KAJIAN FISKAL REGIONALTabel 2. 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran..- 17 - Tabel 2. 2 Variabel Pembentuk Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Jambi 2018-2019-

Provinsi Jambi

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Tahun 2019

Penyusun Penanggung Jawab Supendi I Ketua Tim Darmawan I Editor Deni Rusdijaman I Hendra Gunawan I Ahmad Yani I Desain Foto Ayu Tika Pravindias I Penyusun Ayu Tika Pravindias I Ahmad Yani I Bidang PPA II

PENGANTAR

Assalamursquoalaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat karunia dan izin-

Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 pada

Kanwil DJPb Provinsi Jambi

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi aktif

dalam persiapan pelaksanaan dan penyelesaian kajian ini Kami berharap kajian ini

dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai bahan evaluasi dan masukan agar

dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan kajian

ini Segala bentuk kritik saran dan masukan yang bersifat konstruktif selalu siap kami

terima untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang

Wassalamursquoalaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Jambi 28 Februari 2020

Kepala Kantor

Supendi

DAFTAR ISI

BAB I - 1 - SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH - 1 - A SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH - 1 - B TANTANGAN DAERAH - 7 - BAB II - 15 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL - 15 - A INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL - 15 - B INDIKATOR KESEJAHTERAAN - 26 - C EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL - 32 - BAB III - 35 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL - 35 - A APBN Tingkat Provinsi - 35 - B PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL - 38 - C BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI - 42 - D TRANSFER KE DAERAH DAN DESA - 49 - E ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL - 55 - F PENGELOLAAN BLU PUSAT - 56 - G PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT - 59 - BAB IV - 64 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD - 64 - A APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA) - 64 - B PENDAPATAN DAERAH - 66 - C BELANJA DAERAH - 68 -

1 Rincian Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan - 68 - 2 Rincian Belanja Daerah menurut Jenis Belanja (sifat ekonomi) - 70 -

D PENGELOLAAN BLU DAERAH - 72 - 1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah - 72 - 2 Perkembangan pengelolaan aset PNBP dan RM BLU Daerah - 72 - 3 Analisis legal BLU Daerah - 73 -

E PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH - 73 - 1 Bentuk Investasi Daerah - 73 - 2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah - 74 -

F SILPA DAN PEMBIAYAAN - 74 - 1 Perkembangan surplusdefisit APBD - 74 - 2 Pembiayaan daerah - 77 -

G ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 78 - 1 Analisis Horizontal dan Vertikal - 78 - 2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah - 82 -

H PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH - 84 - BAB V - 87 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) - 88 - A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN - 88 - B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN - 88 - C BELANJA KONSOLIDASIAN - 92 - D SURPLUSDEFISIT KONSOLIDASIAN - 95 - E ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT - 96 - BAB VI - 100 - KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL - 100 - A KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL - 100 - B SEKTOR UNGGULAN PROVINSI JAMBI - 104 - C TANTANGAN FISKAL REGIONAL - 108 -

BAB VII - 112 - ANALISIS TEMATIK SINERGI KOORDINASI DAN KONVERGENSI PROGRAM PUSAT-DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH - 112 - A Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting - 114 - B Penanggulangan Stunting oleh Pemerintah - 117 - BAB VIII - 124 - PENUTUP - 124 - A KESIMPULAN - 124 - B REKOMENDASI - 126 - DAFTAR PUSTAKA - 127 -

DAFTAR TABEL

BAB I Tabel 1 1 Pertumbuhan Ekonomi 2015 ndash 2019 (dalam ) - 8 - Tabel 1 2 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut KabupatenKota Tahun 2016 - 9 - Tabel 1 3 Klasifikasi Ketinggian Wilayah di Provinsi Jambi - 12 - BAB II Tabel 2 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran - 17 - Tabel 2 2 Variabel Pembentuk Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Jambi 2018-2019 - 19 - Tabel 2 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi 2018-2019 - 23 - Tabel 2 4 PDRB Per Kapita Provinsi Jambi 2017-2019 - 23 - Tabel 2 5 Perkembangan BI Rate (7-Day Repo Rate) dan Suku Bunga (Pinjaman Investasi) menurut Kelompok Bank Tahun 2019 - 25 - Tabel 2 6 Perkembangan Kurs Tengah Mata Uang Asing terhadap Rupiah 2019 - 26 - Tabel 2 7 Perkembangan IPM per KabupatenKota di Provinsi Jambi - 27 - Tabel 2 8 Penduduk Miskin di Provinsi Jambi - 28 - Tabel 2 9 Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi - 29 - Tabel 2 10 Gini Rasio KabupatenKota se-Provinsi Jambi - 30 - Tabel 2 11 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja - 31 - Tabel 2 12 Target dan Capaian Provinsi Jambi terhadap 5 Indikator Ekonomi Makro - 32 - Tabel 2 13 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Jambi - 32 - Tabel 2 14 Tingkat Kemiskinan - 33 - BAB III Tabel 3 1 Perkembangan Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2018-2019) - 36 - Tabel 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2015 ndash 2019) - 38 - Tabel 3 3 Realisasi Penerimaan Perpajakan per-KPP dan per Jenis Belanja Provinsi Jambi Tahun 2019 - 40 - Tabel 3 4 Perkembangan Tax Ratio Provinsi Jambi - 41 - Tabel 3 5 Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi - 41 - Tabel 3 6 Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran (KL) di Provinsi Jambi - 44 - Tabel 3 7 Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi - 46 - Tabel 3 8 Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Jambi - 47 - Tabel 3 9 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jambi - 50 - Tabel 3 10 Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat - 56 - Tabel 3 11 profil BLU Pusat Provinsi Jambi - 57 - Tabel 3 12 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Pusat di Provinsi Jambi - 57 - Tabel 3 13 Perkembangan Pagu BLU Pusat di Provinsi Jambi (2016-2019) - 57 - Tabel 3 14 Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Pusat di Provinsi Jambi - 58 - Tabel 3 15 Profil 10 Satker Pengelola PNBP dengan Pagu PNBP Terbesar - 59 - Tabel 3 16 Penerusan PinjamanSLA di Provinsi Jambi per 30 Desember 2019 - 60 - Tabel 3 17 Profil Kredit Usaha Rakyat (KUR) - 61 - Tabel 3 18 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Bank - 61 - Tabel 3 19 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Sektor Usaha - 62 -

BAB IV Tabel 4 1 Profil APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi - 65 - Tabel 4 2 Pagu amp Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Jambi (2018-2019)(dalam jutaan rupiah) - 66 - Tabel 4 3 Profil Belanja APBD menurut Klasifikasi Urusan TA 2019 - 69 - Tabel 4 4 Profil Belanja APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Provinsi Jambi (Format Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ndash SAP dalam jutaan rupiah) - 71 - Tabel 4 5 Profil dan Layanan BLU Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah) - 72 - Tabel 4 6 Perkembangan Aset BLUD di Provinsi Jambi (dalam ribuan rupiah) - 72 - Tabel 4 7 Perkembangan Realisasi BLUD di Provinsi Jambi TA 2019 (dalam ribuan rupiah) - 72 - Tabel 4 8 Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLUD di Provinsi Jambi - 73 - Tabel 4 9 Bentuk Investasi Daerah di Provinsi Jambi - 74 - Tabel 4 10 Jenis dan Nilai Investasi pada BUMD di Provinsi Jambi - 74 - Tabel 4 11 Rasio PAD di wilayah Provinsi Jambi - 80 - Tabel 4 12 Alokasi Pagu Sektor Pendidikan di wilayah Provinsi Jambi - 85 - Tabel 4 13 Alokasi Pagu Sektor Kesehatan di wilayah Provinsi Jambi - 85 - Tabel 4 14 Alokasi Pagu Belanja Infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi - 86 - BAB V Tabel 5 1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi - 88 - Tabel 5 2 Tabel Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 - 91 - Tabel 5 3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda - 92 - Tabel 5 4 Tabel Rasio Belanja Operasi Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 - 94 - Tabel 5 5 Rasio SurplusDefisit Konsolidasian terhadap PDRB pada Provinsi Jambi - 95 - Tabel 5 6 Ringkasan Laporan Operasional - 97 - BAB VI Tabel 6 1 Jumlah DesaKelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan di Sumatera - 100 - Tabel 6 2 Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan - 101 - Tabel 6 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 10 Provinsi - Sumatera - 102 - Tabel 6 4 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Provinsi Jambi 2013-2017 - 105 - Tabel 6 5 Produksi Tanaman Karet Menurut KabupatenKota 2008-2017 - 105 - Tabel 6 6 Produksi Tanaman Sawit Menurut KabupatenKota 2008-2016 - 106 - Tabel 6 7 Perkembangan Komoditas Tambang Provinsi Jambi 2014-2017 - 108 - BAB VII Tabel 7 1 Persentase Balita Kurus dan Ibu Hamil Risiko KEK (Kekurangan Energi Kronik) mendapat Makanan Tambahan menurut Provinsi 2-12018 - 115 - Tabel 7 2 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Spesifik (dalam ribuan) - 117 - Tabel 7 3 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Sensitif (dalam ribuan) - 118 - Tabel 7 4 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Pendampingan Koordinasi dan Dukungan Teknis - 120 - Tabel 7 5 Belanja DAK Fisik untuk Mengatasi Stunting - 122 -

DAFTAR GRAFIK

BAB II Grafik 2 1 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi dan Sekitarnya - 16 - Grafik 2 2 Distribusi PDRB Provinsi Jambi - 18 - Grafik 2 3 Realisasi PMA menurut Lokasi Quarter IV 2019 - 19 - Grafik 2 4 Realisasi PMDN menurut Lokasi Quarter IV 2019 - 20 - Grafik 2 5 Realisasi Belanja APBN dan APBD 2018-2019 di Provinsi Jambi - 21 - Grafik 2 6 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Non Migas Jambi 2016-2019 - 22 - Grafik 2 7 Perbandingan Inflasi Kota Jambi Bungo dan Nasional (m-to-m) Tahun 2018-2019 - 24 - Grafik 2 8 IPM se-Sumatera - 27 - Grafik 2 9 Gini Ratio se-Sumatera - 29 - Grafik 2 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Jambi dan Nasional Tahun 2013 ndash 2019 - 31 - BAB III Grafik 3 1 Perkembangan Realisasi APBN Provinsi Jambi 2012-2019 - 37 - Grafik 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2015 -2019) (dalam jutaan rupiah) - 39 - Grafik 3 3 Komposisi Penerimaan PPh dan PPN per-KPP Wilayah Jambi - 40 - Grafik 3 4 Komposisi Realisasi PNBP Tahun 2019 di Provinsi Jambi - 42 - Grafik 3 5 Capaian Realisasi 10 KL dengan Pagu Terbesar Tahun 2019 - 45 - Grafik 3 6 Komposisi Realisasi Belanja KL berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi - 46 - Grafik 3 7 Realisasi Belanja APBN Provinsi Jambi Sepanjang 2019 - 47 - Grafik 3 8 Sebaran Capaian Penyerapan Belanja APBN 2019 per KabupatenKota - 48 - Grafik 3 9 Komposisi Realisasi Belanja APBN per Kabupaten Kota Tahun 2019 - 48 - Grafik 3 10 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jambi - 51 - Grafik 3 11 Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Jambi - 52 - Grafik 3 12 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi - 52 - Grafik 3 13 DAK Non Fisik DID dan Dana Desa di Provinsi Jambi - 53 - Grafik 3 14 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2014-2019 - 54 - Grafik 3 15 Perkembangan Transfer ke Daerah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi 2014-2019 - 55 - BAB IV Grafik 4 1Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (dalam miliar rupiah) - 67 - Grafik 4 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2018-2019 - 68 - Grafik 4 3 Komposisi Pagu Belanja APBD Tahun 2019 Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Urusan Wajib - 70 - Grafik 4 4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 - 71 - Grafik 4 5 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota - 75 - Grafik 4 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Dana Transfer (Semester I) - 75 - Grafik 4 7 Rasio SurplusDefisit terhadap PDRB per KabupatenKota - 76 - Grafik 4 8 Rasio SILPA terhadap alokasi belanja per KabupatenKota - 77 - Grafik 4 9 Keseimbangan Primer per KabupatenKota Provinsi Jambi - 78 - Grafik 4 10 Capaian Realisasi PAD per KabupatenKota (dalam miliar rupiah) - 79 - Grafik 4 11 Komposisi Realisasi PAD Per KabupatenKota Tahun 2019 - 79 - Grafik 4 12 Komposisi Pendapatan Daerah Per KabupatenKota 2019 - 81 - Grafik 4 13 Komposisi Realisasi Belanja Daerah per KabupatenKota Tahun 2019 - 82 - Grafik 4 14 Peta Kapasitas Fiskal Provinsi wilayah Sumatera 2015-2019 - 83 -

Grafik 4 15 Peta Kapasitas Fiskal KabupatenKota Wilayah Jambi 2015 ndash 2019 - 83 - BAB V Grafik 5 1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi - 89 - Grafik 5 2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019 - 90 - Grafik 5 3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019 - 90 - Grafik 5 4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi 2019 - 93 - Grafik 5 5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 - 94 - Grafik 5 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota - 96 - BAB VI Grafik 6 1 Perkembangan Persentase Penduduk Buta Huruf Provinsi Jambi 2011-2018 - 103 - Grafik 6 2 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi 2019 - 104 - Grafik 6 3 Nilai Ekspor Non Migas Jambi Menurut Negara Tujuan Tahun 2019 (per November 2019) - 107 - Grafik 6 4 Nilai dan Volume Impor Non Migas Jambi 2013-2019 - 107 - BAB VII Grafik 7 1 Status Sebaran Stunting menurut Provinsi - 113 - Grafik 7 2 Prevalensi Pendek pada Balita di Provinsi Jambi - 114 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7 1 Beban Permasalahan Gizi Provinsi Jambi - 112 - Gambar 7 2 TKDD untuk Mengatasi Stunting - 121 -

EXECUTIVE SUMMARY

Tantangan Ekonomi

Sosial

Kependudukan dan

Geografi Wilayah

Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak

terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti

Migas Batubara Crude Palm Oil (CPO) Karet dan Kelapa

Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang

sekitar 65 persen berada di sektor pertanian dan perkebunan

yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat

Perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok usia

sekolah hampir seimbang dengan kelompok usia produktif

dan usia lanjut yang semakin besar menjadi tantangan terkait

dengan penyediaan lapangan pekerjaan apabila tidak

diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi

akan terus meningkat Provinsi Jambi memiliki topografi yang

bervariasi mulai dari ketinggian 0 (nol) mdpl di bagian timur

sampai pada ketinggian di atas 1000 mdpl

Perekonomian Jambi

tumbuh 440 lebih

rendah dari growth

nasional sebesar

Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tercermin dari PDRB

yang tumbuh sebesar 440 (yoy) menurun dibandingkan

tahun 2018 sebesar 471 (yoy) serta lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang

tumbuh sebesar 502 (yoy) Menurut PDRB atas dasar

harga berlaku ekonomi Provinsi Jambi menghasilkan output

sebesar Rp562819 miliar sedangkan PDRB per kapita

Jambi mencapai Rp6007 juta atau US$4246 ribu

Inflasi 2019 sebesar

081 (yoy) lebih

rendah dari tahun

sebelumnya 074

Inflasi secara keseluruhan tahun 2019 mencapai 081 (yoy)

untuk Kota Jambi dan Kota Muara Bungo sebesar 074

(yoy) Dengan perkembangan ini inflasi dalam tiga tahun

terakhir secara konsisten berhasil dikendalikan dalam

kisaran sasaran

TPT Jambi 419

lebih rendah dari

TPT Nasional 528

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019

sebesar 419 naik dibandingkan pada Agustus 2018

(386) dan masih rendah dibandingkan TPT nasional yang

mencapai 528 Meskipun jumlah TPT Provinsi Jambi turun

namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu

(1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat

pada golongan dengan tingkat pendidikan sekolah

menengah kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas

(SMA) dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang

dihasilkan oleh jenjang SMK dan SMA belum mampu

memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia (2)

tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi

(3912) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat

pendidikan SD ke bawah sebanyak 6625 ribu orang

Realisasi Pajak

mencapai Rp461

triliun 1

Untuk Provinsi Jambi penerimaan pajak tahun 2019

terealisasi sebesar Rp461 triliun lebih tinggi dibandingkan

realisasi tahun 2018 sebesar Rp450 triliun Realisasi

penerimaan pajak tersebut menyumbang 8875 dari total

penerimaan APBN di Jambi

Belanja terealisasi

sebesar Rp916

triliun atau 940

dari alokasi

anggarannya

Alokasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini adalah

belanja KL pada APBNP 2019 di Provinsi Jambi adalah

Rp975 triliun naik tipis 1067 dibandingkan alokasi tahun

2018 Dari sisi kinerja penyerapan belanja KL tahun 2019

terealisasi sebesar Rp916 triliun atau 9400 dari alokasi

anggarannya Angka penyerapan tersebut lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 937

Peta Kapasitas

Fiskal Provinsi untuk

wilayah Sumatra dan

peta Kapasitas Fiskal

KabupatenKota

untuk wilayah Jambi

Untuk wilayah Sumatera (grafik 414) Sumatera Utara Riau

tergolong dalam daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi

(0808 le IKFD lt 1564) Berikutnya Aceh Sumatera Barat

Sumatera Selatan dan Lampung daerah dengan kapasitas

fiskal sedang (0445 le IKFD lt 0808) sedangkan Jambi dan

Bengkulu merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah

(0304 le IKFD lt 0445)

Pendapatan

konsolidasian

didominasi oleh

pendapatan

perpajakan sebesar

Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian didominasi

pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 73 atau

Rp639 Triliun Begitu juga pada tahun 2019 pendapatan

perpajakan mendominasi sebesar Rp647 Triliun atau 771

dari total pendapatan Berdasarkan jenis belanja porsi

belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai dan

belanja barang masing-masing 302 dan 24 dari total

belanja dan transfer konsolidasian

Sektor utama

penopang PDRB

Jambi 2019 terdiri

dari 4 (empat) sektor

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jambi 2019 sebesar

440 (c-to-c) Sektor utama penopangnya 4 (empat) sektor

yaitu Pertanian Kehutanan dan Perikanan (272)

Pertambangan dan Penggalian (1794) Perdagangan

Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(1223) dan Industri Pengolahan (983)

Kabupaten Kerinci

dan Tanjung Jabung

Timur masuk dalam

prioritas prevalensi

stunting

Stunting prioritas pada Kabupaten Kerinci dengan prevalensi

stunting (persentase balita pendek dan sangat pendek)

5526 dan jumlah balita stunting sebanyak 9846 jiwa

Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam prioritas

dengan prevalensi stunting sebesar 4849 dengan jumlah

balita stunting sebanyak 10524 jiwa Untuk mengurangi

risiko tersebut pemerintah telah melaksanakan 2 program

yaitu berupa intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi

sensitif Selain itu untuk mengurangi dan mencegah

terjadinya risiko stunting tersebut pemerintah juga telah

mengalokasikan kegiatan khusus untuk memperbaiki sistem

air bersih dan sanitasi melalui DAK Fisik di bidang kesehatan

air minum dan sanitasi

BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias

ldquoSalah satu tantangan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah gangguan asap yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakatrdquo

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

A SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun

di daerah adalah untuk mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata Oleh sebab itu untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka harus disertai dengan

unsur pendanaan yang berasal dari penghimpunan pendapatan maupun dari

pengalokasian anggaran belanja baik pada APBN maupun APBD Sesuai dengan

Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 pemegang kekuasaan tertinggi

pengelolaan keuangan negara adalah Presiden sedangkan di daerah adalah

GubernurBupatiWalikota oleh karena itu dalam tataran implementasi kebijakan

fiskal di daerah maka diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan serta

pengelolaan keuangan pusat dan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan

dapat tercapai secara efektif dan efisien

Selanjutnya kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai

sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab

pusat dan daerah dalam memastikan efektivitasnya Dengan tiga fungsi utamanya

sebagai alat alokasi distribusi dan stabilisasi maka kebijakan fiskal yang efektif

diharapkan mampu meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator- indikator

ekonomi makro dan kesejahteraan di daerah Oleh karena itu kebijakan fiskal yang

efektif dapat terlihat dari perbaikan-perbaikan indikator makro ekonomi dan indikator-

indikator kesejahteraan

Tidak terlepas dari hal tersebut maka hal pertama yang harus menjadi dasar

bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah daerah harus

memetakan terlebih dahulu tantangan-tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi

ekonomi sosial-kependudukan serta tantangan wilayahnya sehingga intervensi

kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab

tantangan daerah yang dihadapi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi

adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi

Tahun 2005 ndash 2025 di samping RPJMN RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021

ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Jambi Perubahan RPJMD

Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021 merupakan penjabaran visi misi dan program

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 12 Februari 2016

sebagaimana juga telah termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021

RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis

setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) setiap tahunnya

1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jambi merupakan tahapan 5 (lima) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan

visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Tahun 2005 ndash 2025 RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program

Gubernur terpilih yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam

lima tahun pemerintahan Adapun Visi Pembangunan untuk tahun 2016 ndash

2021 adalah

ldquoTertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahterardquo

Tertib Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi

Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan

yang bersih transparan akuntabel dan harmonis yang

tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi makin

banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai

bidang birokrasi pemerintahan yang profesional dan

berkinerja tinggi adanya jaminan kepastian hukum serta

terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari

pusat sampai desa

Unggul Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi

Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal

sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang

berdaya saing

Nyaman Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di

Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman tenteram

damai saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar

Suku Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum

sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha

yang kondusif

Tangguh Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang

mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan

mampu bersaing secara global berkembangnya Ilmu

Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta

pembangunan yang berwawasan lingkungan

Adil Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan

merata tanpa diskriminasi baik antar individu golongan

maupun antar wilayah sehingga hasil dari pembangunan

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan

masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak

dasarnya baik dibidang sosial ekonomi politik dan

budaya Misi

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2016 ndash 2021 dilakukan secara

terpadu menyeluruh dan komprehensif serta mengedepankan

partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung

aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya

Sedangkan Perubahan RPJMD dilakukan seperlunya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyesuaian

terhadap beberapa target capaian

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan enam misi

Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021 sebagai berikut

1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih

transparan akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada

pelayanan public yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik meningkatkan kuantitas aparatur

pemerintahan yang profesional berkinerja tinggi dan berorientasi

melayani masyarakat

2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat terdidik

berbudaya agamis dan berkesetaraan gender yaitu membangun

sumber daya manusia yang berdaya saing ditandai oleh penduduk

laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat

masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka

masyarakat yang berbudaya dan agamis

3 Menjaga situasi daerah yang kondusif toleransi antar umat beragama

dan kesadaran hukum masyarakat yaitu melakukan langkah-langkah

antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul

dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman

tenteram dan kondusif

4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan

ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu

Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan

lingkungan yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan

daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan

5 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum

pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan

berkelanjutan yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi

terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat

meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah

6 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan

aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan

menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen RPJMN

Tahun 2015 ndash 2019 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 ndash 2025 maka

tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan adalah

1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih

transparan akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik

berkualitas

2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan

3 Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya

dan agamis

Berdasarkan tujuan maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi

Tahun 2016 ndash 2021 adalah sebagai berikut

1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta

pengelolaan keuangan daerah yang efisien

2 Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansilembaga pemerintah

daerah yang melayani public

3 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

4 Meningkatnya kualitas pendidikan menengah

5 Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai

bidang kehidupan

6 Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam

pengembangan seni dan budaya

7 Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama

8 Meningkatnya stabilitas ketertiban umum ketenteraman masyarakat

dan hukum

9 Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah

10 Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)

11 Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

12 Meningkatnya ketahanan pangan

13 Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan

14 Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transparansi yang

menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

15 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

16 Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan

jaringan irigasi

17 Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak

lingkungan yang minimal

18 Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan

tutupan lahan di Provinsi Jambi

19 Menurunnya angka kemiskinan

20 Menurunnya angka pengangguran

21 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2016 ndash 2021 pada setiap

tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah provinsi Jambi

yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana Kerja

Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan

utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang

mulai dari tingkat desakelurahan kecamatan kabupatenkota hingga

provinsi

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan

pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana Kerja

Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program

daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara

berjenjang sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan

dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan

mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian

pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah

ditetapkan

Rencana Kerja tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang

disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis

pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi

dana yang merupakan kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar

dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin

terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait

dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada

aturan yang melandasinya baik Undang-Undang Peraturan Pemerintah

Keputusan Menteri Peraturan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun

2016 ndash 2021 dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana

Strategis setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Dalam

pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan

mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang

dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD

merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

B TANTANGAN DAERAH

1 Tantangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan inflasi yang

cukup rendah dan terkendali merupakan indikator yang menggambarkan

adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan

bertambahnya pendapatan yang mereka peroleh Pertambahan pendapatan

yang diikuti dengan stabilitas pengeluaran konsumsi masyarakat akan

mendorong mereka untuk mengalokasikan kelebihan pendapatannya untuk

investasi Incremental Output Ratio (ICOR) merupakan suatu besaran yang

digunakan untuk mengukur besarnya tambahan investasi yang diperlukan

untuk memperoleh satu unit output yang diinginkan Dalam lima tahun terakhir

ICOR Provinsi Jambi berfluktuasi baik mengalami penurunan maupun

kenaikan Nilai ICOR pada tahun 2017 berada pada 521 yang berarti untuk

menaikkan satu unit atau setiap kenaikan PDRB 1 juta rupiah memerlukan

investasi sekitar 5 juta rupiah Nilai ICOR Provinsi Jambi terus menurun dalam

tiga tahun terakhir yaitu dari 552 pada tahun 2015 menjadi 521 pada tahun

2017 Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi semakin efisien

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan

ekonomi keduanya bersinergi dan saling terkait Pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2015 ndash 2019 berada pada kisaran

antara 421 - 474 persen dengan rata-rata sebesar 446 persen per tahun Laju

pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2015 ndash 2019 dapat dilihat pada tabel

di bawah ini

Tabel 1 1 Pertumbuhan Ekonomi 2015 ndash 2019 (dalam )

2015 2016 2017 2018 2019

421 437 460 474 440

Sumber RPJMD

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada tahun 2019 tidak terlepas

dari pengaruh fenomena pada tahun 2019 antara lain

1 Kemarau panjang dan kekeringan berdampak pada produksi tanaman

pangan

2 Kebakaran hutanlahan dan kabut asap berdampak pada produksi

perkebunan kesehatan dan lain-lain

3 Harga komoditas perkebunan hanya sawit yang meningkat

4 Harga komoditas energi terutama batu bara turun signifikan

5 Harga tiket pesawat meningkat berdampak pada penurunan pengangkutan

6 Penerimaan CPNS 2018 mulai aktif di tahun 2019 meningkatkan belanja

pegawai

7 Mulai beroperasinya Transmart Jambi semakin mendorong peningkatan

perdagangan

8 Penjualan mobil dan semen meningkat

9 Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Pilpres dengan euforianya yang

semakin mereda menjelang akhir tahun

Ekonomi Jambi tumbuh sebesar 359 persen (y-on-y) pada Triwulan IV-

2019 hal tersebut didasarkan

- Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan

usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai jasa kesehatan dan kegiatan

sosial yang tumbuh 943 persen

- Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen

pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 497 persen

- Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

triwulan IV-2019 mencapai Rp562819 miliar dan atas dasar harga konstan

2010 mencapai Rp384199 miliar

Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap

harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas Batubara Crude Palm Oil

(CPO) Karet dan kelapa Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat

yang sekitar 65 persen berada di sektor pertanian dan perkebunan yang pada

gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat

2 Tantangan Sosial Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2016 adalah sebanyak

3458926 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 6896 jiwakm2

dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 284033 jiwakm2

dan Kota Sungai Penuh sebesar 2247 jiwakm2 Rincian jumlah penduduk per-

kabupaten dari tahun 2012 ndash 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1 2 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut KabupatenKota Tahun 2016

No KabupatenKota Luas Daerah

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

(jiwakm2)

1 Kerinci 335527 235800 7028

2 Merangin 767900 372200 4847

3 Sarolangun 618400 284200 4596

4 Batanghari 580400 263900 4547

5 Muaro Jambi 532600 410340 7704

6 Tanjab Timur 544500 215320 3954

7 Tanjab Barat 464985 316810 6813

8 Tebo 646100 337020 5216

9 Bungo 465900 351880 7553

10 Kota Jambi 20543 584490 284033

11 Sungai Penuh 391250 87970 2247

Jumlah 5016005 3458930 6896

Sumber Jambi Dalam Angka 2017

Pada tahun 2016 telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu

kelompok usia sekolah hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan

usia lanjut yang semakin besar Hal ini mengindikasikan adanya migrasi

penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif Terkait

dengan penyediaan lapangan pekerjaan apabila tidak diantisipasi maka

angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat Peningkatan

jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan

namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan

kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia

- 10 -

Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua usia sekolah di Provinsi Jambi

tahun 2012 ndash 2016 mengalami peningkatan dimana APS usia 7 ndash 12 tahun

memiliki persentase yang lebih besar daripada APS usia lainnya Pada tahun

2012 APS usia 7 ndash 12 tahun sebesar 987 persen meningkat menjadi 9957

persen di tahun 2016 Sementara untuk APS usia 19 ndash 24 tahun memiliki

persentase yang paling kecil dibanding APS usia lainnya dimana pada tahun

2012 sebesar 1522 persen meningkat menjadi 2386 persen di tahun 2016

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni

(APM) Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama lima tahun terakhir belum

menunjukkan kinerja bidang pendidikan yang baik masih terdapat banyak

catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan

ke depan Pertama program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi

sampai tahun 2015 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi

sekolah penduduk usia SD SMP dan SMA belum mencapaimendekati angka

100 persen Kedua tingkat partisipasi pendidikan yang pada jenjang

pendidikan menengah yang baru mencapai 712 persen masih menjadi

tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi

Ketiga masih terdapatnya disparitas tingkat pendidikan antar daerah

perkotaan dan perdesaan antara penduduk kaya dan miskin dan disparitas

gender Keempat masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya

saing lulusan dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi

pada keunggulan komparatif daerah

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya Angka harapan

penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2012 ndash 2016 terus menunjukkan

peningkatan dimana angka harapan dari 7019 tahun 2012 meningkat menjadi

7071 tahun pada tahun 2016 Meningkatnya angka harapan hidup penduduk

mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup adalah banyaknya

kematian perempuan pada saat hamil bersalin atau dalam 42 hari pasca

persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan

karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab

lain Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi pada

periode 2010 ndash 2014 menurun Pada tahun 2010 jumlah kelahiran ibu

- 11 -

sebanyak 78 kasus jika dikonversikan menjadi angka kematian ibu adalah 118

per 100000 kelahiran hidup Pada tahun 2014 menurun menjadi jumlah

kematian ibu sebanyak 48 kasus dan dikonversikan menjadi angka kematian

ibu sebanyak 48 kasus dan dikonversikan menjadi kematian ibu adalah 99 per

100000 kelahiran hidup

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

yang dilaksanakan 5 tahun sekali terjadi kecenderungan penurunan Angka

Kematian Bayi sejak tahun 1991 hingga tahun 2012 Berdasarkan profil

Kesehatan Provinsi Jambi yang dirilis pada triwulan II Tahun 2016 laporan

dari fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal di

Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 222 bayi dengan jumlah kelahiran hidup

sebanyak 69109 kelahiran hidup Jika diproyeksikan maka angka kematian

bayi yang dilaporkan di Provinsi Jambi adalah 3 per 1000 kelahiran hidup

Angka proyeksi ini meningkat dibandingkan tahun 2014 dimana pada tahun

tersebut angka proyeksi kematian bayi adalah 1 per 1000 kelahiran hidup

Jumlah bayi yang meninggal paling banyak dilaporkan terdapat di Kabupaten

Merangin (37 orang) sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten

Sarolangun (0 orang)

Data-data di atas adalah data terakhir yang tim kumpulkan berdasarkan

data yang diperoleh dari Bappeda Jambi Data tersebut merupakan data

acuan yang digunakan dalam menentukan kebijakan dan target dalam RPJMD

Provinsi Jambi periode 2016 ndash 2021

3 Tantangan Geografi Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 00 74rsquo ndash 20 4616rsquo

Lintang Selatan dan 1010 12rsquo ndash 1040 44rsquo Bujur Timur yang berada pada bagian

tengah pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala

serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas

internasional Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana

pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis

karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT

(Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle)

Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN

dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel Sumbar Riau Kepulauan Riau

dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya

barang jasa dan orang dari dan ke Batam Malaysia dan Singapura serta dari

- 12 -

provinsi lain Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari

poros maritim dunia pemberlakuan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan Asean

China (ACFTA) serta pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Provinsi Jambi memiliki topografi yang bervariasi mulai dari ketinggian 0

(nol) mdpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1000 mdpl Morfologi

ke arah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan

kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi

Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman

Nasional Kerinci Seblat

Tabel 1 3 Klasifikasi Ketinggian Wilayah di Provinsi Jambi

Topografi Ketinggian

(mdpl)

WilayahKabupaten

Dataran Rendah (0 ndash 100)

3431165 691 Kota Jambi Kab Tanjung Jabung Barat Kab Tanjung Jabung Timur sebagian Kab Batanghari Kab Bungo Kab Tebo Kab Sarolangun dan Kab Merangin

Dataran sedang (100 ndash 500)

903180 17 Kab Bungo Kab Tebo Kab Sarolangun Kab Merangin dan sebagian Kab Batanghari

765655 16 Kab Kerinci Kota Sungai Penuh sebagian Kab Bungo Kab Tebo

Dataran Tinggi (gt 500) Kab Kerinci kota Sungai Penuh sebagian Kab Bungo Kab Tebo Kab Sarolangun dan Kab Merangin

Jumlah 5100000 100

Sumber RTRWP Jambi 2013 ndash 2033 tahun 2013

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan

rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil

yang melewati wilayah ini Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus

rendah dari orgosol yang bergambut Daya dukung lahan terhadap

pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan masukan

teknologi tertentu dalam pengembangannya Di bagian tengah didominasi jenis

tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah Daya dukung

lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk

pengembangan tanaman keras dan perkebunan Pada bagian barat didominasi

dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit

- 13 -

- 14 -

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

ldquoBelanja Rumah Tangga sebagai salah satu komponen terbesar dalam PDRB Provinsi Jambirdquo

- 15 -

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL

1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan

oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan

kabupatenkota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender)

Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar

440 (yoy) menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 471 (yoy) dan masih

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh

sebesar 502 (yoy) Menurut PDRB atas dasar harga berlaku ekonomi Provinsi

Jambi menghasilkan output sebesar Rp562819 miliar sedangkan PDRB per

kapita Jambi mencapai Rp6007 juta atau sekitar US$4246 Struktur ekonomi

Provinsi Jambi tahun 2019 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh

sektor pertanian kehutanan dan perikanan (2754) pertambangan dan

penggalian (1876) perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan

sepeda motor (1229)Menurut pengeluaran struktur ekonomi Jambi didominasi

oleh komponen ekspor barang dan jasa (7272) konsumsi rumah tangga

(4431) dan Pembentukan modal tetap bruto (2107)

Tumbuhnya ekonomi Jambi tahun 2019 (359) yang sedikit lebih menurun

dibandingkan tahun 2018 (485) Penyebabnya dipengaruhi oleh beberapa

fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2019 Menurut data BPS jambi

fenomena tersebut yaitu antara lain (1) kemarau panjang dan kekeringan

berdampak pada produksi tanaman pangan (2) kebakaran hutanlahan dan

kabut asap berdampak pada produksi perkebunan kesehatan dan lain-lain (3)

harga komoditas perkebunan hanya sawit yang meningkat (4) harga komoditas

energi terutama batu bara turun signifikan (5) harga tiket pesawat meningkat

berdampak pada penurunan pengangkutan udara(6) penerimaan CPNS 2018

mulai aktif di tahun 2019 meningkat belanja pegawai (7) mulai beroperasinya

Transmart Jambi semakin mendorong peningkatan perdagangan (8) penjualan

mobil dan semen meningkat serta (9) pelaksanaan pesta demokrasi pemilu dan

pilpres dengan euforianya yang semakin mereda menjelang akhir tahun

Secara umum pergerakan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019 masih

disebabkan oleh faktor yang berproses secara alami (by natural) bukan yang

- 16 -

diakibatkan oleh peran faktor yang sifatnya direncanakan (by planing) Hal ini

terlihat jelas bahwa pergerakan ekonomi Provinsi Jambi masih sangat masih

rentan terhadap faktor eksternal terutama oleh pengaruh naik turunnya harga

komoditas pertambangan dan perkebunan Kebijakan yang sifatnya (by planing)

menciptakan nilai tambah (value added) masih belum tersusun dan disinergikan

dengan baik pada level satuan kerja dalam rangka meminimalkan dampak jika

terjadi guncangan (shock) pada ekonomi Jambi sehingga outcome dari

kebijakan tersebut belum mampu meminimalisir dampak perubahan harga

komoditas unggulan Provisi Jambi Sedangkan dari sektor belanja pemerintah

melalui realisasi APBN dan APBD di Provinsi Jambi yang diharapkan menjadi

pendorong ekonomi yang memicu multiplier effect perekonomian Jambi

diindikasikan hanya menyumbangkan porsi yang lebih rendah dibandingkan

komponen penyumbang PDRB Jambi lainnya Mencermati kondisi tersebut

sebenarnya perkembangan perekonomian Provinsi Jambi akan jauh lebih

optimal apabila benar-benar didorong oleh perencanaan yang disusun dan

dieksekusi dengan baik berdasarkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi

Jambi dalam membentuk ekonomi Jambi (khususnya sektor pertanian

kehutanan perikanan pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan

besar dan eceran) dan memastikan pengeluaran pemerintah digunakan pada

sektor-sektor produktif sehingga tercipta efektivitas penganggaran yang optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Grafik 2 1 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi dan Sekitarnya

516 237 471 604 499

Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu

Provinsi - 2017 Provinsi - 2018 Provinsi - 2019 Nasional - 2019

Sumber BPS 2019

- 17 -

Pada 2019 laju pertumbuhan ekonomi Jambi mampu tumbuh diatas Riau

(284) namun masih lebih rendah dibanding wilayah provinsi di sekitarnya

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih lebih baik dibandingkan

dengan Riau namun nilai PDRB atas dasar harga berlaku Jambi Rp2177

triliun sangat kecil jika dibandingkan dengan PDRB Riau yang mencapai

Rp76520 triliun (PDRB Jambi hanya 2845 dari PDRB Riau) Share PDRB

Jambi (Rp2177 triliun) terhadap ekonomi nasional yang mencapai

Rp158339 triliun hanya sebesar 137 dari total PDB Nasional Hal ini tidak

terlepas dari struktur ekonomi Jambi yang masih berbasis pada sektor

pertanian (agro based) dengan nilai tambah komoditas yang rendah

Seyogyanya struktur ekonomi Jambi sudah harus ditransformasikan pada

sektor agroindustri dan industri hilir lainnya dalam rangka peningkatan nilai

tambah komoditas yang nilainya jauh lebih besar sehingga kontribusinya

menjadi lebih berarti dalam membentuk ekonomi Jambi dan pada level

nasional kontribusinya menjadi lebih baik

Nominal PDRB

Nilai nominal PDRB dapat dilihat dari sisi permintaan (pengeluaran) maupun

sisi penawaran (lapangan usaha) dapat diuraikan sebagai berikut

1) PDRB sisi permintaan

Tabel 2 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

Provinsi Jambi 2018-2019 (dalam Miliar Rp)

Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Konsumsi Rumah Tangga 89274 23067 23900 24712 24783 96463 430 188

Konsumsi Lembaga Non Profit 1125 321 334 309 306 1271 761 004

Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah16886 2191 4824 4964 6702 18680 1069 080

Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB)43205 10431 11247 11927 12257 45862 362 078

Perubahan Inventori 74 1052 1186 -1133 581 1686 - 086

Ekspor Barang dan Jasa 154966 39177 37996 39352 41789 158314 306 233

Impor Barang dan Jasa 97163 23469 25153 25805 30136 104564 463 228

PDRB 208367 52770 54334 54326 56282 217712 440 440

KOMPONEN2018 2019 Growth

Sumber BPS 2019

Pembentuk PDRB dilihat dari sisi permintaan merupakan semua komponen

permintaan akhir yang terdiri dari (1) konsumsi (2) investasi (3)

pengeluaran pemerintah dan (4) ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jambi seluruh komponen PDRB

tumbuh kecuali perubahan inventori yang mengalami kontraksi Komponen

- 18 -

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menyumbang pertumbuhan tertinggi

sebesar 1069 (c-to-c) diikuti Pengeluaran Konsumsi LNPRT 761

sedangkan Impor Barang dan Jasa tumbuh 463 dan Ekspor Barang dan

Jasa tumbuh 306 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 430 sedangkan

Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 362 Pengeluaran

pemerintah menyumbang pertumbuhan tertinggi tidak terlepas dari

fenomena yang terjadi pada 2019 Penerimaan CPNS pada tahun 2018

mulai aktif sepanjang tahun 2019 Hal tersebut tentunya berdampak pula

pada besaran belanja pegawai

Grafik 2 2 Distribusi PDRB Provinsi Jambi

Konsumsi Rumah

Tangga 4403

Konsumsi Lembaga

Non Profit 054

Konsumsi Pemerintah

Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) 2178

Perubahan Inventori

Net Ekspor (Impor) 2070

Sumber BPS Provinsi Jambi 2019

Distribusi PDRB Jambi

(Grafik 22) terdiri dari

konsumsi rumah tangga

(4403) lembaga non profit

(054) pengeluaran

konsumsi pemerintah

(1191) pembentukan

modal tetap bruto (PMTB)

(2178) perubahan

inventori (103) dan Net

Ekspor (2070)

a) Konsumsi

Konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen terbesar

pembentuk PDRB Jambi dalam beberapa tahun terakhir Pada 2019

konsumsi rumah tangga dan LNP membentuk PDRB Jambi sebesar

4457 atau setengah dari pergerakan ekonomi Jambi didominasi

oleh konsumsi Pertumbuhan dan pergerakan ekonomi yang

didominasi konsumsi cenderung menghasilkan struktur

perekonomian yang rentan terhadap gejolak ekonomi (shock) dan

bersifat temporer serta kontraproduktif

Berdasarkan hasil survei BPS Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 pergerakan ITK cukup

fluktuatif Pada triwulan I ITK sebesar 10154 naik pada triwulan II

sebesar 12456 Kemudian kembali turun pada angka 997 dan naik

kembali pada triwulan IV sebesar 10890

- 19 -

Tabel 2 2 Variabel Pembentuk Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Jambi 2018-2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Pendapatan rumah tangga kini 10870 12655 9698 11914 9615 12983 1011 10385

Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi 10031 11665 9674 10817 10673 11134 9675 11318

Tingkat konsumsi beberapa komoditi makanan dan

bukan makanan 11325 12979 9091 11172 1078 12874 10136 11171

Indeks Tendensi Konsumen 10740 12388 9561 11456 10154 12456 9997 1089

Variabel Pembentuk2018 2019

Sumber BPS Provinsi Jambi

Tingkat pendapatan masyarakat Jambi cenderung meningkat dan

stabil dari triwulan I sd triwulan IV 2019 yang diakibatkan oleh

stabilnya harga komoditas yang menjadi unggulan Provinsi Jambi

seperti kelapa sawit dan karet Stabilnya harga komoditas juga

dibarengi dengan meningkatnya produksi sehingga sedikit membantu

mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat

b) Investasi

Investasi juga merupakan salah satu indikator penting untuk melihat

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Meningkatnya nilai

investasi akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian

Menurut data BKPM nilai investasi di Provinsi Jambi 2019 pada

triwulan IV mencapai USD115 juta (Penanaman Modal Asing-PMA)

dan Rp115816 miliar (Penanaman Modal Dalam Negeri-PMDN)

Grafik 2 3 Realisasi PMA menurut Lokasi Quarter IV 2019

811 102

Project Investment (Juta USD)

Sumber BKPM

- 20 -

Grafik 2 4 Realisasi PMDN menurut Lokasi Quarter IV 2019

238 248

400 372

159196

105615

545948

517463

115816

581909

320631

100671

109447 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Project Investment (Rp Miliar)

Sumber BKPM (Investasi dalam miliar rupiah)

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jambi 2019 mencapai

USD115 juta dengan total proyek sebanyak 111 yang terealisasi

Selanjutnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) 2019 sebesar Rp115816 miliar dengan 400 proyek

terealisasi PMA Jambi hanya sekitar 115 dari total PMA yang

masuk wilayah Sumatera (USD100235 juta) sedangkan PMDN Jambi

hanya 457 dari PMDN yang masuk wilayah Sumatera (Rp2534317

miliar)

Rendahnya minat investor untuk menanamkan investasinya di Jambi

disebabkan oleh banyak faktor Salah satu diantaranya adalah masih

minimnya sarana infrastruktur dan akses pada sentra-sentra produksi

pertanian Jambi kaya dengan sumber daya alam (sawit karet dan

pinang) tetapi minimnya infrastruktur mengakibatkan biaya

transportasi komoditas unggulan tersebut cukup tinggi sehingga minat

investor pada sektor unggulan juga rendah Peran pemerintah daerah

dalam memberikan insentif berupa kebijakan terhadap komoditas

unggulan tersebut sehingga menarik minat investor juga tergolong

- 21 -

c) Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD

maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor

pusat KL dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) merupakan

salah satu variabel pendorong pertumbuhan PDRB di samping

variabel pendorong lainnya seperti konsumsi dan investasi

Grafik 2 5 Realisasi Belanja APBN dan APBD 2018-2019 di Provinsi Jambi

Bel Pegawai Bel Barang Bel Modal BantuanSosial

22732557

24512770

2018 2019

BelPegawai

Bel Barang Bel Modal BantuanSosial

42613675

4429 4406

2018 2019

Sumber Data SPAN dan LRA Pemda (dalam miliar rupiah)

Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah mampu tumbuh sebesar

1069 (c-to-c) dengan andil terhadap total PDRB sebesar 080

lebih baik dibandingkan tahun 2018 (033) Konsumsi pemerintah

tersebut salah satunya berasal dari realisasi APBN 2019 di Provinsi

Jambi mencapai Rp916 triliun atau 9337 dari total pagu Rp981

triliun (termasuk DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh 5

KPPN di Provinsi Jambi)

Masih lambatnya penyerapan belanja (pemda) dan menumpuknya

realisasi pada triwulan III dan IV masih menjadi masalah utama

realisasi belanja sehingga menyebabkan peran pengeluaran

pemerintah (government expenditure) dalam memberikan multiplier

efek terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi tidak optimal

Berdasarkan reviu pelaksanaan anggaran oleh Kanwil DJPB Provinsi

Jambi minimnya kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB

utamanya disebabkan masih rendahnya kinerja pemerintah daerah

dalam mengeksekusi belanja daerah meskipun Transfer ke Daerah

(DAK Fisik dan Dana Desa) telah disalurkan oleh KPPN

- 22 -

d) Ekspor dan Impor

Grafik 2 6 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Non Migas Jambi 2016-2019

Q1 -2016

Q2 Q3 Q4 Q1 -2017

Q2 Q3 Q4 Q1 -2018

Q2 Q3 Q4 Q1 -2019

Q2 Q3 Q4

Ekspor Non Migas Impor Non Migas Net Ekspor

Sumber BPS dan SEKDA Bank Indonesia

Peningkatan kinerja ekspor Jambi terjadi pada triwulan III 2019 dengan

nilai sebesar USD3623 juta lebih baik dibanding triwulan sebelumnya

(USD3115 juta) Sepanjang triwulan I-IV 2019 impor non migas

tercatat USD64323 juta

2) PDRB sisi penawaran

Pembentuk PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor-faktor produksi yang dipakaiterlibat dalam proses

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu

tahun)

- 23 -

Tabel 2 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi 2018-2019

2018 Growth ()

Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total c-to-c

Pertanian Kehutanan dan

Perikanan 57801 14537 14876 15246 15306 59965 216

Pertambangan dan Penggalian 41781 10397 10597 9751 10098 40843 517

Industri Pengolahan 20669 5219 5238 5343 5594 21392 290

Pengadaan Listrik dan Gas 133 35 35 38 38 146 582

Pengadaan Air Pengelolaan

Sampah Limbah dan Daur

Ulang 283 74 75 77 78 304 400

Konstruksi 14733 3700 3918 4120 4391 16129 690

Perdagangan Besar dan Eceran

Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor 24517 6330 6618 6644 7165 26757 731

Transportasi dan Pergudangan 6651 1727 1795 1767 1704 6992 369

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 2483 632 653 653 691 2629 500

Informasi dan Komunikasi 7890 2033 2091 2095 2253 8472 600

Jasa Keuangan dan Asuransi 4835 1229 1226 1259 1331 5046 192

Real Estate 3223 853 876 890 915 3534 691

Jasa Perusahaan 2490 634 659 669 707 2669 396

Administrasi Pemerintahan

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib 9550 2397 2650 2688 2815 10551 489

Jasa Pendidikan 7005 1831 1869 1916 2000 7615 575

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 2322 620 628 652 668 2568 712

Jasa lainnya 2002 523 529 520 527 2100 414

PDRB 208367 52770 54334 54326 56282 217712 440

Menurut Lapangan Usaha2019

Sumber BPS Provinsi Jambi (dalam Miliar Rp)

Berdasarkan PDRB sektoral pada tahun 2019 didominasi oleh sektor

Pertanian Kehutanan dan Perikanan dan juga Pertambangan dan

Penggalian yang distribusinya lebih dari 463 total PDRB Provinsi Jambi

tahun 2019 Walaupun distribusi kedua sektor tersebut masih cukup besar

namun pertumbuhannya pada 2018 masing-masing hanya 216 dan

PDRB per kapita

Tabel 2 4 PDRB Per Kapita Provinsi Jambi 2017-2019

PDRB per Kapita ADHB 2017 2018 2019

Nilai (Rupiah) 5399 5836 6007

Nilai (USD) 4 03414 4 09658 4 24600 Sumber BPS Provinsi Jambi

Pendapatan per kapita Provinsi Jambi 2019 mencapai Rp6007 juta Nilai

tersebut tergolong cukup tinggi untuk ukuran daerah yang hanya

menyumbang 137 terhadap PDB nasional Yang perlu perhatian adalah

- 24 -

bagaimana sebaran dari pendapatan tersebut mengingat gini ratio Jambi

tergolong sedang (0324) meskipun masih di bawah gini ratio nasional (0382)

Hal itu menunjukkan masih terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat

di suatu wilayah meskipun gap nya tidak terlalu besar

2 Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus

(kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar Inflasi dapat disebabkan oleh

berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi termasuk

akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang Inflasi dapat dilihat melalui data

statistik harga-harga dan statistik harga konsumen terutama yang telah disusun

dalam bentuk indeks Inflasi dapat digunakan sebagai alat untuk melihat

seberapa besar tingkat kestabilan harga yang terjadi di suatu daerah

Grafik 2 7 Perbandingan Inflasi Kota Jambi Bungo dan Nasional (m-to-m) Tahun 2018-2019

Inflasi Nasional Inflasi Jambi Inflasi Bungo

Sumber BPS

Inflasi 2019 terkendali pada level yang rendah dan berada pada sasaran inflasi

yang telah ditetapkan pada kisaran 4plusmn1 Inflasi secara keseluruhan tahun 2019

mencapai 081 (yoy) untuk Kota Jambi dan Kota Muara Bungo sebesar 074

(yoy) Dengan perkembangan ini inflasi dalam tiga tahun terakhir secara

konsisten berhasil dikendalikan dalam kisaran sasaran Terkendalinya inflasi

2019 didorong oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi volatile food serta

terkelolanya dampak kenaikan berbagai tarif dalam inflasi administered prices

Selain itu terkendalinya inflasi 2019 juga didukung oleh faktor positif permintaan

- 25 -

dan penawaran rendahnya tekanan dari eksternal serta koordinasi kebijakan

yang kuat antara BI dan Pemerintah di Pusat maupun Daerah

3 Suku bunga

Suku bunga merupakan persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai

imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu Kebijakan terkait suku bunga

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan laju inflasi dan kondisi

perekonomian secara keseluruhan Suku bungatingkat bunga mempengaruhi

jumlah uang yang beredar yang tentunya juga akan menentukan tingkat inflasi

Tabel 2 5 Perkembangan BI Rate (7-Day Repo Rate) dan Suku Bunga (Pinjaman Investasi)

menurut Kelompok Bank Tahun 2019

Pinjaman Investasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

BI Rate 7-day Repo Rate 600 600 600 600 600 600 575 550 525 500 500 500

Bank Persero 1037 1035 1038 1039 1037 1036 1033 1032 1028 1052 1045 1044

Bank Pemerintah Daerah 1074 1073 1070 1068 1068 1067 1066 1060 1059 1025 1021 1022

Bank Swasta Nasional 1087 1077 1079 1074 1072 1070 1066 1063 1062 1054 1055 1039

Bank Asing dan Campuran 1069 1070 1070 1071 1071 1072 1035 1036 1037 1097 1106 1106

Bank Umum 1054 1049 1052 1051 1049 1047 1044 1042 1039 1034 1031 1028

Sumber Bank Indonesia

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia

melalui jalur suku bunga terus berlangsung tercermin dari berlanjutnya

penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit meski belum dalam

besaran yang diharapkan Dari tabel 27 di atas terlihat bahwa suku bunga BI

dari Januari 2019 sampai bulan April 2019 berada pada level 600 dan terus

bergerak akan tetapi mengalami menurun hingga akhir Desember 2019 berada

di level 500 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day

Reverse Repo Rate sebesar 500 suku bunga Deposit Facility sebesar

1022 dan suku bunga Lending Facility sebesar 1044 Hal ini dilakukan

dengan keyakinan bahwa tingkat suku bunga kebijakan tersebut masih konsisten

dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman

dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik termasuk telah

mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan

ke depan

- 26 -

4 Nilai tukar

Tabel 2 6 Perkembangan Kurs Tengah Mata Uang Asing terhadap Rupiah 2019

Currency Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

AUD 10120 10020 10065 10053 9993 9864 9811 9644 9603 9593 9606 9640

CAD 10638 10623 10640 10571 10697 10730 10724 10733 10653 10699 10630 10636

CHF 14325 14014 14208 14038 14235 14411 14225 14547 14246 14209 14171 14249

EUR 16180 15927 16069 15888 16104 16086 15764 15849 15538 15597 15552 15576

GBP 18258 18252 18738 18423 18514 18030 17533 17303 17422 17818 18129 18386

HKD 1806 1789 1810 1803 1834 1819 1798 1817 1801 1800 1797 1796

JPY100 13009 12722 12787 12672 13080 13172 12980 13405 13134 13055 12926 12845

MYR 3440 3442 3484 3439 3452 3420 3405 3401 3371 3372 3382 3378

SGD 10441 10368 10496 10429 10501 10449 10321 10284 10222 10297 10332 10327

USD 14163 14035 14211 14143 14393 14227 14044 14242 14111 14118 14069 14017

Dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018

rupiah secara merata keseluruhan tahun 2019 tercatat mengalami depresiasi

sebesar 1114 atau secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India Rand Afrika

Selatan Real Brasil dan Lira Turki Ke depan Otoritas Moneter harus terus

mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap

melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya

dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar dan mendukung upaya-

upaya pengembangan pasar keuangan

B INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Human Development Index (HDI)

Menurut UNDP IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi

penduduk (a process of enlarging the choice of people) IPM mengukur

pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerahwilayah dalam tiga dimensi

dasar pembangunan yaitu lamanya hidup pengetahuantingkat pendidikan dan

standar hidup layak IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar

a Umur panjang dan hidup sehat

b Pengetahuan

c Standar hidup layak

- 27 -

Grafik 2 8 IPM se-Sumatera

Sumber BPS

Kualitas pembangunan manusia berdasarkan IPM di Jambi masih dibawah

kualitas pembangunan manusia secara nasional dimana tahun 2019 IPM

Nasional sudah mencapai 7192 sedangkan Jambi masih 7126 Hal ini

menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jambi

masih tertinggal jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia Namun

masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumsel Bengkulu dan

Lampung

Tabel 2 7 Perkembangan IPM per KabupatenKota di Provinsi Jambi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

KERINCI 6749 6796 6889 6968 7003 7059

MERANGIN 6582 6621 6740 6786 6830 6881

SAROLANGUN 6713 6767 6810 6873 6903 6941

BATANGHARI 6724 6768 6805 6870 6892 6933

MUARO JAMBI 6514 6571 6666 6755 6786 6834

TANJUNG JABUNG TIMUR 5941 5988 6112 6188 6261 6332

TANJUNG JABUNG BARAT 6354 6404 6503 6591 6615 6713

TEBO 6591 6663 6729 6805 6816 6867

BUNGO 6754 6793 6834 6877 6904 6942

KOTA JAMBI 7421 7486 7558 7614 7674 7741

KOTA SUNGAI PENUH 7209 7248 7303 7335 7375 7467

PROVINSI JAMBI 6776 6824 6869 6962 6999 7065

WilayahIndeks Pembangunan Manusia

Sumber BPS

Pembangunan manusia di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir

terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM

namun masih di bawah rata-rata IPM nasional Pada periode 2017 hingga 2018

7190 7174 7239 7300 7126 7002 7121 6957 7130 7548

Aceh SumateraUtara

SumateraBarat

Riau Jambi SumateraSelatan

Bengkulu Lampung KepBangkaBelitung

Kep Riau

IPM per Provinsi Nasional

- 28 -

tercatat tiga kabupatenkota dengan kemajuan IPM paling cepat yaitu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (148) Kota Sungai Penuh (125) dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (113) Sementara itu kemajuan IPM di

Kabupaten Batanghari (059) Kabupaten Sarolangun (055) dan Kabupaten

Bungo (055) tercatat paling lambat di Provinsi Jambi selama tahun 2017-

2 Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Perbaikan kesejahteraan

penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja

tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin

Tabel 2 8 Penduduk Miskin di Provinsi Jambi

Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19

Kota 1086 1073 1094 1053 1041 1008 981 975

Pedesaan 732 730 692 666 675 68 653 644

Kota + Pedesaan 841 837 819 790 792 785 76 751

Kota 11535 11633 12062 11849 11862 11650 11508 15924

Pedesaan 17446 17448 16593 16011 16307 16497 15924 1582

Kota + Pedesaan 28981 29081 28655 27861 28169 28147 27432 27337

Daerah

Persentase Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)

Sumber BPS

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2019 sebesar

27337 ribu orang Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada

Maret 2019 sebesar 27432 maka selama enam bulan tersebut terjadi

penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 095 orang Berdasarkan daerah

tempat tinggal pada periode Maret ndash September 2019 jumlah penduduk miskin

di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 008 ribu orang dan daerah

pedesaan kenaikan sebesar 104 ribu orang Sementara itu persentase

penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari

981 menjadi 975 dibandingkan dengan Maret 2019 sedangkan pedesaan

juga mengalami penurunan dari 653 menjadi 644

- 29 -

Tabel 2 9 Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Kota 175 043 132 025 168 037 196 057 174 044 168 039

Pedesaan 107 023 084 016 112 030 092 019 098 023 092 020

Kota + Pedesaan 128 029 092 019 130 032 126 031 123 023 117 026

Daerah Mar-19 Sep-19Mar-18 Sep-18Sep-17Mar-17

Sumber BPS

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase

penduduk miskin Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman

dan keparahan dari tingkat kemiskinan Pada September 2019 Nilai indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah

pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan ditunjukkan dari nilai P1 untuk

perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 1679 dan 0924 sedangkan

nilai P2 untuk perkotaan dan pedesaan masing-masing 0389 dan 0264 artinya

kemiskinan lebih banyak berada di daerah perkotaan

3 Ketimpangan (Gini Ratio)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran

pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara Sebagai ukuran

pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan

masyarakat biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio) Nilai koefisien Gini

berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang)

Grafik 2 9 Gini Ratio se-Sumatera

Sumber BPS

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jambi pada tahun 2019 yang di

ukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0324 yang berarti ketimpangan masih

berada di kategori sedang Angka ini lebih baik dibandingkan Gini Rasio

0321 0315 0307 0331 0324 0339 0329 0331

Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung KepBabel

Kep Riau

Provinsi - 2018 Provinsi - 2019 Nasional - 2019

- 30 -

Nasional sebesar 0380 dan Provinsi Riau Sumsel Bengkulu serta Kepulauan

Riau untuk wilayah se-Sumatra Pada September 2019 provinsi yang

mempunyai Gini Rasio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yaitu sebesar 0428 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka

Belitung dengan Gini Rasio sebesar 0262

Tabel 2 10 Gini Rasio KabupatenKota se-Provinsi Jambi

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kerinci 032 030 027 032 028 028 032 032

Merangin 031 033 033 036 033 030 035 029

Sarolangun 036 038 031 039 034 036 029 029

Batang Hari 030 029 029 026 030 025 030 031

Muaro Jambi 030 028 024 034 034 032 031 027

Tanjab Timur 028 028 036 029 026 028 029 029

Tanjab Barat 032 031 033 036 033 029 036 029

Tebo 030 030 029 037 032 027 031 028

Bungo 036 033 035 035 034 034 032 026

Kota Jambi 036 034 033 039 038 039 033 033

Sungai Penuh 032 032 034 033 033 032 030 034

Provinsi Jambi 0359 0327 0342 0344 0346 0334 0335 0324

Kabupaten

Sumber BPS Provinsi Jambi (2020)

Bila dilihat keseluruhan kabupatenkota yang ada di Provinsi Jambi maka dapat

dilihat bahwa tingkat ketimpangan kategori rendah ada di dua kabupatenkota

yaitu Kabupaten Bungo (026) dan Kabupaten Muaro Jambi (027) Sedangkan

Gini Ratio kabupatenkota lainnya semuanya masuk ke dalam kategori sedang

4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada Agustus 2019 sebanyak 176575 ribu penduduk Jambi adalah angkatan

kerja jumlahnya berkurang 2469 ribu orang dari Agustus 2018 Komponen

pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran

Pada Agustus 2019 sebanyak 169 juta penduduk bekerja dan sebanyak 7396

ribu orang menganggur

- 31 -

Tabel 2 11 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi

Ribu Orang Persen () Ribu Orang Persen () Ribu Orang Persen () Ribu Orang Persen ()

Pertanian Kehuatan dan Perikanan 80509 4856 81505 4735 76872 4544 -4633 -191

Pertambangan dan Penggalian 3454 208 4441 258 493 291 489 033

Industri Pengolahan Pengadaan Listrik Gas

Air dan Pengelolaan Daur ulang sampah8871 535 9353 543 10134 599 781 056

Konsultasi dan Real Estate 8526 514 9405 546 8799 52 -606 -026

ReparasiPerawatan Mobil dan Motor 24365 147 26558 154 26253 1552 -304 009

Transportasi dan Pergudangan 5588 337 5193 302 5494 325 301 023

Penyediaan Akomodasi Makan Minum 6495 392 6448 375 7738 457 129 082

Informasi dan Komunikasi 775 047 652 038 712 042 061 004

Jasa Keuangan 1387 084 1465 085 1137 0 -328 -018

Jasa Perusahaan 847 051 1531 089 1577 067 047 -022

Jasa Kemasyarakatan 20366 1228 20917 1215 2017 093 -747 1112

Jasa Lainnya 4599 277 4668 271 5361 1192 693 921

Jumlah 165782 100 172136 100 169178 100 -2958

2018 20192017 Perubahan Agt 2019-Agt 2018Lapangan Pekerjaan

Sumber BPS (dalam ribuan orang)

Grafik 2 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Jambi dan Nasional Tahun 2013 ndash 2019

Sumber BPS

Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 tercatat sebanyak

7404 ribu orang Jumlah ini lebih tinggi sebesar 50 ribu orang dibandingkan

periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 690 ribu orang Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 419 naik

dibandingkan pada Agustus 2018 (386) dan masih rendah dibandingkan TPT

nasional yang mencapai 528 Meskipun jumlah TPT Provinsi Jambi turun

namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) penyumbang

tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat

pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas

(SMA) dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang dihasilkan oleh jenjang

SMK dan SMA belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang

tersedia (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi

458 698 393 798 462 703 790 676 657 668 675 690 647 740

588617

570 594 581618

550 561533 550

513 534501

434466

400367 387 365 386 362

Feb -2013

Agust Feb -2014

Agust Feb -2015

Agust Feb -2016

Agust Feb -2017

Agust Feb -2018

Agust Feb -2019

Penganggur (ribu org) TPT Indonesia () TPT Jambi ()

- 32 -

(3912) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah

sebanyak 6625 ribu orang

C EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

REGIONAL

Tabel 2 12 Target dan Capaian Provinsi Jambi terhadap 5 Indikator Ekonomi Makro

UraianTarget 2018

sesuai KUA

Capaian

Nasional

Pertumbuhan Ekonomi 5 44 502

Tingkat Kemiskinan 78 751 966

Tingkat Pengangguran 357 419 534

Inflasi 35 3 313

IPM (2017) 6821 699 7081

Sumber BAPEDDA Provinsi Jambi BPS (2020)

Target dan rencana pembangunan Provinsi Jambi tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 ndash 2025 Selanjutnya RPJPD

tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan setiap 5 tahun atau lebih dikenal

sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tiga target

pembangunan Jambi dalam RPJMD Tahap II (2011 ndash 2015) yaitu kualitas pelayanan

dasar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup Sedangkan RPJMD Tahap III (2016 ndash 2021) difokuskan

pada 3 hal yaitu (1) pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat (2)

terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan (3) perkembangan penerapan

Tabel 2 13 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Jambi

Sumber BAPPEDA Provinsi Jambi dan BPS Provinsi Jambi (2020)

744788 793

421 437 465

62622649

623578

502 479

703 707

421 437 464471

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Growth Jambi Growth Nasional dan Target RPJMN Realisasi

- 33 -

Kemiskinan

Tabel 2 14 Tingkat Kemiskinan

Sumber BAPPEDA Provinsi Jambi dan BPS (2020)

Berdasarkan data diatas jika dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi dan

ketenagakerjaan yang telah dirilis BPS proyeksi yang telah tertuang dalam RPJMD

Provinsi Jambi dibutuhkan penyesuaian memperhatikan target yang telah ditetapkan

terlihat terlalu optimis dan ambisius Penyesuaian tersebut dibutuhkan sebagai

bentuk evaluasi terhadap perencanaan daerah dan disesuaikan dengan kondisi

makroekonomi regional terkini

842 807 79284 835 805 799 79

74 709

13331249

11961136

54 5 46 42

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat Kemiskinan Prov Jambi (Maret)

Tingkat Kemiskinan Nasional (Maret) danTarget RPJMN

Target RPJMD 2016-2021

- 34 -

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL

ldquoPelayanan Umum salah satu penyumbang PNBP terbesar di Provinsi Jambirdquo

- 35 -

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT

REGIONAL

A APBN Tingkat Provinsi

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan kondisi

perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah Melalui APBN inilah pemerintah membiayai pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan mencapai pertumbuhan ekonomi

meningkatkan pendapatan nasional mencapai stabilitas ekonomi dan menentukan

arah serta prioritas pembangunan secara umum Kebijakan fiskal yang

diimplementasikan melalui APBN memiliki peran yang penting dan sangat strategis

di dalam mempengaruhi perekonomian terutama dalam upaya mencapai target-

target pembangunan nasional

Tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi fiskal baik di sisi pendapatan negara

belanja negara maupun sisi pembiayaan anggaran Di bidang pendapatan negara

dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis

perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional dari tahun 2018 Di bidang

belanja negara dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional namun

tetap fokus pada pembangunan infrastruktur pengurangan kemiskinan dan

kesenjangan sosial serta penciptaan lapangan kerja Sementara itu di bidang

pembiayaan anggaran dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan

fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber

pembiayaan yang murah Dengan demikian APBN tahun 2019 dirancang lebih

realistis kredibel dan efisien

- 36 -

Tabel 3 1 Perkembangan Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2018-2019)

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A PENDAPATAN NEGARA 57909 50778 58355 65111

I PENERIMAAN DALAM NEGERI 57909 50778 58355 65111

1 Penerimaan Pajak 54452 45066 54997 58993

2 PNBP 3457 5712 3358 6119

B BELANJA NEGARA 203586 201317 226909 218262

I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 67107 62320 73842 68290

1 Belanja Pegawai 23487 22730 25221 24516

2 Belanja Barang 28049 25568 29963 27726

3 Belanja Modal 15379 13870 18468 15862

4 Belanja Bantuan Sosial 192 152 190 187

II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 136480 138997 153067 149971

1 Transfer ke Daerah 126068 128611 141221 138199

a Dana Perimbangan 123863 126497 138983 135961

1) Dana Alokasi Umum 79693 79693 83019 83019

2) Dana Bagi Hasil 14342 18961 23126 22279

3) Dana Alokasi Khusus 29828 27844 32837 30663

d Dana Transfer Lainnya 2205 2114 2239 2239

UraianTahun 2018 Tahun 2019

Sumber SPAN SIMTRADA (data diolah) (dalam miliar Rp)

Target penerimaan pajak Provinsi Jambi mengalami kenaikan sekitar 991 dari

tahun anggaran 2018 sebesar Rp544 triliun menjadi Rp549 triliun pada TA 2019

Selain itu Provinsi jambi juga mendapatkan alokasi belanja pemerintah pusat

sebesar Rp7384 triliun Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun

anggaran 2018 senilai Rp6710 triliun Berkebalikan dengan belanja dalam rangka

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengalami penurunan besaran alokasi

dari Rp1365 triliun pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp1531 triliun di tahun

anggaran 2019 atau naik sebesar 8916

Selanjutnya pengelolaan APBN Provinsi Jambi sejak kurun waktu tahun 2018 ndash 2019

menunjukkan perkembangan yang lebih baik Hal ini ditunjukkan dari kinerja realisasi

pendapatan dan belanja tahun 2019 masing-masing sebesar 11158 dan 9248

Dari sisi pendapatan meskipun dari persentase realisasi lebih tinggi yang

diindikasikan akibat kenaikan target pajak dari tahun sebelumnya namun secara

besaran rupiah mengalami tren peningkatan mencapai 10727 Peningkatan

penerimaan terjadi pada penerimaan yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea

Cukai sedangkan realisasi penerimaan PNBP yang dikelola KementerianLembaga

juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Porsi terbesar penerimaan PNBP

berasal dari pendapatan satker BLU Pusat yang terdapat di Kota Jambi

- 37 -

Grafik 3 1 Perkembangan Realisasi APBN Provinsi Jambi 2012-2019

Sumber OMSPAN KPP se-Provinsi Jambi (2019 data diolah)

Dari sisi pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat (KL) terealisasi sebesar Rp683

triliun Realisasi belanja tersebut naik sebesar Rp597 miliar dibandingkan tahun

2018 Dari sisi penyerapan tahun 2019 penyerapan anggaran yang mencapai

10958 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 (925) Realisasi Belanja

KL masih jauh melebihi realisasi pendapatan sehingga terjadi defisit sebesar

Rp115 triliun (mengabaikan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa)

Defisit tersebut menunjukkan komitmen belanja pemerintah pusat untuk Provinsi

Jambi yang bersifat ekspansif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

Besarnya porsi Transfer ke Daerah dan dana Desa TA 2019 yang mencapai 677

dari total alokasi belanja negara merupakan bentuk kebijakan Belanja di tahun 2018

dari Pemerintah Pusat dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal yaitu

mendukung nawacita ke-3 ldquoMembangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuanrdquo

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang hanya tumbuh

sebesar 421 sd 440 di kurun waktu tahun 2015 ndash 2019 (di bawah target

RPJMD tahun 2019 sebesar 5 dan pertumbuhan ekonomi nasional 502) hal ini

mengindikasikan bahwa dana transfer pusat (belanja KL dan TKDD) belum memiliki

efektivitas yang optimal dalam berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi regional

Setiap kegiatan dan proyek yang dibiayai dana APBN seharusnya memberi daya

tumbuh terhadap perekonomian daerah Inilah sebenarnya tujuan dari kebijakan

stimulus fiskal Analisis lebih detail akan dibahas pada sub bab-sub bab di bawah

43538 48772 49942

59418 53084

66915 69946

2704 2859 3022 2434 2516 5579 5712 6118

24153 27851 28999

38498 37580

42194 45100 46340

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Belanja Pemerintah Pusat PNBP Pendapatan Perpajakan

- 38 -

B PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL

1 Penerimaan Perpajakan

Untuk Provinsi Jambi penerimaan pajak tahun 2019 terealisasi sebesar Rp450

triliun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp421 triliun

Realisasi penerimaan pajak tersebut menyumbang 8875 dari total

Tabel 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2015 ndash 2019)

Jenis Pendapatan Perpajakan 2015 2016 2017 2018 2019

I Pajak Dalam Negeri

PPh 1900554 1914152 1843626 2272227 2363775

PPN 1703034 1651102 2139192 1983651 1954599

PBB 126759 82089 102788 107089 111761

Pajak Lainnya 53233 48108 52761 52046 55105

II Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk 50014 12612 6928 13268 11457

Bea Keluar 16239 49938 74128 72486 113917

Total Realisasi Perpajakan 3849833 3758001 4219424 4500766 4610615 Sumber OMSPAN KPP se-Provinsi Jambi (data diolah) (dalam jutaan Rp)

Penerimaan perpajakan di Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar kecuali tahun 2017 yang

sedikit mengalami penurunan Realisasi perpajakan tahun 2019 mampu

tumbuh sebesar 686 dengan capaian realisasinya 12082 dari target

namun lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar

12243 dari target penerimaan pajak

Grafik 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Jambi (2015 -2019) (dalam jutaan rupiah)

Sumber OMSPAN KPP se-Provinsi Jambi(2019 data diolah)

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2015 2016 2017 2018 2019

PPh PPN PBB Pajak Lainnya

- 39 -

Beberapa strategi yang telah dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan

khususnya di wilayah Provinsi Jambi diantaranya yaitu (1) strategi

pemeriksaan (2) strategi ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang

Pribadi (3) strategi ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Badan serta (4)

strategi law enforcement Kemudian DJP juga mengupayakan (1) peningkatan

tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor

unggulan terutama di sektor pertanian dan pertambangan dan (2) penguatan

dan perluasan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan

perpajakan dari sektor non migas sebagai antisipasi turunnya penerimaan pajak

dari sektor migas

- 40 -

Tabel 3 3 Realisasi Penerimaan Perpajakan per-KPP dan per Jenis Belanja Provinsi Jambi Tahun 2019

Sumber KPP se-Provinsi Jambi (data diolah) (dalam jutaan Rp)

Berdasarkan wilayahnya sebesar 561 penerimaan pajak berasal dari wilayah

KPP Jambi Diikuti KPP Kuala Tungkal KPPBungo KPP Bangko dan KPP

Kuala Tungkal berturut-turut 156 142 dan 141 Dari jenisnya

penerimaan pajak didominasi oleh PPh daN PPN (grafik 32) Dominasi PPh dan

PPN di seluruh KPP wilayah Jambi lebih disebabkan meningkatnya transaksi

perekonomian Jambi (sektor ekspor dan impor barang dan jasa)

Grafik 3 3 Komposisi Penerimaan PPh dan PPN per-KPP Wilayah Jambi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

KPP Jambi Pelayangan

KPP Jambi Telanaipura

KPP KualaTungkal

KPP Bungo

KPP Bangko

PPh PPN PBB amp Pajak Lainnya

Sumber Data KPP se-Provinsi Jambi

Rasio Pajak (Tax Ratio)

Tax Ratio atau rasio pajak adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak

dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara Target tax

ratio dalam APBN 2019 ditargetkan sebesar 116 Tax ratio untuk wilayah

Provinsi Jambi 2019 sebesar 216 capaiannya lebih rendah dari tahun 2018

(222) Pada tahun ini penurunan capaian realisasi penerimaan pajak

KPP PPh PPN PBB Pajak Lainnya Porsi

KPP Jambi Telanaipura 927266 184146 77526 34556 262

KPP Jambi Pelayangan 587598 755114 54799 378 299

KPP KualaTungkal 288599 366219 73850 96 156

KPP Bungo 306295 309689 34617 15678 142

KPP Bangko 249456 372626 32848 4434 141

Jumlah 2359214 1987794 273640 55141 100

- 41 -

disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan

belum optimalnya kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan

pajak dari berbagai sektor ekonomi meskipun di tahun 2018 terjadi kenaikan

kinerja perekonomian khususnya sektor ekspor dan impor barang dan jasa

sebagai dampak semakin membaiknya harga komoditas unggulan Provinsi

Jambi serta permintaan dipasar global yang relatif meningkat

Tabel 3 4 Perkembangan Tax Ratio Provinsi Jambi

UraianTahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Penerimaan Pajak Pusat 2900 3850 3758 4219 4506 5899

Nominal PDRB (ADHB) 153857 155110 171711 189868 208379 56282

Tax ratio 188 248 219 222 216 1048

Sumber BPS dan SPAN (dalam miliar Rp)

Namun demikian bila dibandingkan dengan target tax ratio nasional sebesar

109 tax ratio di wilayah Provinsi Jambi tersebut masih sangat rendah

sehingga mengindikasikan masih besarnya potensi pajak yang belum tergali

Disamping itu juga capaian realisasi penerimaan pajak baru 8168 dari target

perpajakan 2019 sehingga masih dibutuhkan extra effort untuk mencapai

sisa1832 lagi untuk mencapai target tersebut Ke depan dibutuhkan usaha

ekstra agar realisasi penerimaan negara bisa mencapai target yang telah

dialokasikan melalui strategi tax gap mencakup unregister non filer

underpayment dan underreported sehingga sasaran yang pasti adalah yang

belum patuh atau di luar sistem Realisasi penerimaan dari sektor pajak harus

bisa dimaksimalkan untuk mencegah membengkaknya defisit anggaran

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Perkembangan PNBP menurut Jenis

Tabel 3 5 Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi

Target Realisasi Target Realisasi

PNBP Lainnya 63547 302613 64910 263884

Pendapatan BLU 282547 268543 270918 347967

Jumlah 346094 571156 335828 611851

PENERIMAAN PNBP2018 2019

Sumber SPAN LKPP Kanwil (data diolah) (dalam jutaan Rp)

Realisasi penerimaan PNBP TA 2019 di Provinsi Jambi sebesar Rp6118

miliar meningkat 239 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5711

- 42 -

miliar Peningkatan penerimaan PNBP tersebut utamanya disumbang oleh

Pendapatan BLU yang meningkat signifikan (Rp3479miliar) yang tumbuh

hingga 37 kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya ldquohanyardquo sebesar

Rp712miliar Hal ini disebabkan adanya tambahan dua satker BLU yang

beroperasi secara penuh di tahun 2018 yakni RS Bhayangkara dan

Universitas Jambi

Perkembangan PNBP Fungsional

Grafik 3 4 Komposisi Realisasi PNBP Tahun 2019 di Provinsi Jambi

Jasa60

Kelola BMN1

Pendidikan3

Lainnya35

Sumber SPAN

Penerimaan PNBP tersebut didominasi oleh Pendapatan Jasa sebesar

Rp3665 miliar Berikutnya pendapatan pendidikan sebesar Rp195 miliar

Pendapatan BLU sebesar Rp65 miliar Pendapatan Lainnya Rp2109

miliar dan Pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp806 miliar

C BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk

melakukan stimulus fiskal yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang

ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan

akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek Pengeluaran

(Belanja) pemerintah (government expenditure) berkontribusi sekitar 10-20

- 43 -

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Belanja pemerintah pusat meliputi belanja

pemerintah pusat menurut organisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dan

belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja

1 Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Lembaga

Alokasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini adalah belanja KL pada APBNP

2019 di Provinsi Jambi adalah Rp975 triliun naik tipis 1067 dibandingkan

alokasi tahun 2018 Dari sisi kinerja penyerapan belanja KL tahun 2019

terealisasi sebesar Rp916 triliun atau 9400 dari alokasi anggarannya Angka

penyerapan tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 937

Pada tahun 2019 belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi dialokasikan pada

43 KementerianLembaga (KL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran terbesar yaitu Rp209 triliun atau

215 dari total pagu KL lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar Rp163

triliun Selanjutnya disusul oleh Kementerian Agama dengan pagu sebesar

Rp128 triliun (132) Kepolisian RI sebesar Rp86069 miliar (882)

Kementerian Pertahanan sebesar Rp4345 miliar (446) Kemenristek amp Dikti

sebesar Rp4024 miliar (41) Kementerian Pertanian sebesar Rp1688 miliar

(173) dan Kementerian Perhubungan Rp1688 miliar (173) Dengan

demikian total dari 7 (tujuh) KL tersebut secara agregat porsi anggarannya

sebesar 555 sehingga sisanya yaitu 455 terbagi ke-36 KL lainnya (belum

termasuk alokasi DAK Fisik dan Dana Desa)

- 44 -

Tabel 3 6 Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran (KL) di Provinsi Jambi

PAGU REALISASI PAGU REALISASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 18576 18273 21509 20901

MAHKAMAH AGUNG 126196 125475 130160 128551

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 106747 90985 107805 90703

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 984 923 194 187

KEMENTERIAN PERTAHANAN 385737 377015 434593 425120

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 123499 120571 131205 127591

KEMENTERIAN KEUANGAN 99636 93237 94508 90561

KEMENTERIAN PERTANIAN 205207 195137 168832 163711

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2074 1935 2170 2020

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 150045 132929 168891 164454

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 91258 81100 95424 87534

KEMENTERIAN KESEHATAN 81331 72304 86877 84314

KEMENTERIAN AGAMA 1209530 1120793 1288693 1141873

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4887 4849 8333 8022

KEMENTERIAN SOSIAL 27378 23101 25015 24193

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 179976 164291 186479 179109

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 48876 34959 46937 44919

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1673144 1555023 2092907 1904251

KEMENTERIAN PARIWISATA 2326 2268 1565 1439

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 363677 330059 402473 359574

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3498 3362 3998 3979

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1131 1110 1700 1659

BADAN PUSAT STATISTIK 79317 76356 77747 76154

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 931 647 931 911

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBPN 147496 116611 172921 133819

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 891 875 425 420

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7357 7271 7716 7442

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 864348 871212 860694 918013

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 29792 26227 33818 32073

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 607 456 462 438

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 10838 9878 9683 9260

KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI51403 49102 49133 48232

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 106252 77765 84840 76558

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 9356 8806 11239 11004

KOMISI PEMILIHAN UMUM 275939 248868 278432 257034

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 152 147 277 274

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 21260 21069 23561 23361

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 20082 7989 22264 17828

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 3355 3219 3190 3032

BADAN SAR NASIONAL 13716 13277 16658 16397

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 132099 117490 141726 119026

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 14269 12764 12433 11391

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 12566 12303 12873 12271

BENDAHARA UMUM NEGARA 2105749 2024225 2432381 2339217

8813488 8256260 9753672 9168821

Kementerian Lembaga2018 2019

Sumber MonevPA - DJPb (dalam jutaan Rp)

- 45 -

Dari sisi penyerapan anggaran (grafik 34) untuk 3 dari 10 KL dengan pagu

terbesar Kementerian PU mampu menyerap belanja sebesar 910

Kementerian Agama (886) Namun terdapat juga KL 10 besar tersebut yang

penyerapannya di bawah 80 yaitu Kementerian Agraria dan Tata RuangBPN

hanya terserap 774

Grafik 3 5 Capaian Realisasi 10 KL dengan Pagu Terbesar Tahun 2019

910 886

1067978

893 923 960

974 970

Pagu Realisasi Capaian

Sumber MonevPA ndash DJPb (dalam jutaan Rp)

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah setiap proyek yang didanai APBN harus

benar-benar diperhitungkan dan memberi dampak positif terhadap

perekonomian daerah Hal itu perlu dilakukan agar sejalan dengan kebijakan

pemerintah pada belanja infrastruktur yang fokus belanjanya dapat memberikan

efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi Sehingga laju pertumbuhan

ekonomi yang positif dapat memberikan dampak nyata terhadap penghasilan

masyarakat Dengan demikian tujuan pemerintah untuk mengurangi

kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

2 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Fungsi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

khususnya Pasal 11 ayat (5) serta Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

35PUU-XI2013 diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat dapat

dikelompokkan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi

- 46 -

Tabel 3 7 Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi

Change Capaian

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu

Pelayanan Umum 3096573 2951288 2761478 2626303 -108 951

Pertahanan 434593 425120 385737 377015 -112 977

Ketertiban Dan Keamanan 1239548 1274118 1231629 1218123 -06 989

Ekonomi 2216857 2021571 1777011 1623767 -198 914

Lingkungan Hidup 349079 303024 308745 263136 -116 852

Perumahan dan Fasilitas Umum 330597 322327 430625 407754 303 947

Kesehatan 184967 173425 204351 166255 105 814

Pariwisata dan Budaya 1715 1585 2476 2410 444 973

Agama 190005 180502 156623 151414 -176 967

Pendidikan 1683024 1490011 1526305 1395879 -93 915

Perlindungan Sosial 26715 25852 28508 24211 67 849

Jumlah 9753672 9168821 8813488 8256266 -96 937

FungsiTA 2018 TA 2019

Dari sisi fungsi terjadi pergeseran alokasi anggaran terutama Fungsi Pelayanan

Umum dan Fungsi Ekonomi Pada tahun 2018 fungsi Ekonomi memiliki alokasi

terbesar dengan Rp221 triliun diikuti fungsi Pendidikan dan Ketertiban dan

Keamanan masing-masing sebesar Rp16 triliun dan Rp12 triliun Fungsi

pelayanan umum memiliki alokasi tahun 2018 sebesar Rp309 triliun namun

pada 2019 alokasi tersebut menurun menjadi Rp276 triliun

Grafik 3 6 Komposisi Realisasi Belanja KL berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi

Pel Umum318

Pertahanan46

Ketertiban amp Keamanan

Ekonomi197

Lingkungan Hidup

Perum amp Fas Umum49

Kesehatan20

Pariwisata dan Budaya

Agama18

Pendidikan169

Perlindungan Sosial

Sumber MonevPA ndash DJPb

- 47 -

3 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 3 8 Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Jambi

Belanja Pegawai 2458 2451 2346 2273 9690

Belanja Barang 2997 2773 2805 2557 9115

Belanja Modal 1847 1586 1538 1387 9019

Belanja Bantuan Sosial 19 19 19 15 7940

DAK Fisik 1248 1162 1065 986 9259

Dana Desa 1185 1177 1041 1039 9975

Jumlah 9754 9169 8813 8256 550

Jenis BelanjaTA 2018 TA 2019

Pada tahun anggaran 2019 penurunan alokasi belanja terjadi pada sebagian

semua jenis belanja Belanja pegawai dan belanja barang mengalami

penurunan masing-masing sebesar 457 dan 642 Pada belanja modal

sebesar Rp153 triliun atau turun 163 dibanding tahun 2018 (Rp184 triliun)

diikuti oleh alokasi Dana Desa dan DAK Fisik masing-masing sebesar 1211

dan 1468 Satu-satunya yang mengalami kenaikan adalah 123 Secara

prinsip kebijakan belanja pemerintah masih berfokus pada peningkatan

infrastruktur dan efisiensi pada belanja operasi (Belanja Pegawai dan Belanja

Modal) Belanja modal hanya difokuskan pada belanja yang memiliki efek

multiplier pada pertumbuhan ekonomi Dari sisi penyerapan Belanja Pegawai

memiliki capaian realisasi tertinggi sebesar 9690 (selain DAK Fisik dan Dana

Desa) Disusul Belanja Barang (9115) Belanja Modal (9019) dan Belanja

Bantuan Sosial (794)

Grafik 3 7 Realisasi Belanja APBN Provinsi Jambi Sepanjang 2019

100000

120000

140000

160000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agust Sept Okt Nov Des

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Sosial DAK Fisik amp Dana Desa Total

Sumber MonevPA - DJPb (dlm jutaan rupiah)

- 48 -

Untuk tahun 2019 realisasi Belanja Barang yang direalisasikan pada semester II

sebesar 433 dari total realisasi Belanja Modal realisasi semester II sebesar

326 dari total realisasi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (KL) per KabKota

Grafik 3 8 Sebaran Capaian Penyerapan Belanja APBN 2019 per KabupatenKota

Sumber MonevPA - DJPb (dlm Miliar Rp)

Grafik 3 9 Komposisi Realisasi Belanja APBN per Kabupaten Kota Tahun 2019

Sumber MonevPA - DJPb

Belanja APBN 2019 di Provinsi Jambi disalurkan melalui 5 KPPN dengan porsi

alokasi APBN didominasi oleh KPPN Jambi sebesar Rp586 triliun atau 640

dari total alokasi APBN 2019 Provinsi Jambi Alokasi tersebut dialokasikan

terutama pada satker-satker di wilayah Kota Jambi (porsi 340) dan satker

Provinsi Jambi (porsi 213) Penyerapan anggaran menurut KabKota berada

dalam kisaran angka capaian 897 (Kota Jambi) sampai dengan 981 (Bungo)

(grafik 37)

955 978 974 981 975 974 958 945 974 955897

ProvinsiJambi

Batanghari TanjabBarat

Bungo Sarolangun Kerinci Merangin TanjabTimur

Tebo MuaroJambi

Kota Jambi SungaiPenuh

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prov Jambi

Batanghari

Tanjab Barat

Sarolangun

Kerinci

Merangin

Tanjab Timur

Muaro Jambi

Kota Jambi

Kota S Penuh

Pegawai Barang Modal Sosial DAK Fisik Dana Desa

- 49 -

Adapun dari sisi komposisi belanjanya per Kabkota (grafik 3 ) secara umum

masih didominasi oleh Belanja Pegawai kecuali Provinsi Jambi (376 Belanja

Modal) Kota Jambi memiliki komposisi belanja yang berimbang antara Belanja

Pegawai (318) Belanja Barang (403) dan Belanja Modal (243)

D TRANSFER KE DAERAH DAN DESA

Sinergi kebijakan difokuskan pada Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD) 2019 yang porsinya meningkat signifikan sejalan dengan program

pemerintah untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan implementasi nawacita ke-

3 Kebijakan dan tantangan dalam pelaksanaan TKDD 2019 antara lain

1 Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) tidak final atau bersifat dinamis Besaran

(pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti dinamika

perkembangan Pendapatan Negara neto

2 Efektivitas belanja daerah masih rendah SILPA APBD meningkat dan dalam

jumlah yang cukup besar

3 Kemandirian fiskal belum optimal Pajak daerah dan retribusi daerah rata-rata

1332 (2011-2015) sehingga APBD sangat tergantung dana transfer

4 Penyerapan APBD belum optimal Terlihat dari besarnya saldo pemerintah

daerah di perbankan sehingga kontraproduktif terhadap akselerasi

pembangunan ekonomi peningkatan kualitas layanan publik pengentasan

kemiskinan dan kesenjangan

APBN dan APBD sebagai insentif fiskal harus dijaga kredibilitasnya sehingga setiap

rupiah belanja negara dan daerah harus menghasilkan outputoutcome yang

maksimal Salah satu upayanya adalah penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

berbasis kinerja pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) melalui KPPN

agar lebih efisien dan efektif Untuk tahap pertama realisasi DAK Fisik dan Dana

Desa disalurkan oleh KPPN setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran dari

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Sedangkan untuk tahap selanjutnya

mekanisme penyaluran oleh KPPN akan dilaksanakan berdasarkan pada capaian

penyerapan belanja dan capaian output per bidang (yang dikelola oleh SKPD

Pemda) untuk DAK Fisik dan masing-masing Desa (Dana Desa) sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50PMK072017 tentang Pengelolaan Dana

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (serta perubahannya PMK 112PMK072017)

- 50 -

Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer

Belanja Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat

dibedakan menjadi Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Fisik dan Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian (Dana Insentif

Daerah) dan Dana Desa

Tabel 3 9 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jambi

Dana Bagi Hasil 1434 1896 2313 2228 6125 9634

Dana Alokasi Umum 7969 7969 8302 8302 417 10000

DAK Fisik 1065 986 1248 1162 1721 9313

DAK Non Fisik 1914 1799 2036 1904 636 9353

Dana Insentif Daerah 221 211 224 224 153 10000

Dana Desa 1091 1039 1185 1276 858 10770

Jumlah 12382 12650 13898 13596 1224 9783

Transfer ke Daerah dan

Dana Desa

TA 2018 TA 2019 Change

Pagu ()

Capaian

Sumber SIMTRADA ndash DJPK (data diolah) (dalam miliar Rp)

Secara agregat terjadi peningkatan alokasi dana transfer untuk wilayah Provinsi

Jambi pada tahun 2019 sebesar 1224 menjadi Rp1359 triliun Peningkatan cukup

tinggi terdapat pada alokasi DBH dan DAK Fisik Naiknya porsi alokasi DBH

disebabkan adanya penambahan alokasi DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya

Alam (SDA) kurang bayar dari tahun sebelumnya Alokasi pagu DBH bersifat dinamis

menyesuaikan dengan penerimaan pendapatan neto APBN secara nasional yang

masih dibayangi melambatnya perekonomian nasional maupun global yang

berdampak pada rendahnya pencapaian target pajak maupun penerimaan SDA

1 Dana Transfer Umum

Dana Alokasi Umum

Alokasi kebutuhan DAU diperhitungkan menggunakan pendekatan celah

fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi

dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD)

berupa jumlah gaji PNS daerah DAU bersifat block grant yang berarti

penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan daerah

- 51 -

Grafik 3 10 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jambi

DAU 2018 DAU 2019 REALISASI

Sumber SIMTRADA - DJPK (dalam jutaan Rp)

Secara agregat alokasi DAU di Provinsi Jambi hanya mengalami peningkatan

sebesar 42 menjadi Rp830 triliun Pemprov Jambi mendapatkan alokasi

terbesar yaitu Rp144 triliun meningkat 29 dari TA 2018 (Rp139 triliun)

Seluruh kabkota mengalami pengurangan alokasi DAU berkisar Rp3-5 miliar

sebagai dampak adanya peralihan administrasi pengelolaan SMASMK

(pengalihan gaji guru) kepada Provinsi

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA)

- 52 -

Grafik 3 11 Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Jambi

DBH 2018 DBH 2019 REALISASI

Alokasi DBH di Provinsi Jambi pada 2019 secara agregat hanya sedikit

mengalami peningkatan sebesar 700 (bertambah Rp1004 miliar)

Peningkatan tersebut lebih dikarenakan adanya penambahan alokasi DBH

terkait pembayaran kurang bayar DBH tahun sebelumnya oleh pemerintah

pusat kepada daerah Belum pulihnya penerimaan perpajakan dan SDA

disebabkan masih adanya perlambatan ekonomi global dan harga komoditas

yang masih fluktuatif

2 Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Grafik 3 12 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi

Prov Jambi Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi

Sarolangun TanjabBarat

TanjabTimur

Tebo Kota Jambi SungaiPenuh

DAK Fisik 2018 DAK Fisik 2019 Realisasi

- 53 -

Pada 2019 DAK Fisik disalurkan melalui KPPN dengan berbasis kinerja

pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) agar lebih efisien dan

efektif Secara agregat alokasi DAK Fisik TA 2019 di Provinsi Jambi sebesar

Rp105 triliun turun (263) dibandingkan tahun sebelumnya (Rp143 triliun)

Pengurangan alokasi tersebut disesuaikan dengan fokus prioritas nasional di

bidang infrastruktur khususnya infrastruktur yang merupakan urusan daerah

Realisasi DAK hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp97938 miliar atau

929 dari alokasi pagu DAK Fisik 2019

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Grafik 3 13 DAK Non Fisik DID dan Dana Desa di Provinsi Jambi

Sumber SIMTRADA - DJPK (dalam miliar Rp)

DAK Non Fisik dan Dana Desa sebesar Rp294 triliun terdiri dari Tunjangan

Profesi Guru PNSD (Rp9538 miliar) Tambahan Penghasilan Guru PNSD

(Rp260 miliar) Dana BOS (Rp6218 miliar) DID (Rp649 miliar) Dana BOK

amp BOKB (Rp1275 miliar) dan Dana Desa (Rp109 triliun)

DAK Non Fisik (sebelumnya Dana Penyesuaian) dan Dana Desa pada APBN

2019 Provinsi Jambi naik 105 (TA 2018 Rp266 triliun) menjadi Rp294

triliun Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya Dana Desa Rp109

triliun (tahun sebelumnya Rp85677 miliar) Sedangkan Dana Tunjangan

Profesi Guru PNSD turun menjadi Rp9538 miliar (sebelumnya Rp105

triliun) Realisasi agregat hingga akhir tahun 2019 sebesar Rp282 triliun atau

887 dari anggarannya

Tujuan analisis Dana Transfer ke Daerah adalah untuk mengetahui

kontribusi belanja negara terhadap komponen pendapatan daerah dalam

15 11 58

Dana TPGPNSD

Dana TambPG-PNSD Dana BOS DID Dana P2D2

Dana BOK ampBOKB

Dana PK-Kopamp UKM

Dana BOPPAUD Dana Desa

2017 2018

- 54 -

1 Analisis ruang fiskal dan kemandirian daerah

a Ruang fiskal pendapatan dikurangi dana alokasi earmarked (DAK)

dan belanja wajib (belanja pegawai dan belanja barang yang

mengikat) Mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada

anggaran pemda tanpa mengganggu solvabilitas fiskal (membiayai

belanja wajib)

Ruang Fiskal = (Total Pendapatan-DAK) - Belanja Pegawai tak

langsung

b Rasio kemandirian daerah Rasio PAD terhadap total pendapatan

dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan Apabila rasio

PAD lebih besar daripada rasio dana transfer berarti semakin

mandiri dan sebaliknya semakin besar rasio dana transfer berarti

tingkat ketergantungan semakin tinggi

Rasio PAD = PAD

Total Dana Transfer

Rasio Dana Transfer = Total Dana Transfer

Total Pendapatan APBD

2 Analisis komparatifperbandingan year on year (yoy) antara trend

alokasi dana transfer untuk daerah tersebut terhadap Pertumbuhan

ekonomi regional PDRB Tingkat pengangguran Tingkat kemiskinan

IPM (HDI) dan Indikator fiskal lainnya pada daerah tersebut

Grafik 3 14 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2014-2019

Sumber SIMTRADA - DJPK BPS (data diolah)

66146694

6776 6824 68696962

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IPM Dana Transfer (dlm Miliar Rp)

- 55 -

Grafik 3 15 Perkembangan Transfer ke Daerah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi 2014-2019

Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat lingkup Provinsi

Jambi sejalan dengan kebijakan money follow program untuk dapat

memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

tercermin dalam IPM Selanjutnya perbaikan kualitas SDM tersebut

harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi regional yang diharapkan

E ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL

1 Arus Kas Masuk (Belanja dan TKDD)

Analisis cash flow Pemerintah Pusat menjelaskan mengenai kondisi arus kas

masuk (cash in flow) dan arus kas keluar (cash out flow) yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat pada suatu provinsi tertentu dan periode tertentu Arus kas

masuk Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan yang diterima oleh

Pemerintah Pusat dari pemerintah daerah provinsi tertentu sedangkan arus kas

keluar adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

kepada pemerintah daerah provinsi tertentu Yang termasuk dalam arus kas

masuk bagi Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang diterima

oleh Pemerintah Pusat melalui pemerintah provinsi tertentu seperti penerimaan

pajak PNBP dan hibah Yang termasuk dalam arus kas keluar Pemerintah

Pusat adalah semua belanja Pemerintah Pusat dalam APBN yang terdiri dari

belanja KPKDDKTPUB dan dana transfer untuk provinsi berkenaan

8121 9187

10355 11188 11608

14086 15446

786703 707

420437 464

402350

476508

434 400387

865828 842 839

837790

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dana Transfer (dlm Miliar Rp) Growth () TPT () Kemiskinan ()

- 56 -

Cash flow = cash in flow ndash cash out flow

Tabel 3 10 Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat

2 PNBP 2077 2513 4119 5578

II HIBAH - - - -

B BELANJA NEGARA 200029 184840 215091 194161

b Dana Otonomi Khusus - - - -

c Dana Keistimewaan Yogyakarta - - - -

2 Dana Desa 8568 8427 10909 10900

C SURPLUSDEFISIT (150776) (145372) (165985) (146388)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa cash flow

pemerintah pusat mengalami defisit atas pendapatan dan belanja pemerintah

pusat yang disalurkan di wilayah Provinsi Jambi Kondisi defisit tersebut

mengindikasikan bahwa alokasi pembiayaan APBN di daerah Jambi merupakan

hasil subsidi silang dari daerah lain di Indonesia

F PENGELOLAAN BLU PUSAT

Definisi Badan Layanan Umum adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang danatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU pusat

Dalam bagian ini dapat diberikan gambaran terkait profil dan jenis layanan BLU

Pusat yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

Selanjutnya dapat dijabarkan jumlah BLU Pusat di Provinsi Jambi sampai

dengan tahun 2019 berjumlah 4 (empat) satker BLU yang berlokasi di Kota

Jambi antara lain UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi dan Universitas

Jambi di Bidang Pendidikan Sedangkan di bidang kesehatan terdapat Rumah

Sakit Bhayangkara Jambi dan Rumah Sakit Bratanata Pembagian

- 57 -

pengelompokannya berdasarkan sektor atau bidang usahanya akan diuraikan

tabel di bawah ini

Tabel 3 11 profil BLU Pusat Provinsi Jambi (dalam jutaan rupiah)

No Jenis Layanan

Satker BLU Nilai Aset

Pagu RM

Pagu PNBP

Pagu BLU

Pagu SBSN

Jumlah Pagu

1 Pendidikan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

590494 89931 - 58744 111823 260498

2 Pendidikan Universitas Jambi 1079339 8834 68604 24920 102358

3 Kesehatan RS Bhayangkara Jambi

104908 6040 - 44489 - 50529

4 Kesehatan RS Bratanata Jambi

36655 8834 68604 24920 - 102358

Sumber Data Kanwil DJPb Prov Jambi (2019 data diolah)

2 Perkembangan Aset PNBP dan RM BLU

UIN Sultan Thaha Saifuddin merupakan salah satu BLU yang mengalami

perkembangan paling signifikan Hal ini terlihat dari peningkatan pagu PNBP

dari Rp293 (TA 2018) menjadi Rp5874 milyar pada tahun 2019 (naik 10009)

Namun Pagu Rupiah Murni mengalami penurunan sebesar 283 (dibanding

tahun 2018 Rp12495 miliar) menjadi Rp8993 miliar Demikian juga untuk nilai

aset yang dikelola (Rp59049 miliar) mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya Rp614 miliar disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan

pada akumulasi penyusutanamortisasi aset lainnya yaitu sebesar Rp504 miliar

Tabel 3 12 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Pusat di Provinsi Jambi

No Nama BLU Aset 2017 Aset 2018 Aset 2019

1 UIN STS Jambi 559117 614000 590494

2 Universitas Jambi 357286 1033819 1079339

3 RS Bhayangkara Jambi 39950 100478 104908

4 RS Bratanata Jambi 32063 37773 36655

Sumber LK ndash UIN STS (dalam jutaan rupiah)

Tabel 3 13 Perkembangan Pagu BLU Pusat di Provinsi Jambi (2016-2019)

2018 2019 2018 2019

1 UIN STS Jambi 124952 89930 29359 58744

2 Universitas Jambi 148598 156302 215079 239205

3 RS Bhayangkara Jambi 48704 6040 44636 44489

4 Rs Bratanata Jambi 7031 8834 108992 68604

PAGU PNBPNo Nama BLU

PAGU RM

- 58 -

3 Analisis Tingkat Kemandirian BLU

Salah satu tujuan diberikannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk

mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) Oleh karena itu

satker BLU didorong untuk menciptakan kemandirian terhadap dirinya sendiri

Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah

murni (RM)

Tabel 3 14 Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Pusat di Provinsi Jambi

Pagu PNBP Pagu PNBP Pagu PNBP Pagu PNBP

24223 217 57159 351 76076 378 170567 665

Pagu RM Pagu RM Pagu RM Pagu RM

87437 783 105869 649 124951 622 89931 345

Total Pagu 111660 100 163028 100 201027 100 260498 100

133650 477 158665 524 215079 591 239205 605

146255 523 144389 476 148598 409 156302 395

Total Pagu 279905 100 303054 100 363677 100 395507 100

0 00 37635 852 44636 478 44489 880

6993 1000 6538 148 48704 522 6040 120

Total Pagu 6993 100 44173 100 93340 100 50529 100

0 00 119065 953 108992 939 68604 670

0 00 5908 47 7031 61 8834 86

Total Pagu 0 100 124973 100 116023 100 77438 100

RS Bhayangkara

RS Bratanata

UIN STS Jambi

Tahun 2019Satker BLU

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Sumber LK ndash UIN STS (dlm jutaan Rp)

Berdasarkan data (tabel 313) tingkat kemandirian UIN STS mengalami

perkembangan yang cukup positif dengan meningkatnya porsi pagu PNBP dari

122 (tahun 2016) naik pada tahun 2017 (148) dan 2018 (155) dan

sedikit turun pada 2019 (136) Namun demikian porsi pagu PNBP tersebut

masih relatif kecil jika dibandingkan porsi RM Hal ini menggambarkan bahwa

UIN STS masih belum mampu sepenuhnya lepas dari peran APBN (RM) Agar

dapat menjadi BLU yang mandiri maka dibutuhkan ekstra effort dari sisi

penerimaan sehingga persentase PNBP lebih besar dibandingkan RM atau dari

total pagu dengan begitu BLU dapat disebut mandiri

- 59 -

4 Profil dan Jenis Layanan Satker PNBP

Di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi terdapat 84

satuan kerja instansi vertikal yang mengelola dana PNBP namun belum menjadi

Satker BLU Seluruh satker tersebut berasal dari 14 KL dengan total alokasi

pagu PNBP TA 2019 yang dikelola seluruh satker tersebut sebesar Rp42467

miliar dengan total capaian realisasi hingga periode 30 Desember 2019 sebesar

Rp3634 miliar

Tabel 3 15 Profil 10 Satker Pengelola PNBP dengan Pagu PNBP Terbesar

PNBP RM Jumlah

1 Pendidikan Universitas Jambi 158665 144389 303055 524

2 Kesehatan RS dr Bratanata 119065 5908 124973 953

3 Lingkungan Hidup BPHP Wil 4 Jambi 11188 10978 22166 505

4 Pendidikan IAIN Kerinci 7175 36272 43447 165

5 Pelayanan Umum Ditlantas Polda Jambi 6969 11799 18769 371

6 Pendidikan Politeknik Kesehatan Jambi 6755 31131 37886 178

7 Pelayanan Umum BPN Kota Jambi 5251 5146 10397 505

8 Pelayanan Umum Rosarpras Polda Jambi 5145 29627 34773 148

9 Lingkungan Hidup BPDAS Batanghari 5010 9104 14114 355

10 Pelayanan Umum BPN Muaro Jambi 4612 5604 10216 451

No Jenis Layanan Satker PNBPKomposisi Pagu Porsi

Sumber MonevPA (dlm jutaan Rp)

Persyaratan teknis utama bagi satker untuk ditetapkan menjadi satker BLU

Penyedia BarangJasa yaitu mempunyai pendapatan PNBP paling sedikit

sebesar Rp15 miliar dan memenuhi threshold yang telah ditetapkan

G PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

Selain pengelolaan Badan Layanan Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Jambi juga menatausahakan investasi pemerintah khususnya penerusan pinjaman

(Subsidiary Loan Agreement) kredit program dan investasi lainya

1 Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman merupakan pinjaman yang sumber pembiayaannya

berasal dari Pinjaman Luar Negeri yang diteruskan kembali pemerintah kepada

pemerintah DaerahBUMNBUMD melalui Perjanjian Penerusan Pinjaman

(Subsidiary Loan AgreementSLA) dan Rekening Dana Investasi Berdasarkan

berita acara rekonsiliasi (BAR) outstanding Pinjaman PemdaPDAM per 30

Desember 2019 (dari total 7 debitur yang tercatat pada tahun 2018 dengan total

Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp14097 miliar) hanya tersisa 2 debitur yaitu

PDAM Kota Jambi dan Pemkot Jambi yang masih menunggu proses penutupan

perjanjian penerusan pinjaman

- 60 -

Tabel 3 16 Penerusan PinjamanSLA di Provinsi Jambi per 30 Desember 2019

1 PDAM Kota Jambi 2 - proses penutupan perjanjian

2 Pemkot Jambi 1 - telah dibayar amp proses penutupan SLA

Jumlah -

No Penerima SLA Keterangan Jumlah

Pinjaman

Hak Tagih

Pemerintah

Sumber Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Berdasarkan monev terhadap penyelesaian utang PDAM Kota Jambi dan

Pemkot Jambi untuk penerusan pinjaman PDAM telah dinyatakan lunas

dengan mekanisme Penerimaan Hibah non-kas ke dalam APBD-P dan

Penambahan Penyertaan Modal (non-kas) kepada PDAM Namun masih

menunggu proses penetapan Menteri Keuangan untuk penutupan penerusan

pinjamannya Sedangkan untuk Pemkot Jambi telah diselesaikan dengan

melunasi kekurangan perhitungan debt swap dan penutupan penerusan

pinjaman masih dalam proses penutupan pinjaman (induk) dari Bank Dunia

2 Kredit program

Kredit program adalah kredit yang disediakan pemerintah kepada pelaku usaha

dalam membiayai berbagai program sektor ekonomi dengan bunga yang

rendah Pemerintah pada tahun 2019 menargetkan penyaluran KUR sebesar

Rp110 triliun dengan suku bunga 9 Alokasi APBN untuk subsidi bunga

sebesar Rp11 triliun

KUR Skema Baru

Dana yang disalurkan dalam skema KUR baru (Rp100 ndash 120 triliun) adalah

100 dana Penyalur KUR bukan dana Pemerintah Berdasarkan temuan BPK

bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKMK belum

dapat dinilai tepat sasaran Rekomendasi BPK adalah membangun aplikasi

terintegrasi antara pemerintah perusahaan penjamin kredit dan bank pelaksana

yang antara lain digunakan untuk memantau ketepatan sasaran program

Penyaluran KUR tahun 2019 difokuskan pada sektor usaha produktif bukan lagi

pada sektor usaha perdagangan

- 61 -

Tabel 3 17 Profil Kredit Usaha Rakyat (KUR)

No Jenis Kredit Usaha Rakyat Subsidi Bunga Target Penyaluran

1 Mikro 10 persen 61 Persen

2 Retail 45 persen 35 persen

3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 12 persen 4 persen Sumber Dit Sistem Manajemen Investasi

Perkembangan Penyaluran KUR di Provinsi Jambi

Di Provinsi Jambi penyaluran KUR (Mikro Ritel dan TKI) dilaksanakan oleh 11

(sebelas) lembaga keuangan perbankan yaitu BRI Mandiri BNI Bank Artha

Graha BCA Maybank BPD Jambi BPD Sumatera Barat Bank Sinarmas Bank

Bukopin dan BRI AGRO dengan total nilai outstanding Rp108 triliun

Berdasarkan data SIKP nilai akad realisasi KUR 2019 mencapai Rp153 triliun

yang disalurkan perbankan dan lembaga keuangan non bank (PT Mega Central

Finance dan PNM-khusus kredit Ultra Mikro) di Provinsi Jambi

Tabel 3 18 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Bank

(dlm jutaan)

Outstanding

(dlm jutaan)Debitur

Rataan Kredit

(dlm jutaan)

Mikro - Bank Rakyat Indonesia 532994 296128 27944 191

Mikro - Bank Mandiri 37601 31388 1806 208

Mikro - Bank Negara Indonesia 50 - 2 250

Mikro - Bank Artha Graha 14890 13989 597 249

Mikro - BPD Sumatera Barat 20 19 1 200

Mikro - BRI Syariah 13122 10060 569 231

Mikro - PT Mega Central Finance 13 9 1 131

Jumlah - Mikro 598690 351594 30920 194

Ritel - Bank Rakyat Indonesia 109221 53113 511 2137

Ritel - Bank Mandiri 684012 622632 7438 920

Ritel - Bank Negara Indonesia 128700 53715 632 2036

Ritel - Bank Central Asia 250 197 3 833

Ritel - Bank Maybank 1550 1454 4 3875

Ritel - Bank Arta Graha 200 161 1 2000

Ritel - PT BPD Jambi 845 826 7 1207

Ritel - BPD Sumatera Barat 60 50 1 600

Ritel - Bank Sinarmas 764 694 5 1528

Ritel - Bank Bukopin 2345 585 7 3350

Ritel - PT BRI AGRO 500 483 1 5000

Jumlah - Ritel 928448 733910 8610 1078

TKI - Bank Rakyat Indonesia 32 25 3 108

Jumlah - TKI 32 25 3 108

UMI - 990 828 673 124 67

Jumlah - UMI 828 673 124 67

Jumlah Total 1527997 1085528 39533 387

Realisasi Penyaluran KUR 2019

Sumber SIKP ndash Direktorat Sistem Manajemen Investasi

- 62 -

Sektor usaha yang paling besar menerima program KUR didominasi oleh sektor

Pertanian dan Kehutanan dengan nilai oustanding Rp6900 miliar Diikuti oleh

sektor Perdagangan Besar amp Eceran dengan nilai outstanding Rp3038 miliar

dan sisanya (Rp924 miliar) terbagi ke 8 sektor lainnya

Penyaluran KUR Mikro didominasi oleh BRI dengan nilai outstanding Rp2961

miliar Bank Mandiri dominan menyalurkan KUR Ritel (Rp6226 miliar)

Tabel 3 19 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Sektor Usaha

(dlm jutaan)

Outstanding

(dlm jutaan)Debitur

1 Pertanian dan Kehutanan 888728 690031 21021

2 Perikanan 21334 12607 461

3 Industri Pengolahan 36343 24375 1082

4 Perdagangan Besar amp Eceran 497906 303853 14606

5 Penyediaan Akomodasi amp Makanan 19880 14664 362

6 Transportasi Pergudangan amp Komunikasi 12304 8972 285

7 Real Estate Persewaan amp Jasa 3647 2129 57

8 Jasa Pendidikan 368 294 12

9 Jasa Kesehatan amp Kegiatan Sosial 525 19 2

10 Jasa Kemasyarakatan Sosbud amp Hiburan 46963 29257 1769

Total 1527997 1086201 39657

No Sektor Usaha

Realisasi KUR 2019

- 63 -

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

ldquoRetribusi Daerah salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambirdquo

- 64 -

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur di dalam

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas

Pendapatan Belanja dan Pembiayaan APBD merupakan kerangka kebijakan publik

yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin

dalam pendapatan belanja dan pembiayaan Anggaran pendapatan belanja daerah

merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi Selain itu APBD juga

sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro

ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala permasalahan

pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang

sejahtera dan mandiri

APBD Provinsi Kabupaten Kota Madya disusun berdasarkan 3 klasifikasi yaitu

Ekonomi Fungsi dan Urusan Pada dasarnya APBD merupakan gambaran tentang

ekonomi dan kemajuan pembangunan dari suatu daerah terhadap penggunaan serta

pemanfaatan belanja daerah yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya

Keberhasilan APBD (perencanaan) yang tepat sasaran dibutuhkan penggunaan

anggaran sesuai kebutuhan yang digunakan dengan efektif dan efisien Dengan kata

lain untuk menuju sesuatu hasil yang maksimal dibutuhkan planning yang tepat dan

terukur sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan ekonomi suatu daerah dapat

dicapai dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat

A APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)

APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan

sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala

dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda

masyarakat yang sejahtera dan mandiri APBD selain dapat menunjukkan kebijakan

fiskal suatu daerah juga sangat berguna untuk mengetahui komposisi anggaran dan

prioritas kegiatan suatu daerah Untuk wilayah Provinsi Jambi terdapat 12 (dua

belas) APBD pada pemerintah daerah ProvinsiKabupatenKota yaitu Pemerintah

Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci

Kabupaten Merangin Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo Kabupaten Sarolangun Kota

- 65 -

Jambi dan Kota Sungai Penuh Secara agregat (tabel 41) total APBD TA 2019 di

Provinsi Jambi nilainya cukup besar yang terdiri dari Pendapatan Belanja dan

Pembiayaan masing-masing sebesar Rp1849 triliun Rp2028 triliun dan Rp140

triliun Besarnya nilai APBD tersebut seharusnya mampu memberikan dampak

signifikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi

Tabel 4 1 Profil APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Uraian 2018 2019 Perubahan

Pendapatan 17583106 18496713 52

PAD 2737306 2890241 56

Pendapatan Transfer 14443524 15287103 58

Lain-lain Pend Daerah yang Sah 402275 319369 (206)

Belanja 18898818 20283636 73

Belanja Operasi 12216127 13279605 87

Belanja Modal 4154894 4432213 67

Belanja Tidak Terduga 42493 48383 139

Transfer 2485304 2523435 15

SurplusDefisit (1315713) (1786923) 358

Pembiayaan 1330710 1405920 57

Penerimaan Pembiayaan 1424508 1511473 61

Pengeluaran Pembiayaan 93799 105553 125 Sumber LRA Pemda amp DJPK (dalam jutaan Rp)

Secara agregat rencana pendapatan daerah naik sebesar 52 menjadi Rp1849

triliun lebih rendah dibanding kenaikan pagu belanja yang naik sebesar 73

menjadi Rp2028 triliun Dengan komposisi tersebut angka defisit membengkak

hingga 358 menjadi Rp178 triliun dibanding tahun sebelumnya (Rp131 triliun)

Dari profil APBD tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Jambi

masih tetap berusaha ekspansif dengan menjaga belanja daerah tetap lebih tinggi

dibanding pendapatan daerah Dari sisi pendapatan penerimaan dari Dana Transfer

naik 58 menjadi Rp1528 triliun Sedangkan target PAD secara agregat naik

hingga 56 (Rp289 triliun) Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing

Pemerintah ProvinsiKabupatenKota belum dapat mengurangi ketergantungan

sumber penerimaan daerah dari dana transfer

Dari sisi belanja alokasi belanja daerah naik sebesar 73 yang terdiri dari belanja

operasi naik 87 menjadi Rp1328 triliun (sebelumnya Rp1222 triliun) belanja

modal naik hingga 67 dibandingkan tahun 2018 (Rp415 triliun) menjadi Rp443

triliun Berikutnya belanja tak terduga naik 139 dan belanja transfer naik 15

menjadi Rp252 triliun (sebelumnya Rp248 triliun)

Dengan postur demikian (pagu belanja melebihi target pendapatannya) maka

secara agregat APBD di Provinsi Jambi menganut anggaran defisit dan harus ditutup

- 66 -

dengan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

tahun anggaran sebelumnya Anggaran yang bersifat ekspansif ini diharapkan

memberi efek daya tumbuh yang lebih besar dalam perekonomian Namun demikian

besarnya nilai SILPA tahun sebelumnya (2018) yang digunakan sebagai sumber

pembiayaan defisit tersebut secara implisit menunjukkan lemahnya kemampuan

pemerintah daerah dalam mengeksekusi belanja daerah yang menyebabkan

besarnya nilai SILPA tahun sebelumnya

B PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pendapatan Daerah adalah

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun bersangkutan Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

yang dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 4 2 Pagu amp Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Jambi (2018-2019)(dalam jutaan rupiah)

PAGU REALISASI PAGU REALISASI 2018 2019

PAD 2737306 2589886 2890241 2800033 946 969

Pajak daerah 1718133 1797614 1787785 1845434 1046 1032

Retribusi daerah 117692 97257 123242 102982 826 836

Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan118784 115796 120359 120487 975 1001

Lain-lain PAD yang sah 782697 579219 858854 731130 740 851

Pendapatan Transfer 14443524 13720939 15287103 15567177 950 1018

Transfer Pempus - Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil 1251514 1266765 1905390 2172068 1012 1140

Dana Alokasi Khusus 2995624 2588170 3194287 2985446 864 935

Transfer Pempus - Lainnya

Dana penyesuaian 1249177 1119316 1378049 1419314 896 1030

Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 573150 501787 571014 564644 875 989

Bantuan Keuangan Lainnya 84627 77927 87160 151647 921 1740

Lain-lain Pendapatan yang sah 402275 237752 319369 298927 591 936

Pendapatan Hibah 384055 237597 225557 289911 619 1285

Pendapatan Dana Darurat - - - - -

Pendapatan Lainnya 18220 155 93812 9016 09 96

Total Pendapatan Daerah 17583106 16548577 18496713 18666136 941 1009

URAIANTA 2018 TA 2019 Capaian

Sumber LRA Pemda DJPK (2019)

- 67 -

Pendapatan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi

pemerintahan daerah adalah dari PAD karena hal ini berarti pemerintah daerah

didorong untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangannya Realisasi

pendapatan daerah tahun 2019 mencapai Rp1867 triliun dengan rincian PAD

sebesar Rp280 triliun Pendapatan Transfer sebesar Rp1557 triliun dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah sebesar Rp2989miliyar

Pada pos PAD pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan realisasinya mencapai target penerimaan tahun 2019 Capaian realisasi

untuk pajak daerah mencapai 1032 dari target pajak daerah 2019 dan untuk hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 1001 dari target

Grafik 4 1Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (dalam miliar rupiah)

Sumber LRA Pemda amp DJPK (2019)

Menilik realisasi pendapatan daerah 2011 ndash 2019 dominasi pendapatan daerah

masih bersumber dari pendapatan transfer (dana perimbangan) Realisasi

pendapatan transfer tahun 2019 naik lebih dari 2x lipat dibanding tahun 2011 Namun

realisasi PAD meningkat jauh lebih tinggi lagi tahun 2011 sebesar Rp429 miliar

menjadi Rp28 triliun pada tahun 2019 atau naik lebih dari 6x lipat Fakta tersebut

menunjukkan upaya sungguh-sungguh pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam

belanja daerahnya Upaya tersebut patut diapresiasi tinggi sebagai upaya

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya

12826 13800 13856

16982 16549

429 1421 1643 2240 2090 2138 2700 2590 2800 7028

11089 11523 11667 12663

14208 13721

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Pendapatan PAD Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yg Sah

- 68 -

Grafik 4 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2018-2019

Sumber LRA Pemda (2019)

Komposisi sumber pendapatan daerah di Provinsi Jambi tahun 2019 tidak begitu

mengalami perubahan dibandingkan komposisi pada tahun sebelumnya Secara

agregat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi masih tergantung pada

pendapatan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat Meskipun

pemerintah daerah di Provinsi Jambi berusaha mengimbanginya dengan

meningkatkan pendapatan dari PAD namun secara fiskal tingkat kemandirian

daerah di Provinsi Jambi sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya

C BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Belanja

Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Transfer dari Pusat

ke Daerah

1 Rincian Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan profil pagu belanja TA 2019 untuk urusan wajib (pelayanan dasar

dan non pelayanan dasar) porsinya mencapai 619 dari total pagu belanja

menurut urusan Untuk urusan pilihan porsinya hanya 35 dari total alokasi

sedangkan urusan penunjang dan lainnya sebesar 345 Berdasarkan porsi

anggaran terbesar menurut urusan berturut-turut yaitu pendidikan (243)

pekerjaan umum dan penataan ruang (159) dan urusan kesehatan (121)

Besarnya pagu anggaran urusan pendidikan dan urusan kesehatan telah

memenuhi batas minimal mandatory spending Besarnya anggaran untuk

administrasi pemerintahan terkait dengan fungsi pemerintah daerah dalam

pelayanan publik sedangkan besarnya alokasi untuk urusan pekerjaan umum

157829

Dana Transfer

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2018

150834

Dana Transfer

Tahun 2019

- 69 -

dan penataan ruang mengindikasikan perhatian yang cukup tinggi untuk belanja

infrastruktur dan sarana umum

Tabel 4 3 Profil Belanja APBD menurut Klasifikasi Urusan TA 2019

Belanja per Urusan TA 2019 Porsi ()

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 11299234489535 558

Pendidikan 4925049874295 243

Kesehatan 2452591084256 121

Pekerjaan Umum amp Penataan Ruang 3222274511343 159

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 323732664722 16

Ketentraman amp Ketertiban Umum Perlind Masyarakat 237922758039 12

Sosial 137663596880 07

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1239210302468 61

Tenaga Kerja 67501759962 03

Pemberdayaan Perempuan amp Perlindungan Anak 64341705455 03

Pangan 62779636428 03

Pertanahan - 00

Lingkungan Hidup 183098940474 09

Kependudukan dan Catatan Sipil 68869134316 03

Pemberdayaan Masyarakat Desa 85215408520 04

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 65810438468 03

Perhubungan 138243559133 07

Komunikasi dan Informatika 77602877970 04

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 111661111580 06

Penanaman Modal 72329394218 04

Pemuda dan Olah Raga 122433963641 06

Statistik - 00

Persandian - 00

Kebudayaan 47412913986 02

Perpustakaan 58345578942 03

Kearsipan 13563879375 01

Urusan Pilihan 712806881648 35

Kelautan dan Perikanan 100160543722 05

Pariwisata 47824312725 02

Pertanian 430704300306 21

Kehutanan 98734131370 05

Energi dan Sumberdaya Mineral 23148714256 01

Perindustrian 11563436649 01

Transmigrasi 671442620 00

Urusan Penunjang amp Lainnya 6983797726295 345 Sumber DJPK (2019)

- 70 -

Grafik 4 3 Komposisi Pagu Belanja APBD Tahun 2019 Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Urusan Wajib

Sumber SIKD (2019 data diolah)

Berdasarkan komposisi urusan wajib (grafik 43) porsi Pendidikan merupakan

porsi terbesar yaitu 393 selanjutnya diikuti oleh PUPR 257 dan Kesehatan

196 Hal yang perlu dicermati lebih lanjut dari profil belanja diatas adalah

besarnya porsi anggaran untuk urusan pendidikan namun fakta lain menunjukkan

bahwa tingkat pengangguran terdidik justru cukup tinggi

2 Rincian Belanja Daerah menurut Jenis Belanja (sifat ekonomi)

Terdapat dua model klasifikasi ekonomi untuk belanja daerah yaitu diatur dengan

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011 dan model yang diatur dengan Permendagri Nomor 64

tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan Rakyat

Kantib Umum amp Perlind Masyarakat

Sosial

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib

- 71 -

Tabel 4 4 Profil Belanja APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Provinsi Jambi (Format Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ndash SAP dalam jutaan rupiah)

Belanja Operasi 10992133 10700630 13279605 11966812 9735 9011

Belanja Pegawai 7199487 6482895 7295350 6596482 9005 9042

Belanja Barang 4083775 3362769 4607685 4428813 8234 9612

Belanja Subsidi 18882 17488 40506 16147 9262 3986

Belanja Hibah 743148 702514 766933 780685 9453 10179

Belanja Bantuan Sosial 39769 36898 49757 50400 9278 10129

Belanja Bantuan Keuangan 131067 98067 519374 94285 7482 1815

Belanja Modal 4154894 3435449 4432213 4406387 8268 9942

Belanja Tidak Terduga 42493 11041 48383 26670 2598 5512

Transfer 2485304 2325680 2523435 2877670 9358 11404

Belanja Bagi hasil kpd

ProvKabKota dan Pemdes607314 593662 959000 729817 9775 7610

Belanja Bantuan keuangan kpd

Jumlah Belanja 18898818 16472799 20283636 19277539 8716 9504

URAIANTA 2018 TA 2019 Capaian ()

Grafik 4 4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019

Realisasi belanja daerah tahun 2019 (grafik 44) porsinya masih didominasi

Belanja Operasi sebesar 6208 Utamanya belanja pegawai sebesar 3422 (TA

2018 sebesar 394) dan belanja barang 2297 Adapun porsi belanja modal

meningkat (dibanding 2018) menjadi 2286 Kemudian porsi belanja transfer

meningkat menjadi 1493 dibanding tahun sebelumnya (141)

Dengan komposisi tersebut dapat diartikan bahwa 3422 dari realisasi belanja

daerah tahun 2019 digunakan untuk membayar belanja wajib yaitu belanja

pegawai Tingginya porsi belanja pegawai tersebut menyebabkan berkurangnya

fleksibilitas pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya pada belanja-

belanja (seperti infrastruktur) yang dapat membantu mendorong pertumbuhan

ekonomi

Belanja Pegawai

Belanja Barang230

Belanja Hibah40

Belanja Bantuan

Keuangan 05

Belanja Modal229

Transfer149

- 72 -

D PENGELOLAAN BLU DAERAH

1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah

Tabel 4 5 Profil dan Layanan BLU Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah)

Pemda Induk Nilai Aset Pagu PNBP Pagu RM

UPTD Akademik Farmasi Pemprov Jambi 1759024440 600000000 2563879456

UPTD Akademik Analis

Kesehatan

Pemprov Jambi 802767794 1533812500 3796856928

UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan

Pemprov Jambi 1576060664 1050000000 4452846716

Rumah Sakit Daerah Pemprov Jambi 393651511382 110000000000 371614274917

Jenis Layanan

Nama BLUD

Kesehatan

Sumber Pemda LK BLUD Jambi (2019)

Tata kelola BLUD di Provinsi Jambi masih dominan di sektor pelayanan

kesehatan Dengan adanya tata kelola BLUD menjadi salah satu sumber

pendapatan asli daerah

2 Perkembangan pengelolaan aset PNBP dan RM BLU Daerah

Tabel 4 6 Perkembangan Aset BLUD di Provinsi Jambi (dalam ribuan rupiah)

2018 2019

1 UPTD Akademik Farmasi 605559556 1759024440

2 UPTD Akademik Analis Kesehatan 53712453 802767794

3 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan 1763673116 1576060664

4 Rumah Sakit Daerah 319595501044 393651511382

No Nama BLUDNilai Aset

Sumber Neraca BLUD (2018)

Terlihat bahwa BLUD di Provinsi Jambi kebanyakan mengalami peningkatan

aset Aset pada UPTD Akademik Farmasi meningkat 29x dibanding tahun

sebelumnya UPTD Akademik Analis Kesehatan meningkat 15x dibanding

tahun sebelumnya UPTD Balai Laboratorium Kesehatan menurun 08x dan

Rumah Sakit Daerah meningkat 12x dibanding tahun sebelumnya

Tabel 4 7 Perkembangan Realisasi BLUD di Provinsi Jambi TA 2019 (dalam ribuan rupiah)

PNBP Sumber RM PNBP Sumber RM

1 UPTD Akademik Farmasi 1333808856 2075436729 1489269908 1484227133

2UPTD Akademik Analis

Kesehatan 1312578881 2629603204 1502724976 2533943624

3UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan 1029501208 5639235111 1409476647 3554434474

4 Rumah Sakit Daerah 109055393050 292404225331 122472080724 333361469236

No Nama BLUD2018 2019

Sumber LRA BLUD (2018)

- 73 -

Berdasarkan tabel 47 dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 PNBP di Provinsi

Jambi mengalami peningkatan sedangkan pada sumber RM mayoritas

menurun Hal ini menunjukkan bahwa BLUD di Provinsi Jambi dapat

menjalankan kegiatan operasionalnya dengan pendapatan layanannya

3 Analisis legal BLU Daerah

Peraturan induk pengelolaan BLU yaitu PP nomor 232005 jo PP nomor

742012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 612007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Secara umum BLUD di

Provinsi Jambi telah memenuhi aspek legal sesuai peraturan dan ketentuan

terkait Namun yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya perbedaan

cara pandang dalam pengelolaan keuangan di beberapa pemerintah daerah

yang dapat menghambat kinerja dari BLUD dimaksud

Tabel 4 8 Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLUD di Provinsi Jambi

No Aspek PP Nomor 232005

jo PP No742012

Permendagri

No 612007

Peraturan

Gubernur

Peraturan Bupati

Walikota

1 Kelembagaan Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

2 Tata Kerja Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

3 SDM Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

4 Pengendalian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

Sumber Pemda amp BLUD se-Provinsi Jambi (2019)

Berdasarkan tabel 48 dapat dijelaskan bahwa BLUD di Provinsi Jambi dalam

menjalankan pengelolaan BLUD telah memenuhi aspek legal sesuai dengan

ketentuan berlaku

E PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

1 Bentuk Investasi Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola

Investasi Pemerintah Daerah Investasi Pemerintah adalah penempatan

sejumlah dana danatau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam

jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi

langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat

ekonomi sosial danatau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu Bentuk

investasi daerah tersebut dapat berupa investasi surat berharga danatau

investasi langsung

- 74 -

Tabel 4 9 Bentuk Investasi Daerah di Provinsi Jambi

No Bentuk Investasi TA 2018 TA 2019

1 Investasi Langsung 1135038307807 1248180568699

Penyertaan Modal Investasi Pemerintah

Daerah 1135038307807 1248180568699

Sumber LKPD Pemda Audited (2019)

2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah

Tabel 4 10 Jenis dan Nilai Investasi pada BUMD di Provinsi Jambi

No BUMD TA 2018 TA 2019

1 PDAM Tirta Sakti 79234214103 85393032912

2 PT BPD Jambi 638938580599 697609310232

3 PT Riau Airlines 6000000000 6000000000

4 Bank Uncang Sakti 4000000000

5 PDAM Tirta Muaro 114859299464 117035882038

6 THC 4679803619 3707826718

7 PD Muaro Jambi 4000000000 4000000000

8 PDAM Tirta Sako Batuah 31020478891 41658060890

9 PD Serumpun Pseko 71330182484 91967764483

10 PDAM Tirta Batang Hari 1825472498 5000000000

11 PT Jambi Indoguna Internasional 2179439141 1790206044

12 PT Asuransi ASKRIDA 1190000000 1190000000

13 PDAM Tirta Mayang 77829676380 79729300093

14 PD Jabung Barat Sakti 13599479105 6569268065

15 PD BPR Tanggo Rajo 28049559790 33932555012

16 PDAM Tirta Pengabuan 39466459856 47588854146

17 PDAM Tirta Merangin 20835661877 21008508065

Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dalam melakukan investasi pada BUMD

sebagian besar teralokasi pada sektor perbankan dan penyediaan air

F SILPA DAN PEMBIAYAAN

1 Perkembangan surplusdefisit APBD

a Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplusdefisit anggaran

terhadap pendapatan yang menunjukkan performa fiskal pemerintah daerah

dalam menghimpun pendapatan untuk meng-cover belanja atau

penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu

Rasio surplusdefisit terhadap pendapatan = Surplus atau Defisit

- 75 -

Grafik 4 5 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota

Sumber LRA Pemda unaudited (2019)

Pada tahun 2018 terlihat bahwa pemerintah daerah pada Provinsi Jambi

dominan yang memiliki rasio positif artinya terjadi surplus dan realisasi

pendapatan lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah Pada tahun

2019 masih terjadi hal serupa Belanja sebagai stimulus fiskal dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi tidak berjalan optimal memperhatikan

rendahnya capaian penyerapan belanja daerah mayoritas daerah

penyerapannya di bawah 90 Terlebih lagi fakta menunjukkan bahwa

penyerapan anggaran hanya menumpuk di triwulan III-IV tahun 2019

b Rasio Surplus Terhadap Realisasi Dana Transfer (Semester I)

terhadap salah satu sumber pendapatan APBD yaitu realisasi pencairan

dana transfer Hal ini dapat menunjukkan ekses likuiditas pemerintah daerah

pada semester I akibat front loading pencairan dana transfer

Rasio surplus defisit thdp Dana Transfer = Surplus defisit Semester I

Total realisasi dana transfer

Grafik 4 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Dana Transfer (Semester I)

ProvJambi

Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi

TanjabTimur

Tebo Kota Jambi S Penuh

2018 2019

022 019054 037

TanjabTimur

2018 (Semester 1) 2019 (Semester 1)

- 76 -

Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk

mengevaluasi timing pencairan dana transfer terutama pada daerah yang

sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami ekses likuiditas

c Rasio SurplusDefisit terhadap PDRB

Indikator ini menggambarkan kesehatan ekonomi regional semakin kecil

rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang

cukup baik untuk membiayai hutang akibat defisit anggaran pemerintah

daerah

Rasio surplus defisit thd PDRB = Surplus atau defisit APBD

Batas maksimal defisit APBN adalah 3 dari PDB dan defisit APBD dibatasi

maksimal 3 dari PDRB Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang

prudent defisit anggaran sebesar 3 merupakan kondisi ldquoamanrdquo dalam

menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)

Grafik 4 7 Rasio SurplusDefisit terhadap PDRB per KabupatenKota

Sumber BPS dan LRA Pemda unaudited (2019 data diolah)

Rasio surplusdefisit terhadap PDRB Jambi berada pada kisaran normal

bahkan beberapa daerah masih surplus Hal ini menggambarkan bahwa

seluruh pemerintah daerah masih ldquoamanrdquo menjaga fiskalnya (fiscal

sustainability)

d Rasio SILPA terhadap Alokasi Belanja

Rasio ini mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan

dengan efektif oleh pemerintah daerah

Rasio SILPA = Jumlah SILPA

Total Belanja APBD

083021

043 046

Sarolangun Tanjab Barat TanjabTimur

Tebo Kota Jambi Kota SPenuh

- 77 -

Grafik 4 8 Rasio SILPA terhadap alokasi belanja per KabupatenKota

Rasio SILPA terhadap alokasi belanja pada tahun 2019 semakin meningkat

hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah pada Provinsi Jambi belum

efektif dalam melakukan kegiatannya dengan rasio terkecil 48

(Kabupaten Batanghari) dan rasio terbesar 355 (Kabupaten Tanjung

Jabung Barat)

2 Pembiayaan daerah

a Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total

pembiayaan rasio ini untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang

dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai

defisit APBD

Rasio Pinjaman Daerah = Realisasi Pinjaman Daerah Obligasi Daerah

Total Realisasi Pembiayaan

Untuk wilayah Provinsi Jambi belum terdapat pemerintah daerah yang

melaksanakan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit APBD-

b Keseimbangan primer rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas Semakin

besar surplus keseimbangan primer maka semakin baik kemampuan untuk

membiayai defisit

Keseimbangan primer = Total Pendapatan APBD ndash Total Belanja APBD ndash

Belanja Bunga

ProvJambi

TanjabTimur

2018 2019

- 78 -

Grafik 4 9 Keseimbangan Primer per KabupatenKota Provinsi Jambi

Dikarenakan tidak terdapat belanja bunga maka angka keseimbangan

primer sama dengan angka keseimbangan umum atau surplusdefisit

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa dari penganggarannya

pemerintah daerah di provinsi Jambi menganut anggaran defisit dengan

sumber utama pembiayaan dari SILPA tahun anggaran sebelumnya

Selama tahun 2019 tidak ada penerimaan pembiayaan selain dari SILPA

tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Lainnya

G ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 Analisis Horizontal dan Vertikal

Analisis horizontal dan vertikal digunakan untuk menginformasikan dan menilai

kinerja pelaksanaan APBD di suatu wilayah

a Analisis Horizontal

Capaian realisasi PAD se-Provinsi Jambi (agregat) mencapai 946 dari

target terutama disumbang oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang

mendominasi dengan porsi hampir 592 dari total PAD di Provinsi Jambi

Terdapat 3 daerah yang melampaui target PAD-nya yaitu Provinsi Jambi

Muaro Jambi dan Kota Jambi Selain itu capaian PAD berkisar antara

391 (Kabupaten Kerinci) sampai dengan 1047 (Kabupaten Muaro

Jambi)

TanjabTimur

2018 2019

- 79 -

Grafik 4 10 Capaian Realisasi PAD per KabupatenKota (dalam miliar rupiah)

Masih rendahnya capaian target PAD pada beberapa pemerintah daerah

menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah tersebut dalam

meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya Salah satu upaya pemerintah

pusat untuk membantu rendahnya kemandirian fiskal daerah yaitu

pemberian insentif tambahan dana transfer bagi daerah yang memiliki

kemandirian fiskal yang rendah namun berhasil meningkatkan angka

capaian indikator makro daerah

Grafik 4 11 Komposisi Realisasi PAD Per KabupatenKota Tahun 2019

Sumber LRA Pemda unaudited amp DJPK (2019 data diolah)

Komposisi PAD dari masing-masing daerah di Provinsi Jambi beragam

tergantung karakteristik dan potensi daerahnya Pemerintah Provinsi Jambi

dan Pemerintah Kota Jambi mengandalkan sumber PAD dari pajak daerah

berturut-turut dengan porsi 851 dan 636 Sedangkan beberapa daerah

840 821

1047999

715800

TanjabTimur

Pagu Realisasi Capaian ()

256 325

0 20 40 60 80 100

Prov Jambi

Batanghari

Kerinci

Merangin

Muaro Jambi

Sarolangun

Tanjab Barat

Tanjab Timur

Kota Jambi

Kota S Penuh

Pajak daerah Retribusi daerah

Hsl penglln kkyaan daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

- 80 -

sumber Lain-lain PAD yang sah lebih dominan dibanding Pajak ataupun

Retribusi Daerah

b Analisis Vertikal

Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Tabel 4 11 Rasio PAD di wilayah Provinsi Jambi

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PAD 1643 2240 2090 2138 2700 2590

Pendapatan Daerah 12826 13800 13833 14981 14981 16311

Rasio PAD 1281 1623 1511 1427 1802 1588

Rasio Dana Transfer 8646 8350 8434 8452 9484 8412

PDRB (ADHB) 132020 153857 155110 171711 189868 208378

Rasio PAD thd PDRB 124 146 135 125 142 124

Sumber LRA Pemda unaudited BPS (2019 data diolah)

Rasio PAD tahun 2019 meningkat seiring dengan tercapainya sebagian

besar target PAD pemerintah daerah tahun 2019 Rasio PAD naik hingga

1802 dari 1427 rasio Dana Transfer juga naik menjadi 9484

dibandingkan tahun 2018 sebesar 8452 Meskipun rasio Dana

Perimbangan meningkat namun pemerintah daerah di Provinsi Jambi

berusaha mengimbanginya dengan meningkatkan pendapatan dari PAD

sehingga secara rata-rata fiskal tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jambi

juga naik Tren rasio PAD terhadap PDRB di atas mencerminkan masih

terdapat potensi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jambi yang belum

digali optimal

- 81 -

Grafik 4 12 Komposisi Pendapatan Daerah Per KabupatenKota 2019

Sumber LRA Pemda unaudited (2019 data diolah)

Berdasarkan komposisinya masih terlihat bahwa tingkat ketergantungan

pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat

masih sangat tinggi Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi mayoritas

pendapatannya masih berasal dari transfer dari pemerintah pusat namun

dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain rasio kemandiriannya

jauh lebih tinggi yaitu sebesar 381 Diikuti Pemerintah Kota Jambi dengan

rasio PAD sebesar 212 Selain itu rasio PAD terendah tercatat 33

(Kabupaten Kerinci) hingga 110 (Kabupaten Sarolangun)

Hal yang perlu dipahami dari tingginya ketergantungan anggaran terhadap

pemerintah pusat akan sangat membatasi ruang gerak pemerintah daerah

di dalam menyusun program dan kegiatan Secara akumulasi hal ini semakin

memperlebar ketimpangan pembangunan antar masyarakat dan antar

daerah

Kontribusi Belanja Modal terhadap Total Belanja

0 20 40 60 80 100

Prov Jambi

Batanghari

Kerinci

Merangin

Muaro Jambi

Sarolangun

Tanjab Barat

Tanjab Timur

Kota Jambi

Kota S Penuh

PAD Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah

- 82 -

Grafik 4 13 Komposisi Realisasi Belanja Daerah per KabupatenKota Tahun 2019

Kota Sungai Penuh memiliki rasio belanja pegawainya paling rendah yaitu 394

Sedangkan pemerintah daerah lainnya memiliki rasio belanja pegawai tercatat

antara 338 (Provinsi Jambi) hingga 462 (Kabupaten Muaro Jambi) Untuk

Belanja Modal KabupatenKota yang memiliki rasio belanja modal cukup besar

adalah Kota Jambi sebesar 284 dan rasio terkecil terdapat pada Kabupaten

Batanghari sebesar 127

2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis kapasitas fiskal daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengukur

kemampuan Keuangan Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum

APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus Dana Darurat Dana Pinjaman

lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai

pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan

daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah

penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur

tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Formula peta kapasitas fiskal

KF = (PAD + DBH + DAU + LP) - BP

Jumlah penduduk miskin

KF = Kapasitas Fiskal PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pend daerah yang sah BP = Belanja Pegawai

0 20 40 60 80 100

Prov Jambi

Batanghari

Kerinci

Merangin

Muaro Jambi

Sarolangun

Tanjab Barat

Tanjab Timur

Kota Jambi

Kota S Penuh

Pegawai Barang Modal Lainnya

- 83 -

Grafik 4 14 Peta Kapasitas Fiskal Provinsi wilayah Sumatera 2015-2019

Sumber PMK Nomor 33PMK072015 37PMK072016 119PMK072017 107PMK072018 126PMK072019

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126PMK072019 tentang

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Menteri Keuangan telah menetapkan indeks

Kapasitas Fiskal untuk masing-masing daerah di Indonesia Berikut Peta

Kapasitas Fiskal Provinsi untuk wilayah Sumatra dan peta Kapasitas Fiskal

KabupatenKota untuk wilayah Jambi

Untuk wilayah Sumatera (grafik 414) Sumatera Utara Riau tergolong dalam

daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (0808 le IKFD lt 1564) Berikutnya

Aceh Sumatera Barat Sumatera Selatan dan Lampung daerah dengan

kapasitas fiskal sedang (0445 le IKFD lt 0808) sedangkan Jambi dan Bengkulu

merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah (0304 le IKFD lt 0445)

Grafik 4 15 Peta Kapasitas Fiskal KabupatenKota Wilayah Jambi 2015 ndash 2019

Sumber PMK Nomor 33PMK072015 37PMK072016 119PMK072017 107PMK072018 dan 126PMK072019

Untuk peta kapasitas fiskal kabkota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota

Jambi termasuk daerah dengan kemampuan kapasitas tinggi (1089 le IKFD lt

Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung

0827071

06290682 072

065 0675

TanjabTimur

- 84 -

1959) Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi termasuk daerah dengan

kemampuan kapasitas fiskal sedang (0720 le IKFD lt 1089) Untuk Kabupaten

Bungo Kerinci Merangin Sarolangun Tanjung Jabung Timur dan Tebo

merupakan daerah dengan kategori kapasitas fiskal rendah (0509 le IKFD lt

0720) Sedangkan Kota Sungai Penuh satu-satunya kabupaten yang termasuk

kategori daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah (IKFD lt 0509)

H PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH

Belanja Wajib (mandatory spending) adalah alokasi belanja wajib yang diatur

undang-undang Tujuan mandatory spending adalah mengurangi masalah

ketimpangan sosial dan ekonomi daerah Mandatory spending dalam tata kelola

keuangan pemerintah daerah meliputi alokasi pendidikan alokasi kesehatan

penggunaan dana transfer umum dan alokasi dana desa

1 Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Secara agregat besarnya pagu anggaran sektor pendidikan (243 tabel 43)

telah memenuhi batas minimal mandatory spending (20 sesuai amanat UUD

1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 49 ayat (1))

Untuk rincian per pemerintah daerah adalah sebagai berikut

- 85 -

Tabel 4 12 Alokasi Pagu Sektor Pendidikan di wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah

Pagu 2019 Alokasi Porsi ()

Prov Jambi 5222752844682 1142319876252 2187 Batanghari 1544051353835 301860533773 1955 Bungo 1611706122419 36579128200500 2270 Kerinci 1452201718804 339595275532 2338 Merangin 1557064804547 392884614603 2523 Muaro Jambi 1640718600002 399783911315 2437 Sarolangun 1249253251542 396309115700 3172 Tanjab Barat 1334705440043 300933253264 2255 Tanjab Timur 1153424811360 311612067000 2702 Tebo 1050075718735 309885304200 2951 Kota Jambi 1671628127491 505402514211 3023 S Penuh 796052835926 158672126440 1993

20283635629386 4925049874295 2428

2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan

Secara agregat besarnya pagu anggaran sektor kesehatan (121 tabel 43)

telah memenuhi batas minimal mandatory spending (10 dari APBD di luar

gaji sesuai amanat UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)

Tabel 4 13 Alokasi Pagu Sektor Kesehatan di wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah

Prov Jambi 5222752844682 445864721296 854

Batanghari 1544051353835 164410873472 1065

Bungo 1611706122419 292478892362 1815

Kerinci 1452201718804 204282051196 1407

Merangin 1557064804547 226949786221 1458

Muaro Jambi 1640718600002 155859541062 950

Sarolangun 1249253251542 183444792212 1468

Tanjab Barat 1334705440043 162698382188 1219

Tanjab Timur 1153424811360 107409151000 931

Tebo 1050075718735 139818527639 1332

Kota Jambi 1671628127491 292120510300 1748

S Penuh 796052835926 77253855308 970

20283635629386 2452591084257 1209

3 Belanja Infrastruktur Daerah

Sub bab ini sebagai gambaran dan informasi alokasi belanja infrastruktur

daerah telah dialokasikan paling sedikit 25 persen dari DTU Alokasi ini

digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan

percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam

rangka meningkatkan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan dan

- 86 -

mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah lokasi ini

mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah

Tabel 4 14 Alokasi Pagu Belanja Infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah DTU 2019 Alokasi Porsi ()

Prov Jambi 1894166660005 850985961989 4493

Batanghari 821786812681 249746517199 3039

Bungo 774500909166 329820374556 4258

Kerinci 677244557616 213218921075 3148

Merangin 812511238378 226949786221 2793

Muaro Jambi 880695522497 270224919384 3068

Sarolangun 774879388503 296620899727 3828

Tanjab Barat 1198286190252 495610144918 4136

Tanjab Timur 791232390133 287954580950 3639

Tebo 698664145481 247550227341 3543

Kota Jambi 901776231524 299920047720 3326

S Penuh 514253704892 165782987355 3224

10739997751128 3934385368435 3663

- 87 -

BAB V PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

ldquoTransaksi barang-barang branded sebagai salah satu penyumbang PPNrdquo

- 88 -

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun

berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada

tingkat wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah

yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil

Ditjen Perbendaharaan

Tabel 5 1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi

Tahun 2018 dan 2019

(dalam Miliar Rp)

Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi

Pendapatan Negara 524580 1794985 822782 -19 838643

Pendapatan Perpajakan 463398 184543 647941 14 639258

Pendapatan Bukan Pajak 61183 1610441 174841 -123 199384

Hibah - 28991 17297 - 34103

Transfer - 1485089 - - 33

Belanja Negara 2179363 1856125 2538705 109 2288370

Belanja Pemerintah 682580 1630558 2313139 101 2101144

Transfer 1496783 225566 225566 205 187226

Surplus(Defisit) (16548) (611) (17159) 184 (14497)

Pembiayaan - 185932 185932 345 138287

Penerimaan Pembiayaan Daerah - 193612 193612 314 147304

Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 7680 7680 -148 9016

Sisa Lebih (Kurang)

Pembiayaan Anggaran (16548) 1248 (15300) 167 (13114)

Uraian2019

Catatan ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintahan Umum (General Government Revenue) atau

Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh

pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu

periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun

resiprokal (berelasi)

- 89 -

Analisis terhadap Pendapatan Pemerintahan Umum (General Government

Revenue) atau pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas

1) Proporsi realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian dan PNBP

Konsolidasian terhadap total Pendapatan konsolidasian Perbandingan

komposisi pendapatan yaitu antara Pendapatan Pemerintah Pusat dan

pemerintah daerah antara Pendapatan Perpajakan dan PNBP dan lain-lain

2) Perubahan total Pendapatan Konsolidasian dibandingkan tahun sebelumnya

dan elaborasi penyebab kenaikan atau penurunan tersebut serta kemungkinan

rekomendasi yang diajukan dalam kaitan hubungan keuangan Pusat dan

Daerah

3) Perhitungan rasio seperti tax ratio berdasarkan perhitungan Pendapatan

Perpajakan konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Analisis

dapat dilakukan dengan membandingkan tax ratio antar pemkabkota dalam

wilayah Provinsi Tax ratio dihitung dengan formula

Tax Ratio = Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tingkat Wilayah

PDRB Provinsi

1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan

PNBP hibah dan transfer dana bantuan ke desa

Grafik 5 1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi TA 2018 dan 2019

Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian didominasi pendapatan perpajakan

konsolidasian sebesar 73 atau Rp639 Triliun Begitu juga pada tahun 2019

pendapatan perpajakan mendominasi sebesar Rp647 Triliun atau 771 dari

total pendapatan

2018 2019

Pendapatan Perpajakan 6393 6479

Pendapatan Bukan Pajak 1994 1748

Pendapatan Hibah 341 173

Pendapatan Transfer 33 -

1994 1748

6393 6479

- 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

- 90 -

Grafik 5 2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019

Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah) (dalam Miliar Rp)

Pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 715 merupakan penerimaan

perpajakan pemerintah pusat dan sisanya sebesar 285 merupakan

penerimaan perpajakan pemerintah daerah

2 Analisis Perubahan

Grafik 5 3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019

Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar Rp647 triliun Proporsi

pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp450 triliun) dan pemerintah daerah

(Rp184 triliun) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian masing-masing

mencapai 696 dan 285 sedangkan sisanya disumbang pajak perdagangan

internasional Dari total penerimaan perpajakan konsolidasian tersebut nilai

pajak dalam negeri (pusat dan daerah) masih sangat kecil jika dibandingkan

dengan total output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp568

triliun Jika realisasi pajak tersebut dijadikan acuan tax ratio di Provinsi Jambi

maka nilai tax ratio-nya hanya sebesar 114

5246 4634 612 - -

1845 16104

290 14851

P E N D A P A T A N P E N D P E R P A J A K A NP E N D B U K A N P A J A K H I B A H T R A N S F E R

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional

- 91 -

3 Rasio Pajak (Tax Ratio)

Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak suatu

daerah terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Terkait dengan rasio pajak PDRB menggambarkan

jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak PDRB juga

menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan

baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB di wilayah Provinsi Jambi pada tahun

2019 mencapai 298 jauh lebih rendah dibanding target rasio pajak nasional

sebesar 109 Rasio pajak di wilayah Provinsi Jambi tersebut sedikit turun

apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 307

Tabel 5 2 Tabel Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018 Tahun 2019

Penerimaan Perpajakan

Konsolidasian (milyar) 6393 6479

PDRB Provinsi Jambi (milyar) 208367 217712

Rasio Pajak 307 298 Sumber LKPK BPS (diolah)

Penurunan rasio pajak ini menunjukkan bahwa walaupun penerimaan pajak di

wilayah Jambi mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut lebih rendah dari

kenaikan potensi perpajakan yang dapat diterima oleh pemerintah Dengan

kondisi tersebut Pemerintah hendaknya dapat lebih mengoptimalkan usaha

intensifikasi penerimaan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan

perpajakan

4 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Konsolidasian

Dengan tersedianya data realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat

dan daerah maka pendapatan di suatu daerah dapat diperluas tidak hanya pada

PAD yang diterima Pemerintah Daerah namun mencakup seluruh penerimaan

pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut yang terdiri

1 Pendapatan pajak daerah

2 Retribusi daerah

3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

4 Lain-lain PAD yang sah

- 92 -

5 Penerimaan Perpajakan PNBP dan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat

Tabel 5 3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019

Realisasi Realisasi Kenaikan

Penerimaan

Perpajakan6392581019502 6479410604658 136

PNBP 1993844643124 1748410577778 -1231

Total 8386425662626 8227821182436 -189

PDRBPert Ekonomi 3708 T 3842 T 359

Uraian2019

Sumber LKPK Kanwil DJPB BPS (diolah)

Pada triwulan IV tahun 2019 output ekonomi Jambi (atas dasar harga konstan)

mencapai Rp3842 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 359 (yoy)

Sedangkan pada periode yang sama pendapatan yang diterima pemerintah

daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp822 triliun atau turun

sebesar 189

C BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja

Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode

pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal

(berelasi)

Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending)

atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas

1) Proporsi dan komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja)

atau perbandingan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap

total Belanja konsolidasian

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Belanja operasi

antara lain meliputi belanja pegawai belanja barang bunga subsidi hibah

bantuan sosial

Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah gedung

dan bangunan peralatan aset tak berwujud

- 93 -

2) Perubahan realisasi Belanja Konsolidasian tahun pelaporan dibandingkan tahun

sebelumnya dilengkapi dengan elaborasi penyebab kenaikan atau penurunan

tersebut serta kemungkinan rekomendasi yang diajukan

3) Perhitungan rasio seperti rasio Belanja per kapita (spending per citizen) Rasio

ini merupakan perbandingan antara realisasi Belanja dibagi jumlah penduduk

Analisis Belanja per kapita dapat digunakan sebagai analisis perbandingan

belanja antar pemkabkota Analisis dapat diperdalam hingga rasio belanja per

kapita berdasarkan fungsi dan dibandingkan dengan statistik terkait misalnya

perbandingan antara Rasio Belanja Pendidikan per kapita dengan Indeks

Pembangunan Manusia antar pemkabkota

Grafik 5 4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi 2019

Berdasarkan jenis belanja porsi belanja operasi masih didominasi oleh belanja

pegawai dan belanja barang masing-masing 302 dan 24 dari total belanja

dan transfer konsolidasian Sedangkan porsi belanja modal hanya sebesar

200 dari total belanja dan transfer konsolidasian Masih kecilnya porsi belanja

modal dibanding belanja barang maka belanjapengeluaran yang dilakukan

harus difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan

dampak langsung terhadap perekonomian (stimulus ekonomi) sehingga

pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi lebih optimal

2451 2770 1586

- - - 19 -

Pem Pusat 14968

4429 4406

- 16 781

Pem Daerahellip

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

PembayaranBunga Utang

Subsidi Hibah BelanjaBantuan

Sosial

Belanja Lain-lain

Transfer

- 94 -

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

PembayaranUtangSubsidi

Belanja BantuanSosialBelanja Lain-lain

Grafik 5 5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019

Secara umum komposisi belanja konsolidasian 2019 tidak terlalu berbeda jauh

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Terbesar

masih belanja pegawai 363 dari total belanja konsolidasian Diikuti belanja

barang belanja modal transfer dan belanja hibah masing-masing sebesar

298 221 82 dan 33

3 Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian terhadap Total Belanja

Konsolidasian

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja

barang konsolidasian Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian

mengindikasikan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional

pemerintahan Pada tahun 2019 rasio belanja operasi terhadap total belanja

konsolidasian di Provinsi Jambi sebesar 6741 Sedangkan tahun 2018

sebesar 6965 Jumlah Belanja Operasi memang meningkat dari 1593 triliun

menjadi 1711 triliun namun secara rasio menunjukkan bahwa alokasi anggaran

pemerintah untuk kegiatan operasi menurun pada tahun 2019

Tabel 5 4 Tabel Rasio Belanja Operasi Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019

Konsolidasian Rasio Konsolidasian Rasio

Belanja Operasi 15937824563237 6965 17112141882735 6741

Total Belanja dan Transfer 22883698587056 25387050343991

Uraian2018 2019

Sumber LKPK (data diolah)

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Pembayaran Utang

Subsidi

- 95 -

D SURPLUSDEFISIT KONSOLIDASIAN

Keseimbangan umum atau SurplusDefisit adalah selisih lebihkurang antara

pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama

Surplusdefisit dalam LKPK-TW merupakan gabungan surplus defisit APBD

ditambah dengan surplusdefisit LKPP Tingkat Wilayah

Analisis terhadap SurplusDefisit Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan

1) Proporsikomposisi realisasi surplusdefisit Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah terhadap surplusdefisit konsolidasian Analisis ini membandingkan nilai

surplusdefisit gabungan seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat

dengan surplusdefisit konsolidasian

2) Perbandingan rasio SurplusDefisit terhadap PDRB antar KabupatenKota Rasio

ini menghitung perbandingan nilai surplusdefisit KabKota dengan nilai PDRB

KabKota

Rasio Surplus Defisit = Nilai Surplus Defisit Konsolidasian KabKota

Nilai PDRB KabKota

1 Komposisi SurplusDefisit Konsolidasian dan Rasio

Pada tahun 2019 SurplusDefisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Jambi

mencapai minus Rp1716 Triliun Sebagian besar (9644) defisit tersebut dari

Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Jambi dan sisanya (356) dari Gabungan

Pemerintah Daerah Jambi Pemerintah Pusat di wilayah Jambi menyumbang

minus Rp1654 Triliun dan gabungan Pemda Jambi menyumbang defisit sebesar

minus Rp061 Triliun Sedangkan rasio surplusdefisit konsolidasian Provinsi

Jambi terhadap PDRB mencapai 1090 yang terdiri dari gabungan pemda

Jambi sebesar 020 dan Pemerintah Pusat sebesar 1070

Tabel 5 5 Rasio SurplusDefisit Konsolidasian terhadap PDRB pada Provinsi Jambi

Realisasi Komposisi

Gabungan Pemda Jambi -611402945632 356 041

Pempus di Wilayah Jambi -16547826215923 9644 1109

Konsolidasian -17159229161555 100 11

SurplusDefisit Rasio terhadap

PDRB (ADHK)

Sumber LKPK BPS (data diolah)

- 96 -

2 Perbandingan Rasio SurplusDefisit antar KabupatenKota

Sumber LRA Pemda

Tahun 2019 lebih banyak pemda dominan yang rasionya negatif artinya terjadi

defisit dimana realisasi belanja lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan

daerah Hanya Kabupaten Merangin Kabupaten Tebo Kota Sungai Penuh dan

Kota Jambi yang mengalami surplus Hal tersebut berbanding terbalik dengan

kondisi tahun 2018 dimana lebih banyak terjadi surplus

E ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota)

dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah

dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu

Y = C + I + G + (X-M)

Keterangan

Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi

G = Belanja Pemerintah X = Ekspor dan M = Impor

Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada PDRB

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data pada Laporan Statistik Keuangan

Pemerintah Tingkat Wilayah Data yang digunakan untuk analisis tersebut dapat

diambil dari Laporan Operasional (Statement of Government Operations) Laporan

Operasional adalah ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati

bersama antara unit institusi pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan

perubahan posisi keuangan

(22) (31) (31)

TanjabTimur

2018 2019

- 97 -

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi Tahun

Tabel 5 6 Ringkasan Laporan Operasional

A1 Pendapatan 30723195946370

a Pajak 6479024735638

b Kontribusi Sosial

c Hibah 873507727431

d Pendapatan Lainnya 23370663483301

A2 Beban 20096221874820

a Kompensasi Pegawai 9126002069541

b Penggunaan Barang dan Jasa 6627997019152

c Konsumsi Aset Tetap 0

d Bunga 0

e Subsidi 16147107551

f Hibah 3412445871231

g Manfaat Sosial 69063861537

h Beban Lainnya 844565945808

GOB Keseimbangan Operasi BrutoNeto (1-2+23+NOBz) 10626974071550

TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto 5992573342514

a Aset Tetap 5912359011281

b Perubahan Persediaan 0

c Barang Berharga 0

d Aset Non Produksi 80214331233

NLB Saldo PeminjamanPinjaman Neto (1-2+NOBz-31) 4634400729036

TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN

(PEMBIAYAAN) (4634400729036)

A32 Akuisisi Neto Aset Keuangan 4611093272183

a Dalam Negeri 4611093272183

b Luar Negeri 0

A33 Keterjadian Kewajiban Neto (23307456853)

a Dalam Negeri (23307456853)

b Luar Negeri 0

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH

Dalam Laporan Operasional kita dapat menghitung kontribusi pemerintah terhadap

PDRB terutama dari belanja pemerintah (G) dan investasi (I) Nilai belanja

pemerintah (G) dicerminkandiproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah

yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa

konsumsi aset tetap dan pembelian barangjasa untuk transfer langsung ke rumah

tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barangjasa) dikurangi penjualan

barang dan jasa Sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkandiproxikan dari

nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset

- 98 -

tetap dikurangi penghentian aset tetap dalam Laporan Operasional sama dengan

nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan

cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB

Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari

perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB

Perhitungan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah = Rp2009 triliun PMTB = Rp599 triliun dan

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi = Rp5628 triliun maka didapatkan

1 Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah 20095628 = 357

2 Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 5995628= 106

Berdasarkan data diatas kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi

Jambi mencapai 357 Namun dari jumlah tersebut sebagian akan terdistribusi ke

dalam konsumsi rumah tangga jika dilihat dari struktur PDRB yang dirilis BPS

Melihat kontribusinya menunjukkan belanja pemerintah memiliki peran cukup

signifikan terhadap perekonomian Jambi Belanja pemerintah (belanja pegawai dan

belanja barang) cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi

perekonomian sehingga peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi akan

kurang optimal ketika realisasi belanja tidak terserap secara teratur dan hanya

menumpuk di akhir tahun Lain halnya dengan investasi pemerintah meskipun

nilainya tidak terlalu signifikan namun efeknya akan dirasakan dan mempengaruhi

perekonomian pada masa yang akan datang

Untuk saat ini realisasi belanja pemerintah perlu segera diakselerasi penyerapannya

(khususnya belanja daerah) untuk menghindari penumpukan realisasi belanja pada

akhir tahun anggaran Realisasi belanja yang ter-konsentrasi hanya pada triwulan IV

akan berdampak pada tidak otimalnya kontribusi belanja pemerintah sebagai

stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Ekonomi Jambi sangat

bergantung terhadap sektor primer sehingga ketika terjadi shock pada harga dan

permintaan komoditas unggulan (batubara karet dan CPO) akan berdampak

langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jambi Mempertimbangkan harga

komoditas (sawit dan karet) yang masih fluktuatif hingga akhir tahun 2019 peran

government spending sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga

laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih mampu tumbuh meskipun ada resiko

eksternal

- 99 -

BAB VI KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

ldquoKaret sebagai salah satu sektor unggulan bidang Pertanian di Provinsi Jambirdquo

- 100 -

BAB VI

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL

REGIONAL

A KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

Bab ini menggambarkan kekhususan daerah terkait keunggulan potensi dan

tantangan fiskal regional Mengingat beragamnya karakteristik masing-masing

daerah baik dari segi demografis kondisi dan potensi ekonomi maupun event-event

tertentu yang berdampak ekonomi

1 Kesehatan

Berdasarkan data BPS jumlah desakelurahan di Provinsi Jambi yang memiliki

sarana kesehatan pada 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun

2014 Pada tahun 2018 jumlah desa yang memiliki sarana Rumah Sakit Rumah

Sakit Bersalin Poliklinik Puskesmas Puskesmas Pembantu dan Apotek

masing-masing bertambah menjadi 36 151 103 231 654 dan 211

desakelurahan dibandingkan tahun 2014 (sebanyak 35 32 62 196 635 dan

130 desakelurahan) Bertambahnya jumlah desa yang memiliki puskesmas

ataupun puskesmas pembantu memudahkan masyarakat hingga tatanan

terbawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Tabel 6 1 Jumlah DesaKelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan di Sumatera

2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018

ACEH 53 64 64 60 50 225 155 210 258 322 353 395 863 981 971 212 239 346

SUMATERA

UTARA 171 178 199 258 192 441 735 872 800 535 585 661 1757 1858 1887 439 573 740

SUMATERA

BARAT 45 48 54 111 63 139 85 98 127 250 274 294 623 691 721 150 201 257

RIAU 45 59 55 99 76 207 215 265 329 201 229 272 798 913 1033 156 261 351

JAMBI 28 35 36 46 32 151 30 62 103 173 196 231 551 635 654 82 130 211

SUMATERA

SELATAN 48 59 65 79 57 248 109 134 195 296 350 403 797 911 935 146 171 244

BENGKULU 16 18 20 11 8 5 25 30 49 180 177 190 403 444 456 70 97 141

LAMPUNG 37 46 53 159 100 238 265 312 307 273 320 350 757 833 936 164 226 356

KEP BANGKA

BELITUNG 13 16 21 21 60 25 24 33 25 58 62 63 154 163 148 42 55 73

KEP RIAU 22 25 23 36 21 35 38 64 76 68 77 88 187 224 243 63 77 90

ApotekProvinsi

Rumah SakitRumah Sakit

BersalinPoliklinik Puskesmas

Puskesmas

Pembantu

Sumber BPS (data diolah)

- 101 -

Meningkatnya jumlah desakelurahan yang memiliki sarana kesehatan harus

dibarengi dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai Sarana

pelayanan kesehatan yang bertambah tanpa didukung oleh tenaga medis yang

tersedia bersifat kontraproduktif terhadap outcome dari pelayanan kesehatan

kepada masyarakat Minimnya jumlah tenaga medis di desakelurahan dengan

akses transportasi yang cukup berat berakibat pada rendahnya mutu dan kualitas

tingkat kesehatan yang diterima oleh masyarakat Disini diperlukan kebijakan

pemerintah di bidang kesehatan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran

sehingga minimnya alokasi anggaran untuk kesehatan dapat dimanfaatkan

secara lebih optimal

Tabel 6 2 Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

ACEH 31 30 6 6 168 234 124 233 23 24 63 37

SUMATERA UTARA 24 21 7 6 72 109 63 113 11 12 21 11

SUMATERA BARAT 20 20 8 7 114 145 83 108 18 23 15 9

RIAU 17 20 5 5 88 120 68 92 15 16 8 8

JAMBI 19 19 5 6 110 184 73 129 17 20 34 10

SUMATERA SELATAN 15 14 3 3 113 137 87 111 13 17 22 16

BENGKULU 20 22 5 6 144 190 133 163 14 22 34 46

LAMPUNG 14 13 3 2 51 91 31 77 6 8 15 9

KEP BANGKA BELITUNG 25 26 6 6 180 186 68 81 20 21 23 12

KEP RIAU 28 17 7 4 125 135 52 61 12 14 16 5

ProvinsiDokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Farmasi

Kesehatan

Masyarakat

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danatau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan Tenaga kesehatan merupakan

sumber daya manusia yang diperlukan bagi pembangunan kesehatan Pada

survey yang dilakukan tahun 2017 tenaga kesehatan di Jambi secara total

jumlah meningkat Namun untuk Dokter Umum tetap sebanyak 19 tenaga

kesehatan Untuk Kesehatan Masyarakat turun dari 34 menjadi 10 tenaga

kesehatan Apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya misalnya untuk

Dokter Umum tahun 2017 di Provinsi Jambi sebanyak 19 di bawah Aceh

sebanyak 30 dimana merupakan daerah di Sumatera dengan jumlah dokter

umum tertinggi

- 102 -

2 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh

aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan Kemudahan akses dan

ketersediaan sarana prasarana pendidikan akan meningkat tingkat partisipasi

sekolah menjadi lebih baik Akses terhadap fasilitas pendidikan tersebut dapat

dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan persentase

penduduk buta huruf di daerah tersebut

Tabel 6 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 10 Provinsi - Sumatera

7-12 13-15 16-18 19-24 7-12 13-15 16-18 19-24 7-12 13-15 16-18 19-24

ACEH 9985 9809 8215 3428 9986 9849 8292 3761 9975 9852 8326 3254

SUMATERA

UTARA 9949 9660 7676 2680 9950 9675 7741 2997 9941 9689 7767 2575

SUMATERA

BARAT 9950 9629 8286 3545 9951 9637 8308 3823 9952 9623 8363 3566

RIAU 9898 9473 7652 2728 9907 9495 7727 3168 9936 9537 7729 2816

JAMBI 9959 9589 7154 2412 9967 9614 7194 2616 9970 9642 7197 2332

SUMATERA

SELATAN 9963 9401 6905 1917 9971 9441 6965 1898 9971 9451 7029 1807

BENGKULU 9980 9720 7907 2990 9987 9736 7933 3234 9977 9718 7939 3071

LAMPUNG 9978 9476 7003 2096 9986 9500 7083 2406 9980 9489 7105 2069

KEP BANGKA

BELITUNG 9964 9241 6699 1499 9985 9270 6711 1866 9976 9287 6779 1701

KEP RIAU 9932 9908 8280 1913 9952 9920 8378 1973 9948 9850 8404 1898

Provinsi Angka Partisipasi Sekolah ( A P S ) Angka Partisipasi Sekolah ( A P S ) Angka Partisipasi Sekolah ( A P S )

2017 2018 2019

Menurut data yang dirilis BPS angka partisipasi sekolah Provinsi Jambi pada

2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 63) Pada

2019 APS menurut kelompok umur 7-12 dan 19-24 menurun sebesar 9975

dan 3254 dari tahun 2018 sebesar 9986 dan 3761 Sedangkan pada

kelompok umur 13-15 dan 16-18 mengalami peningkatan sebesar 9852 dan

8326 Nilai APS kelompok umur 7-12 tahun Jambi sedikit lebih baik dari

Sumatera Barat (9952) Tetapi apabila dilihat pada kelompok umur 19-24

Jambi jauh di bawah Sumatera Barat (3566) yaitu sebesar 2332 APS

merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikan tertentu Sehingga meskipun APS Jambi kelompok umur 7-

12 tahun tinggi namun pada kelompok 19-24 terhitung rendah Dimana

kelompok umur tersebut adalah kelompok yang bersekolah di perguruan tinggi

- 103 -

Grafik 6 1 Perkembangan Persentase Penduduk Buta Huruf Provinsi Jambi 2011-2018

463421

223 216 199 191 185143 133

089 057 049 035 029 029

634 606566 549 518

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Umur 15+ Umur 15-44 Umur 45+

Angka buta huruf di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang signifikan

pada empat (4) tahun pertama yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014 Tahun-

tahun selanjutnya penurunan persentase buta huruf tidak terlalu signifikan Pada

tahun 2015 umur 45+ 15 ndash 44 dan 15+ persentasenya masing-masing sebesar

606 216 049 dan menurun sampai dengan 2018 sebesar 518

185 029 Meski penurunan tak setajam pada empat (4) tahun pertama

penurunan persentase buta huruf di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan

Usaha pemerintah melalui dinas-dinas terkait membuahkan hasil dari tahun ke

tahun meskipun lambat Dengan begitu dapat diberikan rekomendasi untuk

memberikan upaya-upaya mengentaskan buta huruf tak hanya di daerah-daerah

terpencil namun juga di kota-kota di Provinsi Jambi agar persentase penduduk

buta huruf dapat ditekan

3 Pertanian

Kesejahteraan petani dapat dilihat melalui Nilai Tukar Petani (NTP) NTP adalah

indikator proxy kesejahteraan petani Penentuan NTP dilakukan dengan

membandingkan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga

yg dibayar petani (Ib) (BPS 2015) NTP Provinsi Jambi selama periode Januari

ndash Desember 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif namun positif (Grafik 62)

NTP pada Januari (981) turun pada Juli-Agustus hingga menyentuh angka

9618 NTP September (9836) menjadi titik balik melanjutkan tren positif NTP

- 104 -

sepanjang 2019 hingga pada Desember mencapai titik tertinggi dengan nilai NTP

sebesar 10085

Grafik 6 2 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi 2019

98859918

9751 9767

98369785

IB IT NTP

Sumber BPS Provinsi Jambi (data diolah) Fluktuatifnya NTP di Provinsi Jambi harus dijadikan sebagai peringatan dini

(early warning) bagi pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan (decision

maker) dalam menentukan arah kebijakan bahwa sektor perkebunan sangat

rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global selain itu sub sektor perikanan

juga harus mendapat perhatian serius karena terbukti lebih memberikan dampak

positif terhadap petani Jika dikaitkan dengan besarnya kontribusi sektor

pertanian dalam membentuk struktur perekonomian Provinsi Jambi

permasalahan utamanya terdapat pada tataniaga dan distribusi sehingga perlu

segera diselesaikan agar tidak memberikan dampak negatif terhadap para

petani sehingga tidak bermuara pada rendahnya nilai tukar yang diterima petani

B SEKTOR UNGGULAN PROVINSI JAMBI

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jambi 2019 sebesar 440 (c-to-c) Sektor

utama penopangnya 4 (empat) sektor yaitu Pertanian Kehutanan dan Perikanan

(272) Pertambangan dan Penggalian (1794) Perdagangan Besar dan Eceran

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1223) dan Industri Pengolahan (983)

Dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sektor unggulan tersebut berikut

adalah informasi indikator sektor-sektor unggulan di Provinsi Jambi

- 105 -

1 Pertanian

Tabel 6 4 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Provinsi Jambi 2013-2017

Jenis Tanaman

perkebunan2013 2014 2015 2016 2017

Karet 323271 326137 328581 337544 1123329

Kelapa Sawit 1555697 977799 1013811 1552543 108080

Kelapa Dalam 106869 107566 108471 104528 141

Kelapa Hybrida 271 229 198 171 56681

Kulit Kayu Manis 56594 56909 56276 56253 14082

Kopi Robusta 13209 13210 13239 12010 241

Kopi Arabica 117 107 208 214 14305

Kopi - - - 1171 27

Lada 51 53 63 25 -

Pala - - - - -

Kina - - - - 29

Cengkeh 31 31 29 29 802

Coklat 674 670 718 703 13395

Pinang 16297 16544 13482 12594 -

Jahe - - - - 224

Kemiri 238 233 215 212 15

Kapuk 32 44 27 18 -

Kapulaga - - - - -

Jarak pagar - - - - 107

Aren 132 131 126 126 -

Jambu Mete - - - - 4

Vanili 2 2 2 3 2300

Teh 5269 3555 - 3555 9655

Tebu 12873 12842 7374 15283 317

Tembakau 706 212 285 302 283

Nilam 1129 208 197 248 - Sumber BPS Provinsi Jambi

Tabel 6 5 Produksi Tanaman Karet Menurut KabupatenKota 2008-2017

Wilayah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PROVINSI JAMBI 271751 282886 280928 298786 322044 323271 326167 328581 334463 359

KERINCI 236 242 242 270 270 281 281 345 345 70431

MERANGIN 48395 49598 50529 56514 59956 60962 61360 61758 62233 60814

SAROLANGUN 49979 51169 53290 54305 57191 56558 56588 58394 60797 74230

BATANGHARI 54707 61989 62297 66700 69037 71801 72780 73386 73810 29918

MUARO JAMBI 32585 33796 29207 29690 29464 31603 29786 29625 29731 4597

TANJUNG JABUNG

TIMUR 6971 7385 6648 7793 7068 2673 7639 6570 6435 3647

TANJUNG JABUNG

BARAT 1979 1992 2000 2384 2627 7639 2916 2852 3097 50769

TEBO 48779 48915 48915 49122 49205 49452 49780 50314 51465 46548

BUNGO 28120 27800 27800 32008 47226 42302 45037 45337 46550 -

- 106 -

Berdasarkan data BPS (2016) produksi tanaman perkebunan Provinsi Jambi

didominasi oleh komoditas unggulan ekonomi Jambi yaitu Kelapa Sawit (tersebar

di 8 kabupaten) Karet (8 kabupaten) Kelapa dan Pinang (Tanjab Barat dan

Tanjab Timur) serta Kulit Kayu Manis (Kerinci) Produksi kelapa sawit Jambi

berfluktuasi karena sangat terpengaruh oleh perubahan cuaca dan dampak

kebakaran hutan (2014 ndash 2015) Untuk komoditas karet (tabel 65) produksi tahun

2017 mencapai 359 ton lebih baik dibanding tahun sebelumnya Meskipun begitu

harga kedua komoditas tersebut masih sangat tergantung dari faktor cuaca harga

dan permintaan global sehingga masih rentan terhadap faktor eksternal yang

dapat merugikan petani dari sisi produksi dan penghasilan

Tabel 6 6 Produksi Tanaman Sawit Menurut KabupatenKota 2008-2016

Wilayah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROVINSI JAMBI 1203545 1237924 1266225 1426081 753859 1555697 - 1013811 1031215

KERINCI - - 10 11 12 12 - 10 10

MERANGIN 153675 157269 157269 172756 66681 174719 - 173414 175076

SAROLANGUN 100528 100528 102122 123598 108459 128298 - 59776 59874

BATANGHARI 160882 161461 177348 186414 108404 254584 - 121809 123085

MUARO JAMBI 297225 297225 300163 334020 132852 338781 - 188534 188613

TANJUNG JABUNG TIMUR 229285 256746 253258 285287 179926 43185 - 228376 241786

TANJUNG JABUNG BARAT 30705 33385 33706 38867 37771 312760 - 44879 46366

TEBO 85881 86089 97061 121895 37915 140028 - 93631 83679

BUNGO 145364 145221 145288 163233 81839 163330 - 103382 112726 Sumber BPS Provinsi Jambi

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan membentuk PDRB Jambi sebesar

2806 namun jika ditelisik dengan menggunakan indikator indeks NTP

menunjukkan bahwa besarnya sumbangan sektor tersebut terhadap

pertumbuhan ekonomi Jambi ternyata belum mampu menopang atau

meningkatkan kualitas tingkat kesejahteraan petani Hal itu disebabkan oleh hasil

produksi dari sektor pertanian masih cukup rentan terhadap faktor eksternal

seperti permintaan dan harga komoditas internasional cuaca serta tataniaga

sektor pertanian yang masih belum tertata dengan baik

2 Perdagangan

Merujuk pada Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Bank

Indonesia kinerja ekspor non-migas Jambi tahun 2019 mencapai USD9285503

juta Sedangkan impor non migas tercatat sebesar USD358829 juta sehingga

kinerja ekspor impor non migas Jambi mencatat net ekspor senilai

USD8926673 juta Net ekspor membentuk PDRB Jambi sebesar 207

- 107 -

Grafik 6 3 Nilai Ekspor Non Migas Jambi Menurut Negara Tujuan Tahun 2019 (per November 2019)

Sumber SEKDA Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 6 4 Nilai dan Volume Impor Non Migas Jambi 2013-2019

Sumber SEKDA Bank Indonesia (data diolah) Per November 2019 Kemudian ekspor non migas Jambi menurut negara tujuan (Grafik 63) tahun

2019 menunjukkan negara tujuan ekspor komoditas non migas Jambi terbesar

adalah Amerika dengan nilai USD1649 juta atau 146 dari total ekspor non

migas (USD11275 juta) Diikuti Thailand dan Jepang masing-masing sebesar

USD1602 juta dan USD1462 juta

3 Pertambangan

Selain sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sektor Pertambangan dan

Penggalian merupakan salah satu kontributor utama ekonomi Jambi sebesar

1794 Komoditas utamanya adalah minyak bumi dan gas bumi (dikelola oleh

Amerika Serikat146

Malaysia117

Jepang130

Thailand142

Eropa65

Lainnya302

-hellip

Nilai Impor (dalam juta U$D) Volume Impor (dalam ribu ton) Growth (q to q)

- 108 -

Petrochina di Kab Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur) serta batu

bara yang tersebar di wilayah Kab Sarolangun Merangin dan Bungo Adapun

tren sektor pertambangan di Jambi adalah sebagai berikut

Tabel 6 7 Perkembangan Komoditas Tambang Provinsi Jambi 2014-2017

2014 2015 2016 2017Minyak Bumi (000 barel) 857395 762207 750976300 729777835 Gas Bumi (MMBTU) 8699727800 8474530000 1513799900 1512839800 Batubara (ton) - 460496715 566166300 838851400 Bijih Besi (ton) - - - -

Jenis Barang PertambanganProduksi Pertambangan

C TANTANGAN FISKAL REGIONAL

1 Tingkat Kemandirian Daerah Masih Rendah

Realisasi pendapatan daerah 2019 masih di dominasi oleh pendapatan transfer

(dana perimbangan) Secara agregat terjadi peningkatan alokasi dana transfer

untuk wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 52 menjadi Rp1529

triliun Peningkatan cukup tinggi terdapat pada alokasi DBH dan Dana Desa

Naiknya porsi alokasi DBH disebabkan adanya penambahan alokasi DBH Pajak

maupun DBH Sumber Daya Alam (SDA) kurang bayar dari tahun sebelumnya

Alokasi pagu DBH bersifat dinamis menyesuaikan dengan penerimaan

pendapatan neto APBN secara nasional yang masih dibayangi melambatnya

perekonomian nasional maupun global yang berdampak pada rendahnya

pencapaian target pajak maupun penerimaan SDA

2 Alokasi Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi

Berdasarkan komposisinya besarnya pagu anggaran untuk urusan pendidikan

dan urusan kesehatan telah memenuhi mandatory spending minimum untuk

alokasi anggaran Realisasi belanja daerah tahun 2019 porsinya masih

didominasi Belanja Operasi sebesar 621 Utamanya belanja pegawai sebesar

551 (TA 2018 sebesar 606) dan belanja barang (314) Adapun porsi

belanja modal naik tipis (dibanding 2018) menjadi Rp443 Miliar Kemudian porsi

belanja transfer meningkat tipis 15 dibanding tahun sebelumnya

Tingginya porsi belanja mandatory yang harus dipenuhi dalam APBD

menyebabkan berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam

mengalokasikan dananya untuk programkegiatan lainnya Tantangan bagi

pemerintah daerah adalah bagaimana mengalokasikan anggarannya dengan

- 109 -

fokus pada belanja-belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat

3 Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Yang Belum Optimal

Realisasi belanja agregat di wilayah Provinsi Jambi hanya sebesar 9011 dari

total pagu Pada 2018 banyak pemda dominan yang rasio surplusdefisit positif

artinya terjadi surplus dimana realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan

realisasi belanja daerah Tahun 2019 masih terjadi hal serupa beberapa pemda

rasionya positif Belanja sebagai stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi tidak berjalan optimal memperhatikan rendahnya capaian penyerapan

belanja daerah mayoritas daerah penyerapannya di bawah 90 Terlebih lagi

fakta menunjukkan bahwa penyerapan anggaran hanya menumpuk di triwulan

III-IV tahun 2019

Dengan begitu realisasi belanja daerah tidak seimbang dengan kucuran dana

transfer dari pusat yang secara tunai ditransfer dari Kas pemerintah pusat ke Kas

Daerah sesuai jadwal yang teratur sehingga mengakibatkan adanya idle money

yang terlihat dari simpanan dana Pemda di perbankan Seharusnya dana transfer

yang diterima di Kas Daerah dapat segera dieksekusi sehingga belanja

pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dapat berfungsi

efektif sebagai multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi Kondisi tersebut

di atas memunculkan tantangan besar bagaimana mendorong pengelolaan

APBD yang sehat dengan penyerapan yang optimal dan tepat waktu sehingga

benar-benar dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi

di daerah

4 Capaian Tax Ratio Yang Masih Rendah

Realisasi penerimaan pajak tersebut menyumbang 659 dari total penerimaan

APBN di Jambi Target tax ratio dalam APBN-P 2019 ditargetkan sebesar 116

(arti sempit perpajakanPDB) Tax ratio untuk wilayah Provinsi Jambi 2019

sebesar 221 capaiannya lebih baik dari tahun 2018 (219)

Tercapainya realisasi penerimaan pajak ditopang oleh membaiknya kinerja

perekonomian khususnya sektor ekspor dan impor barang dan jasa sebagai

dampak stabilnya harga komoditas unggulan Provinsi Jambi serta meningkatnya

permintaan dipasar global

- 110 -

Apabila dibandingkan target nasional tax ratio di wilayah Provinsi Jambi tersebut

masih sangat rendah sehingga menunjukkan masih besarnya potensi pajak

yang belum tergali Meskipun realisasi penerimaan pajak sudah mencapai

1032 dari target perpajakan 2019 Namun masih dibutuhkan usaha ekstra agar

realisasi penerimaan negara bisa mencapai target yang telah dialokasikan

Realisasi penerimaan dari sektor pajak harus bisa dimaksimalkan untuk

mencegah membengkaknya defisit anggaran

- 111 -

BAB VII

ANALISIS TEMATIK

ldquoIntervensi Gizi Spesifik sebagai bentuk pencegahan Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupanrdquo

- 112 -

BAB VII

ANALISIS TEMATIK SINERGI KOORDINASI DAN KONVERGENSI PROGRAM

PUSAT-DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH

Pencegahan dan penurunan stunting merupakan prioritas nasional sebagaimana

tercantum dalam pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional Oleh sebab itu prioritas nasional masuk ke

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)1 Stunting

merupakan kondisi dimana tinggi badan anak jauh lebih pendek daripada tinggi badan

anak seusianya Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi dalam waktu lama

(kronik) Hal ini dapat dicegah dengan asupan gizi yang cukup terutama pada 1000 Hari

Pertama Kehidupan (HPK)

Gambar 7 1 Beban Permasalahan Gizi Provinsi Jambi

Sumber Riskesdas 2018

Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang mengalami beban ganda

permasalahan gizi (Gambar 61) Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti

kemiskinan pendidikan dan kondisi lingkungan Pada Riskesdas sebelumnya yakni

tahun 2013 Jambi menduduki posisi ke 20 dalam 20 Provinsi dengan prevalensi stunting

di atas prevalensi nasional Pun balita kurus dan kegemukan Jambi masih berada diatas

prevalensi nasional Berikut status proporsi penyebaran stunting di Indonesia

berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018

1 Kemendagri ldquoFAQ Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stuntingrdquo httpaksibangdakemendagrigoidfaq diakses pada 29 Januari 2020

301 Balita Pendek (Stunting)

102 Balita Kurus (Wasting)

8 Kegemukan pada Balita

489 Anemia pada Ibu Hamil

- 113 -

Grafik 7 1 Status Sebaran Stunting menurut Provinsi

Sumber Riskesdas 2013 dan 2018 BAPPEDA Provinsi Jambi

Jambi berada pada angka 379 (Riskesdas 2013) yang diwakili dengan warna

merah lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 372 Pada Riskesdas 2018

Jambi berada pada angka 301 (ungu) lebih rendah daripada angka nasional 308

Pada prioritas tahap I pelaksanaan Kegiatan Padat Karya dan Penanggulangan

Stunting tahun 2018 Kabupaten Kerinci masuk sebagai salah satu KabupatenKota

prioritas dengan prevalensi stunting (persentase balita pendek dan sangat pendek)

5526 dan jumlah balita stunting sebanyak 9846 jiwa2 Sedangkan pada tahap II tahun

2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam prioritas dengan prevalensi

stunting sebesar 4849 dengan jumlah balita stunting sebanyak 10524 jiwa

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi diantaranya adalah praktik

pengasuhan yang tidak baik terbatasnya layanan kesehatan kurangnya akses pada

makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi

2 Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 cegahstuntingid ldquo160 KotaKabupaten Prioritas dan Desa 2019rdquo cegahstuntingiddata-publikasipublikasi diakses pada 30 Januari 2020

- 114 -

Grafik 7 2 Prevalensi Pendek pada Balita di Provinsi Jambi

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jambi berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018

Pada grafik 72 dapat dilihat prevalensi balita pendek Kerinci turun dari 553 menjadi

424 Tanjung Jabung Timur turun menjadi 409 dari semula 485 sedangkan Tanjung

Jabung Barat meningkat dari 296 menjadi 440 Ketiga kabupaten tersebut masuk ke

dalam masalah berat dengan prevalensi lebih dari 40 Kabupaten Merangin Tebo

Batanghari dan Kota Sungai Penuh masuk dalam masalah sedang dengan prevalensi

201 - 40 Masalah ringan 20 - 30 adalah Kabupaten Sarolangun Muaro Jambi

Bungo dan Kota Jambi

Tahun 2010 gerakan global Scaling-Up Nutrition (SUN) diluncurkan dengan prinsip

bahwa penduduk berhak atas akses makanan cukup dan bergizi Pemerintah Indonesia

bergabung pada 2012 dengan mencanangkan dua kerangka besar Intervensi Stunting

yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif

A Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting

1 Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi Gizi ini dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan

berkontribusi dalam 30 penurunan Stunting Intervensi ini pada umumnya

dilakukan di sektor kesehatan dan sifatnya jangka pendek Sehingga hasil

intervensi dapat dilihat dalam waktu yang cukup singkat Intervensi ini dilakukan

mulai dari masa kehamilan ibu sampai kelahiran balita

- 115 -

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil

Meliputi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil

untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) mengatasi

kekurangan zat besi dan asam folat mengatasi kekurangan iodium

menanggulangi cacingan pada ibu hamil serta melindungi dari Malaria KEK

berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu dalam proses persalinan

sehingga dapat menyebabkan partus lama dan pendarahan pasca salin

hingga kematian ibu Pun pada bayi berisiko terjadi kematian janin prematur

lahir cacat berat badan lahir rendah dan kematian bayi

Tabel 7 1 Persentase Balita Kurus dan Ibu Hamil Risiko KEK (Kekurangan Energi Kronik) mendapat Makanan Tambahan menurut Provinsi 2-12018

2016 2017 2018

ACEH 845 995 8288

SUMATERA UTARA 571 8659 8458

SUMATERA BARAT 772 8436 9522

RIAU 812 8901 9753

JAMBI 767 9172 943

SUMATERA SELATAN 319 9046 9944

BENGKULU 76 986 986

LAMPUNG 819 7345 9265

KEP BANGKA BELITUNG 81 9369 959

KEP RIAU 783 8462 9241

Persentase Ibu Hamil Resiko KEK yang mendapat Makanan TambahanProvinsi

Sumber Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI

KEK dapat ditanggulangi dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

pada ibu hamil yang terdeteksi KEK selama 90 hari makan ibu Pada tahun

2018 sebesar 943 ibu hamil dengan risiko KEK di Jambi telah

mendapatkan makanan tambahan Persentase tersebut lebih tinggi

dibandingkan tahun 2017 (9172) Pada 2016-2017 persentase naik tajam

dari 767 menjadi 9172 Apabila dibandingkan dengan provinsi lain Jambi

berada di bawah Riau (9753) diatas Lampung (9265)

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6

Meliputi kegiatan yang mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD) terutama

melalui pemberian ASI jolongkolostrum serta mendorong pemberian ASI

Eksklusif

- 116 -

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-

23 Bulan

Meliputi kegiatan mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan anak

berusia 23 bulan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

menyediakan obat cacing menyediakan suplementasi zink melakukan

fortifikasi zat besi ke dalam makanan memberikan perlindungan terhadap

malaria memberikan imunisasi lengkap serta melakukan pencegahan dan

pengobatan diare

2 Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor

kesehatan dan berkontribusi pada 70 Intervensi Stunting Sasaran intervensi

ini adalah masyarakat secara umum Kegiatan ini dilakukan secara makro dan

dilakukan lintas Kementerian Lembaga Ada 12 kegiatan yang berkontribusi

dalam penurunan stunting yaitu

bull Menyediakan dan memastikan akses air bersih

bull Menyediakan dan memastikan akses sanitasi

bull Melakukan fortifikasi bahan pangan

bull Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana

bull Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

bull Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)

bull Memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua

bull Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal

bull Memberikan pendidikan gizi masyarakat

bull Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada

remaja

bull Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin

bull Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

- 117 -

B Penanggulangan Stunting oleh Pemerintah

1 Belanja KL dalam APBN

Kelompok Penanganan Stunting Intervensi Gizi Spesifik

Tabel 7 2 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Spesifik (dalam ribuan)

KODE ProgramKegiatanOutput DIPA Output

Pagu Real Volume Capaian

KEMENTERIAN KESEHATAN

0240306 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

2080 Pembinaan Gizi Masyarakat

Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu

Hamil dan Balita 100000 99500 9950 11 11 100

Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi

Masyarakat 352590 351660 9974 11 11 100

504 Peningkatan Surveilans Gizi 1300588 1299545 9992 11 11 100

5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga

Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan 457458 457272 9996 1 1 100

Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan

Kunjungan Neonatal Pertama 89170 87670 9832 1 1 100

Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan

Sekolah 295717 295709 10000 1 1 100

005 Pembinaan Pencegahan stunting 188645 188640 10000 1 1 100

Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lanjut Usia 116320 115850 9960 1 1 100

Antenatal 126190 123985 9825 5 5 100

0240508

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan

006 Layanan Imunisasi 526930 509481 9669 11 11 100

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik

005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 461250 454007 9843 506 504 100

Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan

Kecacingan 458000 457349 9986 2 2 100

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

HIV AIDS 319691 315403 9866 15 11 100

502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC 424050 380857 8981 22 11 100

ISPA 102000 94154 9231 1 1 100

0240709 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi dan KabKota yang

Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan 409265 406759 9939 1 1 100 Sumber MEBE (data diolah)

Pada belanja penanganan stunting Intervensi Gizi Spesifik yang dilakukan

Kementerian Kesehatan dapat dilihat bahwa sebagian besar realisasi diatas 90

dengan capaian output secara keseluruhan 100

- 118 -

Kelompok Penanganan Stunting pada APBD Intervensi Gizi Sensitif

Tabel 7 3 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Sensitif (dalam ribuan)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

Harga Pangan

102 Lumbung Pangan Masyarakat 311500 311183 9990 4 4 100

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

106 Kawasan Mandiri Pangan 530000 521310 9836 1 1 100

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan

101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 4610500 4857510 10536 97 91 100

Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan

Segar 450000 445962 9910 1 1 100

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan

JKNKIS

Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan

Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)Kartu Indonesia Sehat (KIS) 670400 643777 9603 1 1 100

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

002 Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media 1328350 1326000 9982 2 2 100

Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam

mendukung Program Kesehatan 400710 399231 9963 1 1 100

Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

yang memenuhi Syarat 128160 128060 9992

504 Pengawasan terhadap Sarana Air Minum 63310 63310 10000

Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) 253280 253210 9997

KEMENTERIAN AGAMA

08 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga

Sakinah

008 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 919499 747680 8131 2817 149 98

12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

014 Pembinaan Keluarga Hittasukhaya 22378 22345 9985 1 1 100

- 119 -

KEMENTERIAN SOSIAL

07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2251 Jaminan Sosial Keluarga

Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai

Bersyarat 2275543 2274351 9995 1 1 100

KEMENTERIAN PUPR

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman

004 Sistem Pengelolaan Air Limbah 10370000 9362000 9028 1066 660 100

Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan 12827447 12350792 9628 10 10 96

008 SPAM Berbasis Masyarakat 39396620 39343870 9987 0 100 100

Program Kependudukan KB dan Pembangunan

Keluarga

Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi

081 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK 660000 639723 9693 15869 15869 100

Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam

edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai

calon ibu 1464666 1437891 9817 810 810 100 Sumber MEBE (data diolah)

Intervensi Gizi Sensitif berperan sebanyak 70 penurunan stunting

Intervensi ini dilakukan oleh kementerianlembaga terkait yang saling bekerja

sama melakukan program-program dalam rangka penurunan stunting Pada

data yang diambil dari MEBE realisasi kementerian lembaga berada diatas

80 dengan capaian output lebih dari 90

Kelompok Penanganan Stunting Pendampingan Koordinasi dan

Dukungan Teknis

Pendampingan koordinasi dan dukungan teknis dalam rangka

penurunan stunting di Jambi dilakukan oleh Kementerian Pertanian

Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dan Badan Pusat Statistik Realisasi pada semua program berada

diatas 90 dengan capaian output hampir seluruhnya 100 kecuali pada

output Pembinaan KabupatenKota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

- 120 -

Tabel 7 4 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Pendampingan Koordinasi dan Dukungan Teknis

Pagu Real Volume Nilai Capaian

Pangan Masyarakat

Rawan Pangan

115 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah 220000 212828 9674 3 3 100

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

963 Layanan Data dan Informasi 306020 301664 9858 1 1 100

Masyarakat

Pembinaan KabupatenKota dalam Pelaksanaan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 868381 861245 9918 2 2 99

07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia

Sehat dengan Pendekatan Keluarga 96752 96688 9993 49 49 100

Program Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

501 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 103224 93698 9077 240 240 100

Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia

Kesehatan 1191881 1084377 9098 397 397 100

KEMENTERIAN PUPR

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Permukiman 579004 551734 9529 3 100 100

SPAM 1548813 1520715 9819 8 100 100

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi

Statistik

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS

Provinsi

PUBLIKASILAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN

RAKYAT 3668599 3615122 9854 24 2 100 Sumber MEBE (data diolah)

- 121 -

2 Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Data yang ditampilkan adalah data penanganan stunting pada Kabupaten

Kerinci saja Alasan dari pemilihan tersebut adalah Kabupaten Kerinci masuk

sebagai 100 KabupatenKota Prioritas sejak 2017 dan 2018 sehingga dapat

dilihat arah perkembangannya

Gambar 7 2 TKDD untuk Mengatasi Stunting

Sumber DJPK Arah Kebijakan TKDD Tahun Anggaran 2019

Berikut merupakan arah kebijakan untuk mengatasi stunting pada bidang

Kesehatan Sanitasi Air Minum dan Pendidikan Sebab stunting bukanlah

permasalahan yang dapat diatasi dengan alokasi pada bidang Kesehatan saja

Stunting memiliki dimensi yang kompleks Penyebabnya tidak hanya kekurangan

gizi maupun pengetahuan mengenai gizi dan keluarga berencana Pun akses

pada air minum yang bersih dan sehat serta pengelolaan limbah yang baik juga

berpengaruh signifikan pada prevalensi stunting Tak tertinggal pula pada bidang

pendidikan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penting dalam

memberikan pengetahuan dasar kepada anak usia dini

- 122 -

Tabel 7 5 Belanja DAK Fisik untuk Mengatasi Stunting

Kesehatan DAK Penugasan

Penyediaan Alat Antropometri 683999000

Kit Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit) 1700000000

Air Minum DAK Reguler

Peningkatan kapasitas SPAMUprating IPA

SPAM 715852000

Air Minum DAK Penugasan

Pengembangan jaringan perpipaan SPAM 2279306000

SPAM 375000000

Sanitasi DAK Reguler

Pembangunan tangki septik skala individual

perdesaan minimal 50 KK 150000000

Nilai KegiatanBidang Jenis Dana Rincian Kegiatan

Sumber OMSPAN (diolah)

Alokasi DAK Fisik untuk penurunan stunting di Jambi hanya pada bidang

Kesehatan Air Minum dan Sanitasi Pada DAK Fisik Kesehatan kegiatan yang dilakukan

hanya penyediaan alat antropometer dan pemberian sanitarian kit Pada DAK Fisik Air

Minum kegiatan difokuskan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- 123 -

BAB VIII PENUTUP

ldquoKanwil DJPb Provinsi Jambi siap mengawal APBN untuk Indonesia Majurdquo

- 124 -

BAB VIII

PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan sebagai berikut

1 Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga

komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas Batubara Crude Palm Oil

gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat Perubahan struktur

penduduk pada 2016 dimana kelompok usia sekolah hampir seimbang dengan

kelompok usia produktif dan usia lanjut semakin besar hal ini memberikan

indikasi migrasi penduduk usia produktif ke Provinsi Jambi Letak Jambi secara

geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera

(Provinsi Sumsel Sumbar Riau Kepulauan Riau dan Bengkulu) karena dapat

menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang jasa dan orang dari dan

ke Batam Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain Peran Jambi ke

depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia

pemberlakuan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan Asean China (ACFTA) serta

pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

2 Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar

359 (yoy) menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 485 (yoy) serta

masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang

tumbuh sebesar 502 (yoy) Struktur ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019

menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan

dan perikanan pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan besar

dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor Pergerakan ekonomi Provinsi

Jambi masih sangat masih rentan terhadap faktor eksternal

3 Penerimaan pajak tahun 2019 terealisasi sebesar Rp461 triliun lebih tinggi

dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp450 triliun Realisasi penerimaan

pajak tersebut menyumbang 8875 dari total penerimaan APBN di Jambi

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 554 (rata-rata naik 102

per tahun) kecuali tahun 2016 yang sedikit mengalami penurunan Realisasi

perpajakan tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 686 dengan capaian

- 125 -

realisasinya 10727 dari target namun lebih rendah dibandingkan capaian

tahun sebelumnya sebesar 817 dari target penerimaan pajak

4 Belanja daerah di Provinsi Jambi tahun 2019 porsinya masih didominasi

Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang) Penyerapan dari

masing-masing daerah di wilayah Provinsi Jambi belum maksimal (rata-rata

dibawah 90) Realisasi belanja daerah tidak seimbang dengan kucuran dana

transfer dari pusat yang secara tunai ditransfer dari Kas pemerintah pusat ke

Kas Daerah sesuai jadwal yang teratur sehingga mengakibatkan adanya idle

money yang terlihat dari simpanan dana Pemda di perbankan

5 Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar Rp647 triliun

Proporsi pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp450 triliun) dan pemerintah

daerah (Rp184 triliun) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian

masing-masing mencapai 696 dan 285 sedangkan sisanya disumbang

pajak perdagangan internasional Porsi belanja operasi pada belanja

pemerintah masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang

masing-masing 302 dan 24 dari total belanja dan transfer konsolidasian

Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Jambi dan sisanya (356) dari

Gabungan Pemerintah Daerah Jambi

6 Meningkatnya jumlah desakelurahan yang memiliki sarana kesehatan harus

dibarengi dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai namun

sampai dengan survey tahun 2017 dokter umum di Jambi hanya berjumlah 19

(BPS) Untuk angka buta huruf di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan

yang signifikan pada empat (4) tahun pertama yaitu tahun 2011 sampai dengan

2014 NTP Provinsi Jambi yang mencerminkan kesejahteraan petani selama

periode Januari-Desember 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif namun positif

Produksi tanaman perkebunan Provinsi Jambi didominasi oleh komoditas

unggulan ekonomi Jambi yaitu Kelapa Sawit (tersebar di 8 kabupaten) Karet (8

kabupaten) Kelapa dan Pinang (Tanjab Barat dan Tanjab Timur) serta Kulit

Kayu Manis (Kerinci)

7 Sebaran stunting Jambi berada pada angka 379 (Riskesdas 2013) lebih tinggi

dibandingkan angka nasional yaitu 372 Pada prioritas tahap I pelaksanaan

Kegiatan Padat Karya dan Penanggulangan Stunting tahun 2018 Kabupaten

Kerinci masuk sebagai salah satu KabupatenKota prioritas dengan prevalensi

- 126 -

stunting (persentase balita pendek dan sangat pendek) 5526 tahap II tahun

2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam prioritas dengan

prevalensi stunting sebesar 4849

B REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan hasil kajian yang telah dipaparkan sebelumnya maka

dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut

1 Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi akan jauh lebih optimal apabila

benar-benar didorong oleh perencanaan yang disusun dan dieksekusi dengan

baik berdasarkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Jambi dalam

membentuk ekonomi Jambi (khususnya sektor pertanian kehutanan dan

perikanan pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan besar dan

eceran) Kebijakan (by planing) dalam menciptakan nilai tambah (value added)

perlu disusun dan disinergikan dengan baik pada level satuan kerja dalam

rangka meminimalkan dampak jika terjadi guncangan (shock) pada ekonomi

Jambi sehingga outcome dari kebijakan tersebut mampu meminimalisir

dampak perubahan harga komoditas unggulan Provisi Jambi

2 Postur belanja dalam APBD di wilayah Provinsi Jambi agar lebih diarahkan pada

sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian Dengan tetap

memperhatikan ruang fiskal untuk discretionary spending dan memberikan porsi

yang cukup untuk alokasi belanja (infrastruktur) sehingga dapat berperan

sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Jambi

3 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi agar terus meningkatkan kemandirian fiskal

daerahnya Porsi PAD sebagian besar KabKota masih berasal dari Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (pendapatan BLUD dan imbal jasa bunga)

Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari masing-masing pemerintah daerah

agar terus melakukan langkah-langkah extraordinary dan inovatif untuk

menggali sumber pendapatan dari PAD tanpa mengganggu iklim investasi

daerah Selain itu pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi pada belanja

tidak langsung dan melakukan realokasi belanjanya pada program atau

kegiatan yang difokuskan pada sektor unggulan daerah dan dapat memberi

dampak yang terukur terhadap perekonomian daerah

- 127 -

DAFTAR PUSTAKA

Blanchard O Johnson D Macroeconomics Pearson

Bloumlndal J R 2001 Budgeting in Sweden OECD Journal on Budgeting vol 1 no 1

pp 27-57

Dong Fu Lori L Taylor Mine K Yucel (2003) Fiscal Policy and Growth Research

Departement Working Paper 0301

Irawan M Suparmoko 2002 Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6BFE-Yogyakarta

Yogyakarta

N Gregory Mankiw (2009) ldquoMacroeconomicsrdquo Seventh Edition Harvard University

Olivier Blanchard David R Johnson (2013) ldquoMacroeconomicsrdquo Sixth Edition Pearson

Education Inc 2013

Robert J Barro and Xavier Sala-i-martin (2004) ldquoEconomic Growthrdquo Second Edition The

MIT Press Cambridge Massachusett

Rudiger Dornbusch Stanley Fischer Richard (2011) ldquoMacroeconomicsrdquo Eleventh

Edition McGraw-Hill International Editions

Schick A 1996 The Spirit of Reform managing the New Zealand state sector in a time

of change Report prepared for the State Services Commission and the Treasury

Wellington New Zealand

Schick A 1998 Why most developing countries should not try New Zealands reforms

The World Bank Research Observer vol 13 no 1 pp 123-131

Todaro MP 1977 Economics for a developing world an introduction to principles

problems and policies for development Longman London

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman

Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36PB2012 Tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

JALAN MAYJEN M Y SINGADIKANE NO 45 JAMBI 36122 TELEPON (0741) 668802 FAKSIMILI (0741) 668801 SUREL KANWILJAMBIGMAILCOM SITUS WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILJAMBI

NOTA DINASNOMOR ND-131WPB062020

Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Plh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

JambiSifat SegeraLampiran 1 BerkasHal Kajian Fiskal Regional Tahunan (Yearly Fiscal Report) Tahun 2019Tanggal 28 Februari 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 61PB2017tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Kajian Fiskal Regional dan Nota Dinas DirekturPelaksanaan Anggaran Nomor ND-54PB22020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penyusunandan Tema Analisis Tematik Kajian Fiskal Regional Tahunan 2019 kami sampaikan hal-halsebagai berikut

1 Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah membuat Kajian Fiskal Regional Tahunan untuk tahun 2019dengan tema Sinergi dan Konvergensi Program Penanganan Stunting di Daerahsebagaimana yang telah ditetapkan dalam ND-54PB22020

2 Hasil kajian fiskal untuk regional Provinsi Jambi secara umum adalah sebagai berikut

a Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tumbuh sebesar 440 (yoy) turun dibandingkantahun 2018 (471) dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional

b Inflasi secara keseluruhan tahun 2019 mencapai 081 (yoy) untuk Kota Jambi dan KotaMuara Bungo sebesar 074 (yoy)

c Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 419 naikdibandingkan pada tahun sebelumnya namun masih di bawah TPT nasional

d Provinsi jambi mendapatkan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp168554 triliunAngka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 senilai Rp145678triliun dengan jumlah realisasi 15315 Triliun atau sebesar 9086

e Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jambi 2019 ditopang dari 4 sektor utama yaituPertanian Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian PerdaganganBesar dan Eceran

f Terdapat 2 Kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di Provinsi Jambi yaituKabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah prevalensi stunting sebesar 4849atau sebanyak 10524 jiwa dan Kabupaten Kerinci dengan jumlah prevalensi stunting5526 atau sebanyak 9846 jiwa Untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah Pusatdan Daerah telah mempersiapkan kegiatan untuk menanggulangi stunting tersebut yaitudengan Program Intervensi Gizi Spesifik melalui APBN dan Intervensi Gizi Sensitif melaluiAPBD

3 Rincian hasil kajian tersebut adalah sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronikJudika Sirait

KFR Tahunan 2019pdf (p1-140)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I




a Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

b Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

B TANTANGAN DAERAH




BAB II




a Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

b Nominal PDRB



c PDRB per kapita

2 Inflasi

3 Suku bunga

4 Nilai tukar






C EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL





a Perkembangan PNBP menurut Jenis

b Perkembangan PNBP Fungsional







a Dana Alokasi Umum

b Dana Bagi Hasil


a Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

b Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik









1

2

3

4

5


2 Kredit program

BAB IV



B PENDAPATAN DAERAH

C BELANJA DAERAH












2 Pembiayaan daerah


1

2

3

4




BAB V

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)






4 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian




3 Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian terhadap Total Belanja Konsolidasian





BAB VI

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL


1 Kesehatan

2 Pendidikan

3 Pertanian


1 Pertanian

2 Perdagangan

3 Pertambangan


BAB VII

ANALISIS TEMATIK SINERGI KOORDINASI DAN KONVERGENSI PROGRAM PUSAT-DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH



a Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil

b Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan

c Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 Bulan




a Kelompok Penanganan Stunting Intervensi Gizi Spesifik

b Kelompok Penanganan Stunting pada APBD Intervensi Gizi Sensitif

c Kelompok Penanganan Stunting Pendampingan Koordinasi dan Dukungan Teknis


BAB VIII

PENUTUP

A KESIMPULAN

B REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

ND Pengantar KFRpdf (p141-142)