Action Plan (LARAP)
3 | K a w a s a n C i p a n y i r
KATA PENGANTAR
Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh yang
kemudian diperbaharui
dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Direktorat Jenderal
Cipta Karya
(DJCK) menginisiasi kolaborasi melalui program KOTAKU dengan
pemerintah daerah sebagai
pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan
permukiman layak huni,
sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.
Penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Purwakarta
dituangkan dalam
Memorandum Program Kabupaten Purwakarta dengan menetapkan Kawasan
RK-1 sebagai
prioritas pertama penanganan kumuh tahun 2020 untuk Kabupaten
Purwakarta.
Penanganan ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dalam
rangka merevitalisasi Kawasan RK-1 secara bertahap dengan
melibatkan multi sektor dalam
pelaksanaannya.
Dalam rangka menjamin penataan Kawasan ini tidak menimbulkan dampak
sosial dan
lingkungan terhadap Warga Terkena Dampak (WTP) yang berada di
lokasi terdampak.
Dokumen LARAP ini berisi rencana penataan Kawasan dan sub kawasan,
sensus WTP dan
inventarisasi aset terdampak, hasil konsultasi dengan WTP,
pelaksanaan penataan Kawasan
dan penanganan dampak terhadap WTP, dan monitoring
pelaksanaannya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu
pelaksanaan kajian LARAP. Kami berharap dokumen ini akan menjadi
acuan bagi pihak-pihak
terkait dalam pelaksanaan dampak sosial dan lingkungan yang timbul
sebagai akibat
pelaksanaan penataan Kawasan RK-1.
Kabupaten Purwakarta, Juni 2020
4 | K a w a s a n C i p a n y i r
DAFTAR lSI
2.1 Gambaran Umum Kawasan RK -1
…............................................................................................
5
BAB III VISI, KONSEP, DAN RENCANA PENATAAN KAWASAN SUNGAI RK-1
………....................... 19
3.1 Visi dan Konsep Penataan Kawasan Sungai
RK-1.......................................................................
19
3.2 Ketentuan Hukum yang Melandasi Pelaksanaan
Penataan.................................. ....................
19
3.3 Rencana Penataan Kawasan RK -1
...........................................................................................
. 20
BAB IV HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK
PROYEK……...........................................................
23
4.1 Sensus WTP
…………….................................................................................................................
23
4.3 Kajian Sosial Ekonomi
...............................................................................................................
27
BAB V HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH
.............................................. 29
5.1 Ketentuan Hukum yang Berlaku
...............................................................................................
29
5.2 Hasil Kajian Status Legalitas Tanah
WTP...................................................................................
38
5.4 Kesepakatan dengan WTP
........................................................................................................
40
BAB VI KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK
...................................................................................
41
BAB VII PENILAIAN ASET TERDAMPAK
....................................................................................
56
7.1 Penilaian Aset
..........................................................................................................................
56
8.1 Pembongkaran Bangunan Terdampak dan Land Clearing
....................................................... 52
8.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur
…………..........................................................................
53
BAB IX PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI MASYARAKAT
.................................. 53
9.1 Pemantauan Selama Proses Kegiatan
.....................................................................................
53
9.2 Pelaporan
.................................................................................................................................53
9.3 Penanganan Informasi Masyarakat
..........................................................................................54
5 | K a w a s a n C i p a n y i r
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Deliniasi Kawasan Kumuh di Kabupaten
Purwakarta…………………………….. ............. 5
Tabel 2.2 Deliniasi Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta………………..
................................... 6
Tabel 2.3 Mata Pencaharian Penduduk Kawasan RK-1 Tahun
2018……………........................ 8
Tabel 2.4 Kondisi Ekonomi Masyarakat Kawasan Sungai
RK-1…………………........................... 5
Tabel 3.3 Rekapitulasi Status Kepemilikan Tanah
WTP....................................................... 30
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.2 Lokasi Kumuh Kabupaten Purwakarta…………………..
........................................ 2
Gambar 1.3 Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan
Pengurangan Luasan
Kumuh Kabupaten Purwakarta
(2018)………………………………............................. 3
Gambar 1.4 Revisi Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan
Penetapan Pengurangan
Luasan Kumuh Kabupaten Purwakarta (2019)…………………………………….…….......
1
Gambar 2.1 Deliniasi kawasan Kumuh di Kabupaten
Purwakarta…………………………..…….……. 5
Gambar 2.2 Peta Kawasan RK-1 Kabupaten
Purwakarta………………………………....................... 6
Gambar 2.7 Foto before- after Rencana Penataan Kawasan Cipanyir
(TPS3R) .................... 20
Gambar 3.1 Kegiatan Penataan Kumuh di Kawasan Cipedes –
Panyingkiran....................... 22
6 | K a w a s a n C i p a n y i r
SINGKATAN DAN AKRONIM
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDI : Bantuan Dana Investasi
ESMF : Environmental and Social Management Framework
IDB : Islamic Development Bank/Bank Pembangunan Islam
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh
Tanah
NSUP : National Slum Upgrading Project
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
PKP : Pengembangan Kawasan Permukiman
RAB : Rencana Anggaran Biaya
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKPKP : Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan
RP2KPKP : Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan
RTPTPK (LARAP) : Rencana Tindak Penyediaan Tanah dan Permukiman
Kembali
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
SHM : Surat Hak Milik
SITE PLAN : Rencana Tapak. Gambar dua dimensi yan menunjukan detail
dari rencana yang
akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut
rencana
kegiatan infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas social
SK : Surat Keputusan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
1
01. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat sasaran pembangunan
kawasan
permukiman secara nasional melalui pencapaian target akses
universal untuk
memenuhi kebutuhan 100% akses sanitasi, 0 (nol) hektar kumuh, dan
100% akses
air minum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
melalui
Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan berbagai program
untuk
mendukung target nasional tersebut.
02. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program
yang
diarahkan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh,
melalui
peningkatan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dan
infrastruktur
lingkungan permukiman perkotaan. Program ini memiliki target
pengurangan
kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi target
nasional.
Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui
pendekatan
skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari
pinjaman
luar negeri. Pelaksanaan kegiatan skala kawasan akan dilakukan di
94 kabupaten/
kota prioritas, salah satunya adalah Kabupaten Purwakarta.
03. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman
Kumuh
dan Perumahan Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi
kolaborasi
berbagai pihak stakeholders antara lain pemerintah daerah, swasta
dan
masyarakat untuk mewujudkan permukiman layak huni.
04. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui SK Bupati Purwakarta
Nomor:
653.2/Kep.705-DCKTR/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh
dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Purwakarta seluas 130,90 Ha yang
tersebar di
24 kawasan dan 4 kecamatan. Rencana aksi penanganan permukiman
kumuh
Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam memorandum program
Rencana
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) diantaranya rencana
penataan
kawasan prioritas, yaitu Kawasan RK-1 (Kel. Nagri Kaler RW 01, Kel.
Cipaisan RW
05-06, Kel. Purwamekar RW 03), Kawasan RK-2
(Tegalmunjul-Munjuljaya);
Kawasan RK-3 (Sindangkasih). Kawasan prioritas penanganan
permukiman
kumuh perkotaan diarahkan pada Kawasan RK 1 dengan luasan 15,22
Ha.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
2
Gambar 1.2 Lokasi Kumuh Kabupaten Purwakarta
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
3
Luasan Kumuh Kabupaten Purwakarta (2018)
Gambar 1.4 Revisi Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan
Penetapan
Pengurangan Luasan Kumuh Kabupaten Purwakarta (2019)
05. Permasalahan utama permukiman kumuh Kawasan RK-1 (Kel. Nagri
Kaler RW 01,
Kel. Cipaisan RW 05-06, dan Kel. Purwamekar RW 03) adalah kondisi
sanitasi masih
buruk (resiko tinggi), sebagian warga belum mendapatkan akses
sumber air
minum dan bersih, sumber air sungai tercemar limbah rumah tangga
dan sampah,
ada sebagian permukiman hunian warga yang padat dan tidak teratur
akibat
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
4
masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan
yang baik
(sampah dan limbah rumah tangga).
06. Untuk mengatasi permasalahan kumuh tersebut, Pemerintah
Kabupaten
Purwakarta berencana melaksanakan penataan Kawasan RK-1. Penataan
kawasan
tersebut berdampak kepada beberapa warga, namun pada prinsipnya
penataan
ini tidak melakukan penggusuran. Berdasarkan hasil identifikasi,
warga terdampak
(WTP) berada di Kelurahan Cipaisan dan Nagri Kaler. Untuk mengelola
potensi
dampak sosial tersebut disusun rencana penanganan sosial dan
lingkungan
terhadap warga terdampak.
1.2 Tujuan Kegiatan
07. Tujuan disusunnya LARAP adalah memberikan acuan pemerintah
daerah dalam
mengelola dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan Penataan
Kawasan
Kumuh Seutui sesuai dengan prinsip-prinsip, prosedur, peraturan
perundang-
undangan, kebijakan program dan Kerangka Kerja Pengelolaan
Lingkungan dan
Sosial (ESMF) program NSUP KOTAKU.
1.3 Lingkup Kegiatan
08. Lingkup kegiatan, adalah sebagai berikut: (1) Survey sosial
ekonomi; (2) Kajian
sosial, ekonomi, dan legalitas lahan; (3) Penyusunan rencana
penataan; (4)
Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil kesepakatan
WTP
dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan dokumentasi kegiatan
konsultasi,
termasuk kesepakatan dan ketidaksepakatan, dan masukan/koreksi dari
pihak-
pihak terkait termasuk WTP; (5) Jadwal pelaksanaan dan kesepakatan
dengan
WTP. Didalamnya termasuk kesepakatan penggantian /santunan,
pernyataan ijin
pakai lahan, dan kebersediaan lahan yang terpakai; (6) Kegiatan
konsultasi publik;
(7) Rencana konstruksi/pelaksanaan pembangunan; (8) Perkiraan
anggaran dan
biaya, serta instansi yang terlibat; dan (9) Monitoring dan
pengendalian.
1.4 Keluaran
09. Ruang lingkup penyusunan LARAP meliputi: (1) Sosialisasi
rencana kegiatan; (2)
Identifikasi warga, aset dan utilitas terdampak; (3) Rembug
kesepakatan dengan
WTP; (4) Penyusunan kebijakan kompensasi; (5) Mendokumentasikan
proses dan
legalisasi penyediaan tanah, topik yang dibahas, poin kesepakatan
dan
ketidaksepakatan, rencana tindak lanjut dan daftar hadir; dan (6)
Dokumentasi
kegiatan berupa foto, gambar, Profil WTP, Surat Pernyataan
WTP.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
5
10. Deliniasi Kawasan Kumuh. Sebaran, Luas dan Tingkat Kekumuhan
Kawasan
Permukiman berdasarkan SK Bupati Purwakarta Nomor: No
653.2/Kep.705-
DCKTR/2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di
Kabupaten Purwakarta seluas 130,90 Ha. Tersebar di 24 kelurahan dan
4 kecamatan,
yaitu Kecamatan Jatiluhur 11,50 Ha, Kecamatan Pasawahan 18,00 Ha,
Kecamatan
Plered 11,20 Ha, dan Kecamatan Purwakarta 90,20 Ha. Deliniasi
Kawasan RK-1
tercantum sebagaimana pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut ini
:
Tabel 2.1 Deliniasi Kawasan kumuh di Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Luas Wilayah
JUMLAH 11.395 361.461 31,72 24 130,90 Sumber :
1) BPS Kabupaten Purwakarta 2018
2) SK Bupati Purwakarta No 653.2/Kep.705-DCKTR/2014
Gambar 2.1 Deliniasi kawasan kumuh di Kabupaten Purwakarta
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
6
11. Kawasan ini masuk pada kategori kawasan kumuh ringan, dengan
tipologi
permukiman kumuh padat dataran rendah, dan berada di lokasi
strategis pusat kota,
maka dapat diperoleh hasil dari kajian deliniasi RK-1 oleh
Pemerintah Kabupaten
Purwakarta yang tercantum pada tabel 2.2 dan gambar 2.2 berikut ini
:
Tabel-2.2: Deliniasi Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
Kelurahan
Penduduk
2018
(jiwa)
Luas
Kelurahan
(Ha)
Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Ha)
Nagri Kaler 24.217 174 139,18 12,00
Purwamekar 9.308 184 50,59 0,80
Jumlah 45.409 494 91,92 21,00
Sumber :
2. BPS Kabupaten Purwakarta 2018
Gambar 2.2 : Peta Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
12. Isu Sosial dan Ekonomi. Dari data yang didapatkan bahwa
penduduk di Kawasan RK-
1 (Cipaisan, Purwamekar, Nagri Kaler) bermatapencaharian yang cukup
beragam,
diantaranya yaitu : pegawai negeri, TNI, petani/ peternak,
pedagang, buruh, pegawai
swasta, perniagaan dan masih banyak diantara jumlah penduduk yang
ada yang
belum/ tidak bekerja. Data tersebut berdasarkan sembilan mata
pencaharian yang
dominan didapatkan pada masing-masing kelurahan. Adapun rincian
dari isu sosial
dan ekonomi adalah sebagai berikut :
510 0 510255 Meters
KAWASAN RK-1 : - KEL. NAGRI KALER RW 01; - KEL. CIPAISAN RW
05-06;
- KEL PURWAMEKAR RW 03
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
7
Tabel. 2.3 Mata Pencaharian Penduduk di Kawasan RK-1 (Tahun
2018)
Kelurahan Dusun/
Pegawai pemerintah
Sumber : Baseline 100-0-100 (7 Aspek kekumuhan) Kabupaten
Purwakarta 2017
13. Penduduk yang berprofesi di bidang Perdagangan dan Jasa lebih
banyak terdapat
pada Kelurahan Cipaisan. Penduduk yang berprofesi sebagai pegawai
pemerintah
lebih banyak terdapat pada Kelurahan Nagrikaler. Dan dari berbagai
macam profesi,
ditemukan banyaknya penduduk yang belum/ tidak bekerja jauh
mendominasi >50%
dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut
menunjukkan bahwa
perlu adanya peluang kerja yang dapat memberdayakan masyarakat.
Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada dibawah ini.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
8
No DATA KELURAHAN
CIPAISAN NAGRI KALER
Padi Padi Padi
setahun - 2 kali setahun
tidak ada Alih fungsi
• Permasalah an sektor peternakan tidak ada tidak ada tidak
ada
3
Perikanan
• Permasalah an sektor perikanan Ketersediaan
air tidak ada tidak ada
4
Pariwisata
5
• Jumlah produksi yang dihasilkan - - -
Permodalan Permodalan Modal
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
9
NO URAIAN KELURAHAN
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2 Status lahan
Hak Milik; sebagian tanah negara aset Pemda
3 Persepsi Masyarakat
Sangat membutuhkan; terutama rehabilitasi dan peningkatan
jalan
Sangat membutuhkan; terutama rehabilitasi dan peningkatan
jalan
• Dampak Kawasan RK-1 bagi masyarakat
Belum ada Belum ada Belum ada
4 Bencana
Belum ada Belum ada Belum ada
Sumber : Hasil kuesioner Kondisi Masyarakat di Kawasan RK-1,
2019
14. Isu Lingkungan. Permasalahan lingkungan di Kawasan RK-1 secara
umum disebabkan
oleh buruknya kualitas jaringan drainase, kawasan permukiman sering
terjadi
genangan air/banjir, kurang tersedianya prasarana proteksi
kebakaran, belum
memadainya akses dan kualitas jalan lingkungan masih buruk,
ketidakteraturan
bangunan hunian, dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga
tercampur
dengan drainase lingkungan dan menuju Sungai Cigembrong. Akibatnya
kualitas air
Sungai Cigembrong sangat buruk karena menjadi tempat buangan
langsung limbah
rumah tangga (Grey and Black Water). Kondisi kekumuhan Kawasan RK-1
secara
lengkap sesuai dengan 7(tujuh) aspek kumuh sebagaimana pada Tabel
2.6 berikut ini:
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
10
Aspek Kriteria
a. Ketidakteraturan Bangunan
154,00 Unit 8,17%
Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR (sisi
tepian/sempadan sungai tidak diperuntukan untuk permukiman),
meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu zona; dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata
bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi
pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan
elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi
lingkungan
b. Kepadatan Bangunan
1,20 Ha 6,68%
sesuai dengan standar,
Kepadatan bangunan yang
115,00 Unit 6,10%
- Sebagian rumah/hunian memiliki luasan yang tidak sesuai dengan
standar teknis, Sebagian tidak memiliki jamban (beberapa warga
aktifitas mandi cuci kakus di sungai).
- Sebagian rumah/hunian tidak sehat.
2. Kondisi Jalan Lingkungan
2.384,50 Meter 15,67%
- Sebagian lokasi perumahan atau permukiman secara keseluruhan
sudah memiliki akses jalan dan diperkeras, namun ada yang tidak
sesuai dengan standar teknis, sebagian ada yang sudah rusak.
- Jalan lingkungan masuk ke permukiman kecil dan sempit (lebar <
1,5 m).
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
11
5.803,24 Meter 38,14%
Rata-rata Kondisi 19,07%
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum
777,00 KK 37,12% Beberapa warga belum bisa akses jaringan pipa PDAM
.
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
766,00 KK 36,60%
Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau
permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60
liter/orang/hari
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 36,86%
4. Kondisi Drainase Lingkungan
0 Ha 0,00%
Ada beberapa jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air sehingga menimbulkan genangan dan luapan air di musim
penghujan.
b. Ketidaktersediaan Drainase
16.305,56 Meter 75,14%
• Ada sebagian lingkungan permukiman tidak tersedia saluran
drainase lingkungan, yaitu saluran tersier dan/atau saluran
lokal;
• Disebagian lingkungan permukiman ada yang tidak tersedia saluran
draianase (jalan tidak didukung drainase);
• Ada saluran drainase tapi tidak sesuai standar teknis (kecil,
saluran tanah dan rusak/tidak berfungsi baik)
c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Kabupaten/Kota
3.286,49 Meter 15,15%
Sebagian aliran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran
pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat
mengalir dan menimbulkan genangan.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
12
Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah
tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi
kerusakan.
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 15,03%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
60,00 KK 2,87%
• Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman
tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak
terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik,
komunal maupun terpusat.
• Sebagian lingkungan permukiman membuang limbah langsung ke
sungai
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan
Persyaratan Teknis
270,00 KK 12,90%
• Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi
perumahan atau permukiman dimana: 1. Kloset leher angsa tidak
terhubung dengan septiktank;
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah 0,00%
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
13
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan
Teknis
889,00 KK 42,47%
• Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau
permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. Tempat
sampah dengan
pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
2. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS).
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar
Teknis
1.443,00 KK 68,94%
• Warga masyarakat mengelola sendiri sampah, membakar, membuang ke
tempat sampah;
• Sebagian warga masih membuang sampah langsung ke sungai.
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan
2.093,00 KK 100,00%
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 70,47%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran
-
1.886,00 Unit 100,00%
Tidak tersedianya sarana
proteksi kebakaran pada
Sumber: Baseline 100-0-100 (7 Aspek kekumuhan) Kabupaten Purwakarta
2017
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
14
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
15
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
16
Gambar 2.3: Profil Kumuh Kawasan RK-1
15. Isu Legalitas Lahan. Kawasan RK1 (Kel. Nagri Kaler RW 01, Kel
Cipaisan RW 05-06, Kel.
Purwamekar RW 03) terdiri dari 4 lingkungan (Lingkungan
Sukarata-Bojongsono-
Sukamekar), dijadikan satu menjadi Kawasan RK (Rencana Kawasan)-1
karena
merupakan satu hamparan/kawasan dengan tipologi dan karakterisktik
yang
sama. Secara keseluruhan Kawasan RK1 (Kel. Nagri Kaler RW 01, Kel
Cipaisan RW 05-
06, Kel Purwamekar RW 03) terdapat 1.968 unit bangunan, 429 unit
bangunan
memiliki IMB dan 1.539 unit bangunan tidak memiliki IMB yang
tersebar di Kawasan
RK1. Secara rinci perihal data WTP dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan
2.9 berikut ini :
Tabel 2.8: Kondisi Legalitas Lahan Kawasan RK-1
Kelurahan Dusun/
Lingkungan RT/RW/DUSUN
Diakui Pemerintah (RT)
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
17
Diakui Pemerintah (RT)
JUMLAH 1968 429 1782
Skala Kawasan RK-1, telah menyusun rencana aksi penanganan kumuh
yang
dituangkan dalam dokumen “Memorandum Program Penanganan Kawasan
Kumuh
Kabupaten Purwakarta 2019”. Rencana aksi penanganan kumuh RK-1
melibatkan
berbagai instansi dinas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan
berkolaborasi dengan
Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU. Kebutuhan penanganan Skala
Kawasan
RK -1 dengan kegiatan utama, yaitu : (1) Segmen penuntasan masalah
kumuh
permukiman; dan (2) Kegiatan penuntasan masalah sanitasi dan
limbah.
Rencana kegiatan tersebut ditampilkan pada Tabel 2.9 dan ilustrasi
pada Gambar 2.4
berikut:
No Skala
Kawasan Kelurahan
Jenis Kegiatan
Volume Tahun
1198,98 √
3 RK-1 CIPAISAN
1 √
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
18
1 √
Sumber : Estimasi RAB Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan
RK-1 Kabupaten Purwakarta
Gambar 2.4: Peta Perencanaan Keterpaduan Kumuh Kawasan RK-1
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
19
PENATAAN KAWASAN RK-1
18. Visi Kabupaten Purwakarta ialah Mewujudkan Kabupaten Purwakarta
Istimewa.
Sehingga untuk visi Kawasan untuk penataan Kawasan RK-1 adalah Visi
Penataan
Kawasan RK1 adalah “Liveable City‘’ yaitu kota yang nyaman ,
sejalan dengan visi dan
misi Kabupaten Purwakarta, yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Purwakarta
Istimewa”
dimana dalam salah satu misinya yaitu mewujudkan pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan pariwisata.
19. Konsep Penataan Kawasan RK1 yaitu melakukan penataan permukiman
kumuh di
Kawasan RK1 (Kel. Nagri Kaler RW 01, Kel Cipaisan RW 05-06, Kel
Purwamekar RW 03)
dengan menjadikan kawasan permukiman yang bebas kumuh dan layak
huni,
sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan
didorong menjadikan
permukiman potensi wisata dan potensi livelihood untuk masyarakat
sekitar
permukiman melalui pengembangan kawasan wisata sungai dengan cara
meyediakan
ruang terbuka publik, penyediaan pelayanan infrastruktur dasar, dan
peningkatan
kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di dalam
delineasi kumuh.
Pembiayaan Penataan Skala Kawasan RK1 merupakan perpaduan
kolaborasi dari
Program NSUP–KOTAKU melalui pinjaman IDB dengan dana Kolaborasi
APBD dari
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
20. Ketentuan hukum yang melandasi kegiatan penataan kawasan kumuh
RK-1,
mencakup: (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2) UU
Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, (3) PP Nomor 26 Tahun
2008
tentang RTRWN, (4) PP Nomor 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan
dan
Kawasan permukiman, (5) Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang
Penanganan
Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk
Pembangunan
Nasional, (6) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan
dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (7)
Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta No. 15 Tahun 2013 tentang RPJMD
2013–
2018;Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 11 Tahun 2015 RTRW
2011-2031;
Peraturan Bupati Purwakarta No. 2 Tahun 2016 tentang Dokumen
Lingkungan dan Izin
Lingkungan;Keputusan Bupati Purwakarta No 653.2/Kep.705-DCKTR/2014
tentang
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
20
Kabupaten Purwakarta
21. Peningkatan Jalan (Rigid beton) dan drainase U-ditch.
Pembangunan jalan
dimaksudkan untuk memudahkan aksesibilitas warga serta memperlancar
aliran
drainase dan mencegah terjadinya genangan air. Panjang jalan yang
direncanakan
dibangun adalah 2.440,17 meter, sedangkan drainase sepanjang 3.323
meter yang
terbagi di wilayah Kelurahan Nagri Kaler dan Kelurahan
Cipaisan.
22. Pembangunan Ruang Terbuka Publik. Kawasan RK1 ini akan
direncanakan dibangun
1 lokasi Ruang Terbuka Publik (RTP) yang berdekatan dengan lokasi
TPS-3R.
Pembangunan RTP ini tidak saja membangun ruang terbuka yang asri
dan nyaman
namun sebagai tempat bersosialisasi/silahturahmi, berolahraga,
dengan dukungan
fasilitas yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh siapa saja,
baik anak-anak, remaja
dan orang tua. Fasilitas yang disediakan meliputi jalan yang
nyaman, taman, bangku
taman, lampu penerangan, tempat bermain. Dengan keberadaan RTP ini
juga
diharapkan keterlibatan masyarakat sekitar guna meningkatkan
perekonomian warga
yang ada di sekitar TPS 3R. Selain itu, penataan kawasan juga
memperhatikan aspek
infrastruktur universal dan sisi humanis bagi penyandang
disabilitas maupun
kelompok rentan lainnya.
Gambar 3.1 Foto before- after Rencana Penataan Kawasan RK1
(RTP/RTH)
23. Pembangunan IPAL Komunal dan TPS3R. IPAL komunal direncanakan
akan dibangun
di 3 titik lokasi yaitu 2 unit IPAL Komunal (50 KK dan 80 KK) di
Nagrikaler RT 05 dan 01
dan 1 unit IPAL Komunal 80 KK di Cipaisan RT 19. Hal ini disebabkan
masih ada
beberapa warga masyarakat sekitar yang membuang limbah rumah tangga
langsung
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
21
ke sungai. Dengan adanya IPAL komunal ini diharapkan bisa mengatasi
permasalahan
sanitasi, khususnya limbah rumah tangga.
Gambar 3.2 Rencana penataan Kawasan RK1 (IPAL Komunal)
24. Pembangunan TPS3R memiliki cakupan pelayanan dari beberapa
lokasi permukiman
dan kawasan yang masih mempunyai permasalahan persampahan.
Rencana
pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu ini dikolaborasikan
dengan rencana
penanganan persampahan perkotaan dari Bidang Kebersihan di Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
22
25. Diharapkan dengan penanganan sanitasi ini bisa mengubah
perilaku masyarakat yang
selama ini menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan air limbah
rumah tangga
dan sampah. Penataan ini dilakukan pula dengan peningkatan kualitas
lingkungan
permukiman melalui pembangunan instalasi penyediaan infrastruktur
air minum,
persampahan, air limbah, proteksi kebakaran, dan penyediaan
estetika lingkungan
dengan penghijauan (termasuk vertical garden) yang menjadi matrik
kolaborasi dari
anggaran Pemda untuk penanganan kumuh selanjutnya.
26. Dalam pengelolaan infrastruktur Skala Kawasan RK1 ini adalah
Distarkim Kabupaten
Purwakarta, Pokja PKP, dan masyarakat. Untuk pemeliharaan TPS3R dan
IPAL
Komunal ini direncanakan pembentukan kelompok pemanfaat dan
pemelihara (KPP)
dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar melalui
kesepakatan dan aturan
bersama yang disepakati berdasarkan rembug dan difasilitasi dinas
instansi terkait.
Diantara yang akan dilibatkan dalam pengelolaan Kawasan RK1 (Kel.
Nagri Kaler RW
01, Kel Cipaisan RW 05-06, Kel Purwamekar RW 03) adalah Karang
Taruna dari
kelurahan di Kawasan RK-1, dengan didukung masyarakat yang berada
di sekitar lokasi
pembangunan. Serta Komunitas penggiat sampah organik (maggot), yang
rencananya
akan dilibatkan langsung dalam pengelolaan TPS3R bersama UPTD dan
dinas yang
terkait dalam penanganan kumuh.
memerlukan penyediaan lahan dan kesediaan dari warga permukiman
yang akan
dilakukan penataan, untuk bersedia memberikan lahannya atau aset
lainnya yang
terkena proyek/dampak untuk dibangun infrastruktur, sehingga
Pemerintah
Kabupaten Purwakarta membentuk tim identifikasi dan inventarisasi
Warga
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
23
Terdampak (WTP) untuk melakukan identifikasi jumlah WTP,
inventarisasi aset
terdampak dan luas tanah negara yang akan digunakan untuk penataan
kawasan.
28. Tujuan dari identifikasi WTP dan inventarisasi aset terdampak
untuk penyiapan skema
penanganan dan kebijakan kompensasi ganti rugi yang akan diberikan
Pemerintah
Kabupaten Purwakarta kepada WTP sesuai dengan status keberhakannya.
Untuk
lahan milik Pemda kabupaten Purwakarta yang terpakai secara
langsung maka
dilakukan prosedur pemohonan pemanfaatan dan penggunaan lahan
kepada pemakai
lahan Pemda sesuai rekomendasi Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset
(BKAD)
Kabupaten Purwakarta.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
23
27. Sensus WTP. Pelaksanaan sensus/identifikasi WTP akan difokuskan
untuk WTP
yang terkena dampak dari pelaksanaan penataan Kawasan RK-1. Sensus
WTP
yang sudah dilakukan yaitu di Kelurahan Cipaisan.
28. Sensus Warga terdampak Proyek (WTP) yang dilaksanakan
adalah
mengidentifikasi dan inventarisasi lahan/ aset milik warga yang
berpotensi
terdampak kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan pengelolaan
limbah.
Identifikasi awal WTP dilakukan pada titik fokus lokasi penataan
kawasan RK-1
yang direncanakan untuk pembangunan IPAL Komunal 80 KK. Sensus awal
WTP
ini dilakukan selama periode bulan Desember 2019, dilakukan di
lokasi penataan
Kawasan RK-1 yakni lingkungan Kelurahan Cipaisan.
Gambar 4.1 Titik Lokasi rencana pengadaan lahan (WTP) Kel.
Cipaisan
29. Hasil identifikasi awal di lokasi perencanaan terdapat 1 WTP
yang merupakan
lahan kosong milik warga. Secara lengkap data sensus warga
terdampak
dirangkum dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini:
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
24
Sumber: Tim Identifikasi dan inventaris WTP, 2019
Gambar 4.2 Peta Siteplan WTP Kawasan RK-1
NO NAMA JENIS
KELAMIN ALAMAT (RT/RW)
BERAPA % TANAH/BANGU NAN TERKENA
NAN YANG TERKENA DAMPAK
1 H. EDY JUNAEDI
LAKI-LAKI RT 20/RW 006 Cipaisan Lahan kosong 1123 21 1102 1,86 Hak
milik AJB IPAL LAHAN
KOSONG
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
25
Uraian Satuan Jumlah
Jumlah KK KK 1
Jumlah Rumah tangga dengan KRT lebih dari 1 KK KRT -
Warga KTP Kabupaten Purwakarta KK -
Warga KTP luar Kabupaten Purwakarta KK -
Jumlah warga dengan Pendidikan Terakhir:
- SD Jiwa 2
- SMP Jiwa 3
- SMA Jiwa 2
- Lain lain Jiwa -
- Rumah sendiri KK -
Jumlah KRT dengan status pemilikan lahan:
- Hak milik KRT 1
- WTP tanpa hak tanah KRT -
Sumber: Hasil Survey LARAP, 2019
30. Profil Penduduk. Berdasarkan sensus WTP terdapat 1 KK dengan
terdapat 0%
(jiwa) berjenis kelamin perempuan. Profil Gender di Kawasan RK-1
dirangkum
dalam Tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3 Profil Penduduk Kawasan RK-1
Uraian Satuan Jumlah Jumlah Kepala Rumah Tangga (Persil Tanah) KRT
1 Jumlah Kepala Keluarga KK 1 Jumlah kelompok usia < 5 tahun
Jiwa - Jumlah kelompok usia 5 - 15 tahun Jiwa - Jumlah kelompok
usia 15 - 64 tahun Jiwa 7
Tingkat Pendidikan - Belum Sekolah Jiwa - SD Jiwa 2 - SMP Jiwa 3 -
SMA Jiwa 2 - Lain lain Jiwa
Jenis Pekerjaan: - Buruh Lepas/Pekerja Harian Jiwa 2 - Pedagang
Jiwa - Guru/Pegawai Tetap Jiwa - Wiraswasta Jiwa 5 - Tidak bekerja
Jiwa
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
26
Uraian Satuan Jumlah
Jumlah penghasilan per bulan: - < Rp 1 Juta KK - Rp 1 Juta –
< Rp 2 juta KK - Rp. 2 juta - < Rp 3 juta KK - >Rp 3 juta
KK 1
Sumber: Hasil Survey LARAP, 2019
31. Kerentanan Sosial. Pemenuhan hak atas aksesibilitas
memperhatikan hak
semua orang seperti difabel, untuk kawasan ini berdasarkan hasil
identifikasi
tidak ada warga yang difabel. Aksesibilitas tidak hanya sebatas
untuk jenis
difabel tertentu saja seperti difabel netra yang butuh guiding
block. Oleh karena
itu dilakukan identifikasi keberadaan kelompok masyarakat yang
rentan secara
sosial di kawasan ini.
Kelompok Rentan
Kawasan RK-1
Jumlah (jiwa)
32. Profil Ekonomi. Profil ekonomi warga terdampak dari kegiatan
penataan
Kawasan RK-1, dilihat dari mata pencaharian/ pekerjaan dan
besarnya
penghasilan keluarga setiap bulannya. Data profil ekonomi warga
terdampak
dirangkum dalam Tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.5 Profil Ekonomi WTP Kawasan RK-1
Uraian Satuan Jumlah Jumlah Kepala Rumah Tangga (Persil Tanah) KRT
1 Jumlah Kepala Keluarga KK 1
Jenis Pekerjaan: - Buruh Lepas/Pekerja Harian Jiwa 2 - Pedagang
Jiwa - Guru/Pegawai Tetap Jiwa - Wiraswasta Jiwa 5 - Tidak bekerja
Jiwa
Jumlah penghasilan per bulan: - < Rp 1 Juta KK - Rp 1 Juta –
< Rp 2 juta KK - Rp. 2 juta - < Rp 3 juta KK - >Rp 3 juta
KK 1
Sumber : Masterplan RK-1 Tahun 2019
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
27
33. Ciri-ciri sosial dan budaya. Kawasan RK-1 berada di wilayah
Kabupaten
Purwakarta yang secara sosial budaya merupakan bagian dari tatanan
wilayah
Priangan dengan penduduk mayoritas suku Sunda.
34. Profil MHA (Masyarakat Hukum Adat). Kawasan RK-1 merupakan
kawasan
permukiman yang didominasi oleh penduduk lokal dan sebagian lagi
adalah
pendatang/penyewa. Berdasarkan hasil identifikasi WTP tidak
ditemukan
adanya kelompok masyarakat hukum adat (MHA) di Kawasan ini.
4.2 INVENTARISASI ASET TERDAMPAK
35. Jenis-jenis aset yang terdampak dalam rencana kegiatan ini
berupa tanah,
bangunan, tanaman, utilitas dan obyek lain di atas tanah. Aset
warga yang
terdampak dari kegiatan penataan kawasan RK-1 dirangkum dalam Tabel
4.6
berikut ini :
Kelurahan Sat Total Aset
Total 1 1123 - 1123 - √ Sumber: Hasil Survey LARAP, 2019
4.3. KAJIAN SOSIAL EKONOMI
36. Penilaian Kehilangan Aset > 10 %. Berdasarkan penilaian
kehilangan aset warga
terdampak, disimpulkan bahwa terdapat nilai aset warga terdampak
lebih dari
10% dari jenis aset yang dimiliki. Dampak kehilangan aset berupa
terpotongnya
bagian bangunan dari 1 unit bangunan hunian dan tanaman produktif
yang
dibudidayakan warga. Hasil penilaian kehilangan aset dirangkum
seperti dalam
Tabel 4.7 berikut ini:
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
28
No Lokasi/ Aset Terdampak
2 Lahan/ Halaman Unit 1
Sumber : Hasil Survey Larap, 2019
37. Kajian Kehilangan Tempat Usaha. Di wilayah Kawasan RK-1 tidak
terdapat
warga yang kehilangan tempat usaha akibat kegiatan skala kawasan
ini.
38. Kehilangan Penghasilan. Di Kawasan RK-1 ini juga tidak terdapat
warga yang
kehilangan penghasilan akibat dari kegiatan skala kawasan.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
29
DAN HAK ATAS TANAH 5.1 KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
39. Ketentuan Hukum Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Pemerintah
Indonesia
dengan IsDB (Islam Development Bank) sebagai pihak pemberi pinjaman
bersepakat
terkait kebijakan pengadaan tanah untuk mengadopsi hukum dan
peraturan
Pemerintah Indonesia. Secara lengkap ketentuan dan peraturan
pemerintah
mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan ini sebagaimana pada
Tabel 5.1
berikut ini:
No Ketentuan Hukum Tentang
Pasal 1: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,
yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.
Pasal 42: (1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang
milik negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna
Barang
bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Pasal 49: (3)
Tanah dan bangunan milik negara/ daerah yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya
kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/
daerah.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
30
No Ketentuan Hukum Tentang
2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
Pasal 4: (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin
tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. (2) Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah menjamin
tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum. Pasal 7: Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a)
RTRW; b) Rencana diselenggarakan sesuai dengan: a) RTRW; b) Rencana
Pembangunan Nasional/Daerah; c) Rencana Strategis; dan d) Rencana
Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Pasal 10: Tanah untuk
Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk,
bendungan, bendung, irigasi, saluran air
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan
lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak,
gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan
distribusi
tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika
Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah
sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah
Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang
terbuka
hijau publik; m. Cagar alam dan cagar budaya; n. Kantor-kantor
Pemerintah/ Pemerintah Daerah/
desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa;
p. berpenghasilan rendah dengan status sewa; q. prasarana
pendidikan atau sekolah Pemerintah/
Pemerintah Daerah; r. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah
Daerah; s. pasar umum dan lapangan parkir umum.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
31
Pasal 13 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan
melalui tahapan: a) perencanaan; b) persiapan: c) pelaksanaan; dan
d) penyerahan hasil.
3 Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial
Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan
Nasional
Pasal 1 Ayat 3: Penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah
penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan; untuk
pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan
untuk pembangunan nasional. Pasal 2: (1) Lingkup Penanganan Dampak
Sosial
Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini,
diselenggarakan untuk pelaksanaan pembangunan: a. proyek strategis
nasional; dan b. non proyek strategis nasional.
(2) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan
proyek strategis nasional.
(3) Non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diputuskan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh
kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi
bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait
dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 3 (4) Pemerintah melakukan Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang
digunakan untuk pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).
(5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara
atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
Pasal 4
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memenuhi
kriteria:
a. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan
oleh kecamatan setempat; dan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
32
Pasal 5
Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling
singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara
terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh
pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.
4 Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Perpres 71/
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan
Umum
Pasal 1 Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Tanah
adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak
yang Berhak.
2. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki
Objek Pengadaan Tanah.
3. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah
orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan
profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri
Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung
nilai/harga Obyek Pengadaan Tanah.
4. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari
Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
5 Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Kepentingan Umum
Pasal 63 1. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan
oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian
jasa Penilai atau Penilai Publik.
2. Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan
hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang
memerlukan tanah.
3. Pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
6 Perpres No. 40/ 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun
Pasal 120: Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
33
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
Pasal 121: Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha, dapat
dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para
pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar
atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
7 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Kepentingan Umum Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 3: (1) Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah
yag didasarkan pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan b.
Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 2) Rencana Stategis; dan 3)
Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
(2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat disusun secara bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan
tanah bersama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh
lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan
tanah.
8 Permenkeu No. 78/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Pasal 1: Dalam Peraturan Menteri I ni yang dimaksud dengan: 1.
Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan
BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau
optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
Pasal 4: (1) Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
34
(3) Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status
kepemilikan BMN.
(4) BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
(5) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan
yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra
Pemanfaatan
Pasal 5: Bentuk Pemanfaatan BMN berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai;
c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); d. Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun
Serah Guna (BSG); e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
(KSPI).
9 Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD
Pasal 1:
Dalam Permendagri ini, yang dimaksud dengan Tim Persiapan Pengadaan
Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang
dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan
pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana
pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
Pasal 2:
1. Pendanaan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah
daerah bersumber dari APBD.
2. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan,
pelaksanaan dan penyerahan hasil.
10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Pasal 1:
Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung
sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
35
Pasal 3:
(1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau
bertujuan agar: b) fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh
aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dst.
Pasal 7:
perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter
dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Pasal 22:
i. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
a) bangunan prasarana sumber daya air;
b) fasilitas jembatan dan dermaga;
c) jalur pipa gas dan air minum;
d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi
sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman
sayur-mayur;
f) bangunan ketenagalistrikan.
ii. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk
kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan
dengan larangan: a) menanam tanaman selain rumput; b) mendirikan
bangunan; dan c) mengurangi dimensi tanggul.
11 Surat Edaran Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah dan Permukiman
Kembali, dan Penanganan Masyarakat Adat
Maksud penyusunan Juknis ini untuk memastikan agar
semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan
dan penyusunan program, pelaksanaan konstruksi serta
pemantauan dan evaluasi penggunaan DAK bidang
Infrastruktur dapat melaksanakan persyaratan, prosedur
serta aturanaturan pengelolaan lingkungan, pengadaan
tanah dan pemukiman kembali serta penanganan
Masyarakat Adat sesuai dengan ketentuan Pemerintah
dalam hal pengamanan lingkungan dan sosial.
IV.2 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali WTP Beberapa hal berikut
ini perlu diperhatikan oleh pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan
RKPTK atau
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
36
RKPTS pada tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi: a.
Seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman
kembali harus diselesaikan sebelum pengelola Kegiatan melakukan
kontrak konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk relokasi
(jika diperlukan) serta pemberian kompensasi harus diselesaikan
sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut
diumumkan secara luas;
b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi
harus sesuai dengan batas batas tanah dan mengakomodasi berbagai
upaya yang telah disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam
RKPTK atau RKPTS;
c. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk
perencanaan program dan/atau kegiatan mitigasi, sebagaimana
direkomendasikan di dalam RKPTK atau RKPTS, misalnya:
program/kegiatan pemulihan penghidupan WTP yang terganggu akibat
adanya Kegiatan. Bappeda membantu Pengelola Kegiatan untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan RKPTK atau RKPTS dengan instansi
terkait termasuk memastikan dimasukkannya kegiatankegiatan tersebut
ke dalam program-program instansi terkait tersebut dan anggaran
yang cukup disediakan dalam program-program instansi terkait
tersebut;
d. Tim Pemantau DAK berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat
Provinsi / Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan RKPT, sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan
pemantauan DAK. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tentang pelaksanaan
RKPT harus menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir
(lihat Sub Bab VI dan VII mengenai Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan).
12 Peraturan Kepala BPN
No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
Pasal 5:
dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 111
Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
meliputi:
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
37
No Ketentuan Hukum Tentang
d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; e. pemberian ganti
kerugian; f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; g.
penitipan ganti kerugian; h. pelepasan objek pengadaan tanah; i.
pemutusan hubungan hukum antara pihak yang
berhak dengan objek pengadaan tanah; dan j. pendokumentasian peta
bidang, daftar nominatif
dan data administrasi pengadaan tanah.
13 Peraturan Gubernur Jawa Barat No.32 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Nomer 32 Seri D)
Pasal 1:
Dalam Pergub ini, yang dimaksud dengan: 1. Persiapan pengadaan
tanah adalah tahapan
penyelenggaraan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Gubernur
atau Bupati/Walikota untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah.
2. Tim Persiapan pengadaan tanah yang selanjutnya disebut Tim
Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota
untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan
pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal rencana lokasi
rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana
pembangunan.
Sumber: Dari berbagai sumber peraturan dan perundang-undangan
Republik Indonesia
40. Untuk penanganan aspek yang belum sepenuhnya diatur dalam
peraturan
perundangan di Indonesia, sesuai Kerangka Kerja Pengelolaan
Lingkungan dan
Dampak Sosial atau ESMF (Environmental and Social Safeguard
Management
Framework) mengacu kepada Performance Standards on Environmental
and
Social Sustainability dari Bank Dunia, khususnya Performance
Standard 1 (PS-1):
Assessment and Management of Environmental and Social Risks and
Impacts, dan
Performance Standard 5 (PS-5): Land Acquisition and Involuntary
Resettlement).
PS-1 dan PS-5 diimplementasikan dalam Pemukiman Kembali (OP
4.12).
Berdasarkan OP 4.12 melalui studi kebijakan strategis untuk
memfasilitasi
pengembangan kerangka kebijakan untuk mendukung perbaikan dan
upaya
pencegahan permukiman kumuh, termasuk reformasi kebijakan
administrasi
tanah, pendekatan untuk mengatasi permukiman informal, dan
keamanan
penguasaan lahan. Dampak lingkungan dan sosial yang potensial
memerlukan
rencana pengelolaan dan penyusunan dokumen LARAP untuk menilai
dampak
yang potensial lingkungan dan sosial yang mungkin muncul,
memberikan
bimbingan untuk menentukan dan menyiapkan instrumen
pengamanan.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
38
5.2 HASIL KAJIAN STATUS LEGALITAS TANAH WTP
41. Status Tanah WTP. Status WTP yang berada di kawasan RK-1 yang
akan menjadi
lokasi penataan Kawasan kumuh adalah lahan-lahan eksisting (untuk
kegiatan jalan
dan drainase) sedangkan untuk lokasi pembangunan IPAL komunal 80 KK
adalah
hak milik warga (WTP), secara detail dapat dilihat Tabel 5.2
berikut:
Tabel 5.2 : Rekapitulasi Status Kepemilikan Tanah WTP
No URAIAN Total
2 Luas total bidang tanah terkena dampak (m2) 21
3 Status kepemilikan tanah :
4 Persentase aset/bangunan yang terdampak
- ≥ 10% -
- < 10% -
42. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan koordinasi
dengan
beberapa pihak terkait untuk memastikan status kepemilikan dan
status
penguasaan tanah di Kawasan RK-1, antara lain BKAD Kabupaten
Purwakarta,
instansi dinas terkait dan masyarakat. Koordinasi dengan DISTARKIM
(Bagian
Penataan Bangunan) juga dilakukan untuk mengidentifikasi status
kepemilikan
tanah dan pengukuran tanah WTP, sehingga dapat dilakukan
perhitungan biaya
kompensasi /ganti rugi.
43. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
Pemerintah Daerah
melalui DISTARKIM telah mengalokasikan di RKA-SKPD 2.2.1 APBD TA
2020 untuk
skema pengadaan tanah WTP guna penataan Kawasan RK-1. Secara
umum
diperoleh informasi tanah WTP yang akan digunakan berstatus hak
milik dengan
bukti AJB dan SPPT. Tim Apraisal independen dari dinas Pemkab
terkait sudah
dibentuk, direncanakan melakukan penilaian status tanah
tersebut.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
39
5.3 RENCANA BIDANG TANAH YANG DIUSULKAN DALAM PENATAAN KAWASAN
RK-1
Gambar 5.1: Site Plan Penataan Kawasan RK-1
44. Komponen kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah menurut
jenis
infrastruktur dan lokasi pembangunannya pada Kawasan RK-1,
sebagaimana pada
Tabel 5.3 berikut.
No Rencana Kegiatan
Tanah akan digunakan
Mekanisme Penggunaan
Surat keterangan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
40
Mekanisme Penggunaan
(Fasum)
45. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan koordinasi
dengan
beberapa pihak terkait pemastian status kepemilikan lahan dan
status penguasaan
tanah WTP antara lain berkoordinasi dengan BKAD Kabupaten
Purwakarta, Dinas
PUPR Kabupaten Purwakarta, Dinas Bina Marga & Pengairan
Kabupaten
Purwakarta, instansi lain dan pihak kelurahan/ warga. Nantinya akan
ditindaklanjuti
oleh Tim Apraisal Independen untuk penilaian lahan WTP
tersebut.
5.4 KESEPAKATAN DENGAN WTP
46. Kesepakatan dengan WTP. Kesepakatan dengan WTP yang memiliki
bukti atas hak
tanah ( pengadaan lahan) akan diberikan kompensasi berdasarkan
hasil penilaian
Tim apraisal independen dari Pemerintah Purwakarta.
47. Berbagai kesepakatan telah dicapai dari kegiatan rembug dan
sosialisasi yang
dipimpin oleh DISTARKIM Kabupaten Purwakarta, Kecamatan dan
kelurahan serta
instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, secara umum kesepakatan
yang
dicapai diuraikan dalam Berita Acara Rembug dan Konsultasi dengan
WTP
sebagaimana pada Tabel 5.4 dberikut:
Tabel 54: Rekapitulasi Warga Terdampak Pembangunan No. URAIAN
Kawasan RK-1
1.
- Jumlah Jiwa Terdampak -
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
41
47. Sosialisasi. Proses sosialisasi warga tentang penataan Kawasan
RK-1 sudah
dilaksanakan sejak Bulan Februari 2019. Konsultasi publik merupakan
bentuk
pelaksanaan proses partisipatif, dimana warga masyarakat khususnya
WTP dilibatkan
dalam proses penataan kawasan. Proses kegiatan dimulai sejak
inisiasi program dan
pengusulan kegiatan berjenjang, yang melibatkan unsur aparatur
pemerintah daerah,
pokja PKP, kecamatan, kelurahan, dan kelembagaan masyarakat yang
ada. Konsultan
pendamping seperti Koordinator Kota dan fasilitator ikut berperan
dalam fasilitasi
perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Secara umum warga di
permukiman
Kawasan RK-1 setuju dengan rencana penataan kawasan, namun beberapa
di antara
warga masyarakat meminta kejelasan tentang hak dan kewajiban
apabila ada
bangunan/rumah/hunian/ tanah/aset lainnya milik pribadi terkena
dampak proyek
(dengan bukti kepemilikan yang sah/sertifikat). Untuk rencana
pengelolaan dan
penanganan WTP, pihak Pemkab menyusun rencana kerja untuk proses
penanganan
WTP dengan melibatkan pihak ATR/BPN.
48. Rembug dan Konsultasi. Kegiatan ini merupakan bentuk
pelaksanaan proses
partisipatif dimana WTP dilibatkan didalam menentukan: (1) Strategi
konsultasi
dengan warga dan partisipasi WTP terdampak; (2) Ringkasan terhadap
pandangan-
pandangan yang dinyatakan oleh WTP dan bagaimana
pandangan-pandangan ini turut
diperhitungkan dalam mempersiapkan Rencana penataan kawasan; (3)
Alternatif
penataan kawasan yang ditawarkan serta keputusan yang dibuat oleh
WTP tentang
berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk
pilihan-pilihan yang berkaitan
dengan bentuk kompensasi dan bantuan akibat kegiatan penataan
kawasan; (4)
Pengaturan kelembagaan pengelolaan informasi masyarakat untuk
menyampaikan
pengaduan kepada pihak berwenang selama proses penataan dan pasca
penataan;
dan (5) Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak
penataan kawasan
pada WTP, termasuk konsultasi WTP dengan Pemerintah daerah. Pada
pelaksanaan
akan dilakukan rembug dan konsultasi dan akan dicatat dalam berita
acara baik
kesepakatan maupun ketidaksepakatan antara WTP dengan Pemerintah
Kabupaten
Purwakarta.
49. Publikasi. Publikasi dilaksanakan terkait proses konsultasi dan
rembug dilaksanakan
dalam proses penataan kawasan RK-1, penyampaian Daftar warga
terdampak
langsung. Data dan informasi yang disepakati akan disampaikan ke
publik dengan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
42
menempelkannya di lokasi-lokasi strategis di Kawasan RK-1.
Pelaksanaan penataan
Kawasan RK-1 akan selalu dipublikasikan kepada umum baik melalui
media warga juga
dengan media sosial yang ada pada program Kotaku melalui website:
kotaku.pu.go.id.
50. Rencana kegiatan konsultasi akhir. Kegiatan konsultasi yang
belum dilaksanakan
adalah untuk menyelesaikan penyepakatan dengan WTP yang belum
tercapai pada
rembug dan konsultasi sebelumnya. Konsultasi lanjutan ini untuk
meminimalkan risiko
dampak buruk ketidakpuasan warga, karena kurangnya pemahaman warga
terhadap
program dan skema kompensasi yang diberikan. Rencana konsultasi
akan
dilaksanakan setelah tim Appraisal menyelesaikan formulasi
kompensasi ganti rugi
yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan hanya
dilakukan
terhadap WTP yang belum menyepakati ganti rugi.
51. Dari hasil konsultasi akhir ini, Pemerintah Kabupaten
Purwakarta akan melaksanakan
pemberian kompensasi ganti rugi untuk pengadaan lahan sesuai hasil
penilaian tim
Apraisal independen, hasil rembug dan konsultasi dengan warga WTP
dan instansi
terkait.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
43
No Tanggal Kegiatan Peserta Tempat Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut
Foto Kegiatan
1 19 September
1. Pokja PKP
Adanya saran dan solusi dari Pokja PKP Kabupaten Purwakarta terkait
dengan perencanaan skala kawasan sehingga diharapkan kegiatan skala
kawasan dapat segera terealisasi
1.Pemastian jenis kegiatan terutama usulan kegiatan baru di lokasi
sempadan sungai cigembrong
2.Pokja PKP akan mendorong stake holder yang berkaitan dengan
kegiatan skala kawasan untuk mensupport segala hal yang dibutuhkan
pada kegiatan skala kawasan.
3. akan dilaksanakan diskusi selanjunya
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
44
No Tanggal Kegiatan Peserta Tempat Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut
Foto Kegiatan
2 18 November
Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan Skala Kawasan kepada para
pengurus RT/RW setempat serta Kelurahan
1. Lurah Nagri Kaler
2. Ketua RW 01 Nagri Kaler
3. Ketua RT 02, RT 04, RT 05 Kelurahan Nagri Kaler
4. Tim KOTAKU
5. Tim TMC
Aula Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta
Para pengurus RT-RW serta pihak Kelurahan mengetahui informasi
secara utuh mengenai rencana kegiatan skala kawasan baik dari
lokasi kegiatan serta jenis-jenis kegiatan, khususnya terdapat WTP
serta di wilayah lahan milik Pemda Kabupaten Purwakarta
1. Para Ketua RT akan mensosialisasikan hasil pertemuan di
kelurahan kepada para tokoh serta perwakilan masyarakat di lokasi
terdampak.
2. Para Ketua RT beserta tim pendataan WTP akan melengkapi
data-data yang masih kurang.
3 20 November
1. Lurah Cipaisan
2. Tim KOTAKU
Kantor Kelurahan Cipaisan
Lurah Cipaisan mengetahui rencana kegiatan skala kawasan
Lurah Cipaisan bersama aparat kelurahan RT- RW di lokasi terdampak
akan melakukan pertemuan untuk mendiskusikan rencana kegiatan skala
kawasan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
45
No Tanggal Kegiatan Peserta Tempat Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut
Foto Kegiatan
4 21 November
2. Penetapan deliniasi lokasi kegiatan khususnya sempadan
sungai
3. Pembahasan beberapa opsi untuk pengadaan lahan di lokasi
sempadan sungai (baik lahan milik pemerintah maupun lahan milik
pribadi)
1. Koordinasi dengan bagian penataan lahan di Distarkim Purwakarta
serta BPN Purwakarta mengenai mekanisme pengadaan lahan untuk
kegiatan skala kawasan
2. Koordinasi dengan bagian aset daerah untuk pengadaan lahan di
lahan milik Pemda Kabupaten Purwakarta pada kegiatan TPS3R, IPAL
dan Jalan Pedesterian
3.Pembentukan dan penandatanganan SK Tim LARAP
5 03 Desember
1. Bidang Aset BKAD Kab.Purwakarta
2. Tim KOTAKU 3. Tim TMC
Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Purwakarta
Pihak BAKD Kab, Purwakarta siap untuk mendukung dan memfasilitasi
kegiatan skala kawasan, dan untuk penggunaan lahan milik Pemda agar
segera mengajukan surat permohonan penggunaan lahan oleh
1. Pihak Distarkim sebagai pemohon izin pengguna lahan milik Pemda
c.q Setda Purwakarta agar segera mengajukan permohonan izin
pemakaian lahan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
46
No Tanggal Kegiatan Peserta Tempat Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut
Foto Kegiatan
Distarkim sebagai leading sector kegiatan skala kawasan di
Kabupaten Purwakarta
2. Penjadwalan survei lapangan
2. Tim TMC 3. Tim
KOTAKU 4. BKM Nagri
Balai RW 01 Nagri Kaler
Warga RW 01 khususnya mengetahui rencana pembangunan TPS 3R
meliputi desain, mekanisme operasional serta pemeliharaannya
1. Penjadwalan sosialisasi lanjutan untuk penajaman informasi
mengenai detail kegiatan TPS 3R.
2. Koordinasi dengan Distarkim mengenai support kesiapan
operasional TPS 3R dari Pemda
7 16 Januari 2020
2. Tim KOTAKU
RW 01 Kelurahan Nagri Kaler
Tim survei dari BKAD mengetahui titik koordinat, situasi dan
kondisi lokasi rencana kegiatan untuk TPS 3R dan IPAL
Penyusunan dokumen izin pemakaian lahan untuk kegiatan TPS 3R dan
IPAL
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan Cipelang Kabupaten Purwakarta
47
No Tanggal Kegiatan Peserta Tempat Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut
Foto Kegiatan
8 17 Januari 2020
1. Bagian Penataan Bangunan Distarkim Purwakarta
2. Tim KOTAKU
Bidang Penataan Bangunan-Distarkim Purwakarta siap untuk
memfasilitasi dan men- support kegiatan skala kawasan khususnya
dalam pengadaan lahan
1. Penyiapan dokumen-dokumen legalitas tanah
2. Penjadwalan survei lokasi
9 22 Januari 2020
Survei lokasi IPAL komunal
2. Tim KOTAKU
3. Pemilik lahan
4. BKM Cipaisan
Sumber: Hasil konsultasi publik kegiatan kawasan RK-1
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)
Penataan Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
56
7.1. Penilaian Aset
52. Penilaian aset warga terdampak berdasarkan hasil kesepakatan
WTP dan hasil
aprasial yang dilakukan oleh konsultan dari BKAD Kabupaten
Purwakarta.
Penilaian Aset Warga, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Purwakarta
berdasarkan rembug dan kesepakatan dengan warga. Pemerintah
Kota
menggunakan konsultan appraisal yang bekerjasama dengan Bidang Aset
BKAD
Kabupaten Purwakarta dengan hasil penilaian asset sebagaimana tabel
7.1
Tabel 7.1 Hasil Apraisal Aset WTP
No Jenis Aset Luasan Nilai Apraisal*
1 Lahan Kosong 21 m2 ….
Total ……
Tabel 7.2 Kriteria WTP Penerima Hak
Kriteria Hak WTP
Warga Terdampak adalah Pemilik asset terdampak: - Memiliki KTP ; -
Memiliki Bukti Kepemilikan lahan / bangunan; - Lunas SPT; -
Bersedia menjadi WTP dan mendukung
program penataan kawasan kumuh; - Lahan tidak dalam sengketa;
- Penggantian aset terdampak berupa pembebasan lahan dari BKAD
bidang Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai ketentuan
yang belaku
Sumber: Kajian Lapangan, 2019
54. Berdasarkan kriteria diatas terdapat 1 lahan kosong. Untuk
bangunan terdampak
diberikan hak santunan, dan besaran nominal ganti rugi sudah
tertuang dalam
Surat Keterangan No………………………. oleh BKAD Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dengan nominal Rp………………..,- (……………………) dan telah
dianggarkan pada APBD 2020.
Penataan Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
57
Objek Terdampak
Volume WTP Dukungan Pemda
Lahan Kosong 21 m2 1 Penggantian lahan berdasarkan hasil appraisal
dan kententuan dari pemda Kabupaten Purwakarta
Sumber: Kajian Lapangan, 2019
55. Pemberian kompensasi ganti rugi maupun bantuan renovasi
bangunan sesuai
kesepakatan warga terdampak WTP dan rencana yang nantinya akan
dihitung
appraisal oleh konsultan appraisal yang bekerjasama dengan BKAD
Kabupaten
Purwakarta. Perkiraan nilai kompensasi yang diterima oleh WTP
sebagaimana
pada tabel 7.3 berikut ini:
Tabel 7.4 Keberhakan WTP
No Nama Peker jaan
Cipaisan Lahan Kosong Penggantian
…………… Sumber: Kajian Lapangan, 2019
Tabel 7.5 Perkiraan Nilai Kompensasi Ganti Rugi yang diterima oleh
WTP
No Lokasi
1 Kelurahan Cipaisan
1 21 Rp. 12.600.000,-
Sumber: Kajian Lapangan, 2019
56. Dari rencana penilaian aset diatas dapat digambarkan bahwa
nilai kerugian
langsung yang dialami oleh WTP ialah ± Rp 12.600.000 *(berdasarkan
harga
penawaran dari pemilik lahan) untuk H. Eddy Junaedi,
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)
Penataan Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
64
NO NAMA JENIS
Laki-laki Cipaisan 1.123 21 1.102 1,87 % Surat pernyataan ganti
rugi
Lahan kosong Pembebasan
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
51
8.1 Pembongkaran Bangunan Terdampak dan Land Clearing
58. Perencanaan Kawasan RK-1 sudah dimulai sejak tahun 2018.
Sedangkan untuk
pekerjaan persiapan kontruksi pelaksanannya direncanakan pada tahun
2020.
Pekerjaan persiapan tersebut yaitu pembersihan lahan (land
clearing).
59. Pembongkaran atau pemindahan Utilitas Terdampak. Pembongkaran
dan
pemindahan utilitas terdampak meliputi jalan, jaringan
drainase.
60. Pembersihan Lahan. Pembersihan Lahan berupa kegiatan perataan
dan
pembersihan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan, IPAL
Komunal
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelaksanaan pembersihan lahan akan
mengacu
pada gambar teknis perencanaan dan dilaksanakan oleh kontraktor
pelaksana
pembangunan Infrastruktur RK-1.
dilakukan melalui kegiatan Pembangunan Jalan, Drainase, IPAL
Komunal, TPS3R
dan RTH/RTP penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur
pendukung, dengan
tujuan jangka panjang untuk merevitalisasi kawasan RK-1, untuk
perencanaan
Bappeda Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai penanggung
jawab.
62. Sumber pendanaan untuk kompensasi warga terdampak sudah
disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sedangkan rencana pembersihan
lahan akan
dilaksanakan bertahap sampai dengan waktu dimulainya pelaksanaan
Penataan
Kawasan RK-1 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi
Pembangunan
Jalan, Drainase, IPAL Komunal, TPS 3R dan RTH/RTP.
63. Pembangunan jalan sepanjang 2.440,70 meter lebar 2 meter,
sebelum dimulai
pembangunan akan dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar,
kemudian
dilanjutkan dengan pembersihan lokasi dari bangunan WTP dan tanaman
di lokasi
baik pembersihan secara swadaya masyarakat maupun oleh pihak
kontraktor.
Setelah lokasi bersih, akan dilakukan pengerukan penataan tapak
untuk jalan
kemudian dilakukan pelaksanaan pengecoran sesuai dengan gambar.
Infrastruktur
yang dibangun bersifat ramah lingkungan, universal akses dan
responsive gender.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
52
8.3 Rencana Penataan Kawasan
72. Rencana kerja penataan kawasan yang berdampak dalam pembebasan
lahan yaitu
kegiatan pembangunan IPAL komunal. Dalam hal ini diperlukan
strategi penataan
kawasan RK-1 dengan pendekatan partisipasi masyarakat setempat.
Rencana kerja
dalam tahap pembangunan ini nantinya sesuai dokumen kontrak.
Penataan
kawasan ini berdasarkan RTRW Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tahap
awal dari
kegiatan ini adalah pekerjaan pembersihan tumbuh-tumbuhan, dan
pemasangan
patok.
73. Untuk pembangunan IPAL komunal dan jaringan pipa air kotor
untuk rumah warga
yang belum dan telah memiliki septic tank. Dengan pembangunan IPAL
komunal ini
bisa mengurangi pencemaran air tanah dan air sungai oleh limbah
domestik dan
diharapkan bisa menekan pencemaran bakteri E-Coli.
74. Pekerjaan tanah pembangunan IPAL komunal terdiri dari
penggalian dan
pengurugan serta penimbunan berkualitas baik. Setelah itu
dilanjutkan dengan
pekerjaan pemadatan serta pekerjaan badan jalan baik itu pekerjaan
pondasi,
pekerjaan bekisting, tulangan dan pekerjaan beton hingga
finishing.
Tabel 8.1 Rekapitulasi Kegiatan Skala Kawasan RK-1
No
Kegiatan
2 Drainase Lingkungan 1800 M' 1.390.702.238
3 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat
1 Unit 473.015.314
5 Drainase Lingkungan 393 M' 299.192.683
6 Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 1 Unit 1.140.785.355
7 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat
1 Unit 473.015.314
9 Drainase Lingkungan 1130 M' 863.080.645
Sumber : Estimasi RAB Kegiatan Skala Kawasan RK-1
Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Penataan
Kawasan RK-1 Kabupaten Purwakarta
53
INFORMASI MASYARAKAT
9.1. PEMANTAUAN SELAMA PROSES KEGIATAN
75. Monitoring dilakukan oleh Pokja PKP di bawah koordinasi Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta, Balai Prasarana
Permukiman
Wilayah/Satker PKP Provinsi Jawa Barat, Distarkim Kabupaten
Purwakarta, dan Tim
pendamping KOTAKU, baik dari tim OC5 maupun tim Korkot serta Tim
TMC Provinsi Jawa
Barat. Monitoring dilakukan secara berkala dan disampaikan dalam
bentuk laporan
pemantauan untuk dievaluasi yang disampaikan dalam bentuk laporan
mingguan, laporan
bulanan, dan laporan akhir serta monitoring lapangan.
76. Pemerintah Kota melalui Pokja Kabupaten Purwakarta didukung Tim
Korkot dan Tim
Fasilitator akan melakukan monitoring sebagai berikut: (1)
Penyebaran informasi tentang
potensi dampak Kegiatan Proyek untuk WTP; (2) Konsultasi selama
persiapan dan
pelaksanaan; (3) Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan LARAP
dan skema lain untuk
mendapatkan tanah (hibah tanah negara, izin pakai tanah negara),
termasuk nilai
kompensasi, serta langkah-langkah pelaksanaan; (4) Konsultasi
dengan pemberitahuan
informasi di awal dan tanpa paksaan selama Kajian Sosial; dan (5)
Pelaporan hasil
pemantauan kepada WaliKota.
77. Balai Prasarana Pemukiman PKP Provinsi Jabar didukung Tim OC 5
dan TMC 2 Provinsi Jawa
Barat akan melakukan monitoring kegiatan skala kawasan ini, dan
menyampaikan laporan
berkala kepada Satker PKPBM Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
dengan tembusan
kepada KMP.
9.2 PELAPORAN
78. Monitoring pelaksanaan kegiatan rencana kerja penataan skala
kawasan dilaporkan
kepada Bupati Purwakarta dan dibuka kepada para pihak terkait.
Substansi laporan
mencakup komponen pengelolaan lingkungan dan sosial sebagai
berikut: (1) Format
Data Umum untuk menilai kondisi WTP; (2) Peta, yang berisi
informasi tentang lokasi,
jumlah, dan identifikasi WTP yang berpotensi terkena dampak; (3)
Formulir Rencana
Kegiatan, yang akan ditambahkan dengan instrumen pengelolaan
lingkungan dan
sosial dalam bentuk LARAP untuk memperoleh hibah tanah negara; (4)
Formulir
Pemantauan Kesesuaian Program dan Formulir Pelaksanaan Proyek, yang
akan
ditambahkan dengan laporan pemantauan dan pelaksanaan LARAP sesuai
dengan
format yang ada atau dengan diubah seperlunya; dan (5) Formulir
Laporan akhir,
mencakup kegiatan-kegiatan seperti yang direkomendasikan oleh LARAP
dengan
kerangka waktu untuk penyelesaian dan anggaran.
54
9.3 PENANGANAN INFORMASI MASYARAKAT
79. Penataan Kawasan membuka saluran informasi untuk untuk dapat
diakses publik dan
memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat
luas.
Penanganan keluhan akan dikoordinasikan dengan Bappeda Kota melalui
Unit
Pengelolaan Informasi Masyarakat (PIM) yang telah ada di Program
KOTAKU. Jenis
pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit di program Kotaku
tidak terbatas
hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah lingkungan
dan sosial,
namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan
penataan kawasan.
Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya
diatur tersendiri
dalam mekanisme dan prosedur PIM progam KOTAKU.
80. Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat
melalui
berbagai cara, antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran
telepon, sms, dan
termasuk cara yang biasa dipakai di lingkungan masyarakat Kawasan
RK-1. Keluhan
atau pengaduan yang masuk disampaikan kepada ketua Bappeda untuk
ditindaklanjuti
oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait. Penyelesaian
keluhan atau pengaduan
akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang
di papan
informasi yang ditempatkan di lokasi strategis.
81. Untuk penyampaian informasi kepada Provinsi dan Pemerintah Kota
telah memiliki
sistem pengaduan atau penanganan keluhan yang ditangani oleh
instansi selain
Bappeda, maka instansi inilah yang bertanggungjawab untuk
menampung,
mengkoordinasikan tindak lanjut dan mendokumentasikan serta
mengumumkan
pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya kepada masyarakat
luas. Dalam situasi
ini, Bappeda memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau keluhan
serta tindak
lanjutnya menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir
Monitoring dan
Evaluasi LARAP/Rencana Penataan Kawasan RK-1.
TAHUN 2020
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Pembentukan TIM LARAP
2 Sosialisasi dg WTP untuk memastikan kesediaan WTP untuk
memundurkan bangunan
3 Penyusunan draft identifikasi WTP dam rencana skema penanganan
WTP
4 Pengukuran peta bidang tanah/validasi ke Lokasi WTP terkait
bentuk dan ukuran aset
terdampak bersama BPN dan BBWS
5 Penyampaian jumlah WTP, dan rembug skema penanganan WTP dg
Warga
Terdampak
6 Penyusunan dokumen keputusan WTP dan skema penanganan WTP (SK
Pokja, SK
Bappeda, SK Walikota atau lainnya)
7 Penilaian Aset WTP bersama pihak penilai/KJPP dan sosialisasi
hasil penilaian aset
dg WTP
10 Finalisasi dan pengesahan LARAP
11 IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PEMANFAATAN SDA
11.a. Penyusunan SPPL
11.b. Penyusunan UKL-UPL
sempadan sungai)
- Pensertifikasian (jika ada pembelian lahan)
- Pembongkaran bangunan dan - Pembersihan lahan
13 Pengajuan dokumen lelang (DED dan dok pendukung lainnya), Proses
Lelang
(Pokja ULP) dan Penandatanganan kontrak Skala kawasan
14 Pembangunan/Kontruksi kegiatan skala kawasan ( jalan-rigid
beton,Drainase,
TPS3R, RTP dan IPAL komunal)
15 Pemeriksaan hasil pekerjaan, PHO. Masa pemeliharaan, FHO, Serah
Terima
Aset
TAHUN 2019
DesemberOktober November
TIMELINE PENATAAN KAWASAN RK1 KABUPATEN PURWAKARTA
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I II III IV I II III IV
1 Pembentukan TIM LARAP
2 Sosialisasi dg WTP untuk memastikan kesediaan WTP untuk
memundurkan bangunan
3 Penyusunan draft identifikasi WTP dam rencana skema penanganan
WTP
4 Pengukuran peta bidang tanah/validasi ke Lokasi WTP terkait
bentuk dan ukuran aset
terdampak bersama BPN dan BBWS
5 Penyampaian jumlah WTP, dan rembug skema penanganan WTP dg
Warga
Terdampak
6 Penyusunan dokumen keputusan WTP dan skema penanganan WTP (SK
Pokja, SK
Bappeda, SK Walikota atau lainnya)
7 Penilaian Aset WTP bersama pihak penilai/KJPP dan sosialisasi
hasil penilaian aset
dg WTP
10 Finalisasi dan pengesahan LARAP
11 IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PEMANFAATAN SDA
11.a. Penyusunan SPPL
11.b. Penyusunan UKL-UPL
sempadan sungai)
- Pensertifikasian (jika ada pembelian lahan)
- Pembongkaran bangunan dan - Pembersihan lahan
13 Pengajuan dokumen lelang (DED dan dok pendukung lainnya), Proses
Lelang
(Pokja ULP) dan Penandatanganan kontrak Skala kawasan
14 Pembangunan/Kontruksi kegiatan skala kawasan ( jalan-rigid
beton,Drainase,
TPS3R, RTP dan IPAL komunal)
15 Pemeriksaan hasil pekerjaan, PHO. Masa pemeliharaan, FHO, Serah
Terima
Aset
TAHUN 2021
:-Ggo / *ab / o\lm-rlrim. : Penting : I (satu) be*as :
ProgramKOTAKU
Purwakarta, 14 Febnrari 2018,
Kepada Yth. Bapak Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat clq,
Bapak Direktur Jenderal Cipta Karyq Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumatran Rakyat Jl Patirnura No.20, Kebayoran Baru JAKARTA
SELATA}I
SI]RAT PERNYATAAI\I MINAT
Yang Bertandatangan di bawah ini :
Nama Jabatan Alamat Telepa Faximile
DADAl.l KOSWARA PltBryati Purwal@b Jln.Gandanegara No.25 Kabupaten
Purwakarta 0264.2A0?6 Pesawat 16l o26d.20036
Dengan ini menyatakan:
l. Siap dan berminat terhadap kegiatan Peningkatan Kualitas
Permukiman tahun 2018 dan mengikuti proses berkenaan dengan
kegiat4n tersebrg
2. Pemerintah Daerah mendukung dalam fasilitasi tercapainya tujuan
kegiatan dan siap menyiapkan Braya Operasional dan Pemeliharaan
(BOP);
3. Siap mendorong dan melibatkan stakeholder terkait agar kegiatan
dapat selesai sesuai target waktu pada kawasan yang telah
disepakati.
4. Bersedia menerima hasil kegiatan Peningkatan Kualiras Permukiman
dalam bentuk Hibah Barang Milik Negara (BIvfN) dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Penrmahm Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta
Karya
Sebagaimana yang ada dalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman
pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Barat firektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tatrun anggaran 2O18 yaitu di Kabupaten Purwakarta-
Demikian Surat Pernyataan Minat ini dibuat dengan penuh tanggung
jawab, untuk memenuhi persyarafan kegiatan Peningkatan Kualitas
Permukiman .
Purwakarta
Tembusan: 1. Yth. Direktur Keterpaduan Infrastnrktur Permukiman,
Direk;torat Jenderal Cipta
Karya" Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat; 2. Yth.
Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat ; 3. Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Yth. Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta; 5. Yft.
K€pala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purwakarta; 6- Yttl KeplaBappeda dan Litbang Kahryren
Purwakarta.
Scanned by CamScanner
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINS TATA RUANG DAN PERMUKIMN Jl. KoI Komel Singawinata Nomor16
Telp. (0264) 200 905
PURWAKARTA
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIAN KUMUH
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kumuh
Kawasan RK I Kabupaten
Purwakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian PekeIjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada
Tahun Anggaran 2020, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten
Purwakarta cq Dinas Tata
Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta menindaklauti surat dari
BPPW Provinsi jawa
Barat Nomor PB"02.Ol-Cb. 12/208 Pada Tangga1 9 Juni 2020 perihal
Percepatan Penyesuaian
Dokumen Perencanaan Skala Kawasan menyatakan bahwa :
1. Lahan yang meIdikan lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Kumuh
Kawasan RK I
Kabupaten Purwakarta siapk dibangun (clean and clear) dan tidak
bemasalah
dengan masyarakat atau yang laimya.
2" Proses dan pendanaan untuk penggantian lahan warga akan kami
siapkan pada akhir Juni
2020 yang bersumber dari anggaran PBD Kabupaten Purwakarta.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya
untuk dapat dipergunakan
sebagaima meStinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau
kesalahan dalam
kepuSan ini, maka akan diubah dm diperbaiki sebagaimana
mestinya"
Ditetapkan di : Kabupaten Purwakarta
Pada tanggal : 11 Ju2020
Tembusan :
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabup