Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENATAAN PENGUASAAN KAWASAN ATAS LAUT UNTUKRUMAH TINGGAL
( Studi Kasus Kawasan Khusus Hunian atas Laut Keturahan Bontang Kuala KecamatanBontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur)
SKRIPSI
DIAJUKAN SEBAGAl SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEHSEBUTAN SARJANA SAINS TERAPAN
Oleh:
HENDRA 1RAWAN
NIM. 2091692 / P
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2004
INTISARI
Rumah tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia.Dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal, manusia sering menggunakanruang daratan yang dianggap layak sebagai tempat untuk memenuhinya. Halini menjadi suatu permasalahan ketika ruang daratan yang tersedia dalamsuatu daerah ternyata tidak sesuai dengan harapan, disebabkan karenadaerah tersebut sebagian besar terdiri dari perairan yang berupa sungai danlaut ditambah daratan yang tersedia telah digunakan sebagian besar untukindustri juga faktor ekonomi masyarakat merupakan hambatan dalammemiliki ruang daratan yang layak.
Dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, salah satu pilihanmasyarakat untuk rumah tinggal adalah dengan melakukan penguasaankawasan laut. Hal ini menjadi permasalahan baru ketika kebutuhan rumahtinggal tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mereka, disaat kepemilikantersebut berada dikawasan atas laut yang rawan sekali terjadinyapencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti yang terjadi diKelurahan Bontang Kuala Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.Pemerintah Daerah berupaya untuk menata penguasaan masyarakat, namundasar hukum yang dapat dijadikan acuan belum cukup sebagai sumberkebijakan yang dapat diterapkan dalam penataan rumah tinggal diatas laut.
Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengamatikasus yang terjadi di Kelurahan Bontang Kuala serta literatur yangberhubungan, dari literatur tersebut dicoba untuk memahami permasalahandan kebutuhan yang ada. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secarakualitatif dan berusaha untuk mendapatkan suatu pemecahan yang relevanterhadap berbagai variabel yang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kebijakan yang dapatdijadikan sumber acuan bagi pemerintah daerah mengenai penataankawasan atas laut untuk rumah tinggal di Kelurahan Bontang Kuala belumcukup oleh itu diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenaipenguasaan tersebut. kedua, diperlukan pemberian hak yang lebih formilkepada masyarakat agar menjadi jelas hak dan kewajiban mereka, jugapemerintah memiliki kejelasan dalam menata kawasan yang ada, ketigadiperlukan pembatasan pembatasan baik yang bersifat yuridis dan fisiksebagai upaya mengendalikan penguasaan masyarakat dan menjagakelestarian lingkungan keempat, surat keputusan Walikota yang akandikeluarkan belum cukup sebagai upaya dalam penataan kawasan diperlukankebijakan daerah yang lebih tinggi setingkat Peraturan Daerah, kelima perluditingkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnyamenjaga kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan laut untuk rumah tinggal.
DAFTAR ISI
hal
HALAMANJUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN i
KATA PENGANTAR »'
INTISARI v
DAFTAR ISI
DAFTAR GAM BAR
DAFTAR LAMP IRAN
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Perumusan Masalah
C. Pembatasan masalah
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.
A. Tinjauan Pustaka
B. Kerangka Pemikiran
C. Anggapan Dasar
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode yang digunakan.
VI
ix
x
1
1
7
8
8
10
10
27
31
32
32
1. Metode Deskriptif 32
2. Metode Hermeneutika 33
3. Metode Inferensial 34
B. Pendekatan Penelitian 34
C. Variabel Penelitian 35
D. Metode/Tehnik pengumpulan data 36
1. Studi Kepustakaan 36
2. Studi Dokumen 36
E. Analisisdata 36
BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN 37
A. Umum 37
B. Deskripsi Wilayah 38
1. Aksebilitas Wilayah 38
2. Luas Wilayah 38
3. Kondisi FisikDasar 41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Umum 47
B. Penataan Kawasan 52
1. Dasar Hukum 52
2. Kebutuhan dasar hukum 56
C. Pembatasan Penguasaan 62
1. Pengembangan Swadaya oleh Masyarakat 62
2. Pembatasan Penguasaan
dan kebijakan pemerintah 66
D. Eksistensi Hak 77
1. Perbuatan hukum dan peristiwa hukum 77
a. Warisan 77
b. Jualbeli 79
c. Sewa menyewa 80
d. Hibah 81
e. Penjaminan bangunan 83
2. Hak yang dapat diberikan 87
E. Pengawasan 102
F. Partisipasi masyarakat 103
BABVIPENUTUP 106
A. Kesimpulan 1°6
B. Saran-saran 1°8
DAFTAR PUSTAKA 110
DAFTAR PERATURAN 112
LAMPIRAN 113
RIWAYATHIDUP
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam pelaksanaan pembangunan, tanah memegang peranan
yang sangat penting dan stategis. Tanah sebagai tempat manusia
menyelenggarakan hidup dan kehidupannya. Sementara kebutuhan
tanah untuk menampung kegiatan dan tempat tinggal guna
menyelenggarakan hidup terus bertambah karena bertambahnya jumlah
manusia maupun kualitas kebutuhannya juga meningkat. Dengan
semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, masalah tanah semakin
meningkat dan masalah tersebut sudah melibatkan lintas sektoral yang
mempunyai dimensi sosial budaya dimensi politik dan bahkan dimensi
pertahanan dan keamanan.
Berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tentu saja
membutuhkan ruang yang memadai untuk dapat menampung berbagai
kegiatan yang dilakukan diatasnya, baik kegiatan tersebut
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Pembangunan dalam arti development adalah sebuah proses,proses yang secara berkala, berulang. Proses senantiasa berulangtetapi sub sistemnya berbeda selalu, karena proses berikutnya
menghadapi kondisi yang lebih baik atau lebih maju daripada kondisiyang mendahului (I Made Sandy, 1989 : 5)
Diatas tanah manusia melakukan usaha untuk mencukupi
kebutuhan, membangun rumah tinggal, membangun industri,
membangun jaringan transportasi dan telekomunikasi, serta diatas
tanah pulalah manusia dapat melindungi kelestarian lingkungan hidup
dengan cara meningkatkan kesuburan akan tanah dan menjaga
ekosistem yang ada disekitar lingkungannya.
Penguasaan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia padagaris besarnya dibedakan menjadi dua gclongan, yaitu :1. Penguasaan tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan potensi
alamiahnya misalnya kesuburan tanah, kandungan mineral ataukarena terdapatnya endapan bahan galian pertambangandibawah permukaannya.
2. Penguasaan tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanahsebagai ruang pembangunan yang tidak secara langsungmemanfaatkan potensi alam dari tanah tersebut, tetapi lebihditentukan oleh adanya hubungan hubungan tata ruang denganpenguasaan lainnya yang telah ada, diantaranya ketersediaanprasarana dan fasilitas umum lainnya (MaryudiSastromiharjo,1993:4)
Mengingat pentingnya tanah untuk berbagai aktivitas, mendorong
masyarakat untuk memiliki tanah yang layak yang salah satu tujuannya
adalah untuk rumah tinggal. Kebutuhan akan ruang untuk rumah tinggal
tersebut menjadi kebutuhan primer yang mendorong masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara, hingga berbagai
upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kebutuhan akan tanah yang semakin hari semakin menjadi
kebutuhan pokok salah satunya adalah dalam menunjang untuk rumah
tinggal. Hal ini menjadi sangat penting ketika kebutuhan akan ruang
yang layak untuk rumah tinggal tersebut menjadi sulit didapatkan dan
tidak terjangkau. Maka berbagai kegiatan masyarakat yang menjadi
alternatif pemenuhan kebutuhan inipun dilakukan dengan penguasaan
pada daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dikuasai untuk
berbagai kegiatan tertentu yang salah satunya adalah rumah tinggal.
Salah satu alternatif penguasaan tersebut adalah pada laut yang
menggunakan dasar lautnya untuk mendirikan tiang pancang sebagai
penyangga rumah tinggal. Penguasaan masyarakat tersebut seiring
dengan semakin meningkatnya pemenuhan kebutuhan ruang untuk
tempat tinggal yang semakin diharapkan masyarakat. Kegiatan tersebut
berlangsung terus menerus bahkan menjadi suatu pilihan alternatif yang
menjanjikan bagi masyarakat hingga penggunaan untuk keperluan
tersebut semakin hari semakin berkembang.
Pemerintah Kota Bontang yang menyadari hal demikian merasa
perlu untuk mengatur tatanan yang sudah ada maupun yang akan ada
nantinya, agar kebutuhan masyarakat akan ruang untuk rumah tinggal
tersebut, tidak mengganggu dan mempengaruhi lingkungan.
Permasalahan yang terjadi adalah disatu sisi masyarakat yang semakin
hari menuntut kebutuhan ruang untuk pemenuhan rumah tinggal yang
dilakukan dengan penguasaan kawasan atas laut untuk rumah tinggal,
disatu sisi pemerintah merasa kesulitan untuk menertibkan penguasaan
tersebut karena belum memiliki peraturan dan perundangan yang layak
untuk mengatur hal tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi
permasalahan dan hal ini pula yang bisa membawa menjadi bahan
konflik.
Sebagai daerah yang banyak terdapat perairannya, Provinsi
Kalimantan Timur memiliki potensi dalam mengelola sumber daya alam
tersebut. Kondisi alam yang seperti itu memberikan keuntungan
tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat yang berada disekitar,
demikian juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang
memanfaatkan sumber daya alam ini khususnya laut untuk menopang
kehidupannya. Hal ini pulalah yang mengilhami penguasaan masyarakat
Kelurahan Bontang Kuala terhadap kawasan atas laut, yang menjadi
alternatif sebagai rumah tinggal atau hunian. Kegiatan ini berlangsung
terus menerus dan turun temurun, dimana masyarakat yang tinggal
pada kawasan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan,
hingga mereka memandang bahwa hunian tersebut dapat menunjang
mata pencahariannya dalam mencari ikan dilaut.
Penguasaan masyarakat pada kawasan laut tersebut khususnya
pada tanah yang digenangi air laut untuk tiang penyangga rumah
semakin hari semakin bertambah, seiring berjalannya waktu dan
tuntutan akan pemenuhan ruang untuk bertempat tinggal, hingga
menjadi suatu kawasan yang tertata rapi dan sistematis serta
terorganisasi. Hal ini menjadi permasalahan baru ketika pemerintah
berkeinginan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kawasan tersebut,
agar kawasan yang semula berkembang tidak terarah, menjadi kawasan
yang tertata dan teratur dalam arti pengendalian pertumbuhan dan
penguasaan atas laut tersebut agar menjadi hunian yang terkendali dan
berwawasan lingkungan.
Kebijaksanaan pembangunan dengan wawasan lingkungan hidupperlu diusahakan demi perluasan dimensi pembangunan itu sendiri.Pembangunan bukan hanya penting untuk meningkatkan taraf hidupdalam arti material, melainkan juga dalam rangka meningkatkanmutu kehidupan yang hakiki. Lagipula peningkatan mutu kehidupanjuga akan lebih berarti bagi masyarakat apabila pola pembangunanyang dilaksanakan berhasil membuka kemungkinan bagi setiaporang untuk mengadakan pilihan antara berbagai ragam kegiatanhidup. (Moh. Soerjani, Rofiq Ahmadi, Rozy Munir 1999)
Permasalahan yang ada adalah upaya pemerintah untuk mengatur
kawasan tersebut menjadi kawasan yang berwawasan lingkungan
belum mempunyai perangkat hukum yang cukup, dalam hal ini adalah
peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang kawasan hunian atas air
tersebut, terutama perangkat peraturan yang mengenai pengaturan
penguasaan tanah yang dibawah air laut sebagai penyangga hunian
untuk tempat tinggal. Belum adanya pengaturan tersebut menyebabkan
banyak terjadi pertumbuhan pemukiman yang tidak terarah dan kurang
tertata yang dilakukan masyarakat. Selain itu pranata hukum pertanahan
kita belum secara nyata mengatur mengenai penguasaan atas dasar
laut, hal ini menjadi suatu kebutuhan akan pengaturan mengenai objek
tersebut karena seperti kita ketahui penguasaan atas dasar laut terdapat
pada hampir setiap daerah yang memiliki potensi laut dan sungai.
Penataan penguasaan kawasan atas laut untuk rumah tinggal juga
mempunyai implikasi terhadap lahirnya suatu hak baru yang perlu
dijadikan perhatian serta pemikiran untuk mengatur mengenai
penguasaannya.
Kebutuhan akan lahirnya perangkat peraturan yang mengatur
mengenai penguasaan tersebut, tentu saja tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang telah ada dan peraturan yang lebih tinggi. Maka
berbagai peraturan yang terkait termasuk menjadi pertimbangan dalam
lahirnya suatu kebijakan dan pemikiran kedepan dalam penguasaan
tanah dibawah laut untuk rumah tinggal nantinya.
Melihat hal diatas, maka dipandang perlu untuk mencoba mengkaji
lebih jauh mengenai upaya yang dapat dijadikan sebagai bahan bagi
penyusunan perangkat peraturan yang mengatur mengenai penguasaan
kawasan atas laut sebagai tempat tinggal, agar penguasaan yang ada
dan yang akan ada menjadi jelas status hukumnya serta memberikan
keleluasaan bagi masyarakat untuk menggunakan, sekaligus bagi
pemerintah untuk mengatur dan menata kawasan tersebut.
Dari permasalahan diatas maka penulis menganggap perlu untuk
mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai instrumen dari perangkat
peraturan yang relevan yang mengatur mengenai penguasaan
dimaksud, sehingga penulis mengangkat judul "PENATAAN
PENGUASAAN KAWASAN ATAS LAUT UNTUK RUMAH TINGGAL"
studi kasus Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
B. Perumusan masalah
Dari uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Apakah diperlukan perangkat peraturan mengenai penataan
penguasaan kawasan atas laut untuk rumah tinggal di Kelurahan
Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi
Kalimantan Timur?
2. Apakah diperlukan pemberian hak tertentu pada penguasaan
tersebut baai kawasan hunian atas laut khususnva di Kelurahan
Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi
Kalimantan Timur?
3. Apakah diperlukan pembatasan penguasaan pada kawasan atas
laut untuk rumah tinggal di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur?
C. Pembatasan Masalah
Agar penulisan ini menjadi terfokus maka penulis membatasi atau
mengkhususkan pada permasalahan penataan penguasaan kawasan
atas laut untuk rumah tinggal di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
D. Tujuan dan kegunaan penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
a. Untuk menelaah perangkat peraturan yang bisa diterapkan
pada penataan penguasaan kawasan atas laut untuk rumah
tinggal khususnya di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
b. Untuk menelaah kemungkinan pemberian hak tertentu yang
sesuai kepada para penghuni dikawasan laut tersebut, melihat
relevansinya dengan UUPA dan peraturan lainnya yang
berhubungan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
bagi penulis mengenai pengendalian penguasaan kawasan
hunian atas laut.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya bidang hak hak atas tanah.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan
masukan bagi pemerintah khususnya Kota Bontang dalam
mengendalikan kawasan hunian atas laut tersebut agar
terkendali dan berwawasan lingkungan.
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
referensi bagi penelitian yang serupa.
BAB VI
PENUTUP
106
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian penataan penguasaan kawasan atas laut untukrumah tinggal di kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bvontang Utara
Kota Bontang, maka dapat dibuat kesimpulan :
Dalam menata penguasaan kawasan atas laut yang dilakukan oleh
masyarakat untuk rumah tinggal, memerlukan pengaturan sertapenataan yang jelas dan tegas agar dapat terkendali danberwawasan lingkungan. Hal itu juga untuk menghindari terjadinya
konflik antara masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah juga
untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap terlindungi.
Agar terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban masyarakatserta pemerintah dalam kawasan atas laut, diperlukan pemberianhak yang lebih formil dalam pemilikan bangunan oleh masyarakat.Jenis hak yang sesuai dengan kondisi serta kepentingan yang ada
diwilayah tersebut adalah pemberian Hak Pakai berjangka waktu
diatas tanah negara. Dengan pemberian hak pakai maka
masyarakat mempunyai perlindungan hukum terhadap hak-
1.
107
haknya, selain itu pemerintah mempunyai kewenangan serta tetap
dapat mengendalikan penguasaan rumah tinggal diatas laut
dengan pemberian hak berjangka waktu.
3. Dalam pemberian hak pakai, diperlukan pembatasan-pembatasan
lebih lanjut karena kawasan yang digunakan rawan terhadap
kerusakan lingkungan. Pembatasan tersebut dapat dituangkan
dalam peraturan yang lebih lanjut agar upaya perlindungan
terhadap lingkungan tetap diperhatikan oleh masyarakat. Upaya
menuangkan pembatasan yang diperlukan dapat dituangkan dalam
bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang selanjutnya ditindak lanjuti
dengan Surat Keputusan Walikota (SK Walikota) sebagai peraturan
pelaksanaan lebih lanjut dari Perda.
1. Surat Keputusan Walikota yang akan dikeluarkan yang mengatur
mengenai kawasan atas laut tersebut, belum cukup bila
dibandingkan dengan materi yang akan diatur serta ditangani.
Perlu dituangkan dalam peraturan lebih tinggi yaitu peraturan
setingkat Peraturan Daerah (Perda), agar materi materi yang akan
diatur dapat lebih komprehensif dan lebih kuat karena melibatkan
pihak DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat daerah.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga kondisi lingkungan dalam pemanfaatan kawasan atas laut
108
untuk rumah tinggal. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran
juga diperlukan dalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum yang
dilakukan.
Saran-saran
Perlu peraturan yang lebih tinggi secara jelas dan tegas dalam
pemanfaatan kawasan atas laut untuk rumah tinggal agar
Pemerintah Daerah yang memiliki kawasan serupa mempunyai
arah dan gerak yang jelas dalam menata dan mengendalikan
penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat.
Kebijakan yang akan dilahirkan tersebut, hendaknya tetap
menghormati hak hak masyarakat yang telah ada dan tetap
menjadikan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian yang
harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.
Untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan hambatan serta
harapan yang dinginkan masyarakat, dalam menyusun kebijakan
daerah agar melibatkan peran serta masyarakat dalam
penyusunan kebijakan tersebut.
Pemerintah Daerah agar dapat lebih berperan aktif untuk mendata
serta mengadministrasikan setiap perbuatan hukum dan peristiwa
109
hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hak-hak atas
bangunan-bangunan rumah tinggal yang dimiliki.
Perlu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang
pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar selain memenuhii
kebutuhan untuk rumah tinggal juga tetap memperhatikan kondisi
lingkungan, soaialisasi dan penyuluhan juga diperlukan dalam
menjelaskan mengenai aspek perbuatan serta peristiwa hukum
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.
110
Daftar Pustaka
1. Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, Dan Bonnie Setiawan (1997)
Reformasi Agraria Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
2. Hadi Sabari Yunus (2002) Struktur Tata Ruana Kota. Pustaka
Pelajar
3. Harsono, Boedi (2002) Hukum Agraria Indonesia Djambatan
4. Harsono, Boedi (2003) Menuiu penvemournaan Hukum Tanah
Nasional. Universitas Tri Sakti
5. Herman Soesangobeng, (2002) Sinkronisasi Peraturan
Perundang JjnHanggn mengenai Sumber Dava Alam,
Makalah pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria.
Yogyakarta.
6. Irawan Soejito (1989) Tehnik membuat Peraturan Daerah Bina
Aksara
7. J. Kaloh (2002) Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta
8. Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja (2004) Hak-Hak Atas Tanah
Kencana
Ill
9. Moh. Soerjani, Rofiq Ahmadi, dan Rozy munir (1999)
Lingkungan : Sumberdaya alam dan kependudukan dalam
pembangunan Jakarta
10. Richard E. Palmer, (2003) Hermeneutika (teori baru mengenai
Interpretasi) Pustaka Pelajar. Jakarta
11. Rusmadi Murad (1991) Penyelesaian Sengketa Hukum Atas
Tanah, Alumni
12. Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, M. J. Sitepu
(1996) Pengelolaan sumber daya wilavah pesisir dan
lautan secara terpadu Pradnya Paramitha
13. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003). Pedoman
Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan)
Yogyakarta
14. Tim Kajian Kadaster Kelautan, Direktorat Pengukuran dan
Pemetaan BPN Paper Bahan Diskusi tentang Kadaster
Kelautan I di Indonesia (tidak dipublikasikan), Jakarta
15. Yando Zakaria dkk (2001) Mensiasati Otonomi Daerah Demi
Pembaharuan Agraria, Lapera
112
Daftar Peraturan
1. Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria
2. Undang Undang No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang.
3. Undang Undang No. 4 th 1992 tentang perumahan dan
pemukiman
4. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam
5. PP No. 19 th 1999 tentang pengendalian pencemaran dan /
atau kerusakan laut.
6. PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
7. Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional dibidang pertanahan
7. PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi