16
PROKLAMASI PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l, Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta

Jati diri negara indonesia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Jati diri negara indonesia

PROKLAMASIPROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l, Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo

yang sesingkat-singkatnya.yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Page 2: Jati diri negara indonesia

Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaserta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Page 3: Jati diri negara indonesia

Identitas Negara IndonesiaIdentitas Negara Indonesia

Identitas UmumIdentitas Umum Indonesia sebagai Negara RepublikIndonesia sebagai Negara Republik Indonesia sebagai Negara DemokrasiIndonesia sebagai Negara Demokrasi Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan Indonesia sebagai Negara KesejahteraanIndonesia sebagai Negara Kesejahteraan Indonesia sebagai Negara HukumIndonesia sebagai Negara Hukum

Identitas Khusus

• Indonesia sebagai Negara Pancasila

Page 4: Jati diri negara indonesia

Indonesia sebagai negara RepublikIndonesia sebagai negara Republik

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. berbentuk Republik”.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada kedaulatan berada di tangan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”Undang Dasar.”

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Page 5: Jati diri negara indonesia

Indonesia sebagai negara DemokrasiIndonesia sebagai negara Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Bab VIIB mengenai PEMILIHAN UMUM Pasal 22E UUD 1945 yang Bab VIIB mengenai PEMILIHAN UMUM Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi:berbunyi:1.1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.2.2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.Daerah adalah partai politik.

4.4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

5.5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

6.6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. undang-undang.

Page 6: Jati diri negara indonesia

Indonesia sebagai negara KesatuanIndonesia sebagai negara Kesatuan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya berbunyi Negara Indonesia adalah perubahannya berbunyi Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republiknegara kesatuan berbentuk Republik

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya Wilayah Negara Kesatuan Republik perubahannya Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undangundang

Bendera Negara Indonesia ialah Bendera Merah Putih Bendera Negara Indonesia ialah Bendera Merah Putih (Pasal 35), Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 35), Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36), Lambang Negara ialah Garuda Pancasila (Pasal 36), Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) semboyan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia semboyan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa namun Indonesia tetap satu, selanjutnya adalah bahasa namun Indonesia tetap satu, selanjutnya adalah Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)

Page 7: Jati diri negara indonesia

Indonesia sebagai negara KesejahteraanIndonesia sebagai negara Kesejahteraan

Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.diskriminasi.

Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.umat manusia.

Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Page 8: Jati diri negara indonesia

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditetapkan Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditetapkan mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam rangka mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam rangka

mensejahterakan warga negaranya antara lain terdapat dalam:mensejahterakan warga negaranya antara lain terdapat dalam:

Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.pendidikan nasional.

Pasal 33 Pasal 33 1.1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaankekeluargaan2.2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negarahidup orang banyak dikuasai oleh negara3.3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat4.4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 Pasal 34 1.1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negaraFakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara2.2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.martabat kemanusiaan.

3.3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.fasilitas pelayanan umum.

Page 9: Jati diri negara indonesia

Indonesia sebagai negara HukumIndonesia sebagai negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pasal 24 Pasal 24 1.1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. dan keadilan.

2.2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di wilayahnya dalam Agung dan badan peradilan yang berada di wilayahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di Pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.sama di hadapan hukum.

Page 10: Jati diri negara indonesia

Indonesia sebagai negara PancasilaIndonesia sebagai negara Pancasila

Mengenai Sila ke satu Ketuhanan Yang Maha Esa tersurat dalam Mengenai Sila ke satu Ketuhanan Yang Maha Esa tersurat dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi Negara berdasar atas ke-Tuhanan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.Yang Maha Esa.

Mengenai Sila ke dua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersirat Mengenai Sila ke dua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagai negara hukum setiap tindakan dari warga Negara Hukum, sebagai negara hukum setiap tindakan dari warga negaranya, baik itu pejabat maupun masyarakat, harus tunduk pada negaranya, baik itu pejabat maupun masyarakat, harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak membeda-bedakan kedudukan di hukum yang berlaku dan tidak membeda-bedakan kedudukan di dalam hukum (lihat Pasal 27 ayat 1) dalam hukum (lihat Pasal 27 ayat 1)

Mengenai Sila ke tiga Persatuan Indonesia, tersirat dalam Bab XV Mengenai Sila ke tiga Persatuan Indonesia, tersirat dalam Bab XV (Pasal 35, 36, 36A, dan 36B) yang mengatur mengenai Bendera, (Pasal 35, 36, 36A, dan 36B) yang mengatur mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Mengenai Sila ke empat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Mengenai Sila ke empat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyaratan/Perwakilan tersurat dalam Bab Kebijaksanaan dalam Permusyaratan/Perwakilan tersurat dalam Bab II (Pasal 2 dan 3) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini II (Pasal 2 dan 3) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang keanggotaannya ditentukan melalui Perwakilan Daerah yang keanggotaannya ditentukan melalui Pemilihan Umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, Pemilihan Umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia.rahasia, jujur dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai Sila Ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Mengenai Sila Ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersirat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur Indonesia tersirat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Page 11: Jati diri negara indonesia

Semangat Sumpah Pemuda

Perjuangan Fisik

Perjuangan Politik/Sosial

Negara R.I

Proklamasi 17-8-1945

Tata Hukum Indonesia

UUD 1945

Konstitusi RIS

UUDS 1950

Kembali ke UUD 1945

Perubahan UUD 1945

18 – 8 – 1945

27 – 12 – 1949

17 – 8 – 1950

5 – 7 – 1959

Tahun 1999 – 2000

Kesatuan

Kesatuan

Kesatuan

Kesatuan

Federasi

Page 12: Jati diri negara indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannyakemerdekaannya

Perjuangan Fisik

Semangat Sumpah Pemuda

Perjuangan Politik/Sosial

Page 13: Jati diri negara indonesia

Sumpah Pemuda28-10-1928

Proklamasi 17-8-1945

Pembukaan UUD 1945

18-8-1945

1. bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia2. berbangsa yang satu bangsa Indonesia3. menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia

1. Pernyataan Kemerdekaan2. Pengambil alihan Kekuasaan

Identitas UmumIdentitas Umum1. 1. Indonesia sebagai Negara RepublikIndonesia sebagai Negara Republik2. 2. Indonesia sebagai Negara DemokrasiIndonesia sebagai Negara Demokrasi3. 3. Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan4. 4. Indonesia sebagai Negara KesejahteraanIndonesia sebagai Negara Kesejahteraan5. 5. Indonesia sebagai Negara HukumIndonesia sebagai Negara HukumIdentitas KhususIdentitas Khusus1. Indonesia sebagai Negara Pancasila1. Indonesia sebagai Negara Pancasila

HUBUNGAN SUMPAH PEMUDA, PROKLAMASI, PEMBUKAAN UUD 1945 DAN BATANG TUBUH UUD 1945

Tujuan Negara : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Page 14: Jati diri negara indonesia

Batang Tubuh UUD 1945

Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V Kementerian Negara, Bab VI Pemerintah Daerah,Bab VII Dewan Perwakilan RakyatBab VIIA Dewan Perwakilan DaerahBab VIIB Pemilihan UmumBab VIII Hal KeuanganBab VIIIA Badan Pemeriksa KeuanganBab IX Kekuasaan KehakimanBab IXA Wilayah NegaraBab X Warga Negara dan PendudukBab XA Hak Asasi ManusiaBab XI AgamaBab XII Pertahanan dan KeamananBab XIII Pendidikan dan KebudayaanBab XIV Perekonomian Nasional dan

Kesejahteraan SosialBab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara, serta Lagu KebangsaanBab XVI Perubahan Undang-Undang DasarAturan PeralihanAturan Tambahan

Page 15: Jati diri negara indonesia

Perubahan PertamaTahun 1999

Membatasi Kekuasaan Pemerintahan Negara

Perubahan KeduaTahun 2000

Perubahan KetigaTahun 2001

Perubahan KeempatTahun 2002

Menjawab isu global mengenai Hak Asasi Manusia

1. Penegasan Indonesia Negara Hukum

2. Pembentukan lembaga baru : Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi

Implementasi dari cita-cita para pendiri negara untuk memajukan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Page 16: Jati diri negara indonesia

LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

1.1. Majelis Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan RakyatRakyat

2.2. PresidenPresiden

3.3. Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan RakyatRakyat

4.4. Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan AgungAgung

5.5. Mahkamah AgungMahkamah Agung

6.6. Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa KeuanganKeuangan

1.1. Majelis Permusyawaratan Majelis Permusyawaratan RakyatRakyat

2.2. PresidenPresiden

3.3. Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan RakyatRakyat

4.4. Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan DaerahDaerah

5.5. Mahkamah AgungMahkamah Agung

6.6. Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi

7.7. Komisi YudisialKomisi Yudisial

8.8. Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa KeuanganKeuangan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan