54
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Anis Rohmana Malik Elsya Ristia Nova Rizky Prakoso Nurazizah

jamsostek gabungan

  • Upload
    zizaaah

  • View
    42

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jamsostek

Citation preview

PowerPoint Presentation

Jaminan Sosial Tenaga Kerja(JAMSOSTEK)Anis Rohmana MalikElsya RistiaNova Rizky PrakosoNurazizah

UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)Permenaker No. 01 tahun 1998PP No. 53 tahun 2012PP No. 22 tahun 2004

RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANGJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJABAB IKETENTUAN UMUMJaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.BAB IIPENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJAUntuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.BAB IIIPROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJARUANG LINGKUP :Jaminan Kecelakaan KerjaJaminan KematianJaminan Hari TuaJaminan Pemeliharaan KesehatanJaminan Kecelakaan KerjaTenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Meliputi: biaya pengangkutan; biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; biaya rehabilitasi; santunan berupa uang yang meliputi: santunan sementara tidak mampu bekerja; santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.santunan kematian.Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan PresidenJaminan KematianTenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian. Meliputi: biaya pemakaman; santunan berupa uang.

Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian ialah: janda atau duda;e) kakek atau nenek; anak;f) saudara kandung; orang tua;g) mertua. cucu;Jaminan Hari TuaJaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena: telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.Jaminan Hari Tua sebagaimana dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.Jaminan Pemeliharaan KesehatanTenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Meliputi: rawat jalan tingkat pertama; rawat jalan tingkat lanjutan; rawat inap; pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; penunjang diagnostik; pelayanan khusus; pelayanan gawat daruratBAB IVKEPESERTAANPengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.BAB VIURAN, BESARNYA JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARANIuran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja, pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.BAB VIBADAN PENYELENGGGARAPenyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara yaitu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Badan Penyelenggara wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.BAB VIIKETENTUAN PIDANABarang siapa tidak memenuhi kewajiban diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Dalam hal pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.BAB VIIIPENYIDIKANSelain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.BAB IXKETENTUAN LAIN-LAINKelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.BAB XKETENTUAN PERALIHANSelama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja, dan penyelenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (17 Pebruari 1992)

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.01/MEN/1998

TENTANGPENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN KESEHATANBAGI TENAGA KERJA DENGAN MANFAAT LEBIH BAIKDARI PAKET JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATANDASAR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAB IPENYELENGGARAPerusahaan yang menyelenggarakan sendiri pemeliharaan kesehatan dapat dengan cara :Menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan fasilitas Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK).Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pelaksana pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan keluarganya.BAB IIKEPERSERTAANKepesertaan meliputi tenaga kerja laki-laki maupun wanita dan keluarga yang terdiri suami atau istri dan anak yang sah.Anak sebagaimana dimaksud adalah anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang berusia sampai dengan 21 tahun, belum bekerja, belum menikah dengan pembatasan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak.BAB IIIPAKET PELAYANAN KESEHATANPaket jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik daripada jaminan kesehatan dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya sekurang-kurangnya meliputi: rawat jalan tingkat pertama. rawat jalan tingkat lanjutan. rawat inap. pemeriksaan kehamilan dan persalinan. penunjang diagnostik. pelayanan khusus dan. gawat darurat.TambahanBatas maksimal hari rawat inap harus lebih besar dari 60 (enam puluh) hari termasuk perawatan ICU/ICCU untuk setiap jenis penyakit dalam satu tahun.Batas maksimal dari perawatan ICU/ICCU sebagaimana dimaksud diatas harus lebih besar dari 20 (dua puluh) hari.Standar rawat inap ditetapkan sebagai berikut:sekurang-kurangnya kelas dua pada rumah sakit pemerintah; atausekurang-kurangnya kelas tiga pada rumah sakit swasta.BAB IVKETENTUAN LAIN-LAINPengaturan Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya harus tercantum secara rinci dalam Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama atau pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja.Perusahaan yang telah mendapat persetujuan untuk menyelenggarakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya, wajib membuat laporan secara triwulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja tidak boleh meniadakan Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.BAB VKETENTUAN PENUTUPPerusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini dinyatakan telah menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan kelompok jenis usaha:Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan; Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan; Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan; Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan; Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;

Pasal 9 Jaminan Tenaga Kerja

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

Lanjutan.....Iuran Jaminan Hari Tua, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan paling tinggi 2 (dua) kali PTKP K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan.

Lanjutan......Santunan kematian dibayar sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);Biaya pemakaman dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); danSantunan berkala dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayar sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 22 Jaminan Kematian

Janda atau duda AnakOrang tuaCucuKakek atau nenekSaudara kandungMertua Pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan

Penerima Jaminan KematianDalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman. Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

Lanjutan....Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggal dunia, maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan yang diajukan kepada Badan Penyelenggara;Urutan penerima Jaminan Hri Tua jika tenker meninggal duniaJanda atau duda AnakOrang tuaCucuKakek atau nenekSaudara kandungMertuaPihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnyaBadan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 26 Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 1Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.Pasal 3Kekayaan Badan Penyelenggara terdiri dari:a. Investasib. Bukan Investasi

BAB I KETENTUAN UMUMPasal 4Badan Penyelenggara hanya dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk Investasi dalam jenis:a. deposito berjangka atau sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito berjangka 1 bulanb. saham yang tercatat di bursa efekc. surat utang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatand. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesiae. unit penyertaan reksadanaf. Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut REPO, dengan jenis jaminan terbatas pada:BAB IIKEKAYAANi. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesiaii. obligasi korporasi dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat pembelianiii. saham yang termasuk dalam kelompok LQ 45iv. unit penyertaan reksadanag. penyertaan langsungh. tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan.Pasal 5Setiap penempatan investasi dalam bentuk REPO harus memenuhi ketentuan:a. jangka waktu tidak melebihi 90 harib. nilai REPO tidak lebih dari: i. 85% dari nilai pasar surat utang ii. 70% dari nilai pasar obligasi korporasi iii. 50% dari nilai pasar saham iv. 50% dari nilai aktiva bersih reksadana c. surat berharga sebagai jaminan investasi dalam bentuk REPO harus disimpan pada penerima titipan (kastodian);d. transaksi REPO harus dituangkan dalam surat perjanjian dengan akte notaris.Pasal 6peringkat sesuai pasal 4 dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenangPasal 7Penilaian atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:a. nilai nominalb. nilai tunaic. nilai pasard. nilai pasar atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersediae. nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersediaf. nilai aktiva bersihg. nilai tunaih. tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilaiPasal 8Penempatan kekayaan dalam bentuk investasi tidak dapat melebihi:a. 20% dari jumlah investasib. 75% dari jumlah ekuitas Bank Perkreditan Rakyat dan penempatan pada seluruh Bank Perkreditan Rakyat tidak melebihi 2% dari jumlah investasi

c. 5% dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% dari jumlah investasid. 5% dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% dari jumlah investasie. 5% dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% dari jumlah investasif. 2% dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasig. 1% dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 5% dari jumlah investasih. 10% dari jumlah investasi.Pasal 9Penempatan investasi pada satu pihak tidak dapat melebihi 25 % dari jumlah investasi.Pihak perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Pasal 10Penempatan investasi dalam jenis surat utang tidak dikenakan pembatasan jumlah dan prosentase.Pasal 11Jumlah investasi sebagai dasar perhitungan batasan nilai seluruh jenis investasiPasal 12Penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Badan Penyelenggara melakukan investasi hasil penggabungan menjadi lebih besar kelebihan jumlah investasi dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penggabungan.Pasal 13Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi.Pihak lain memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha Pengelolaan investasi oleh pihak lain harus sesuai dengan ketentuanBadan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasiPasal 14Jenis kekayaan bukan investasi :a. kas dan bankb. piutang iuranc. piutang investasid. piutang hasil investasi.

Pasal 15Penilaian kekayaan bukan investasi a. kas dan bank nilai nominalb. piutang iuran nilai sisa tagihanc. piutang investasi nilai sisa tagihand. piutang hasil investasi sisa tagihanPasal 16Pembatasan atas kekayaan bukan investasi a. piutang iuran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaranb. piutang investasi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejaktanggal transaksi divestasic. piutang hasil investasi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Badan Penyelenggara.Pasal 17Kewajiban Badan Penyelenggara:a. Kewajiban Jaminan Hari Tua;b. Kewajiban Non Jaminan Hari Tua.Kewajiban Jaminan Hari Tua utang Jaminan Hari Tua, baik tempo pembayarannya jangka pendek maupun jangka panjang.Kewajiban Non Jaminan Hari Tua Cadangan Teknis dan Utang Klaim.Cadangan Teknis:a. Cadangan Jaminan Kecelakaan Kerjab. Cadangan Jaminan Kematianc. Cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.BAB IIIKEWAJIBANPasal 18Pembentukan besar utang Jaminan Hari Tua didasarkan kepada akumulasi jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya.Pasal 19Pembentukan besar cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian untuk masa kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan:a. harus menggunakan metode prospektif b. tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 8% Pembentukan besar cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan untuk pertanggungan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun terdiri dari:a. 40% dari iuran peserta b. kewajiban klaim yang masih dalam proses penyelesaianPembentukan besar cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.Pasal 20Badan Penyelenggara membentuk cadangan katastrofa menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasaPasal 21Badan Penyelenggara wajib memenuhi tingkat solvabilitasTingkat solvabilitas selisih antara kekayaan dan kewajibanPasal 22Tingkat solvabilitas paling sedikit sebesar 120 dari batas tingkat solvabilitas minimum.Batas tingkat solvabilitas minimum 20% dari jumlah seluruh kewajiban non Jaminan Hari Tua.Pasal 23Badan Penyelenggara pemisahan pengelolaan kekayaan dari Program Jaminan Hari Tua dan program non Jaminan Hari Tua.Pasal 24Kekayaan tingkat solvabilitas kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan Kewajiban tingkat solvabilitas kewajiban yang memenuhi ketentuanPasal 25Badan Penyelenggara harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi non Jaminan Hari TuaBAB IVTINGKAT SOLVABILITASPasal 26Badan Penyelenggara hanya dapat membebankan biaya setinggi-tingginya 2% per tahun dari dana investasi Program Jaminan Hari Tua.Besarnya persentase ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 27Badan Penyelenggara wajib menyusun laporan keuangan non-konsolidasiLaporan keuangan non-konsolidasii untuk menghitung tingkat solvabilitas.BAB VBIAYA, PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUABAB VIPELAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGANPasal 28Badan Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham:a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas semesteran per 30 Juni dan 31 Desemberb. laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 DesemberPasal 29Badan Penyelenggara wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi serta informasi lainnya pada 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia Bukti pengumuman disampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengumumanPasal 30Badan Penyelenggara dilarang memiliki dan atau menempatkan kekayaannya pada:a. jenis investasi selain kekayaan investasi b. instrumen turunan surat berhargac. instrumen perdagangan berjangkad. kekayaan di luar negerie. perusahaan milik. Direksi, Komisaris, Menteri, Menteri Keuangan atau Pemegang Saham selaku pribadif. perusahaan milik keluargaBadan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaan investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasanBAB VIILARANGANPasal 31Direksi dan Komisaris Badan Penyelenggara dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan, menyewakan dll kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara

Pasal 32Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham kondisi kesehatan keuangan Badan Penyelenggara.Menyelenggarakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.Pasal 33Badan Penyelenggara wajib menunjuk kantor konsultan aktuariaindependen untuk melakukan evaluasi atas perhitungan cadangan JaminanKecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian Auditor independen wajib melakukan audit kinerja terhadap Badan PenyelenggaraBAB VIIIPEMANTAUAN DAN EVALUASIPasal 35Penempatan kekayaan dalam bentuk investasi oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, kecuali obligasi korporasi yang tidak memenuhi ketentuan Obligasi korporasi dapat dimiliki oleh Badan Penyelenggara paling lama sampai dengan jatuh tempo.

Pasal 37Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '1997 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3719) dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.BAB IXKETENTUAN PERALIHANBAB XKETENTUAN PENUTUPDi Indonesia, UU tentang Jasmostek sudah terlaksana cukup baik. Hal ini terbukti dari adanya pengelolaan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan tentang berbagai jaminan untuk para tenaga kerja. Namun, ada beberapa pasal yang penerapannya masih perlu ditingkatkan karena cenderung belum optimal, bahkan ada yang belum terlaksana.UU jamsostek sangat dibutuhkan tenaga kerjaPENERAPAN DAN KESESUAIAN DENGAN KONDISI INDONESIA SAAT INIKewajiban yang membayar JamsostekJenis JamsostekPengusahaPekerjaJaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan Kematian -Jaminan Hari Tua Jaminan Pemeliharaan Kesehatan -Keterangan:Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan kelompok jenis usaha:Kelompok I : 0,24% dari upah sebulanKelompok II : 0,54% dari upah sebulanKelompok III : 0,89% dari upah sebulanKelompok IV : 1,27% dari upah sebulanKelompok V : 1,74% dari upah sebulanJaminan Kematian: 0,30% dari upah sebulanJaminan Hari Tua: 3,70% pengusaha dan 2% tenaga kerjaJaminan Pemeliharaan Kesehatan: 6% jika sudah berkeluarga dan 3% jika belum berkeluarga

Kelompok-kelompok jenis usaha sebagai penerima JKK Kelompok IPenjahitan/Konvensi, Pabrik TopiIndustri pakaian lainnya (paying, kulit ikat pinggang, gantungan celana/bretel)Pembikinan layar dan krey dari tekstilPabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)Perdagangan ekspor impor, Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain)Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lainBank dan Kantor-kantor Dagang, Perusahaan pertanggunganJasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen)Pengobatan dan kesehatan lainnyaOrganisasi-organisasi keagamaanLembaga kesejahteraan, Persatuan perdagangan dan organisasi buruhBalai penyidikan yang berdiri sendiriJasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, perkumpulan sosialPemangkas rambut dan salon kecantikanPeternakan

Kelompok IIPertanian rakyat, Perkebunan gula, Perkebunan tembakauPerkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakauPerkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-lainPabrik the, Penggorengan dan pembuatan kopi bubukPabrik gula, Pabrik sigaret, Pabrik cerutuPabrik rokok kretek, dan lain-lain, Perusahaan tembakau lainnyaPabrik cat, Pabrik tinta dan lem, Pabrik kina, Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya, Industri alat-alat Pekerjaan, Pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium Reparasi arloji dan loncengIndustri alat-alat musik.Pabrik alat-alat olah raga, Pabrik mainan anak, Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain), Jasa perhubungan seperti PTT Radio, Perusahaan pembuatan film dan pengedar filmBioskop, Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dllJasa hiburan selain sandiwara dan bioskopPerusahaan binatu, celupPerusahaan potret

Kelompok IIIPelayanan pengairan, Perusahaan kehutanan, Pengumpulan hasil hutan, Pembakaran arang (di hutan), Perburuan, Pemeliharaan ikan tawar, Pemeliharaan ikan laut, Penangkapan ikan tawar, Pembantaian, Pemotongan dan pengawetan daging, Pemotongan susu dan mentega, Pabrik pengawetan sayuran dan buah, Pabrik Pengawetan ikan, Penggilingan padi, Pabrik tepung (beras, tapioca, dan lain-lain), Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain), Pabrik roti dan kue, Pabrik biskuit, Pabrik gula (perkebunan), Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain, Pabrik mie dan bihun, Pabrik kerupuk, Pabrik tahu, Pabrik kecap, Pabrik es krim dan es lilin, Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak, Industri makanan lainnya, Pabrik alkohol dan spiritus, Pabrik minuman dan alkohol, Pabrik anggur, Pabrik bir, Pabrik air soda, sari buah dan minuman, Pabrik pemintalan, Pemintalan tali sepatu, perban, Pertenunan, Permadani.Dan lain-lain

Kelompok IVPabrik dari hasil minyak tanahPabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu baraPabrik bata merah dan gentengPabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin)Pembikinan dan reparasi kapal dari bajaPembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta apiPabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannyaReparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor)Pabrik dan reparasi kapal udaraPerusahaan kereta apiPerusahaan trem dan busPengangkutan penumpang di jalan selain busPenimbunan barang/veem

Kelompok VPenebangan dan pemotongan kayu/panglong, Penangkapan ikan laut, Penangkapan ikan laut lainnya, Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikanAsam belerangPabrik pupuk, Pabrik kalengPerbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrikPengangkutan barang-barang dan penumpang di lautPengangkutan barang dan penumpang di udara, Pabrik korek apiPertambangan minyak mentah dan gas bumiPenggalian batu, Penggalian tanah liat, Penggalian pasir, Penggalian gamping, Penggalian belerang, Tambang intan dan batu perhiasan, Pertambangan lainnyaTambang emas dan perak, Penghasilan batu bara, Tambang besi mentah, Tambang timah, Tambang bauksit, Tambang mangan, Tambang logam lainnyaLori perkebunan, Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang apiBPJS Ketenagakerjaan. Diakses pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 08.50 dari http://www.bpjsketenagakerjaan.go.idSusanto, Teguh. 2011. ANALISIS PENERAPAN JAMSOSTEK PADA PROYEK KONSTRUKSI.S1 thesis, UAJY. Diakses pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 08.58 dari http://e-journal.uajy.ac.id/1503/

DAFTAR PUSTAKA