i

KATA PENGANTAR

Pedoman Profesi bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan tingkat pelayanan profesi yang berkualitas, mengangkat harkat profesi dan melindungi kita bersama dari kemungkinan masuknya tenaga profesi asing pada era pasar terbuka mendatang. Akan tetapi semua itu, menuntut peran aktif kita bersama untuk terus-menerus meningkatkan diri sesuai dengan perkembangan keilmuan dan keprofesian. Dalam kaitan harus dibukanya pasar jasa secara regional, maka dalam waktu dekat setiap organisasi profesi medik akan diberlakukan kewajiban untuk melakukan resertifikasi profesi secara periodik. Proses resertifikasi menuntut kita semua untuk memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya data penambahan pengetahuan keilmuan dan pengembangan keterampilan profesional, yang didapat dengan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan kursus keterampilan.

2. Adanya data kinerja profesi (diagnostik dan tindakan). 3. Adanya data kinerja pengabdian keprofesian dan pengabdian

masyarakat. 4. Tidak adanya pelanggaran Etika Profesi. 5. Kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan kegiatan profesi.

Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan program Standarisasi Profesi dan Standar Resertifikasi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI) telah menerbitkan buku ini, guna memberikan panduan agar kiranya dapat dimengerti dan dilaksanakan.

Jakarta, 13 Agustus 2018 Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

Indonesia

Prof. DR. Dr. Soehartati G, Sp.Rad, Sp.Onk.Rad

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

Bab 2 LANDASAN HUKUM 3

Bab 3 PEDOMAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI 4

3.1. Kegunaan Pedoman Profesi 4

3.2. Pedoman Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 4

3.2.1. Kriteria Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 4

3.3 Kewenangan Klinis 5

Bab 4 STANDAR SERTIFIKASI DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI 6

4.1. Sasaran Sertifikasi 6

4.2. Sertifikasi Awal 6

4.3. Sertifikasi Ulang 7

4.4. Kredit Prasyarat dan Evaluasi 10

4.5. Organisasi dan Tata Laksana 11

4.6. Pendanaan Program Sertifikasi 12

LAMPIRAN KEWENANGAN KLINIS 13

1

BAB 1

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

Saat ini dunia kedokteran mulai atau sedang memasuki era, dimana semua proses, atau hasil tindakan harus dapat terukur dan di prediksi terlebih dahulu (Predicted and Computed). Sehingga diperlukan penilaian dan standarisasi. Adapun bentuk standarisasi yang banyak dipergunakan adalah Pedoman Profesi, Standar Pelayanan, Standar Prosedur dan yang tertinggi adalah Standar Kinerja (Standar of Performance / outcome).

Pedoman Profesi/ keahlian adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu (dalam hal ini Spesialis Onkologi Radiasi) untuk dapat melakukan kegiatan profesional-nya pada masyarakat secara mandiri. Pedoman Profesi ditetapkan oleh Perhimpunan Profesi bersama dengan institusi pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di dalam negri serta perkembangan profesi secara global.

Pada awalnya, adalah kewajiban lembaga profesi secara moral untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh para anggotanya dalam lingkup profesi spesifiknya. Perkembangan selanjutnya, mengarah kepada kewajiban dan kewenangan secara hukum untuk menentukan standar kemampuan profesional minimal dan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikasi.

Walaupun belum secara terpadu, PORI melalui Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (KORI), telah menentukan standar kemampuan profesi minimal melalui penyetaraan Kriteria Dokter Spesialis Onkologi Radiasi pada tahun 2010. Pedoman kompetensi ini merupakan persyaratan untuk Sertifikasi Awal. Sertifikat menunjukan adanya keahlian, namun untuk dapat melakukan praktek profesi secara mandiri di masyarakat, masih diperlukan adanya kewenangan secara hukum melalui suatu Registrasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, kebutuhan dan tingkat kesadaran masyarakat menuntut pelaku profesi untuk tetap selalu mengikuti (up to date) perkembangan keilmuan profesi-nya. Hal ini, berlaku secara nyata dalam bidang kedokteran dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (medicine is a long live learning), baik secara informal maupun terstruktur (Continuing Medical Education). Program ter-struktur ini menghasilkan suatu kriteria objektif minimal yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu (secara periodik) untuk mendapatkan Sertifikasi Ulang dan selanjutnya melakukan Registrasi Ulang. Sertifikasi Ulang pada hakekatnya adalah suatu proses akreditasi untuk individu pelaku profesi.

2

Kedalaman pengetahuan keilmuan, tingkat keterampilan dan kinerja spesialistik hanyalah dapat dinilai oleh organisasi profesi itu sendiri. Oleh karena itu, PORI perlu menuntut adanya kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menentukan kriteria Satuan Kredit Prestasi-nya (SKP) sendiri yang spesifik. Dengan pengertian bahwa Satuan Kredit Prestasi (SKP) tersebut bukan merupakan sekedar Certificate of Attendence.

Pedoman Profesi mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan profesi Onkologi Radiasi secara berkesinambungan sehingga dapat melayani dan melindungi masyarakat secara optimal.

3

BAB 2

Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992, tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No. 10 tahun 1997, tentang Ketenaganukliran 3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan. 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1427/Menkes/SK/XII/2006

tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit. 5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 21/Ka.

BAPETEN/XII-02 tentang Program Jaminan Kualitas Instalasi Radioterapi.

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Draft – dalam proses akan terbit) tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radiaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion di Instalasi Radioterapi.

7. Kode Etik Kedokteran Indonesia. 8. Anggaran Dasar PORI, Bab III, Tujuan, Usaha dan Sifat. Pasal 5,

mengenai peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia dan kesehatan Onkologi Radiasi khususnya. Pasal 6 ayat 2, mengenai perkembangan ilmu Onkologi Radiasi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Anggaran Rumah Tangga PORI, Bab III, Organisasi. Pasal 14 mengenai Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia ayat 2 Butir a perihal mutu Dokter Spesialis Onkologi Radiasi. Butir g, mengenai penilaian terhadap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi lulusan luar negeri.

4

BAB 3

Pedoman Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

3.1. Kegunaan Pedoman Profesi

Pedoman Profesi adalah kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri. Pedoman Profesi ditetapkan oleh perhimpunan profesi bersama dengan institusi pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di dalam negeri serta perkembangan profesi secara global. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin masyarakat dengan tingkat pelayanan profesi yang berkualitas, mengangkat harkat profesi, dan mempersiapkan profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi untuk bersaing secara global dalam era pasar terbuka yang akan datang.

3.2. Pedoman Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi adalah dokter yang mampu melakukan pemeriksaan Onkologi Radiasi paripurna, tindakan penatalaksanaan Onkologi Radiasi sesuai Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia. 3.2.1. Kriteria Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

A. Kriteria Umum :

1. Mempunyai sikap dan perilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia.

2. Mempunyai kompetensi akademis profesional spesialistik untuk memberikan pelayanan kesehatan Onkologi Radiasi.

3. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi.

4. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

5. Sehat jasmani dan rohani B. Kriteria Khusus :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Onkologi Radiasi untuk menurunkan angka kesakitan kanker.

5

2. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi keadaan gawat darurat di bidang pelayanan kesehatan Onkologi Radiasi.

3. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Onkologi Radiasi secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

4. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian dibidang Ilmu Penyakit Onkologi Radiasi dengan memegang teguh etika penelitian.

5. Melakukan pelayanan kesehatan Onkologi Radiasi sesuai dengan standar pelayanan medik dan etika keilmuan.

3.3. Kewenangan klinis

Kewenangan klinis mengacu pada kebijakan masing-masing rumah sakit dan kolegium. Secara umum kewenangan klinis dokter spesialis onkologi radiasi dapat dilihat pada lampiran kewenangan klinis (clinical privilege).

6

BAB 4 Standar Sertifikasi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

4.1. Sasaran Sertifikasi

Sasaran dari program sertifikasi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi adalah :

1. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, (Sertifikasi Awal & Sertifikasi Ulang)

2. Penyesuaian Sertifikasi Luar Negeri

Kualifikasi sebagai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

Seorang dokter dinyatakan mempunyai kualifikasi sebagai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Lulus dan mempunyai Sertifikat Ijazah Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dari Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah.

2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang ditanda tangani oleh Ketua Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (KORI), Ketua PORI dan Ketua Komisi Sertifikasi.

3. Mempunyai Sertifikat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia.

4.2. Sertifikasi Awal

Sertifikasi awal merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi pada saat dokter tersebut lulus dari pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi. Bagi dokter yang lulus dari luar negeri harus mengikuti prosedur atau program adaptasi yang ditetapkan Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia.

Sertifikat Kompetensi diberikan secara otomatis kepada Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang baru lulus menyelesaikan pendidikan dari Institusi (Pusat) Pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang diakui dan terakreditasi PORI, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang lulus mulai tahun pendidikan 2008 – 2009 yang belum mempunyai SIP, dan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi pada periode transisi (Penyetaraan Kompetensi) serta Dokter Spesialis Onkologi Radiasi lulusan luar negeri yang telah selesai menjalani masa adaptasi di Institusi Pendidikan yang terakreditasi PORI.

7

Adapun beberapa persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi. a. Telah mengikuti pendidikan terstruktur di Lembaga

Pendidikan di dalam Negeri yang terakreditasi. b. Lulus Ujian Nasional Sp.Onk.Rad

2. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi lulusan LN (WNI dan WNA).

a. Mempunyai sertifikat/verifikasi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi umum dari Organisasi Profesi Negara ybs.

b. Memenuhi Pedoman Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia.

c. Lulus ujian Bahasa Indonesia (oleh Institusi Bahasa Indonesia) dengan derajat kesulitan setara TOEFL minimal 600

d. Mempunyai surat keterangan dokter dalam keadaan sehat.

e. Mengikuti psikotest dan wawancara kultural dalam Bahasa Indonesia.

f. Telah mengikuti proses adaptasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Lulus Ujian Nasional.

4.3. Sertifikasi Ulang Sertifikasi ulang sangat perlu dilakukan untuk menjaga dan

meningkatkan mutu serta profesionalisme Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat. Proses sertifikasi ulang merupakan dokumentasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yaitu pencatatan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi sehubungan dengan pembinaan profesionalismenya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi harus tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang Onkologi Radiasi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Program P2KB merupakan salah satu cara bagi dokter untuk mengetahui perkembangan terkini dari dunia Onkologi Radiasi.

Tujuan utama Program P2KB PORI ialah untuk mendidik Dokter Spesialis Onkologi Radiasi agar dapat memberikan pelayanan kesehatan Onkologi Radiasi yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu program pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi diarahkan untuk dapat meningkatkan peranan dan kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi serta kemampuan dalam bidang organisasi, komunikasi, etik kedokteran, pengajaran, penelitian dan administrasi.

Motivasi seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi untuk mengikuti program P2KB dapat terdiri dari tiga aspek, yaitu :

8

• Dorongan profesionalisme untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien.

• Kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat secara luas • Kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dalam menjalankan

tugas sebagai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Program ini kemudian menjadi kewajiban bagi setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi untuk meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan pembelajaran sehingga dokter tersebut selalu memiliki pengetahuan terkini di bidang Onkologi Radiasi, dan menguasai keterampilan untuk menangani pasien dengan tepat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terbagi menjadi 5 jenis yaitu :

1. Kegiatan Pembelajaran Individu, yaitu kegiatan pembelajaran yang

dilakukan secara mandiri dan tertulis yang dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam menangani pasien. Misalnya membaca jurnal, melakukan tinjauan kepustakaan, melakukan review terhadap kasus – kasus sulit, termasuk mengikuti kegiatan Ilmiah

Kegiatan ilmiah berupa Kongres, PIT, seminar, kursus, simposium CROE di dalam negeri dengan nilai satuan kredit partisipasi yang diberikan oleh IDI, maupun kegiatan ilimiah di luar negeri. Keaktifan mengikuti kegiatan ilmiah dinilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan mengikuti kegiatan ilmiah tersebut.

Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah Onkologi Radiasi yang diselenggarakan oleh institusi / lembaga yang terakreditasi dan atau diakui oleh PORI dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk: • Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) PORI • Kongres Nasional (KONAS) PORI • Continuing Radiation Oncology Education (CROE) atau

Continuing Medical Education atau CPA pada Institusi pendidikan yang terakreditasi oleh PORI

• Pertemuan/Seminar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Dalam Bidang Onkologi / Rumah Sakit yang terakreditasi

• Pertemuan Internasional 2. Kegiatan Profesional, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan

profesionalisme anggota sebagai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya dalam melakukan pelayanan terapi Onkologi Radiasi kepada masyarakat.

9

3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi adalah peran serta aktif Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam berbagai kegiatan untuk mengatasi masalah kanker atau masalah Onkologi Radiasi yang memiliki morbiditas tinggi pada masyarakat luas. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat diselenggarakan oleh individu atau bergabung dalam kegiatan bakti sosial dan kegiatan pelayanan Onkologi Radiasi di Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh PORI maupun LSM lain.

Pengembangan profesi adalah peran serta Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam kepengurusan organisasi PORI, kegiatan ilmiah Onkologi Radiasi yang diselenggarakan oleh PORI.

4. Kegiatan Publikasi Ilmiah (publication responsibility) adalah kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah baik penelitian sendiri ataupun bersama sebagai penulis utama atau pembimbing yang telah dipublikasikan pada media publikasi (majalah popular, majalah lokal, majalah ilmiah nasional/regional /internasional yang terakreditasi). Kinerja publikasi ilmiah ini adalah nilai tambahan bagi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi terutama bagi praktisi.

5. Kegiatan Pengembangan keilmuan

Salah satu professional attitude yang diharapkan dari seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi adalah kinerja pengembangan keilmuan berupa peran serta dalam proses pendidikan masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya. Kinerja tersebut dapat berupa pembicara dalam pertemuan ilmiah maupun popular atau spesialistik.

Pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian tercatat dan didokumentasikan ke dalam logbook. Dalam kurun waktu 5 tahun, anggota dapat menyampaikan hasil pencatatannya tersebut kepada Komisi P2KB untuk dinilai dan diakui kompetensinya sebagai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi. Untuk dapat mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi ini, anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan telah memiliki kartu

anggota dan nomor register anggota. 2. Anggota PORI. 3. Telah melunasi iuran tahunan PORI.

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat diterbitkannya Surat Tanda Registrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia. STR kemudian

10

dipergunakan sebagai syarat terbitnya Surat Izin Praktik. Dengan demikian baik sertifikasi awal maupun sertifikasi ulang sangatlah penting bagi setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi.

4.4. Kredit Prasyarat dan Evaluasi

Kredit Prasyarat yang ditetapkan oleh IDI untuk setiap dokter besarnya sama yaitu 250 SKP IDI per 5 tahun dan 25 SKP IDI diantaranya harus berasal dari kegiatan non klinis misalnya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sehingga pembagian kredit prasyarat dalam tiap jenis kegiatan adalah sebagai berikut :

No Jenis Kegiatan Nilai minimum

1a Kegiatan Pembelajaran Individu 25

1b Kegiatan Ilmiah Profesi

a Kehadiran dalam Kegiatan Ilmiah sebagai Peserta dan Moderator

100

b. Penilaian Evaluasi 0

2 Kegiatan Profesional 100

3 Kegiatan pengabdian masyarakat dan Pengembangan Profesi

15

4 Kegiatan Publikasi Ilmiah 5

5 Kegiatan Pengembangan keilmuan 5

6 Etika Profesi Laik

7 Kondisi Kesehatan Sehat

Total Nilai minimum 250

Hasil evaluasi terhadap pencatatan kegiatan P2KB dinilai dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sertifikat kompetensi tanpa syarat

Diberikan apabila anggota dapat memenuhi semua kriteria minimal yang dipersyaratkan.

2. Sertifikat kompetensi bersyarat

Diberikan apabila anggota tidak dapat memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan secara penuh pada poin 1b dan 3. Untuk mencukupi nilai minimal pada poin 1b, anggota harus mengumpulkan nilai dengan menghadiri kegiatan ilmiah profesi yang diadakan oleh PORI, kelompok seminat, maupun institusi pendidikan terdekat. Sedangkan untuk mencukupi nilai minimal

11

pada poin 3, anggota harus mengumpulkan nilai dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat baik dalam bentuk pemeriksaan massal, maupun bentuk lain yang diselenggarakan oleh PORI.

3. Ditolak / tidak diberikan sertifikat kompetensi

Penolakan pemberian sertifikat kompetensi dilakukan apabila anggota tidak dapat memenuhi kelaikan etika profesi dan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Komisi P2KB membantu anggota menyelesaikannya secara etis, legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi masalah atau kesulitan maka hal - hal seperti tersebut diatas akan dimusyawarahkan bersama-sama antara anggota yang bersangkutan, Tim P2KB Cabang, Tim P2KB Pusat, DKEK Pusat, KOI dan PORI.

4.5. Organisasi dan Tata Laksana

4.5.1. Organisasi Pengelolaan Program P2KB dilaksanakan oleh Komisi P2KB. Anggota tim ini terdiri dari unsur Bidang Pengembangan Profesi (DP3) – PORI dan Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia serta wakil dari Institusi Pendidikan, dengan masa bakti sesuai periode PORI. Selanjutnya, Komisi P2KB dapat membentuk pengurus harian.

4.5.2. Tata Laksana

Anggota PORI dapat mengurus Sertifikat Kompetensi dengan mengikuti alur pengurusan sebagai berikut :

1. Anggota PORI mengisi formulir self assessment sertifikasi

yang dapat diperoleh di PORI. 2. Formulir yang sudah diisi beserta persyaratan –

persyaratannya, seperti yang tertera di halaman depan formulir, dilampirkan bersama-sama dan diserahkan ke Tim Komisi P2KB.

3. Komisi P2KB memeriksa kelengkapan persyaratan dan pengisian formulir.

4. Komisi P2KB mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota tim, bila dianggap perlu.

5. Komisi P2KB mengevaluasi kompetensi anggotanya dan menyimpulkan hasil evaluasinya :

a. Jika berkompetensi : Diterbitkan Sertifikat Kompetensi.

b. Jika belum / tidak memenuhi kompetensi : diharapkan Komisi P2KB untuk membantu dan membimbing anggotanya .

6. Komisi P2KB membantu anggota-anggota yang harus mengikuti remedial dan yang tidak berkompetensi.

12

7. Komisi P2KB mengirim Sertifikat Kompetensi langsung ke masing-masing anggota secara individu ke alamat tempat tinggalnya masing-masing.

4.6. Pendanaan Program Sertifikasi

1. Biaya pengurusan evaluasi Komisi P2KB dan rekomendasi sertifikat

kompetensi yang diterima dari anggota melalui PORI 2. Sumber lain.

13

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) DEPARTEMEN RADIOTERAPI

Nama Dokter:

Spesialisasi:

Onkologi Radiasi

Tanda Tangan:

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk menangani kasus-kasus yang saya minta dibidang spesialisasi saya, termasuk melayani konsultasi dari dokter-dokter lain. Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti yang tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privilege) berdasarkan status kesehatan saat ini, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah saya jalani, serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi Universitas:

Tanggal:

Kolegium:

Tanggal:

Pelatihan: Terlampir

Tanggal:

Institusi:

Surat Tanda Registrasi Konsil Kedokteran Indonesia Spesialisasi:

Berlaku Hingga Tanggal:

Petunjuk:

Untuk Dokter: Tuliskan kode untuk dokter menurut permintaan sejawat sesuai daftar “Kode untuk Dokter” yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan/atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian I (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru

Untuk Mitra Bestari: Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap dokter sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Medik untuk pemberian penugasan klinis (clinical appointment). Bubuhkan tanda tangan Mitra Bestari pada akhir bagian II (rekomendasi Mitra Bestari).

14

Kode untuk Dokter: 1. Kompeten sepenuhnya 2. Memerlukan supervisi 3. Tidak dimintakan

kewenangannya, karena di luar kompetensinya

4. Tidak dimintakan kewenangannya, karena fasilitas tidak tersedia

Kode untuk Mitra Bestari: 1. Disetujui berwenang penuh 2. Disetujui di bawah supervisi 3. Tidak disetujui, karena bukan

kompetensinya 4. Tidak disetujui, karena fasilitas tidak

tersedia

Tanggal

Mengetahui,

Kepala Departemen

Bagian I. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Kategori Kewenangan Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan pengelolaan bidang keilmuan Onkologi Radiasi berdasarkan pada pelayanan yang dibutuhkan pasien. Kategori I Penyakit atau masalah kesehatan yang sederhana, tanpa penyulit, risiko pasien rendah. Dapat ditangani oleh dokter umum dengan pelatihan singkat/ tanpa pelatihan; namun sudah cukup berpengalaman. Jenis Pelayanan

Diminta Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi klinik pasien berupa kegiatan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara umum

2. Menginterpretasi hasil (expertise) modalitas diagnostik, termasuk lab, sinar X, MRI, bone scan dan PA

3. Menentukan diagnosis utama dan diagnosis penyerta 4. Menilai status gizi pasien 5. Melakukan asesmen nyeri terhadap pasien 6. Menentukan rencana tatalaksana medis umum 7. Melakukan edukasi dan promosi kesehatan kepada

pasien

15

Kategori II Termasuk kewenangan Klinis Kategori I. Penyakit/ masalah kesehatan/ prosedur yang kompleks namun tidak mengancam nyawa. Jenis Pelayanan

Diminta Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi klinik pasien berupa kegiatan anamnesis dan pemeriksaan fisik khusus bidang onkologi untuk konfirmasi diagnosis, kondisi pasien saat ini dan perencanaan terapi

2. Melakukan analisa dari hasil expertise modalitas diagnostik: pencitraan (sinar X, MRI, bone scan, PET-CT), lab dan Patologi Anatomi untuk konfirmasi diagnosis, staging dan terapi

3. Menentukan indikasi radiasi, tujuan dan perencanaan radiasi, termasuk memilih karakteristik sinar dan atau sumber radiasi, metode penyinaran, dosis dan fraksi dosis radiasi.

4. Menentukan tehnik radiasi 2D dan 3D/ Conformal, dan IMRT) yang akan diberikan dan penerapannya di klinik

5. Menentukan modalitas terapi tambahan baik berupa kemoterapi, pembedahan maupun radiosensitizer (kemosensitizer, targeted terapi, dll)

6. Melakukan persiapan radiasi eksterna termasuk pemilihan alat bantu radiasi, simulator konvensional, CT simulator penetapan target volume, penetapan dosis (dose prescribing) dan intepretasi Dose Volume Histogram (DVH) Radiasi Ekterna di TPS

7. Melakukan tindakan brakhiterapi 2D intrakaviter 8. Menentukan target volume, titik referensi dosis,

penetapan dosis (dose prescribing) dan intepretasi Dose Volume Histogram (DVH) brakhiterapi di TPS

9. Menilai dan mencegah serta mengobati efek samping radiasi yang timbul

10. Melakukan kontrol dan perawatan terhadap pasien yang sedang menjalani terapi radiasi (rawat inap/rawat jalan)

11. Melakukan FNAB

16

12. Melakukan follow-up terhadap pasien yang telah selesai menjalani terapi radiasi (rawat inap/rawat jalan)

13. Melakukan evaluasi, menentukan dan melakukan tatalaksana tindakan radiasi emergensi

14. Melakukan kegiatan penelitian di bidang onkologi 15. Melakukan Radiasi eksterna teknik IMRT 16. Melakukan tindakan brakhiterapi Superficial Mould 17. Supervisi QA dan QC Radioterapi

Kategori III Termasuk kewenangan Klinis Kategori I dan II. Penyakit/ masalah kesehatan/ prosedur yang kompleks atau potensial mengancam nyawa di bidang Departemen Radioterapi. Telah menyelesaikan pelatihan dan pendidikan spesialisasi. Jenis Pelayanan

Diminta Rekomendasi

1. Melakukan radiasi eksterna teknik helical IMRT 2. Melakukan terapi radiasi eksterna teknik Image

Guided Radiation Therapy (IGRT)

3. Melakukan terapi radiasi eksterna teknik Stereotactic Radiotherapy (SRT)

4. Melakukan terapi radiasi eksterna teknik Stereotactic Radiosurgery (SRS)

5. Melakukan terapi radiasi eksterna teknik Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT)

6. Melakukan tindakan brakhiterapi Interstitial 7. Melakukan tindakan brakhiterapi

Intraoperatif/perioperatif

8. Melakukan tindakan brakhiterapi Superficial Mould 9. Melakukan bimbingan klinis pada peserta didik calon

dokter/dokter spesialis

10. Melakukan tindakan brakhiterapi 3D

17

Kategori IV Termasuk kewenangan Klinis Kategori I, II, dan III. Penyakit/ masalah kesehatan/ prosedur yang khusus atau kompleks atau potensial mengancam nyawa di bidang Departemen Radioterapi. Telah menyelesaikan pelatihan dan pendidikan sub-spesialisasi Jenis Pelayanan Diminta Rekomendasi

1. Melakukan tindakan radioterapi pada kasus sulit 2. Melakukan tindakan radioterapi pada kasus re-iradiasi 3. Melakukan penilaian peserta didik

Bagian II. Rekomendasi Mitra Bestari

Disetujui

Disetujui dengan Catatan

Tidak Disetujui

Tanggal: Catatan:

Daftar Mitra Bestari

No. Nama Spesialisasi Tanda Tangan

1

2

18

Bagian III. Komite Medik/Sub-Komite Kredensial

Disetujui

Disetujui dengan Catatan Tidak Disetujui

Tanggal: Catatan:

Ketua Komite Medik (...................................................)

Ketua Sub-Komite Kredensial

(..............................................)

PEDOMAN PROFESIBUKU 4 FIXStandar Profesi Kata Pengantar, Daftar Isi , Daftar Singkatan, Pengertian Umum B5Standar Profesi Petunjuk Teknis Pelaksana B5 formatLAMPIRAN STANDAR PROFESI b5

PEDOMAN PROFESI back