Jati Diri PGRIwahyuwap40 / September 6, 2013

JATI DIRI PGRI

A.    Pengertian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disusun pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa Jatidiri mengandung pengertian :

1.      Ciri – ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu tanda/ identitas

2.      Inti, jiwa, semangat dan daya gerak dari dalam (spiritualitas).

B.     Jati diri PGRI

Berdasarkan pengertian tersebut diatas Jatidiri PGRI mengandung makna, jiwa semangat

dan daya

gerak dari dalam yang telah memberikan hidup kepada organisasi PGRI serta ciri – ciri khas

yang dimiliki PGRI dan menjadi identitas organisasi PGRI yang mengikat dan dipegang

teguh anggotanya.

Jatidiri PGRI adalah landasan filosofi yang menjadi norma dalam pola pikir, sikap

perbuatan dan tindakan serta bersifat mengikat dan ditaati oleh para anggotanya.

Jatidiri PGRI adalah perwujudan dari sifat – sifat khas PGRI yang tampak dalam  nilai-

nilai dalam sikap perbuatan, tindakan, perjuangan dan profesi analisasi yang didasarkan pada

falsafah Negara Pancasila serta Jiwa semangat dan nilai – nilai 1945.

C.     Dasar dan Ruang Lingkup PGRI

1.    Dasar Jatidiri PGRI

Jatidiri PGRI memiliki dasar yang dalam dan kokoh. Dengan dasar yang kokoh itu

jatidiri PGRI menjadi landasan filosofi yang kuat bagi PGRI dalam mengemban misi sebagai

organisasi perjuangan organisasi profesi, organisasi ketenagakerjaan.

a.       Dasar – dasar Jatidiri PGRI, meliputi

a.1. Dasar Historis

Berdasarkan hakekat kelahirannya PGRI merupakan bagian dari perjuangan seluruh

rakyat Indonesia. Melalui profesi keguruan guru Indonesia berhimpun dalam organisasi PGRI

untuk berjuang menyebarkan semangat perjuangan. Untuk merebut, menegakkan dan

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus

1945

a.2. Dasar Idiologis – politis

Secara Idiologis – politis, PGRI memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita – cita

kemerdekaan melalui pembangunan nasional dibidang pendidikan. PGRI memiliki tangggung

jawab moral dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terutama dalam upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa.

a.3. Dasar Sosiologi dan IPTEK

Dalam perjuangan dan pengabdiannya, PGRI sangat tanggap dan aspiratif atas nasib

anggotanya serta selalu bersifat responsife, adatif, inovatif, dan permisif – selektif, terhadap

keadaan masyarakat serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.    Jiwa, semangat dan nilai – nilai 1945

Pewaris jiwa, semangat dan nilai – nilai 1945 keapda generasi muda sebagai penerus

perjuangan bangsa sangat penting. Dengan memahami secara baik dan benar, jiwa, semangat

dan nilai – nilai 1945, perjuangan generasi penerus akan tetapi berpijak pada norma – norma

serta selalu dijiwai semangat dan nilai – nilai yang telah disepakati para pendiri Negara kita.

Jiwa dan semangat 1945 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ø  Jiwa merdeka, yaitu percaya pada kemampuan bangsa sendiri.

Ø  Jiwa persatuan dan kesatuan, yaitu semangat yang tumbuh dan sesuai dengan jiwa semangat

Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Ø  Jiwa konsekuen, yaitu sikap berjuang tanpa pamrih, selalu bekerja keras, teguh pendirian, ulet,

sederhana, pantang menyerah dan tidak putus asa.

Ø  Jiwa pelopor, yaitu berani berinisiatif, kreatif dan memiliki jiwa membangun.

Ø  Jiwa ikhlas beramal, rela berjuang dan berkorban.

Dalam buku Dharma Pusaka 45, menguraikan tentang nilai – nilai dan prinsip – prinsip 1945

yang penting diwariskan kepada generasi penerus.

Nilai – nilai yang telah disepakati seluruh rakyat Indonesia :

a)         Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai penjelmaan falsafah dan pandangan

bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan

UUD 1945.

b)        Lima sila dalam Pancasila yang masing – masing merupakan nilai – nilai intrinsic yang

abstrak, umum/ universal tetap tak berubah terlepas dari perubahan dan perkembangan.

Kelima – limanya merupakan kesatuan bulat dengan rumusan hierarchis pyramidal.

c)         Nilai – nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 :

Ø  Negara Persatuan, yang melindungi dan  meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara mengatasi

segala paham perorangan.

Ø  Tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan social.

Ø  Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwailan.

Ø  Negar berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradap.

Ø  Negara yang merdeka dan berdaulat.

Ø  Anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemansiaan dan perikeadilan.

3.    Jatidiri PGRI sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai – nilai 1945

Perwujudan dari sifat – sifat khas yang dimiliki PGRI tampak dalam nilai – nilai, pola

pikir, sikap perbuatan, tindakan, perjuangan dan profesionalisme adalah merupakan Jatidiri

PGRI yang berdasarkan pada falsafah Pancasila serta jiwa, semangat dan nilai – nilai 1945.

Kelahiran PGRI pada masa perjuangan fisik, tidak lepas dari tekad kaum guru untuk

turut serta berjuang mempertahankan, menegakkan dan mengisi Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diplokamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Secara ideologis – politis PGRI

memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita – cita kemerdekaan melalui pembangunan

nasional dibidang pendidikan serta memegang peranan terpenting dalam usaha mencerdaskan

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan nasional sebagaimana tercantum

dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pengabdiannya PGRI selalu tanggap dan aspiratif

terhadap nasib anggotanya dan bersifat responsive, adaftif, inovatif dan permisif selektif

terhadap keadaan masyarakat serta perkembangan IPTEK. Hal tersebut menjadi dasar

sosiologi  dan IPTEK bagi organisasi PGRI.

Uraian tersebut diatas menunjukkan  dengan jelas bahwa Jatidiri PGRI bersumber dan

berakar pada dasar falsafah Pancasila dan dijiwai oleh Jiwa, Semangat dan  Nilai – nilai

1945.

 

D.  CIRI – CIRI JATIDIRI PGRI

Jatidiri PGRI adalah perwujudan dari sifat – sifat khas PGRI yang tampak dari nilai –

nilai pola pikir, sikap perbuatan, tindakan dan perjuangan yang didasarkan pada falsafah

Pancasila dan UUD 1945.

SEMBILAN CIRI JATIDIRI PGRI

1.      Nasionalisme

Nasionalisme adalah kesadaran suatu warga Negara yang secara professional atau

actual bersama – sama mencapai, mempertahankan dan mengabdiakan identitas, intergritas

kemakmuran dan kekuatan bangsa secara mandiri. Dalam hal ini PGRI mengutamakan

persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dengan memupuk sikap dan sifat patriotisme

sebagai jiwa dan semangat PGRI dalam melaksanakan misinya. Indonesia yang merupakan 

Negara kepulauan dengan berbagai macam suku bangsa, bahasa daerah, budaya dan dapat

istiadat perlu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sikap ini harus diawali dari kehidupan

sehari –hari di rumah, dalam pergaulan, disekkolah. Hal itu akan terwujud jika kita bila

diantar kita saling mengenal, memahami, saling menghormati dan saling menghargai.

2.      Faham demokrasi

Faham demokrasi diawali dalam system pemerintahan kota bangsa Yunanai (508 SM).

Bentuk pemerintahan baru itu kemudian dinamakan “ demokrasi”, artinya pemerintahan oleh

rakyat. Jadi demokrasi itu sudah ada sebelum Kristen dan islam lahir sebagai agama besar di

dunia. Kemudian demokrasi memasuki abad Rasionalisme yaitu suatu aliran mendasarkan

pemikiran atas akal semata – mata.  Suatu teori yang mengandung prinsip – prinsip keadilan

yang universal, yang berlaku bagi semua waktu dan semua manusia. Teori ini mendasari

pengertian dari rakyat, oleh rakyat  dan untuk rakyat. Demokrasi  didasarkan bahwa semua

manusia pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia

pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama. Kesamaan hak dan

mengeluarkan pendapat telah dilakukan dalam kehidupan sehari – hari, seperti gotong –

royong, dalam organisasi masyarakat dan dalam organisasi sekolahan.

