(lakip) dinas kesehatan provinsi bali tahun 2015

  • Published on
    20-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    0

Transcript

  • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

    INTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

    DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TAHUN 2015

    DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 2016

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 i

    KATA PENGANTAR

    Astiti angayu bagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan

    Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusun

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali Tahun 2015.

    LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun

    1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

    Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

    Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Laporan ini

    memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-sasaran

    yang terdapat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-

    2018. Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

    Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dipilih indikator kinerja utama yang

    merupakan ukuran kinerja dan sasaran strategis SKPD.

    Pelaksanaan tahun anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari Renstra SKPD Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 telah

    menunjukan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh

    stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Bali. Namun demikian kami menyadari

    masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai,

    tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada

    tahun-tahun mendatang.

    Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan

    kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali.

    Denpasar, 29 Januari 2016

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    dr. Ketut Suarjaya, MPPM Pembina Utama Muda NIP. 19620115 198710 1 001

    KATA PENGANTAR

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 ii

    Kata Pengantar ................................... i Daftar Isi ............................................ ii Ikhtisar Eksekutif ................................ iv I BAB I PENDAHULUAN ........................... 1 I.1 Struktur Organisasi . 1 I.2 Fungsi dan Tuga . 2 I.3 Keadaan Pegawai 3 I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana ... 6 I.5 Keuangan 8 I.6 Sistematika LAKIP 18 II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .. 21 II.1 Perencanaan Strategis 21 II.1.1 Visi dan Misi 21 II.1.2 Tujuan dan Sasaran .. 21 II.1.3 Strategi . 27 II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

    Misi Pertama 27 II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

    Misi Kedua .. 29 II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

    Misi Ketiga .. 31 II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 32 III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 50 III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 ... 50 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 52 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan . 52 III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Bayi dan Balita 52 III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat ... 53 III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit

    Menular . 54 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 55 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas

    Kesehatan .. 56 III.3 Akuntabilitas Anggaran ... 57 IV Penutup 58 LAMPIRAN Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2015

    DAFTAR ISI

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 iii

    IKHTISAR EKSEKUTIF

    Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju,

    Aman, Damai dan Sejahtera)

    Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu a)

    Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata,

    bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. b) Menjamin Ketersediaan dan

    pemerataan sumber daya kesehatan dan c) Meningkatkan kemandirian masyarakat

    untuk hidup sehat.

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja

    dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam

    Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada

    Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dimana indikator yang

    digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur

    pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka

    Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Persentase Bumil KEK,

    Persentase Balita Malnutrisi dan Gizi Kurang, Angka Kematian Penyakit Menular,

    Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit

    Tidak Menular dan Persentase Faskes yang Memenuhi Standar Pelayanan. Laporan

    ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan

    perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

    Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

    53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

    Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian

    dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong

    terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia.

    Dengan disusunnya LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

    diharapkan :

    1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

    dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan

    dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

    2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang

    berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

    3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi

    Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan

    kesejahteraan masyarakat.

    I.1 Struktur Organisasi

    Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 4

    Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah. Dalam melaksanakan tugas

    dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilengkapi dengan struktur

    organisasi yang terdiri dari :

    1. Sekretariat

    a. Sub. Bagian Umum

    b. Sub. Bagian Kepegawaian

    c. Sub. Bag. Keuangan dan Penyusunan Program.

    BAB I

    PENDAHULUAN

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 2

    2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan

    a. Seksi Evapor

    b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan

    c. Seksi JPKM

    3. Bidang Kesehatan Masyarakat

    a. Seksi Promosi Kesehatan.

    b. Seksi Gizi Masyarakat

    c. Seksi Kesehatan Keluarga

    4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

    a. Seksi Pencegahan Penyakit

    b. Seksi Penanggulangan Penyakit

    c. Seksi Penyehatan Lingkungan

    5. Bidang Palayanan Kesehatan

    a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

    b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

    c. Seksi Sertifikasi, Perijinan dan Perbekalan Kesehatan

    6. UPT Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    a. BLK (Balai Laboratorium Kesehatan).

    b. JKMB (Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali)

    c. AKBID SINGARAJA (Akademi Kebidanan).

    d. BPKKTK (Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan)

    7. Kelompok Jabatan Fungsional.

    I.2 Fungsi dan tugas

    Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan pasal 2 Pergub 70 Tahun 2011

    mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas

    otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

    Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas pasal 3 dalam melaksanakan tugas

    pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai fungsi :

    1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta

    pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan.

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 3

    2. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Dinas.

    3. Penyelenggaraan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kesehatan.

    4. Penyelenggaraan dukungan kerjasama antar kab/kota.

    5. Penyelenggaraan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan.

    6. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT.

    I.3 Keadaan Pegawai

    Komposisi pegawai di lingkunangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun

    2015 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

    a. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

    Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan unit .kerja

    Unit/Bidang Jumlah Staf %

    Dinas Kesehatan Provinsi Bali 213 56,02

    Kepala Dinas 1 0,46

    Sekretaris Dinas Kesehatan 1 0,46

    Subbag Umum 18 8,41

    Subbag Keuangan dan Penyusunan Program 23 10,75

    Subbag Kepegawaian 36 16,36

    Kabid Pengkajian dan Pengembangan 1 0,46

    Seksi Pengkajian dan Pengembangan 6 2,82

    Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

    Masyarakat

    8 3,76

    Seksi Evaluasi dan Pelaporan 8 3,76

    Kabid Kesehatan Masyarakat 1 0,76

    Seksi Kesehatan Keluarga 15 7,04

    Seksi Gizi Masyarakat 10 4,69

    Seksi Promosi Kesehatan 13 6,10

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 4

    Kabid P2PL 1 0,46

    Seksi Pencegahan Penyakit 11 5,16

    Seksi Penanggulangan Penyakit 13 6,10

    Seksi Penyehatan Lingkungan 10 4,69

    Kabid Pelayanan Kesehatan 1 0,46

    Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 11 5,16

    Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 5,63

    Seksi Sertifikasi Perijinan dan Perbekalan

    Kesehatan

    13 6,10

    UPT BPKKTK 25 6,60

    UPT JKMB 29 7,65

    UPT AKBID Provinsi Bali 56 14,78

    UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 56 14,78

    Jumlah Total 379 100

    b. Berdasarkan tingkat pendidikan

    Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    No Tingkat Pendidikan Tahun 2015

    Jumlah(orang) %

    1 Sarjana Strata 3 (S3) - -

    2 Sarjana Strata 2 (S2) 65 17,15

    3 Sarjana Strata 1 (S1) 138 36,41

    4 Sarjana Muda / Diploma 54 14,25

    5 SLTA Sederajat 104 27,44

    6 SLTP Sederajat 12 3,12

    7 Sekolah Dasar (SD) 6 1,58

    Jumlah 379 100

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 5

    c. Berdasarkan tingkat penjenjangan

    Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    No. Tingkat Pendidikan Penjenjangan s.d Tahun 2015 % dari

    total staf Jumlah Orang

    1 SPAMEN - -

    2 SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III 9 2,38

    3 ADUMLA/SEPALA 8 2,11

    4 ADUM/SEPADA 3 0,79

    Jumlah 20 5,28

    d. Berdasarkan Eselon

    Tabel 1.4 Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    No Eselon Jumlah

    1 2A 1

    2 3A 9

    3 4A 21

    4 Staf non struktural 348

    Jumlah Total 379

    e. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

    Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja

    PEGAWAI

    DINKES

    PROV. BALI

    UPT. LABKES UPT.

    BPKKTK

    UPT. AKBID

    PROV. BALI

    UPT. JKMB

    ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil

    Eselon II 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    Eselon III 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1

    Eselon IV 15 15 1 1 1 1 1 1 3 3

    Staf 207 192 54 54 35 23 95 54 25 25

    jumlah 228 213 56 56 37 25 97 56 29 29

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 6

    Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai riil yang ada pada satuan kerja

    perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 379 orang yang

    tersebar pada instansi induk 213 orang atau 56,20 %, pada UPT Laboratorium

    Kesehatan 56 orang atau 14,76 %, di UPT. BPKKTK 25 orang atau 6,86 %, di

    UPT. AKBID Provinsi Bali 56 orang atau 14,76 % dan di UPT. Jaminan

    Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) berjumlah 29 orang atau 7,65 %. Berdasarkan

    Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kebutuhan pegawai

    di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 447 orang, jika dibandingkan dengan

    kebutuhan Riil maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali kekurangan pegawai sebanyak

    68 orang atau 17,94 %.

    Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan program-

    program lebih optimal untuk mengisi kekurangan pegawai tersebut dari

    keterbatasan formasi pegawai negeri sipil maka diperlukan cara lain yaitu dengan

    mengadakan tenaga kontrak.

    I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

    Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali tahun 2015, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat

    berjalan dengan lancer. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SKPD Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali sesuai data asset tetap lainnya pada tahun 2015 terdapat

    sebanyak 3.066 item barang senilai Rp 56.259.242.861,32,- dengan garis besar

    rincian :

    Tabel 1.6 Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

    No Uraian Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp)

    1 Tanah 9 10.840.800.000 2 Alat-alat Besar 5 575.390.500 3 Alat-alat angkutan 85 3.972.825.750 4 Alat Bengkel dan alat ukur 86 276.863.700 5 Alat - alat pertanian 10 114.150.000 6 Alat kantor dan Rumah Tangga 2.207 8.572.872.311,33 7 Alat Studio dan Komunikasi 89 542.307.000 8 Alat-alat kedokteran 107 1.353.157.340 9 Alat Laboratorium 299 10.878.808.418 10 Bangunan dan Gedung 46 18.257.040.977 11 Jalan Khusus Komplek/Jembatan 2 19.813.320 12 Bangunan Air/Irigasi 4 104.142.045

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 7

    13 Instalasi 5 291.455.000 14 Jaringan 4 294.038.000 15 Buku Perpustakaan 38 20.807.500 16 Barang bercorak Kebudayaan 70 144.771.000

    Jumlah total 3.066 56.259.242.861,32 Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain : a. Kendaraan roda 6 /bus : 1 buah ( di UPT Akbid Singaraja)

    b. Kendaraan roda 4 : 38 buah

    1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 25 buah

    2). UPT Labkes : 4 buah

    3). UPT Akbid Singaraja : 3 buah

    4). UPT JKMB : 4 buah

    5). UPT BPKKTK : 2 buah

    c. Kendaraan roda 2 : 50 buah

    1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 42 buah

    2). UPT Labkes : 3 buah

    3). UPT Akbid Singaraja : 1 buah

    4). UPT JKMB : 2 buah

    5). UPT BPKKTK : 2 buah

    d. Komputer yang dapat digunakan : 109 buah

    1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 50 buah

    2). UPT Labkes : 33 buah

    3). UPT Akbid Singaraja : 4 buah

    4). UPT JKMB : 15 buah

    5). UPT BPKKTK : 7 buah

    e. Laptop yang dapat digunakan : 95 buah

    1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 38 bua

    2). UPT Labkes : 3 buah

    3). UPT Akbid Singaraja : 13 buah

    4). UPT JKMB : 34 buah

    5). UPT BPKKTK : 7 buah

    f. Printer yang dapat digunakan : 110 buah

    1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 36 buah

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 8

    2). UPT Labkes : 16 buah

    3). UPT Akbid Singaraja : 15 buah

    4). UPT JKMB : 38 buah

    5). UPT BPKKTK : 5 buah

    g. Gedung Kantor :

    1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jalan Melati No 20 Denpasar

    2). UPT Labkes, Jalan Angsoka No. Denpasar

    3). UPT Akbid Singaraja, Jaln Bisma Barat No. 25 A Singaraja

    4). UPT JKMB, Jalan Cut Nyak Dien No.1 Denpasar

    5). UPT BPKKTK, Jalan Gemitir 135 BIaung Kesiman Kertalangu Denpasar

    I.5 Keuangan

    Pendapatan

    Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penerimaan yang

    bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Total

    target pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar

    Rp.3.778.600.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus

    ribu rupiah).

    Alokasi Anggaran

    Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali didukung dana dari APBD. Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali melaksanakan 17 (tujuh belas) program antara lain :

    1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

    5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    6) Program Pengawasan Obat dan Makanan

    7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

    8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

    9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

    10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

    11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 9

    12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

    13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

    15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

    16) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

    17) Program Kesehatan Wisata

    Pagu total APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali setelah perubahan adalah

    sebesar Rp. 364.496.459.885,36 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat

    ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu delapan

    ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga puluh enam), dengan rincian

    Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.502.185.765,- (empat puluh

    satu miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam

    puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 322.994.274.120,36 (tiga

    ratus dua puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus

    tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah koma tiga puluh enam).

    Anggaran Belanja Langsung tersebut terbagi untuk beberapa program/kegiatan

    dirinci sebagai berikut :

    1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Jumlah Kegiatan : 14

    Jumlah Anggaran : Rp. 8.287.758.870,-

    2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Jumlah Kegiatan : 10

    Jumlah Anggaran : Rp. 4.114.641.050,-

    3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Jumlah Kegiatan : 3

    Jumlah Anggaran : Rp. 5.410.502.960,-

    4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

    Jumlah Kegiatan : 2

    Jumlah Anggaran : Rp. 288.643.540,-

    5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    Jumlah Kegiatan : 4

    Jumlah Anggaran : Rp. 366.293.020,-

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 10

    6) Program Pengawasan Obat dan Makanan

    Jumlah Kegiatan : 1

    Jumlah Anggaran : Rp. 180.400.000,-

    7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

    Jumlah Kegiatan : 1

    Jumlah Anggaran : Rp. 393.138.720,-

    8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

    Jumlah Kegiatan : 2

    Jumlah Anggaran : Rp. 3.139.760.000,-

    9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

    Jumlah Kegiatan : 4

    Jumlah Anggaran : Rp. 1.478.160.000,-

    10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

    Jumlah Kegiatan : 1

    Jumlah Anggaran : Rp. 534.936.500,-

    11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

    Jumlah Kegiatan : 4

    Jumlah Anggaran : Rp. 12.419.738.000,-

    12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

    Jumlah Kegiatan : 5

    Jumlah Anggaran : Rp. 4.491.899.980,-

    13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Jumlah Kegiatan : 1

    Jumlah Anggaran : Rp. 62.818.000,-

    14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

    Jumlah Kegiatan : 2

    Jumlah Anggaran : Rp. 352.498.000,-

    15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

    Jumlah Kegiatan : 3

    Jumlah Anggaran : Rp. 797.704.100

    16) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

    Jumlah Kegiatan : 2

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 11

    Jumlah Anggaran : Rp. 218.876.812.616,-

    17) Program Kesehatan Wisata

    Jumlah Kegiatan : 1

    Jumlah Anggaran : Rp. 70.813.500,-

    Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

    Tabel 1.7 Program dan Pengampu

    NO PROGRAM/KEGIATAN PENGAMPU KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran - Sub Bagian Umum

    - UPT Akademi Kebidanan - UPT JKMB - UPT Labkes - UPT BPKKTK

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    - Sub Bagian Umum - UPT Akademi Kebidanan - UPT JKMB - UPT Labkes - UPT BPKKTK

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    - Sub Bagian Kepegawaian - UPT Akademi Kebidanan - Bidang Pengkajian dan

    Pengembangan - UPT BPKKTK

    4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

    - Bidang Pelayanan Kesehatan

    5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    - Bidang Pelayanan Kesehatan

    - UPT JKMB 6 Program Pengawasan Obat dan

    Makanan - Bidang Pelayanan Kesehatan

    7 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

    - UPT JKMB

    8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

    - Bidang Kesehatan Masyarakat

    9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Bidang Kesehatan Masyarakat 10 Program Pengembangan Lingkungan

    Sehat - Bidang P2PL

    11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

    - Bidang P2PL

    12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

    - Bidang Pelayanan Kesehatan

    - UPT Labkes - Bidang Pengkajian dan

    Pengembangan 13 Program Kemitraan Peningkatan - Bidang Pengkajian dan

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 12

    Pelayanan Kesehatan Pengembangan 14 Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia - Bidang Kesehatan Masyarakat

    15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

    - Bidang Pelayanan Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

    16 Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

    - UPT JKMB

    17 Program Kesehatan Wisata - Bidang P2PL

    Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2015 juga menerima dana

    dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan total

    anggaran sebesar Rp. 21.891.339.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus

    sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang terbagai

    kedalam 6 program. Adapun rinciannya sebagai berikut :

    Tabel 1.8 Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2015

    No. Program PAGU (Rp.) Keterangan

    1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan

    4.439.206.000

    2 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

    9.467.876.000

    3 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

    1.042.995.000

    4 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

    6.055.529.000

    5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

    885.733.000

    TOTAL 21.891.339.000

    Realisasi Anggaran Tahun 2015

    Capaian pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar

    Rp.5.121.382.200,- (135,54 %) dari target pendapatan yang telah ditetapkan

    sebesar Rp. 3.778.600.000,-. Penerimaan tersebut didapat dari Retribusi jasa

    umum meliputi pelayanan kesehatan tradisional, sewa laboratorium, pelayanan

    pendidikan dan dari Retribusi jasa usaha yang meliputi sewa kantin dan sewa

    rumah dinas. Adapun capaian pendapatan adalah sebagai berikut :

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 13

    Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2015

    NO URAIAN TARGET REALISASI % 1 Retribusi Jasa Umum 3.419.000.000 4.378.654.200 128

    2 Retribusi Jasa Usaha 327.600.000 698.840.000 213

    Jumlah 3.746.600.000 5.077.494.200 135,52

    Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2015

    adalah sebagai berikut :

    a. Belanja Tidak Langsung

    Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung terserap sebesar Rp.35.474.070.810

    (85,48%) dari Pagu sebesar Rp. 41.502.185.765,-

    b. Belanja Langsung

    - Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBD sebesar Rp.

    322.994.274.120,36 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 313.019.749.837,07

    (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh

    Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) atau sebesar 96,91 %. Adapun

    rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut:

    Tabel 1.10. Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber

    APBD Tahun 2015

    NO PROGRAM

    /KEGIATAN PAGU (RP)

    REALISASI KEUANGAN

    REALISASI (%) KETERANGAN

    KEU FISIK 1 Program

    Pelayanan Administrasi Perkantoran

    8.687.205.952 7.548.413.956 86,89 100,00

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    4.383.038.050 3.832.288.836 87,43 100,00

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    5.423.264.520 4.922.936.560 90,77 98,65

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 14

    NO PROGRAM

    /KEGIATAN PAGU (RP)

    REALISASI KEUANGAN

    REALISASI (%) KETERANGAN

    KEU FISIK 4 Program Obat dan

    Perbekalan Kesehatan

    288.643.540 202.133.704 70,03 94,07

    5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    366.293.020 333.942.140 91,17 99,19

    6 Program Pengawasan Obat dan Makanan

    180.400.000 172.135.300 95,42 100,00

    7 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

    393.138.720 362.475.200 92,20 97,37

    8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

    3.139.760.000 1.336.617.740 42,57 52,23

    9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

    1.478.160.000 1.287.616.450 87,11 100,00

    10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

    534.936.500 442.525.560 91,94 82,72

    11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

    12.916.738.000 10.785.476.496 83,50 96,28

    12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

    5.682.968.980 4.714.083.902 82,95 100,00

    13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    62.818.000 56.913.700 90,60 100,00

    14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

    352.498.000 334.512.150 94,90 100,00

    15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

    797.704.100 715.771.865 89,73 100,00

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 15

    NO PROGRAM

    /KEGIATAN PAGU (RP)

    REALISASI KEUANGAN

    REALISASI (%) KETERANGAN

    KEU FISIK 16 Program Jaminan

    Kesehatan Bali Mandara

    278.235.893.238 275.914.580.998,07 99,17 99,99

    17 Program Kesehatan Wisata

    70.813.500 57.325.200 80,95 87,57

    - Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBN sebesar Rp. 21.891.339.000

    sedangkan realisasinya sebesar Rp. 16.387.997.989 (Enam belas miliar tiga ratus

    delapan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus

    delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 74,86 %. Adapun rincian anggaran

    dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut

    Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber

    APBN Tahun 2015

    NO PROGRAM

    /KEGIATAN PAGU (RP)

    REALISASI KEUANGAN

    REALISASI (%) KET

    KEU FISIK 1 Program Dukungan

    Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan

    4.439.206.000 3.992.156.465 89,93 99,25

    2 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

    9.467.876.000 7.607.320.225 80,35 88,43

    3 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

    1.042.995.000 924.052.190 88,60 98,25

    4 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

    6.055.529.000 3.059.847.645 50,53 61,40

    5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

    885,733,000 804,621,464 90.84 96,77

    Penjelasan Realisasi Anggaran

    Capaian realisasi anggaran secara umum sampai dengan akhir Tahun 2015

    secara fisik mencapai 99,33 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 16

    313.019.749.837,07 (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh

    Ratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) atau sebesar

    96,91%. Dari 17 program hanya 8 program yang realisasi fisiknya mencapai 100

    % sedangkan 7 program bisa diselesaikan berkisar antara 90 99,99 %, 1 program

    penyelesaiannya mencapai 87,57 % dan 1 program hanya bisa diselesaikan sebesar

    52, 23 %.

    Penjelasan program yang pada pelaksanaanya tidak mencapai 100 % sebanyak

    9 program disebabkan karena:

    1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini

    hanya bisa terlaksana sebesar 52,23 %. Hal ini disebabkan pada kegiatan

    Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Asap Rokok (DBH-CHT) tidak bisa

    dilaksanakan karena untuk tahun 2015 penggunaan dana DBH-CHT beralih

    fungsi dari promotif dan preventif menjadi kuratif dan rehabilitatif,

    direncanakan dana tersebut untuk pengadaan alat-alat RS Internasional di tahun

    2016.

    2) Program Kesehatan Wisata; Pelaksanaan program ini mencapai 87,57 %

    disebabkan perjalanan dalam daerah pengukuran kebisingan tidak terlaksana

    karena berbenturan dengan kegiatan lain.

    3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program ini terlaksana sampai

    91,94 %; tidak mencapai 100 % disebabkan karena pada saat kejadian kasus

    legionela bersamaan dengan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan

    Lingkungan) Kementerian Kesehatan RI sehingga perjalanan legionela tidak

    bisa direalisasikan.

    4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Pelaksanaan program ini mencapai

    94,07 %; Pada program ini ada beberapa item obat tidak dapat dilayani melalui

    e-katalog (siprofloksasin 500 mg, asam mefenamat 500 mg, gentamicin salep

    mata oleh PT bernofarm, Phenobarbital 100 mg dan lansoprazol oleh PT IGM).

    5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Pelaksanaan

    program ini mencapai 96,28 %. Penyebab pelaksanaan tidak mencapai 100 %

    karena Belanja sewa tenda dalam rangka skrining faktor resiko PTM

    menyesuaikan lokasi, Belanja perjalanan daerah menyesuaikan dengan kasus

    KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Belanja perjalanan luar daerah sesuai

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 17

    pemanggilan, kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan

    penanggulangan wabah sesuai dengan KLB (Kejadian Luar Biasa).

    6) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; Program tersebut pelaksanaan

    sudah mencapai 97,37 %. Pada kegiatan Pembinaan pengobat tradisional

    terdapat kesalahan kode rekening untuk BPJS ketenaga kerjaan sehingga tidak

    bisa direalisasikan.

    7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Pelaksanaan program

    ini mencapai 98,65 %. Pada kegiatan Perencanaan dan Penyebarluasan Tenaga

    Medis dan Paramedis, ada 3 dr/drg dan 2 bidan PTT mengundurkan diri

    sehingga gaji maupun BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan tidak bisa terealisasi.

    8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Pada program ini pelaksanaannya telah

    mencapai 99,19 % penyebab tidak tercapainya 100 % adalah kegiatan

    Pembinaan Kesehatan Olah Raga, karena kesalahan kode rekening untuk BPJS

    ketenaga kerjaan sehingga tidak bisa direalisasikan.

    9) Program Kesehatan Bali Mandara; Pelaksanaan program ini telah mencapai

    99,99 %, kegiatan rapat yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan

    Desember dan dibatalkan oleh pejabat eselon 1 yang akan memimpin rapat

    tersebut.

    Ada 10 program yang pada pelaksanaannya realisasi keuangan terserap dibawah

    90 % adalah sebagai berikut :

    1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini

    realisasi keuangannya hanya mencapai 41,65 %. Hal ini disebabkan pada

    kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Asap Rokok (DBH-CHT)

    tidak bisa dilaksanakan karena untuk tahun 2015 penggunaan dana DBH-CHT

    beralih fungsi dari promotif dan preventif menjadi kuratif dan rehabilitatif,

    direncanakan dana tersebut untuk pengadaan alat-alat RS Internasional di

    tahun 2016.

    2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Realisasi keuangan program ini

    mencapai 70,03 %; Pada program ini ada beberapa item obat tidak dapat

    dilayani melalui e-katalog (siprofloksasin 500 mg, asam mefenamat 500 mg,

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 18

    gentamicin salep mata oleh PT bernofarm, Phenobarbital 100 mg dan

    lansoprazol oleh PT IGM).

    3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Realisasi keuangan Program ini

    mencapai 79,54 %; disebabkan karena pada saat kejadian kasus legionela

    bersamaan dengan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan)

    Kementerian Kesehatan RI sehingga perjalanan legionela tidak bisa

    direalisasikan.

    4) Program Kesehatan Wisata; Realisasi program ini mencapai 80,95 %

    disebabkan perjalanan dalam daerah pengukuran kebisingan tidak terlaksana

    karena berbenturan dengan kegiatan lain.

    5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Realisasi keuangannya sebesar

    83,07 disebabkan karena anggaran perubahan diterima bulan Nopember

    namun Pergub tentang satuan biaya honor BPRS baru diterima 14 Desember

    2015 dan pada lomba Nakes dan Puskesmas berprestasi ada beberapa kab/kota

    yang tidak mengikuti.

    6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Realisasi

    keuangannya mencapai 83,11 %. Penyebabnya adalah pada Belanja sewa

    tenda dalam rangka skrining faktor resiko PTM menyesuaikan lokasi, Belanja

    perjalanan daerah menyesuaikan dengan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca

    Imunisasi), Belanja perjalanan luar daerah sesuai pemanggilan, kegiatan

    peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah sesuai

    dengan KLB (Kejadian Luar Biasa).

    7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Realisasinya keuangan

    mencapai 86,58 %, ini disebabkan adanya efisiensi, sesuai kebutuhan dan

    untuk perjalanan dinas luar daerah dibiayai oleh Pusat.

    8) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; realisasi keuangan

    program ini mencapai 86,90 % karena adanya efisiensi dan sesuai kebutuhan.

    9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Realisasi keuangan mencapai 87,11 %

    hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.

    10) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Realisasi

    keuangannya mencapai 88,98 karena adanya efisiensi.

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 19

    I.6 Sistematika LAKIP

    Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali selama tahun 2015. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu

    dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur

    pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Provinsi Bali

    2014-2018.

    Sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

    Bali tahun 2015 adalah sebagai berikut :

    Bab I Pendahuluan

    Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

    kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis

    issued) yang sedang dihadapi organisasi.

    Bab II Perencanaan Kinerja

    Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

    bersangkutan.

    Bab III Akuntabilitas Kinerja

    A. Capaian Kinerja Organisasi

    Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

    pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

    pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

    strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

    1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

    2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

    ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

    3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

    target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

    perencanaan strategis organisasi ;

    4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

    (jika ada) ;

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 20

    5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

    penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;

    6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

    7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

    kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

    B. Realisasi Anggaran

    Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

    telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

    dokumen perjanjian kinerja.

    Bab IV Penutup

    Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

    serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

    meningkatkan kinerjanya.

    Lampiran :

    1). Perjanjian Kinerja

    2). Lain-lain yang dianggap perlu

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 21

    BAB II

    PERENCANAAN KINERJA

    II.1 Perencanaan Strategis

    II.1.1. Visi dan Misi

    Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 serta dengan

    mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

    yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam

    masyarakat Bali maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana

    Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah Bali

    Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)

    Dalam rangka mewujudkan Bali Sehat menuju Bali yang Maju, Aman,

    Damai dan Sejahtera, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang

    berkembang selama 5 tahun sebelumnya, telah ditetapkan misi SKPD Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali dapat dirumuskan sbb :

    1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang

    merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali.

    2. Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

    3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

    II.1.2 Tujuan dan Sasaran

    Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

    strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun

    adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

    BAB II

    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 22

    Tabel II.1.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

    Misi Tujuan

    1 Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali

    1 Terselenggaranya upaya yankes yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali

    2 Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan

    2 Tersedianya sumber daya kesehatan yang merata di seluruh sarana pelayanan kesehatan

    3 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat

    3 Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup Sehat

    Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang

    hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

    berikut :

    Tabel II.1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

    NO SASARAN

    STRATEGIS

    Indikator Kinerja

    Satuan

    Kondisi

    awal

    (2014)

    Target

    Akhir

    (2018)

    1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

    1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

    /100.000 KH

    70,5 90

    1.2 Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

    % 97,63 100

    2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

    2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

    /1000 KH 5,96 10

    2.2 Angka Kematian Balita (AKABA)

    /1000 KH 6,63 10

    2.3 Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar

    % 100 100

    2.4 Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK

    Balita 64,02 80

    2.5 Persentase cakupan KF sesuai standar

    % 97,49 100

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 23

    3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

    3.1 Persentase Bumil KEK (%)

    % 2,66 9,2

    3.2 Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang

    % 13,2 12,1

    3.3 Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT

    % 0 80

    3.4 Persentase Balita yang ditimbang (D/S)

    % 79,86 85

    3.5 Persentase bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif

    % 79,86 47

    3.6 Persentase Desa Siaga Aktif

    % 92,18 89

    3.7 Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM

    % 18 40

    3.8 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

    Kebijakan 3 3

    4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

    4.1 Angka Kesakitan Penyakit Menular

    % n/a n/a

    4.2 Angka Kematian Penyakit Menular

    % 0,20

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 24

    5 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

    5.1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

    % 77,5 100%

    5.2 Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif

    Desa 101 328

    6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

    6.1 Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

    % 26,20 41

    6.2 Persentase FKTP yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar

    % 2,5 85

    6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi

    % 0 100

    6.4 Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

    % 55,60 100

    6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi

    % 55,60 100

    6.6 Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

    % 18,57 30

    6.7 Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

    % 3,6 25

    6.8 Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik

    % 33,54 30

    6.9 Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota

    % 100 100

    6.10 Persentase diklat yang terakreditasi

    % 100 100

    6.11 Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan

    % 100 100

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 25

    sesuai kompetensi 6.12 Jumlah kab/kota yang

    memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

    Kab/kota 2 9

    6.13 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi

    % 100 100

    6.14 Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan

    Pelatihan 6 6

    6.15 Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan

    % 100 100

    6.16 Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

    % 100 100

    6.17 Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali

    Nilai 88 90

    6.18 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali

    % Dimulai tahun 2016

    100

    6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di faskes

    % 45 80

    6.20 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

    % 0 80

    6.21 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

    % 80 80

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 26

    6.22 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM

    Kab/kota 9 9

    6.23 Persentase Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer

    % 100 100

    6.24 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses

    Paket 1 paket 1 paket

    6.25 Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

    Paket 1 paket 1 paket

    Dari sasaran strategis dan indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam Indikator

    Kinerja Utama sebagai berikut :

    Tabel II.1.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    Indikator Kinerja Utama

    Satuan

    Kondisi awal

    2015

    Target akhir

    2018

    1. Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH 83,5 90

    2. Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 5,72 10

    3. Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH 6,62 10

    4. Persentase Bumil KEK (%) % 2,63 9,2

    5. Persentase balita malnutrisi dan gizi

    kurang(%)

    % 9,0 12,1

    6. Angka Kematian Penyakit Menular % 0,28

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 27

    II.1.3 Strategi.

    Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

    perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

    tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan

    tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,

    kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

    II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama:

    Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya

    Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh

    Masyarakat Bali

    1. Strategi

    Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut :

    - Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan

    - Meningkatkan kesehatan bayi dan balita

    - Meningkatkan status gizi masyarakat

    - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas

    Kesehatan

    - Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit

    Menular

    2. Kebijakan

    - Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk

    menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)

    - Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk

    menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita

    (AKABA)

    - Meningkatkan upaya pencarian anak balita dengan gizi

    buruk dan gizi kurang

    - Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk

    menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

    Kematian Bayi (AKB)

    - Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program JKN

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 28

    - Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi

    dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat)

    maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan

    dan rehabilitasi) penyakit-penyakit degeneratif

    - Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging

    diseases

    3. Program

    - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

    - Program perbaikan gizi masyarakat

    - Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)

    - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    - Program upaya kesehatan masyarakat

    - Program standarisasi pelayanan kesehatan

    - Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

    4. Kegiatan

    - Pelatihan PONED untuk semua tim PONED puskesmas

    perawatan di 9 kab/kota

    - Pelayanan ibu hamil (minimal 4x selama kehamilannya)

    (K4)

    - Pelatihan nakes untuk kelas ibu hamil di puskesmas 9

    kab/kota

    - Review program P4K bagi bidan pada puskesmas di

    kab/kota

    - Review buku KIA

    - Melaksanakan cakupan DD risti bagi bumil

    - Peningkatan kemampuan pelayanan PONEK di RS

    - Melaksanakan MONEV tentang PONEK di RS

    - Melaksanakan gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

    (GRSSI-B)

    - Pemeriksaan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan

    - Pelatihan nakes tentang MTBS di Puskesmas 9 kab/kota

    - Kemitraan bidan dengan bidan

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 29

    - Monev KB pasca salin

    - Penjaringan Ibu Hamil KEK

    - Pelaksanaan surveilans gizi aktif di Puskesmas

    - Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif

    - Pelatihan konselor menyusui bagi nakes

    - Penyediaan Vaksin sesuai dengan jumlah sasaran

    - Pemberian imunisasi sesuai sasaran

    - Melaksanakan MONEV imunisasi

    - Pembinaan Kesehatan Olahraga

    - Pembinaan dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKBM

    - Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara

    - Diseminasi program JKN

    - Melaksanakan MONEV JKN

    - Pemberian imunisasi pada Batita, BIAS, WUS dan Bumil

    - Melaksanakan penyelidikan Epidemiologi pada KLB

    - Melaksanakan pengobatan terhadap penderita TB

    - Melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD

    - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus Rabies

    - Melaksanakan respon terhadap sinyal KLB

    - Melaksanakan pemantauan jentik secara berkala

    - Melaksanakan penemuan penjaringan kasus TB

    - Melaksanakan Skrining faktor resiko PTM (IVA, Obesitas,

    Hipertensi)

    - Melaksanakan KIE pada semua sasaran yang beresiko

    II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua:

    Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya

    Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh

    Masyarakat Bali

    1. Kebijakan

    - Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas

    pelayanan kesehatan masyarakat

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 30

    - Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta

    sarana dan prasarana kesehatan

    2. Program

    - Program standarisasi pelayanan kesehatan

    - Program peningkatan sarana dan prasarana fasyankes

    - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

    - Program pengembangan obat asli indonesia

    - Program obat dan perbekalan kesehatan

    - Program peningkatan pengawasan pangan dan bahan

    berbahaya

    3. Kegiatan

    - Meningkatkan persentase FKTP yang terakreditasi

    - Melaksanakan pelatihan dan pedampingan akreditasi FKTP

    - Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTP

    - Melaksanakan MONEV tentang PONED di Puskesmas

    - Meningkatkan persentase FKTL yang terakreditasi

    - Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTL

    - Meningkatkan persentase laboratorium kesehatan yang

    terakreditasi

    - Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di lab.

    Kesehatan

    - Meningkatkan persentase sarana kefarmasian dan alat

    kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi

    yang baik

    - Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di sarana

    kefarmasian dan alat kesehatan

    - Penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan

    kesehatan

    - MONEV Sistem Informasi Kesehatan

    - Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan

    Pelatihan formal di 9 Kab/Kota

    - Pembinaan dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 31

    - Pengkajian aspek-aspek pembangunan kesehatan

    - Melaksanakan kegiatan pembentukan laboratorium

    lapangan

    - Melaksanakan kegiatan evaluasi pelatihan

    - Melaksanakan TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan

    Nakes

    - Melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai

    TNA

    - Mengusulkan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan

    akreditasi

    - Membuat sertifikat yang diterbitkan

    - Membuat laporan kegiatan pelatihan

    - Melakukan advokasi kegiatan kediklatan di fasyankes 9

    Kab/Kota

    - Melaksanakan Kompetensi Pegawai

    - Nilai SKM

    - Nilai rata-rata PME

    - Melaksanakan kalibrasi alat-alat laboratorium

    - Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

    - Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat

    terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

    - Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat

    terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

    - Pembinaan Pengobat Tradisional

    - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

    II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga:

    Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat

    1. Kebijakan

    - Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi

    dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat)

    maupun pencegahan tersier

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 32

    2. Program

    - Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

    - Pengembangan lingkungan sehat

    - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

    Masyarakat

    3. Kegiatan

    - Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-

    AIDS

    - Melaksanakan zero survei pada populasi kunci

    - Melaksanakan Inspeksi Sanitasi pada TPM dan TTU

    - Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi kab/kota sehat

    - Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada

    kab/kota

    - Melaksanakan MONEV pelaksanaan kab/kota sehat

    - Advokasi desa, dunia usaha dan ormas untuk mendukung

    program kesehatan

    - Pembinaan dan evaluasi UKBM

    - Advokasi kab/kota untuk mengeluarkan kebijakan publik

    tentang PHBS

    - Pembinaan dan evaluasi PHBS

    II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

    Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran,

    langkah selanjutnya dengan menentukan cara mencapai tujuan dan

    sasaran yang merupakan strategi organisasi meliputi kebijakan, program

    dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

    Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun.

    2015

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

    1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu

    1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH

    100

    1.2 Persentase persalinan di fasilitas % 97

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 33

    Melahirkan kesehatan 2 Meningkatkan

    Kesehatan Bayi dan Balita

    2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 15 2.2 Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH 15 2.3 Persentase cakupan kunjungan

    neonatal pertama (Kn1) sesuai standar

    % 96

    2.4 Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK

    Balita 65

    2.5 Persentase cakupan KF sesuai standar

    % 98

    3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

    3.1 Persentase Bumil KEK (%) % 10 3.2 Persentase balita malnutrisi (gizi

    buruk) dan gizi kurang % 13,2

    3.3 Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT

    % 20

    3.4 Persentase Balita yang ditimbang (D/S)

    % 82

    3.5 Persentase bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif

    % 39

    3.6 Persentase Desa Siaga Aktif % 86 3.7 Persentase desa yang

    memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM

    % 10

    3.8 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

    Kebijakan 3

    4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

    4.1 Angka Kesakitan Penyakit Menular

    4.2 Angka Kematian Penyakit Menular %

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 34

    6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

    6.1 Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

    % 29

    6.2 Persentase FKTP yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar

    % 5.8

    6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi % 94 6.4 Persentase FKTL yang

    melaksanakan pelayanan sesuai standar

    % 42,6

    6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi % 94 6.6 Persentase Faskes lainnya yang

    melaksanakan pelayanan sesuai standar

    % 15

    6.7 Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

    % 10

    6.8 Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik

    % 15

    6.9 Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota

    % 100

    6.10 Persentase diklat yang terakreditasi % 94 6.11 Persentase pelaksanaan pendidikan

    kebidanan sesuai kompetensi % 100

    6.12 Jumlah kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

    Kab/kota 4

    6.13 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi

    % 100

    6.14 Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan

    Pelatihan 2

    6.15 Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan

    % 100

    6.16 Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

    % 100

    6.17 Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali

    Nilai 88

    6.18 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali

    % Dimulai tahun 2016

    6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di

    % 80

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 35

    faskes 6.20 Persentase tingkat kepuasan

    masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

    % 80

    6.21 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

    % 80

    6.22 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM

    Kab/kota 9 kab/kota

    6.23 Persentase Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer

    % 100

    6.24 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses

    Paket 1 paket

    6.25 Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

    Paket 1 paket

    II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015.

    Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

    kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

    target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

    Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta

    target kinerja dan anggaran.

    Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra,

    RKT, IKU dan anggaran atau DPA, PK.

    Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun

    2015 adalah seperti tabel berikut :

    Tabel II.2. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

    1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

    /100.000 KH

    100 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

    797.704.100

    1.2 Persentase persalinan di fasilitas

    % 97 1 Pelatihan PONED untuk semua

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 36

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    kesehatan tim PONED puskesmas perawatan di 9 kab/kota

    2 Pelayanan ibu hamil (minimal 4x selama kehamilannya) (K4)

    3 Pelatihan nakes untuk kelas ibu hamil di puskesmas 9 kab/kota

    4 Review program P4K bagi bidan pada puskesmas di kab/kota

    5 Review buku KIA

    6 Melaksanakan cakupan DD risti bagi bumil

    7 Peningkatan kemampuan pelayanan PONEK di RS

    8 Melaksanakan MONEV tentang PONEK di RS

    9 Melaksanakan gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B)

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 37

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

    2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

    /1000 KH

    15 10 Pemeriksaan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan

    2.2 Angka Kematian Balita (AKABA)

    /1000 KH

    15 11 Pelatihan nakes tentang MTBS di Puskesmas 9 kab/kota

    2.3 Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar

    % 96 12 Kemitraan bidan dengan bidan

    2.4 Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK

    Balita 65 13 Monev KB pasca salin

    2.5 Persentase cakupan KF sesuai standar

    % 98

    3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

    3.1 Persentase Bumil KEK (%)

    % 10 Program Perbaikan gizi Masyarakat

    1.478.160.000

    3.2 Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang

    % 13,2 1 Penjaringan Ibu Hamil KEK

    3.3 Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT

    % 20 2 Pelaksanaan surveilans gizi aktif di Puskesmas

    3.4 Persentase Balita yang ditimbang (D/S)

    % 82 3 Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif

    3.5 Persentase bayi < 6 bl yang

    % 39 4 Pelatihan konselor menyusui

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 38

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    mendapat ASI Eksklusif

    bagi nakes

    3.2 Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang

    % 13,2 5 Penjaringan Ibu Hamil KEK

    3.6 Persentase Desa Siaga Aktif

    % 86 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

    1.639.760.000

    3.7 Persentase desa yang memanfaat kan dana desa 10 % untuk dana UKBM

    % 10 1 Advokasi desa, dunia usaha dan ormas untuk mendukung program kesehatan

    3.8 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

    Kebi jakan

    3 2 Pembinaan dan evaluasi UKBM

    3 Advokasi kab/kota untuk mengeluarkan kebijakan publik tentang PHBS

    4 Pembinaan dan evaluasi PHBS

    4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

    4.1 Angka Kesakitan Penyakit Menular

    Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

    12.916.738.000

    4.2 Angka Kematian Penyakit

    1 Penyediaan Vaksin sesuai dengan

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 39

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    Menular jumlah sasaran

    4.3 Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap

    % 100 2 Pemberian imunisasi sesuai sasaran

    4.4 Persentase kab/kota yang melaksanakan verifikasi kab/kota sehat

    % 44,44 3 Melaksanakan MONEV imunisasi

    4.5 Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan

    % 82 4 Pemberian Imunisasi pada Batita, BIAS, WUS dan Bumil

    4.6 Persentase KLB yang tertangani < 18 jam

    % 100 5 Melaksanakan penyelidikan Epidemiologi pada KLB

    4.7 Persentase penanganan kasus sesuai SOP

    % 100 6 Melaksanakan pengobatan terhadap penderita TB

    4.8 Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular dan tidak menular

    % 100 7 Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-AIDS

    4.9 Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon

    % 80 8 Melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 40

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    5 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

    5.1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

    % 83% 9 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus Rabies

    5.2 Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif

    Desa 121 10 Melaksanakan respon terhadap sinyal KLB

    11 Melaksanakan pemantauan jentik secara berkala

    12 Melaksanakan penemuan penjaringan kasus TB

    13 Melaksanakan zero survei pada populasi kunci

    14 Melaksanakan Skrining faktor resiko PTM (IVA, Obesitas, Hipertensi)

    15 Melaksanakan KIE pada semua sasaran yang beresiko

    Program Pengembangan lingkungan sehat

    534.936.500

    1 Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi kab/kota

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 41

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    sehat

    2 Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada kab/kota

    3 Melaksanakan MONEV pelaksanaan kab/kota sehat

    4 Melaksanakan Inspeksi Sanitasi pada TPM dan TTU

    Program peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya

    180.400.000

    1 Melaksanakan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

    6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

    6.1 Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

    % 29 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

    5.682.968.980

    6.2 Persentase FKTP yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar

    % 5,8 1 Meningkatkan persentase FKTP yang terakreditasi

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 42

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi

    % 94 2 Melaksanakan pelatihan dan pedampingan akreditasi FKTP

    6.4 Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

    % 42,6 3 Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTP

    6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi

    % 94 4 Melaksanakan MONEV tentang PONED di Puskesmas

    6.6 Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

    % 15 5 Meningkatkan persentase FKTL yang terakreditasi

    6.7 Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

    % 10 6 Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTL

    6.8 Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik

    % 15 7 Meningkatkan persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

    6.9 Persentase Ketersediaan data kesehatan di

    % 100 8 Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 43

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    9 kab/kota lab. Kesehatan

    6.10 Persentase diklat yang terakreditasi

    % 94 9 Melaksanakan Kompetensi Pegawai

    6.11 Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan sesuai kompetensi

    % 100 10 Nilai SKM

    6.12 Jumlah kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

    Kab/kota 4 11 Nilai rata-rata PME

    6.13 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi

    % 100 12 Melaksanakan kalibrasi alat-alat laboratorium

    6.14 Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan

    Pelatihan 2 13 Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

    6.15 Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan

    % 100 14 Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 44

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    6.16 Persentase

    faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

    % 100 15 Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

    6.17 Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali

    Nilai 88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana fasyankes

    4.383.038.050

    6.18 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali

    % Dimulai tahun 2016

    1 Meningkatkan persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik

    6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di faskes

    % 80 2 Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di sarana kefarmasian dan alat kesehatan

    6.20 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap

    % 80.00 3 Penyusunan laporan penyelenggaraan pembanguna

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 45

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    pelayanan kesehatan di FKTP

    n kesehatan

    6.21 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

    % 80 4 MONEV Sistem Informasi Kesehatan

    6.22 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM

    Kab/kota 9 kab/kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    5.423.264.520

    6.23 Persentase Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer

    % 100 1 Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan formal di 9 Kab/Kota

    6.24 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses

    Paket 1 paket 2 Pembinaan dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan

    6.25 Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

    Paket 1 paket 3 Pengkajian aspek-aspek pembangunan kesehatan

    4 Melaksanakan kegiatan pembentukan laboratorium lapangan

    5 Melaksanakan kegiatan

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 46

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    evaluasi pelatihan

    6 Melaksanakan TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Nakes

    7 Melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai TNA

    8 Mengusulkan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan akreditasi

    9 Membuat sertifikat yang diterbitkan

    10 Membuat laporan kegiatan pelatihan

    11 Melakukan advokasi kegiatan kediklatan di fasyankes 9 Kab/Kota

    Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    62.818.000

    1 Diseminasi program JKN

    2 Melaksanakan MONEV JKN

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 47

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    SATUAN TARGET PROGRAM

    /KEGIATAN

    ANGGARAN

    Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

    278.235.893.238

    1 Pembinaan dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKBM

    2 Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara

    Program Pengembangan obat asli Indonesia

    393.138.720

    1 Pembinaan Pengobat Tradisional

    Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

    288.643.540

    1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    167.553.920

    1 Pembinaan Kesehatan Olahraga

    II.3 Rencana Anggaran.

    Dinas Kesehatan Provinsi Bali Pada Tahun 2015 melaksanakan kegiatan

    dengan anggaran APBD Induk sebesar Rp. 302.023.708.121, Melalui

    mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp.364.496.459.885,36 dengan

    rincian Belanja Tidak Langsung Rp.41.502.185.765 dan Belanja Langsung

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 48

    Rp.322.994.274.120,36. Adapun realisasi anggaran sebesar

    Rp.323.423.646.868,59 (88,73 %) dengan rincian untuk Belanja Tidak

    Langsung Rp.35.574.982.935,00 (85,72 %) dan Belanja Langsung

    Rp.287.848.663.933,59 (89,12 %).

    1. Target dan Realisasi Belanja Dinas kesehatan Provinsi Bali

    Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali meliputi belanja langsung dan belanja

    tidak langsung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

    Tabel : Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014.

    Anggaran Target Realisasi %

    BTL 41.502.185.765 35.574.982.935 85,72

    BL 322.994.274.120,36 287.850.413.934 89,12

    Jumlah 364.496.459.885 323.425.396.869 88,73

    2. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

    Anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk

    pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai berikut :

    Tabel : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

    No. Sasaran Anggaran %

    1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

    295.000.600 0,09

    2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita 502.703.500 0,16

    3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat 1.478.160.000 0,46

    4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

    12.793.851.000 3,96

    5 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

    728.637.000 0,23

    6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

    294.637.318.968,36 91,22

    JUMLAH 310.435.671.068,36 96,11

    Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran

    yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan

    anggaran belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran

    untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 310.435.671.068,36 (96,11%) dari

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 49

    total Belanja Langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan

    pendukung sebesar Rp. 12.558.603.052 (4,05%) dari total anggaran Belanja

    Langsung. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis

    dengan anggaran paling besar adalah sasaran VI dengan besaran anggaran Rp.

    294.637.318.968,36 (96,11%) dari total Belanja Langsung dan anggaran yang

    paling sedikit adalah sasaran I Rp. 295.000.600 (0,09%).

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 50

    BAB III

    AKUNTABILITAS KINERJA

    III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

    Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian

    kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

    Bali tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim

    pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

    pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

    keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

    pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan

    posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

    III.1.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

    No. Interval Nilai

    Realisasi Kinerja

    Kriteria Penilaian

    Realisasi Kinerja

    Kode

    1. 91 100 Sangat Baik Hijau Tua

    2. 76 90 Tinggi Hijau Muda

    3. 66 75 Sedang Kuning Tua

    4. 51 65 Rendah Kuning Muda

    5. 50 Sangat Rendah Merah

    Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

    Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

    dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan

    dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta target dan capaian

    realisasinya dirinci sebagai berikut :

    BAB III

    AKUNTABILITAS KINERJA

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 51

    Tabel III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015

    NO

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJA SASARAN

    SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE KRITERIA KODE

    1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

    1. Angka Kematian Ibu (AKI)

    /100.000 KH

    100 83,5 116,5 Sangat Baik

    Hijau Tua

    2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

    2. Angka Kematian Bayi (AKB)

    /1000 KH 15 5,72 161,87 Sangat Baik

    Hijau Tua

    3. Angka Kematian Balita (AKABA)

    /1000 KH 15 6,62 155,87 Sangat Baik

    Hijau Tua

    3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

    4. Persentase Bumil KEK (%)

    % 10 2,63 173,70 Sangat Baik

    Hijau Tua

    5. Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang(%)

    % 13,2 9,0 131,82 Sangat Baik

    Hijau Tua

    4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

    6. Angka Kematian Penyakit Menular

    %

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 52

    III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

    Dalam sub bag ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun

    evaluasi dan analisis secara rinci indikatir kinerja menurut sasaran strategis

    diuraikan sebagai berikut :

    III.2.1.Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

    Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja

    NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

    2015 TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    (2018)

    CAPAIAN

    S/D 2015

    TERHADAP

    2018 (%) TARGET REALISASI

    %

    REALISASI

    1 Angka Kematian Ibu (AKI)

    70,5 100/ 100.000

    KH

    83,5 116,5 90 / 100.000

    KH

    107,22

    Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan,

    persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetrik. Bila

    dibandingkan dengan target AKI di Provinsi Bali telah mencapai target. Namun

    bila dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi kenaikkan jumlah kasus kematian

    ibu.

    III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

    Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Kinerja

    NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

    2015 TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    (2018)

    CAPAIAN

    S/D 2015

    TERHADAP

    2018 (%) TARGET REALISASI

    %

    REALISASI

    1 Angka Kematian Bayi (AKB)

    5,96 15 / 1000 KH

    5,72 161,87 10 / 1000 KH

    142,80

    2 Angka Kematian Balita (AKABA)

    6,63 15 / 1000 KH

    6,62 155,87 10 / 1000 KH

    133,80

    Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan

    yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup (KH) sedangkan Angka Kematian

    Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia

    5 tahun. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 53

    kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Pada AKI dan AKABA tahun 2015

    capaiannya sudah mencapai target dan bila dibandingkan dengan tahun 2014

    terjadi penurunan jumlah kematian bayi dan balita.

    Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan AKI, AKB dan

    AKABA antara lain dengan Audit Maternal-Perinatal; Pelacakan kasus kematian

    Maternal-Perinatal; Meningkatkan surveilans KIA; meningkatkan pelaksanaan

    kelas ibu; Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) dan ANC Terfokus; perbaikan

    system rujukan; melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas; pendidikan dan

    pelatihan teknis.

    III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

    Tabel III.2.3 Target dan Realisasi Kinerja

    NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

    2015 TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    (2018)

    CAPAIAN

    S/D 2015

    TERHADAP

    2018 (%) TARGET REALISASI

    %

    REALISASI

    1 Persentase Bumil KEK (%)

    2,66 % 10 % 2,63 % 173,70 9,2 % 171,41

    2 Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang(%)

    13,2 % 13,2 % 9,0 % 131,82 12,1 % 125,62

    Bumil KEK adalah ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis

    yang diketahui melalui Lingkar Lengan Atas kurang dari 23,5 cm. Bumil KEK

    tahun 2015 menunjukkan adanya sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun

    2014. Permasalahan yang dihadapi dalam penemuan kasus Bumil KEK antara lain

    belum seluruh ibu hamil terpantau terutama yang melakukan pemeriksaan ke

    fasilitas kesehatan swasta. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kerjasama

    dan koordinasi dengan RS swasta maupun bidan praktek swasta terutama dalam

    hal pelaporan.

    Balita malnutrisi merupakan Balita yang memiliki berat badan kurang -2 SD

    menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U). Jumlah balita yang

    mengalami malnutrisi berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015

    lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Rendahnya kesadaran masyarakat

    untuk memantau pertumbuhan berat badannya secara rutin merupakan faktor

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 54

    penghambat dalam penemuan kasus. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan

    upaya antara lain meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.

    III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit

    Menular

    Tabel III.2.4 Target dan Realisasi Kinerja

    NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

    2015 TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    (2018)

    CAPAIAN

    S/D 2015

    TERHADAP

    2018 (%) TARGET REALISASI

    %

    REALISASI

    1 Angka Kematian Penyakit Menular

    0,20

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 55

    pasien penderita HIV-AIDS (ODHA) yang mau minum obat dikarenakan masih

    adanya stigma dan diskriminasi masyarakat, sedangkan pada pengobatan TB

    penemuan kasus tidak berjalan secara maksimal, disebabkan karena kemampuan

    petugas untuk menjangkau seluruh masyarakat sangat terbatas sehingga ada kasus

    TB di masyarakat yang tidak termonitor.

    III.2.5 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

    Tabel III.2.5 Target dan Realisasi Kinerja

    NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

    2015 TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    (2018)

    CAPAIAN

    S/D 2015

    TERHADAP

    2018 (%) TARGET REALISASI

    %

    REALISASI

    1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

    77,50 % 83 % 84,17% 101,41 100 % 84,17 %

    Capaian sasaran meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular pada

    tahun 2015 dengan indikator persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi

    dini faktor resiko penyakit tidak menular mengalami kenaikan sebesar 6,67 % dari

    capaian pada tahun 2014 sebesar 77,50 %. Kenaikan ini didukung oleh kesadaran

    masyarakat dalam melakukan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular seperti

    pemeriksaan IVA, hipertensi dan obesitas di puskesmas. Selain itu, kerjasama

    yang baik antar lintas program dan lintas sektor dalam mempromosikan program

    seperti pemeriksaan IVA dan penyakit tidak menular lainnya juga mempengaruhi

    tercapainya indikator ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, belum semua

    puskesmas dapat melaksanakan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular. Hal

    ini dikarenakan belum tersedianya peralatan untuk pemeriksaan IVA dan terapi

    Cryo di seluruh puskesmas serta mobilitas tenaga yang tinggi terutama dokter di

    tingkat puskesmas dan kabupaten. Sehingga belum semua puskesmas mampu

    melaksanakan pemeriksaan tersebut.

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 56

    III.2.6 Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

    Tabel III.2.6 Target dan Realisasi Kinerja

    NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

    2015 TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    (2018)

    CAPAIAN

    S/D 2015

    TERHADAP

    2018 (%) TARGET REALISASI

    %

    REALISASI

    1 Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan

    26,20 % 29 % 26,20 % 90,34 41 % 63,90

    Standar pelayanan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan

    dasar yang harus dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu antara

    lain : Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit), Fasilitas Kesehatan

    Tingkat Pertama (Puskesmas), dan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium

    Kesehatan dan Sarana Kefarmasian. Dalam menentukan standar pelayananan,

    akreditasi merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya

    tersebut. Setiap faskes yang ada memiliki sistem standar akreditasi yang berbeda-

    beda dalam menentukan standar pelayanan.

    Capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan

    pada tahun 2015 dengan indikator persentase faskes yang memenuhi standar

    pelayanan masih dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh

    masih kurangnya kesadaran tiap-tiap faskes dalam melaksanakan akreditasi

    dikarenakan biaya akreditasi yang cukup tinggi, kurangnya sumber daya manusia

    dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara

    lain :

    - Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

    akreditasi secara rutin baik di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkes

    - Memberikan sangsi kepada labkes yang tidak terakreditasi sehingga ada

    keinginan labkes untuk memperbaiki diri dan menyiapkan proses akreditasi

    - Peningkatan pembinaan ke sarana kefarmasian yang lain selain PBF,

    sehingga sarana yang lain juga ada peningkatan dalam upaya melaksanakan

    cara produksi dan distribusi yang baik

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 57

    - Melaksanakan pembinaan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas

    III.3 Akuntabilitas Anggaran

    Penyerapan anggaran belanja langsung setelah perubahan pada Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp. 313.019.749.837,07 (96,91

    %) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.

    322.994.274.120,36. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

    sebesar Rp. 303.445.980.551,07 (97,75 %), sedangkan realisasi untuk

    program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 9.573.769.286 (76,23 %). Jika

    dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

    pada program/kegiatan di sasaran VI Sedangkan penyerapan terkecil pada

    program/kegiatan di sasaran V sebesar Rp. 530.783.050 (72,85 %).

    Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

    anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan

    penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang

    terserap untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

    disajikan pada tabel berikut :

    Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

    No Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi

    1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

    295.000.600 272.108.200 92,24

    2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

    502.703.500 443.663.665 88,26

    3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

    1.478.160.000 1.287.616.450 87,11

    4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

    12.793.851.000 10.754.544.206 84,06

    5 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

    728.637.000 530.783.050 72,85

    6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

    294.637.318.968,36 290.157.264.980,07 98,48

    Jumlah 310.435.671.068,36 303.445.980.551,07 97,75

    Belanja Langsung Pendukung 12.558.603.052 9.573.769.286 76,23

    Total Belanja Langsung 322.994.274.120,36 313.019.749.837,07 96,91

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 58

    BAB IV

    PENUTUP

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

    Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan

    akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam

    pencapaian misi dan tujuan instansi.

    Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

    tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

    dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

    pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

    ditetapkan.

    Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun

    anggaran 2015 merupakan tahun ke-2 dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan

    Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan

    partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

    Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan

    didukung oleh berbagai pihak.

    Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 dapat

    disimpulkan sebagai berikut :

    1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator

    kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya

    manusia, anggaran dan sarana prasarana.

    2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 8 Indikator Kinerja Utama yang

    dipilih sebagai tolok ukur kinerja.

    3. Dari 8 indikator kinerja utama, 7 indikator mencapai kriteria Sangat Baik

    dengan warna hijau tua dan 1 indikator mencapai kriteria Tinggi dengan

    warna hijau muda.

    BAB IV

    PENUTUP

  • LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 59

    Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-

    permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP

    dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

    1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang

    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis

    dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya

    pemerintahan yang akuntabel.

    2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi

    pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik

    dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas

    pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK)

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

    Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai

    bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan

    pertimbangan Bappeda untuk perencaanaan tahun berikutnya, penyempurnaan

    pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan

    berbagai kebijakan yang diperlukan.

  • LAMPIRAN

Recommended

View more >