Oleh

Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam

Sekretariat Kabinet

Bali, 26-28 Agustus 2014

ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) KAWASAN PERBATASAN NEGARA

1

2

Hierarki Rencana Tata Ruang

3

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1)), terdiri atas:

1) UUD 1945;

2) Ketetapan MPR;

3) Undang-Undang/PERPU;

4) Peraturan Pemerintah ;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi;

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah Peraturan MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab./Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8 ayat (1)) 4

Lanjutan...

*Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat 2).

*Kekuatan hukum PUU sesuai dengan hierarki di atas, oleh karenanya PUU yang hierarkinya di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

5

6

LEGAL STANDING PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

NASIONAL Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa

Rencana Tata Ruang KSN diatur dengan Perpres. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010 mengamanatkan percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, serta KSN sampai dengan Desember 2010.

Pasal 8 ayat (3) UUPR dan Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang KSN yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres.

Selain itu, dalam penyusunan Perpres RTR kawasan Perkotaan telah pula memperhatikan:

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2025; PUU terkait Penataan Ruang (kehutanan, transportasi, telekomunikasi. Lingkungan hidup,

energi); Peraturan menteri terkait lainnya.

7

Proses Penyusunan PUU Bidang Penataan Ruang

(Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2005)

Forum Harmonisasi Kementerian Hukum dan

HAM

BKPRN dibentuk berdasarkanKeppres 4 Tahun 2009

Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang

Penyampaian RPerpres

kepada Presiden melalui Setkab oleh BKPRN (Menko Bid.

Perekonomian)

Penetapan Oleh Presiden

Pengundangan olehMENTERI HUKUM

DAN HAMPenyebarluasan

olehSEKRETARIAT

KABINET8

PP RTRWN menetapkan 9 KSN Kawasan Perbatasan Negara yang rencana tata ruang wilayahnya ditetapkan dengan Perpres, yaitu:1. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 Pulau Kecil Terluar

(Prov. NAD dan Prov. Sumut).2. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 Pulau Kecil Terluar

(Prov. Riau dan Prov. Kepulauan Riau).3. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 Pulau Kecil Terluar

(Prov. NTT).4. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan.5. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 Pulau Kecil Terluar

(Prov. Katim, Prov. Sulteng dan Prov. Sulut).6. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 Pulau Kecil Terluar

(Prov. Maluku dan Prov. Papua).7. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 Pulau Kecil Terluar

(Prov. Maluku Utara, Prov. Papua dan Prov. Papua Barat).8. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Papua Nugini.9. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 Pulau Kecil Terluar

(Pulau Jawa dan Pulau Sumatera)9

untuk mewujudkan:

1. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulautan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan negara lain;

2. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari; dan

3. Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

10

11

Materi Pokok RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara

12

Materi RPerpres RTR Perbatasan Negara yang perlu mendapat perhatian

Arahan Pemanfaatan Ruang

Penetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang periode 20 tahun.

Konsekuensi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan.

Perlu ada penyesuaian pengaturan tata ruang terhadap Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya yang bertentangan dengan materi Perpres dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak Perpres ditetapkan.

Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara belum disesuaikan dengan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang (Pasal 151 ayat (2)).

13

Penyusunan Indikasi Program harus selaras dengan:

UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Pembangunan Nasional

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014

Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025

14

Arahan Perizinan

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan Perda RTRW Kab/Kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasi yang didasarkan pada RTR

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai ketentuan sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan sesuai puu sektor/bidang.

15

Izin Pemanfataan Ruang

1. Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya belum disesuaikan dengan Perpres, maka untuk acuan pemberian izin pemanfaatan ruang digunakan rencana tata ruang KSN yang diatur dalam Perpres.

2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan pembangunannya, tetapi tidak sesuai dengan Perpres ini wajib melakukan penyesuaian dengan rekayasa teknis. Untuk yang tidak dapat disesuaikan dengan rekayasa teknis, izinnya dapat dibatalkan dan dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemda berdasarkan Perpres.

16

Arahan Insentif dan DisinsentifInsentif dan disinsentif dapat diberikan oleh

Pemerintah kepada Pemda, Pemda kepada Pemda lainnya, dan Pemerintah atau Pemda kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSN.

Arahan SanksiArahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi

administratif dan/atau sanksi pidana sesuai puu bidang penataan ruang

17

Pasal 69

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar, apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 milyar.

Pasal 70

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, apabila mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 Milyar, apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar, apabila mengakibatkan kematian orang dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar.

18

Sanksi Pidana Berdasarkan UU Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun

2007)

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta(2) dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. Dan korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 75

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian scara perdata kepada pelaku tindak pidana, tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

19

Perlu ada penyesuaian Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya yang bertentangan dengan materi Perpres dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak Perpres ditetapkan.

20

Harapan Pelaksanaan Perpres Kawasan Perbatasan Negara

1. Terwujudnya keterpaduan antara RTR Kawasan Perbatasan Negara, RTRW Provinsi, RTRW/Kabupaten, dan RTR Pulau/Kepulauan

2. Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara dijadikan acuan rencana pembangunan sektor.

3. Terwujudnya kawasan perbatasan negara yang aman, produktif dan berkelanjutan.

21

1. Peserta membaca Perpres RTR KSN Perbatasan kemudian memahami.

2. Menjadi penggerak penyusunan atau penyesuaian RTR Prov., RTR Kab./Kota dan mengawal penyusunan/penyesuaian tersebut sesuai/selaras dengan Perpres RTR KSN Perbatasan.

3. Berperan aktif dalam memberikan masukan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi (sinergi dengan Indikasi Program dalam lampiran Perpres).

5. Ikut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh sektor/Pemda/Pelaku Usaha.

6. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan yang didasarkan pada RTR KSN Perbatasan.

22

HARAPAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, TATA LAKSANA & KELEMBAGAAN

*TERIMA KASIH

23