JakaSriyana - Universitas Islam Indonesia

Optimalisasi Pengelolaan Anggaran,Hindari Krisis Fiskal

Jaka Sriyana

For the first of long term development, Indonesia has achieved successfully thehigh rate of economic growth. It was caused by the government's effectiveeconomic policy. In this period the government applied a deficit fiscal, In whichtotal expenditure Is over domestic Income. In fact, the value of deficit tends to behigher each year. A high of deficit fiscal was Indicated by strongly Increase Inboth routine expenditure and public Investment. Uncontrolled deficit fiscal policyand Increasing ofgovernment expenditure has negative effects, there were a lowefficiency of fiscal management, the higher expenditure leaked, the high costeconomy and the huge of foreign debt. To overcome these problems the government must create the new sources of revenue and enlarges tax reform.

PendahuluanPembangunan ekonomi merupakansuatu proses untuk mencapai ke-sejahteraan masyarakat. Ke-

berhasilan pembangunan ekonomi sangatdipengaruhi oleh pola kebljakan ekonomiyang dilakukan oleh pemerintah. Ada duamacam kebijakan ekonomi yang utama,yaitu kebijakan moneter dan kebijakanfiskai. Kebijakan moneter adalah kebijakanekonomi yang diiakukan oleh pemerintahdengan cara pengendalian sektor moneter,khususnya jumlah uang beredar, sedang-kan kebijakan fiskal adaiah kebijakanekonomi yang dilakukan oleh pemerintahdengan cara pengendalian anggaran (APBN).Penerapan kebijakan moneter tanpadlimbangi kebijakan fiskal dan pembenahan

502

sektor riil justru akan menimbulkan spekulasibisnis (Karseno, 1997: 21). Dalamperkembangan selama tiga dasa warsapembangunan ekonomi di Indonesia telahmenunjukkan hasi! yang cukup berarti, jikadliihat dari sudut pandang ekonomi.Indikator-indikator ekonomi makro telah

mengalami perubahan yang cukup besardalam kurun waktu tersebut. Pertumbuhan

ekonomi sebagai salah satu indlkatorutama keberhasiian pembangunan ekonomidi Indonesia menunjukkan perkembanganyang cukup besar. Tentu saja semua in!diperoieh dengan suatu bentuk managementertentu yang dilakukan oleh pemerintahyang berkuasa saat itu. Namun demiklankeberhasiian tersebut bukannya tanpa

UNISIA NO. 43/XXII/IV/2001

Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, Hindari Krisis Fiskal, Jaka.Sriyana

masalah. Inflasi yang relatif tinggi men-dekati 10%, dan merosotnya nilai tukarmerupakan indikator yang mencerminkankelemahan managemen makroekonomiselama itu. Masalah lain adaiah ketergan-tungan pembiayaan pembangunan padasektor luar negeri, khususnya hutang luar

negeh yang selalu memunculkan masalahbaru sebagai dampak negatif dari ke-tergantungan tersebut. Masalah lain adaiahpengelolaan anggaran yang kurang optimal sehlngga menlmbulkan ketldakefisien-an anggaran. Data pada tabel 1 menunjuk-kan beberapa indikator makroekonomi padabeberapa tahun.

Tabel 1.

Beberapa Indikator Makroekonomi Indonesia

Keterangan Tahun Besaran

Laju GDP {%) 1980 - 1990 6,31990 - 1997 7.6

Inflasi (%) 1985 1997 8.8Pengeluaran Pemerintah 1985 19.383

(Mllyar Rupiah) 1995 79.215

Defisit Fiskal (%GNP) 1980 - 1990 2,31990 - 1997 0,6

Hutang/GNP (%) 1980 28,01995 56,9

Deficit Current Account 1980 3,3(% GNP) 1995 7,0IGOR 1992 - 1997 4-6

Sumber: Dirangkum dari beberapa sumber.

Defisit Anggarandan Perkembangan PengeluaranPemerintah

Dalam menjalankan kebijakan makroekonomi, khususnya kebijakan fiskal,pemerintah mengadopsi prinsip anggaranberimbang, namun dalam pengertianekonomi kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan defisit. Kebijakantersebut tidak lain adaiah untuk

mengendalikan situasi ekonomi yang


tengah dilanda ketidakstabilan dan untukmerangsang pertumbuhan sektor swasta.Sejak saat itu' sektor pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang tajam.Selama dasa warsa 1965-1975 pengeluaranpemerintah telah meningkat dua kali lipat.Bahkan hingga tahun 1991 telah mengalamikenaikan sebesar 24 kali lipat. Namun

503

Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, Hindari Krisis Fiskal, Jaka Sriyana

kenaikan yang paling pesat terjad! padaawal tahun 1980-an. Hal in! disebabkan

oleh ketersediaan dan dari sumber migasserta adanya keinginan pemerintah untukmencapal target pertumbuhan ekonomilebih darl 5% pertahun.

Kebijakan peningkatan pengeluaranpemerintah pada awai tahun 1970-anternyata telah mengakibatkan mengaiirnyabantuan dari iuar negeri, sehingga terjadipeningkatan Investasi yang sangat besar(Hill, 1996:65). Impiikasi berikutnya adalahmuiai tumbuhnya keglatan perekonomiahsehingga pendapatan masyarakat me-nlngkat. Keadaan tersebut ternyata juga

190000

125000

100000

70000

60000-

85000

disertai oieh keberhasilan pengendaiian in-fiasi oleh pemerintah, sehingga peningkatankesejahteraan masyarakat dapat dinikmatisecara rili. Kebijakan pengeluaranpemerintah yang bersifat ekspansif tersebutterus dllanjutkan hingga pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Peningkatanpengeluaran pemerintah pada kurun waktutersebut mencapal rata-rata 10 persen pertahun. Dampak kebijakan tersebut memangdapat diiihat dengan semakin meningkatnyapertumbuhan ekonomi, khususnyamenjeiang dan awai tahun 1990-an. Gambar1 menunjukkan pola perkembanganpengeluaran pemerintah.

, . I I T I I' I' I I 1 ' I ' 1 ' I70 78 74 76 76 ' 60 68 64 66 66 60 68 64 66

1=3

Gambar 1.

Pola Pengeluaran Pemerintah, 1969 -1997

Adanya kebijakan peningkatanpengeluaran pemerintah ternyata tidakdilkuti oleh kemandlrlan dalam menggallsumber-sumber pendanaan pembangunanoleh pemerintah. Jika pada awai tahuntujuh puluhan pemerintah bisamengandaikan sumber penerimaan darl

504

mIgas, maka sejak awai tahun 1980 tidakbisa diiakukan lagi. Hal ini disebabkanadanya krisis dunia yang mengakibatkanturunnya harga minyak dunia sehinggapenerimaan negara darl sumber tersebutmengaiami penurunan yang cukup berarti.SItuasi tersebut ternyata tidak mampu


Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, Hindari Knsis Fiskai, Jaka Sriyana

diimbangi oleh kenaikan pendanaan darisumber lain khususnya pajak. Dilihat darirasio antara pajak dan pengeluaran totalmasih menunjukkan angka yang relatifrendah, yaitu masih di bawah 60%. Pe-ningkatan yang cukup berarti baru terjadipada tahun 1990-an, pada saat itu sumberpajak dari non migas telah mampumelampaui penerimaan dari migas.Kemampuan penerimaan dari dalam negeri,khususnya pajak menlmbulkan semakinbesarnya defisit anggaran yang dialami olehpemerintah. Ha! ini tentu saja membawakonsekuensi pada kebutuhan akan danauntuk pembiayaan pembangunan yangsemakin besar pada periode berikutnya.

Dengan penetapan target pertumbuhanekonomi yang relatif besar pada angka 5%pertahun telah membawa konsekuensikebutuhan dana pembangunan yang besar,balk di sektor swasta maupun sektorpemerintah. Oleh karena keterbatasansumber dana yang telah dijelaskan, makapemerintah mengambil kebijakan untukmemperbesar hutang luar negeri. Kewajibanpengembaiian hutang yang harus dibayar


dengan matauang asing, khususnya dollarAS dan yen "telah membawa dampakkebutuhan akan mata uang tersebutmeningkat pesat. KondisI pelaku ekonomiternyata tidak mampu menghimpun valutaasing untuk pembayaran hutang luar negerisehingga permlntaan leblh besar daripadapenawaran. Dengan kata lain telah terjadilack.valuta asing khususnya dollar AS.Kondisi inllah yang memberi kontribusicukup besar pada terjadinya krisis ekonomidi Indonesia pada tahun 1997. Jadi dapatdlambi! suatu hubungan antara kebijakanfiskai khususnya pengeluaran pemerintahdengan kondisi makroekonomi di Indonesia.Dengan demikian dapat dikatakan bahwapengendalian pengeluaran pemerintahsebagai bagian dari kebijakan fiskai harusdilakukan dengan menganut prinsip kehati-hatian (prudent economic policy). Ekspansidalam bidang pengeluaran pemerintah yangbertujuan pada peningkatan aktlvitasekonomi nasional dapat mengakibatkanterjadinya gejolak perekonomlan nasional.Tabel 2 dan gambar 2 menunjukkan per-kembangan defisit anggaran pemerintah.

•5Q5

Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, Hindarl Krisis Fiska!, Jaka Sriyana

Tabel 2.Defislt Anggaran, Pengeluaran Pemerintah danPerubahan Pengeluaran Pemerintah, 1985-1997

Tahun Deflsit Anggaran(Millar Ruplah)

Pengel. Pern(Millar Ruplah)

Perubahan

Pengel. Pern.

1985 3.572 19.637,4 ^924,5

1986 5.751 22.643,3 3.005,9

1987 6.156 25.539,4 2.896,1

1988 9.985 30.062,3 4.522,9

1989 9.426 40.810,9 10.748,6

1990 9.903 44.692,7 3.881,8

1991 10.407 50.816,3 6.123,6

1992 10.714 58.511,5 7.695,2

1993 10.752 62,022,5 3.511,0

1994 10.983 72.342,8 10.320,3

1995 11.789 80.258,4 7.915.6

1996 12.413 90.616,4 10.368

1997 23.817 131.544,6 41.072

Sumber: BPS Pusat, Jakarta, Nota Keuangan dan RAPBN

506 UNISIA NO. 43/XXII/IV/2001

Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, Hindarl Krisis Fiskal, Jaka?Sriyana

0.9^

0.8-

0.7-

0.8-

0.0-

0.4-

0.3-

0.3-

0.00-

170 7S

70 7S 74 79 79 90 98 94 99 99 90 06 94 99

•LDEF

Gambar 3.

Perubahan Defisit Anggaran, 1969-1997

Ikh^^^^^ J

ill

^ ^ It Ijiiiiiil

74 79 79 '90 8S 94 99 99 90 93 94 99

Gambar 4.Rasio Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah, 1969-1997

UNISIA NO. 43/XXn/IV/2001 507


Pengelolaan anggaran yang meng-andalkan pembiayaan darl luar negerl ter-nyata telah mengakibatkan perekonomiankita menjadi rentan sekali terhadapperkembangan makroekonomi dunia,khususnya perubahan nilai mata uangIntemasional. Puncak dari masalah tersebut

adalah terjadlnya krlsIs moneter padatahun 1997. Tentu saja dengan adanyakejadian tersebut memaksa pemerintahuntuk melakukan redesign atas kebijakan

makroekonominya, khususnya berkaitandengan pengelolaan anggaran. Hinggatahun 2001, permasaiahan kemandirianpembiayaan pembangunan belum jugadapat diatasi oleh pemerintah. Nilai defisitanggaran masih cukup besar dan alternatifsumber-sumber pembiayaan pembangunanbelum juga dapat digali. label berikutmenunjukkan pola sederhana APBN tahun2000-2001.

Tabel 3.

APBN 2000-2001 (Milyar Rupiah)

Komponen APBNTahun 2000 Tahun 2001 (RevisI)

APBN %Thd PDB APBN %Thd PDB

A. Pendapatan Negaradan Hibah

152.896,5 16,8 263.26,6 18,4

1. Penerimaan Perpajakan2. Penerimaan Bukan Pajak

101.436,851.459,7

11,15,7

179.892,083.334,6

12,65,8

B. Belanja NegaraC. Surplus/Defisit

197.030,3(44.133,8)

21,64.8

315.756.1

(52.529,5)22,2

3.7

Asumsi:

1. PDB (Milyar Bp)2. Pertumbuhan ekonomi (%)3. IHK (Inflasi)4. Nilai Tukar (Bp/Dollar AS)

910.431,73,84,8

7.000

1.425.000,05,07.0

7.800,0

Sumber: Kompas, beberapa edisi.

Kualitas Pengelolaan Anggaran

Anggaran {budgef) pemerintah terdiriatas unsur penerimaan dan unsur pe-ngeluaran. Dalam konsep ekonomi publik,sumber utama penerimaan negara adalahpajak di samping penerimaan dari hutangluar negerl dan sumber penerimaan dalamnegeri lainnya, misalnya penjualan minyakdan gas bumi. Pengeluaran pemerintah ter

508

diri atas pengeluaran rutin dan pengeluaranpembangunan. Pengelolaan pengeluaranpemprintah yang tidak tepat justru akanmerugikan perekonomian, yaltu terjadinyaInefisiensi nasional dan ilusi fiskal /fiscal(Beetsman and Ploeg, 1996; Miller andRussel, 1997). Permasaiahan lain yangmungkin ditimbulkan oleh ketidaktepatan

UNISIA NO. 43/XXII/JV/2001


kebljakan fiskal adalah adanya crowdingout sehingga justru akan menurunkanInvestasi swasta (Chao and Yu, 1992;DImsdale and Horsewod, 1995). Untukmenghlndari permasalahan tersebut dituntutkehati-hatian dalam pengelolaan fiskal olehpemerintah.

Selama tiga dasa warsa pemsrintahanorde baru, pola kebljakan fiskal yangdilakukan adalah defislt. Hal Inl bertujuanuntuk menjaga stabllltas ekonomi danpeningkatan laju pertumbuhan ekonomi(Hill, 1996:66; Dumairy, 1997:167). Alasanlain adalah, bahwa perkembangan selamasepuluh tahun terakhlrjuga menunjukkanbahwa kebljakan moneter belum mem-buahkan hasil yang memadai (Karseno,1997; 22). Sejalan dengan kebljakan defisitfiskal tersebut ternyata dapat menyebab-kan pengeluaran pemerintah total jugamengalami kenalkan tlap tahun (llhat jugaSheehey, 1993; Petrovic, 1994; Nunes andStemitsiotls. 1995.

Kenyataan bahwa kebljakan defisltanggaran dl Indonesia yang semakin besarserta peningkatan pengeluaran pemerintahyang mencapai rata-rata lebih dari 10persen, menunjukkan komltmen pemerintahuntuk menddrong perekonomlan naslona!dengan melalul kebljakan anggaran. Namunseperti telah dikemukakan sebelumnya,bahwa pengeluaran pemerintah total belumtentu mencermlnkan kelnglnan (permintaan)masyarakat secara rill. Jlka Itu yang terjadidapat menlmbulkan alokasi pengeluaranyang tidak eflslen (Shah, 1992; Walfson,1993).

Kajlan tentang pengeluaran pemerintahdl Indonesia telah mendapat perhatlan yangbesar darl para ahli ekonomi. Kebanyakanpeneiltlan yang berkaltan dengan pengeluaran pemerintah mengamati tentangdampaknya terhadap indlkator ekonomimakro Indonesia (misalnya AdjI, 1998:17 ;HandayanI, 1997: 60-87; Mansoer dan


Soellstyo, 1998: 65-67). Kuncoro, (1999:13) menemukan bahwa kebijakanpengeluaran pemerintah di Indonesiaternyata mengakibatkan penurunaninvestasi swasta yang signlflkan. Syahrlzal(1996: 50-65) meneliti tentang efislensipengeluaran pemerintah, khususnyatentang bantuan kepada daerah tingkat Idan tingkat II. Hasll yang dlperolehmenunjukkan bahwa efislensi pengeluaranpemerintah dl Indonesia relatif rendah.Pengamatan tentang pengeluaranpemerintah yang telah dilakukan untukkasus negara Iain sudah cukup banyak.Bruno dan Smolders (1994: 325-338)menganallsis tentang pengeluaranpemerintah untuk Netherland (Flemish)tahun 1994. Hasll yang ditemukanmenunjukkan bahwa pertumbuhanpengeluaran pemerintah tidak menunjukkanadanya renter illusion dl daerah yangdiamatl.

Kebljakan fiskal yang bersifat eks-pansloner, yaltu perubahan pengeluaranleblh besar darl pada perubahan penda-patan pemerintah yang berasal darimasyarakat, khususnya pajak, akan ber-pengaruh positif terhadap output nasionaldan tingkat pendapatan masyarakat.Kebljakan fiskal yang demlklan ditunjukkanoleh adanya kebijakan anggaran defislt.Peningkatan defislt anggaran pemerintahjuga akan meningkatkan permintaanagregat (Parkin dan Bade, 1992; Fischerdan Dornbusch, 1994). Komponen permintaan agregat adalah konsumsl rumahtangga, Investasi oleh swasta, pengeluaranpemerintah dan ekspor neto. Dengandemiklan dapat dikatakan bahwa defisltanggaran akan berpengaruh pula terhadappertumbuhan pengeluaran pemerintah(Bortle, 1995).

Sumber utama pendanaan pemerintahadalah pajak. Dengan demlklan pertumbuhan pengeluaran pemerintah juga

509

Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, HIndari Krisis Fiskal, Jaka Sriyana

dipengaruhi oleh pertumbuhan penerimaandari pajak (Hyman, 1996:11). Kemampuandan besarnya pembayaran pajak yangdilakukan oleh masyarakat tergantung daritlngkat pendapatan masyarakat. Dalamaspek negara pendapatan in! merupakanpendapatan nasionai. Jadi pengeiuaranpemerintah juga sangat dipengaruhi olehtingkat pendapatan nasionai. Secaraekonomis mekanisme ini dapat dipahami,karena pengeiuaran pemerintah akanmendorong aktivitas ekonomi nasionai.Pada akhirnya kenaikan aktivitas per-ekonomlan nasionai tersebut akan ber-

dampak positif terhadap tingkat pendapatanmasyarakat sehingga kemampuanmembayar pajak juga meningkat. Dengankata lain terjadi hubungan timbal balikantara pengeiuaran pemerintah dan tingkatpendapatan nasionai (Hondroyiannis danPapapetrue, 1996).

Analisis terhadap kualitas pengelolaananggaran di Indonesia dilakukan oleh JakaSriyana (2000). Hasil analisis dapat dilihatpada tabel 4. Dari analisis tersebutdiketahui, bahwa perubahan kenaikanjumlah penduduk tidak berdampak padapeningkatan perubahan permintaanterhadap pengeiuaran pemerintah dalamjangka pendek, namun memiliki pengaruhdalam jangka panjang. Bahkan ditemukanpuia bahwa kenaikan perubahanpengeiuaran pemerintah tidak didasarkan

510

pada-kebutuhan masyarakat, tetapi lebihdipengaruhi oleh kemauan politikpemerintah. Kondisi tersebut menunjukkanpula rendahnya degree of publlcnesspengeiuaran pemerintah. Dari perhitungandapat pula diketahui bahwa dalam jangkapanjang degree of publlcness semakinrendah. Dengan demikian dapat diambilkesimpulan bahwa semakin besar pengeiuaran pemerintah justru akan semakinkecil tercapainya sasaran kepada tiapIndividu masyarakat (terjadi llusi fiskal). Hallain yang cukup penting untuk diperhatikanadalah nilai koefislen produktivitaspengeiuaran pemerintah. Dari hasilperhitungan menunjukkan bahwa derajatproduktivitas pengeiuaran pemerintahsemakin lama ternyata semakin rendah.Hal ini juga dapat disimpulkan bahwasemakin besar pengeiuaran pemerintahjustru semakin kecil produktivltasnya.Temuan Ini menunjukkan bahwapengelolaan anggaran di Indonesia masihmemiliki kualitas yang rendah, apalagidibandingkan dengan negara lain. Jikafenomena ini berlangsung lama, maka akanmenimbulkan terjadinya krisis fiskal, yangditandai oleh ketldakmampuan pemerintahmelaksanakan kewajiban keuanganterhadap plhak luar negeri. Untuk Itu perluadanya usaha-usaha untuk menggalisumber-sumber penerimaan dalam negeriyang dapat diandalkan untuk membiayaipembangunan.

UNISIA NO. 43/XXI1/1V/2001


Tabel 4Hasil Penghitungan Nilai Koefisien Produktivitas

dan Degree of Publicness

Negara Indlkator JangkaPendek

JangkaPanjang

Indonesia Koef. Produktivitas

Degree of Publicness1,6022,760

1,3801,727

United"'

KingdomKoef. ProduktivitasDegree of Publicness

1,798,83

27,587,5

Sumber: Jaka Sriyana, 2000.•) Untuk United Kingdom berdasarkan penemuan Tridimas (1992).

Potenst Pajak dan Pengelolaannya

Salah satu usaha untuk menggallsumber penerimaan pemerintahan dalammengintenslfkan penerimaan darl sektorperpajakan. Langkah yang paling utamauntuk menentukan pos nilai penerimaan

pajak dalam anggaran adalah denganmenghitung nilai potensi pajak yang dapatdiraih. Berdasarkan pendekatan makro-ekonomi, maka potensi pajak dapat dihitungsebagai berikut;

Potensi Pajak (T) = [((COR x g) - MPS+ a)/MPC] x PDB

Jika COR.diasumsikan sebesar 5,MRS dan MPC masing-maslng^ 0,2 dan0.8, sedangkan a adalah propers!pengeluaran pemerintah terhadap PDBserta data lain merujuk pada tabel.3. makadapat diperoleh nilai potensi pajak tahun

2000 dan tahun 2001 maslng-masingsebesar Rp. 245,7 Trilyun dan Rp.396,3Trilyun. Untukmelihat seberapa besar nilaipajak yang 'hiiang' karena tidakdiperhitungkan dalam APBN dapat dilihatpada tabel 4.

Tabel 5.Potensi dan Hllangnya PajakTahun 2000-2001 (Rp.Trllyun)

Tahun 2000 Tahun 2001

Potensi Pajak 245,7 396,3

DIrencanakan APBN 101,4 179,8

Pajak yang hllang 144,3 216,5

UNISIA NO. 43/XXII/IV/2001 511


Dari hasil nilai pajak yang hilangtersebut menunjukkan bahwa pemerintahbelum menentukan nilai pajak sesuaidengan potensinya. Dengan kata iain nilaipajak yang masih dapat diraih oiehpemerintah sebenarnya masih cukup besar,bahkan iebih dari 100%-nya. Pada tahun2000 total potensi pajak mencapai 80 %dari totai beianja negara, sedangkan tahunpotensi pajak 2001 meiebihi nilai beianjanegara total. Untuk itu periu usaha-usahayang harus dilakukan oieh pemerintahuntuk meningkatkan. penerimaan pajak,sehingga potensi pajak yang cukup besartersebut dapat diraih. Ada beberapa halyang mungkin dapat dilakukan, yaitu:

1). Tentukan potensi pajak masing-masingjenis pajak dan masing-masing daerah,kemudian targetkan penerimaan pajakyang harus diraih.

2). Meiakukan efisiensi pada administrasidan biaya pemungutan pajak sehinggaakan menekan kebocoran yangterjadi.

3). Memperbaiki sistem pemungutan danpelaporan sehingga akan memudahkankontroi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak.

4). Merubah sistem pemungutan pajak.Jika selama Ini wajib pajak harusmeiaporkan ke kantor pajak, makadengan kemajuan teknologi informasidapat dilakukan dengan mekanismeyang Iebih mudah. Tentu saja sistemin! menuntut adanya seritralisasi padapenerimaan pajak.

5). Mengurangi birokrasi yang ada padakantor perpajakan, bahkan'jikamungkin direktorat jendral pajak dapatdipisahkan dari departemen keuangan,sehingga menjadi badan tersendiri. Haiini akan dapat meningkatkan efisiensipengeioiaan pajak, baik dari segi

512

penerimaan maupun peiaporannya.6). Peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang berkaltan denganpeiayanan dan pemungutan pajakmutiak dilakukan. Di samping itupeningkatan etos kerja juga harusdilakukan di semua iini.

7). Transparansi pelaporan nilai pajakharus dapat diakses oieh pubiik, sehingga akan meningkatkan kepercayaanmasyarakat terhadap pengeioiaanpajak oieh birokrat. Dengan teiahberkembangnya teknologi informasi.Akses ini akan dengan mudah dapatdilakukan oieh masyarakat, sehinggaakan mendorong kesadaran masyarakatwajib pajak untuk membayar pajak

Kesimpulan

Dari anaiisis terhadap pengeioiaananggaran di Indonesia, maka dapatdikemukakan beberapa kesimpulan sebagaiberikut, periama, kebijakan defisit anggaranyang diterapkan oieh pemerintah memiiikidampak pada peningkatan beban bagipemerintah dalam pembiayaan pem-bangunan. Kedua, produktivitas dan, degree of pubiicness pengeluaran pemerintahyang rendah, indikasi terjadinya terjadi llusifiskal, memberikan implikasi bahwa efisiensipengeluaran pemerintah masih rendah.Ketiga, penetapan pos nilai pajak daiamAPBN tidak didasarkan pada potensi yangada, sehingga ada nilai pajak yang hilang,bahkan nilai ini cukup besar dan dapatdigunakan untuk menutup defisit anggaran.Keempat, pemerintah harus meiakukanusaha-usaha untuk menggali potensi pajakyang hilang,sehingga akan menghindarkanketergantungan penerimaan negara darihutang iuarnegeri dan mencegah terjadinyakrisis fiskai yang iebih besar. •

UNISIA NO. 43/XXU/IV/2001

Topik: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran, Hindarj Krisis Fiskal, Jaka Sriyana

Daftar Pustaka

Adji, A.D, 1998, "Do Budget Deficits RaiseCurrent Account Deficits? Cases inAsean-5" Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Indonesia , Vol.13 No.2, 15 - 28.

Barry, R, dan M.B. Devereux, 1995, 'TheExpansionary Fiscal ContractionHypothesis: A Neo - KeynesianAnalysis", Oxford Economic Papers,47, 249-264.

Beetsmaa, R.M.W.J. dan F. Van der Ploeg,1996, "Does Inequlllty Cause Inflation ?: The Political Economy of Inflation, Taxation and GovernmentDebt", Public Choice, 87,143 -162.

Bernheim, B.D., 1989, "A NeoclassicalPerspective on Budget Deficit",Journal of Economic Perspectives,Vol. 3, No. 2. 55 - 72.

Bruno H. dan Carine Smolders, 1994, "Fiscal Illusion at The Local Level: Em

pirical Evidence for The FlemishMunicipalities", Public Choice No.80, 325 - 338.

Chao, C.C.. dan Edden S.H. Yu, 1993, "CanFiscal Spending Be ContractionaryinThe Neoclassical Economy?",Economics, 60, 347 - 356.

Dallen, Hendick P.V. dan Otto H Swank.1996, "GovernmentSpending Cycles:Ideological or Opportunistic ?", PublicChoice No. 89, 183 - 200.

Dimsdale, N.H. dan N. Horsewood, 1995,"Fiscal Policy and Employment InInterwar Britain: Some Evidencefrom A New Model", Oxford Economic Papers, No. 47, 369 -396.

Dornbusch, R dan S Fischer, 1994,l^acroeconomics, Mc-Graw Hill, Co.


Dumairy, 1996, Perekonomian Indonesia,Eriangga, Jakarta.

Eisner, R., 1989, "Budget Deficit: Rethoricand Reality" Journal Of EconomicPerspectives, Vol. 3, No.2 , 73 - 93.

Engle, R.F. dan C.W.J. Granger, 1987,"Cointegratlon and Error Correction:Representation, Estimation andTesting", Econometrica, 55,251-276.

Feers, J.S. dan Edwin G West, 1996, 'TheCost Deseas af Government Growth:

Qualifications to Boumal", PublicChoice No. 89, 35 - 52.

Handayani, Dwi Pujiastuti, 1997",Pengeluaran Pemerintah: Peran danImpllkaslnyaTerhadap Pertumbuhandan Stabllltas Ekonomi Indonesia

Selama Pembangunan JangkaPanjang Pertama ", Tesis S2, Program MEP, Program Pasca Sarjana,UniversltasGadjahmada, Vogyakarta,tidak dipublikasikan.

Hataiseree, R., 1995, "Cointegratlon Testof Purchasing Power Parity: TheCase of TTie Thai Bahf, Asian Economic Joumal, Vol. 9, No. 11, 57 -69.

Hill, Hal, 1996, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Penerbit PAU-UGM bekerjasama dengan TiaraWacana, Vogyakarta.

Hondroyiannis, G dan Evangela P, 1996,"An Examination of The Causal Re

lationship Between GovernmentSpending and Revenue: ACointegratlon and ECM Analysis",Public Choice No. 89, 363 - 374.

Hyman, David.N, 1996 Public Finance: AContemporaryApHcations of Theoryto Policies, 5th ed. The DrydenPress.

513


Jayaraman, T.K., 1993, "Fiscal deficits andCurrent Account Imbalances pf TheSouth Pacific Countries", OccasionalPaper, ADB, Dec. 1993,

Karseno, A.R., 1997, "MasalahKemandirian di dalam Perekonomian

Indonesia" dalam Liberallsasl

EkonomI dan Politik di Indonesia,Penerbit kerjasama PPM-FE UN danPT.-Tlara Wacana, Yogyakarta.

Kuncoro, H.W., 1999, "PengeluaranPemerintah dan ResponsivitasSektor Swasta", Manuscript JurnalEkonomi Pembangunan, Vol. 4,No.1 (Akan terbit)

Mansoer, F.W. dan Aris Soelistyo, 1998,"Suatu Pendekatan Ekonometrl

Terhadap Ekonomi Makro Indonesia1978-1994", Jurna) Ekonomi danBisnis Indonesia, Vol. 13, No.4, 30 -50.

Miller, S., dan 8. Russek, 1997, "FiscalStructures and Economic Growth at

The State and Local Level", PublicFinance Review, Vol. 25, No. 2,213-237.

Nunes, J.C., dan L. Stemitsiotis, 1995,"Budget Deficit and Interest Rate:Is" There a Link? International Evi

dence", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 57, 4, 425 - 449.

Parkin, M dan Bade, R., 1992, Macroeconomics, Prentice Hall, New Jersey.

Petrovic, P., 1995, "Quasi Fiscal Deficitand Money Demand in Yugoslavia'shigh Inflation: Some Econometric

Evidence", Journal of ComparativeEconomics 20, 32 - 48.

.Rose, D.C. dan D. R. Hakes, 1995, "Deficits and Interest Rates as Evidence

of Ricardiance Equivalence", Eastern Economic Journal, Vol. 21, No.1, 57-81.

Shah, A.M., 1992, "Empirical Tests forAllocative Efficiency in Te LocalPublic Sector", Quarterly Public Finance, Vol. 20. No. 3, 359 - 377.

Sheehey, E.J., 1993, 'The Effect of Government Size on Economic Growth",Eastern Economic Journal, Vol. 19.No. 3, 321 - 328.

Sriyana, Jaka, 2000, "Produktivitas danEfislensI Pengeluaran Pemerintah diIndonesia", Jurnal Kajian Bisnis,STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.

Syahrizal, 1996,"ldentifikasi Faktor-Faktoryang Berpengaruh Pada BantuanPembangunan di Propinsi Riau",Tesis 32, MEP-UGM, Yogyakarta,tidak dipublikasikan.

Tridimas, George, 1992, "Budgetary Deficitsand Government Expenditure Growth:Toward A More Accurate EmpiricalSpecification", Public Finance Quarterly, Vol. 20 No. 3. 275-1297.

Weiss, John, 1995, Economic Policy in•Developing Countries: The ReformAgenda, Prentice Hall.

Wolfson, M.H., 1995, "Corporate Restructuring and The Budget Deficit Debate", Eastern Economic Journa\,Vol. 19, No.4, 494-519.

• • •

S14 UNISIA NO. 43/XXII/IV/2001

Documents

JakaSriyana - Universitas Islam Indonesia