Kak Masterplan Kawasan Industri

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang.

Pengembangan Kawasan Industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor

industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana

kawasan industri berlokasi. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan

kawasan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup.

Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan

kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi investor pengguna kapling

industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat

beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap,

keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan dari

sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan

infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam

perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di

kawasan industri.

Bilamana ada jaminan permintaan penyediaan infrastruktur yang pasti, jelas akan

meyakinkan bagi penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya. Dari aspek tata ruang,

dengan adanya kawasan industri maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan dapat

dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi

peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah

sekitar lokasi kawasan industri.

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung

peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan

industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan

limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri

secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak

mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang

tumbuh secara individu.

Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) adalah salah satu alat untuk pengembangan

kegiatan industri yang dirasakan efektif terutama ditinjau dari segi :

a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kapling industri siap bangun

yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.

b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk

gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.

c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak

lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Namun perlu digarisbawahi mengingat penyediaan suatu kawasan industri merupakan suatu kegiatan

bisnis, maka dalam pengembangannya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan tekno

ekonomis.

Untuk itu agar pengembangan kawasan industri di daerah dapat berhasil guna dan berdaya

guna diperlukan adanya dokumen Masterplan Kawasan Industri.

2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan perencanaan tata ruang pada kawasan peruntukan

industri sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kawasan industri

(Industrial Estate) dan kawasan peruntunkan industri, baik bagi aparatur Pemerintah dalam

penerbitan izin dan pembinaan serta pengawasan, maupun bagi dunia usaha dalam melihat

peluang investasi di bidang pengembangan industri, dan kawasan industri di Kabupaten Gresik.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Masterplan Kawasan Industri adalah:

a) sebagai arah perwujudan rencana tata ruang khususnya pada kawasan peruntukan industri ;

b) sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan

peruntukan industri;

c) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program pembangunan pada kawasan

peruntukan industri ;

d) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan

peruntukan industri ;

e) Tersedianya rencana penyediaan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri Kabupaten

Gresik; dan

f) Terciptanya kawasan industri yang berkembang dan benar-benar berhasil guna serta

berdaya guna dalam rangka menjawab peluang investasi industri.

3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Masterplan Kawasan Industri ini adalah untuk :

a) Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan terhadap kawasan

peruntukan industri dengan peruntukan ruang lainnya .

b) Mewujudkan keterpaduan program pembangunan;

c) Mendorong terkendalinya pembangunan kawasan peruntukan industri;

d) Mendorong investasi masyarakat ;

e) Mendorong terkoordinasinya pembangunan kawasan peruntukan industri antara pemerintah

dan masyarakat/ swasta

4. Lokasi Kegiatan

Penyusunan Masterplan Kawasan Industri meliputi 16 (delapan belas) kecamatan di wilayah

Kabupaten Gresik meliputi :

a) Kecamatan Gresik;

b) Kecamata Kebomas;

c) Kecamatan Manyar;

d) Kecamatan Bungah;

e) Kevamatan Sidayu;

f) Kecamatan Dukun;

g) Kecamatan Ujung Pangkah;

h) Kecamatan Panceng;

i) Kecamatan Cerme;

j) Kecamatan Benjeng;

k) Kecamatan Duduksampeyan;

l) Kecamatan Balongpanggang;

m) Kecamatan Menganti;

n) Kecamatan Driyorejo;

o) Kecamatan Kedamean;dan

p) Kecamatan Wringinanom.

5. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri ini diperlukan biaya Rp.

230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) termasuk PPN yang bersumber dari APBD

Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si

Proyek/Satuan Kerja: PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN INDUSTRI / BIDANG PRASWIL,

SDA DAN LINGKUNGAN PADA BAPPEDA KAB. GRESIK

Data Penunjang²

7. Data Dasar

Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

adalah :

a) Data RTRW Kabupaten Gresik 2010 – 2030

b) Data Rencana Strategis, RPJPD, RPJMD

c) Data wilayah administrasi;

d) Data fisiografis;

e) Data kependudukan;

f) Data peruntukan ruang;

g) Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;

h) Data ketersediaan prasarana dan sarana;

i) Data kawasan industri eksisting;

j) Data jenis dan bidang usaha industri eksisting;

k) Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan

l) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan

lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:10.000 yang

sudah mendapat rekomendasi teknis dari Badan Informasi Geospasial.

8. Standar Teknis

a) Aspek Kelayakan, yaitu melihat segi-segi internal dan eksternal yang mendukung

pengembangan suatu kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;

b) Aspek Pemilihan Lokasi, yaitu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam

penentuan lokasi kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;

c) Aspek Standar Teknis, yaitu merupakan standar-standar perencanaan prasarana dan sarana

penunjang untuk mendukung kelangsungan kawasan peruntukan industri dan kawasan

industri;

d) Aspek Legal Administrasi, yaitu merupakan prosedur perijinan dan aspek-aspek legal yang

perlu dipersiapkan dalam pengembangan dan pengoperasian kawasan perunt.kan industri dan

kawasan industri; dan

e) Pengaturan jenis jenis industri dalam satu kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.

9. Studi-Studi Terdahulu

a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun 2006;

b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun 2006;

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun 2006;

d) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2006;

e) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo Tahun 2007;

f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Menganti Tahun 2007;

g) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wringinanom Tahun 2007;

h) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2008;

i) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2008;

j) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BungahTahun 2008;

k) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun 2008;

l) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun 2008;

m) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun 2008;

n) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2008;

o) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, pedoman dan Manual Penyediaan RTH di Kota

Gresik Tahun 2008;

p) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Benjeng Tahun 2009;

q) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Panglima Sudirman – Jl.

Jaksa Agung Suprapto - Jl. Usman Sadar Gresik Tahun 2009;

r) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Akim Kayat, Jl. MH

Thamrin, dan Jl. KH Abdul Karim Kabupaten Gresik Tahun 2010;

s) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di

Daerah (RP4D) Tahun 2011;

t) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sunan Giri Kabupaten

Gresik Tahun 2011;

u) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bunder dan sekitarnya

Kabupaten Gresik Tahun 2011;

v) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dr Wahidin Sudirohusodo


w) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Pahlawan – Alun-Alun – Jl.

Raden Santri – Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Nyi Ageng Arem Arem


x) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jl. Veteran Kabupaten

Gresik Tahun 2012;

y) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Duduksampeyan - Cerme Tahun 2013;

z) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Selatan Tahun 2013;

aa) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Baru Bunder


bb) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Perkotaan Tahun 2014;

cc) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Utara Tahun 2014;

dd) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wedoroanom Kota Baru

Gresik Selatan Kabupaten Gresik Tahun 2014.

10. Referensi Hukum

Dasar hukum untuk melaksanakan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasin Geospasial;

18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

19. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

20. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

21. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan

Ruang Wilayah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

29. Peraturan Pemeritah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

34. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;

35. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat dalam Penataan Ruang;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung;

40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah

bagi Kawasan Industri;

41. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan;

43. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan

Ruang Nasional;

44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis

Kawasan Budidaya;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan

Perkotaan;

46. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum

Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

47. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;

48. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan

Industri;

49. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 Tentang Tata Cara Pemberian

izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa

Perencanaan Wilayah dalam menangani Penyusunan Masterplan Kawasan Industri meliputi:

a) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan sejenis seperti:

1) Masterplan Kawasan Industri;

2) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kawasan Industri;

3) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri;

4) Penyusunan Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Kawasan Industri; dan

5) Pemetaan dan penyusunan Basis data Kawasan Industri.

b) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan yang menunjang seperti :

1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;

3) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;

4) Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan;dan

5) Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan.

6) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

7) Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

8) Pemetaan Bangunan dan Lingkungan;

9) Survey dan Pemetaan;

10) Rencana Induk Kebakaran;

11) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;

12) Masterplan Drainase;

13) Masterplan Ruang Terbuka Hijau;

14) Masterplan Persampahan;

15) Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;

16) Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

17) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman dan Manual Penyediaan RTH;

18) Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau

19) Penyusunan Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

20) Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Ruang Terbuka Hijau;

21) Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;

22) Pemetaan dan penyusunan Basis data Ruang Terbuka Hijau;

23) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K);

24) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K);

25) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RPWP-3-K);dan

26) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K).

