 Areal </p><p>5 Areal </p><p>4 Unit </p><p>2 Unit </p><p>2 Unit </p><p>Sumber: sub bagian umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga </p><p>Provinsi Bali </p></li><li><p>LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 18 </p><p>G. Keuang...</p></li></ul>