Hukum Kedokteran

HUKUM KEDOKTERANHUKUM KEDOKTERAN

Dr H Tatang KartawanDr H Tatang Kartawan20102010

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

1.1. PengantarPengantar

2.2. Perbandingan Perbandingan Etika dan HukumEtika dan Hukum

3.3. Hubungan Dokter Hubungan Dokter dan Pasiendan Pasien

4.4. KUHAPidana, KUHAPidana, KUHPidana dan KUHPidana dan KUHPerdataKUHPerdata

5. UU No 13/1992 5. UU No 13/1992 tentang Kesehatantentang Kesehatan

6. UU No 29/2004 6. UU No 29/2004 tentang Praktik tentang Praktik KedokteranKedokteran

7. UU No 22/1997 7. UU No 22/1997 tentang Narkotikatentang Narkotika

8. UU No 5/1997 tentang 8. UU No 5/1997 tentang PsikotropikaPsikotropika

9. UU No 8/1999 tentang 9. UU No 8/1999 tentang Perlindungan Perlindungan KonsumenKonsumen

10.Kasus Jurisprudensi10.Kasus Jurisprudensi

PENGANTAR (1)PENGANTAR (1)

• Hukum Kedokteran adalah subsistem dari Ilmu Hukum Kedokteran adalah subsistem dari Ilmu Hukum (Bandingkan dengan ilmu Kedokteran Hukum (Bandingkan dengan ilmu Kedokteran Forensik yang merupakan subsistem dari Ilmu Forensik yang merupakan subsistem dari Ilmu Kedokteran)Kedokteran)

• Dokter harus mengenal dan memahami Hukum Dokter harus mengenal dan memahami Hukum Kedokteran, karena dengan demikian ia : Kedokteran, karena dengan demikian ia : tahu rambu-rambu hukum tahu rambu-rambu hukum dalam melakukan praktek profesi dokter agar tidak dalam melakukan praktek profesi dokter agar tidak gegabah dilanggar gegabah dilanggar siap siap menyiapkan pembelaan/upaya hukum bila dituntut menyiapkan pembelaan/upaya hukum bila dituntut pasien atau pihak lain pasien atau pihak lain tahu tahu menggunakan haknya dalam upaya hukum bila menggunakan haknya dalam upaya hukum bila berperkara yang menyangkut profesinya.berperkara yang menyangkut profesinya.

PENGANTAR (2)PENGANTAR (2)

• Dokter jangan jadi bulan-bulanan oknum Dokter jangan jadi bulan-bulanan oknum hukum karena tidak tahu hukumhukum karena tidak tahu hukum

• Jangan menghindari hukum, tetapi juga Jangan menghindari hukum, tetapi juga tidak perlu menjadi ahli hukumtidak perlu menjadi ahli hukum

• Hukum Kedokteran sangat luas meliputi Hukum Kedokteran sangat luas meliputi KUHPidana, KUHPerdata, UU No 36/2009, KUHPidana, KUHPerdata, UU No 36/2009, UU lain yang berkaitan dengan Kedokteran UU lain yang berkaitan dengan Kedokteran dan Kesehatan (Kefarmasian, Alkes, Bahan, dan Kesehatan (Kefarmasian, Alkes, Bahan, dll), PP terkait, Ketentuan/Keputusan dll), PP terkait, Ketentuan/Keputusan Menkes /Dirjen /Badan POM, dll.Menkes /Dirjen /Badan POM, dll.

PERBANDINGAN ETIKA DAN HUKUM (1)PERBANDINGAN ETIKA DAN HUKUM (1)

• Persamaannya : Persamaannya : Berisi aturan, Berisi aturan, petunjuk, keharusan dan petunjuk, keharusan dan larangan larangan Ada yang tertulis Ada yang tertulis maupun yang tidak tertulismaupun yang tidak tertulis

PERBANDINGAN ETIKA DAN HUKUM (2)PERBANDINGAN ETIKA DAN HUKUM (2)PERBEDAANNYAPERBEDAANNYA

ETIKAKEDOKTERAN

HUKUMKEDOKTERAN

Terjadinya Tradisi yangdiwariskan darigenerasi ke generasi

Dibuat oleh Negaraatau InstitusiKenegaraan

Kepentingan Kelompok profesi Publik

Tujuan Menjaga/memeliharamartabat dankehormatan

Melindungimasyarakat

Ciri-ciri Lebih bersifat statis,fleksibel danhimbauan

Lebih bersifatdinamis dan rigid

PERBEDAAN ETIKA DAN HUKUM (3)PERBEDAAN ETIKA DAN HUKUM (3)PERBEDAANNYA PERBEDAANNYA

ETIKAKEDOKTERAN

HUKUMKEDOKTERAN

Lama berlakunya Relatif lebih lama Relatif berubah lebihcepat

Sanksi Sanksi moralSanksi psikologisSanksi sosialSanksi spiritual(Sanksi dijatuhkanoleh KelompokProfesi -> MKEK)

Sanksi hukum(pidana/perdata)-> Hukum badan(kurungan, denda)-> Ganti rugi-> Administratif (ijindicabut) => dijatuh-kan oleh MDTK

ProsedurPelanggaran

Diajukan kepadaKelompok Profesi

Diajukan oleh yangdirugikan atau olehMDTK dan juga MKEK

HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN (1)HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN (1)

• Kedudukan menurut hukum samaKedudukan menurut hukum sama• Wujud hubungannya transaksional - Wujud hubungannya transaksional -

profesional yang bersifat kontrak profesional yang bersifat kontrak berdasar berdasar upayaupaya (inspanningsverbintennis) dan (inspanningsverbintennis) dan bukannya kontrak berdasar bukannya kontrak berdasar hasil.hasil.

• Masing-masing memiliki hak dan Masing-masing memiliki hak dan kewajibankewajiban

• Secara umum yang menjadi kewajiban Secara umum yang menjadi kewajiban pasien adalah hak dokterpasien adalah hak dokter

HUBUNGAN DOKTER-PASIEN (2)HUBUNGAN DOKTER-PASIEN (2)

• Keberhasilan suatu prosedur medis tergantung pada Keberhasilan suatu prosedur medis tergantung pada 1. Kompetensi para dokter dan stafnya.1. Kompetensi para dokter dan stafnya. 2. Tersedianya alat peralatan yang memadai.2. Tersedianya alat peralatan yang memadai. 3. Tersedianya waktu.3. Tersedianya waktu. 4. Kondisi penyakit.4. Kondisi penyakit. 5. Faktor-faktor lingkungan.5. Faktor-faktor lingkungan. 6. Kepatuhan pasien.6. Kepatuhan pasien. 7. Faktor konstitusional pasien sendiri.7. Faktor konstitusional pasien sendiri. 8. (Kekuasaan Allah).8. (Kekuasaan Allah).• Tidak semua faktor-faktor diatas dapat dikendalikan Tidak semua faktor-faktor diatas dapat dikendalikan

dokter. dokter.