(Pengalaman sejenis dan menunjang tersebut diatas berlaku untuk seluruh tenaga ahli)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam tahapan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri dilakukan

untuk keperluan pemetaan kondisi dan persebaran lahan industry eksisting,status lahan, dan

dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui :

a. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu

wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya untuk menjaring aspirasi

masyarakat terhadap kebutuhan yang diatur dalam Masterplan Kawasan Industri serta

kepada pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

b. Pengenalan kondisi fisik secara langsung melalui peninjauan lapangan serta Metode

Overlay guna memadukan data-data dasar yang diperoleh dari hasil survey dan investigasi

lapangan.

Data sekunder yang harus dikumpulkan meliputi :

a) Peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan

b) Data dan informasi, meliputi :

1. data wilayah administrasi;

2. data fisiografis;

3. data kependudukan;

4. data ekonomi dan keuangan;

5. data ketersediaan prasarana dan sarana ;

6. data peruntukan ruang;

7. data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;

8. data persebaran kawasan peruntukan industri eksisting;

9. data jenis dan bidang usaha industri;

10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan,

penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal

peta 1:10.000.

c) identifikasi masalah dari masing-masing kawasan peruntukan industri serta kondisi fisik

(ketersediaan prasarana dan sarana, konflik masyarakat, dampak lingkungan);

d) kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang bersangkutan;

e) standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan-perundang-

undangan nasional maupun daerah;

f) peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana

di wilayah perencanaan; dan

Seperti halnya dalam penyusunan RTRW dan RDTR, tingkat akurasi data, sumber penyedia

data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel

ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam

pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang

dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan

kedalaman data setingkat desa/kelurahan

2. Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data untuk Masterplan Kawasan Industri meliputi :

a. Analisa kebijakan terkait sektor industri;

b. Analisis kesesuaian lahan;

c. Analisis proyeksi kebutuhan lahan;

d. Analisis teknis perancangan kawasan;

e. Analisis Kebijakan Rencana dan Program;

f. Analisis lingkungan dan potensi keberlanjutan;

g. Analisis legal administrasi;

h. Analisis kelembagaan.

3. Perumusan Rencana

Perumusan Rencana untuk Masterplan Kawasan Industri meliputi :

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

c. Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

d. Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

e. Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

f. Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri;

g. Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri,

h. Aspek Administratif atau legalitas;

i. Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan

Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;dan

j. Indikasi Program.

12. Keluaran3

1) Naskah Teknis Masterplan Kawasan Industri terdiri atas 3 (tiga) Dokumen pelaporan yang

terdiri :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup

pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program

kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana

survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan

tenaga ahli beserta perlengkapannya.

Adapun spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Pendahuluan

Jumlah buku : 5 Eksemplar

Ukuran buku : A4 (29,7 cm x 21cm)

Spasi pengetikan : 1.5 spasi, pada kertas HVS putih polos

Cetak : Berwarna

Kulit / sampul buku : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

Laporan Pendahuluan ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK

b. Laporan Data dan Analisa

Berisi data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan dan kajian rinci mengenai

kondisi wilayah perencanaan, potensi dan permasalahan, proyeksi kebutuhan kawasan

peruntukan industri dan kawasan industri, analisis kelayakan, Laporan Data dan Analisa

diasistensikan setelah penyerahan laporan pendahuluan.

Adapun spesifikasi buku laporan Data dan Analisa adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Data dan Analisa



Untuk lampiran peta yang ada di dalam laporan data dan

analisa, berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm)


Cetak : Berwarna

Kulit / sampul buku : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 3 sejak SPMK diterbitkan.

c. Laporan Akhir (Materi teknis)

Berisi mengenai Pendahuluan, Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan

Peruntukan Industri, Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan

Industri, Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, Kriteria

lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, Konsepsi Pengembangan

Kawasan Industri Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan

Peruntukan Industri, Aspek Administratif atau legalitas, Strategi dan Kebijakan

Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan

Kawasan Industri, Indikasi Program. Perbaikan Laporan Akhir (Materi Teknis) diserahkan

pada Pemberi Tugas setelah pembahasan Laporan Akhir (Materi teknis).

Adapun spesifikasi buku laporan Akhir adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Akhir



Untuk lampiran peta yang ada di dalam laporan akhir,

berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm)


Cetak : Berwarna


Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 4 sejak SPMK diterbitkan.

2) Album Peta

Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:10.000 dalam format

A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi

geografis (GIS).

Adapun spesifikasi Album Peta adalah sebagai berikut :

Judul buku : Album Peta


Ukuran buku : A1 (5,94 cm x 84,1cm)

Cetak : Berwarna


Album Peta harus diserahkan selambat-lambatnya 0,5 bulan sejak kontrak berakhir

3) Back up semua laporan dalam Compact Disc (CD) berlabel judul tahap pekerjaan masing-

masing 3 keping berisi data laporan sebagaimana hardcopy yang diserahkan pada masing-

masing tahap pelaporan (3 keping x 4 tahap)

4) Diskusi

Diskusi diagendakan tiga kali pertemuan bersama tim teknis dari unsur BAPPELITBANGDA

Kabupaten Gresik dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Laporan Pendahuluan, Data

dan Analisa serta Laporan Akhir..

Rincian Produk Pekerjaan:

NO PRODUK PEKERJAAN RANGKAP

1. Laporan Pendahuluan 5 buku

2. Laporan Data dan Analisa 10 buku

3. Laporan Akhir 10 buku

4. Softcopy dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi :

Laporan Pendahuluan,

Laporan Data dan Analisa, dan

Laporan Akhir

Album Gambar / Peta Peta dengan format GIS

12 buah

5. Album Gambar / Peta (A1) 2 buah

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

a) Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)

b) Material : -

c) Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

a) Peralatan : Kendaraan operasional, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer, Kamera.

b) Material : -

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Kewajiban Konsultan

a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan

penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.

b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan

c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampal dengan selesainya

semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.

d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan

Tim Teknis.

Hak Konsultan

a) Dalam pelaksanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri, konsultan berhak meminta

bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan;

b) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana

pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu

dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri selama 4 (empat)

bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.

17. Personil

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Kawasan Industri adalah:

a. 1 (satu) orang Team Leader dan Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang memiliki

latar belakang pendidikan S2 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dimana posisi atau

jabatan yang diakui adalah team leader, dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai

sertifikat keahlian (SKA) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota – Muda (502) yang di terbitkan

oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta

dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Team leader adalah sebagai berikut;

Mengoordinasikan anggota tim, sehingga pelaksanaan tugas dapat dikerjakan dengan baik

sesuai spesifikasi produk dan jadwal yang telah ditentukan;

Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan

penyelesaian seluruh pekerjaan;

Memantapkan metodologi dan meyusun rencana kerja;

Mengoordinasikan, mengarahkan tugas dan materi teknis semua anggota tim dalam

pelaksanaan kegiatan;

Bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen hasil studi, serta penyelesaian laporan

yang harus disampaikan kepada pemberi tugas;

Membuat daftar data primer dan data sekunder yang diperlukan;

Survey lapangan untuk pengenalan karakteristik, struktur kawasan perencanaan secara

makro dan mengevaluasi kebijakan sektor industri dan penanaman modal yang telah ada;

Melakukan analisa – analisa meliputi :

a. Analisa kebijakan terkait sektor industri;

b. Analisis kesesuaian lahan;

c. Analisis proyeksi kebutuhan lahan;

d. Analisis teknis perancangan kawasan;

e. Analisis Kebijakan Rencana dan Program;

f. Analisis lingkungan dan potensi keberlanjutan;

g. Analisis legal administrasi;

h. Analisis kelembagaan

Melakukan perumusan rencana meliputi :

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

c. Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

d. Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

e. Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

f. Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri;

g. Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri,

h. Aspek Administratif atau legalitas;

i. Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan

Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;dan

j. Indikasi Program,

b. Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah dan atau Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1

(satu) orang, kualifikasi S-1 Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun

serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah adalah sebagai

berikut:

Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi;

Melaksanakan survey awal;

Mengitung sumber daya dan teknologi;

Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang ekonomi wilayah;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang ekonomi wilayah;

Membuat kerangka umum/konsep kecenderungan perkembangan kawasan terhadap

aktivitas ekonomi dan social serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri;

Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan;

Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang

keahliannya;

Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada;

Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader

c. Tenaga Ahli Arsitek sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Arsitetur dengan

pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Arsitek - Muda (101)

yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang

(LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Arsitek adalah sebagai berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang arsitektur;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang arsitektur;

Membuat kerangka umum/konsep rencana arsitektur, dan pengembangan disainnya;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader.

d. Tenaga Ahli Teknik Industri sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Industri dengan

pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Industri adalah sebagai berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang industri;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang industri;

Membuat kerangka umum/konsep rencana clustering industri, dan pengembangan

disainnya didasarkan pada demand assestment, Facility Requirement, dan Financial

Analysis;



keahliannya;



e. Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis dan atau Ahli Geodesi sebanyak 1 (satu) orang,

kualifikasi S-1 Teknik Geodesi dan atau Teknik Geomatika dengan pengalaman minimal 3

tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Geodesi - Muda (217) yang di terbitkan oleh

asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi

dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis dan atau

Ahli Geodesi adalah sebagai berikut :


Menyusun pekerjaan persiapan;



Menyusun rencana kerja pekerjaan geodesi;

Melaksanakan pekerjaan geodesi;



keahliannya;



f. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Lingkungan

dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Teknik

Lingkungan – Muda (501) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh

lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Lingkungan adalah sebagai

berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang Teknik Lingkungan;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang arsitektur;

Membuat kerangka umum/konsep kebutuhan prasarana lingkungan,rencana umum

pembangunan prasarana lingkungan, analisa dampak disain konseptual prasarana

lingkungan, dan rencana konstruksi prasarana ramah lingkungan;



keahliannya;



Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

adalah:

a. Surveyor sebanyak 5 (lima) orang , kualifikasi minimal SMA atau sederajat; (jumlah

menyesuaikan)

b. Tenaga Administrasi sebayak 1 orang, kualifikasi minimal SMA atau sederajat; dan

c. Sopir sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi minimal SMP atau sederajat.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri ditetapkan 4

(empat) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.

Jadwal dan Waktu Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

No. KEGIATAN

Bulan Penugasan

Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait

2. Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan

3. Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan

4. Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan-Peraturan

5. Koordinasi dengan Tim Masterplan Kawasan Industri

6. Penyusunan laporan pendahuluan

B. KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA

1. Survey Instansional

2. Survey Lapangan :

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA

1.

Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data

a. Data Kebijaksanaan Pembangunan

b.Peta Dasar dan Peta Tematik

c. Data wilayah administrasi

d. Data fisiografis

e. Data Kependudukan

f. Data peruntukan ruang

g. Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan

h. Data ketersediaan prasarana dan sarana

i. Data persebaran kawasan peruntukan industri eksisting

j. Data jenis dan bidang industri

k. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan)

l. Kelembagaan, Hukum, Peraturan , Undang-undang

2.

Kegiatan Analisis

a Analisa kebijakan terkait sektor industri

b Analisis kesesuaian lahan;

c c. Analisis proyeksi kebutuhan lahan;

d Analisis teknis perancangan kawasan

e Analisis Kebijakan Rencana dan Program

f Analisis lingkungan dan potensi keberlanjutan

g Analisis legal administrasi

h Analisis kelembagaan

D. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR

a. Pendahuluan

b. Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

c. Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

No. KEGIATAN

Bulan Penugasan

Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

d. Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

e. Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri,

f. Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

g. Aspek Administratif atau legalitas,

h. Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

i. Indikasi Program

E. KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA

1. Album Peta

F. KEGIATAN DISKUSI

a. Diskusi Laporan Pendahuluan

b. Diskusi Laporan Data dan Analisa

c. Diskusi Laporan Laporan Akhir

e. Sosialisasi/Workshop

G. KEGIATAN PELAPORAN

a. Laporan Pendahuluan

b. Laporan Bulanan

c. Laporan Data dan Analisa

d. Laporan Akhir

e. Laporan Album Peta dan CD

Hal-Hal Lain

a. Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

sesuai dengan Surat Perjanjian;

b. Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan

proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara

lain :

1. Surat Penetapan Pemenang;

2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

3. Surat Perjanjian ;

4. SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku;

5. Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;

6. Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat.

c. Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dengan melampirkan invoice dan persyaratan

lainnya.

d. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi

dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan.

e. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan

dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang

mengatur dan membina Konsultan.

f. Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis

untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan

g. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk

penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan.

h. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam TOR ini akan dibahas dan disepakati dalam

perjanjian.

i. Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan

keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Gresik, Juni 2015

Kabid Prasarana Wilayah SDA dan Lingkungan pada

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730705 199703 1 002

Documents

Kak Masterplan Kawasan Industri