3.3. Konsep Penataan Kawasan · 2020. 10. 15. · Peta penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 – Segmen Perniagaan, adalah seperti disajikan pada gambar berikut ini. Gambar 3.1. Masterplan

Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda

Bab 3 - 2

3.3. Konsep Penataan Kawasan

Sedangkan Misi Kota Samarinda, adalah sebagai berikut :

Penciptaan dan peningkatan fasilitas umum dan utilitas umum penunjang

sektor industri perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota

metropolis

Penanggulangan masalah banjir secara tuntas dan menyeluruh

Penanggulangan masalah kebakaran secara tuntas dan menyeluruh

Peningkatan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat

Mengembangkan sektor pendidikan dan SDM yang profesional dan religius

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan income perkapita

Peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olah raga serta sosial budaya

yang lebih dinamis dan kondusif

Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan

Peningkatan Good Governance dan Pemerintah Kota yang dinamis.

Konsep Penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 adalah penataan bantaran

sungai dengan penyediaan rumah layak huni, penyediaan pelayanan dasar dan

peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, ruang terbuka public sebagai daya

tarik untuk tempat wisata. Tujuan penataan tersebut untuk mewujudkan permukiman

yang bebas kumuh dan layak huni, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih

dan sehat. Diharapkan pada akhirnya produktivitas dan hubungan sosial masyarakat

meningkat.

Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan UU No. 2 tentang pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tujuan pengadaan tanah adalah

menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan

hukum Pihak yang Berhak. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini adalah :

Ketersediaan lahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dijamin oleh

negara;

Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah;

Pembebasan lahan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan tata ruang dan

perencanaan pembangunan terkait lainnya;


Bab 3 - 3

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan

keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti

kerugian yang layak dan adil;

Pelepasan pemegang hak hanya boleh dilakukan setelah pembayaran kompensasi

selesai berdasarkan keputusan pengadilan;

Proses pembebasan lahan harus melibatkan semua pemangku kepentingan

Strategi penanganan Safeguard dalam pengadaan tanah:

1. Transparan: Kegiatan yang terkait harus diinformasikan secara transparan kepada

pihak – pihak yang akan terkena dampak. Informasi harus mencakup, antara lain

daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman dan lainnya) yang tekena dampak.

2. Partisipatif: Warga yang terkena dampak/dipindahkan harus terlibat dalam seluruh

tahap perencanaan, seperti penentuan lokasi, jumlah dan bentuk kompensasi/ganti rugi

serta lokasi tempat pemukiman kembali.

3. Adil: Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan warga yang

terkena dampak. Warga tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang

memadai.

4. Warga yang terkena dampak harus sepakat atas ganti rugi yang ditetapkan atau jika

memungkinkan, secara sukarela mengkontribusikan/hibah sebagian tanahnya pada

kegiatan. Dalam kasus dimana tanah dihibahkan secara sukarela, warga yang terkena

dampak akan melakukan musyawarah dalam forum stakeholder untuk menjamin

bahwa hibah benar – benar dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

5. Kontribusi/hibah tanah secara sukarela hanya dapat dilakukan bila:

Warga yang terkena dampak/dipindahkan mendapatkan manfaat yang jauh lebih

besar dibandingkan dengan harga tanah miliknya (dibuktikan dengan perhitungan

yang disepakati kedua belah pihak);

Tanah yang dihibahkan nilainya ≤ 10% dari nilai tanah, bangunan atau aset lain

yang produktif dan nilainya < 1 (satu) juta rupiah.

Kesepakatan kontribusi sukarela tersebut harus ditandatangani kedua belah pihak

setelah warga dipindahkan melakukan diskusi secara terpisah. Team Safeguard harus dapat

menjamin bahwa tidak ada tekanan pada warga yang dipindahkan untuk melakukan

kontribusi tanah secara sukarela.


Bab 3 - 4

Legalitas Tanah Warga Yang Terkena Dampak:

Hasil Kajian Status Legalitas Tanah WTP, bahwa dari 45 rumah WTP hanya

memiliki bukti jual beli tanah dari kelurahan dan berada pada peruntukan jalur hijau

sesuai dengan rencana tata ruang Kota Samarinda. Sehingga tidak dapat dilakukan

peningkatan hak milik atas tanah (Ilegal).

Sesuai Advis Planning kesesuaian tata ruang pada lokasi Penataan Kawasan Kumuh

Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan Kota Samarinda di Kelurahan Dadi Mulya

(Kecamatan Samarinda Ulu) dan Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang),

dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/261/00.07

tanggal 08 Februari 2019 (terlampir) berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang

RTRW Kota Samarinda, maka pada lokasi tersebut dapat digunakan untuk: wilayah

sungai, sempadan sungai, pemanfaatan pembangunan penunjang sistem prasarana

kota dan diperbolehkan melakukan pelayanan masyarakat.

Jenis Penanganan pada:

a. Sepanjang Sempadan Sungai, berupa: penataan pemukiman melalui relokasi

hunian diatas lahan sempadan sungai, kegiatan Normalisasi Sungai, Peningkatan

Jalan Inspeksi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pembangunan

Turap.

b. Daerah Permukiman, berupa: Pembangunan Jalan, Rehabilitasi saluran drainase,

Pembangunan RTP.

c. Pentaaan dan pengembangan sempadan sungai berupa: Waterfront City.

Penanganan Penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 – Segmen Perniagaan

dengan Prinsip sebagai berikut “MEMBANGUN INFRASTURKTUR SUNGAI

MELALUI PENERAPAN KONSEP WATERFRONT CITY (RPJMD 2016-2021)”.

Prinsip dasar Konsep ini adalah pengembangan pembangunan wajah kota

dengan sungai Karang Mumus sebagai orientasinya. Tipe Pengembangan

Waterfront City yang digunakan adalah Redevelopment, yaitu mengembalikan

fungsi sungai dengan membangun kembali fasilitas yang ada. Fungsi

pengembangan yang dipilih pada segmen Karang Mumus 1 adalah

Recreational Waterfront, yaitu pengembangan kawasan dengan tujuan

rekreasi dan wisata dengan pembangunan fasilitas hiburan.

Pengembangan Waterfront City di Karang Mumus bertujuan merevitalisasi


Bab 3 - 5

kehidupan masyarakat di sekitarnya. Menangani pencemaran lingkungan,

sanitasi masayarakat dan persampahan yang berujung pada kekumuhan

kawasan. Kekumuhan ini juga menimbulkan dampak sosial seperti

peningkatan potensi kriminalitas. Dalam jangka panjang konsep ini

diharapkan mampu menyelamatkan sungai Karang Mumus dalam menjamin

ketersediaan air bersih kota di masa depan.

Sungai ditata kembali bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan

keunggulan ekonomis, seperti sarana wisata, edukasi alam dan ruanginteraksi

publik.

Peta penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 – Segmen Perniagaan, adalah

seperti disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1. Masterplan & Keterpaduan Penanganan Kawasan Karang Mumus 1

Dari gambar di atas, nampak penanganan penataan pada Segmen Perniagaan yang

meliputi Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan Kelurahan Bandara

(Kecamatan Sungai Pinang).


Bab 3 - 6

After

Gambar 3.2. Site Plan Segmen Perniagaan Kel. Dadi Mulya dan Kel. Bandara

Gambar 3.3. Ilustrasi Penanganan Kawasan (Before – After) 1


Bab 3 - 7



After

After


Bab 3 - 8

Tabel 3.1. Rencana Kegiatan Penanganan Kumuh Kawasan Karang Mumus 1 – Segmen Perniagaan, Kota Samarinda

No Kegiatan Kategori Kegiatan Lokasi Sumber Pembiayaan Tahun Pelak-

sanaan Volume Perkiraan Biaya

1. Pembangunan Turap

Sungai Skala Kawasan

Kawasan Karang

Mumus 1, Kel. Dadi

Mulya dan Kel. Bandara

KOTAKU dan APBD Provinsi

2019 430

meter 14.411.198.000,-

2. Pembangunan Jalan

Pedesterian Skala Kawasan

Kawasan Karang Mumus

1, Kel. Dadi Mulya dan Kel. Bandara

KOTAKU 2019 400

meter 2.196.547.000,-

3. Pembangunan

Jembatan Pedesterian Skala Kawasan

Kawasan Karang Mumus 1, Kel. Dadi Mulya dan

Kel. Bandara KOTAKU 2019

42 meter

4.096.547.000,-

4. Pembangunan

Lansekap/RTP Skala Kawasan

Kawasan Karang Mumus

1, Kel. Dadi Mulya dan

Kel. Bandara

KOTAKU 2019 3.058 meter

2

6.800.000.000,-

SUB TOTAL RENCANA PENDANAAN KOTAKU 28.787.000.000,-

5. Pembangunan Jalan Paving (Inspeksi)

Skala Kawasan Kawasan Karang Mumus 1, Kel. Bandara

APBD Kota Samarinda 2019 160

meter 200.000.000,-

6. Normalisasi Sungai Skala Kawasan Kawasan Karang Mumus

1, Kel. Dadi Mulya dan Kel. Bandara

APBD Kota Samarinda 2020 200

meter 100.000.000,-

7. Pembangunan Drainase

Inspeksi Skala Kawasan

Kawasan Karang Mumus 1, Kel. Dadi Mulya dan

Kel. Bandara APBD Kota Samarinda 2019

384 meter

300.000.000,-

TOTAL RENCANA PENDANAAN 29.387.000.000,-

Sumber: Kotaku Samarinda.


Bab 4 - 1

Bab 4 HASIL KAJIAN WARGA

TERKENA DAMPAK PROYEK

Sensus Warga Terdampak Proyek (WTP) yang akan dilakukan mencakup warga

Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan Kelurahan Bandara (Kecamatan

Sungai Pinang). Penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan Kota

Samarinda, yang terdampak dari kegiatan pembangunan turap sungai, pembangunan jalan

pedestrian, pembangunan jembatan pedestrian, pembangunan landscape, pembangunan

jalan paving (jalan Inspeksi), normalisasi sungai dan pembangunan drainase.

Jenis dampak yang ditimbulkan terhadap WTP dari lokasi kegiatan tersebut di

atas, adalah seperti tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Profil Sosial WTP

No. Uraian Satuan Kel. Dadi

Mulya

Kel.

Bandara

Jumlah

Total

1 Jumlah KK KK 21 24 45

2 Jumlah Anggota Keluarga Jiwa 72 96 168

3 Status Hunian :

- Rumah Sendiri KK 21 24 45

- Sewa KK 0 0 0

4 Jumlah Bangunan/Rumah

Terdampak:

- Permanen KK 0 10 10

- Semi Permanen KK 21 14 35

- Tidak Permanen KK 0 0 0

Sumber: Hasil Survey Lapangan.

4.1. Sensus WTP dan Inventarisasi Aset Terdampak


Bab 4 - 2

Gambar 4.1. Kondisi Eksisting Lokasi Kegiatan


Bab 4 - 3

Daftar nama warga yang terkena dampak penanganan kawasan Karang Mumus

1 Segmen Perniagaan pada Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan

Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) Kota Samarinda, adalah seperti tabel

dan gambar berikut ini.

Tabel 4.2. Daftar Nama Warga yang Terkena Dampak

A. Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu)

No Nama Umur

(thn) Gander

Luas Total

(m2)

Luas

terdampak

RT 36

1 Sumarlin 66 Laki-Laki 5x4 100%

2 Minto Handoyo 51 Laki-Laki 10x4 100%

3 Jumiri 46 Laki-Laki 10x4 100%

RT 37

1 Abdurrohman 33 Laki-Laki 8x4 100%

2 Sunaji 66 Laki-Laki 5x8 100%

3 Muhammad Turi 53 Laki-Laki 10x4 100%

4 Markamah 42 Perempuan 12x6 100%

5 Marlekan 48 Laki-Laki 5x4 100%

6 Achmad Sujai 36 Laki-Laki 8x3 100%

7 Juremi 51 Laki-Laki 5x10 100%

8 Kamsilan 60 Laki-Laki 10x4 100%

9 Suryadi 66 Laki-Laki 10x4 100%

10 Arifin 37 Laki-Laki 12x6 100%

11 Edi Purnomo 38 Laki-Laki 14x8 100%

12 Giyono 40 Laki-Laki 10x5 100%

13 Sugeng Rianto 42 Laki-Laki 4x5 100%

14 Marsidi 37 Laki-Laki 8x3 100%

15 Heri Kiswanto 35 Laki-Laki 10x4 100%

16 Marem 53 Perempuan 10x4 100%

17 Makmur 48 Laki-Laki 4x6 100%

18 Samuri 63 Laki-Laki 10x4 100%


Bab 4 - 4

Gambar 4.2. Peta Persil WTP Kelurahan Dadi Mulya (1)



Bab 4 - 5


B. Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang)

No Nama Umur

(thn) Gander

Luas Total

(m2)

Luas

terdampak

RT 11

1 Mukmin 40 Laki-laki 20x5 100%

2 Mashudi Efendi 50 Laki-laki 10x6 100%

3 Khairul Anam 47 Laki-laki 10x6 100%

4 Masitah 38 Perempuan 10x8 2 m2(2,5%)

5 Rudi Dg Bella 43 Laki-laki 10x7 2.5 m2 (3,5%)

6 Selvi 35 Perempuan 18x6 3 m2(2,7%)

7 Ponem 57 Perempuan 10x6 100%

8 Yauni 42 Laki-laki 10x8 100%

9 Darminto 46 Laki-laki 10x8 2 m2 (2,5%)

10 H. Syamsudin 61 Laki-laki 8x4 6 m2(18,75%)

11 Agus Prayitno 56 Laki-laki 10x6 100%

12 Misransyah 68 Laki-laki 10x6 3 m2(5%)


Bab 4 - 6

Gambar 4.3. Peta Persil WTP Kelurahan Bandara (1)

13 Rusminah 30 Perempuan 18x6 3.5 m2(3%)

14 Rusidah 30 Perempuan 10x6 3 m2(5%)

15 Syamsul 70 Laki-laki 10x6 100%

16 Nur Ida Fitria 32 Perempuan 10x6 100%

17 M. Riduansyah 60 Laki-laki 20x10 4 m2(2%)

RT 13

1 Purwanto 43 Laki-laki 8x8 100%

2 Sutikno 42 Laki-laki 8x8 100%

3 Lutfi (Diana) 40 Laki-laki 10x6 6 m2 (10%)

4 Ramsah 76 Perempuan 10x6 100%

5 Nurhayati 54 Perempuan 7x6 100%

6 Syaiful Akbar 39 Laki-laki 7x6 100%

7 Agus Syaifudin 29 Laki-laki 10x8; 5x4 100%


Bab 4 - 7




Bab 4 - 8

4.2. Kajian Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan di atas, KK yang terkena dampak

berjumlah 45 KK, yaitu di Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) sebanyak

21 KK dan di Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) sebanyak 24 KK dimana

mata pencahariannya adalah berupa karyawan swasta, pedagang, dan kuli bangunan.

Selengkapnya seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Profil Mata Pencaharian WTP


Mulya

Kel.

Bandara

Jumlah

Total

1 Jenis Pekerjaan:

- Wiraswasta/Pedagang KK 15 21 36

- Karyawan Swasta KK 4 3 7

- Pekerjaan Bangunan KK 2 0 2

2 Jumlah Penghasilan Per Bulan:

- < Rp. 1 Juta KK 0 5 5

- Rp. 1 Juta - < Rp. 2 Juta KK 11 3 14

- Rp. 2 Juta - < Rp. 3 Juta KK 6 16 22

- Diatas Rp. 3 Juta KK 4 0 4

Sumber: Hasil Survey Lapangan

Berdasarkan sensus WTP sejumlah 45 KK, terdapat 35 KK atau 77.78%

berjenis kelamin laki - laki dan terdapat 10 perempuan menjadi kepala rumah tangga

(22.22%). Profil Genderdi kawasan Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan dirangkum

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Profil Gender WTP


Mulya

Kel.

Bandaran

Jumlah

Total

1 Jumlah Kepala Keluarga KK 21 24 45

2 Jumlah Laki - laki Kepala Keluarga KK 19 16 35

3 Jumlah Perempuan Kepala Keluarga KK 2 8 10

4

Jumlah Warga Perempuan Kelompok

Usia:

- Usia < 5 tahun Jiwa 0 0 0

- Usia 5 - 15 tahun Jiwa 0 0 0

- Usia 16 - 64 tahun Jiwa 2 8 10

- Usia > 64 tahun Jiwa 0 0 0 Sumber : Hasil Survey Lapangan


Bab 4 - 9

4.3. INVENTARISASI ASET TERDAMPAK

Jenis-jenis aset yang terdampak dalam Rencana kegiatan ini berupa 45 bangunan hunian,

14 unit tiang listrik, 1 unit posyandu, 2 unit pos jaga dan 1 unit kandang ayam. Aset warga yang

terdampak dari kegiatan penataan kawasan Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan dirangkum

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Aset Terdampak kawasan Karang Mumus 1


Mulya

Kel.

Bandaran

Jumlah

Total

1 Bangunan Hunian (Rumah) unit 21 24 45

2 Tiang Listrik unit 9 5 14

3 Posyandu unit 0 1 1

4 Pos Jaga unit 1 1 2

5 Kandang Ayam unit 1 0 1 Sumber: Hasil Survey Lapangan

Keadaan umum Sungai Karang Mumus dapat digambarkan sebagai berikut,

salah satu penyebab pencemaran pada sungai Karang Mumus ini adalah sampah dari

pasar Segiri yang langsung dibuang ke sungai, hal ini menyebabkan terjadinya

sedimentasi. Pencemaran air yang terus bertambah setiap harinya membuat warna air

sungai tersebut menjadi keruh, bahkan dibeberapa titk sungai ditemukan aliran sungai

yang berwarna hitam yang diakibatkan dari pencemaran tersebut. Air keruh yang

berwarna hitam tersebut umumnya ditemukan di kawasan permukiman kumuh yang

berdiri di sepanjang bantaran sungai.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani

pencemaran terhadap sungai Karang Mumus, dengan melakukan pengerukan terhadap

dasar sungai. Pengerukan yang dilakukan menggunakan alat berat, berupa excavator

dan mesin pompa raksasa untuk melakukan penyedotan. Hal ini juga sejalan dengan

harapan dapat meminimalisir bencana banjir yang juga disebabkan oleh pencemaran

air sungai melalui limbah pembuangan sampah yang sudah menumpuk dengan padat

di sepanjang aliran sungai Karang Mumus. Kegiatan pengerukan terhadap aliran

sungai tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor. Pemerintah Kota


Bab 4 - 10

Samarinda juga berencana untuk menata bangunan hunian masyarakat yang berada di

permukiman kumuh yang berada di kawasan sungai Karang Mumus, tujuan dari

Pemkot tersebut adalah untuk memudahkan aktivitas dalam meminimalisir

pencemaran pada aliran sungai, yang dimana pencemaran pada sungai ini sudah parah.

Kondisi lokasi rencana di Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang telah

bebas dari bangunan hunian atau pemukiman, saat ini lahan digunakan sebagai area

parkir dan lapangan terbuka oleh warga setempat. Sedangkan kondisi lokasi rencana

diKelurahan Dadimulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dapat digambarkan sebagai

berikut: adalah berupa lahan bekas hunian sementara dari relokasi pasca musibah

kebakaran tahun 1994 dan 2013. Masih terdapat bangunan pemukiman dengan

bangunan tidak permanen, dan belum memiliki hak atas lahan yang dihuni (hunian

sementara). Berdasarkan rembug dengan warga terdampak yang dilakukan Bersama

dengan Pemerintah Kota Samarinda menghasilkan kesepakatan dimana warga bersedia

meninggalkan lokasi jika rencana pembangunan yang telah disosialisasikan akan

dimulai dilaksanakan. Pembongkaran dilakukan oleh sendiri oleh WTP dan dibantu

oleh Pemda berupa pemberian dana kerohiman untuk subsidi sewa rumah/rusunawa

sebesar Rp 1 juta/bulan/unit hunian selama 3 bulan (Rp 3 juta).


Bab 4 - 11

Gambar 4.4. Kondisi eksisting Kawasan


Bab 5 - 1

5.1. Ketentuan Hukum Terkait Penataan Kawasan

Bab 5 KAJIAN LEGALITAS TANAH

DAN USULAN PENATAAN HAK ATAS TANAH

Rencana Penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan Kota

Samarinda di Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan Kelurahan

Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) memerlukan pengadaan lahan. Dalam penataan

kawasan kumuh tersebut di atas, tidak diperlukan pengadaan tanah bagi warga terkena

dampak karena mereka mendiami tanah tersebut secara ilegal tanpa memiliki sertifikat

pemilikan atas tanah, dan warga menyatakan bersedia pindah kerumahnya yang berlokasi

diluar Kawasan Karang Mumus 1, ataupun menyewa di lokasi lain yang masih terjangkau

dalam area tersebut.

Selain itu dalam laporan ini, disajikan pula Kajian hukum legalitas tanah dan hak

atas tanah dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1. Ketentuan dan Hukum terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

No Ketentuan dan Hukum Tentang

1 UU No.2 Tahun 2012,

Tentang pengadaan

Tanah Bagi

Pembangunan

Untuk Kepentingan

Umum

Pasal 7

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan

sesuai dengan:

a) Rencana Tata Ruang Wilayah; b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c) Rencana Strategis; dan d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 10

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

digunakan untuk pembangunan:

Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta

perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;


Bab 5 - 2


2 Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2012

Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan

Untuk Kepentingan

Umum

Pasal 2

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui

tahapan:

a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan;dan d. penyerahan hasil.

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.

62 tahun 2018 tentang

Penanganan Dampak

Sosial Kemasyarakatan

Dalam Rangka

Penyediaan Tanah Untuk

Pembangunan Nasional

Pasal 1

2) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah social berupa pemberian santunan untuk pemindahan

masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk

pembangunan nasional.

Pasal 7

Dokumen rencana penanganan Dampak social kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. Letak tanah dan luas tanah serta kondisi diatas tanah yang dikuasai masyarakat

b. Data masyarakat yang menguasai tanah c. Gambaran umum situasi dan kondisi masyarakat yang menguasai

tanah.

Pasal 8

3) Besarnya nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

dihitung berdasarkan penlaian pihak independent dengan memperhatikan :

a. Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada diatas tanah

b. mobilisasi

c. sewa rumah paling lama 12 bulan; dan/atau

d. tunjungan kehilangan pendapatan dari pemanfatan tanah

Pasal 15

1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan dampak social kemasyarakatan sebagaimana dimaksud alam Pasal 3 ayat (1) bersumber

dari :

b. APBD dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah pemerinah

daerah; dan /atau. 4 Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat

Republik Indonesia

Nomor 28/PRT/M/2015

tentang

Penetapan Garis

Sempadan Sungai Dan

Garis Sempadan Danau

Pasal 1

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai

yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Pasal 3

(2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:

a) fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dst.

Pasal 7

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling

sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur

sungai.


Bab 5 - 3

5.2. Kajian Status Legalitas Tanah WTP


Pasal 22

i. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: a) bangunan prasarana sumber dayaair; b) fasilitas jembatan dandermaga; c) jalur pipa gas dan air minum; d) rentangan kabel listrik dantelekomunikasi; e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain f) kegiatan menanam tanamansayur-mayur; g) bangunan ketenagalistrikan.

ii. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan

dengan larangan:

a) menanam tanaman selain rumput; b) mendirikan bangunan;dan c) mengurangi dimensi tanggul.

Untuk penanganan aspek yang belum sepenuhnya disampaikan melalui undang-

undang dan peraturan Pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan yang diterbitkan oleh

World Bank tentang Pemukiman Kembali (OP 4.12).

OP 4.12 Pemukiman Kembali. Melakukan studi kebijakan strategis untuk

memfasilitasi pengembangan kerangka kebijakan untuk mendukung perbaikan dan upaya

pencegahan permukiman kumuh, termasuk reformasi kebijakan administrasi tanah,

pendekatan untuk mengatasi permukiman informal, dan keamanan penguasaan lahan.

Dampak lingkungan dan sosial yang potensial memerlukan rencana pengelolaan dan

penyusunan dokumen LARAP untuk menilai dampak yang potensial lingkungan dan sosial

yang mungkin muncul, memberikan bimbingan untuk menentukan dan menyiapkan

instrumen pengamanan.

Hasil kajian status legalitas tanah WTP, bahwa semua warga yang terkena dampak

tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah kecuali kuitansi bukti jual beli dengan

kelurahan, karena menempati lahan secara ilegal dan berada pada peruntukan jalur hijau

sesuai dengan rencana tata ruang Kota Samarinda, sehingga tidak dapat dilakukan

penggantian atas tanah tsb.


Bab 5 - 4

Tabel 5.2. Status Legalitas Lahan WTP Kelurahan Dadi Mulya

No Nama

Luas

Total

(m2)

Luas

terdampak

Status

Lahan

Bukti hak

kepemilikan

atas tanah

Keterangan

(Dipindah/Tidak Dipindah)

RT 36

1 Sumarlin 5x4 20 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli

pindah ke rumah sewa

(di dalam kawasan perniagaan)

2 Minto

Handoyo 10x4 40m

2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



3 Jumiri 10x4 40 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli


(di luar kawasan perniagaan)

RT 37

1 Abdurrohman 8x4 32 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



2 Sunaji 5x8 40 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



3 Muhammad

Turi 10x4 40 m

2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



4 Markamah 12x6 72 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



5 Marlekan 5x4 20 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



6 Achmad

Sujai 8x3 24 m

2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



7 Juremi 5x10 50 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



8 Kamsilan 10x4 40 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



9 Suryadi 10x4 40 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



10 Arifin 12x6 72 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



11 Edi Purnomo 14x8 112 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



12 Giyono 10x5 50 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



13 Sugeng

Rianto 4x5 20 m

2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



14 Marsidi 8x3 24 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



15 Heri

Kiswanto 10x4 40 m

2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



16 Marem 10x4 40 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



17 Makmur 4x6 24 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli



18 Samuri 10x4 40 m2 Ilegal

Kuitansi jual

beli





Bab 5 - 5

Tabel 5.3. Status Legalitas Lahan WTP Kelurahan Bandara

No Nama

Luas

Total

(m2)

Area (M)

Yang

Tergusur

Status

Lahan

Bukti

Legalitas

Keterangan Rencana

penanganan

RT 11

1 Mukmin 20x5 100 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli

pindah ke rumah sendiri


2 Mashudi

Efendi 10x6 60 m

2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



3 Khairul

Anam 10x6 60 m

2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



4 Masitah 10x8 2 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi

jual beli perbaikan, tidak dipindah

5 Rudi Dg

Bella 10x7 2.5 m

2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


6 Selvi 18x6 3 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


7 Ponem 10x6 60 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



8 Yauni 10x8 80 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



9 Darminto 10X8 2 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


10 H.

Syamsudin 8X4 6 m

2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


11 Muhammad

Basri 10X6 60 m

2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



12 Misransyah 10x6 3 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


13 Rusminah 18x6 3.5 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


14 Rusidah 10x6 3 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


15 Syamsul

Atanggae 10x6 60 m

2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



16 Nur Ida Fitria 10x6 60 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



17 M.

Riduansyah 20x10 4 m

2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


RT 13

1 Purwanto 8x8 64 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



2 Sutikno 8x8 64 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



3 Lutfi (Diana) 10x6 6 m2

Sebagian

Ilegal

Kuitansi


4 Ramsah 10x6 60 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



5 Nurhayati 7x6 56 m2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



6 Syaiful

Akbar 7x6 56 m

2 Ilegal

Kuitansi

jual beli



7 Agus

Syaifudin

10x8;

5x4 100m

2 Ilegal

Kuitansi

jual beli





Bab 5 - 6

5.3. Alur Pengurusan Pengajuan Hak Atas Tanah

Sesuai Advis Planning kesesuaian tata ruang pada lokasi Penataan Kawasan

Kumuh Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan Kota Samarinda di Kelurahan Dadi

Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai

Pinang), dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor

600/261/00.07 tanggal 08 Februari 2019 (terlampir) berdasarkan Perda No. 2 Tahun

2014 tentang RTRW Kota Samarinda, maka pada lokasi tersebut dapat digunakan

untuk wilayah sungai, sempadan sungai, pemanfaatan pembangunan penunjang

sistem prasarana kota dan diperbolehkan melakukan pelayanan masyarakat.

Berikut diuraikan pendekatan teknis berdasarkan acuan normatif yang digunakan

dalam UU No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk

Kepentingan Umum dan pendanaannya.

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

c. Rencana Strategis; dan

d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

3. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan

semua pemangku dan pengampu kepentingan.

4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian

Ganti Kerugian yang layak dan adil.


Bab 5 - 7

Gambar 5.1. Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Gambar 5.2. Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah


Bab 5 - 8

5.4. Kesepakatan dengan WTP Terkait Rencana Penataan

Gambar 5.3. Substansi UU No. 2 Tahun 2002

Hasil kajian status legalitas tanah WTP, bahwa semua warga yang terkena dampak,

tidak memiliki sertifikat hak milik tanah karena penempatannya ilegal dan berada pada

peruntukan jalur hijau sesuai dengan rencana tata ruang Kota Samarinda. Sehingga tidak

dapat dilakukan penggantian atas tanah yang mereka tempati, Penetapan nilai ganti rugi

(kompensasi) mengacu pada hasil rapat koordinasi penggantian Warga Terdampak

Proyek (WTP) pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2019 di Ruang Rapat Kantor Bappeda

Kota Samarinda. Kompensasi warga terdampak telah dikonsultasikan dan dirapatkan

dengan kesepakatan bersama. 45 kepala keluarga terdampak Penataan Kawasan Kumuh

Karang Mumus 1 Kota Samarinda berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah

untuk bantuan atas aset yang terdampak. Kompensasi yang akan diberikan berupa uang

kerohiman Rp.3.000.000,-/KK untuk setiap unit bangunan hunian warga, sebagai subsidi

sewa rumah/rusunawa selama 3 bulan. Selain itu terdapat juga beberapa warga terdampak

yang mendapatkan kompensasi perbaikan bangunan terpotong sesuai kesepakatan

rembug WTP dengan Pemerintah Kota Samarinda (terlampir berita acara).


Bab 6 - 1

Bab 6 MEKANISME PROSES PEMINDAHAN WTP

DAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No.

413.2/222/HK.KS/VI/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh di Kota Samarinda telah menetapkan luasan kumuh sebesar 133,33 Ha. Pada Surat

Keputusan Walikota Samarinda tersebut, 7 dari 8 kawasan berada pada daerah Bantaran Sungai

Karang Mumus, hanya kawasan Pengembangan Pemukiman yang sebagian kawasan nya

merupakan daerah non Bantaran Sungai. Artinya hampir sebagian besar wilayah kumuh berada

pada kawasan Ilegal.

Meskipun demikian, pada dasarnya Pemerintah Kota Samarinda sangat peduli terhadap

kesejahteraan warga Kota Samarinda, termasuk warga yang bermukim di lokasi illegal (Jalur

Hijau Sempadan Sungai) tersebut. Pemerintah telah menyiapkan bantuan dan kompensasi yang

dialokasikan khusus bagi warga terdampak yang bermukim di lokasi illegal tersebut. Adapun

upaya bantuan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda antara lain sebagai

berikut (serta dokumentasi):

1. 84 Unit Rumah (lokasi: Handil Kopi Kota Samarinda).

2. Rusunawa Wanyi, Bengkuring, Sempaja Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

3. Rusunawa Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Gambar 6.1. Unit Rumah yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda


Bab 6 - 2

Gambar 6.2. Unit Rusunawa Wanyi, Bengkuring, Kota Samarinda

Gambar 6.3. Unit Rusunawa Harapan Baru, Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda selalu berupaya memberikan solusi agar warga yang akan

direlokasi mendapatkan kompensasi yang sesuai dan tidak merasa keberatan atau kesulitan

setelah dilakukannya relokasi. Namun, terdapat beberapa regulasi yang membuat Pemerintah

Kota terbatas untuk memberikan bantuan kompensasi yang sesuai dengan yang diinginkan

Pemerintah Kota maupun warga terdampak. Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan

Permendagri no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

dimana pada peraturan tersebut Pemerintah tidak diperkenankan lagi memberikan hibah dalam

bentuk apapun kepada masyarakat terdampak proyek khususnya yang berada di lokasi illegal

(lahan Pemerintah). Penyampaian Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

terlampir pada Lampiran 14.


Bab 6 - 3

Sedangkan pada kondisi eksisting, salah satu Kelurahan terdampak di Kawasan

tersebut belum pernah mendapatkan ganti rugi terhadap lahan yang mereka miliki. Oleh

karenanya, Pemerintah Kota Samarinda tetap berupaya mencari solusi agar warga terdampak

memperoleh kompensasi dengan mempertimbangkan pendapat dan harapan warga sesuai hasil

kesepakatan bersama melalui proses sosialisasi dan negosiasi. Adapun mekanisme dan proses

panjang yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam kegiatan pemindahan (relokasi)

warga terdampak dijelasakan pada sub-bab berikut.

Berdasarkan identifikasi warga terdampak, kedua Kelurahan pada Kawasan Karang

Mumus 1 Segmen perniagaan memiliki kasus yang berbeda. Kelurahan Dadimulya merupakan

lahan ex relokasi pasca musibah kebakaran tahun 1994 dan 2013, lahan masih terdapat

permukiman dengan tipikal bangunan non permanen, lahan kembali ditempati beberapa warga

dengan status ilegal tanpa legalitas lahan berupa sertifikat. Menurut informasi dari pihak

Kelurahan Dadimulya, warga yang bermukim di Bantaran Sungai dulunya sudah pernah

direlokasi dan mendapatkan hibah, namun warga mengaku kembali bermukim sementara

karena belum ada pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah setelah relokasi hingga saat

ini. Oleh karena itu, warga bersedia meninggalkan lokasi kapanpun jika lokasi tersebut akan

segera dilakukan pembangunan. Panjang rencana kegiatan di Kelurahan Dadimulya adalah

±200 meter dari jembatan perniagaan. Menurut data pengukuran dari PUPR, batas lahan

sempadan sungai adalah 10 meter dari bibir sungai, dan jumlah warga terdampak di Kelurahan

Dadimulya adalah sebanyak 21 KK.

Sedangkan kondisi di Kelurahan Bandara, lahan merupakan lahan bebas permukiman,

saat ini lahan hanya digunakan sebagai area parkir dan lapangan terbuka oleh warga setempat,

panjang lahan yang telah bebas permukiman adalah 108 meter dari jembatan perniagaan.

Sedangkan panjang rencana kegiatan di Kelurahan Bandara adalah ±200 meter dari jembatan

perniagaan. Menurut data pengukuran dari PUPR, batas lahan sempadan sungai adalah 10

meter dari bibir sungai, dan jumlah warga terdampak di Kelurahan Bandara adalah 24 KK.

Untuk kronologi lebih rinci mulai dari awal proses relokasi hingga pembersihan lahan,

dapat dilihat pada tabel berikut:

6.1. Mekanisme Proses Pemindahan WTP


Bab 6 - 4

Tabel 6.1. Rincian Mekanisme Proses relokasi Warga Terdampak Proyek

No. Proses Waktu

Pelaksanaan Bentuk Data (terlampir)

1.

Perencanaan Kegiatan Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan

Perniagaan dan proses pengajuan lokasi

ke Pusat (Kementerian PUPR dan KMP)

September 2018 –

Desember 2018

Layout Perencanaan Kegiatan

dan BA Persetujuan Pusat atas

Rencana Kegiatan

2.

Identifikasi Status Lahan di lokasi

perencanaan sekaligus pengajuan Advice

Planning ke PUPR Kota Samarinda

Awal Januari 2019

Advice Planning (SKTR) dari

Dinas PUPR Kota Samarinda

Nomor 600/261/00.07 tanggal

08 Februari 2019

3. Pendataan Warga Terdampak Proyek

(WTP) di lokasi kegiatan Skala Kawasan

Awal Januari 2019

– Februari 2019 Data WTP (manual form)

4.

Sosialisai awal terhadap WTP di

Kelurahan Bandara terkait Kejelasan

status lahan menurut warga terdampak,

serta kesiapan warga dalam perencanaan

kegiatan skala kawasan di Kelurahan

Bandara.

18 Desember 2018 BA Kegiatan Sosialisasi Awal

5.

Rapat bersama POKJA PKP dan Sekda

Kota Samarinda terkait Persiapan

Penanganan Kawasan Kumuh Segmen

Perniagaan (persiapan relokasi)

31 Januari 2019 Notulen Rapat dari Bappeda

Kota Samarinda

6.

Rapat Lanjutan bersama Pokja PKP dan

Sekda Kota Samarinda terkait Persiapan

Penanganan Kawasan Kumuh Segmen

Perniagaan (persiapan relokasi) dan

pembahasan kompensasi yang diberikan

kepada WTP

13 Februari 2019 Notulen Rapat dari Bappeda

Kota Samarinda

7.

Sosialisasi dan negosiasi kepada WTP

Kelurahan Bandara dan Dadimulya

tentang pemberian kompensasi terhadap

WTP

26 Februari 2019 BA dan Notulensi Sosialisasi

tanggal


Bab 6 - 5

8.

Terbitnya Surat Edaran yang

ditandatangani oleh Sekda Kota

Samarinda tentang Pengososngan Lahan

di tepi Sungai Karang Mumus

28 Februari 2019

Surat Edaran No.

050/0196/300.01 Tentang

Pengososngan Lahan di tepi

Sungai Karang Mumus

9.

Terbitnya Surat Edaran ke-2 tentang

Kategori Penerima Kompensasi dan

Mekanisme & Jadwal Relokasi

Awal Maret 2019

Surat Edaran Plh. Sekda Kota

Samarinda no.

612.12/0384/300.01 tentang

Kategori Penerima

Kompensasi dan Mekanisme

& Jadwal Relokasi

10. Pemberian Kompensasi kepada WTP

Kelurahan Dadimulya 18 Maret 2019

Data WTP penerima

Kompensasi ditandatangani

oleh Lurah Dadimulya dan

Ketua RT 36 dan RT 37

11.

Rapat Kesepakatan bersama Pokja PKP

dan Plh. Sekda Kota Samarinda tentang

Kompensasi bagi WTP yang rumahnya

hanya terpotong sebagian

22 Maret 2019 BA Rapat

12. Pemberian Kompensasi kepada WTP

Kelurahan Bandara 22 Maret 2019

Data WTP penerima

Kompensasi ditandatangani

oleh Lurah Bandara dan Ketua

RT 11 dan RT 13

13. Proses Pengosongan Lahan Secara

Swadaya oleh WTP Kawasan Perniagaan

Hingga 24 Maret

2019 Dokumentasi

14. Lahan Kawasan Perniagaan telah bersih

dari bangunan 31 Maret 2019 -

Proses kegiatan awal dari program Kotaku dimulai dari Perencanaan Kegiatan Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Perniagaan dengan pengajuan lokasi ke Pusat (Kementerian

PUPR dan KMP). Setelah lokasi dan kegiatan disetujui, Pemkot Samarinda memulai identifikasi status

lahan di lokasi perencanaan sekaligus pengajuan Advice Planning ke PUPR Kota Samarinda. Kemudian

memulai pendataan Warga Terdampak Proyek (WTP) khususnya di lokasi Kegiatan Skala Kawasan

Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan. Berikut dokumentasinya:

Documents

3.3. Konsep Penataan Kawasan · 2020. 10. 15. · Peta penataan Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 – Segmen Perniagaan, adalah seperti disajikan pada gambar berikut ini. Gambar 3.1. Masterplan