Jl. Jendral Yani No. A12 Telpon . (0461) 21262 email …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019. 10. 27. · 2.3 Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Jl. Jendral Yani No. A12

Telpon . (0461) 21262

email :[email protected]

Website : www.dpmptsp.banggaikab.go.id

mailto:[email protected]://www.dpmptsp.banggaikab.go.id/

RENJA 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Page i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan dengan

segala keterbatasan yang dimiliki akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai ini adalah

sebagai Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas


Banggai Tahun Anggaran 2019 yang memuat kerangka regulasi dan

kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi

untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten.

Sangat disadari bahwa penyelesaian penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya segala koreksi

dan saran dari semua pihak guna perbaikan dimasa mendatang sangat

kami harapkan.

Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan kami disampaikan

kepada semua Staf khususnya Tim penyusun Renja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai yang telah

bersungguh – sungguh hingga selesainya Laporan ini.

Luwuk, 24 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANGGAI

JUNAIDI SIBAY, SH., M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19660329 199303 2 007

RENJA 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Page ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN……….. ............................................................ .1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 5

1.4 Sistimatika Penulisan ................................................................ 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU ............ 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2017 dan

Capaian Renstra DPMPTSP ................................................... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP ................................. 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

DPMPTSP ............................................................................. 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja DPMPTSP

Kabupaten Banggai............................................................... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …......…29

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi ............ 29

3.2 Tujuan Sasaran Renja DPMPTSP …………………………….31

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................ 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP ................ 40

BAB V PENUTUP ................................................................................ 46

Lampiran - lampiran

RENJA 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Page 1

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008, antara lain mengamanatkan untuk setiap Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran

Rencana Strategis (Renstra PD)

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai diawali

dengan perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai untuk

memberikan panduan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah

dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

yang disusun menggunakan paradigma penyusunan Renja sebagaimana

di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai

merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah

Kabupaten Banggai, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

memerlukan suatu dokumen rencana kerja yang menguraikan program

dan kegiatan tahunan.

PENDAHULUAN BAB I


Dalam hal melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan

untuk dapat merealisasikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta memberikan pencapaian target peningkatan

dibidang investasi penanaman modal yang didasari pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai (RPJMD) dan Perencanaan Strategis (RENSTRA) serta Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banggai.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Banggai Tahun 2018

ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

10. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016, tentang Pedoman

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi dan Kabupaten Kota;


11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 47).

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

Penjabaran APBD mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2015 Nomor 2233);

15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2016

(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2237)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai;

18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tugas

Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Banggai;

19. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Banggai

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan

menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Renja DPMPTSP

Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun 2019;

2. Menyediakan arahan bagi aparatur DPMPTSP Kabupaten Banggai

dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan terukur;

3. Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur DPMPTSP Kabupaten Banggai

dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun

2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN

2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten

Banggai tahun 2017 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Kabupaten Banggai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten

Banggai


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

DPMPTSP Kabupaten Banggai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2017 dan Capaian

Renstra DPMPTSP

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Banggai adalah Penjabaran

Tahunan Rencana Strategis DPMPTSP tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program yang telah disusun dapat

dilihat berdasarkan Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja

(RENJA) DPMPTSP Kabupaten Banggai ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Banggai

selama tahun 2017 dan Perkiraan Target tahun 2018. Pengukuran

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan

sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kuantitatif yang menggambarkan tingkat penncapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan melalui indicator

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat

(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017

BAB II


B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegitan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan

data kinerja

Evaluasi Program Tahun 2017

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada

DPMPTSP Kabupaten Banggai pada tahun 2017 ditentukan dari hasil

pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun

bersangkutan dan APBD Kabupaten Banggai. Adapun Program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai

dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banggai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah

pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Perencanaan pagu indikatif dan produk perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah

memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan

proses bottom-up

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah

hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi

dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan

indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung

kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu

ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang

benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,

bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan

selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi Pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP kabupaten

Banggai, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk

itu kualitas aparatur , sikap aparatur sangatlah menenentukan dalam

mewujudkan Good Governance. Pada umumnys kualitas

penyelenggaraan pelayanan perizinan di kabupaten Banggai mengalami

peningkatan.


Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banggai

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2016 (thn

n-2)

Tahun 2017 (thn

n-1)

Tahun 2018 (thn

n)

Tahun 2019 (thn

n+1)

Tahun 2016 (thn

n-2)

Tahun 2017

(thn n-1)

Tahun 2018

(thn n)

Tahun 2019 (thn

n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

-

74 88 90 - 74 88 92

2 Persentase Nilai

Investasi diKabupaten

Banggai

- 20% 40% 60% - 617,6% 70% 75%


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Kabupaten Banggai

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisensi, kecepatan

penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh

karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan

yang good governance salah satu upaya adalah menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi atau yang lebih popular disebut e-Government.

Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat

memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan,

masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, maka

DPMPTSP Kabupaten Banggai telah melaksanakan tugas dan fungsinya

sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal

pelayanan terpadu satu pintu baik PMA maupun PMDN. Hal ini dapat

dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di antaranya:

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi

2. Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan

serta mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan

dengan website kabupaten. www.banggaikab.go.id

3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta

pemerataan dan pemahaman informasi penanaman modal dan

meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada

masyarkat dan pengusaha.

4. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparant, cepat, tepat dan

murah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kabupaten

Banggai

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah Kabupaten banggai Tahun 2018 merupakan rencana

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan

http://www.banggaikab.go.id/


Visi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah Kabupaten banggai Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021

Yaitu:

”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI TUJUAN

INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG MUDAH, CEPAT,

TRANSPARAN DAN PASTI DENGAN BERBASIS PADA KEARIFAN

LOKAL”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Misi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 – 2021 Yaitu:

1. Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.

2. Mengembangkan investasi, promosi dan kerja sama investasi yang

berbasis kearifan lokal.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada

masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan

pelayanan prima.

5. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi

dalam mendukung penyelengaraan penanaman modal dan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

6. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi penanaman modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pengawasan dan pengaduan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai.

Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang

program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan


dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai.


Tabel T – C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

DPMPTSP

Tingkat pemanfaatan administrasi Perkantoran

100% 1.007.204.750

Program Pelayanan Administrasi perkantoran


100% 1.007.204.750

Penyediaan jasa surat menyurat

DPMPTSP

Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya

532 lembar

1.065 lembar

7.986.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya

532 lembar

1.065 lembar

7.986.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DPMPTSP

- Jumlah Jasa Komuniskasi, Air dan Listrik

3 Jaringan

1 Jaringan

1 Jaringan

127.500.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


3 Jaringan

1 Jaringan

1 Jaringan

127.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional

DPMPTSP

- Jumlah Pembayaran STNK Mobil

2 Unit 8.437.500



2 Unit 8.437.500

DPMPTSP

- Jumlah Pembayaran STNK Motor

22 Unit 7.031.250 - Jumlah

Pembayaran STNK Motor

22 Unit 7.031.250

Penyediaan jasa DPMPTSP - Belanja 22 Jenis 11.500.000 Penyediaan jasa - Belanja 22 Jenis 11.500.000


kebersihan kantor Peralatan dan Bahan Pembersih

kebersihan kantor Peralatan dan Bahan Pembersih

DPMPTSP

- Jumlah orang petugas Kebersihan

3 OB 36.000.000 - Jumlah orang

petugas Kebersihan

3 OB 36.000.000

DPMPTSP

- Jumlah orang petugas Taman

2 OB 24.000.000 - Jumlah orang

petugas Taman 2 OB 24.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

DPMPTSP

- Jumlah dan Jenis ATK yang dipergunkan

80 Jenis 50.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

- Jumlah dan Jenis ATK yang dipergunkan

80 Jenis 50.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPMPTSP

- Jumlah Cetakan yang dipergunakan

400 Blok 43.000 lembar

36.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


400 Blok 43.000 lembar

36.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPMPTSP

Jumlah komponen instalasi listrik

130 Buah

5.000.000


Jumlah komponen instalasi listrik

130 Buah

5.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DPMPTSP

- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan

3 Surat Kabar

5.000.000



3 Surat Kabar

5.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

DPMPTSP

- Jumlah Makanan dan Minuman

718 Dos 33.750.000 Penyediaan makanan dan minuman

- Jumlah Makanan dan Minuman

718 Dos 33.750.000

Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

DPMPTSP

- Jumlah Pertemuan dan Koordinasi Luar Daerah

24 Laporan

235.000.000



24 Laporan

235.000.000

Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke

DPMPTSP

- Jumlah Pertemuan dan Koordinasi Dalam

48 Laporan

175.000.000 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke

- Jumlah Pertemuan dan Koordinasi

48 Laporan

175.000.000


Dalam Daerah Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah

Penyediaan jasa administrasi Perkantoraan

DPMPTSP

Jumlah tenaga Administrasi perkantoran

14 OB 245.000.000 Penyediaan jasa administrasi Perkantoraan


14 OB 245.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

DPMPTSP

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

100% 509.750.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


100% 509.750.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

DPMPTSP

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan

5 Jenis 69.750.000



5 Jenis 69.750.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

DPMPTSP

- Jumlah Peralatan kantor yang dibutuhkan

5 Jenis 120.000.000



5 Jenis 120.000.000

Pengadaan Meubeleur

DPMPTSP

- Jumlah Meubeleur yang dibutuhkan

6 Jenis 50.000.000

Pengadaan Meubeleur

- Jumlah Meubeleur yang dibutuhkan

6 Jenis 50.000.000

Pemeliharan rutin

berkala Gedung

Kantor DPMPTSP

Jumlah

Pemeliharaan

Gedung Kantor 3 Unit 200.000.000

Pemeliharan rutin

berkala Gedung

Kantor

Jumlah

Pemeliharaan

Gedung Kantor 3 Unit 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DPMPTSP

- Jumlah Pemeliharaan Roda Empat

2 Unit 40.000.000



2 Unit 40.000.000

DPMPTSP

- Jumlah Pemeliharaan Roda 2

22 Unit - Jumlah

Pemeliharaan Roda 2

22 Unit


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

DPMPTSP

- Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

3 Jenis 10.000.000



3 Jenis 10.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

DPMPTSP

- Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

20 Unit 20.000.000



20 Unit 20.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

DPMPTSP

Persentase Disiplin Aparatur

100% 146.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur

100% 146.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

DPMPTSP

- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas

70 Psg PDH

42.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


70 Psg PDH

42.000.000

Pengadaan pakeaan KORPRI

DPMPTSP

Jumlah pengadaan pakaian KORPRI

50 Pasang

42.000.000 Pengadaan pakeaan KORPRI

Jumlah pengadaan pakaian KORPRI

50 Pasang

42.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

DPMPTSP

Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus

50 Potong,

70 Pasang

Pak. Olah

Raga

62.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


50 Potong,

70 Pasang

Pak. Olah

Raga

62.000.000

Program Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

DPMPTSP

Persentase Pindah/Purna Tugas PNS 100% 5.000.000


Persentase Pindah/Purna Tugas PNS 100% 5.000.000

Pemulangan Pegawai Pensiun

DPMPTSP - Jumlah Aparatur Yang purna tugas

1 OB 5.000.000 Pemulangan Pegawai Pensiun

- Jumlah Aparatur Yang

1 OB 5.000.000


purna tugas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM 100% 98.797.000


Persentase Peningkatan Kapasitas SDM

100% 98.797.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

DPMPTSP

- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan

5 OK 28.500.000



5 OK 28.500.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

DPMPTSP

- 200 Peserta dari 23 Kecamatan

1 Kec 35.000.000


- 200 Peserta dari 23 Kecamatan

1 Kec 35.000.000

Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur

DPMPTSP

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur

4 Dokumen

35.297.000



4 Dokumen

35.297.000

Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan

DPMPTSP

Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 127.355.250


Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 127.355.250

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPMPTSP

- Jumlah Laporan Kinerja SKPD

1 Dok. LKjIP

24.953.250


- Jumlah Laporan Kinerja SKPD

1 Dok. LKjIP

24.953.250

Penyusunan DPMPTSP - Jumlah Laporan 1 Dok 25.000.000 Penyusunan - Jumlah 1 Dok 25.000.000


pelaporan Keuangan Semesteran

Keuangan Semesteran

pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

DPMPTSP

- Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun

1 Dok 24.409.000



1 Dok 24.409.000

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

DPMPTSP

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran

6 Dok. 52.993.000



6 Dok. 52.993.000

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

DPMPTSP

Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

100% 65.000.000



100% 65.000.000

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

DPMPTSP

- Jumlah Laporan

1 Dok. 65.000.000


- Jumlah Laporan

1 Dok. 65.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

DPMPTSP Persentase Nilai Investasi PMA

100%

1.320.893.000


Persentase Nilai Investasi PMA

100% 1.320.893.000

DPMPTSP

Persentase Nilai Investasi PMDN

Persentase

Nilai Investasi PMDN

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama

DPMPTSP

Jumlah Laporan 1

Laporan 65.000.000

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama

Jumlah Laporan 1

Laporan 65.000.000


startegis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

startegis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

DPMPTSP

Jumlah Laporan Data Potensi

1 Data Potensi

150.000.000 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Laporan Data Potensi

1 Data Potensi

150.000.000

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

DPMPTSP

Jumlah Laporan

1 Lap. 75.000.000


Jumlah Laporan

1 Lap. 75.000.000

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

DPMPTSP

Jumlah MOU

1 Lap 1 Mou

100.000.000


Jumlah MOU

1 Lap 1 Mou

100.000.000

Peningkatan Kegiatan pemantauan,dan Pengawasan Penanaman Modal

DPMPTSP

Jumlah Laporan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

70 Orang

55.593.000



70 Orang

55.593.000

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

DPMPTSP

Jumlah Laporan Bimtek SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

4 Event 55.593.000



4 Event 55.593.000

Penyelenggaraan pameran investasi DPMPTSP

Jumlah Pameran Investasi 4 Event 625.300.000

Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah Pameran Investasi

4 Event 625.300.000


Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal

DPMPTSP

Jumlah Laporan pembinaan Penanaman Modal

1 Laporan

50.000.000



1 Laporan

50.000.000

Fasilitasi dan koordinasi pengembangan promosi Penanaman modal

DPMPTSP

Jumlah Laporan Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal

1 Laporan

50.000.000



1 Laporan

50.000.000

Fasilitasi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

DPMPTSP

Jumlah Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

1 Laporan

50.000.000



1 Laporan

50.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

DPMPTSP

Persentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

100% 250.000.000



100% 250.000.000

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

DPMPTSP

Jumlah Laporan 1

Laporan 50.000.000


Jumlah Laporan 1

Laporan 50.000.000

Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) Kabupaten Banggai 2017 - 2025

DPMPTSP

Jumlah Peraturan Daerah Tentang RUPM Kabupaten Banggai 1 perda 150.000.000


Jumlah Peraturan Daerah Tentang RUPM Kabupaten Banggai

1 perda 450.000.000

Perlunya Melibatkan Akademisi yang mempunyai Kapabilitas dalam Penyusunan RUPM (UGM) sehingga membutuhkan Dana yang cukup besar

Pengelolaan Data Potensi

DPMPTSP Jumlah Laporan Data Penanaman

1 Laporan

50.000.000 Pengelolaan Data Potensi

Jumlah Laporan Data

1 Laporan

50.000.000


Penanaman Modal

Modal Penanaman Modal

Penanaman Modal

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

DPMPTSP

Persentase Data Investasi

Penanaman Modal

100% 50.000.000


Persentase Data Investasi

Penanaman Modal

100% 50.000.000

Pendataan jenis - jenis dan potensi perizinan

DPMPTSP

- Jumlah Laporan Pendataan Jenis-jenis Potensi Perizinan

1 Lap.

50.000.000



1 Lap.

50.000.000

Program Peningkt.& pengembangan pelayanan perizinan

DPMPTSP

Persentase Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

100% 870.000.000



100% 870.000.000

Penyebaran Informasi

DPMPTSP

Jumlah Publikasi melalui media Informasi

4 Jenis 75.000.000

Penyebaran Informasi

Jumlah Publikasi melalui media Informasi

4 Jenis 75.000.000

Pelayanan perizinan dan non Perizinan

DPMPTSP

Jumlah Izin Yang di Proses

1 Laporan

275.000.000


Jumlah Izin Yang di Proses

1 Laporan

375.000.000

Adanya Mobil Operasional sehingga membutuhkan Dana yang Cukup besar untuk mendukung kinerja Pelayanan yang lebih maksimal ke pelosok 23 Kecamatan

DPMPTSP

Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai SOP

2.997 Izin


2.997 Izin

DPMPTSP

Jumlah Dokumen PTSP PerBup

Jumlah Dokumen PTSP

PerBup

Sosialisasi pelaksanaan

DPMPTSP Jumlah Peserta Sosialisasi

15 Kec. 750

120.000.000

Sosialisasi pelaksanaan

Jumlah Peserta Sosialisasi

15 Kec. 750

120.000.000


pelayanan perizinan dan non perizinan

Peserta pelayanan perizinan dan non perizinan

Peserta

Pengembangan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perizinan

DPMPTSP

Jumlah Dokumen (IKM) Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Jumlah Aplikasi

1 Dok 1 Dok

-

250.000.000



1 Dok 1 Dok

-

250.000.000

Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan

DPMPTSP

Jumlah Laporan, Jumlah Rekomendasi

1 Laporan

1.499 Dok

150.000.000



1 Laporan

1.499 Dok

150.000.000

Program pembinaan dan pengaduan perizinan

DPMPTSP

Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan

100% 50.000.000



100% 50.000.000

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan

DPMPTSP

- Jumlah Penangan Pengaduan dan Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

1 Laporan

50.000.000



1 Laporan

50.000.000

4.500.000.000 5.600.000.000


1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T – C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019

Kabupaten Banggai


No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan


DPMPTSP Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1 Dok.


3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

SULAWESI TENGAH

Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur

kisi-kisi dan tata cara membangun system pelayanan perizinan dan non

perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta

sederhana disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan

daerah, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah

satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah, Fungsi Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

merupakan salah satu Instansi yang ada dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Banggai yang perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat

kerja dan perencanaan strategis. Perencanaan Strategis yang disusun

digunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan

Visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat

diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang

langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik

yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan

biaya transparan. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal

permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan tempat, terjadi

pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari

Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di

daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan

turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III


lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan

daerah termasuk fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibidang

penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara

pelayanan terpadu satu pintu.

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banggai:

1. Memberikan Akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk

memperoleh pelayanan public yang lebih baik dengan prosedur

yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang

transparan dan jelas serta memutus rantai “Perantara/Calo” dalam

proses Pengurusun perizinan dan non perizinan.

2. Memberikan Pelayanan yang ramah, mudah, cepat, transparan dan

jelas dengan berbasis pada kearifan Lokal serta tanggapan dalam

merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas

pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterima masyarakat.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Investasi

dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada

public/Investor.

4. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk

mewujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

5. Mingkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan Inovasi

Pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan

Kompetensi, integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

6. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar Instansi Teknis dan pihak

lainnya yang terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai.

7. Pembinaan / Pengawasan dan Monitoring Evaluasi (Monev).


Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah

dalam permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat

daerah, mengatur bahwa prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan

terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk

fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal

untuk di integrasikan ke dalam lembaga penyelenggara Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan Misi yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan

stratejik ini organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakannya

dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemapuan yang dimiliki. Adapun tujuan stratejik Dinas


Banggai yaitu :

1. Pengembangan pengelolaan penanaman modal dalam rangka

diversifikasi bidang usaha produksi maupun jasa dalam rangka

perluasan peluang kerja bagi masyarakat.

2. Peningkatan Kegiatan pengelolaan penanaman modal untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai.

3. Peningkatan pengelolaan produk unggulan dan peluang investasi

bagi para penanam modal dari dalam dan luar negeri.

4. Peningkatan kualitas perencanaan dalam mendukung pelaksanaan

pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang

terkoorDinasi dan terintegrasi.

5. Peningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai;


6. Pengembangan Penanaman Modal untuk terciptanya diversifikasi

bidang usaha, produk dan jasa sehingga memperluas lapangan

pekerjaan;

7. Peningkatan kerjasama penanaman modal antara dunia usaha

dalam dan luar negeri untuk mendorong realisasi penanaman

modal di daerah;

8. Peningkatan peluang investasi serta produk unggulan Kabupaten

Banggai untuk meningkatkan minat calon investor dari dalam dan

luar negeri;

9. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada

masyarakat;

10. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan

pelayanan prima;

11. Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan yang terkoorDinasi

dalam mendukung penyelengaraan penanaman modal dan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;

12. Peningkatan Kualitas data dan informasi penanaman modal dan

pelayanan perizinan yang terintegrasi serta yang komprehensif;

13. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Stratejik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banggai yang merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

menyeluruh, dalam kesatuan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai. Sasaran-sasaran

yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang

terkait dengan harapan bahwa tujuan stratejik akan tercapai dengan yakni

: “TERSEDIANYA PEMBINAAN KOORDINASI, PELAKSANAAN


KOORDINASI YANG BAIK DAN TERCIPTANYA PELAYANAN YANG

PRIMA”.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai 2019 adalah:


Tabel T – C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP tahun 2019

Kabupaten Banggai


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Rencanan Tahun)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 12 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran


100% 1.007.204.750

100% 1.053.843.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya

DPMPTSP 532

lembar 1.065

lembar

7.986.000 DAU

562 lembar

1.124 lembar

8.565.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


DPMPTSP 3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan

127.500.000

DAU 3 Jaringan

1 Jaringan 1 Jaringan

128.775.000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional


DPMPTSP 2 Unit 8.437.500

DAU

2 Unit 8.522.000

- Jumlah Pembayaran STNK Motor DPMPTSP

22 Unit 7.031.250

22 Unit 7.102.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih

DPMPTSP 22 Jenis 11.500.000

DAU

22 Jenis 11.616.000

- Jumlah orang petugas Kebersihan

DPMPTSP 3 OB 36.000.000

3 OB 36.000.000

- Jumlah orang petugas Taman DPMPTSP

2 OB 24.000.000

2 OB 24.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah dan Jenis ATK yang dipergunkan

DPMPTSP 80 Jenis 50.000.000 DAU

80 Jenis 50.500.000


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


DPMPTSP 400 Blok 43.000 lembar

36.000.000 DAU 400 Blok

43.000 lembar

36.360.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik DPMPTSP

130 Buah 5.000.000 DAU

130 Buah 5.000.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


DPMPTSP 3 Surat Kabar

5.000.000 DAU 3 Surat

Kabar 5.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman

- Jumlah Makanan dan Minuman DPMPTSP

718 Dos 33.750.000 DAU

725 Dos 34.088.000

18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah


DPMPTSP 24 Laporan

235.000.000 DAU 24

Laporan 258.500.000

19 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

- Jumlah Pertemuan dan Koordinasi Dalam Daerah

DPMPTSP 48

Laporan 175.000.000 DAU

48

Laporan 192.500.000

20 Penyediaan jasa administrasi Perkantoraan


DPMPTSP 14 OB 245.000.000 DAU

14 OB 247.450.000

2 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


DPMPTSP 100% 509.750.000 DAU

100% 529.925.000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



5 Jenis 76.725.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor



5 Jenis 121.200.000

10 Pengadaan Meubeleur - Jumlah Meubeleur yang

dibutuhkan DPMPTSP

6 Jenis 50.000.000 DAU

6 Jenis 55.000.000

22

Pemeliharan rutin berkala

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Gedung

Kantor

DPMPTSP 3 Unit 200.000.000 DAU

3 Unit 200.000.000

24



DPMPTSP 2 Unit

40.000.000

DAU

2 Unit

44.000.000 - Jumlah Pemeliharaan Roda 2 DPMPTSP

22 Unit

22 Unit


26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



3 Jenis 11.000.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



20 Unit 22.000.000

2 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur DPMPTSP 100% 146.000.000 DAU

100% 113.200.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


DPMPTSP 70 Psg PDH

42.000.000 DAU

70 Psg PDH

45.000.000

04 Pengadaan pakeaan KORPRI Jumlah pengadaan pakaian

KORPRI DPMPTSP 50 Pasang 42.000.000

DAU - -

05



DPMPTSP 50 Potong, 70 Pasang Pak. Olah

Raga

62.000.000

DAU

50 Potong, 70 Pasang Pak. Olah

Raga

68.200.000


Persentase Pindah/Purna Tugas PNS

DPMPTSP 100% 5.000.000 DAU

100% 20.000.000

Pemulangan Pegawai Pensiun - Jumlah Aparatur Yang purna tugas


4 OB 20.000.000



DPMPTSP

100% 98.797.000 DAU

20% 99.063.125



DPMPTSP 5 OK 28.500.000 DAU

5 OK 29.000.000


- 200 Peserta dari 23 Kecamatan DPMPTSP 1 Kec 35.000.000 DAU

1 Kec 27.500.000



DPMPTSP 4 Dokumen

35.297.000 DAU 4

Dokumen 42.563.125



DPMPTSP

100% 127.355.250 DAU

100% 134.486.575

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

- Jumlah Laporan Kinerja SKPD DPMPTSP 1 Dok. LKjIP

24.953.250 DAU 1 Dok.

LKjIP 27.448.575


kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

DPMPTSP 1 Dok 25.000.000 DAU

1 Dok 27.500.000




1 Dok 24.653.000



DPMPTSP 6 Dok. 52.993.000 DAU

6 Dok. 54.885.000



DPMPTSP 100% 65.000.000 DAU

100% 71.500.000


- Jumlah Laporan DPMPTSP 1 Dok. 65.000.000

DAU

1 Dok. 71.500.000


Persentase Nilai Investasi PMA DPMPTSP 100%

1.320.893.000

DAU

100% 1.472.982.300 Persentase Nilai Investasi PMDN DAU

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama startegis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Jumlah Laporan DPMPTSP

