BAHAN RAPAT KOORDINASI PENATAAN KEGIATAN PENAMABANG SIRTU DESA
TOYOMARTO KEC. SINGOSARI
GAMBARAN UMUM1. Aktifitas penambangan sudah dilakukan sekitar
tahun 1970an dan bersifat liar karena tidak berizin 2. Perijinan
resmi dikeluarkan tahun 2006 setelah ada desakan (demo) dari
masyarakat setempat kepada Pemkab Malang 3. Hingga saat ini
perijinan yang sudah dikeluarkan sebanyak 11 izin seluas 5, 3 Ha
dan sudah habis masa berlakunya per April 2009 4. Perpanjang izin
berikutnya tidak diberikan karena : Keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2009
yang ditafsirkan waktu itu bahwa pemberian izin IPR harus dalam
kerangka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) WPR Hingga saat ini
masih dalam proses penyusunan Perda RTRW pada saat itu tidak
menyebutkan Kecamatan Singosari sebagai wilayah pertambangan 5.
Hingga saat ini penambangan masih berlangsung secara masif
PERMASALAHAN DAN ISU YANG PERLU MENDAPAT PERHATIANKondisi
Geofisik dan Hidrologi :1. Perubahan bentang alam (terbentuknya
lobang / cekungan / depresi), depresi), dan terbentuknya genangan
atau danau 2. Perubahan pola penyaluran dan hidrogeologi setempat
(hilangnya lapisan akuifer atau tampungan air alamiah), alamiah),
berpengaruh ketersediaan air pada daerah sekitarnya, sekitarnya,
termasuk potensi kekeringan pada lahan-lahan pertanian lahan3.
Perubahan tingkat kestabilan wilayah dan kestabilan lereng kawasan
serta ancaman terhadap infrastruktur: infrastruktur:- Tebing batas
penambangan langsung berbatasan dengan jalan yang mengancam fungsi
dan eksistensinya , pada beberapa titik badan jalan berjarak < 3
meter dari bibir tebing - Dasar galian yang tidak teratur (kedalam
melebihi yang diperkenankan) diperkenankan) - Tebing curam
(kelerengan lebih dari 45% mendekati 90/hangging 45% 90/hangging
wall) wall) dengan ketinggian lebih dari 25 meter - Penjenjangan
lereng/terasering hampir tidak dilakukan lereng/
4. Peningkatan erosi, limpasan permukaan dan resiko bencana
geologi 5. Pendangkalan pada alur-alur penyaluran
Kondisi Sosekbud: Luas aktual areal penambangan saat ini
diperkirakan mencapai 10 Ha Jumlah total pekerja penambang 341
Orang, terdari dari : - asal Desa Toyomarto 255 Orang - dan dari
luar desa sebanyak 76 Orang Jumlah pengrajin cobek batu sebanyak 69
Orang Kegiatan cenderung mengabaikan keselamatan pekerja dan
masyarakat disekitar Mengabaikan kesenimbangunan perekonomian
masyarakat secara keseluruhan
-
GAMBARAN KONDISI FISIK
Gambaran aktifitas penambangan yang membentuk danau dan tebing
curam tanpa ada penjenjangan dengan ketinggian lebih dari 25 meter
(berada disisi utara jalan yang berjarak sekitar 5 meter dari
jalan)
Gambaran aktifitas penambangan yang membentuk tebing curam
(tinggi > 25 meter), mengabaikan keselamatan pekerja, membentuk
cekungan, dan mendekati jalan
Kegiatan penambangan batu diareal bekas penambangan sirtu
Gambaran cara penambangan yang mengabaikan aspek keselamatan
pekerja dengan cara membentuk goa (foto merupakan lokasi kecelakaan
tambang yang menyebabkan jatuhnya korban) akibat jatuhan batu (rock
fall)
Gambaran aktifitas pembukaan areal baru penambangan yang
mendekati areal perkebunan PTP Wonosari yang berada disisi selatan
jalan raya Toyomarto - Wonosari
Gambaran rekahan tanah (cracking) yang berpotensi terjadinya
gerakan massa tanah (mass movement)
GAMBARAN KONDISI DARI HASIL FOTO UDARA
Rona 2003
Rona 2004
Rona 2006
Rona Sept 2006
Rona Sept 2009
UPAYA-UPAYA TEKNIS TELAH YANG DILAKUKAN1. Memberikan
arahan-arahan teknis penambangan yang baik dan benar melalui
kegiatan sosialisasi 2. Melakukan sosialisi yang berkaitan dengan
aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang harus
dipatuhi oleh penambang 3. Memasang papan peringatan penambangan
agar kegiatan penambangan memperhatikan ketentuan perundangundangan
4. Memberikan surat peringatan untuk penghentian aktifitas
penambangan (sebanyak 2 kali)
Papan Peringatan pertambangan yang telah dipasang di areal
penambangan Desa Toyomrato
Kegiatan sidak dalam rangka penertiban kegiatan penambangan di
Desa Toyomarto pada bulan Oktober 2011 Pengumpulan keterangan dan
teguran langsung kepada pengusaha tambang di Desa Toyomarto pada
bulan Januari 2012
AKIBAT TEKNIK PENAMBANGAN YANG SALAH, AKIBAT PENAMBANGAN TANPA
IZIN MENYEBABKAN LINGKUNGAN RUSAK
BAGAIMANAKAH MEMPERBAIKI KONDISI INI BAGAIMANA SOLUSINYA
?
KENDALA YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN:1. Perda Tata Ruang
Kabupaten tidak memasukan wilayah Kecamatan Singosari (termasuk
didalamnya desa Toyomarto) sebagai wilayah pertambangan 2. Terdapat
infrastruktur jalan yang menghubungkan desa Toyomarto dengan
perkebunan Wonosari yang merupakan salah satu ikon wisata agro
Kabupaten Malang kondisinya memprihantinkan 3. Kerusakan dan
degradasi lingkungan 4. Usaha cobek batu merupakan salah satu mata
pencaharian utama masyarakat yang membutuhkan bahan baku batu alam
5. Luas lahan pertanian yang terbatas dan produktifitas yang rendah
6. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH : Alternatif 1 : Tindakan Law
EnforcementMeliputi tindakan-tindakan : - Penghentian kegiatan
penambangan, - Penutupan areal penambangan dan - Proses hukum
terhadap pelakunya sesuai dengan UU Nomor 4/2009
Resiko :1. Kemungkinan timbulnya gejolak sosial dan aksi massa
yang akan menentang penutupan areal penambangan 2. Kehilangan
sumber mata pencaharian masyarakat 3. Class action karena
berdasarkan UU Nomor 4/2009 kegiatan penambangan memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai WPR Jika alternatif 1 yang akan dipilih
maka diperlukan koordinasi yang solid dengan aparat penegak hukum
(Kepolisian dan Kejaksaan) dan TNI untuk memastikan gejolak sosial
dan aksi massa dapat diredam atau dihindari
Alternatif 2 : Melegalkan Kegiatan Penambangan dalam kerangka
WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) melalui pemberian Izin
Pertambangan Rakyat sesuai kondisi eksistingMengacu pada Pasal 22
UU Nomor 4/2009, kegiatan penambangan di desa Toyomarto
dimungkinkan untuk dilegalkan, karena sudah dikerjakan lebih dari
15 Tahun dan sebelumnyapun sudah pernah diterbitkan izin
Langkah-langkah yang harus dilakukan : 1. Sinkronisasi dengan Perda
Tata Ruang 2. Sinkronisasi dengan UU 32 Tahun 2009 PPLH dengan
menyusun dokumen lingkungan 3. Penetapan WPR oleh Bupati dengan
luasan maksimal 25 Ha 4. Penerbitan IPR Konsekuensi : 1.
Kemungkinan kerusakan lingkungan akan terus berlanjut 2. Reklamasi
pasca tambang menjadi kewajiban Pemkab Malang
Alternatif 3 : Pelegalan Bersyarat Kegiatan PenambanganMengacu
pada Pasal 22 UU Nomor 4/2009, kegiatan penambangan di desa
Toyomarto dilegalkan dengan catatan : 1. Pemberian izin (IPR) dalam
kerangka WPR yang disinkronisasi dengan Perda Tata Ruang dan UU 32
Tahun 2009 PPLH dengan menyusun dokumen lingkungan 2. Luas WPR 25
Ha 3. Lokasi penambangan dialihkan dan harus menjauhi infrastruktur
(bangunan jalan) 4. Pengusaha pertambangan wajib melakukan
upaya-upaya penyelamatan infrastruktur (jalan raya), penutupan
lubang tambang untuk menghindari genangan, mengurangi kemiringan
dinding tebing dan upaya penguatannya serta upaya-upaya reklamasi
5. Menghentikan kegiatan dan menutup areal tambang jika sudah
mencapai batasan luasan WPR dan atau jika masa berlaku izin telah
habis 6. Membayar kewajiban-kewajiban terhadap negara
Alternatif 4 : Penataan Ulang (Redesign) Usaha Pertambangan
Rakyat dan Alih Profesi PenambangPrinsip : 1. Dilakukan penetaan
wilayah secara komprehensip, baik yang komprehensip, terkait dengan
WPR, infrastruktur dan potensi SDA lainnya 2. Pemberian izin
dilakukan secara selektif dan dikendalikan secara intensif 3. Jika
memungkinkan kegiatan usaha pertambangan berakhir 5 tahun setelah
penataan 4. Menumbuhkan perekonomian bertumpu potensi
kepariwisataan atau ekonomi kreatif lainnya
POTENSI YANG MASIH ADA DAN DAPAT DIKEMBANGKAN :1. 2. 3. 4. 5.
Bahan galian pasir, batu dan tanah urug masih cukup tinggi pasir,
Sumber air dari pegunungan Genangan pada lubang bekas galian yang
membentuk danau/telaga danau/ Wisata agro kebun teh PTP Wonosari
Bentang alam/lanskap dengan karekteristik yang unik untuk tujuan
alam/ wisata
OPORTUNITAS :1. 2. 3. 4. 5. Mudah dijangkau dan dekat dengan
jalur utama Dekat dengan objek wisata kebun teh Wonosari Merupakan
pusat pengrajin cobek batu Berdekatan dengan objek-objek wisata
Singosari yang merupakan objekdaerah tujuan wisata Harapan
masyarakat untuk hidup lebih baik
RENCANA/MODEL PENATAANAlternatif Jalan Lahan bekas tambang
Genangan untuk pengembangan wisata
Potensi Batu Potensi Sirtu
Potensi Sirtu
GAMBARAN BENTANG ALAM PASCA PENAMBANGAN
Bekas lubang tambang yang membentuk genangan/telaga
KEMUNGKINAN PERUNTUKAN/PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG
1. Sarana wisata adventure (down hill, motocross, off road atau
tracking) 2. Kolam wisata atau kolam pemancingan 3. Sarana bermain
alam bebas atau out bond 4. Wisata edukasi yang terkait dengan
geologi dan pertambangan 5. Penelusuran labirin goa bekas tambang
6. Revegetasi dengan kayu-kayuan langka dan buah-buahan 7. dll
SKETSA PENATAAN JENJANG AKHIR TAMBANG
Sketsa Perencanaan Pemanfaatan Daerah Kubangan Untuk Kolam
Wisata DLL
BEBERAPA CONTOH PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG (BEST
PRACTICE)
Juga ada kolam yang sangat luas, kolam tersebut dimanfaatkan
untuk sarana pemancingan dan kawasan wisata air dengan membangun
dermaga.
Sebelumnya air yang masuk kedalam kolam dijernihkan lebih dahulu
dengan larutan kapur dan lain-lain, sehingga mengurangi pencemaran
di dalam air.
Pada hari libur keluarga pekerja tambang dan masyarakat sekitar
berekreasi wisata air dengan menggunakan sepeda air dan memancing
ikan. Jenis ikan yang dipelihara dikolam ini antara lain : Patin,
Mas, Nila, Mujair, Bawal dan Lele. Dan setiap saat di teliti
perkembangannya baik berat maupun panjangnya ikan.
Contoh Lahan bekas Tambang dijadikan Circuit motocross
Bekas Kubangan didirikan Real Estate di & Kolam Wisata
PENANGAN ASPEK SOSEKBUD : Tujuan : Menumbuhkan jiwa
kewirausahaan pekerja tambang dan penciptaan iklim usaha berbasis
wisata dan pertanian secara luas Beberapa upaya yang mungkin
dilakukan : 1. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan
kewirausahaan 2. Bantuan modal 3. Prakondisi pembentukan desa atau
kampung wisata dengan ikon kerajinan pengolahan batu alam dan objek
wisata lahan pasca tambang 4. Perbaikan infrastruktur 5. Penataan
wilayah 6. Perbaikan lingkungan pemukiman dan sanitasi 7.
Penyediaan fasum yang memadai 8. Reklamasi lahan pasca tambang 9.
Dll Penangan bersifat lintas sektoral yang dikoordinir Bappeda
Terima Kasih
