BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGUniversitas Negeri Malang
merupakan perguruan tinggi negeri yang mengedepankan mutu
lulusannya, sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Berbagai bekal
ilmu pengetahuan serta program untuk meningkatkan kualitas lulusan
telah dilakukan. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan
zaman serta permintaan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang
dicanangkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan
tujuan meningkatkan kompetensi serta mutu lulusan FE UM. Mahasiswa
pelaksana Praktik Kerja Lapangan diharapkan memiliki pengalaman
terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian,
pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk menghadapi persaingan
dunia kerja. Hal ini tentu dapat terwujud dengan pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan di perusahaan yang memiliki citra yang baik
serta bersedia menerima mahasiswa PKL.PT. Jamsostek (Persero)
merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah yang memiliki
reputasi yang sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan berbagai
penghargaan yang diperoleh PT. Jamsostek (Persero) atas kinerjanya.
Salah satu penghargaan yang diterima PT. Jamsostek (Persero) ialah
penghargaan Citra Pelayanan Prima. Hal ini tentu sangat mendukung
kebutuhan mahasiswa untuk menimba ilmu, pengalaman, serta bimbingan
dari PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kediri sebagai tempat
pelaksanaan PKL.Sebagai salah satu bukti bahwa mahasiswa telah
melaksanakan PKL ialah pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
Laporan PKL dikerjakan secara individu dengan tema sesuai dengan
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan
mahasiswa tersebut. Penulis ditempatkan di Bidang Umum selama PKL
di PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kediri. Selama pelaksanaan PKL di
PT. Jamsostek (Persero) di Bidang Umum, penulis mendapatkan
berbagai ilmu serta pengalaman baru. Penulis merasakan bagaimana
tuntutan keterampilan, kepekaan, serta etos kerja di kantor PT.
Jamsostek (Persero) Cabang Kediri sangat penting. Sehingga, penulis
mendapatkan gambaran dunia kerja yang sesungguhnya.Salah satu
pekerjaan yang penulis kerjakan untuk membantu Bidang Umum adalah
mengarsipkan data nasabah yang sudah lampau untuk arsip perusahaan
agar tetap terjaga meskipun tanpa bukti fisik dengan bukti file
yang tersimpan rapi oleh perusahaan untuk menjaga data-data nasabah
yang mungkin dibutuhkan saat waktu yang tidak ditentukan atau
kondisional B. TUJUAN PENULISANTujuan penulisan Laporan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu1. Untuk mengetahui profil PT.
Jamsostek (Persero) Cabang Kediri.2. Untuk mengetahui job
description Bidang Umum PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kediri.3.
Untuk mengetahui proses pengadaan barang atau jasa di PT. Jamsostek
(Persero) Cabang Kediri.
BAB IIKAJIAN TEORIA. BADAN USAHA MILIK NEGARA1. Pengertian
BUMNDalam rentang sejarah perkembangan sistem pembinaan BUMN, pada
tanggal 26 Oktober 1988, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan
dan Pengelolaan BUMN (Inpres 5/1998). Dalam Inpres 5/1998 tersebut,
badan usaha milik negara mempunyai dua pengertian, yaitu BUMN dalam
arti sempit dan BUMN dalam arti luas. Pengertian BUMN tersebut
kemudian diadopsi oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor
740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989 tentang Peningkatan Efisiensi
dan Produktivitas BUMN (KMK 740). Angka I Butir 1 Inpres 5/1988 dan
Pasal 1 Angka 2 KMK 740 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah: a) Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki
negara; b) Badan Usaha yang tidak seluruhnya dimiliki Negara,
tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu pertama, BUMN yang
merupakan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah; kedua, BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah
dengan BUMN lainnya; dan ketiga, BUMN yang merupakan Badan Usaha
Patungan dengan Swasta Nasional/Asing di mana negara memiliki saham
mayoritas (minimal 51%).Sejak lahirnya UU No. 19/2003 tanggal 19
Juni 2003, .istilah. dan .pengertian. BUMN dikukuhkan dalam suatu
undang-undang sebagai suatu kesatuan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1
UU No. 19/2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian BUMN
tersebut mengandung beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan
makna, yaitu: pertama, berbentuk badan usaha; kedua, kepemilikan
negara pada badan usaha tersebut bersifat langsung; dan keempat,
modal negara tersebut merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan.
2. Ciri-ciri BUMNa. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki
ciri-ciri sebagai berikut.1) Penguasaan badan usaha dimiliki oleh
pemerintah.2) Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun
secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.3) Kekuasaan penuh
dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.4)
Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan
kegiatan usaha.5) Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan
tanggung jawab pemerintah.b. Berdasarkan fungsinya, BUMN memiliki
ketentuan sebagai berikut.1) Untuk mengisi kas negara, karena
merupakan salah satu sumber penghasilan negara.2) Agar pengusaha
swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang
banyak.3) Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada
masyarakat.4) Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan
utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk
keuntungan.5) Merupakan salah satu stabilisator perekonomian
negara.6) Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan
efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.c. Berdasarkan
permodalannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut.1) Modal
seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan.2) Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila
sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%,
sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.3) Pinjaman
pemerintah dalam bentuk obligasi.4) Modal juga diperoleh dari
bantuan luar negeri.5) Bila memperoleh keuntungan, maka
dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.6) Pinjaman kepada bank
atau lembaga keuangan bukan bank.
3. Jenis-jenis BUMNSecara umum BUMN dapat dikelompokkan sebagai
BUMN Pionir, BUMN Strategis, BUMN PSO (Public Service Obligation),
dan BUMN yang melaksanakan bisnis murni. a. BUMN Pionir ialah jenis
BUMN perintis yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta namun
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. b. BUMN strategis adalah jenis
BUMN yang menyangkut kepentingan negara, seperti pertahanan dan
keamanan negara. c. BUMN PSO adalah jenis BUMN pada bidang jasa dan
pelayanan masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketiga jenis BUMN tersebutt merupakan BUMN pada sektor
non-kompetitif. Sedangkan BUMN yang melaksanakan bisnis murni
adalah jenis BUMN yang berorientasi keuntungan (profit) dan
merupakan BUMN pada sektor kompetitif. Sektor kompetitif adalah
sektor yang dapat diperdagangkan, misalnya industri, penerbangan
(airlines), budidaya pertanian (agriculture), dan kegiatan
pendistribusian.Kepemilikan negara atas BUMN menurut badan hukumnya
terdiri atas 4(empat) kelompok yaitu: Persero, Perusahaan Umum
(Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Patungan Minoritas.a.
Persero adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9
Tahun 1969. Undang-undang mengenai Perseroan ini terus mengalami
penyempurnaan seiring dengan perkembangan perekonomian nasional,
salah satunya adalah penerbitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
tentang BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kemudian
Pemerintah menerbitkan pula Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998
yang antara lain menetapkan, bahwa BUMN yang berbentuk PT, seluruh
atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan modal secara langsung. Dalam kelompok Persero ini, anak
perusahaan juga termasuk seperti milik Holding Company PT Pupuk
Sriwijaya (Pusri) dan PT Bahana Pakarya Industri Strategis
(BPIS).b. Perum sebagai BUMN diatur berdasarkan Undang-Undang No. 9
Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 1998 yang antara lain menetapkan, bahwa Perum adalah
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, yaitu kekayaan
negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.c. Perjan
sebagai BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang
selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun
2000 yang antara lain menyebutkan, bahwa Perjan adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan
negara, yang tidak dapat dipisahkan serta tidak terbagi atas
saham-saham.d. Sedangkan kepemilikan negara pada Perusahaan
Patungan Minoritas adalah berbentuk saham atas perusahaan
bersangkutan melalui penyertaan modal langsung dengan jumlah saham
kurang dari 51%.
B. BARANG DAN JASA1. BarangDalam makroekonomi dan akuntansi,
barang sering dilawankan dengan jasa. Barang didefinisikan sebagai
suatu produk fisik (berwujud, tangible) yang dapat diberikan pada
seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual
ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud,
intangible). Ciri-ciri barang antara lain: Berwujud Memiliki nilai
dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan Bila digunakan,
nilai, manfaat dan bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan
habisMacam-macam barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:a.
Menurut cara memperolehnyaMenurut cara memperolehnya, barang dapat
dikelompokan menjadi: Barang bebas, yakni barang yang untuk
memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Misal, cahaya matahari
dan udara. Barang ekonomi, yakni barang yang untuk memperolehnya
diperlukan pengorbanan. Misal, makanan dan minuman yang mana
diperlukan uang untuk membelinya.b. Menurut kegunaanMenurut
kegunaannya, barang dikelompokkan menjadi: Barang produksi, yakni
barang yang digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Misal,
kain yang akan digunakan untuk dijahit menjadi pakaian. Barang
konsumsi, yakni barang yang dapat langsung digunakan dan
dikonsumsioleh seseorang. Misal, Pakaian yang bisa langsung
digunakan.c. Menurut proses pembuatanMenurut proses pembuatannya,
barang dikelompokan menjadi: Barang mentah, yakni barang yangb
belum mengalami proses produksi. Misal, kapas, kayu, rotan, padi,
tembakau, kulit. Barang setengah jadi, yakni barang yang sudah
melalui proses produksi akan tetapi belum siap pakai. Misal, benang
yang dibuat dari kapas untuk dibuat menjadi kain. Barang jadi,
yakni barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai
untuk memenuhi kebutuhan. Misal, sepatu, pakaian, roti dan
sebagainya.d. Menurut hubungan dengan barang lainMenurut
hubungannya, barang dibagi menjadi: Barang Substitusi, yakni barang
yang dapat mengganti fungsi barang yang lain. Contohnya: lampu neon
yang dapat menggantikan fungsi dari lampu pijar sebagai penerangan.
Barang komplementer, yakni barang yang dapat melengkapi fungsi dari
barang lainnya. Contohnya: Bensin yang dapat melengkapi mobil
sebagai alat transportasi, tanpa bensin mobil tidak bisa
dijalankan.
2. JasaBerikut ini pengertian jasa menurut para ahli:1. Menurut
Kotler (2000:428) Jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang
ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip
tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
Produksinya bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk.2.
Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Hurriyati (2005:28) Jasa pada
dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain
produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat
bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak
berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya.Berdasarkan
pengertian jasa di atas, Tjiptono (2004:18) mengutarakan ada lima
karakteristik utama jasa bagi pembeli pertamanya.1. Intangibility
(tidak berwujud) Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan
suatu objek, alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan,
tindakan, pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha.
Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar,
atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bagi para pelanggan,
ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif tinggi karena
terbatasnya search qualities, yakni karakteristik fisik yang dapat
dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan. Untuk jasa,
kualitas apa dan bagaimana yang akan diteriman konsumen, umumnya
tidak diketahui sebelum jasa bersangkutan dikonsumsi.2.
Inseparability (tidak dapat dipisahkan) Barang biasa diproduksi,
kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual
terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu
dan tempat yang sama.3. Variability / Heterogeneity (berubah-ubah)
Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output,
artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung
kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini
dikarenakan jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan
konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung
tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya.4. Perishability
(tidak tahan lama) Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.
Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau
kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau
hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan.5. Lack of Ownership
Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang.
Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan
dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi,
menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa,
pelanggan mungkin hanya memiliki akses personel atas suatu jasa
untuk jangka waktu terbatas (misalnya kamar hotel, bioskop, jasa
penerbagan san pendidikan).
C. PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BUMNPeraturan Menteri Negara
BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara diterbitkan oleh Menteri Negara BUMN
berupa Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara. Peraturan ini mengatur tentang pengadaan barang dan
jasa yang pendanaannya bersumber dari luar APBN/APBD.1. Prinsip
Pengadaan Barang atau JasaDalam Permenneg 05 (pasal 2 ayat (1)) ini
disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan
prinsip-prinsip seperti berikut:a. efisien, berarti Pengadaan
Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang
optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana
dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya
didasarkan pada harga terendah;b. efektif, berarti Pengadaan Barang
dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan;c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus
terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang
dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;d.
transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis administrasi
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia
Barang dan Jasa yang berminat.e. adil dan wajar, berarti memberikan
perlakukan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang
memenuhi syarat;f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi
penyalahgunaan dan penyimpangan.
2. Cara Pengadaan Barang atau JasaCara Pengadaan Barang dan Jasa
disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum di atas dan
best practice yang berlaku. Kemudian, pada pasal 4 (2) dijelaskan
bahwa cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara
antara lain tetapi tidak terbatas pada:a. pelelangan terbuka, atau
seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas
melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang
dan Jasa yang memenuhi kulifikasi untuk mengikuti pelelangan;b.
pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa
konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada
beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2(dua) penawaran;c.
pununjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau
melalui beauty contest;d. pembelian langsung, yaitu pembelian
terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya
berdasarkan harga pasar.Selanjutnya, pada pasal 4 (3) menyatakan
bahwa tata cara Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya akan diatur
lebih lanjut oleh Direksi BUMN sendiri. Sebagai tindak lanjut dari
Permenneg 05/2008 tersebut, beberapa BUMN kemudian menerbitkan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersendiri.
D. BUKTI TRANSAKSI1. Pengertian Bukti TransaksiTraksaksi adalah
situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan
mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan
bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen yang mendukung
keabsahan suatu transaksi. Bukti transaksi juga merupakan bukti
tertulis sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu
transaksi. Bukti transaksi secara garis besar dikelompokkan menjadi
dua, yaitu bukti transaksi intern, dan bukti transaksi ekstern. 2.
Pengelompokan Bukti Transaksia. Bukti Transaksi InternBukti
transaksi intern adalah bukti transaksi yang hanya dibuat dan
digunakan di dalam perusahaan. Beberapa bukti transaksi yang
termasuk bukti transaksi intern adalah sebagai berikut.1) Bukti kas
masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi yang menyatakan
bahwa perusahaan telah menerima uang tunai. Misalnya penerimaan
dari penjualan tiket dan pembayaran penjualan alat tulis.2) Bukti
kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti transaksi yang
menyatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Misalnya
pembayaran gaji, utang, dan biaya operasional.3) Memo. Memo
merupakan pesan ringkas dari seseorang kepada orang lain dalam satu
lingkup perusahaan. Misalnya memo dari pimpinan kepada bawahan.
Penulisan memo dilakukan secara singkat, jelas, dan mudah
dipahami.b. Bukti Transaksi EksternBukti ekstern adalah bukti
transaksi yang yang digunakan di luar perusahaan, baik bukti
transaksi yang dibuat oleh perusahaan ataupun oleh pihak di luar
perusahaan. Bukti ekstern terdiri dari :1) CekCek adalah bukti
transaksi berupa surat perintah kepada bank untuk menyerahkan
sejumlah uang kepada orang yang memegang cek atau kepada orang yang
namanya tercantum dalam cek.2) KuitansiKuitansi adalah bukti
transaksi penerimaan atau penyerahan uang secara tunai.3)
FakturFaktur adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian barang
secara kredit.4) NotaNota adalah bukti transaksi penjualan atau
pembelian barang secara tunai.5) Nota debetNota debet adalah bukti
transaksi pengembalian barang yang dibuat oleh pihak pembeli.6)
Nota Kredit Nota kredit adalah bukti transaksi pengembalian barang
yang dibuat oleh pihak penjual.
3. Anaisis Bukti TransaksiAnalisis bukti transaksi pada dasarnya
meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Identifikasi (penentuan)
keabsahan fisik bukti transaksi, artinya menentukan pihak mana yang
mengeluarkan (intern atau ekstern) serta meneliti kebenaran
identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan; 2. Identifikasi
transaksi (transaksi apa) dan meneliti apakah transaksi dilakukan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan meneliti
tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi
yang bersangkutan;3. Menentukan kebenaran penghitungan nilai uang
yaitu dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran
penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang
berlaku (jika transaksi terkait dengan metode dan peraturan
perpajakan).Bukti transaksi yang telah dinyatakan absah baik secara
formal maupun materil menjadi sumber pencatatan akuntansi.
Sementara bukti transaksi yang telah dicatat dijadikan sebagai
dokumen pencatatan.
BAB IIIPENYAJIAN DATA DAN ANALISIS BIDANG UMUMA. PROFIL
PERUSAHAAN1. Sejarah Singkat PT. JAMSOSTEK (Persero)Jaminan Sosial
Tenaga Kerja ( Jamsostek) Merupakan jaminan khusus yang di berikan
kepada para pekerja untuk mempertahankan kesejahteraan pekerja
tersebut kehilangan sebagian atau keseluruhan pendapatanya atau
resiko di bidang sosial ekonomi. Di berbagai negara, progam ini di
jalankan secara nasional oleh pemerintah dengan iuran yang
terjangkau.Penyelengggaraan Jamsostek bertitik tolak pada
prinsip-prinsip dasar atau visi dan misi pemerintah guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.Visi pemerintah dalam
menjalankan jaminan sosial adalah menciptakan masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah dalam menjalankan
jaminan sosial adalah menjamin dan mengusahakan hak-hak warga
negara yang berlaku universal sebagaimana tertuang dalam pasal 27
dan 34 Undang- undang Dasar 1945.Jaminan sosial sebenarnya sudah
berlaku sejak jaman kolonial, yang penyelenggaraanya dilegalkan
melalui Undang-undang No. 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja,
yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan perawatan dan kompensasi
atas cacat dan kematian kepada tenaga kerja atau ahli
warisnya.Langkah ini di susul dengan Peraturan Menteri Perburuan
(PMP) No. 48 tahun 1952 yang kemudian di ubah lagi menjadi PMP No.
8 tahun 1956 dan di lengkapi dengan PMP no 15 tahun 1957 yang
menguraikan tentang bantuan kepada badan yang menyelenggarakan
usaha jaminan sosial buruh.Melalui keputusan menteri Perburuan No.5
tahun 1964, Lahirlah Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) yang
mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan pembayar ganti rugi kepada
buruh dan keluarganya yang terkena resiko kerja.Tahun-tahun
berikutnya, Jaminan sosial bagi tenaga kerja terus menerus
mengalami perkembangan. Dengan diberlakukanya Undang-undang No.14
tahun 1969 tenteng pokok-pokok tenaga kerjaan, diperlukan
penyelenggaraan progam perlindungan secara komprehensif. Pada tahun
1977 terjadi peristiwa yang di anggap milestone dalam sejarah
jaminan sosial tenaga kerja di indonesia dengan di terbitkanya
peraturan pemerintah no.33 tentang progam Asuransi Sosial Tenaga
Kerja atau ASTEK, yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau
pengusaha swasta dan Badan Umum Milik Negara maupun daerah untuk
mengikuti progam ASTEK.Memasuki dekade 1990, terjadi reformasi yang
cukup mendasar pada jaminan sosial tenaga kerja dengan di
keluarkanya Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial
tenaga kerja yang bersifat wajib pengusaha dan tenaga kerja.Amanat
pelaksanaan Jamsoatek juga tersurat pada arah kebijakan Garis-garis
Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 sebagai upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejarteraan sosial. Konkritnya di tuangkan dalam
ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakytat No. IV/MPR/99.Dengan
adanya SK. Pemerintah tersebut di atas, maka pemerintah mendirikan
suatu intruksi yang mengenai jaminan ketenaga kerjaan yang bernama
PT. Jamsostek.
2. Visi dan Misi PT. JAMSOSTEK (Persero)a. Visi PT. Jamsostek
(Persero)Menjadi lembaga jaminan sosial tenaga kerja terpercaya
yang unggul dalam pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi
seluruh peserta keluarganya.b. Misi PT. Jamsostek (Persero)1.
Meningkatkan dan mengembangkan Mutu Pelayanan dan manfaat kepada
Peserta berdasarkan Prinsip Profesionalisme2. Meningkatkan jumlah
kepesertaan progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja.3. Meningkatkan
budaya kerja melalui peningkatan kualitas SDM dan Penerapan Good
Corporate Governance.4. Mengelola dana peserta secara optimal
dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.5. Meningkatkan corporate
dan Corporate image.
3. Tujuan dan Filosofi PT. JAMSOSTEK ( Persero )a. Tujuan PT.
Jamsostek (Persero)Memberikan perlindungan dasar bagi tenega kerja
dan keluarganya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi pada saat
berkurang atau hilangnya sebagian penghasilan karena kecelakaan
kerja mencapai usia hari tua,meninggal dunia serta risiko sakit.b.
Filosofi PT. Jamsostek (Persero)1. Jamsostek di landasi filosofi
kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi.
Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai
perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun
keluarganya bila meninggal dunia . Harga diri berarti jaminan
tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang
lain.2 Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, Pelaksanaan progam
JAMSOSTEK di lakukan secara gotong royong, dimana yang muda
membantu yang tua, yang sehat membatu yang sakit dan yang
berpenghasilan tinggi membantu berpenghasilan yang rendah.3. Dalam
merealisasi filosofi tersebut, perlindungan itu harus di jamin
secara dasar, kualitas dan kuantitas memang tidak berlebihan tetapi
hanya bersifat dasar yang diperlukan untuk menjaga harkat dan
martabat manusia.
4. Nilai-nilai, Slogan dan Logo PT. JAMSISTEK (Persero)a.
Nilai-Nilai PT. Jamsostek (Persero)1. Komitmen dan integritas yang
tinggi, dengan tanggung jawab yang besar.2. Mendahulukan kepuasan
dan kepentingan peserta.3. Kejujuran dan Kreativitas4. Kerjasama
kelompok yang dinamis dan harmonis.5. Perbaikan dan pembelajaran
yang terus menerus.6. Kepercayaan dan saling menghormati.7. Sadar
Biaya.8. Berbasis pada kompetensib. Slogan PT. Jamsostek
(Persero)Pelindung Pekerja, Mitra Pengusaha.c. Logo PT. Jamsostek
(Persero)Perusahaan menggunakan logo karena logo merupakan
identitas resmi perusahaan yang memvisualisasi ciri-ciri atau citra
perusahaan.
Dalam rangka melayani tenaga kerja maka PT. Jamsostek membuka
cabang di daerah-daerah terutama di kediri. PT. Jamsostek (Persero)
Kantor Cabang Kediri berdiri pada tahun 1978 dengan cakupan wilayah
binaan meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten
Nganjuk. PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kediri
Berpindah-Pindah dan yang pertama terletak di Jl. Adi Sucipto dan
yang terakhir adalah di Jl. Mayor Bismo No. 34 Kediri.
5. Lokasi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang KediriLokasi PT.
Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kediri terletak di jalan Mayor
Bismi No. 34 Kediri. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah
dilakukan, lokasi tersebut memiliki beberapa keunggulan yaitu:a.
Mudah di jangkau oleh masyarakat pada umumnya dan debitur pada
khususnya. Hal ini dikarenakan Kantor PT. Jamsostek (Persero)
Kantor Cabang Kediri teletak di jalan Provinsi yang menghubungkan
Kota Kediri dengan Kota Surabaya.b. Kantor PT. Jamsostek (Persero)
Kantor Cabang Kediri berada di daerah yang strategis, di mana
lokasi ersebut memberikan kemudahan komunikasi antara Kantor PT.
Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kediri dekat dengan
lembaga-lembaga yang lainya
6. Struktur Organisasi PT. JAMSOSTEK (Persero) Kediri
Di bawah ini dijelaskan tugas masing-masing bagian pada
perusahaan yang tentunya disesuaikan dengan struktur Organisasi
perusahaan yang bersangkutan.1. Kepala Kantor CabangTugas :a.
Mengkordinsikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan di
unit kerjanya.b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional
di kantor cabang.c. Merencanakan dan mengarahkan penyusunan peta
potensi kepesertaan dan penyebaran PPK untuk tercapainya target
pemasaran.d. Mengarahkan dan memastikan peningkatan dan pelayanan
kepada peserta
2. Kepala Bidang Pemasaran Tugasa. Menghimpun informasi dari
berbagai istansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data
perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan penetapan
target kepesertaan.b. Merencanakan strategi untuk menindak lanjuti
PWBHc. Melakukan pembinaan terhadap AO untuk tercapainya tertib
organisasi.d. Melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam bentuk
kerjasama operasional (KSO) untuk mendukung tercapainya target
kepesertaan dan iuran.Kepala bidang pemasaran mempunyai 3 (tiga)
staf yang masing-masing bertugas Accoun Officer 1 sampai 3Tugasnya
: Melakukan perluasan kepesertaan dan pemerosesan data informasi
dari perusahaan binaan guna tercapainya target kepesertaan dan
tertib administrasi kepesertaan. Masing-masing AO 1 sampai 3 saling
mendukung untuk dipertanggungjawabkan kepada bidang pemasaran.
3. Kepala Bidang Pelayanan Tugas :a. Mengembangkan dan
mengevaluasi sistem pelayanan yang diberikan di kantor cabang.b.
Mengkordinasikan pelayanan Klaim tepat waktu dan mengendalikan
pelayanan jaminan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan
kepuasan peserta.c. Mengoordinasikan kegiatan verifikasi berkas
penetapan jaminan.d. Melakukan penetapan besarnya jaminan sesuai
batas wewenang.Kepala Bidang Pelayanan mempunyai 2 (Dua) staf yang
masing-masing bertugas : Verifikasi JaminanTugasnya :Melakukan
Verifikasi penetapan Khusus dan penetapan klaim JHT,JK,dan JKK.
Customer Service OffiserTugasnya : Melakukan Verifikasi dokumen
kepesertaan, iuran, jaminan, dan memberikan pelayanan serta
memberiakan informasi dalam menangani keluhan peserta.
4. Kepala Bidang KeuanganTugas :a. Merencanakan Cushflow
berdasarkan RKAP yang telah disetujui untuk diguanakan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan kantor cabang.b. Melakuakan verifikasi
terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk
menegndalikan anggaran.c. Melakukan Cah Opname secara periodik
maupun insidentil sebagai bahan pertanggung jawaban.d. Memberiakan
otorititasi pengeluaran kas atau bank sesuai dengan batas
kewenanganya.
Kepala Bidang Keuangan Membunyai 3 (Tiga) staf yang
masing-masing bertugas: Verifiaksi AkuntansiTugasnya : Melakukan
pencatatan semua transaksi dengan tertib dan benar guna menerbitkan
neraca percobaan. PembukuanTugasnya : Memonitor penggunaan anggaran
dan melakukan administrasi perpajakan. KasirTugasnya : Melaksanakan
pembayaran dan penerimaan uang tunai secara benar dan akurat.
5. Kepala Bidang Teknologi Tugas :a. Merencanakan dan menyusun
kebutuhan sarana pengelolaan data.b. Mengendalikan pemeliharaan
peralatan dan fasilitas komputer, meliputi Perangkat Lunak,
Perangkat Keras berikut jaringanya.c. Memastikan tersedianya data
saldo JHT untuk tenaga kerja non aktif.d. Menentukan verifikasi
penetapan bunga JHT bulanan sebagaimana ditetapkan oleh kantor
pusat.
Kepala Bidang Teknologi mempunyai 1 (Satu) staf yang tugasnya :
Technical SupportTugasnya : Melakukan kebijakan dan kegiatan
administrasi personil untuk tertib administrasi.6. Kepala Bidang
Umum dan SDMTugas :a. Merancanakan dan mengusulkan kebutuhan
karyawan serta perkembanganya untuk optimalisasi kegiatan Kantor
Cabang.b. Mempersiapkan kegiatan diklat sesuai batas kewenangan
untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan karyawan.c. Melakukan
pembinaan terhadap karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan kinerja karyawan.d. Memastikan terlasananya pemberian hukuman
dan usulan penghargaan untuk menegakkan disiplin karyawan dan
meningkatkan motivasi kerja.Kepala Bidang Umum dan SDM mempunyai 4
(Empat) Staf yang masing-masing bertugas : ArsiparisTugasnya :
Memelihara dan mengelola arsip aktif secara baik dan benar sesuai
ketentuan pengarsipan. Satpam Tugasnya : Melakuakan kegiatan
pemeliharaan, pemeriksaan dan menjaga keamanan gedung kantor, romah
dinas sarana dan prasarana kerja serta lingkungan kerja.
PengemudiTugasnya : Mengemudi dan memelihara kendaraan dinas dalam
rangka kepentingan dinas. Pesuruh Tugasnya : Melakukan tugas
merawat, membersihkan dan menyiapkan keperluan rumah tangga
perusahaan.
B. PENYAJIAN DATA1. Job Description Bidang Personalia dan
UmumBidang Personalia dan Umum di PT. Taspen (Persero) Cabang
Malang terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Personalia dan Seksi
Umum. Seksi Umum memiliki lima pelaksana yang dibawahi oleh seorang
Kabid Umum yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Personalia
dan Umum. Kelima pelaksana tersebut bertusas sebagai Administrasi
Surat-menyurat, Teknisi dan Logistik Pemeliharaan, Penyaluran
Kredit Bina Lingkungan (PKBL), Sekretaris dan Operator Telepon, dan
Humas.
2. Pengadaan Barang atau Jasa di PT. Jamsostek (Persero) Cabang
Kediria. Pengertian1) Aset atau AktivaAset atau aktiva terdiri dari
aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar di PT. Jamsostek
(Persero) terdiri dari Penjaminan Sosial Tenaga Kerja dalam
meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari
Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Hari Tuan. Aset tetap terdiri dari:a)
Tanah dan Bangunanb) Kendaraan, meliputi kendaraan roda 2 dan
kendaraan roda 4c) Mesin Kantor, meliputi Jetset, AC, mesin hitung
uang, mesin penglancar kertas, dan lain-lain.d) Komputer mikro dan
makroe) Meubelair Kantor, meliputi meja, kursi, lemari, dan
lain-lain.f) Barang dan Bahan Penunjang Kerja2) JasaJasa meliputi
jasa perbaikan dan perawatan gedung kantor, kendaraan, inventaris
kantor, dan lain-lain. Jasa kebutuhan rutin meliputi listrik, PDAM,
telepon, jaringan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga
jasa cleaning service dan jasa keamanan.3) Keputusan
DireksiPengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Jamsostek
(persero) adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh barang /
jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan guna menunjang kegiatan
operasional perusahaan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam
keputusan direksi ini, yang dimaksud dengan :1. Pengadaan barang /
jasa adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang didasarkan atas
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah mendapat
pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik dilaksanakan
secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa.2. Pengguna
barang / jasa adalah unit kerja / kantor yang memiliki program
kerja dan anggaran.3. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha
atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang /
layanan jasa.4. Unit fungsional adalah Biro Perlengkapan dan Sarana
/ Bagian / Bidang Umum yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan
pemilihan penyedia barang / jasa.5. Pejabat pengadaan adalah
pejabat structural pada unit fungsional untuk melaksanakan
pengadaan barang / jasa.6. Panitia pengadaan adalah tim yang
diangkat oleh direksi, kepala kantor wilayah, atau pimpinan proyek
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.4) Kebijakan
UmumMenerapkam proses pengadaan sesuai standart good corporate
governance dengan menjujung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi
biaya, kompetitif, fairness, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.Meningkatkan penggunaan produksi
dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional dalam usaha
menuju kemandirian dan memperluas lapangan kerja, juga
mengembangkan usaha kecil dan koperasi dan pengusaha setempat untuk
nerpartisipasi dalam pembangunan.5) Ruang LingkupRuang lingkup
berlakunya keputusan Direksi ini adalah untuk :1. Pengadaan barang
/ jasa yang pembiayaannya dibebankan pada Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP).2. Pengadaan barang / jasa untuk
investasi di bidang property yang pembiayaannya dibebankan pada
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).3. Pengadaan barang /
jasa yang pembiayaannya dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Program Dana Peningkatan kesejahteraan Peserta
(DPKP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
BAB IVPENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yag telah
penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut1. PT Jamsostek (persero) salah satu badan usaha milik
pemerintah yang dilegalkan pada tahun 1947 UU no.33 tentang
kecelakaan kerja yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan
perawatan dan kompensasi atas cacat dan kematian kepada tenaga
kerja atau ahli warisnya. Disusul dengan Peraturan Menteri
Perburuan yang menguraikan tentang bantuan kepada badan yang
menyelenggarakn usaha jaminan social buruh, setelah itu lahirlah
Yayasan Dana Jaminan Sosial. Tahun-tahun berikutnya mengalami
perkembangan dengan diberlakukan Undang-Undang No.14 tahun 1969
tentang pokok-pokok tenaga kerja dan muncul kembali peraturan
pemerinta No.33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
atau ASTEK yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha
swasta juga badan usaha milik Negara maupun daerah mengikuti
program ASTEK.2. Struktur di cabang PT Jamsostek terdapat Kepala
cabang yang membawahi kabid pemasaran, pelayanan, keuangan,
teknologi, umum dan SDM yang masing masing mempunyai anggota dan
tugas masing-masing dalam bidangnya.3. Bidang umum dan SDM
mempunyai jobdisk merancang dan mengusulkan kebutuhan karyawan
serta berkembangnya untuk optimalisaasi kantor cabang.
Mempersiapkan kegiatan diklat sesuai batas kewanangan untuk
meningkatkan ketrampilan dan wawasan karyawan. Melakukan pembinaaan
terhadap karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja
karyawan. Memastikan terlaksananya pemberian hukuman dan ungsulan
penghargaan untuk menegakkan disiplin karyawan dan meningkatkan
motovasi kerja.4. Bidang Umum dan SDM terdapat 2 seksi yaitu seksi
personalia dan seksi umum yang bertugas sebagai administrasi surat
menyurat, teknisi dan logistic pemeliharaan, penyaluran kredit bina
lingkungan, sekretaris dan operator telepon, dan humas.5. Pengadaan
barang dan jasa yang dipegang sepenuhnya oleh bidang umum dan SDM
untuk memelihara kantor juga pegawai yang sesuai kebutuhan dalam
beroperasi.
B. SARANBerikut ini saran yang dapat penulis berikan :1. Dalam
pengadaan barang atau jasa sebaiknya dilakukan sesuai dengan
prinsip efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar,
serta akuntabel.2. Dalam seksi yang terdapat pada bidang Umum dan
SDM tidak mempunyai jelas kinerjanya atau pembagian jobdisc.3. Ada
pembatasan tahun pengarsipan dalam bukti fisik nasabah sebelum
dihancurkan.
1
29
