KASUS PAJAK PENDIDIKAN

7/25/2019 KASUS PAJAK PENDIDIKAN

1/13

CONTOH KASUS PAJAK PENDIDIKAN

Sdr. Anton Duryat adalah seorang guru NA pada salah satu SD

Pangudi Luhur di Semarang dengan status menikah mempunyai

3 anak, pada tahun 2008 ia menerima gaji pokok setiap bulan

dari Pemerintah sebesar Rp. 2.500.000,00, menerima tunjangan

beras dan tunjangan anak sebesar Rp. 200.000,00, serta

menerima iuran pensiun sebesar Rp. 200.00,00. Sdr. Anton

Duryat juga menerima penghasilan dari Yayasan Pangudi Luhur

atas kelebihan mengajar sebesar Rp. 500.000,00.

Disamping itu, Sdr. Anton Duryat setiap bulan juga membayar

iuran pensiun dan THT sebesar Rp. 343.253,00. Perhitungan

PPh pasal 21 atas penghasilan Sdr. Anton Duryat yang harus

dipotong oleh Yayasan Pangudi Luhur dan jumlah penghasilan

yang diterima, adalah :

Perhitungan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemertintah :

Gaji Rp. 2.500.000,00

T.Anak dan T.Beras Rp. 200.000,00 +

Penghasilan Bruto Rp. 2.700.000,00

Biaya Jabatan Rp. 135.000,00

Iuran Pensiun Rp. 200.000,00 +

(Rp. 335.000,00)

Penghasilan Neto Rp. 2.365.000,00

PTKP (K/3) (Rp. 1.760.000,00)-

PKP Rp. 605.000,00

Pasal 17 :

5 % X Rp. 605.000,00 = Rp. 30.250,00

Jadi PPh pasal 21 yang terutang sebesar Rp. 30.250,00.

Sehingga, penghasilan yang diterima setiap bulan dari

Pemerintah sebesar :

(Rp. 2.500.000,00 + Rp. 200.000,00) (Rp. 200.000,00 + Rp.30.250,00) = Rp. 2.469.750,00.


2/13

-Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh Yayasan Pangudi

Luhur atas penghasilan dari kelebihan mengajar :

5 % X Rp. 500.000,00 = Rp. 25.000,00 pajak penghasilan atas

kelebihan mengajar untuk satu bulan.

Sdr. Anton Duryat bekerja di Yayasan Pangudi Luhur sebagai

guru NA. Dia menerima gaji dari Pemerintah yang telah dipotong

pajak. Sehingga, Yayasan Pangudi Luhur hanya memotong

penghasilan dari uang kelebihan mengajar.

Jadi, total penghasilan yang diterima Sdr. Anton Duryat dalam

satu bulan sebesar :

Rp. 2.469.750,00 + (Rp.500.000,00 - Rp. 25.000,00) = Rp.

2.944.750,00


3/13

2. Ibu Ngatinah adalah guru NY di salah satu SMA Pangudi

Luhur Semarang dengan status menikah mempunyai 2 anak,

pada tahun 2008 ia menerima gaji pokok setiap bulan dari

Pemerintah sebesar Rp. 2.000.000,00, tunjangan beras dan anak

sebesar Rp. 150.000,00, serta membayar iuran pensiun sebesar

Rp. 100.000,00. Ibu Ngatinah juga menerima gaji pokok dari

Yayasan Pangudi Luhur sebesar Rp. 2.250.000,00, tunjangan

transportasi sebesar Rp. 300.000,00, serta membayar iuran

pensiun sebesar Rp. 100.000,00. Dan menerima penghasilan

atas kelebihan mengajar sebesar Rp. 350.000,00. Dalam

peraturan perpajakan, apabila istri bekerja dan suami juga

bekerja maka tambahan PTKP untuk status kawin dan

tanggungan, sepenuhnya ditanggung atau masuk dalam

perhitungan pajak penghasilan suami, sehingga statusnya

menjadi TK/0. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Ibu

Ngatinah yang harus dipotong oleh Yayasan Pangudi Luhur dan

jumlah penghasilan yang diterima, adalah :

-Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemerintah :

Gaji Rp. 2.000.000,00T.anak dan T.beras Rp. 150.000,00 +


Bi. Jabatan Rp. 107.500,00

Iuran pensiun Rp. 100.000,00 -

( Rp. 207.500,00 )


PTKP ( Tk/0 ) ( Rp.1.320.000,00 )-

PKP Rp. 622.500,00

Pasal 17 :

5 % X Rp. 622.500,00 =Rp. 31.125,00

Jadi penghasilan yang diterima Ibu Ngatinah setiap bulan dari

Pemerintah :( Rp. 2.000.000,00 + Rp. 150.000,00 ) ( Rp. 100.000,00 + Rp.


4/13

31.125,00 ) = Rp. 2.018.875,00 .

-Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh Yayasan Pangudi

Luhur

Gaji Rp. 2.250.000,00

T.Transportasi Rp. 300.000,00 +


Bi.Jabatan Rp. 127.500,00

Iuran pensiun Rp. 100.000,00

( Rp. 227.500,00)


PTKP (Tk/0) (Rp. 1.320.000,00)

PKP Rp. 1.102.500,00

Pasal 17 :

5 % X Rp. 1.102.500,00 = Rp. 55.125,00.

Jadi penghasilan yang diterima Ibu Ngatinah dari YayasanPangudi Luhur :

(Rp. 2.250.000,00 + Rp. 300.000,00) (Rp. 100.000,00 + Rp.

55.125,00) = Rp. 2.394.875,00

- Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh Yayasan Pangudi

Luhur :

( Rp. 2.394.875,00 Rp. 2.018.875,00 ) + Rp. 350.000,00=

Rp.726.000,00Pajak penghasilan atas kelebihan mengajar dalam satu bulan :

5 % X Rp. 726.000,00 = Rp.36.300,00.

Ibu Ngatinah bekerja di Yayasan Pangudi Luhur sebagai guru NY.

Dia mendapatkan penghasilan dari Pemerintah dan Yayasan.

Penghasilan dari pemerintah sudah dipotong PPh pasal 21, tetapi

penghasilan tambahan dari Yayasan belum dikenakan PPh pasal

21. Sehingga, Yayasan Pangudi Luhur memotong PPh pasal 21

hasil selisih dari penghasilan yang diberikan dari Yayasan danpenghasilan yang diberikan Pemerintah, serta penghasilan dari


5/13

kelebihan mengajar. Jadi, total penghasilan yang diterima ibu

Ngatinah dalam satu bulan sebesar :

(Rp. 2.394.875,00 + (Rp. 2.394.875,00 Rp. 2.018.875,00) + Rp.

350.000,00) Rp. 36.300,00 = Rp. 3.084.575,00.

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Sdr.Anton

Duryat dan Ibu Ngatinah yang dilakukan oleh Yayasan Pangudi

Luhur setiap pembayaran gaji. Penyetoran atas pajak

penghasilan paling lambat tanggal 15 setelah pemotongan bulan

berikutnya dan dimasukkan ke dalam bukti potong masa.

Yayasan Kuncup Mekar adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang

pendidikan (mempunyai Perguruan Tinggi).

Berikut tiga contoh perlakuan pajak atas laba neto dengan tiga kasus

berbeda :

1.Misalkan Laba neto Yayasan Kuncup Mekar Tahun 2013 sebesar

Rp.500.000.000,- dengan peredaran bruto Rp.6.000.000.000,00,

maka selama empat tahun atas laba neto tersebut tidak akan terkena

PPh Pasal 25/29 Badan sepanjang memenuhi syarat antara lain

digunakan untuk membangun/mengadakan sarana dan prasarana

dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan

bersifat terbuka kepada pihak manapun.2.Apabila pada tahun 2014 ternyata sebagian laba neto tersebut

misalnya sebesar Rp.200.000.000,- digunakan untuk kegiatan selain

membangun/ mengadakan sarana dan prasarana dan/atau

penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka

kepada pihak manapun. Maka atas laba neto sebesar

Rp.200.000.000,- dikenakan PPh Badan (Pasal 25/29) untuk tahun

pajak diperolehnya laba neto tersebut yaitu tahun 2013, sehingga

untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 harus dilakukan

pembetulan dan menyetorkan PPh Pasal 25/29 Badan yang terutangtersebut.

3.Contoh ketiga apabila ternyata setelah lewat empat tahun sejak laba

neto diperoleh ternyata Yayasan Kuncup Mekar tidak menggunakan

laba neto sebesar Rp.500.000.000,- untuk membangun/ mengadakan

sarana dan prasarana dan/atau penelitian dan pengembangan yang

diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, maka atas

laba neto sebesar Rp.500.000.000,- dikenakan PPh Badan (Pasal

25/29) pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4

(empat) tahun tersebut yaitu tahun pajak 2015.


6/13

Perhitungan Pajak Yayasan ABC

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Sisa

Lebih

500.000.000 100.000.000 400.000.000 200.000.000 300.000.000

Peredaran

Usaha

4.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000

Gedung

yg

dibangun

600.000.000 0 0 0 0

PPh

Badan

40.000.000 20.000.000 30.000.000 10.000.000 40.000.000

Yayasan ABC di Jakarta adalah sebuah lembaga nirlaba di bidang

pendidikanSMU hingga Universitas menyajikan laporan keuangan tahun

2011. Pada tahun 2011 Yayasan ABC mulai membangun gedung untuk

pendidikan dan selesai pada tahun tersebut.

1.Bagaimana Perlakuan perpajakan yang benar dan tepat untuk yayasan

ABCJakarta bila diinginkan pengembangan yayasan pendidikan tsb

sesuaiketentuan perpajakan yang berlaku?

2.Jelaskan secara sistematis langkah-langkah/tindakan koreksi apa yang

harus dilakukan oleh manajemen yayasan utk memperbaiki kinerjakeuangan yang terkait dengan kebijakan pajak yayasan tsb yg berbasis

penghematan pajak!

3.Berapa Pajak yang seharusnya dapat dihemat oleh yayasan tsb?

4.Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh yayasan yang diinginkan

oleh fiskus terkait dengan pelaksanaan kebijakan pajak yayasan yang

baru tersebut?

5.Masih adakah PPh Badan yang terutang yang seharusnya tahun 2011 dan

2012? Jelaskan hitungannya!Hitung juga PPh Pasal 25 tahun 2012 bila

ada

6.Kapan yayasan nirlaba tsb dikenakan pajak penghasilan badan?

Jawab:

1.Bagaimana Perlakuan perpajakan yang benar dan tepat untuk yayasan

ABCJakarta bila diinginkan pengembangan yayasan pendidikan tsb

sesuaiketentuan perpajakan yang berlaku?


7/13

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terdapat definisi,

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,

dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan tidak bolehmembagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang

diperoleh

Yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan

secara

langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun

honorarium, atau

bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan

pengawas,

kecuali:

1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan

pengawas;

2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam

bentuk

uang atau barang. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini:

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.

2. Wakaf.

3. Hibah.

4. Hibah wasiat.

5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan

atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Yayasan adalah

subjek

pajak. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh

penghasilan yang

merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh

penghasilan yang merupakan objek pajak, Yayasan tetap menjadi wajib pajak

jika

memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Dalam hal ini, Yayasan bertindak

sebagai

pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah,

tunjangan

yang dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain. Secara umumpelaksanaan hak dan kewajiban Yayasan sama dengan bentuk usaha lain,


8/13

kecuali hal-hal khusus yang diatur tersendiri.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 80/PMK.03/2009

Tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba

Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan

Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan merupakanhal khusus yang harus diperhatikan dalam kasus ini antara lain sebagai

berikut:

1.Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan

kembali

dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan

pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak

manapun,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisalebih

tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

2.Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih dari seluruh

penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan

yang

dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran

untuk biaya

operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.

3.Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahbadan

atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau

bidang

penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidanginya.

4.Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan,penelitian dan

pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan

gedung dan prasarana tersebut;

b.pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan

perpustakaan;

c.pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen

atau

karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di

lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.


9/13

5.Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan

prasarana

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 1 ayat (4), sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan

dikenai

Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu 4

(empat)

tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

6.Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

terdapat

sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), sisa lebih tersebut diakuisebagai

penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai

ketentuan yang berlaku.

Maka bisa kita simpulkan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai kewajiban

penyetoran SPT Tahunan PPh Badan apabila dalam jangka empat tahun sisa

laba

yayasan digunakan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana.

Hanya

Wajib Pajak berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Nihil.

Berikut ilustrasi perhitungan pajak yang benar

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Sisa

Lebih

500.000.000 100.000.000 400.000.000 200.000.000 300.000.000

Peredaran

Usaha

4.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000

Gedung

yg

dibangun

600.000.000 0 0 0 0

PPh

Badan

0 0 0 0 40.000.000

2.Jelaskan secara sistematis langkah-langkah/tindakan koreksi apa yang

harus dilakukan oleh manajemen yayasan utk memperbaiki kinerja

keuangan yang terkait dengan kebijakan pajak yayasan tsb yg berbasis

penghematan pajak!

a.Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untukpembangunan


10/13

dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan

pengembangan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik

sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan

prasaranakegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala

Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada

instansi

yang membidanginya.

b.Pemberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian

Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa

lebihtersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana

dan

prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan

dimulai,

dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

c.sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba setiap

tahun

yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan

prasarana

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke

akun

dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan

d.pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana

dan

prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan

pada tahun

berjalan dilakukan dengan mendebet akun aktiva dan akun dana

pembangunan

dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan

pengembangan serta mengkredit akun kas atau utang dan akun modal

badan atau

lembaga nirlaba.

e.Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan

prasarana


11/13

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal

dari sisa

lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilakukan

penyusutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 11Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang

Nomor 36 Tahun 2008.

f.Apabila pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman,

biaya

bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari hargaperolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian

dan

pengembangan.

g.Biaya bunga atas dana pinjaman yang terutang atau dibayarkan setelah

selesainya

proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya

badan

atau lembaga nirlaba.

h.Dalam hal dana pinjaman diterima atau diperoleh sebelum diperolehnya

sisa lebih

dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan

prasarana,

biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari

harga

perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian

dan

pengembangan.

i.Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) wajib membuat :

1)pernyataan bahwa:

a.sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan

prasaranapendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4


12/13

(empat)

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan

b.sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut

akan

digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun

sejak

diperolehnya sisa lebih tersebut. yang merupakan lampiran dalam

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak

diperolehnya sisa lebih;

2)pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan

setiap

tahun; dan

3)laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih danmenyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Pajak

terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan.

3.Berapa Pajak yang seharusnya dapat dihemat oleh yayasan tsb?

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pajak yang dapat dihemat

sebesar Rp100.000.000,00

4.Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh yayasan yang diinginkan

oleh fiskus terkait dengan pelaksanaan kebijakan pajak yayasan yang

baru tersebut?

Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) wajib membuat :

1)pernyataan bahwa:a.sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4

(empat)

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan

b.sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut

akan

digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun

sejakdiperolehnya sisa lebih tersebut. yang merupakan lampiran dalam


13/13

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak

diperolehnya sisa lebih;

2)Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan

setiap

tahun; dan3)Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih dan

menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Pajak

terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan.

5.Masih adakah PPh Badan yang terutang yang seharusnya tahun 2011 dan

2012? Jelaskan hitungannya! Hitung juga PPh Pasal 25 tahun 2012 bila

adaTidak ada

6.Kapan yayasan nirlaba tsb dikenakan pajak penghasilan badan?

Ketika Badan Hukum yayasan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

ketentuan perundang undangan.

Documents

KASUS PAJAK PENDIDIKAN