3.      Kemitraan

Kata “mitra” mempunyai arti teman, sahabat atau kawan kerja. Menjalin kemitraan

berarti menjalin persahabatan. Seseorang yang menjalain persahabatan dengan orang lain

diharpkan memperoleh kebahagiaan dan keuntungan dikedua belah pihak. PGRI sebagai

oraganisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang selalu berusaha menjalain dan

mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama nasional maupun internasional.

Kesemuannya itu dimaksudkan untu kmembela hak dan nasib pekerja pada umumnya dan

guru pada khususnya.

4.      Unitarisme

Pengertian “ unitarisme” mengandung arti suatu ajaran atau paham yang menginginkan

suatu bentuk kesatuan ( misalnya Negara kesatuan). Sedang pengertian ciri unitarisme dalam

organisasi PGRI ialah semua guru dapat menjadi anggota dengan tidak membedakan latar

belakang, tingkat dan jenis kelamin, status, asal – usul serta adat istiadat. Sikap dan perilaku

yang unitaristik ditandai dengan sikap yang toleran, sabar dan penuh pengertian. Sangat tidak

terpuji sebagai siswa lembaga PGRI, apabila disekolah ada berbagai kelompok yang 

menonjolkan adanya perbedaan yang didasarkan pada agama, ras, suku dan social ekonomi.

5.      Profesionalisme

Kata “Profesionalisme” diturunkan dari kata “professional” yang berarti segala sesuatu

yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan seseorang dikatakan professional

apabila ia telah mendapatkan pendidikan dan kepandaian khusus untuk menjalankan

pekerjaannya. Ciri profesioanlisme artinya PGRI mengutamakan karya dan kemampuan

profesionalisme dikalangan siswa. PGRI mewajibkan siswa belajar sungguh – sungguh sesuai

dengan bakat minat dan cita – citanya, agar memperoleh suatu keahlian atau dalam

mengerjakan sesuatu.

6.      Kekeluargaan

Hubungan sosial dalam bentuk kekeluargaan sangat dikenal di Indonesia. Sikap

kekeluargaan ditunjukan dalam sikap dan perilaku keseharian. Sikap gotong – royong, ramah,

tenggang rasa, saling membantu dan rasa senasib dan sepenanggungan dapat dilihat dalam

kehidupan didesa. Dalam kekeluargaan akan tumbuh sikap saling asah, asuh, ajrih. Saling

asah berarti saling membntu dalam memperoleh pengetahuan, saling asih berkaitan dengan

kasih saying sesame siswa lembaga PGRI. Saling Asuh mempunyai makna saling

mengingatkan apabila ada kesalahan. Ajrih berarti sikap segan atau hormat, sikap takut

melanggar tata tertib atau peraturan, baik yang diatur oleh manusia maupun yang diatur

dalam agama.

7.      Kemandirian

Organisasi PGRI memiliki ciri kemandirian, artinya bahwa dalam melaksanakan

sesuatu tidak sepenuhnya  bergantung pada pihak lain, PGRI bertumpu pada kepercayaan,

kemampuan diri sendiri, tanpa ketertarikan dan ketergantungan pada pihak lain.

Dalam era globalisasi dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi sangat

memerlukan  kemandirian dan kerja sama antar bangsa.

Seseorang memiliki kemandirian apabila mempunyai kemampuan, percaya diri serta

keberanin untuk berbuat dan bertindak untuk mencapai kemajuan.

Kemandirian yang harus dimiliki siswa lembaga pendidikan PGRI, adalah berrbekal

pengadaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain.

Sikap perrcaya diri dapat ditumbuhkan melalui kemampuan untuk mengembangkan

dan mengaktualisasikan bakat dan minatnya. Misal seorang siswa akan memiliki percaya diri,

apabila ampu mewujudkan kebolahannya berbahasa inggris, bermain musik, bermain basket,

atau memperoleh prestasi akademik yang tinggi. Sebaliknya siswa akan suka tawuran,

mengganggu orang lain dan sebagainyya,mewudkan sikap menutupi kelemahan / kekurangan

pada dirinya.

Keberanian adalah sikap berani mencoba hal-hal baik meskipun sulit, berani menentang arus

mayoritas yang menuju kearah yang salah, berani berkata “tidak” terhadap ajakan berbuat

salah, berani mengikuti kata hati yang baik, tersisih dan menderita karenanya, berani bersikap

ramah dan bersahabat.

Dengan demikian kemandirian, seseorang dapat mengembangkan serta mampu

mengaktualisasikan diri dalam menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungan masyarakat.

 

8.      Non Partai

Ciri non partai artinya bahwa PGRI tidak mempunyai hubungan organisasi dengan

sosial politik namapun sebagai organisasi. PGRI tidak menganut suatu paham politik tertentu,

tidak menjadi bagian dari partai dari politik apapun dan tidak melakukan kegiatan – kegiatan

politik praktik seperti yang dilakukan oleh partai politik. Hakekat dan ciri non partai politik

adalah kemandirian yang berarti memiliki kemampuan diri. Disekolah ciri non partai ini

harus dapat ditunjukkan dalam wawasan wiyata mandala. Arti kata “ wawasan” berarti

pandangan, “ wiyata” berarti pengajaran. Jadi wawasan wiyata mandala adalah suatu

pandangan bahwa sekolah adalah lingkungan belajar mengajar, yang terlepas dari pengaruh

apapun yang dapat mengganggu proses belajar mengajar tersebut. Kewajiban siswa PGRI

harus dapat menciptakan wawasasn wiyata mandala disekolah. Untuk menciptakannya, siswa

harus menjaga pengaruh – pengaruh dari luar yang dapat mengganggu proses belajar

mengajar. Misalnya pengaruh untuk ikut tawuran atau berkelahi, ikut serta berpolitik praktis.

 

9.      Jiwa, Semangat dan Nilai-niali 1945

Jiwa, Semangat dan Nilai-niali 1945 itu adalah upaya PGRI dalam menegakkan dan

melestarikan semangat perjuangan kemerdekaan 1945 sebagai jiwa kejuangan bangsa kepada

generasi penerus. Semangat para pejuang dan pendiri bangsa selalu disertai dengan semangat

rela berkorban, pantang mundur, dan pengabdian kepada bangsa Indonesia tanpa pamrih.

Rela berkorban bukan berarti mengorbankan diri dengan sia – sia, tetapi berkorban dalam

membela keadilan dan kebenaran. Rela berkorban harus disertai keiklasan dan kejujuran.

Sikap pantang mundur memeberi makna tidak mudah putus asa. Siswa PGRI harus terus

belajar. Kegagalan merupakan awal keberhasilan. Belajar dan bekerja merupakan motto

lembaga pendidikan PGRI. Sifat pengabdian kepada bangsa pernyataan sikap seluruh rakyat

sebagai bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke. Membela bangsa Indonesia perlu

ditumbuh kembangkan.

 

 

KESIMPULAN

 

            Sesuai dengan semangat kelahirannya jatidiri PGRI adalah organisasi perjuangan,

organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang mewadahi kaum buruh diseluruh

Idonesia dalam uapaya mewujudkan hak – hak asasi sebagai pribadi, warganegar, dan

pengemban profesi. Adapun sifatnya PGRI sebagai organisasi yang unitaristik,

Independendan non parpol praktis.

            Sebagai organisasi perjuangan PGRI merupakan wadah bagi para guru dalam

memperoleh, memepertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasinya baik secara

pribadi, anggota masyarakat, warga Negara, maupun pemangku profesi keguruan.

            Sebagai organisasi profesi PGRI berfungsi sebagai wadah kebersamaan dan rasa

kesesejahwatan ( kesetiakawanan) para anggota dalam mewujudkan keberadaannya

dilingkunang masyarakat, memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingannya suatu profesi,

menetapkan standar perilaku professional melindungi seluruh anggotanya, meningkatkan

kualitas kesejahteraan, dan mengembangkan kualitas pribadi dan profesi.

            Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan hak – hak

asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Guru sebagai

kelompok tenaga kerja professional memerlukan jaminan yang pasti menyakut hokum,

kesejahteraan, hak – hak pribadi dan warga Negara. Dalam konteks yang lebih luas,

kesejahteraan mempunyai arti sebagai suatu kondisi kehidupan yang utuh seimbang dan

wajar. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh lima pilar yaitu imbalan jasa, rasa

aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, serta kesempatan untuk pengembangn karir dan

pribadi.

http://cumcumca.blogspot.com/2012/07/jati-diri-pgri.html

 

makalah jati diri PGRI

MENCARI JATIDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT SEDANG BERKEMBANG

 

A. Jatidiri Lembaga Pendidikan

            Pengertian dari “keakuan” dan “identitas atau jatidiri” kedua pengertian ini terletak

pada kekhasan dari sesuatu (manusia, lembaga) dibandingkan dengan yang lainnya dalam

kelompoknya yang komperabel.  Namun kedua pengertian itu mempunyai perbedaan kategori

yang hakiki apabila “keakuan” berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang unik, artinya

sesuatu itu tidak ada duanya. Seperti dalam adagium Descartes “cogito ergo sum”, “aku

berpikir maka aku ada”.  Aku dalam pengertian di sini  adalah aku yang unik, aku yang

“einmalig”, yang hanya sekali dilahirkan atau sekali ada di muka bumi ini. Sabaliknya

identitas atau jatidiri menunjukkan eksistensi sesuatu (orang, lembaga) di dalam kaitan

dengan kelompoknya. Artinya, tanpa jatidiri sesuatu akan kehilangan atau lebur dalam

kelompoknya.  Jatidiri yang tidak proporsional akan menghilangkan sesuatu dari makna

keseluruhan kelompok.  Disini hukum Gestalt berlaku, bagian akan bermakna dalam

kaitannya dengan keseluruhan. Jadi elemen yang mempunyai jatidiri yang tepat adalah

elemen yang bermakna dalam keseluruhan, jatidiri yang tidak tepat akan lebur atau terlempar

dari keseluruhan, sebaliknya jatidiri yang tepat bukan saja mengukuhkan eksistensi, juga

akan mempunyai nilai tambah terhadap keseluruhnya.

            Lembaga pendidikan yang memliki jatidiri adalah lembaga pendidikan yang memilki

identitas dan kekhasannya sendiri, sehingga memiliki perbedaan dengan pendidikan lain pada

umumnya, menunjukkan kemandirian, mampu berinovasi, daya saing yang tinggi, program

kegiatan pendidikan tertentu ada yang unggulkan, dan outputnya sangat diharapkan oleh

masyarakat. 

 

B.  Masyarakat Sedang Berkembang

Tahapan pembangunan masyarakat Indonesia saat ini sedang meningkatkan tarap

hidup masyarakat  melalui  proses industrialisasi, dengan era industrialisasi maka, bukan

hanya berbicara mengenai tumbuh kembangnya berbagai macam industri dengan sarana serta

sumber pendukungnya, tetapi juga lahirnya suatu bentuk masyarakat tertentu dengan ciri-ciri

khususnya ialah masyarakat industri, sedangkan masyarakat industri biasanya bertentangan

dengan masyarakat agraris dengan ciri-ciri yang khas. Peralihan masyarakat agraris ke

masyarakat industri merupakan suatu proses yang multikompleks, namun bukannya tidak

dapat direkayasakan dalam pengertian diidentifikasi masalah secara cepat dan tepat sehingga

dapat disusun rencana kerja yang dapat mengarahkan perkembangan masyarakat kearah yang

lebih tepat untuk mencapai tujuan nasional.

Salah satu program yang dapat menyiapkan dan merekayasakan arah perkembangan

masyarakat Indonesia masa depan ialah pendidikan. Masyarakat industri masa depan

memberi peluang yang besar bagi pengembangan manusia, namun dapat menjadi pembunuh

pengembangan manusia apabila masyarakat tidak dipersiapkan untuk hidup dan menghidupi

masyarakat industri tersebut.

 

C. Perspektif Masyarakat Masa Depan

            Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengkaji sosok masyarakat Indonesia masa

depan, sebagaimana dituangkan dalam RPJP-II. Sosok masyarakat masa depan  tentunya

dapat dilihat dari berbagai segi. Aspek kehidupan masyarakat masa depan yang didominasi

oleh masyarakat industri.  Nilai-nilai itu terbentuk baik oleh karena nilai-nilai itu inheren

dalam masyarakat industri dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, maupun nilai-

nilai yang ingin diciptakan bagi kelanggengan kehidupan masyarakat Indonesia yang kita

cita-citakan bersama, yaitu nilai-nilai pancasila.

            Proses perubahan tata-nilai akan berjalan sesuai dengan dinamika masyarakat dalam

era tertentu. Perubahan nilai-nilai pada generasi yang mendahului sebagian atau seluruhnya

masih tetap hidup dalam generasi berikutnya. Nilai-nilai yang dominan pada setiap generasi

ada yang bernilai positif namun ada juga yang negatip.  Oleh sebab itu perlu kita

identifikasikan sejak dini dan waspada untuk mengurangi pengaruhnya atau menghidarinya.

Sebaiknya nilai-nilai positif seperti intelektualisme dalam generasi kedua perlu dimanfaatkan

bagi kemajuan pengembangan iptek dan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya

tanpa jatuh kepada sikap intelektualistik yang kering terhadap nilai-nilai humanisme. 

Demikian pula nilai-nilai nasionalisme dan patriotism dalam generasi pertama perlu kita jaga

dan langgengkan karena merupakan dasar dari lahirnya Republik Proklamasi 1945

 

D. Sistem Pendidikan Nasional Yang Diperlukan Masyarakat Masa Depan

            Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai

dinamisator masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor pendidikan selalu

terbelakang dalam berbagai pembangunan lainnya bukan saja karena sektor itu lebih dilihat

dari berbagai sektor konsumtif juga karena “by definition” pendidikan adalah menjaga status

quo masyarakat itu sendiri.  Dalam aspek ini peranan pendidikan sangat strategis karena

menjadi tiang sanggah dari kesinambungan masyarakat itu sendiri. Betapa runyamnya

kehidupan dimasyarakat bila tidak ada dasar pijakan dan bintang penunjuk jalan.

Perkembangan generasi nilai-nilai dalam masyarakat akan berkesinambungan antar generasi.

Nila-nilai dasar akan semakin kokoh dalam perjalanan kehidupan bangsa seperti nasionalisme

dan patriotisme sebagai nilai-nilai generasi pertama. Sudah tentu nilai-nilai luhur itu perlu

tempa, dihaluskan dan diasah terus-menerus sesuai dengan perubahan kehidupan. Inilah salah

satu tugas dari system pendidikan nasional (SISDIKNAS), menjaga, melestarikan, dan

mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa.

Sistem pendidikan harus mampu menghadapi dinamika dari kehidupan nasional. 

Masyarakat akan terus berubah dan setiap perubahan membawa nilai-nilai baru. Ada yang

sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku tatapi banyak juga yang justru berlawanan. Apalagi

kehidupan manusia Indonesia telah mengglobalisasi sehingga tidak bisa mengelak dari

perubahan-perubahan di dunia. SISDIKNAS sebagai bagian dari system manajemen

pembangunan nasional seyogyanya sensitif terhadap gerak perubahan itu agar dapat

menyiapkan generasi muda yang tanggap dan dapat ikut mengarahkan dinamika perubahan

masyarakat tersebut.

 

E. Peranan Lembaga-Lembanga Pendidikan Untuk Masyarat Masa Depan

            Lembaga-lembaga pendidikan tentunya tidak terlepas dari tugas nasional baik dalam

fungsinya untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan

martabat manusia Indonesia (pasal 3 SISDIKNAS No. 2 Tahun 1989 ), maupun dalam usaha

mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya Pasal 4). Karena tugas pendidikan nasional

sangat berat, pasal 47 SISDIKNAS mengatakan tentang kemitraan masyarakat dalam ikut

serta menyelenggarakan pendidikan nasional, masalah ciri khas satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan, dan syarat-syarat dan tata cara dalam

penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

1. Kemitraan

                   Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk

berperan-serta dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. GBHN 1988 dengan jelas menempatkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan “Perguruan swasta sebagai bagian dari system pendidikan

nasional perlu terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan, peranan dan tanggung

jawab serta mutu pendidikannya dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan swasta

yang bersangkutan serta syarat-syarat pendidikan secara umum”

                   Repelita I sampai dengan repelita V sekarang ini telah berjalan dengan sukses,

adapun yang tidak tercapai dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari peran serta

masyarakat, walaupun pada kenyataannya masih kurang memuaskan jika kita mengacu

kepada apa yang diamatkan dalam GBHN yaitu prioritas utama bidang pendidikan ialah

untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, kebutuhan

akan  tenaga terampil yang cukup dalam jumlah yang memadai.

     Sebagai bahan ilustrasi pada perguruan tinggi.

     Pemerintah tidak mungkin meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional tanpa ikut sertanya

PTS. Jadi pemerintah tidak mungkin untuk menambah jumlah PTN namun angka partisipasi

pendidikan tinggi tetap ditingkatkan agar lebih meluas kesempatan bagi warga negara kita

mengecap pendidikan tinggi. PTS dalam mengembangkan sumber daya manusia terdidik

tingkat atas sebagai mitra dari PTN dalam pembangunan nasional  juga telah memberikan

sumbangan yang berharga dalam penyempurnaan PTN sebagai mitranya dalam kaitan dengan

pelaksanaan PP No. 30 Tahun 1990.

                   Dalam rangka meningkatkan dinama perguruan tinggi agar sesuai dengan gerak

pembangunan nasional maka kepada perguruan tinggi akan diberikan otonomi perguruan

tinggi  sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1990, meliputi sekurang-kurangnya dua hal yaitu :

a.    Otonomi pengelolaan kelembagaan

Dalam hal mengelolaan kelembagaan PTS mungukin mempunyai selangkah lebih maju dari

mitranya PTN, karena PTN sangat tergantung pada berbagai perundang-undangan dan

peraturan yang menyebabkan lembaga tersebut sangat terbatas ruang geraknya dan sangat

tergantung kepada sumber-sumber pemerintah.

b.  Otonomi dalam bidang akademik

Karena memiliki ruang gerak yang relative lebih luas dari PTN, dengan sumber yang relative

lebih luas dan bervariasi, maka dapat mengembangkan program-program eksperimentasi,

melaksanakan penelitian-penelitian yang belum sanggup dilaksanakan oleh PTN atau untuk

pelengkap program-program PTN yang sangat dibutuhkan dan mendesak, di negara yang

telah maju dengan tradisi yang telah lama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak

jarang PTS memegang peranan yang memimpin (leading role) dalam pengembangan

barbagai cabang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu-ilmu terapan untuk bidang industri

serta tingkah laku manusia.

              Tujuan dan kegiatan perguruan tinggi dinyatakan dalam program belajarnya atau

kurikulum. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sewajarnya

apabila program belajar diperguruan tinggi itu dinamis, fleksibel dan reseptif atas kemajuan.

              Apa yang telah diuraikan di atas mengenai perguruan tinggi,  juga berlaku untuk

satuan-satuan pendidikan lainnya seperti sekolah menengah, pendidikan dasar, dan

pendidikan pra-sekolah, meskipun besaran masalahnya tidak segawat yang dihadapi

perguruan tinggi. Namun demikian peluang dari satuan-satuan pendidikan ini dalam

pengembangan SISDIKNAS tidak lebih kecil dari pada perguruan tinggi. Apabila saat ini

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat baru sekedar mengacu kepada

sekolah pemerintah untuk kebutuhan universal, maka dengan tercapainya tahap wajib  belajar

untuk tingkat dasar, sudah tiba waktunya sekolah-sekolah swasta untuk mewujudkan

kekhasannya dengan lebih sempurna dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Peningkatan

mutu bukan hanya dalam mutu akademi sesuai dengan dengan standar nasional, juga dalam

aspek-aspek pendidikan lainnya misalnya disiplin, kewirausahaan, pendidikan agama,

kewiraan, serta inovasi-inovasi  pendidikan lainnya.

 

2. Lembaga Pendidikan PGRI

              PGRI merupakan suatu organisasi profesi yang dari kancah perjuangan kemerdekaan

Republik, maka cita-cita PGRI tidak dapat dipisahkan dari cita-cita Republik Proklamasi. 

Ada dua rangkaian nilai yang diemban oleh PGRI yaitu : nasionalisme dan patriotisme. 

Kedua rangkaian itu merupakan nilai-nilai perjuangan atau nalai-nilai 45 yang ingin

dilestarikan. Pelaksanaan kedua rangkaian nilai yang dapat dianggap sebagai jatidiri dari

lembanga pendidikan PGRI tentunya tidak terlepas dari tujuan SISDIKNAS. Selanjutnya

bagaimana kedua rangkaian nilai itu dijabarkan dalam program lembaga pendidikannya

secara lebih menonjol sehingga memberi nilai-nilai terhadap SISDIKNAS tanpa

menyebabkan SISDIKNAS itu kehilangan bentuk atau salah bentuk.

PGRI adalah organisasi perjuangan  dan kini ditambah lagi dengan organisasi profesi.

Hendaknya pula PGRI mejadi organisasi pejuang profesi atau organisasi pelopor peningkatan

dalam meningkatan  profesi guru dan kependidikan. Jiwa kepeloporan ini hendaknya

diterjamahkan dalam jatidiri lembaga-lembaga pendidikan PGRI agar menjadi salah satu

lembaga pendidikan pelopor bagi pengembangan pendidikan nasional (the frontier of

nasional education innovation).  Sebagai organisasi pendidikan swasta, lembaga-lembaga

pendidikan PGRI mempunyai banyak peluang untuk menjadi pelopor dalam berbagai inovasi

pendidikan seperti pendidikan dasar yang diarahkan kepada kebutuhan dan pengembangan

sumber daya.

Berbagai alternatip perlu dikembangkan dan dikaji dari berbagai segi terutama dari

fasibilitas pelaksanaannya dalam jangka waktu sedikitnya 25 tahun yang akan datang

mengingat penidikan meminta waktu cukup panjang. Dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun

1989 serta menghadapi RPJP Kedua yang sudah diambang pintu. Sekarang adalah waktu

yang tepat bagi lembaga pendidikan PGRI untuk merumuskan jatidirinya dan

menjabarkannya untuk ikut mengisi dan mengembangkan SISDIKNAS.

http://tutirahmawati1.blogspot.com/2012/04/makalah-jati-diri-pgri.html

 

Diri PGRI

JATI DIRI PGRI

PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi, dan tenagakerjaan, berskala nasional yang bersifat :

1. Unitaristik, tanpa mmemandang perbedaan ijzah, tempat bekerja, kedudukan,suku, jenis kelamin, agama, dan asal usu

2. independent, yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai fiha

3. non partai politik, bukan partai politik, tidak terkait dan atau mengikat diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun.

wahyuwap40.wordpress.com/2013/09/06/jati-diri-pgri/