Lakip 2013 Dit Pamobvit Polda Bali

B A B I

PENDAHULUAN

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

B A B IV

P E N U T U P

IKHTISAR EKSEKUTIF

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI DITPAMOBVIT

N O T A - D I N A S Nomor : B/ND- / I /2014/Ditpamobvit

K e p a d a : Yth. Karorena Polda Bali D a r i : Dirpamobvit Polda Bali Perihal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Ditpamobvit Polda Bali Tahun 2013 1. Rujukan :

a. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/ 4/ VII/ 2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang draf Akhir Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalansi Pemerintah di Lingkungan Polri;

b. Surat Telegram Kapolda Bali Nomor : ST/1983/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemanggilan Personil dalam rangka Penyusunan LAKIP TA. 2013..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan kepada Ka Lakip Ditpamobvit Polda Bali

Tahun 2013 ,sebagaimana terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, Januari 2014

DIRPAMOBVIT POLDA BALI

Drs. R. UMAR FAROQ, S.H, M.Hum.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66090437

Tembusan :

1.Kapolda Bali

2.Waka Polda Bali

3.Irwasda Polda Bali


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

DITPAMOBVIT POLDA BALI T.A 2013

Denpasar, Januari 2014


KEPUTUSAN DIRPAMOBVIT POLDA BALI NOMOR : KEP/ / I / 2014

tentang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DITPAMOBVIT POLDA BALI TAHUN ANGGARAN 2013

DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL POLDA BALI

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kenierja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Ditpamobvit Polda Bali tahun anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Telegram Kapolda Bali Nomor : ST / 06 / I / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penyusunan LAKIP Satker tahun 2012.

Menetapkan : 1. Laporan Akuntabilitas Kenierja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman ( LAKIP ) Ditpamobvit tahun anggaran 2012 ( Perubahan );

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

pada tanggal : Januari 2014


Drs. R. UMAR FAROQ, S.H, M.Hum.


Tembusan :

1. Kapolda Bali 2. Waka Polda Bali

3. Irwasda Polda Bali

DAFTAR ISI

BAB URAIAN HALAMAN

1 2 3

I

II

III

IV

Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG ....................................................................... B.TUGAS DAN FUNGSI ......................................................................... C.STRUKTUR ORGANISASI ................................................................... D. SISTIMATIKA PENYAJIAN.................................................................. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI .................................. B. PENETAPAN KINERJA ............................... AKUNTABILITAS KINERJA A.PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ...................................................... B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA............................................... C. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA............... ........................................... D.AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................., PENUTUP A. KESIMPULAN B.SARAN DAN TINDAK LANJUT LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KEGIATAN KINERJA ( PKK ) 2. STRUKTUR ORGANISASI DIT PAM OBVIT 3. PENETAPAN KINERJA DITPAMOBVIT 4. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER DITPAMOBVIT .

1 1-2 2-3 4

5-12 12-13

14 14-15 16-22 23-24

25 26


IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat Reformasi telah mendorong Polri sebagai Pengayom dan Pelayan Masyarakat,

Penegakan Hukum serta Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat guna mewujudkan

keamanan nasional akan menjadi modal awal dalam membangun keikut sertaan masyarakat,

lembaga/instansi terkait baik dalam maupun luar negeri sebagai mitra Polri. Oleh sebab itu

pencapaian arah kebijakan Polri tahun 2012 diprioritaskan pada kerja sama /sinergi dengan unsur

masyarakat dalam kebijakan strategi Perpolisian Masyarakat ( Polmas ) sampai dengan komunitas

terjauh guna tercapainya kualitas masyarakat yang patuh hukum.

Untuk meningkatkan sinergitas Polri melalui Rencana Kerja serta sasaran tahun 2012

dilaksanakan beberapa peningkatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri,

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban,

Pemberdayaan Potensi Keamanan, Pemeliharan dan Ketertiban Masyarakat, Penyelidikan dan

Penyidikan Tindak Pidana dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dalam Negeri Berkadar

Tinggi.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan pembinaan,

Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan

berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh personel Polri melalui kerja sama secara

terkoordinasi/sinergitas guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Salah satu asas dalam penerapan anggaran berbasis kinerja adalah akuntabilitas yang

merupakan pertanggungjawaban dan amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Dengan landasan pemikiran tersebut, laporan akuntabilitas kinerja Polda Bali T.A. 2013 ini disusun

dalam rangka menyajikan capaian kinerja Polri selama kurun waktu T.A. 2013 yang merupakan

pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi, walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999

mengisyaratkan bahwa setiap Instansi Pemerintah termasuk Polri wajib menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Lembaga/Pemerintah (LAKIP), disamping itu LAKIP juga merupakan

bahan dalam melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja

organisasi secara menyeluruh.

/ Tugas..........

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan pembinaan,

Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan

berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh personel Polri melalui kerja sama secara

terkoordinasi/sinergitas guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri.

LAKIP T.A. 2013 Ditpamobvit Polda Bali ini menyajikan keberhasilan maupun kegagalan

dalam rencana kerja Polri tahun 2013 selaku pemelihara Kamtibmas dan melindungi, mengayomi

melayani masyarakat serta penegakan hukum yang sesuai harapan masyarakat serta

mencerminkan keberhasilan Ditpamobvit Polda Bali dan Jajarannya keberhasilan memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat bukan merupakan keberhasilan Polri semata, tetapi juga

menggambarkan keberhasilan pihak yang berkepentingan ( stakholders ) partisipasi masyarakat

secara umum mewujudkan sumberdaya manusia Polri yang profesional, efektif, efesien, modern dan

kinerja yang optimal berbagai pengukuran dan penilaian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi Polri. Pengukuran yang dapat disusun tersebut tentunya merupakan gambaran keberhasilan

seluruh kinerja Ditpamobvit Polda Bali dengan dukungan seluruh instansi Pemerintah Daerah serta

partisipasi seluruh elemen masyarakat. Mewujudkan institusi Polri yang Profesional, bermoral,

medern dan dipercaya masyarakat merupakan tujuan utama pendayagunaan Polri.

Selain beberapa pengukuran kinerja yang dapat dicapai Ditpamobvit Polda Bali juga

melakukan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan yang masih menjadi keluhan dan

pengaduan dari masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas Polri selaku

pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan pemelihara Kamtibmas serta penegak hukum masih

perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih

memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan

organisasi Polri.

/ Beberapa.......

Beberapa capaian Kinerja dari Ditpamobvit Polda Bali secara ringkas dapat diuraikan pada tabel

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4

5

persentase pemenuhan kebutuhan

Almatsus Polri; ( Roda 4 )

persentase pemenuhan kebutuhan

Almatsus Polri; ( Roda 2 )

frekuensi pelaksanaan patroli

secara ber-

sinergi dan berkesinambungan

selama 24 jam;

jumlah pengaturan penjagaan,

pengawalan dan Patroli yang

dilakukan sesuai SOP;

pembinaan keamanan terhadap

obyek vital / khusus, VVIP dan VIP,

kantor / pejabat perwakilan negara

asing serta pengamanan pada

obyek - obyek pariwisata .

Unit

unit

giat

giat

giat

10

33

365

365

124

20

33

365

365

124

200 %

100 %

100 %

100 %

100 %

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK IDONESIA DAERAH BALI DITPAMOBVIT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) DITPAMOBVIT POLDA BALI TAHUN ANGGARA 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Kinerja Ditpamobvit merupakan bagian dari rangkaian kegiatan proses kinerja Polda

Bali yang diarahkan untuk mewujudkan postur Polisi Polda Bali yang profesional,

bermoral dan modern dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.

2. Keberhasilan Ditpamobvit Polda Bali tidak dapat terwujud tanpa didukung oleh anggota

dan kemitraan Polri dengan Mass Media, dengan membangun sinergi antar fungsi

masing-masing unit kerja yang dilaksanakan secara profesional dan proporsional maka

semua kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

3. Ditpamobvit senantiasa berupaya untuk melakukan dukungan operasional Kepolisian

guna menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan yang dicanangkan dengan

keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 tahun 2010

tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, maka tugas dan

fungsi Ditpamobvit Polda Bali adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Ditpamobvit

Menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi

personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan didalam fasilitas lembaga negara,

perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang

memerlukan pengamanan khusus.

/ Fungsi.......

2

2. Fungsi Ditpamobvit

a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi,

program kegiatan Ditpamobvit;

b. pengamanan, lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan

pengamanan khusus;

c. pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan

pengamanan khusus;

d. pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP, yang

memerlukan pengamanan khusus;

e. pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan

pengamanan khusus.

C. STRUKTUR ORGANISASI DITPAMOBVIT

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungs, sesuai dengan peraturan

Kapolri No. 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan

tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, struktur organisasi Ditpamobvit Polda Bali

sebagai berikut :

1. Ditpamobvit Polda Bali bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap

obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas materiil logistik, kegiatan didalam

fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industria termasik VIP

dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;

/ 2. Dalam.

3

2. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat 2 organisasi Ditpamobvt

Polda Bali disusun sebgai berikut :

a. Unsur Pimpinan :

1). Direktur pengamanan obyek vital disingkat Dirpamobvit

2). Wakil direktur pengamanan obyek vital disingkat Wadirpamobvit

b. Unsur pembantu pimpinan / pelayanan :

1). Kepala bagian pembinaan operasional, disingkat Kabagbinopsnal

2). Kepala subbagian administrasi operasional, disingkat Kasubagminopsnal

3). Kepala sub bagian analisa dan evaluasi, disingkat Kasubaganev

4). Kepala sub bagian perencanaan dan administrasi, disingkat

Kasubarenmin

5). Kepala urusan perencanaan, disingkat Kauren

6). Kepala urusan administrasi, disingkat Kaurmin

7). Kepala urusan keuangan, disingkat Kaurkeu

8). Kepala urusan tata usaha, disingkat Kaurtu

c. Unsur pelaksana tugas pokok :

1). Sub Direktorat pengawasan tertenu, disingkat Subditwaster

2). Sub Direktorat pariwisata, disingkat Subditwisata

3). Sub Direktorat lembaga negara, disingkat Subditlemneg

4). Sub Direktorat perwakilan asing, disingkat Subditkilas

/ D. SISTIMATIKA.

4 D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian

Kinerja Ditpamobvit Polda Bali selama T.A. 2012, capaian kinerja (performance results) 2012

sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi Ditpamobvit Polda Bali. Analisa

atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah (performance gap) bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan pola

pikir demikian, maka sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Ditpamobvit Polda

Bali T. A. 2012 adalah sebagai berikut :

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR KSEKUTIF)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

B. PENETAPAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

C. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PENGUKURAN KEGIATAN KINERJA ( PKK )

2. STRUKTUR ORGANISASI DITPAMOBVIT

3. PENETAPAN KINERJA DITPAMOBVIT

4. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER DITPAMOBVIT

/ 6. BAB II.......

5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI DITPAMOBVIT

Rencana Strategis (Renstra) Ditpamobvit Polda Bali tahun 2010-2014 merupakan

perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang

akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2013 adalah tahun keempat pelaksanaan Renstra Ditpamobvit Tahun 2010-

2014.Secara substantif Rencana Strategis Ditpamobvit memuat visi dan misi, tujuan yang ingin

dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Visi Polda Bali

mewujudkan Aparatur Polda Bali yang baik dan bersih dalam memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum

melalui kemitraan yang proaktif menuju Bali Mandara ( Maju, Aman, Damai dan

sejahtera )

a. Maju : sejatinya adalah Bali yang terus bergerak dinamis sesuai

dinamika perkembangan hidup masyarakat dunia, yang tetap menjujung tinggi

kesucian dan keiklasan serta senantiasa meningkatkan kualitas daerah tujuan

wisata;

b. Aman : adalah Bali yang terhindar dari ancaman berbgai bentuk

gangguan kamtibmas termasuk tindakan anarkisme, premanisme dan kegiatan-

kegiatan yang meresahkan;

c. Damai : adalah Bali yang diselimuti kondisi tertib dan kesejukan hidup

lahir batin serta selalu dalam kondusif;

d. Sejahtera : adalah Bali yang memproleh kemajuan, keamanan dan

kedamaian yang sejati. Artinya, Bali yang mampu mengendalikan beban

ekonomi, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan dan

kedamaian;

/ 2. Misi.

6

2. Misi Polda Bali

Mengacu kepada Visi Polda Bali Terwujudnya aparatur Polda Bali yang baik dan

bersih dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,

melalui kemitraan dengan masyarakat menuju Bali Mandara ( Maju, Aman, Damai

dan sejahtera ), maka misi Polda Bali :

a. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

secara mudah, sederhana tanggap / responsif dan tidak diskriminatif serta

transparan agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan

psikhis;

b. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh

wilayah bali, serta memfasilitasi keikut sertaan masyarakat dalam memelihara

kamtibmas di lingkungan masing-masing;

c. memelihara keamanan, ketertiban dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas

(kamtibselcar lantas) untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang

dan barang;

d. mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh

hukum;

e. melaksanakan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait yang

berhubungan dengan pelaksanaan pengamanan daerah Bali;

f. meningkatkan Standar keamanan kawasan wisata dan pintu keluar dan masuk

wilayah Bali maupun sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;

g. meningkatkan upaya pengamanan dan memperlancar perekonomian

masyarakat Bali di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

h. mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam rangka kunjungan wisatawan

manca negara dan domestik di Bali;

i. mewujudkan keharmonisan masyarakat Bali melalui Perpolisian masyarakat

yang berbasis kepada masyarakat yang patuh hukum;

j. seluruh jajaran Polda Bali mampu memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam

menjaga kesucian Bali, terutama dari gangguan kamtibmas;

/ k. Seluruh........

7

k. seluruh jajaran Polda Bali, harus mampu menegakkan supremasi hukum secara

profesional, obyektif, proporsional transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan, guna terjaminnya nilai kepastian hukum dan rasa

keadilan.

3. Visi Ditpamobvit Polda Bali

Mendukung Visi Pola Bali dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan dalam lingkup objek khusus / objek vital secara profesional, proporasional,

etis, cerdas, setia dan dapat dipercaya menuju Bali, MANDARA ( Maju, Aman,

Damai dan Sejahtera ).

4. Misi Ditpamobvit Polda Bali

1) memberikan pengamanan Perwakilan Negara Asing di Bali dan sekitarnya,

termasuk pejabat VIV setingkat Menteri, Kantor / Kediaman duta besar /

diplomatik termasuk sekolah asing beserta fasilitasnya, sehingga

penyelenggaraan Negara dapat berjalan dengan kondusif;

2) memberikan perlindungan dan pengawasan kawasan industri sehingga terjadi

investasi PMA maupun PMDN di Bali;

3) melindungi, mengayomi dan melayani wisatawan domistik maupun asing

termasuk tempat-tempat / obyek-obyek wisata di Bali;

4) atas permintaan pengelola obvitnas, membantu pengamanan gangguan

kamtibmas di lokasi obyek vital nasional sesuai Kepres No. 63 tahun 2004

tanggal 5 Agustus 2004 tentang pengamanan objek vital nasional.

Tujuan Polda Bali

a. terpeliharanya situasi kamtibmas di wilayah bali yang dapat memberi rasa aman

bagi masyarakat (kondusif);

b. terkendalinya trend perkembangan kejahatan serta meningkatkan penuntasan

kasus-kasus kriminalitas yang mencakup empat jenis kejahatan yaitu kejahatan

konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara

dan kejahatan yang berimplilasi kontijensi;

/ c. menekan.

8

c. menekan terjadinya gangguan kamtibmas;

d. menekan dan memutus rantai jaringan peredaran narkotika, psikotrapika dan

zat adiktif (napsa) di wilayah Bali;

e. penegakan hukum yang cepat jelas dan tuntas;

f. pelibatan potensi masyarakat seluas-luasnya dalam pelaksanaan tugas Polri;

g. pengembangan sumber daya manusia Polri sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;

h. terbangunnya kemitraan dengan institusi / lembaga maupun masyarakat dalam

upaya mewujudkan kamatibmas;

i. meningkatkan pelayanan Polri dalam pelaksaan tugas operasional dan

penegakan hukum secara tegas, profesional namun humanis;

j. memelihara soliditas dan menindak tegas oknum Polri yang melakukan

penyalahgunaan wewenang pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;

k menangani konflik sosial yang ada melalui operasi terpadu bersama fungsi

terkait dan masyarakat;

l. mengamankan setiap kebijaksanaan pemerintah dan melakukan antisipasi dini

terhadap penyimpangan dan timbulnya gejolak sosial ;

m. terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran

pembangunan nasional lima tahun kedepan;

n. tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa perlindungan dan pengayoman

oleh negara serta kepastian dunia usaha;

o terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan

terhadap pelaksanaan agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;

p. terwujudnya kerjasama lintas departemen dan lintas negara dalam ranggka

mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional

q terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan

masing-masing bekerja sama dengan Polri sehimgga terwujut masyarakat patuh

hukum.

/ Tujuan.

9

Tujuan Ditpamobvit

a. terciptanya rasa aman dan nyaman di lingkungan industri dan kawasan tertentu,

0byek wisata dan mobilitas wisatawan, kementerian dan lembaga Negara,

perwakilan Negara asing;

b. terwujudnya rasa dilindungi, diayomi dan dilayanani khususnya bidang

keamanan dalam berinvestasi di Bali;

c. terpeliharanya keamanan dan ketertiban terhadap wisatawan baik asing maupun

domistik dan obyek wisata yang ada di Bali;

d. terbangunnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan

ketertiban dilingkungan industri, lingkungan masyarakat dan kerjasama secara

sinergis antara Polri dengan masyarakat;

e. terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran

pembangunan nasional;

f. terwujudnya kerjasama lintas departemen dan lintas instansi yang baik secara

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang lebih baik dan

kondusif.

2. Sasaran strategis

a. Sasaran Strategis Polda Bali Tahun 2010 - 2014

Sasaran Strategis Polri dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan adalah

membangun kemitraan (partnership bulding), pencapaian sasaran strategi dimaksud

dalam rangka melanjutkan strategi trust building yang merupakan sasaran strategi Polri

tahun 2005 2009 sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusip di

semua titik pelayanan sehingga tingkat Polsek melalui Standar Pelayanan Kamtibmas

Prima tersebut, maka sasaran strategi Polri tahun 2010 2014 adalah :

1) terbangunnya sistem komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan

merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat,

komunikasi persuasif, sampai pengendalan peristiwa kejahatan, perlindungan

dan pengayoman masyarakat;

/ 2). tersebarnya.

10

2) tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek,

sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan

Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman;

3) terpenuhinya hak-hak tersangka yang berlandaskan pada asas praduga tak

bersalah sehingga secara berkala menyajikan informasi kepada tersangka

tentang perkembangan hasil penyidikan;

4) terlaksananya penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan

dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi kepada publi;

5) tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-puau terluar

berpenghuni dan berpenduduk ( Nusa Penida dan nusa Lembongan );

6) meningkatnya pelayanan masyarakat melalui perizinan;

7) terwujudnya komunitas samapta di desa dan kawasan sebagai bentuk peran

serta aktif dalam rangka menjaga keamanan;

8) terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi

khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan

dapat berjalan secara obyektif;

9) terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian /Lembaga lainnya baik

dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi

pada tindakan proaktif dari pada tindakan reaktif;

10) terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polri atas hal-

hal yang telah dicapai Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara kamtibmas dan

penegakan hukum;

11) tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend

kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, bahkan

kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu

kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap

kejahatan berdemensi baru;

12) terpenuhinya jumlah personil untuk mengisi sebaran pelayanan di tengah

masyarakat;

/ 13). tergelarnya.

11

13) tergelarnya personil Polri yang profesional sehingga pada Renstra Polri 2010-

2014 memasuki era kualitas melaui pendidikan kejuruan di SPN SPN dan

pendidikan D3 / S1 khususnya pengemban diskresi bekerja sama dengan

perguruan tinggi setempat ( in service training ) maupun Universitas Terbuka ;

14) terwujudnya suatu Sistem Hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka

akuntabilitas, legalitas dan legitimasiii sistem Kepolisian Indonesia dalam

kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945.

15) menggelar pelayanan kepada masyarakat sampai pada komunitas terkecil

didukung kualitas pelayanan yang memenuhi standar;

16) terlaksananya Perpolisian Masyarakat pada Desa desa prioritas dari aspek

kerawanan, dengan tindakan nyata para Kasatwil yang juga mau turun kebawah;

17) tertanggulanginya penyalahgunaan narkotika, melalui intensifikasi razia di

tempat hiburan;

18) tertanganinya dan menindak secara tegas dan konsisten terhadap aksi

kejahatan terorisme, perjudian, korupsi, penyelundupan, dan berbagai bentuk

kejahatan yang disertai dengan kekerasan;

19) meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, melalui

kegiatan Polmas dalam rangka mewujudkan Bali yang aman, baik kegiatan adat

/ budaya dan kesucian Bali.

b. Sasaran Strategis Ditpamobvit Tahun 2010 - 2014

Sasaran Strategis Ditpamobvit dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan adalah

membangun kemitraan (partnership bulding), pencapaian sasaran strategi dimaksud

dalam rangka melanjutkan strategi trust building yang merupakan sasaran strategi Polri

tahun 2005 2009 sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusip di

obyek vital / khusus dan obyek wisata melalui Standar Pelayanan Kamtibmas Prima ,

maka sasaran strategi Ditpamobvit tahun 2010 2014 adalah :

1) tepeliharanya situasi yang aman dan nyaman di obyek wisata, proyek / instansi

vital, kawasan tertentu dan obyek lainnya termasuk VIP yang memerlukan

pengamanan Kepolisian;

/ 2) terpeliharanya.

12

2) terpeliharanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban pariwisata di Bali;

3) terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi managemen dalam

merlaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan;

4( terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap pengelola

obyek khusus / obyek vital, obyek wisata VVIP / VIP di Bali;

5) melakukan kerjasama dengan pengelola obyek vital, komponen pariwisata, dan

perwakilan negara asing untuk senantiasa mengefektifkan kegiatan

pengamanan sebagai salah satu strategi pembinaan Har Kamtibmas.

B. Penetapan Kinerja tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahu 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaoran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menpan Dimana Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki dan

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja dan

terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and

punishement)

Ditpamobvit Polda Bali talah membuat penetapan kinerja T.A. 2013 secara berjenjang

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2013. Penetapan kinerja

Ditpamobvit Polda Bali T.A. 2013 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja T.A.

2013 yang telah ditetapkan sehingga secara substasial penetapan kinerja T.A. 2013 tidak

ada perbedaan dengan rencana kinerja T. A. 2012.

/ Penetapan.

13

Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang disusun dengan mengacu pada sasaran strategis

maupun indikator kinerja, diutamakan untuk mewujudkan pelayanan prima baik dalam rangka

Harkamtibmas, penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan terhadap

masyarakat, wisatawan dan dengan mengembangkan kemampuan Personil Polri guna

mewujudkan SDM Polri yang profesional, bermoral, humanis dan simpatik serta dipercaya

masyarakat.

Disamping itu dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang terus berkembang

dengan semakin canggihnya modus kejahatan perlu dilakukan antisipasi dengan upaya

deteksi dini yang didukung dengan peralatan teknologi Kepolisian yang memadai.

Tidak kalah pentingnya bahwa apapun yang dilakukan Polri maka perlu dukungan

segenap potensi masyarakat untuk bekerja sama dan membantu Polri secara proaktif,

antisifatip, preventif dan pre-emtif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat yang kondusif.

Ditpamobvit Polda Bali telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2013, kegiatan yang

disusun dalam Penetapan Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Satker Ditpamobvit, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir tahun 2013. Penetapan kinerja Ditpamobvit tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 6

1 Terselenggaranya pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri yang memerlukan pengamanan khusus

a. Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri yang memerlukan pengamanan khusus

b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri

26 Kali

100 %

c. frekwensi pelaksanaan

patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri

365 Hari

2 Terselenggaranya pengamanan pada obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus

a. Jumlah pelaksanaan pengamanan pada obyek-obyek wisata, mobilitas wisatawan.

b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada obyek wisata dan mobilitas wisatawan.

c. Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata.

40 Kali

100 %

365 Hari

3 Terselenggaranya pengamanan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus

a. Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing

b. Prosentase penurunan

pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing.

11 Kali

100 %

c. Frekwensi dan

pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing ;

365 Hari

4 Terselenggaranya pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP yang memerlukan pengamanan khusus

a. Jumlah pelaksanaan pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP .

b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

c. Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

14 Kali

100 %

365 Hari

BAB III.

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditpamobvit Polda Bali tahun 2013 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat

diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditpamobvit Polda Bali T.A. 2013 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam

tabel pada lampiran Formulir Pengukuran Kinerja ( PK ) Ditpamobvit Polda Bali TA. 2013.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut

indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa sasaran strategis yang belum

optimal berhasil diwujudkan dalam T.A. 2013 ini. Namun terhadap sasaran maupun target

indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan

evaluasi sebagai umpan balik ( feed back ) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di

masa mendatang.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam suatu organisasi terdapat indikator dan ukuran yang dapat dipergunakan untuk

menilai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat beberapa kinerja yang

paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Polri telah menetapkan

Keputusan Kapolri Nomor : Kep/480/VII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebagai Penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri, maka Ditpamobvit Polda Bali telah menyusun

indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Ditpamobvit Polda

Bali.

/ Capaian.

15

Capaian indikator kinerja utama dilakukan dengan cara membandingkan antara

rencana capaian kinerja ( target ) dengan realisasi capaian kinerja pada program Ditpamobvit

Polda Bali TA. 2012 sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel Pengukuran Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Terselenggaranya pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri yang memerlukan pengamanan khusus



c. frekwensi pelaksanaan

patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

82 %

100 %

100%

82 %

2 Terselenggaranya pengamanan pada obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus


b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada obyek wisata dan mobilitas wisatawan.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

c. Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata.

100 % 89 % 89 %

3 Terselenggaranya pengamanan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus



pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing

c. Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing ;

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

100 %

100 %

95 % %

4 Terselenggaranya pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP yang memerlukan pengamanan khusus


100 %

100 %

100 %


pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

c. Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

100 %

100 %

100 %

82 %

100 %

82 %

16

C. Indikator Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis, terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksnakan aktivitasnya sehari-hari dengan Indikator Capaian Kinerja antara lain :

Tabel 2

Tabel Indikator Kinerja Utama Pelaksanaan pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri

yang memerlukan pengamanan khusus

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian


100 %

100 %

100 %

Dari penjelasan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa :

Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industry yang

memerlukan pengamanan khusus, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target

sebesar 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 3 Pelaksanaan pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri

yang memerlukan pengamanan khusus TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit Subdit Waster

26 26

Jumlah 26 26

Grafik 1

Pelaksanaan pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri yang memerlukan pengamanan khusus TA. 2012- 2013

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

pelaksanaan

pengamanan

2012 2013

Tabel 4

Tabel Indikator Kinerja Utama

Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri



100 %

100 %

100 %

Dari penjelasan table 4 diatas dapat dilihat bahwa :

Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kawasan tertentu dan

lingkungan industry, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga

capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 5 Jumlah penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kawasan tertentu

dan lingkungan industri

NO SATKER 2012 2013


100 100

Jumlah 100 100

Grafik 2

Jumlah penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kawasan tertentu dan lingkungan industriTA. 2012-2013

100 100

0102030405060708090

100

Prosentase

penurunan

pelanggaran dan

kejahatan

2012 2013

Tabel 6


frekwensi pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri


c. frekwensi pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri

100 %

100 %

100 %


frekwensi pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada

kawasan tertentu dan lingkungan industri, realisasi mencapai 82 % dari alokasi target

100 % sehingga capaian kinerja sebesar 82 %, tidak bisa mencapai 100 % karena

Anggota Dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan Internasional seperti Apec, BDF

dan lainnya

Tabel 7 Jumlah pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan

tertentu dan lingkungan industri

NO SATKER 2012 2013


365 365

Jumlah 365 365

Dari penjelasan table 7diatas dapat dilihat bahwa :

pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu

dan lingkungan industri, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga


Grafik 3

Jumlah pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri TA. 2012-2013

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pelaksanaan patroli

2012 2013

Tabel 8 Tabel Indikator Kinerja Utama

Pelaksanaan pengamanan pada obyek-obyek wisata mobilitas wisatawan


a. Jumlah pelaksanaan pengamanan pada obyek-obyek wisata mobilitas wisatawan.

100%

100 % 100 %

101 % 100 %


Jumlah pelaksanaan pengamanan pada obyek-obyek wisata mobilitas wisatawan,

yang memerlukan pengamanan khusus, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target

sebesar 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 9 Jumlah pengamanan pada obyek-obyek wisata mobilitas wisatawan

TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit Subdit Wisata

40 40

Jumlah 40 40

Grafik 4

Pelaksanaan pengamanan pada obyek wisata dan mobilitas wisatawan

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pengamanan pada

obyek wisata

2012 2013

Tabel 10


Prosentase Penurunan pelanggaran dan kejahatan pada obyek wisata dan mobilitas wisatawan


b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada pada obyek-obyek wisata mobilitas wisatawan.

100

100

100 %


Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada obyek-obyek wisata mobilitas

wisatawan, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga capaian

kinerja sebesar 100 %.

Tabel 11 Prosentase Penurunan pelanggaran dan kejahatan pada obyek wisata

dan mobilitas wisatawan TA. 2012-2013

NO SATKER 2011 2012

1 Ditpamobvit

100 100

Jumlah 100 100

Grafik 5

Jumlah pelanggaran dan kejahatan pada obyek-obyek wisata

100 100

0102030405060708090

100

Prosentase

penurunan

pelanggaran dan

kejahata

2012 2013

Tabel 12


frekwensi pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata.


c. frekwensi pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata

100 %

100 %

100 %



kawasan tertentu dan lingkungan industri, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target

100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 13

Jumlah pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit Subdit Wisata

365 365

Jumlah 365 365

Grafik 6

Jumlah pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pelaksanaan patroli

2012 2013

Tabel 14


Pelaksanaan pengamanan kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing


a. Pelaksanaan pengamanan kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing

100 %

100 %

100 %


Pelaksanaan pengamanan kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 15 Pelaksanaan pengamanan kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan

pejabat/pimpinan perwakilan negara asing TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit Subdit Kilas

11 11

Jumlah 11 11

Grafik 7

Jumlah Pelaksanaan pengamanan kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pengamanan kantor

perwakilan orang

asing

2012 2013

Tabel 16 Tabel Indikator Kinerja Utama

Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing


b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing

100 %

100 %

100 %


Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing realisasi mencapai 100 % dari alokasi target sebesar 100 %sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 17 Jumlah penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing

TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013


100 100

Jumlah 100 100

Grafik 8

Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing

100 100

0102030405060708090

100

Prosentase

penurunan

pelanggaran dan

kejahata

2012 2013

Tabel 18


Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi Dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat /

pimpinan negara asing


c. Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan negara asing

100 %

100 %

100 %


Frekwensi dan pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan

berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat /

pimpinan negara asing , realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga


Tabel 19 Jumlah pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi

dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan negara asing TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2032


365 365

Jumlah 365 365

Grafik 9

Jumlah pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi Dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat /

pimpinan negara asing

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pelaksanaan Patroli

2012 2013

Tabel 20


Pelaksanaan pengamanan pada Kementrian dan Lembaga Negara dan pejabat

VIP


a. Pelaksanaan pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

100 %

100 %

100 %

Dari penjelasan table 20 diatasdapat dilihat bahwa :

Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP , realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 21 Jumlah pelaksanaan pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat

TA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit Subdit Lemneg

14 14

Jumlah 14 14

Grafik 10

Jumlah pelaksanaan pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pelaksanaan

pengamanan

2012 2013

Tabel 22


Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP


b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

100 %

100 %

100 %


Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan Lembaga Negara dan pejabat VIP, realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 23 Jumlah Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian

dan lembaga negara dan pejabat VIPTA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit

100 100

Jumlah 100 100

Grafik 11

Jumlah prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

100 100

0102030405060708090

100

Prosentase

penurunan

pelanggaran dan

kejahata

2012 2013

Tabel 24


Frekwensi pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP


c. Frekwensi pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

100 %

100 %

100 %



Kementrian dan Lembaga Negara dan pejabat VIP, realisasi mencapai 100 % dari

alokasi target 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tabel 25 Jumlah pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan

pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIPTA. 2012-2013

NO SATKER 2012 2013

1 Ditpamobvit

365 365

Jumlah 365 365

Grafik 12

Jumlah pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Perlaksanaan patroli

2012 2013

23

D. AkuntabilitasKeuangan

1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pengelolaan Gaji, Honor dan Tunjangan Polri dan PNS a). Pagu Rp. 7.657.242.000,-

b). Terserap sebesar ( 115.28 % ) Rp. 8.827.007.098,- c). Sisa Pagu Rp. (1.169.765.098),-

2. Penyelenggaraan Ops dan Pemeliharaan Perkantoran

a). Pagu Rp. 8.395.000,- b). Terserap sebesar ( 100 % ) Rp. 8.395.000,- c). Sisa Pagu Rp.

3. Perbaikan Pengadaan Peralatan Perkantoran

a). Pagu Rp. 47.840.000,- b). Terserap sebesar ( 100 % ) Rp. 47.840.000,- c). Sisa Pagu Rp.


Perawatan Ranmor Roda 4 a). Pagu Rp. 24.000.000,-

b). Terserap sebesar ( 100 % ) Rp. 24.000.000,- c). Sisa Pagu Rp.


Perawatan Ranmor Roda 2 a). Pagu Rp. 6.000.000,-


6. Pembinaan Harkamtibmas Kewilayahan Pengadaan bahan makanan (piket) a). Pagu Rp. 109.500.000,-

b). Terserap sebesar ( 100 % ) Rp. 109.500.000,- c). Sisa Pagu Rp. -

24

7. Pembinaan 7. Harkamtibmas Kewilayahan Belanja barang Operasional Lainnya ( Patroli ) a). Pagu Rp. 182.500.000,-


8. Pembinaan 8. Harkamtibmas Kewilayahan Belanja barang Operasional Lainnya ( Duk Ops ) a). Pagu Rp. 206.000.000,-


/ D. AKUNTABILITAS.....

25

BAB IV

P E N U T U P A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas-tugas Ditpamobvit Polda Bali dengan berbagai sasaran yang telah

ditetapkan dan tertuang di dalam Renja Ditpamobvit Polda Bali TA. 2012 serta

Penetapan Kinerja Ditpamobvit Polda Bali TA. 2012 telah dapat dilaksanakan oleh

Ditpamobvit Polda Bali ;

2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator kinerja

utama persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungan

kawasan tertetu dan industri, obyek-obyek wisata, kantor-kantor obyek vital perwakilan

negara asing, kantor Kementerian Lembaga Negara/VIP yang memerlukan

pengamanan khusus dengan capaian 100 %;

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya penurunan gangguan keamanan dan

ketertiban pada lingkungan kawasan tertetu dan industri, obyek-obyek wisata, kantor-

kantor obyek vital perwakilan negara asing, kantor Kementerian Lembaga Negara/VIP

yang memerlukan pengamanan khusus adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan patroli dialogis secara bersinergis dan berkesinambungan pada

lingkungan industri dan kawasan tertetu , obyek-obyek wisata, kantor-kantor

obyek vital perwakilan negara asing, kantor Kementerian Lembaga Negara/VIP

yang memerlukan pengamanan khusus ;

b. Melaksanakan penjagaan dan pembinaan keamanan pada lingkungan kawasan

tertetu dan industri, obyek-obyek wisata, kantor-kantor obyek vital perwakilan

negara asing, kantor Kementerian Lembaga Negara/VIP yang memerlukan

pengamanan khusus ;

c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku pariwisata kepada

pelaku pariwisata;

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

/ B. Sasaran........

26

B. Sasaran dan Tindak Lanjut yang akan dilakukan pada tahun mendatang:

1. Meningkatkan kerja sama antar fungsi, antar instansi terkait ( Disparda, pengelola

obyek vital ) dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif;

2. Meningkatkan kwalitas pelayanan terhadap masyarakat maupun wisatawan asing

dengan memanfaatkan telepon 224111 di TAC Kuta;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku pariwisata dan karyawan-karyawan

perusahaan / obyek vital;

4. Meningkatkan pelaksanaan patroli lingkungan industri dan kawasan tertetu , obyek-

obyek wisata, kantor-kantor obyek vital perwakilan negara asing, kantor kementerian

lembaga negara/VIP;

5. Melaksanakan pelatihan bahasa inggris , pengamanan VIP pada personel pengemban

fungsi Pamobvit dalam melaksanakan tugas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Perubahan

Ditpamobvit Polda Bali Tahun 2012 ini dibuat diharapkan dapat memberikan gambaran

tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Ditpamobvit Polda Bali. Sangat disadari

bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas

sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak

yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta peran yang telah dilakukan oleh Ditpamobvit Polda Bali dan

tahun mendatang Ditpamobvit Polda Bali akan berupaya untuk lebih menyempurnakan

pelaporan ini agar terwujud transparasi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Denpasar, Januari 2013 DIRPAMOBVIT POLDA BALI

Drs. R. UMAR FAROQ, S.H,M.Hum

KOMISARIS BESAR POLISI RP 66090437

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOSESIA

DAERAH BALI DITPAMOBVIT

PENGUKURAN KEGIATAN KINERJA (PKK ) DITPAMOBVIT POLDA BALI

Kementrian / Lembaga : Ditpamobvit Polda Bali Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Program Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terselenggaranya pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri yang memerlukan pengamanan khusus

a. Jumlah pelaksanan pengamanan kawasan tertentu dan lingkungan industri yang memerlukan pengamanan khusus

b. Prosentase

penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri

c. frekwensi

pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan pada kawasan tertentu dan lingkungan industri

26

100

365

26

100

365

100

100

100

Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

35.470.000 35.470.000 100

Terselenggaranya pengamanan pada obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus


b. Prosentase

penurunan pelanggaran dan kejahatan pada obyek wisata dan mobilitas wisatawan.

c. Frekwensi dan

pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada obyek-obyek wisata.

40

100

365

40

100

365

100

100

100

52.080.000 52.080.000 100

Terselenggaranya pengamanan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus


11

11

100

13.680.000 13.680.000 100

b.Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing

c.Frekwensi dan

pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kantor / obyek vital perwakilan negara asing dan pejabat / pimpinan perwakilan negara asing ;

100

365

100

365

100

100

Terselenggaranya pengamanan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP yang memerlukan pengamanan khusus


b. Prosentase

penurunan pelanggaran dan kejahatan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

14

100

14

100

100

100

17.760.000 17.760.000 100

c. Frekwensi dan

pelaksanaan patroli dan penjagaan secara bersinergi dan berkesinambungan pada kementrian dan lembaga negara dan pejabat VIP

365

365

100

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN KINERJA

N I H I L

LAMPIRAN - LAMPIRAN


DAFTAR NAMA-NAMA TIM POKJA PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

DITPAMOBVIT POLDA BALI

NO

N A M A

PANGKAT

J A B A T A N

KET STRUKTURAL POKJA

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Drs. R. UMAR FAROQ, SH, M.Hum

SAKEUS GINTING, Sik, MH

I WAYAN PUTRAWAN

IDA BGS KOMANG JAYATI

Drs. A.A. ADI ANTARA, Msi

Dra. INDRAYATI

I MADE MUNDRA, SH

Dra, GST PT. MERTASARI

I KETUT ASTAWA

INYOMAN RANDI

GST NGURAH WIRATERA

KOMBES POL

AKBP

AKBP

AKBP

AKBP

AKBP

AKBP

KOMPOL

IPTU

IPDA

AIPTU

DIRPAMOBVIT

WADIRPAMOBVIT

KABAGBINOPS

KASUBDIT KILAS

KASUBDIT WASTER

KASUBDITWISASTA

KASUBDITLEMNEG

KASUBAGRENMIN

KAURKEU

PAUR RENGAR

PGS.PAMINREN

P. JAWAB

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS I

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS II

LAMPIRAN SPRIN DIRPAMOBVIT POLDA BALI

NOMOR : SPRIN / / I / 2013

TANGGAL : JANUARI 2013

DIKELUARKAN : DENPASAR

PADA TANGGAL : JANUARI 2013





DAFTAR NAMA-NAMA TIM POKJA PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

DITPAMOBVIT POLDA BALI

NO

N A M A

PANGKAT

J A B A T A N

TTD STRUKTURAL POKJA

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


SAKEUS GINTING, Sik, MH

I WAYAN PUTRAWAN

IDA BGS KOMANG JAYATI

Drs. A.A. ADI ANTARA, Msi

Dra. INDRAYATI

I MADE MUNDRA, SH

Dra, GST PT. MERTASARI

I KETUT ASTAWA

INYOMAN RANDI

GST NGURAH WIRATERA

KOMBES POL

AKBP

AKBP

AKBP

AKBP

AKBP

AKBP

KOMPOL

IPTU

IPDA

AIPTU

DIRPAMOBVIT

WADIRPAMOBVIT

KABAGBINOPS

KASUBDIT KILAS

KASUBDIT WASTER

KASUBDITWISASTA

KASUBDITLEMNEG

KASUBAGRENMIN

KAURKEU

PAUR RENGAR

PGS.PAMINREN

P. JAWAB

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS I

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS II

1...........

2...........

3...........

4...........

5...........

6...........

7...........

8...........

9...........

10........

11.........

LAMPIRAN SPRIN DIRPAMOBVIT POLDA BALI

NOMOR : SPRIN / / I / 2013

TANGGAL : JANUARI 2013

DIKELUARKAN : DENPASAR

PADA TANGGAL : JANUARI 2013




KATA PENGANTAR

Dalam rangka trasparansi pertanggung jawaban kinerja dan anggaran Ditpamobvit

polda Bali dalam Tahun anggaran 2012, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dalam Lakip ini disajikan tentang Latar Belakang kenapa lakip ini harus

disusun, apa yang menjadi tugas dan fungsi Satker pengguna anggaran dan apa yang

menjadi kebijakan Kapolda Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) termasuk pula

program dan kegiatan yang diselenggarakan.

Dalam bab berikutnya disajikan Rencana Strategi Polri dan sasaran prioritas Polda

Bali, dalam mengurai Akuntabilitas Kinerja disajikan mengenai pengukuran capaian kinerja,

capaian indikator kinerja dan analisa capaian kinerja serta Akuntabilitas keuangan inilah yang

menjadi substansi dalam penyusunan Lakip 2012 yang berpedomanan Skep Kapolri No. Pol.

: Skep/4/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009.

Dalam penyajian Lakip ini khususnya dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan

dengan menggunakan parameter yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, hal ini dilakukan

mengingat masing-masing kegiatan memiliki karakter tersendiri sehingga tidak dapat

dituangkan hanya dengan menggunakan data kuantitatif.

Adapun Lakip ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran akhir kepada

pimpinan sebagai kewajiban suatu instansi Pemerintah dalam hal ini Ditpamobvit untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara sistematis dan periodik.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI

DITPAMOBVIT

STRUKTUR ORGANISASI DITPAMOBVIT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

SUBBAG RENMIN

BAG BIN OPSNAL

SUBBAGMIN

OPSNAL

DIR PAM OBVIT

WADIR

SUBAG ANEV

UR REN

UR MIN UR KEU UR TU

SUB DIT WISATA

. SUB DIT LEMNEG

SUB DIT KILAS SUB DIT WASTER

UNSUR PIMPINAN

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN / PELAYANAN

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

UNIT ( 2 )

UNIT ( 2 )

UNIT ( 2 )

UNIT ( 2 )

Documents

Lakip 2013 Dit Pamobvit Polda Bali