1

SESI 6

KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Dibuat Oleh :Kenny Ardillah, S.E, M.Ak

2

KEBERATAN WP

SKPKB

SKPKBT

SKPLB

SKP Nihil

Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga

PASAL 25 AYAT (1), AYAT (7) UU KUP

Diajukan hanya kepadaDirektur Jenderal Pajak

atas suatu:

Catatan :

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).

3

SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

1. TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA

2. MEMUAT JUMLAH PAJAK YG TERUTANG ATAU JUMLAH PAJAK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN WP.

3. MEMUAT ALASAN-ALASAN YANG JELAS

4. DALAM JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEJAK TANGGAL DIKIRIM SKP ATAU TANGGAL PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN KECUALI DI LUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK (FORCE MAYEUR)

5. SATU SURAT KEBERATAN UNTUK SATU JENIS PAJAK DAN SATU TAHUN PAJAK

PASAL 25 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) UU KUP

SYARATTIDAK DIPENUHI

TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN

DALAM HAL WP MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP, WP WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WP DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN,

SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN

4

TANDA BUKTI PENERIMAAN

SURAT KEBERATAN

PASAL 25 AYAT (5) UU KUP

TANDA BUKTI PENERIMAAN

TANDA TERIMA

YANG DIBUAT

OLEH

PEGAWAI

DITJEN PAJAK

YANG

DITUNJUK

RESI (TANDA

PENGIRIMAN

POS TERCATAT)

YG DIBUAT

OLEH

KANTOR POS

CATATAN :BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN

DIHITUNG SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT

PERMOHONAN KEBERATAN WP SECARA LENGKAP

CARA LAIN

YANG DIATUR

DENGAN ATAU

BERDASARKAN

PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

5

Untuk Meminta :

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Penghitungan Rugi

Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak

HAK WAJIB PAJAK DALAMPENGAJUAN KEBERATANPASAL 25 AYAT (6) DAN PENJELASAN UU KUP

WAJIB PAJAKDIBERI HAK

WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BILA DIMINTA

6

PENYELESAIANSURAT KEBERATAN

PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT KEBERATAN DITERIMA, DIRJEN PAJAK

HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN

Keputusan dapat berupa : Menerima seluruhnya Menerima sebagian Menolak Menambah jumlah pajak

terutang

BILA DALAM WAKTU 12 BULAN TERLEWATI,

DAN TIDAK DIBERIKAN KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP DIANGGAP DITERIMA

PASAL 26 AYAT (1), (2), (3), DAN (5) UU KUP

Catatan:Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

7

PENYELESAIANSURAT KEBERATAN

DALAM HAL KEBERATAN WP DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WP DIKENAI

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN KEBERATAN DIKURANGI

DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN.

PASAL 26 AYAT (9) dan (10)

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DI

ATAS TIDAK DIKENAKAN, DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN

BANDING

8

PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN

PAJAK SECARA JABATANPASAL 26 AYAT (4) UU KUP

SURAT KEBERATANATAS

SKP SECARA JABATAN KARENA :

• WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS;

• TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN

• TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU

HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP

KETIDAKBENARAN SKP TSB.

APABILA TIDAK DIBUKTIKANKEBERATAN DITOLAK

9

PERMOHONAN BANDING

Ditulis dalam Bahasa Indonesia;

Alasan yang jelas

Dalam jangka waktu tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima;

Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan

HANYA DAPAT DIAJUKAN BANDING KEPADA

syarat

PASAL 27 AYAT (1), (2), (3), DAN (5c) UU KUP

ATASKEPUTUSAN KEBERATAN

Catatan :• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu

pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

• Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BADAN PERADILAN PAJAK

10

PENGAJUAN BANDING

Banding dapat diajukan dengan suratbanding dalam Bahasa Indonesia dengansyarat :

• Terhadap 1 keputusan diajukan 1 suratbanding

• Diajukan dengan disertai alasan-alasanyang jelas dan dicantumkan tanggalditerima surat keputusan yang dibanding

• Dilampirkan salinan surat keputusan yangdibanding

• Dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah pajak yang terhutang,banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terhutang telah dibayarkan 50%.

UU No. 14 Tahun 2002

11

PERMOHONAN BANDING

PALING LAMA 3 BULAN SEJAK TGL DITERIMA KEPUTUSAN YANG DIBANDING

YANG DIMAKSUD DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN DIHITUNG DARI TANGGAL KEPUTUSAN DITERIMA SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT BANDING DIKIRIM

JANGKA WAKTU TERSEBUT TIDAK MENGIKAT

APABILA JANGKA WAKTU YANG DIMAKSUD TIDAK DAPAT DIPENUHI KARENA KEADAAN DI

LUAR KEKUASAAN PEMOHON BANDING

UU No. 14 Tahun 2002

12

PENYELESAIANSURAT BANDING

PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT BANDING DITERIMA, DIRJEN PAJAK HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN

Keputusan dapat berupa : Menerima seluruhnya Menerima sebagian Menolak Menambah jumlah pajak

terutang

BILA DALAM WAKTU 12 BULAN TERLEWATI,

DAN TIDAK DIBERIKAN KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP DIANGGAP DITERIMA

UU No. 14 Tahun 2002 pasal 77, 80, 81

Catatan:Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

13

PENYELESAIANSURAT BANDING

PASAL 27 AYAT 5D UU KUP NO. 28 TAHUN 2007

Dalam hal permohonan banding ditolakatau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar 100% dari jumlah

pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak

yang telah di bayar sebelummengajukan keberatan.

14

PUTUSAN BANDING

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di

lingkungan peradilan tata usaha negara.

PASAL 27 AYAT (2), UU KUP

15

BADAN PERADILAN PAJAK

Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU

Pasal 27 ayat (6) UU KUP

16

IMBALAN BUNGA ATASKEBERATAN/BANDING/PK

DIKEMBALIKAN DG DITAMBAH BUNGA 2% PER BULAN, UNTUK

PALING LAMA 24 BULAN :

untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak

KEBERATAN/BANDING/PK DITERIMA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

PASAL 27 A AYAT (1) UU KUP JO 40/PMK.03/2005

Sepanjang utang pajak dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

sampai dengan diterbitkannya

Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan

Kembali

17

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Imbalan bunga juga diberikan atas SuratKeputusan Pembetulan, Surat KeputusanPengurangan Ketetapan Pajak, atau SuratKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yangdikabulkan sebagian atau seluruhnyamenyebabkan kelebihan pembayaran pajak :

PASAL 27 A AYAT (1A)

• untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

• untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak

• untuk STPPajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

sampai dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak

18

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

PEMBAYARAN LEBIH SANKSIADMINISTRASI BERUPA :

DENDA PASAL 14 AYAT (4) DANATAU

BUNGA PASAL 19 AYAT (1)

PASAL 27 A AYAT (2), (3) UU KUP JO. KMK NO.40/PMK.03/2005

Berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang

menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

19

PENGAJUAN PENINJUAN KEMBALI

Pengajuan permohonan peninjauan kembalidilakukan dalam jangka waktu 3 bulanterhitung sejak :

• Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihatatau sejak putusan hakim memperolehkekuatan hukum tetap

• Sejak ditemukan surat-surat bukti yang haridan tanggal ditemukannya harus dinyatakandi bawah sumpah dan disahkan oleh pejabatyang berwenang

• Sejak putusan sengketa dikirim

UU No. 14 Tahun 2002

20

KASUS KEBERATAN PAJAK

Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhirhasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujuipajak yang masih harus dibayar sebesarRp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasisebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksilainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkansebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi sebesarRp750.000.000,00.

Jika keberatan diterima maka total keseluruhan pajak yang dibayar sebesar Rp 200.000.000 (tidak ada sanksi administrasi). Jika keberatan ditolak sebagian menjadi Rp 750.000.000 maka keseluruhan pajak yang dibayar

dengan tambahan sanksi administrasi sebesar 50 % dari kekurangan pembayaran sebesar Rp 825.000.000 Rp

750.000.000 – 200.000.000 + 50 % x (Rp 750.000.000 – 200.000.000 )

21

KASUS BANDING PAJAK

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukanpermohonan banding dan oleh PengadilanPajak diputuskan besarnya pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebesarRp450.000.000,00.

Jika banding diterima maka total keseluruhan pajak yang dibayar sebesar Rp 200.000.000 (tidak ada sanksi

administrasi). Jika keberatan ditolak sebagian menjadi Rp 450.000.000 maka keseluruhan pajak yang dibayar dengan tambahan sanksi administrasi sebesar 100 %

dari kekurangan pembayaran sebesar Rp 500.000.000

Rp 450.000.000 – 200.000.000 + 100 % x (Rp 450.000.000 – 200.000.000 )