1 Laporan 65.000.000 DAU

1 Laporan 71.500.000


Jumlah Laporan Data Potensi DPMPTSP 1 Data Potensi

150.000.000 DAU 1 Data

Potensi 175.000.000


Jumlah Laporan DPMPTSP

1 Lap. 75.000.000 DAU

1 Lap. 82.500.000


Jumlah MOU DPMPTSP 1 Lap

1 Mou 100.000.000 DAU

1 Lap

1 Mou 110.000.000



DPMPTSP 70 Orang 55.593.000 DAU

70 Orang 61.152.300




DPMPTSP 4 Event 55.593.000 DAU

70 Orang 61.152.300


Jumlah Pameran Investasi DPMPTSP 4 Event 625.300.000 DAU

4 Event 687.830.000



DPMPTSP 1 Laporan 50.000.000 DAU

1 Laporan 55.000.000




1 Laporan 55.000.000




1 Laporan 55.000.000



DPMPTSP 100% 250.000.000 DAU 100% 210.000.000


Jumlah Laporan DPMPTSP 1 Laporan 50.000.000 DAU

1 Laporan 55.000.000


Jumlah Peraturan Daerah Tentang RUPM Kabupaten Banggai DPMPTSP

1 perda 150.000.000 DAU

1

Raperda 100.000.000

Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal

Jumlah Laporan Data Penanaman Modal


1 Laporan 55.000.000


Persentase Data Investasi Penanaman Modal

DPMPTSP 100% 50.000.000 DAU

100% 55.000.000



DPMPTSP 1 Lap. 50.000.000 DAU

1 Lap. 55.000.000



DPMPTSP 100% 870.000.000 DAU

100% 1.165.000.000

Penyebaran Informasi Jumlah Publikasi melalui media Informasi


4 Jenis 85.500.000



Jumlah Izin Yang di Proses DPMPTSP 1 Laporan

275.000.000

DAU

1 Laporan

447.500.000


DPMPTSP 2.997 Izin DAU

3.371 Izin

Jumlah Dokumen PTSP DPMPTSP PerBup DAU

Sosialisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan

Jumlah Peserta Sosialisasi DPMPTSP

15 Kec. 750

Peserta

120.000.000

DAU 15 Kec.

750 Peserta

132.000.000



DPMPTSP 1 Dok

1 Dok -

250.000.000

DAU

1 Dok

1 Dok 1 Aplikasi

275.000.000

Jumlah Dokumen PTSP

PerBup 82.500.000



DPMPTSP 1 Laporan

1.499 Dok

150.000.000

DAU 1 Laporan

1.686 Dok

225.000.000



DPMPTSP 100% 50.000.000 DAU

100% 75.000.000




1 Laporan 75.000.000

4.500.000.000 5.000.000.000


RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP TAHUN 2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Rencanan Tahun)

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Meningkatkan Kinerja Pemerintah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi

Persentase Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran

2 12 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran


100% 1.007.204.750

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya

DPMPTSP 532 lembar

1.065 lembar 7.986.000 DAU

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


DPMPTSP

3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan

127.500.000

DAU

06




- Jumlah Pembayaran STNK Motor


08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih


DAU - Jumlah orang petugas Kebersihan

DPMPTSP 3 OB 36.000.000

- Jumlah orang petugas Taman DPMPTSP 2 OB 24.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah dan Jenis ATK yang dipergunkan


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


DPMPTSP 400 Blok

43.000 36.000.000 DAU

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

BAB IV


lembar

12


Jumlah komponen instalasi listrik DPMPTSP 130 Buah 5.000.000 DAU

15



DPMPTSP 3 Surat Kabar 5.000.000 DAU

17

Penyediaan makanan dan minuman

- Jumlah Makanan dan Minuman DPMPTSP 718 Dos 33.750.000 DAU

18




19

Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

- Jumlah Pertemuan dan Koordinasi Dalam Daerah


20

Penyediaan jasa administrasi Perkantoraan



Persentase Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

2 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


DPMPTSP 100% 509.750.000 DAU

07




09




10

Pengadaan Meubeleur - Jumlah Meubeleur yang dibutuhkan


22

Pemeliharan rutin berkala

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Gedung

Kantor DPMPTSP 3 Unit 200.000.000 DAU

24




DAU

- Jumlah Pemeliharaan Roda 2 DPMPTSP 22 Unit

26




28





Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

2 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur DPMPTSP 100% 146.000.000 DAU

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


DPMPTSP 70 Psg PDH 42.000.000

DAU

04

Pengadaan pakeaan KORPRI Jumlah pengadaan pakaian KORPRI

DPMPTSP 50 Pasang 42.000.000

DAU

05


Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus DPMPTSP

50 Potong, 70 Pasang Pak.

Olah Raga

62.000.000 DAU

Persentase Pindah/Purna Tugas PNS


Persentase Pindah/Purna Tugas PNS DPMPTSP 100% 5.000.000 DAU

Pemulangan Pegawai Pensiun - Jumlah Aparatur Yang purna tugas




Persentase Peningkatan Kapasitas SDM DPMPTSP 100% 98.797.000 DAU

Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan

DPMPTSP 5 OK 28.500.000 DAU


- 200 Peserta dari 23 Kecamatan DPMPTSP 1 Kec 35.000.000 DAU



DPMPTSP 4 Dokumen 35.297.000 DAU




DPMPTSP 100% 127.355.250 DAU


- Jumlah Laporan Kinerja SKPD DPMPTSP 1 Dok. LKjIP 24.953.250 DAU

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran







- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran DPMPTSP 6 Dok. 52.993.000 DAU




DPMPTSP 100% 65.000.000 DAU


- Jumlah Laporan DPMPTSP

1 Dok. 65.000.000 DAU

Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Banggai

Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Banggai

Persentase Nilai PMA dan PMDN


Persentase Nilai Investasi PMA DPMPTSP 100% 1.320.893.000

DAU

Persentase Nilai Investasi PMDN

DAU

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama startegis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Jumlah Laporan



Jumlah Laporan Data Potensi DPMPTSP

1 Data Potensi

150.000.000 DAU


Jumlah Laporan DPMPTSP 1 Lap. 75.000.000 DAU


Jumlah MOU DPMPTSP

1 Lap 1 Mou

100.000.000 DAU


Jumlah Laporan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal DPMPTSP 70 Orang 55.593.000 DAU




DPMPTSP 4 Event 55.593.000 DAU


Jumlah Pameran Investasi DPMPTSP 4 Event 625.300.000 DAU












Persentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi DPMPTSP 100% 250.000.000 DAU


Jumlah Laporan DPMPTSP 1 Laporan 50.000.000 DAU


Jumlah Peraturan Daerah Tentang RUPM Kabupaten Banggai

DPMPTSP 1 perda 150.000.000 DAU

Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal

Jumlah Laporan Data Penanaman Modal





100% 50.000.000



DPMPTSP 1 Lap. 50.000.000


Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan diKabupaten Banggai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diKabupaten Banggai



100% 870.000.000

Penyebaran Informasi Jumlah Publikasi melalui media Informasi



Jumlah Izin Yang di Proses DPMPTSP 1 Laporan

275.000.000


DPMPTSP 2.997 Izin

Sosialisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan

Jumlah Peserta Sosialisasi DPMPTSP

15 Kec. 750 Peserta

120.000.000



DPMPTSP

1 Dok 1 Dok

-

250.000.000

Jumlah Dokumen Perbup PTSP DPMPTSP Perbup -



DPMPTSP 1 Laporan

1.499 Dok 150.000.000




DPMPTSP 100% 50.000.000



DPMPTSP 1 Laporan 50.000.000

4.500.000.000


Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 ini merupakan

rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banggai 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya

visi dan misi Kabupaten Banggai serta target dan sasaran

pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banggai

Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagai bahan dalam penyusunan usulan

rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun 2019 dan untuk mengevaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai

Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang

merupakan upaya penjabaran penunjang visi dan misi Kabupaten

Banggai diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di

lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai maupun dengan

Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

L u w u k : 24 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

JUNAIDI SIBAY, SH.,M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19710104 200003 1

PENUTUP BAB V

Documents

Jl. Jendral Yani No. A12 Telpon . (0461) 21262 email …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019. 10. 27. · 2.3 Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi