1

Oleh

KHAERIL ANWAR

Kabid HI dan Pengawasan Tenaga KerjaDisnakertrans Kab. Sumbawa

Disampaikan pada Acara Workshop Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor InformalDi Kabupaten Sumbawa, 29 September 2011

2

PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945,

TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN;

PASAL 28 H AYAT (3) UUD 1945;

SETIAP ORANG BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL YANG MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN DIRINYA SECARA UTUH SEBAGAI MANUSIA YANG BERMARTABAT.

3

LANJUTAN

PERAN SERTA TENAGA KERJA DALAM PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ ATAU JASA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERUSAHAAN SANGAT BESAR;

UNTUK ITU TENAGA KERJA PERLU MENDAPATKAN PERLINDUNGAN YANG BERSIFAT DASAR, SALAH SATUNYA MELALUI PROGRAM JAMSOSTEK.

4

DASAR HUKUM1. UU No. 3 Thn. 1992 tentang Jamsostek;2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4. PP No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas PP No. 14 Tahun 1993

4. Kepmenaker No. 150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT;

5. Kepmenaker No. 196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT pada sektor Konstruksi.

5

LANJUTAN

6. Permenakertrans No. 24/MEN/VI/2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja;

7. Permenakertrans No. 12/MEN/2007 ttg Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, Pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja

6

Jamsostek, adalah suatu perlindungan bagi TK dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yg hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yg dialami oleh TK berupa KK, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Kecelakaan Kerja, adalah kecelakaan yg terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul krn hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yg biasa atau wajar dilalui.

7

LANJUTAN Tenaga Kerja adalah setiap orang yang

mampu, melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk mememuhi kebutuhan masyarakat.

Program Jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja;

Yang disamakan dengan Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha, orang perorangan yang membayar upah kepada TK;

8

PROGRAM JAMSOSTEK BELUM TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

- MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG WAJIB

BELUM DAFTAR JAMSOSTEK (PWBD), DAN

- MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG DAFTAR

SEBAGIAN ATAU PDS (PROGRAM, UPAH, DAN

TENAGA KERJA)

PEMBINAAN/SOSIALISASI JAMSOSTEK BELUM OPTIMAL.

9

MASIH TERBATASNYA PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TK DILUAR HUBUNGAN KERJA (TK LHK) ATAU SEKTOR INFORMAL

LANJUTAN

10

ASPEK JAMSOSTEK SBB:

1. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannnya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

KEPESERTAAN

Pengusaha dan tenaga kerja wajib diikut sertakan dalam program Jamsostek.

11

12

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DHK

LHK

PROG- JKK- JK- JHT- JPK

KEPESERAAN

- 10 ORG ATAU LEBIH/ MEMBAYAR UPAH MIN 1 JT

KEPESERTAAN

- YANG MAMPU

MASALAH

- PERANGKAT PERATURAN DAN KELEMBAGAANN

- KARAKTERISTIK TK LHK

- BADAN PENYELENGGARA

MASALAH

1. PWBD

2. PDS (TK, PROGRAM, UPAH)

KEBIJAKAN

- PERLUASAN CAKUPAN

- PENGEMBANGAN PROGRAM

- PENINGKATAN PEMBINAAN

- MEMINIMALKAN PDS- INFORMASI

- ANALISIS

- PENGEMBANGAN

P E

R L

I N

D U

N G

A

N

TK

KEBIJAKAN

- PERLUASAN KEPESERTAAN

- MEMBUAT PAYUNG HUKUM

PEMBINAAN

PENGKAJIAN

PER-UU-AN JAMSOS

PEMBINAAN

SOSIALISASI

KESEJAHTERAAN

- Seluruh TK LHK

- SELURUH TENAGA KERJA

UU SJSN

13

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM LHK

Peraturan Menakertrans RI

Nomor : PER-24/MEN/VI/2006

tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA

KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR

HUBUNGAN KERJA

14

Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan

Kerja (TK-LHK)

Adalah Tenaga Kerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari

kegiatan atau usahanya tersebut

15

KEPESERTAAN TK-LHK

1. Sukarela

2. Usia Maksimum 55 tahun

3. Dapat mengikuti progrm Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta

16

PROGRAM IURAN(% X Dasar Upah)

1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA 1 %

2. JAMINAN KEMATIAN 0,30 %

3. JAMINAN HARI TUA 2 %

4. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN Tenaga Kerja Lajang 3 % Tenaga Kerja Keluarga 6 %

BESARNYA IURAN

17

Memberikan konpensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja

Premi yang harus dibayar sebesar :Rp.1.050.000 X 1 % = Rp. 10.500 / blatau Rp. 350 / hari

P R O G R A MJAMINAN KECELAKAAN KERJA

(JKK)

18

P R O G R A MJAMINAN KEMATIAN (JKM )

Dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja

Premi yang harus dibayar sebesar Rp.1.050.000 X 0,3 % = Rp. 3.150 / blatau Rp. 105 / hari

19

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Adalah suatu jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja peserta Program JAMSOSTEK, apabila mengalami musibah berupa kecelakaan kerja

Penggantian biaya pengangkutan, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi serta santunan tunai.

20

BIAYA TRANSPOR-

TASI

BIAYAPENGOBA-TAN / PERA

WATAN

STMB

- DARAT Rp. 750.000,-(Maksimum)- LAUT Rp.1.000.000,-(Maksimum)- UDARA Rp.2.000.000,-(Maksimum)

MAKSIMUM Rp. 20.000.000,-(RSU Pemerintah Klas 1)

- 4 BULAN PERTAMA=100 % UPAH(Rp.1.050.000,-/Bln > Rp.35.000/Hari)

- 4 BULAN KEDUA=75 % UPAH(Rp.787.500,-/Bln > Rp.26.250,-/Hari)

- SELANJUTNYA=50 % UPAH- (Rp.525.000,-/Bln > Rp.17.500/Hari)

21

SANTUNANCACAD

SANTUNANKEMATIANKEC.KERJA

BIAYAREHABILI-

TASI

- CACAT TETAP SEBAGIAN (% TABEL X 80 BLN UPAH )

- CACAT FUNGSI (% TABEL FUNGSI X (% TABEL X 80 BLN UPAH)- CACAT TOTAL (70% X 80 BLN UPAH)

atau (56 X Upah) = Rp.58.000.000,- BERKALA (24 BLN) RP. 200.000,-/ BLN

- SEKALIGUS (60% X 80 BLN UPAH) atau (48 X Upah) = Rp.50.400.000,-- BIAYA PEMAKAMAN (RP. 2.000.000,-)- BERKALA (24 BLN) RP. 200.000,- / BLN

MAKS. 140% DARI HARGA YANG BERLAKU PADA R.S DR. SUHARSO, SURAKARTAREHABILITASI MEDIS Rp.2.000.000,-Penggantian Gigi Palsu Rp.2.000.000,-

22

JAMINAN KEMATIAN

Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja atas kemungkinan terjadinya resiko meninggal dunia diluar hubungan kerja

Dibayarkan sekaligus uang tunai berupa santunan kematian, uang pemakaman dan santunan berkala selama 2 tahun

23

BILA TENAGA KERJA PESERTAJAMSOSTEK MENINGGAL DUNIA, MAKA AHLIWARISNYA AKAN MENDAPATKAN SANTUNAN

DARI PT.JAMSOSTEK

Santunan Kematian Rp.10.- Juta

Biaya pemakaman Rp.2,- JUTA

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Berkala selama 24 bulan Rp.200.000 / bln

24