PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Apabila kita berbicara tentang pajak, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terbesit

didalam pikiran bahwa membayar pajak adalah suatu tidak penting bagi kita, pajak itu hanya

bikin pusing saja ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan,

dsb. Ada yang berpendapat bahwa ngurusin pajak itu buat apa lebih baik kita mengurusi diri kita

sendiri buat makan aja masih ngems-ngemis dijalan daripada kita mengurusi pajak malah kita

yang gak makan nantinya, ada yang bilang buat apa bayar pajak, pajak itu yang menikmati

pemerintah hasilnya, kita cuman membayar pajak, kita dijadikan sapi perahnya pemerintah. Kita

banting tulang mencari uang dengan keringat mereka malah seenaknya saja meminta uang kita.

ada yang bilang membayar pajak itu hanyalah akal-akalan pemerintah untuk bisa menambah

kekayannya saja, ada yang setuju membayar pajak karena memlihat fungisnya berguna untuk

masyarakat banyak, tetapi ada yang acuh dan acuh saja mereka malas memberikan pendapat dan

bayar saja toh aku juga masih kaya mau pajak sbesar apapun bisa kubayar Dan masih saja

pendapat diluar sana pendapat-pendapat tentang pajak. Anda tentu saja tidak mungkin lupa

dengan kasus-kasus yang namanya sangat terkenal sampai dibuatkan lagu yaitu si “GAYUS

TAMBUNAN” dan “PAULUS TUMEWU” . hal ini membuat saya berpikir ada dua pemikiran

yang saya ambil yaitu positif dan negative dari pajak kalau hal ini dibiarkan tanpa dijelaskan apa

itu pajak dalam dan pentingnya membayar pajak lama-lam rakyat indonesia terpecah menjadi

dua pemikiran :

Pemikiran yang pertama bahwa membayar pajak itu hanya sia-sia belaka dan merugikan

diri sendiri. Saya sebagai masyarakat Indonesia hanya dianggap sebagai sapi perah saja.

Fasilitas yang mana mau dibangun sama pemerintah buktinya saja seperti jembatan

daerah Kalimantan Timur atau tepatnya tenggarong bisa rubuh seperti itu.

Pemikiran yang kedua membayar pajak itu penting selain itu sebagai kewajibanku sebgai

masyarakat bangsa Indonesia, membayar pajak adalah salah satu caraku untuk bersinergi

dengan bahwa banyak bangsa ini dan membantu membangun fasilitas yang dibutuhkan

oleh masyarakat Indonesia serta fasilitas kemanan Negara.

Hal ini tentu saja secara tidak langsung membuat perepecahan dimasyarakat, ada yang pro

dengan pajak dan ada yang kontra dengan pajak, bahkan lebih parahnya lagi masyarakat

Indonesia ada yang tidak mau membayar pajak padahal kita tau bahwa pajak itu sangat berguna

bagi bangsa Indonesia. kalu tidak membayar pajak dari manakah lagi pendapatan Negara kita ini,

kalau tidak membayar pajak, darimankah fasilitas penting yang selama ini kita nikmati seperti

halnya sekolah, rumah sakit, dll. Dan yang terpenting lagi bagaimana nasib msyarakat yang

kurang beruntung seperti halnya saya sebagai penulis ini yang masih beruntung bersekolah dan

bisa membaca dan menulis. Uang yang kita berikan kepada perintah itu termasuk disana di

alokasilan oleh pemerintah gunannya untuk mensejahterakan rakyat-rakyat yang didaerah

pelosok yang masih kekurangan air bersih, masih kekurangan pangan, masih kekurangan

fasilitas rumah sakit dan yang penting lagi didesa-desa pelosok yang jauh dari keramainan kota

tersebut masih belum bisa membaca dan menulis. Ini hanya sekedar pendapat saya untuk lebih

jelasnya mari kita membahas tentang pengertian pajak, fungsinya, asas-asas membayar pajak dan

yang paling penting dalam makalah ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pajak dan

analisis serta penyelesaiannya. Agar semuanya jelas dan tak ada lagi terjadi dualisme antara

pemerintah dan masyarakat dalam urusan pajak.

RUMUSAN MASALAH

Secara singkat saya disini akan saya jabarkan sejarah, tujuan, fungsi, asas-asas dalam hukum

pajak, jenis-jenis pajak serta bagaimana analisis penerapan hukum tentang kasus pajak “ Paulus

Tumewu" ?

PEMBAHASAN

SEJARAH SINGKAT PAJAK

1 Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala,

walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman dahulu tersebut “ pajak “ yang dimaksud

merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela, yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya.

Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan/ditetapkan oleh pihak rakyat. 

Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan

dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara

secara sepihak.

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yang

semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwa

pungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan

dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara, yang meliputi

kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, serta

untuk melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial maupun kenegaraan. Dan

dari perkembangan pemungutan pajak tersebut, hingga kini yang namanya pungutan tersebut

tetap ada, yaitu yang disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak

tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat sepihak atau ditentukan oleh negara secara sepihak,

tetapi ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama. 

Tujuan Pajak dan Fungsi Pajak

1 http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/sejarah-pajak.html

2 Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari

tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang

menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar

pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara.

Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang

mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk

keperluan masyarakat itu sendiri.

Masalah pajak itu sendiri adalah masalah masyarakat dan negara. Dan setiap orang yang

hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan masalah pajak. Oleh karena itu

masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian

setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang

berhubungan dengan pajak, baik fungsinya, asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku

dinegaranya, tata cara pembayarannya serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

3Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di

dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas

maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan

pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,

belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan,

uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi

2 http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/fungsi-pajak.html

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama

diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan

fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya

dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi

dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan

pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat

membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

Asas pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

4Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan

tentang asas pemungutan pajak, antara lain

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Asas_pemungutan

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal

"The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan):

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan

dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap

wajib pajak.

Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan

UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau

asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak

(saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima

penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak

lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar

kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin

tinggi pajak yang dibebankan.

Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan

yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-

kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak

sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:

Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga

dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan,

pajak untuk barang-barang mewah

Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk

kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana

harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya)

dan besarnya biaya pajak.

Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau

badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu

saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas

dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk

keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-

undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh

negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai

asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan

pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk

mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle):

berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima

atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang

pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau

apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi

atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh:

Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia

akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan

(nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan

pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh

penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan

yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan

pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas

nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. Terdapat beberapa

perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau

kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada

kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara

untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah

yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili)

atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal

penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas

sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan

dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang

memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas

yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di

mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat

dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari

sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Jenis Pajak

Setelah kita mengetahui sejarah singkat itu pajak tujuan dan funsgsi pajak itu sendiri serta

asas-asasnya mari sekarang bagaiman kita pelajari tentang jenis-jenis pajak. 5Di tinjau dari segi

Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

Pajak Negara

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang

terdiri dari:

Pajak Penghasilan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Bea Materai

Bea Masuk

Pajak Daerah

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

5 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Jenis_Pajak

Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan; dan

5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PAJAK PAULUS

TUMEWU

Setelah kita mengetahui sejarah pajak, tujuan pajak, jenis pajak serta asas-asas pajak

sekrang mari kita masuk dalam bagian penting makalah penting yaitu analisis kasus pajak oleh

Paulus Tumewu. kita tahu salah satu ciri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah 6self

6 http://kedanta.tripod.com/karya.html http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-self-assessment.html

assessment system. Sistem tersebut lebih memandang Wajib Pajak sebagai subjek dan bukan

objek semata. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang sekarang sama dengan

fiskus . Agar suatu Self assessment system berhasil, tidak hanya diperlukan pengetahuan yang

cukup dari wajib pajak. Tanpa dilandasi oleh kesadaran , kejujuran, dan kedisiplinan yang

memadai, maka kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) dapat disalahgunakan.

Untuk itu Administrasi perpajakan harus berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian

administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan,

dan penerapan sanksi perpajakan.

Salah satu pengendalian administrasi pemungutan pajak adalah dengan adanya kewajiban

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap seperti yang

tercantum dalam Pasal 3 UU KUP, Seperti yang kita ketahui belakangan ini muncul pemberitaan

berbagai kasus pajak seperti kasus “Gayus Tambunan” dan “Paulus Tumewu”, tapi yang menjadi

ANALISIS dari makalah ini adalah 7kasus penghentian penyidikan kasus Penggelapan Pajak

“Paulus Tumewu” yang Berdasar hasil penyelidikan, Paulus diduga melakukan tindak pidana

perpajakan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan karena tidak melaporkan sebagian

penghasilan (telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebelum perubahan oleh UU No 28

tahun 2007 ) yaitu, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap dan telah P-21 (berkas dinyatakan lengkap) oleh Kejaksaan atas dasar

surat permohonan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar Jaksa Agung

mengeluarkan surat untuk menghentikan kasus Paulus Tumewu. Surat permohonan itu dibuat

atas surat permohonan dari Paulus Tumewu yang telah melunasi utang pajaknya ke Menkeu (Sri

Mulyani). Yang akhirnya Dibalas Menkeu dengan memberi disposisi ke Sekjen Depkeu yang

menyatakan Paulus dikenakan denda 400 persen dari hutang pokok pajak. Paulus meminta

Menkeu mengusulkan ke Jaksa Agung menghentikan penyidikan dan penuntutan atas dirinya.

Dan akhirnya memang berkas kasus pidana pajak “Paulus Tumewu” yang telah P-21 itu

tidak berlanjut ke Pengadilan. Padahal di dalam ketentuan Pasal 39 itu sanksi pidananya bukan

alternatif tetapi kumulatif yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6

7 http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9134&q=perpajakan&hlm=95

(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

sehingga pemberhentian penyidikan/ pengeluaran 8SKPP tersebut oleh sebagian kalangan di

anggap ada intervensi dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam berbagai macam literatur dapat ditemukan

berbagai pengertian atau definisi tentang pajak dari berbagai pakar yang satu sama lain ada

kesamaan dan ada juga perbedaan, sehingga supaya pengertian atau definisi ini bisa diterima

semua kalangan maka di ambillah pengertian. 9“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-undang KUP sendiri telah

mengalami tiga kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan UU Nomor 6 Tahun

1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor

9 Tahun 1994 dan mulai berlaku 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor

16 Tahun 2000 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Perubahan terakhir dilakukan dengan

UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008 sampai sekarang. Dalam

pajak sendiri ada berbagai macam sistem pemungutan di antaranya, yaitu :

1. Official Assessment System : suatu system pemungutan pajak yang berdasarkan

undang-undang pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan besarnya

pajak terutang.

2. Self Assesment system : Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :

berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP {nomor

pokok wajib pajak);

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak

terutang.

8 SKPP merupakan kewenangan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara) alasa-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum.9 Undang-Undang KUP (UU 28/2007) yang tercatum dalam pasal 1 angka 1

3. With Holding System : suatu system pemungutan pajakyang berdasarkan undang-

undang memberi kepercayaan /wewenang kepada pihak ketiga(bukan pemerintah

dan bukan wajib pajak (WP) yang bersangkutan ) untuk memotong atau

memungut pajak yang wajib dipotong /dipungut dari wajib pajak (WP) yangwajib

membayarnya

Undang-undang KUP sendiri menganut system pemungutan pajak Self Assessment System. Jiwa

Self Assessment tercantum dalam pasal 12 UU KUP yang berbunyi :

Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP.

Jumlah Pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh WP adalah jumlah

pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mendapatkan bukti jumlah pajak yang

terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Dirjen Pajak

menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Dari bunyi Pasal 12 UU KUP tersebut dapat dilihat bahwa penghitungan pajak yang

terutang pembayarannya ke Kas Negara, dan pelaporannya diserahkan sepenuhnya kepada WP

serta tidak didasarkan pada SKP yang diterbitkan administrasi pajak. Perhitungan, pembayaran

dan pelaporan yang dilakukan WP tersebut dianggap benar (sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan) sepanjang Dirjen Pajak tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Pada prinsip self assessment beban pembuktian (bahwa pajak terutang yang telah dilaporkan

adalah tidak benar) berada di pihak fiskus (Dirjen Pajak). SKP hanya diterbitkan oleh fiskus

apabila perhitungan wajib pajak tersebut tidak benar berdasarkan pada suatu pembuktian oleh

fiskus.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sistem pemungutan pajak dengan self assessment

ini mempunyai arti bahwa penentuan /penetapan, serta pelaporan secara teratur tentang besarnya

pajak terutang dan jumlah pajak yang telah dibayar, sebagaimana ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan dipercayakan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP). Artinya,

keberhasilan dan kegagalan di bidang pajak sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak. Lepas dari

kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertian tentang kewajibannya

terhadap Negara, pada sebagian besar di antara rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannya

membayar pajak sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan, bila ada

sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap

pajak. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak,

yang dapat dibedakan ke dalam :

a. Perlawanan pasif : Perlawanan pasif ini terdiri dari hambatan-hambatan

yang mempersukar pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur

ekonomi suatu Negara, dengan perkembangan intelektual dan moral

penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan aktif : Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan,

yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk

menghindari pajak.

Dari berbagai macam perlawanan terhadap pajak ini kemudian dengan berdasar pada self

assessmet system ini, maka dalam undang-undang KUP ini mewajibkan si wajib pajak (WP)

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang dimaksud Surat Pemberitahuan (SPT)

ini sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, yaitu : Surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajban melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal

3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan

ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya;

lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak

dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan

Jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam

SPT. Bahkan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar

dan lengkap ini juga ada sanksi pidananya seperti yang tercantum dalam UU KUP Pasal

38, yaitu :

a. Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan; atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,

atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut

merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13A UU KUP, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling

singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Dan juga di Pasal 39 ayat

(1) KUP menyatakan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau

tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak;

Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap;

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29;

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan

yang sebenarnya;

Midak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen

lain;

Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan

secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dari isi pasal-pasal di atas bisa dilihat bahwa kedua-duanya memiliki sanksi pidana baik di

Pasal 38 UU KUP yang karena kealpaan juga Pasal 39 UU KUP khusunya ayatnya 1 yang

karena kesengajaan. Tetapi harus diingat bahwa dalam pelaksanaan ketentuan di bidang

perpajakan itu ada 2 jenis penegakan hukum, yaitu :

1. Penegakan Hukum Administrasi: Penegakan hukum administrasi lebih menekankan

pada perbuatannya. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah

dibidang pajak, jadi bukan oleh hakim.

2. Penegakan Hukum Pidana: Penegakan hukum pidana dilakukan melalui melalui proses

peradilan. Dalam rangka penegakan hukum pidana di mungkinkan adanya kumulasi

eksternal atas penerapan sanksi. Penerapan sanksi kumulatif secara eksternal adalah

pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana secara sekaligus. Di dalam

hukum pidana ada berbagai macam cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan, yaitu:

a. Stelsel Alternatif: Ciri khas suatu UU mengatur stelsel pemidanaan yang

alternatif yaitu norma dalam UU.

b. Stelsel Kumulatif: Stelsel kumulatif ini ditandai dengan cirri khas adanya kata

“dan”.UU Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh UU yang

menganut stelsel ini. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan

pidana dua-duanya.

c. Stelsel Alternatif Kumulatif: Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas,

berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. Suatu

UU yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan

pidana apakah alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan).

Bila dianalisa dari cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan, maka Pasal 38 UU KUP ini

menggunakan cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan alternatif karena di dalam isi pasalnya

menggunakan kata atau antara sanksi denda dan penjaranya, sedangkan untuk Pasal 39 ayat (1)

UU KUP ini menggunakan cara penerapan sanksi / stelsel pemidanaan Kumulatif karena

menggunakan kata dan antara sanksi denda dan penjaranya. Lalu bagaimana dengan penerapan

kasus Paulus Tumewu seperti yang telah di jelaskan sebelumnya di latar belakang, untuk kasus

Paulus Tumewu ini memang menurut jaksa berdasarkan hasil penyidikan, Paulus diduga

melakukan tindak pidana perpajakan karena telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) UU

nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebelum

perubahan oleh UU No 28 thun 2007 yang isinya pada intinya sama. Tetapi meskipun Pasal 39

ayat (1) ini menganut penerapan sanksi / stelsel pemidanaan Kumulatif , dalam UU KUP ini baik

yang tahun 2000 maupun yang tahun 2007 juga di Pasal 44B menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat permintaan.

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi

utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya

dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda

sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau

yang tidak seharusnya dikembalikan.

Bila melihat isi Pasal 44B ini. Maka, apa yang di lakukan Menteri Keuangan dan Jaksa

Agung ini adalah sudah sesuai dengan undang-undang apabila memang sebelum masuk ke

Pengadilan Paulus Tumewu telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang

tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4

(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya

dikembalikan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1) Dapat disimpulkan bahwa, Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, pajak

memiliki tujuan dan fungsi, pajak juga memiliki asas-asas yang tujuan akhirnya ditujukan

kepada kesejahteraaan masyarakat bangsa Indonesia juga. Tanpa pajak, sebagian besar

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai

dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah

sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari

pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa

aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai

dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang

semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa

peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang

jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

2) Dapat disimpulkan pula bahwa dalam kasus pajak ini memang benar Paulus Tumewu

sudah memenuhi unsur–unsur untuk dipidana sesuai ketentuan-ketentuan yang ada ada

dalam UU KUP khususnya pasal 38 dan 39 ayat 1 penegakan hukum dalam tindak pidana

pajak yang berkaitan dengan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dengan

benar dan lengkap menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum Perpajakan adalah :

a. Apabila karena kealpaan maka penerapan sanksinya / stelsel pemidanaannya alternatif

seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UU KUP

b. Apabila karena kesengajaan maka penerapan sanksinya / stelsel pemidanaannya

kumulatif seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP

Tetapi bila melihat kita melihat kembali kedalam isi Pasal 44B UU KUP ini baik yang tahun

2000 maupun yang tahun 2007 ini. Maka, tindakan yang di lakukan Menteri Keuangan dan Jaksa

Agung dengan mengehentikan penyidikan kasus pajak oleh Paulus Tumewu itu sudah sesuai

dengan ketentuan yang ada dan tercantum dalam pasal tersebut.

SARAN

Penekanan penerapan sanksi pidana itu harus lebih di tekankan pada tindak pidana yang di

lakukan oleh pegawai Dirjen Pajak ini ber, sedangkan kepada wajib pajak lebih baik di tekankan

penerapan sanksi administrasi untuk kepentingan penerimaan Negara, dan juga saya harapkan

kepada seluruh wajib pajak janganlah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Gayus

Tambunan dan Paulus Tumewu, apalagi seperti yang dilakukan Paulus Tumewu yaitu tindak

pidana dalam perpajakan yang berhubungan yaitu, menyampaikan surat pemberitahuan dan

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta mafia pajak lain yang masih

berkeliaran diluar sana, jadilah warga Indonesia yang baik jadilah wajib pajak yang taat

membayar pajak karena sebenarnya yang menikmati hasil pajak itu sendiri adalah kita bukan

pemerintah, ingatlah tujuan pajak itu bukan untuk individu-individu tertentu tetapi digunakan

untuk mensejahterkan masyarakat Indonesia namun memang faktanya rakyat Indonesia hanya

sebagian yang sejahtera tetapi percayalah pemerintah tidak diam saja dalam hal ini mereka selalu

berusaha untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia ini sejahtera.

Daftar Pustaka

Bahan lainnya :

http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/sejarah-pajak.html diakses tanggal 9 Desember 2012

http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2011/12/fungsi-pajak.html diakses tanggal 9 Desember 2012

http://kedanta.tripod.com/karya.html diakses 10 Desember 2012

http://pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-self-assessment.html diakses 10 Desember 2012

http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9134&q=perpajakan&hlm=95 diakses

10 Desember 2012

http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/06/analisis-terhadap-penerapan-hukum-dalam.html

diakses 10 Desember 2012

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/21/137543/16/1/Kronologi-Kasus-Penggelapan-

Pajak-Paulus-Tumewu Rabu 21 April 2010 diakses 10 Desemebr 2012

http://www.dutamasyarakat.com/artikel-29080-ani-dibidik-kasus-adik-edy-tanzil.html diakses 8

Desember 2012

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang KUP (UU 28/2007) yang tercatum dalam pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU KUP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU KUP

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU KUP

HUKUM PAJAK

Sejarah, tujuan, fungsi, asas-asas dalam hukum pajak, jenis-jenis pajak serta

analisis penerapan hukum tentang kasus pajak “ Paulus Tumewu "

Oleh

YANELS GARSIONE DAMANIK

115010107111103

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2012