Upload
trandan
View
243
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SESI 6
KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI
Dibuat Oleh :Kenny Ardillah, S.E, M.Ak
2
KEBERATAN WP
SKPKB
SKPKBT
SKPLB
SKP Nihil
Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga
PASAL 25 AYAT (1), AYAT (7) UU KUP
Diajukan hanya kepadaDirektur Jenderal Pajak
atas suatu:
Catatan :
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
3
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN
1. TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA
2. MEMUAT JUMLAH PAJAK YG TERUTANG ATAU JUMLAH PAJAK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN WP.
3. MEMUAT ALASAN-ALASAN YANG JELAS
4. DALAM JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEJAK TANGGAL DIKIRIM SKP ATAU TANGGAL PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN KECUALI DI LUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK (FORCE MAYEUR)
5. SATU SURAT KEBERATAN UNTUK SATU JENIS PAJAK DAN SATU TAHUN PAJAK
PASAL 25 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) UU KUP
SYARATTIDAK DIPENUHI
TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN
DALAM HAL WP MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP, WP WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WP DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN,
SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN
4
TANDA BUKTI PENERIMAAN
SURAT KEBERATAN
PASAL 25 AYAT (5) UU KUP
TANDA BUKTI PENERIMAAN
TANDA TERIMA
YANG DIBUAT
OLEH
PEGAWAI
DITJEN PAJAK
YANG
DITUNJUK
RESI (TANDA
PENGIRIMAN
POS TERCATAT)
YG DIBUAT
OLEH
KANTOR POS
CATATAN :BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN
DIHITUNG SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT
PERMOHONAN KEBERATAN WP SECARA LENGKAP
CARA LAIN
YANG DIATUR
DENGAN ATAU
BERDASARKAN
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
5
Untuk Meminta :
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Penghitungan Rugi
Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak
HAK WAJIB PAJAK DALAMPENGAJUAN KEBERATANPASAL 25 AYAT (6) DAN PENJELASAN UU KUP
WAJIB PAJAKDIBERI HAK
WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BILA DIMINTA
6
PENYELESAIANSURAT KEBERATAN
PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT KEBERATAN DITERIMA, DIRJEN PAJAK
HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN
Keputusan dapat berupa : Menerima seluruhnya Menerima sebagian Menolak Menambah jumlah pajak
terutang
BILA DALAM WAKTU 12 BULAN TERLEWATI,
DAN TIDAK DIBERIKAN KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP DIANGGAP DITERIMA
PASAL 26 AYAT (1), (2), (3), DAN (5) UU KUP
Catatan:Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
7
PENYELESAIANSURAT KEBERATAN
DALAM HAL KEBERATAN WP DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WP DIKENAI
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN KEBERATAN DIKURANGI
DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN.
PASAL 26 AYAT (9) dan (10)
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DI
ATAS TIDAK DIKENAKAN, DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN
BANDING
8
PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN
PAJAK SECARA JABATANPASAL 26 AYAT (4) UU KUP
SURAT KEBERATANATAS
SKP SECARA JABATAN KARENA :
• WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS;
• TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
• TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU
HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP
KETIDAKBENARAN SKP TSB.
APABILA TIDAK DIBUKTIKANKEBERATAN DITOLAK
9
PERMOHONAN BANDING
Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
Alasan yang jelas
Dalam jangka waktu tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima;
Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan
HANYA DAPAT DIAJUKAN BANDING KEPADA
syarat
PASAL 27 AYAT (1), (2), (3), DAN (5c) UU KUP
ATASKEPUTUSAN KEBERATAN
Catatan :• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu
pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
• Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
BADAN PERADILAN PAJAK
10
PENGAJUAN BANDING
Banding dapat diajukan dengan suratbanding dalam Bahasa Indonesia dengansyarat :
• Terhadap 1 keputusan diajukan 1 suratbanding
• Diajukan dengan disertai alasan-alasanyang jelas dan dicantumkan tanggalditerima surat keputusan yang dibanding
• Dilampirkan salinan surat keputusan yangdibanding
• Dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah pajak yang terhutang,banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terhutang telah dibayarkan 50%.
UU No. 14 Tahun 2002
11
PERMOHONAN BANDING
PALING LAMA 3 BULAN SEJAK TGL DITERIMA KEPUTUSAN YANG DIBANDING
YANG DIMAKSUD DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN DIHITUNG DARI TANGGAL KEPUTUSAN DITERIMA SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT BANDING DIKIRIM
JANGKA WAKTU TERSEBUT TIDAK MENGIKAT
APABILA JANGKA WAKTU YANG DIMAKSUD TIDAK DAPAT DIPENUHI KARENA KEADAAN DI
LUAR KEKUASAAN PEMOHON BANDING
UU No. 14 Tahun 2002
12
PENYELESAIANSURAT BANDING
PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT BANDING DITERIMA, DIRJEN PAJAK HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN
Keputusan dapat berupa : Menerima seluruhnya Menerima sebagian Menolak Menambah jumlah pajak
terutang
BILA DALAM WAKTU 12 BULAN TERLEWATI,
DAN TIDAK DIBERIKAN KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP DIANGGAP DITERIMA
UU No. 14 Tahun 2002 pasal 77, 80, 81
Catatan:Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
13
PENYELESAIANSURAT BANDING
PASAL 27 AYAT 5D UU KUP NO. 28 TAHUN 2007
Dalam hal permohonan banding ditolakatau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar 100% dari jumlah
pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah di bayar sebelummengajukan keberatan.
14
PUTUSAN BANDING
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di
lingkungan peradilan tata usaha negara.
PASAL 27 AYAT (2), UU KUP
15
BADAN PERADILAN PAJAK
Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU
Pasal 27 ayat (6) UU KUP
16
IMBALAN BUNGA ATASKEBERATAN/BANDING/PK
DIKEMBALIKAN DG DITAMBAH BUNGA 2% PER BULAN, UNTUK
PALING LAMA 24 BULAN :
untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak
KEBERATAN/BANDING/PK DITERIMA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
PASAL 27 A AYAT (1) UU KUP JO 40/PMK.03/2005
Sepanjang utang pajak dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali
17
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Imbalan bunga juga diberikan atas SuratKeputusan Pembetulan, Surat KeputusanPengurangan Ketetapan Pajak, atau SuratKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yangdikabulkan sebagian atau seluruhnyamenyebabkan kelebihan pembayaran pajak :
PASAL 27 A AYAT (1A)
• untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
• untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak
• untuk STPPajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
18
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
PEMBAYARAN LEBIH SANKSIADMINISTRASI BERUPA :
DENDA PASAL 14 AYAT (4) DANATAU
BUNGA PASAL 19 AYAT (1)
PASAL 27 A AYAT (2), (3) UU KUP JO. KMK NO.40/PMK.03/2005
Berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang
menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
19
PENGAJUAN PENINJUAN KEMBALI
Pengajuan permohonan peninjauan kembalidilakukan dalam jangka waktu 3 bulanterhitung sejak :
• Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihatatau sejak putusan hakim memperolehkekuatan hukum tetap
• Sejak ditemukan surat-surat bukti yang haridan tanggal ditemukannya harus dinyatakandi bawah sumpah dan disahkan oleh pejabatyang berwenang
• Sejak putusan sengketa dikirim
UU No. 14 Tahun 2002
20
KASUS KEBERATAN PAJAK
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhirhasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujuipajak yang masih harus dibayar sebesarRp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasisebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksilainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkansebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi sebesarRp750.000.000,00.
Jika keberatan diterima maka total keseluruhan pajak yang dibayar sebesar Rp 200.000.000 (tidak ada sanksi administrasi). Jika keberatan ditolak sebagian menjadi Rp 750.000.000 maka keseluruhan pajak yang dibayar
dengan tambahan sanksi administrasi sebesar 50 % dari kekurangan pembayaran sebesar Rp 825.000.000 Rp
750.000.000 – 200.000.000 + 50 % x (Rp 750.000.000 – 200.000.000 )
21
KASUS BANDING PAJAK
Selanjutnya Wajib Pajak mengajukanpermohonan banding dan oleh PengadilanPajak diputuskan besarnya pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebesarRp450.000.000,00.
Jika banding diterima maka total keseluruhan pajak yang dibayar sebesar Rp 200.000.000 (tidak ada sanksi
administrasi). Jika keberatan ditolak sebagian menjadi Rp 450.000.000 maka keseluruhan pajak yang dibayar dengan tambahan sanksi administrasi sebesar 100 %
dari kekurangan pembayaran sebesar Rp 500.000.000
Rp 450.000.000 – 200.000.000 + 100 % x (Rp 450.000.000 – 200.000.000 )