• Hak PasienHak Pasien (menurut (menurut Declaration of Human RightDeclaration of Human Right i.e. i.e. The right of self determinationThe right of self determination dan dan The right ofThe right of having having carecare, dan dari , dan dari UU No 36/2009UU No 36/2009) : ) :

Hak untuk mendapat informasi Hak Hak untuk mendapat informasi Hak untuk memberi persetujuan Hak untuk untuk memberi persetujuan Hak untuk merahasiakan Hak untuk merahasiakan Hak untuk memilih dokter Hak untuk memilih dokter Hak untuk mendapatkan mendapatkan second opinionsecond opinion Hak untuk memilih Rumah Sakit Hak untuk memilih Rumah Sakit Hak untuk menolak suatu tindakan medik Hak untuk menolak suatu tindakan medik Hak untuk menolak pengobatan Hak untuk menolak pengobatan Hak untuk mengakhiri pengobatan Hak untuk mengakhiri pengobatan Hak untuk mati secara bermartabat Hak untuk mati secara bermartabat Hak untuk mendapatkan dukungan moral/spiritual Hak untuk mendapatkan dukungan moral/spiritual


• Kewajiban pasienKewajiban pasien : : Memberi keterangan Memberi keterangan yang benar danyang benar dan

jujur tentang penyakitnya jujur tentang penyakitnya Menaati Menaati anjuran/instruksi dokter anjuran/instruksi dokter Menaati ketentuan-ketentuan Rumah Menaati ketentuan-ketentuan Rumah

Sakit dan beberapa kewajiban lain Sakit dan beberapa kewajiban lain Memberi imbalan/jasa Memberi imbalan/jasa

HUBUNGAN DOKTER PASIEN (5)HUBUNGAN DOKTER PASIEN (5)

• Hak dokterHak dokter : : Hak untuk menolak melakukan tindakan Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung-medis yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara profesional jawabkan secara profesional Hak untuk menolak melakukan tindakan Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang menurut hati nuraninya medis yang menurut hati nuraninya (conscience) adalah tidak atau kurang baik (conscience) adalah tidak atau kurang baik Hak Hak atas imbalan/jasa atas imbalan/jasa Hak Hak untuk membela diri untuk membela diri Hak-hak lainHak-hak lain

KUHAPidana (1)Pengertian (1)

• Penyidik Penyidik Pejabat Polri/PNS untuk Pejabat Polri/PNS untuk penyidikan (Mencari/mengumpulkan bukti penyidikan (Mencari/mengumpulkan bukti tindak pidana)tindak pidana)

• Penyelidik Penyelidik Pejabat Polri utk penyelidikan Pejabat Polri utk penyelidikan (Menemukan peristiwa sebagai tindak pidana (Menemukan peristiwa sebagai tindak pidana

=> Dapat/tidak dilakukan penyidikan)=> Dapat/tidak dilakukan penyidikan)• Jaksa Jaksa wewenang Penuntut Umum, wewenang Penuntut Umum,

melaksanakan Ketetapan Hakimmelaksanakan Ketetapan Hakim• Penuntutan Penuntutan Tindakan untuk melimpahkan Tindakan untuk melimpahkan

ke Pengadilan.ke Pengadilan.


• Hakim Hakim Mengadili Mengadili• Pra Peradilan Pra Peradilan Wewenang Pengadilan Negeri Wewenang Pengadilan Negeri

untuk => untuk => Sah/tidak penangkapan => Sah/tidak penangkapan => Sah/tidak penghentian penyidikan => Sah/tidak penghentian penyidikan => Permintaan ganti rugi/rehabilitasiPermintaan ganti rugi/rehabilitasi

• Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Vonis Vonis• Upaya hukum Upaya hukum Upaya tersangka/terdakwa/ Upaya tersangka/terdakwa/

terhukum untuk menggunakan haknya minta terhukum untuk menggunakan haknya minta keadilan (banding, kasasi, peninjauan kembali, keadilan (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, menuntut balik, didampingi Penasihat grasi, menuntut balik, didampingi Penasihat Hukum/Pembela, dll)Hukum/Pembela, dll)


• Penasehat Hukum Penasehat Hukum Mendampingi Mendampingi tersangka/terdakwa/terhukum melakukan tersangka/terdakwa/terhukum melakukan tindakan upaya hukumtindakan upaya hukum

• Tersangka Tersangka Diduga Pelaku tindak pidana Diduga Pelaku tindak pidana• Terdakwa Terdakwa Sedang diselidiki/diadili Sedang diselidiki/diadili• Terhukum/terpidana Terhukum/terpidana Sudah dijatuhi vonis Sudah dijatuhi vonis• Keputusan dengan kekuatan hukum tetap -> Keputusan dengan kekuatan hukum tetap ->

Vonis yang sudah diterima oleh semua pihak Vonis yang sudah diterima oleh semua pihak atau yang sudah diupayakan maksimalatau yang sudah diupayakan maksimal.

KUHAPidana (4)KUHAPidana (4)

• Pasal 20 s/d 31 (terutama 21) Pasal 20 s/d 31 (terutama 21) Penahanan terhadap tersangka Penahanan terhadap tersangka Pasal 21 ayat 4 : Penahanan hanya dapat dikenakan Pasal 21 ayat 4 : Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

=> Tindak pidana dengan ancaman penjara => Tindak pidana dengan ancaman penjara

5 tahun atau lebih (Penyakit/luka derajat5 tahun atau lebih (Penyakit/luka derajat

III dan IV)III dan IV)

=> Tindak pidana termaksud dalam a.l. Pasal=> Tindak pidana termaksud dalam a.l. Pasal

351 ayat 1 (Penyakit/luka derajat II)351 ayat 1 (Penyakit/luka derajat II)


• Untuk memberi bukti bahwa minimal telah terjadi Untuk memberi bukti bahwa minimal telah terjadi penyakit/luka derajat II dikeluarkan suatu penyakit/luka derajat II dikeluarkan suatu Visum etVisum et Repertum Sementara (VRS)Repertum Sementara (VRS) yang menerangkan yang menerangkan tentang penyakit atau luka yang diderita korban serta tentang penyakit atau luka yang diderita korban serta penyebabnya dan bahwa korban masih dlm penyebabnya dan bahwa korban masih dlm perawatan, derajat luka blm dpt ditentukan, karena perawatan, derajat luka blm dpt ditentukan, karena perawatan belum selesai dan blm dpt diambil perawatan belum selesai dan blm dpt diambil kesimpulan kesimpulan Tidak termasuk KUHP pasal 352 ayat 1 Tidak termasuk KUHP pasal 352 ayat 1

=> Menahan si pelaku tanpa adanya suatu VRS dan=> Menahan si pelaku tanpa adanya suatu VRS dan

hanya karena korban masih dirawat di rumah hanya karena korban masih dirawat di rumah sakitsakit

tidak dapat dibenarkan secara yuridis.tidak dapat dibenarkan secara yuridis.


• Pasal 133 ayat 1 : Pasal 133 ayat 1 : Permintaan keterangan Ahli kepada Dokter (termasuk Permintaan keterangan Ahli kepada Dokter (termasuk pemeriksaan mayat) pemeriksaan mayat) Permintaan penyidik yang tidak disertai alasan kuat atau masuk Permintaan penyidik yang tidak disertai alasan kuat atau masuk akal harus ditolak akal harus ditolak Jangan Jangan berlindung dibalik KUHP Pasal 50, kalau permintaan penyidik berlindung dibalik KUHP Pasal 50, kalau permintaan penyidik seperti tsb diatas dilakukan, Dokter dapat dituntut ahli waris seperti tsb diatas dilakukan, Dokter dapat dituntut ahli waris mayat : mayat :

=> Secara pidana, dokter dikatakan merusak mayat => Secara pidana, dokter dikatakan merusak mayat

(KUHPidana Pasal 406 ayat 1)(KUHPidana Pasal 406 ayat 1)

=> Secara perdata, dokter telah melanggar hukum => Secara perdata, dokter telah melanggar hukum

menimbulkan kerugian bagi orang lain (KUHPerdata menimbulkan kerugian bagi orang lain (KUHPerdata

Pasal 1365 dan 1366). Pasal 1365 dan 1366).

KUHAPidana (7)KUHAPidana (7)• Pasal 133 ayat 2 : Pasal 133 ayat 2 :

Ada dua jenis pemeriksaan mayat : Ada dua jenis pemeriksaan mayat :

=> Pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar saja),=> Pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar saja),

dengan ini tidak mungkin ditentukan sebabdengan ini tidak mungkin ditentukan sebab

kematiankematian

=> Pemeriksaan bedah mayat (pemeriksaan luar => Pemeriksaan bedah mayat (pemeriksaan luar

dan dalam), menentukan sebab kematian dandan dalam), menentukan sebab kematian dan

menjawab apakah perbuatan si tertuduhmenjawab apakah perbuatan si tertuduh

merupakan satu-satunya penyebab kematianmerupakan satu-satunya penyebab kematian

ataukah pada si korban juga terdapat penyakitataukah pada si korban juga terdapat penyakit

atau kelainan (bawaan) yang mempermudahatau kelainan (bawaan) yang mempermudah

atau mempercepat kematiannya. atau mempercepat kematiannya.

KUHPidana (1)KUHPidana (1)

• Pasal 10 -> Pembagian PidanaPasal 10 -> Pembagian Pidana• Pasal 35 -> Hak terpidana yang dapat dicabutPasal 35 -> Hak terpidana yang dapat dicabut• Pasal 44 -> Tidak dipidana perbuatan yang Pasal 44 -> Tidak dipidana perbuatan yang

tidak dapat dipertanggung-jawabkantidak dapat dipertanggung-jawabkan• Pasal 48 -> Perbuatan karena pengaruh daya Pasal 48 -> Perbuatan karena pengaruh daya

paksapaksa• Pasal 50 -> Perbuatan utk melaksanakan Pasal 50 -> Perbuatan utk melaksanakan

ketentuan UUketentuan UU• Pasal 51 -> Perbuatan utk melaksanakan Pasal 51 -> Perbuatan utk melaksanakan

perintah jabatanperintah jabatan


• Pasal 89 -> Membuat orang pingsanPasal 89 -> Membuat orang pingsan• Pasal 90 -> Luka beratPasal 90 -> Luka berat• Pasal 222 -> Menghalangi pemeriksaan Pasal 222 -> Menghalangi pemeriksaan

mayatmayat• Pasal 224 -> Dipanggil sebagai saksiPasal 224 -> Dipanggil sebagai saksi• Pasal 242 -> Keterangan palsu diatas Pasal 242 -> Keterangan palsu diatas

sumpahsumpah• Pasal 263 -> Membuat surat palsuPasal 263 -> Membuat surat palsu• Pasal 267 dan 268 -> Dokter yang sengaja Pasal 267 dan 268 -> Dokter yang sengaja

memberikan surat/keterangan palsu.memberikan surat/keterangan palsu.

KUHPidana (3)KUHPidana (3)Pelanggaran susilaPelanggaran susila

• Pasal 284 -> Penyerangan seksualPasal 284 -> Penyerangan seksual• Pasal 286 -> Bersetubuh dengan wanita yang Pasal 286 -> Bersetubuh dengan wanita yang

pingsan (diluar perkawinan)pingsan (diluar perkawinan)• Pasal 287 -> Bersetubuh dengan wanita dibawah Pasal 287 -> Bersetubuh dengan wanita dibawah

umur (diluar perkawinan)umur (diluar perkawinan)• Pasal 290 -> Perbuatan cabul dengan seseorang Pasal 290 -> Perbuatan cabul dengan seseorang

yang pingsan dan belum cukup umuryang pingsan dan belum cukup umur• Pasal 291 -> Jika perbuatan dalam pasal 286-290 Pasal 291 -> Jika perbuatan dalam pasal 286-290

mengakibatkan luka berat atau kematianmengakibatkan luka berat atau kematian• Pasal 294 -> Perbuatan cabul dengan anak atau Pasal 294 -> Perbuatan cabul dengan anak atau

bawahannya yang belum dewasa (Termasuk yang bawahannya yang belum dewasa (Termasuk yang dilakukan dokter)dilakukan dokter)

KUHPidana (4)KUHPidana (4)PengguguranPengguguran

• Pasal 299 -> Mengobati wanita untuk Pasal 299 -> Mengobati wanita untuk menggugurkanmenggugurkan

• Pasal 346 -> Sengaja menggugurkanPasal 346 -> Sengaja menggugurkan• Pasal 347 -> Menggugurkan kandungan Pasal 347 -> Menggugurkan kandungan

tanpa persetujuantanpa persetujuan• Pasal 348 -> Menggugurkan kandungan Pasal 348 -> Menggugurkan kandungan

dengan persetujuandengan persetujuan• Pasal 349 -> Dokter yang membantu Pasal 349 -> Dokter yang membantu

perbuatan dalam pasal 346-348perbuatan dalam pasal 346-348


• Pasal 304 -> Sengaja membiarkan orang Pasal 304 -> Sengaja membiarkan orang yang perlu ditolongyang perlu ditolong

• Pasal 322 -> Membuka rahasiaPasal 322 -> Membuka rahasia• Pasal 338 -> Sengaja merampas nyawa Pasal 338 -> Sengaja merampas nyawa

orang lainorang lain• Pasal 340 -> Sengaja merampas nyawa Pasal 340 -> Sengaja merampas nyawa

dengan rencanadengan rencana• Pasal 341 -> Ibu yang merampas nyawa Pasal 341 -> Ibu yang merampas nyawa

anaknya pada waktu melahirkananaknya pada waktu melahirkan

KUHPidana (6)KUHPidana (6)Penganiayaan -> Penyakit/lukaPenganiayaan -> Penyakit/luka

• Pasal 351 ayat 1 -> Penyakit/luka Pasal 351 ayat 1 -> Penyakit/luka sedang (derajat II)sedang (derajat II)

• Pasal 351 ayat 2 -> Penyakit/luka Pasal 351 ayat 2 -> Penyakit/luka berat (derajat III)berat (derajat III)

• Pasal 351 ayat 3 -> Penyakit/luka Pasal 351 ayat 3 -> Penyakit/luka yang menyebabkan kematian yang menyebabkan kematian (derajat IV)(derajat IV)

• Pasal 352 ayat 1 -> Penyakit/luka Pasal 352 ayat 1 -> Penyakit/luka ringan (derajat I)ringan (derajat I)


•ORANORANG G HIDUPHIDUP

•Tidak Tidak dirawat/dirawat/

tidak perlutidak perlu

istirahat (I) istirahat (I)

• Jika orang luka dibawa ke rumah Jika orang luka dibawa ke rumah sakit, maka terdapat kemungkinan sakit, maka terdapat kemungkinan sebagai berikut :sebagai berikut :

•Dirawat

•Selesai Selesai perawataperawatann

•HiduHidupp

•KUHPidanaKUHPidana

Ps 90 (II)Ps 90 (II)

•KUHPidanKUHPidana a

Ps 90 (III)Ps 90 (III)

•Mati Mati (IV)(IV)


• Pasal 359 -> Karena kelalaiannya Pasal 359 -> Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati (Ini menyebabkan orang lain mati (Ini sebenarnya untuk pelanggaran lalu lintas)sebenarnya untuk pelanggaran lalu lintas)

• Pasal 360 -> Karena kelalaiannya Pasal 360 -> Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat (Ini menyebabkan orang lain luka berat (Ini juga untuk pelanggaran lalu lintas)juga untuk pelanggaran lalu lintas)

• Pasal 361 -> Kejahatan yang Pasal 361 -> Kejahatan yang menyebabkan mati/luka karena menyebabkan mati/luka karena menjalankan suatu jabatanmenjalankan suatu jabatan


• Pasal 372 jo Pasal 209 -> Pidana Pasal 372 jo Pasal 209 -> Pidana perpajakanperpajakan

• Pasal 382 -> Penipuan dan Pasal 382 -> Penipuan dan misrepresentasimisrepresentasi

• Pasal 406 -> Sengaja merusak Pasal 406 -> Sengaja merusak barang/hewan (termasuk mayat) milik barang/hewan (termasuk mayat) milik orang lain.orang lain.


• Pasal 512 -> Melakukan praktek tidak legalPasal 512 -> Melakukan praktek tidak legal• Pasal 512a -> Dokter yang tidak punya Pasal 512a -> Dokter yang tidak punya

surat ijinsurat ijin• Pasal 522 -> Dipanggil sebagai saksi ahli Pasal 522 -> Dipanggil sebagai saksi ahli

tidak datangtidak datang• Pasal 531 -> Tidak memberi pertolongan Pasal 531 -> Tidak memberi pertolongan

terhadap orang yang sedang menghadapi terhadap orang yang sedang menghadapi mautmaut

• Pasal 534 -> Terang-terangan menunjukkan Pasal 534 -> Terang-terangan menunjukkan sarana mencegah kehamilan.sarana mencegah kehamilan.

KUHPerdataKUHPerdata

• Pasal 1365 -> Kewajiban memberi ganti rugi Pasal 1365 -> Kewajiban memberi ganti rugi kepada orang lain yang mengalami kepada orang lain yang mengalami kerugian karena perbuatan melanggar kerugian karena perbuatan melanggar hukumhukum

• Pasal 1366 -> Setiap orang bertanggung Pasal 1366 -> Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.kelalaian atau kurang hati-hatinya.

• Pasal 1370 dan 1371 -> Mempertimbangkan Pasal 1370 dan 1371 -> Mempertimbangkan kedudukan, kemampuan dan keadaan kedudukan, kemampuan dan keadaan kedua belah pihak.kedua belah pihak.

UU No 23/1992UU No 23/1992TENTANG POKOK-POKOK KESEHATANTENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN

PengantarPengantar

• UU No 23 tahun 1992 merupakan produk hukum UU No 23 tahun 1992 merupakan produk hukum (semacam Health Act) dan sekaligus sebagai (semacam Health Act) dan sekaligus sebagai guidelines tentang sistem kesehatan di negara guidelines tentang sistem kesehatan di negara kita yang menggantikan berbagai UU terdahulu kita yang menggantikan berbagai UU terdahulu yang berkaitan dengan kesehatanyang berkaitan dengan kesehatan

• Sebagai salah satu hukum pidana berisikan Sebagai salah satu hukum pidana berisikan materi hukum serta sanksinya yang dapat materi hukum serta sanksinya yang dapat melengkapi KUHPidana yang sudah adamelengkapi KUHPidana yang sudah ada

UU No 23/1992UU No 23/1992Pengantar (2)Pengantar (2)

• Namun ada pula yang tidak bersifat normatif Namun ada pula yang tidak bersifat normatif yaitu tidak jelas sanksinya bila dilanggar, yaitu tidak jelas sanksinya bila dilanggar, dimana harus ada : dimana harus ada : Unsur kerugian Unsur kerugian Hubungan kepentingan Hubungan kepentingan Hakikat norma yang dilanggar Hakikat norma yang dilanggar

• Contohnya pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, Contohnya pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 37, dst.dst.

UU No 23/1992UU No 23/1992Pengantar (3)Pengantar (3)

• Selain itu UU ini juga memiliki aspek Selain itu UU ini juga memiliki aspek lain yaitu : lain yaitu : -> Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 -> Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 tentang hukum administrasi tentang hukum administrasi -> Pasal 76, 77, 78 tentang -> Pasal 76, 77, 78 tentang Pengawasan -> Pasal 72 Pengawasan -> Pasal 72 ayat 1 tentang pembentukan Badan ayat 1 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional Pertimbangan Kesehatan Nasional (yang baru dibentuk pada 17/2/1995)(yang baru dibentuk pada 17/2/1995)

UU No 23/1992UU No 23/1992UmumUmum

• Dasar hukum : UUD 1945 pasal 5 ayat (1) Dasar hukum : UUD 1945 pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1)dan pasal 20 ayat (1)

• Penyempurnaan/PengintegrasianPenyempurnaan/Pengintegrasian• Dasar PenyusunanDasar Penyusunan• Dasar PertimbanganDasar Pertimbangan• Pembangunan Kesehatan (sasaran, Pembangunan Kesehatan (sasaran,

orientasi, bagaimana diselenggarakan, orientasi, bagaimana diselenggarakan, peran Pemerintah dan masyarakat, kaitan peran Pemerintah dan masyarakat, kaitan dengan keberhasilan pembangunan)dengan keberhasilan pembangunan)

• Perangkat hukum kesehatanPerangkat hukum kesehatan

Umum (2)Umum (2)

• Hal-hal pokok : Hal-hal pokok : Asas dan tujuan (Bab II) Asas dan tujuan (Bab II) Hak dan kewajiban Bab III) Hak dan kewajiban Bab III) Tugas dan tanggung jawab (Bab IV) Tugas dan tanggung jawab (Bab IV) Upaya kesehatan (Bab V) Upaya kesehatan (Bab V) Sumberdaya kesehatan (Bab VI) Sumberdaya kesehatan (Bab VI) Ketentuan pidana (Bab X) Ketentuan pidana (Bab X)

• Validitas ketentuan hukum : Validitas ketentuan hukum : 9 UU tidak berlaku lagi 9 UU tidak berlaku lagi Yang tidak bertentangan masih berlaku Yang tidak bertentangan masih berlaku 29 ketentuan memerlukan PP 29 ketentuan memerlukan PP 2 ketentuan memerlukan Keppres 2 ketentuan memerlukan Keppres

• Isi : 12 bab, 90 pasal.Isi : 12 bab, 90 pasal.

UU No 23/1992UU No 23/1992

• Bab I Pasal 1 Ketentuan UmumBab I Pasal 1 Ketentuan Umum Pengertian Pengertian

• Bab II Asas dan TujuanBab II Asas dan Tujuan• Pasal 2 Definisi kesehatan dan asas penyelenggaraan Pasal 2 Definisi kesehatan dan asas penyelenggaraan

pembangunan kesehatanpembangunan kesehatan• Pasal 3 Tujuan Pembangunan KesehatanPasal 3 Tujuan Pembangunan Kesehatan

• Bab III Hak dan KewajibanBab III Hak dan Kewajiban• Pasal 4 Hak seseorangPasal 4 Hak seseorang• Pasal 5 Kewajiban seseorang memelihara kesehatanPasal 5 Kewajiban seseorang memelihara kesehatan

UU No 23/1992UU No 23/1992

• Bab IV Tugas dan Tanggung JawabBab IV Tugas dan Tanggung Jawab

• Pasal 6 Upaya kesehatan dan tugas Pasal 6 Upaya kesehatan dan tugas PemerintahPemerintah

• Pasal 7 Bagaimana upaya kesehatan Pasal 7 Bagaimana upaya kesehatan diselenggarakandiselenggarakan

• Pasal 8 Peran serta masyarakatPasal 8 Peran serta masyarakat• Pasal 9 Tanggung jawab PemerintahPasal 9 Tanggung jawab Pemerintah

UU No 23/1992UU No 23/1992Bab V Upaya KesehatanBab V Upaya Kesehatan

• Pasal 10 Upaya kesehatan yang bagaimanaPasal 10 Upaya kesehatan yang bagaimana• Pasal 11 Kegiatan melaksanakan upaya Pasal 11 Kegiatan melaksanakan upaya

kesehatan (ada 15 kegiatan). Pengertian kesehatan (ada 15 kegiatan). Pengertian Kesehatan Matra.Kesehatan Matra.

• Pasal 12-19 Kesehatan KeluargaPasal 12-19 Kesehatan Keluarga• Pasal 12 SasaranPasal 12 Sasaran• Pasal 13 Kesehatan Suami-istriPasal 13 Kesehatan Suami-istri• Pasal 14 Kesehatan IstriPasal 14 Kesehatan Istri

Bab V Upaya Kesehatan (2)

• Pasal 15 Tindakan medis tertentu terhadap Pasal 15 Tindakan medis tertentu terhadap wanita hamil wanita hamil Syaratnya : Syaratnya :

=> Berdasarkan indikasi medis => Berdasarkan indikasi medis

=> Oleh tenaga kesehatan yang => Oleh tenaga kesehatan yang ahli/berwenang ahli/berwenang

=> Persetujuan yang bersangkutan atau => Persetujuan yang bersangkutan atau suami atausuami atau

keluargakeluarga

=> Pada sarana kesehatan tertentu => Pada sarana kesehatan tertentu Bandingkan dengan istilah Pengguguran pada Bandingkan dengan istilah Pengguguran pada

KUHP KUHP

Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349.Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349.

Bab V Upaya Kesehatan (3)Bab V Upaya Kesehatan (3)

• Pasal 16 Kehamilan diluar cara alami, Pasal 16 Kehamilan diluar cara alami, syaratnya : syaratnya : Hasil pembuahan ditanamkan ke asalnya Hasil pembuahan ditanamkan ke asalnya Oleh Oleh tenaga kesehatan yang ahli tenaga kesehatan yang ahli

/berwenang /berwenang Pada sarana kesehatan tertentu Pada sarana kesehatan tertentu Sesuai norma hukum, norma agama, Sesuai norma hukum, norma agama, normanorma

kesusilaan dan norma kesopanan.kesusilaan dan norma kesopanan.


• Pasal 17 Kesehatan AnakPasal 17 Kesehatan Anak• Pasal 18 Peran keluarga dan PemerintahPasal 18 Peran keluarga dan Pemerintah• Pasal 19 Kesehatan ManulaPasal 19 Kesehatan Manula• Pasal 20 Perbaikan GiziPasal 20 Perbaikan Gizi• Pasal 21 Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21 Pengamanan Makanan dan Minuman

Harus berlabel, memuat : Harus berlabel, memuat :

=> Bahan => Bahan

=> Komposisi tiap bahan => Komposisi tiap bahan

=> Tanggal/bulan/tahun kedaluwarsa => Tanggal/bulan/tahun kedaluwarsa

=> Ketentuan lain=> Ketentuan lain

Bab V Upaya Kesehatan (5)Bab V Upaya Kesehatan (5)• Pasal 22 Kesehatan Lingkungan (lingkungan Pasal 22 Kesehatan Lingkungan (lingkungan

sehat)sehat)• Pasal 23 Kesehatan Kerja (Kualitas dan Pasal 23 Kesehatan Kerja (Kualitas dan

produktivitas kerja)produktivitas kerja)

• Pasal 24 -27 Kesehatan JiwaPasal 24 -27 Kesehatan Jiwa• Pasal 24 Sasaran, kegiatan, pihak penyelenggaraPasal 24 Sasaran, kegiatan, pihak penyelenggara• Pasal 25 Kewajiban PemerintahPasal 25 Kewajiban Pemerintah• Pasal 26 Penderita -> Gangguan keamananPasal 26 Penderita -> Gangguan keamanan• Pasal 27 PerananPasal 27 Peranan

Bab V Upaya Kesehatan (6)Bab V Upaya Kesehatan (6)Pemberantasan PenyakitPemberantasan Penyakit

• Pasal 28-31 Pemberantasan PenyakitPasal 28-31 Pemberantasan Penyakit

• Pasal 28 Tujuan dan terhadap apa Pasal 28 Tujuan dan terhadap apa (penyakit menular/tidak) -> Angka sakit (penyakit menular/tidak) -> Angka sakit dan angka kematian menurundan angka kematian menurun

• Pasal 29 Sasaran pemberantasan Pasal 29 Sasaran pemberantasan penyakit tidak menularpenyakit tidak menular

• Pasal 30 Bagaimana dilaksanakanPasal 30 Bagaimana dilaksanakan• Pasal 31 Wabah dan karantinaPasal 31 Wabah dan karantina

Bab V Upaya Kesehatan (7)Bab V Upaya Kesehatan (7)Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan KesehatanPenyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 32-37 Pasal 32-37 • Pasal 32 Sasaran dan Bagaimana, Transplantasi dan Pasal 32 Sasaran dan Bagaimana, Transplantasi dan

Implan, Pengobatan dan Perawatan berdasar cara lainImplan, Pengobatan dan Perawatan berdasar cara lain• Pasal 33 Transplantasi/Implan/Transfusi darah Pasal 33 Transplantasi/Implan/Transfusi darah

Tujuan kemanusiaan Tujuan kemanusiaan• Pasal 34 Yang berwenang Transplantasi dan sarana, Pasal 34 Yang berwenang Transplantasi dan sarana,

Syarat dan Tata caraSyarat dan Tata cara• Pasal 35 Yang berwenang Transfusi darah dan Tata Pasal 35 Yang berwenang Transfusi darah dan Tata

caracara• Pasal 36 Yang berwenang Implan obat/alatPasal 36 Yang berwenang Implan obat/alat• Pasal 37 Bedah Plastik dan RekonstruksiPasal 37 Bedah Plastik dan Rekonstruksi

=> Semuanya sesuai 4 norma.=> Semuanya sesuai 4 norma.


• Pasal 38 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pasal 38 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Sasaran dan Ketentuan Sasaran dan Ketentuan

• Pasal 39-43 Farmasi dan Alat KesehatanPasal 39-43 Farmasi dan Alat Kesehatan• Pasal 39 Definisi, Sasaran PengamananPasal 39 Definisi, Sasaran Pengamanan• Pasal 40 Ketentuan Dasar Sediaan FarmasiPasal 40 Ketentuan Dasar Sediaan Farmasi• Pasal 41 PeredaranPasal 41 Peredaran• Pasal 42 Upaya PengamananPasal 42 Upaya Pengamanan• Pasal 43 Ketentuan pengamanan sediaan Pasal 43 Ketentuan pengamanan sediaan

Farmasi/Alkes ditetapkan PPFarmasi/Alkes ditetapkan PP


• Pasal 44 Zat adiktifPasal 44 Zat adiktif• Pasal 45 Kesehatan SekolahPasal 45 Kesehatan Sekolah• Pasal 46 Kesehatan Olah RagaPasal 46 Kesehatan Olah Raga• Pasal 47 Pengobatan Tradisional -> Pasal 47 Pengobatan Tradisional ->

Definisi, Ketentuan Dasar, Obat tradisionalDefinisi, Ketentuan Dasar, Obat tradisional• Pasal 48 Kesehatan Matra Pasal 48 Kesehatan Matra

Kesehatan Lapangan Kesehatan Lapangan Kesehatan Kelautan/Bawah Kesehatan Kelautan/Bawah Laut Laut Kesehatan Kesehatan KedirgantaranKedirgantaran

UU No 23/1992UU No 23/1992Bab VI Sumberdaya KesehatanBab VI Sumberdaya Kesehatan

• Pasal 49 Pengertian : Tenaga, Sarana, Perbekalan, Pembiayaan, Pasal 49 Pengertian : Tenaga, Sarana, Perbekalan, Pembiayaan, Pengelolaan, Penelitian-pengembanganPengelolaan, Penelitian-pengembangan

• Pasal 50 Tugas Tenaga KesehatanPasal 50 Tugas Tenaga Kesehatan• Pasal 51 Pengadaan Tenaga KesehatanPasal 51 Pengadaan Tenaga Kesehatan• Pasal 52 Penempatan Tenaga KesehatanPasal 52 Penempatan Tenaga Kesehatan• Pasal 53 Pasal 53

Tugas dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Tugas dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Standar Profesi Standar Profesi Hak Pasien : Hak Pasien :

=> Informasi=> Informasi

=> Persetujuan => Persetujuan

=> Rahasia Kedokteran => Rahasia Kedokteran

=> Pendapat Kedua (Second Opinion)=> Pendapat Kedua (Second Opinion)

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATANKESEHATAN

• Kewajiban Tenaga Kesehatan :Kewajiban Tenaga Kesehatan :

a. Mematuhi Standar Profesi a. Mematuhi Standar Profesi Belum Belum

ada PP nya.ada PP nya.

b. Menghormati Hak Pasien.b. Menghormati Hak Pasien.• Hak Tenaga Kesehatan :Hak Tenaga Kesehatan :

a. Memperoleh perlindungan hukum a. Memperoleh perlindungan hukum

Karena belum ada standar profesi,Karena belum ada standar profesi,

Hakim berpatokan pada KUHP.Hakim berpatokan pada KUHP.

b. Melaksanakan tugas sesuai profesinyab. Melaksanakan tugas sesuai profesinya..

Bab VI Sumberdaya Kesehatan (2)Bab VI Sumberdaya Kesehatan (2)

• Pasal 54 Sanksi Pasal 54 Sanksi MDTK MDTK• Pasal 55 Ganti RugiPasal 55 Ganti Rugi

Pasal 56-59 Sarana KesehatanPasal 56-59 Sarana Kesehatan• Pasal 56 PengertianPasal 56 Pengertian• Pasal 57 Fungsi (Dasar, Rujukan, Penunjang) Pasal 57 Fungsi (Dasar, Rujukan, Penunjang)

Fungsi Sosial Fungsi Sosial• Pasal 58 Bentuk Hukum Pasal 58 Bentuk Hukum

Badan Hukum dan Tidak Badan Hukum dan Tidak• Pasal 59 Izin Pasal 59 Izin Ketentuannya dengan PP Ketentuannya dengan PP


Pasal 60-64 Perbekalan KesehatanPasal 60-64 Perbekalan Kesehatan• Pasal 60 PengertianPasal 60 Pengertian• Pasal 61 PengelolaanPasal 61 Pengelolaan• Pasal 62 Produksi, Obat tradisionalPasal 62 Produksi, Obat tradisional• Pasal 63 Pekerjaan KefarmasianPasal 63 Pekerjaan Kefarmasian• Pasal 64 Ketentuan PelaksanaanPasal 64 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 65-66 Pembiayaan KesehatanPasal 65-66 Pembiayaan Kesehatan• Pasal 65 Peran masyarakat dan PemerintahPasal 65 Peran masyarakat dan Pemerintah• Pasal 66 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pasal 66 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat (JPKM), Badan Hukum dan Izin.Masyarakat (JPKM), Badan Hukum dan Izin.


Pasal 67-68 Pengelolaan KesehatanPasal 67-68 Pengelolaan Kesehatan• Pasal 67 Sasaran dan UpayaPasal 67 Sasaran dan Upaya• Pasal 68 Pengelolaan oleh PemerintahPasal 68 Pengelolaan oleh Pemerintah

Pasal 69-70 Penelitian & PengembanganPasal 69-70 Penelitian & Pengembangan• Pasal 69 Sasaran dan bagaimana Pasal 69 Sasaran dan bagaimana

pelaksanaannya, Harus sesuai 4 normapelaksanaannya, Harus sesuai 4 norma• Pasal 70 Ketentuan Pelaksanaan, Bedah Pasal 70 Ketentuan Pelaksanaan, Bedah

Mayat (Klinis, Anatomis, Forensik) Mayat (Klinis, Anatomis, Forensik)

UU No 23/1992UU No 23/1992Bab VII Peran Serta MasyarakatBab VII Peran Serta Masyarakat

• Pasal 71 Pasal 71 Sejauh mana? Sejauh mana? Posisi Pemerintah ? Posisi Pemerintah ? Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan ?Pelaksanaan ?

• Pasal 72 Ikut dalam Politik Pemerintah Pasal 72 Ikut dalam Politik Pemerintah Badan Pertimbangan Kesehatan Badan Pertimbangan Kesehatan

Nasional (BPKN)Nasional (BPKN)

UU No 23/1992UU No 23/1992Bab VIII Pembinaan dan PengawasanBab VIII Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 73-75 PembinaanPasal 73-75 Pembinaan• Pasal 73 Yang melaksanakan : PemerintahPasal 73 Yang melaksanakan : Pemerintah• Pasal 74 Sasaran : Pasal 74 Sasaran :

Derajat kesehatan masyarakat optimal Derajat kesehatan masyarakat optimal Kebutuhan masyarakat (pelayanan dan perbekalan Kebutuhan masyarakat (pelayanan dan perbekalan

kesehatan) kesehatan) Perlindungan terhadap gangguan/ bahaya Perlindungan terhadap gangguan/ bahaya

kesehatan kesehatan Kemudahan meningkatkan upaya kesehatan Kemudahan meningkatkan upaya kesehatan Peningkatan mutu Peningkatan mutu profesional tenaga kesehatanprofesional tenaga kesehatan

• Pasal 75 Ketentuan PelaksanaanPasal 75 Ketentuan Pelaksanaan

Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (2)Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (2)

Pasal 76-78 PengawasanPasal 76-78 Pengawasan• Pasal 76 Pengawasan oleh PemerintahPasal 76 Pengawasan oleh Pemerintah• Pasal 77 Wewenang Pemerintah terhadap pelanggaran oleh Pasal 77 Wewenang Pemerintah terhadap pelanggaran oleh

tenaga kesehatan dan sarana kesehatan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan Tindakan Administratif : Tindakan Administratif :

=> Izin Usaha dicabut=> Izin Usaha dicabut

=> Izin Praktek dicabut => Izin Praktek dicabut

=> Izin lain dicabut => Izin lain dicabut

=> Hukuman disiplin bagi tenaga kesehatan (Setelah=> Hukuman disiplin bagi tenaga kesehatan (Setelah

mendengar MDTK atau Majelis Disiplin Tenagamendengar MDTK atau Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan)Kesehatan)• Pasal 78 Ketentuan PelaksanaanPasal 78 Ketentuan Pelaksanaan

Bab IX PenyidikanBab IX Penyidikan

• Pasal 79 Pasal 79 Penyidik Tindak Pidana : Penyidik Tindak Pidana :

=> Polisi=> Polisi

=> PNS Khusus => PNS Khusus Ketentuan : Ketentuan :

=> UU No 8/1981 tentang => UU No 8/1981 tentang KUHAPidanaKUHAPidana

UU No 23/1992UU No 23/1992Bab X Ketentuan PidanaBab X Ketentuan Pidana

Pasal 80-83 Tindak KejahatanPasal 80-83 Tindak Kejahatan• Pasal 80 Pasal 80

Ps 15 (1) terhadap ibu hamil Ps 15 (1) terhadap ibu hamil Ps 66 (2) izin/badan hukum JPKM Ps 66 (2) izin/badan hukum JPKM Ps 33 (3) transplantasi/transfusi darah Ps 33 (3) transplantasi/transfusi darah Ps 21, Ps 40 (4) makanan/obatPs 21, Ps 40 (4) makanan/obat

• Pasal 81 Pasal 81 Ps 34, Ps 36, Ps 37 (1) tanpa keahlian/wewenang melakukan Ps 34, Ps 36, Ps 37 (1) tanpa keahlian/wewenang melakukan tindakan tindakan Ps 34 (2) Ps 34 (2) donor sembarangan donor sembarangan Ps 40 (2) Ps 40 (2) produksi non-standar produksi non-standar Ps 41 (2) Ps 41 (2) mengedarkan tanpa izin mengedarkan tanpa izin Ps 69 (2) Ps 69 (2) penelitian-pengembangan yang ngawurpenelitian-pengembangan yang ngawur

Bab X Ketentuan Pidana (2)Bab X Ketentuan Pidana (2)• Pasal 82 Pasal 82 Ps 32 (1) Ps 32 (1)

tanpa keahlian/wewenang melakukan pengobatan tanpa keahlian/wewenang melakukan pengobatan Ps 35 (1) tanpa keahlian/wewenang melakukan transfusi Ps 35 (1) tanpa keahlian/wewenang melakukan transfusi Ps 36 (1) melakukan implan Ps 36 (1) melakukan implan tanpa wewenang tanpa wewenang Ps 63 (1) Ps 63 (1) melakukan kefarmasian tanpa wewenang melakukan kefarmasian tanpa wewenang Ps 70 (1) bedah mayat tanpa wewenang Ps 70 (1) bedah mayat tanpa wewenang Ps 16 (2) kehamilan diluar alami tanpa ketentuan Ps 16 (2) kehamilan diluar alami tanpa ketentuan Ps 40 (2) produksi/edar obat dan kosmetika tidak Ps 40 (2) produksi/edar obat dan kosmetika tidak

memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan Ps 41 (2) Ps 41 (2) sediaan farmasi/alkes yang tanpa penandaansediaan farmasi/alkes yang tanpa penandaan

informasi informasi Ps 44 (2) Ps 44 (2) zat adiktif tanpa persyaratan standarzat adiktif tanpa persyaratan standar

• Pasal 83 Tindak pidana bila menimbulkan luka berat atau kematian. Pasal 83 Tindak pidana bila menimbulkan luka berat atau kematian.

Bab X Ketentuan Pidana (3)Bab X Ketentuan Pidana (3)

• Pasal 84 Tindak Pelanggaran Pasal 84 Tindak Pelanggaran Ps 21 (1) edar makanan tanpa label Ps 21 (1) edar makanan tanpa label Ps 22 (2) lingkungan jelek Ps 22 (2) lingkungan jelek Ps 23 (3) tempat kerja jelek Ps 23 (3) tempat kerja jelek Ps Ps 26 (4) menghalangi perawatan penderita jiwa 26 (4) menghalangi perawatan penderita jiwa Ps 58, 59 (5) sarana tanpa izin Ps 58, 59 (5) sarana tanpa izin

• Pasal 85 Tindak pidana kejahatan dan pelanggaranPasal 85 Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran

• Pasal 86 Pelaksanaan UU -> PP -> Ketentuan pidana Pasal 86 Pelaksanaan UU -> PP -> Ketentuan pidana

berupa pelanggaran -> Denda Rp10J.berupa pelanggaran -> Denda Rp10J.

UU No 23/1992UU No 23/1992

• Bab XI Ketentuan PeralihanBab XI Ketentuan Peralihan• Pasal 87 Sembilan buah UU masih berlaku Pasal 87 Sembilan buah UU masih berlaku

sepanjang belum digantisepanjang belum diganti• Pasal 88 PenyesuaianPasal 88 Penyesuaian

• Bab XII Ketentuan PenutupBab XII Ketentuan Penutup• Pasal 89 Sembilan buah UU dinyatakan tidak Pasal 89 Sembilan buah UU dinyatakan tidak

berlakuberlaku• Pasal 90 Pemberlakuan UU tanggal 17 Pasal 90 Pemberlakuan UU tanggal 17

September 1992.September 1992.

UU No 36/2009UU No 36/2009

Sejak 13 Oktober 2009, UU No 23 Sejak 13 Oktober 2009, UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Tahun 1992 tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.berlaku.

Sebagai penggantinya adalah UU Sebagai penggantinya adalah UU No 36 Tahun 2009 tentang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kesehatan.

UU baru ini terdiri dari 205 pasal.UU baru ini terdiri dari 205 pasal.

UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (UUPK)PRAKTIK KEDOKTERAN (UUPK)

PENDAHULUANPENDAHULUAN• Naskah UUPK disetujui DPR 7/9/2004, disyahkan Naskah UUPK disetujui DPR 7/9/2004, disyahkan

Presiden / /2004 dan berlaku 1 tahun sejak Presiden / /2004 dan berlaku 1 tahun sejak diundangkan.diundangkan.

• Dimulai adanya gagasan membentuk Konsil Kedokteran Dimulai adanya gagasan membentuk Konsil Kedokteran pada awal 1980-an.pada awal 1980-an.

• Perumusan RUU 1988 oleh para ahli dari CHS, PB IDI Perumusan RUU 1988 oleh para ahli dari CHS, PB IDI dan Biro Hukum Depkes dan Biro Hukum Depkes Draft diserahkan kepada Draft diserahkan kepada DPR.DPR.

• Draft inisiatif DPR disampaikan kepada Presiden Draft inisiatif DPR disampaikan kepada Presiden ditanggapi Pemerintah dan dibuat Naskah tandingan.ditanggapi Pemerintah dan dibuat Naskah tandingan.

• Awal 2004 s/d Agustus 2004 diadakan pembicaraan Awal 2004 s/d Agustus 2004 diadakan pembicaraan intensif intensif menghasilkan rumusan akhir. menghasilkan rumusan akhir.

SUBSTANSI DAN STRUKTUR SUBSTANSI DAN STRUKTUR UUPK (1)UUPK (1)

• Mengatur banyak hal : Konsil Kedokteran (KKI), Mengatur banyak hal : Konsil Kedokteran (KKI), Standar pendidikan, regristrasi, perizinan, dll.Standar pendidikan, regristrasi, perizinan, dll.

• Tujuan UUPK :Tujuan UUPK : 1. Memberikan perlindungan kepada pasien.1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan.pelayanan. 3. Memberikan kepastian hukum.3. Memberikan kepastian hukum.

SUBSTANSI DAN STRUKTUR SUBSTANSI DAN STRUKTUR UUPK (2)UUPK (2)

• KKI dibentuk untuk melindungi masyarakatKKI dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa dan meningkatkan mutupenerima jasa dan meningkatkan mutu pelayanan.pelayanan. • Tugas KKI :Tugas KKI : 1. Melakukan registrasi.1. Melakukan registrasi. 2. Mengesahkan standar pendidikan dokter.2. Mengesahkan standar pendidikan dokter. 3. Melakukan pembinaan praktik dokter. 3. Melakukan pembinaan praktik dokter.

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP1.1. Ketentuan Umum.Ketentuan Umum.2.2. Azas dan Tujuan.Azas dan Tujuan.3.3. Konsil Kedokteran.Konsil Kedokteran.4.4. Standar Pendidikan Profesi Dokter.Standar Pendidikan Profesi Dokter.5.5. Pendidikan dan Pelatihan.Pendidikan dan Pelatihan.6.6. Registrasi dokter.Registrasi dokter.7.7. Penyelenggaran Praktik Kedokteran.Penyelenggaran Praktik Kedokteran.8.8. Disiplin dokter.Disiplin dokter.9.9. Pembinaan dan Pengawasan.Pembinaan dan Pengawasan.

Setiap unsur dalam UUPK dielaborasi lebih detil danSetiap unsur dalam UUPK dielaborasi lebih detil dandalam beberapa hal ada mandat tindak lanjut.dalam beberapa hal ada mandat tindak lanjut.

PENGATURAN PRAKTIK PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERANKEDOKTERAN

Setiap dokter yang melakukan praktik :Setiap dokter yang melakukan praktik :• Wajib memiliki SIP.Wajib memiliki SIP.• SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.• SIP diberikan maksimum untuk 3 tempat praktik.SIP diberikan maksimum untuk 3 tempat praktik.• Satu SIP untuk satu tempat.Satu SIP untuk satu tempat.• Untuk memperoleh SIP harus :Untuk memperoleh SIP harus : 1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). 2. Mempunyai tempat praktik.2. Mempunyai tempat praktik. 3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.• SIP berlaku sepanjang :SIP berlaku sepanjang : 1. STR masih berlaku.1. STR masih berlaku. 2. Tempat praktik masih sesuai. 2. Tempat praktik masih sesuai.

PRAKTIK KEDOKTERAN (1)PRAKTIK KEDOKTERAN (1)• Diselenggarakan berdasarkan kesepakatan atara Diselenggarakan berdasarkan kesepakatan atara

dokter dan pasien.dokter dan pasien.• Wajib memasang papan nama.Wajib memasang papan nama.• Pimpinan sarana pelayanan kesehatan hanya Pimpinan sarana pelayanan kesehatan hanya

boleh memperkerjakan dokter yang memiliki SIP.boleh memperkerjakan dokter yang memiliki SIP.• Pimpinan harus membuat daftar dokter yang Pimpinan harus membuat daftar dokter yang

berpraktikberpraktik• Wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran.Wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran.

PRAKTIK KEDOKTERAN (2)PRAKTIK KEDOKTERAN (2)

• Setiap tindakan harus mendapat persetujuan Setiap tindakan harus mendapat persetujuan setelah pasien mendapat penjelasan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap.lengkap.

• Setiap tindakan yang mengandung risiko Setiap tindakan yang mengandung risiko harus diberikan dengan persetujuan tertulis.harus diberikan dengan persetujuan tertulis.

• Wajib membuat rekam medis yang harus Wajib membuat rekam medis yang harus dilengkapi setelah pasien selesai menerima dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan.pelayanan.

PRAKTIK KEDOKTERAN (3)PRAKTIK KEDOKTERAN (3)

..

• Dokuman RM merupakan milik dokter atau Dokuman RM merupakan milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi RM sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi RM merupakan milik pasien.merupakan milik pasien.

• Setiap dokter wajib menyimpan rahasia Setiap dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran ; hanya boleh dibuka untuk kedokteran ; hanya boleh dibuka untuk kepentingan pasien, permintaan penegak hukum, kepentingan pasien, permintaan penegak hukum, permintaan pasien dan perintah undang-undang.permintaan pasien dan perintah undang-undang.

HAK DOKTERHAK DOKTER

1.1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.dan standar prosedur operasional.

2.2. Memberikan pelayanan medis menurut standar Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.profesi dan standar prosedur operasional.

3.3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.dari pasien atau keluarganya.

4.4. Menerima imbalan jasa.Menerima imbalan jasa.

KEWAJIBAN DOKTERKEWAJIBAN DOKTER

1.1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.standar prosedur operasional.

2.2. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan dan pengobatan.suatu pemeriksaan dan pengobatan.

3.3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

4.4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali apabila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu kecuali apabila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.melakukannya.

5.5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. kedokteran.

HAK PASIENHAK PASIEN

1.1. Mendapatkan penjelasan secara Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.lengkap tentang tindakan medis.

2.2. Meminta pendapat dokter lain.Meminta pendapat dokter lain.

3.3. Mendapatkan pelayanan sesuai Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.dengan kebutuhan medis.

4.4. Menolak tindakan medis.Menolak tindakan medis.

5.5. Mendapatkan isi rekam medis.Mendapatkan isi rekam medis.

KEWAJIBAN PASIENKEWAJIBAN PASIEN

1.1. Memberikan informasi lengkap dan Memberikan informasi lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan.jujur tentang masalah kesehatan.

2.2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.

3.3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.sarana pelayanan kesehatan.

4.4. Memberikan imbalan jasa atas Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.pelayanan yang diterima.

DISIPLIN DOKTERDISIPLIN DOKTER

Untuk menegakkan disiplin dokter Untuk menegakkan disiplin dokter dalam menyelenggarakan praktik dalam menyelenggarakan praktik kedokteran kedokteran dibentuk Majelis dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (disingkat MKDKI).Indonesia (disingkat MKDKI).

MKDKI (1)MKDKI (1)

1.1. Merupakan lembaga otonomi KKI.Merupakan lembaga otonomi KKI.2.2. Dalam menjalankan tugasnya bersifat Dalam menjalankan tugasnya bersifat

independen.independen.3.3. Bertanggung jawab kepada KKI.Bertanggung jawab kepada KKI.4.4. Berkedudukan di ibu kota negara RI.Berkedudukan di ibu kota negara RI.5.5. Dapat mengusulkan kepada KKI untuk Dapat mengusulkan kepada KKI untuk

membentuk MKDK daerah.membentuk MKDK daerah.6.6. Keanggotaanya terdiri dari 3 dokter, 3 Keanggotaanya terdiri dari 3 dokter, 3

dokter gigi dan 3 sarjana hukum.dokter gigi dan 3 sarjana hukum.

MKDKI (2)MKDKI (2)

7. Keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri 7. Keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri atas saran organisasi profesi.atas saran organisasi profesi.

8. Masa bhakti lima tahun.8. Masa bhakti lima tahun.9. Tugas :9. Tugas : a. Menerima pengaduan, memeriksa dan a. Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter.dokter. b. Menyusun pedoman dan tata cara b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter.dokter.

PENGADUAN (1)PENGADUAN (1)

• Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI.kepada Ketua MKDKI.

• MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter.pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter.

• Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan kepada etika, MKDKI meneruskan pengaduan kepada organisasi profesi.organisasi profesi.


• Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi dan KKI.Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi dan KKI.• Keputusan dapat berupa :Keputusan dapat berupa : 1. Dinyatakan tidak bersalah, atau1. Dinyatakan tidak bersalah, atau 2. Pemberian sanksi disiplin.2. Pemberian sanksi disiplin.• Sanksi disiplin dapat berupa :Sanksi disiplin dapat berupa : 1. Pemberian peringatan tertulis.1. Pemberian peringatan tertulis. 2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan 2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan atauatau 3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau 3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan.pelatihan.


• Pengaduan atas adanya dugaan Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuknya MKDKI belum terbentuknya MKDKI ditangani oleh Kepala Dinas ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di tingkat Kesehatan Propinsi di tingkat pertama dan Menteri pada tingkat pertama dan Menteri pada tingkat banding.banding.

KETENTUAN PIDANA (1)KETENTUAN PIDANA (1)

Sanksi hukuman pidana penjara dan atau denda dapat Sanksi hukuman pidana penjara dan atau denda dapat diberikan kepada mereka yang :diberikan kepada mereka yang :

1. Melakukan praktik tanpa memiliki STR.1. Melakukan praktik tanpa memiliki STR. 2. Melakukan praktik tanpa SIP.2. Melakukan praktik tanpa SIP. 3. Menyalahgunakan gelar dokter oleh yang 3. Menyalahgunakan gelar dokter oleh yang tidak berhak.tidak berhak.

KETENTUAN PIDANA (2)KETENTUAN PIDANA (2)

4. Menggunakan alat, metoda dll yang ingin 4. Menggunakan alat, metoda dll yang ingin mengesankan penggunanya seolah-olah mengesankan penggunanya seolah-olah dokter.dokter. 5. Tidak memasang papan nama, tidak5. Tidak memasang papan nama, tidak membuat RM dan tidak memenuhi membuat RM dan tidak memenuhi kewajiban.kewajiban. 6. Memperkerjakan dokter dan dokter gigi 6. Memperkerjakan dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki SIP. yang tidak memiliki SIP.

TANTANGAN UNTUK TANTANGAN UNTUK ORGANISASI PROFESIORGANISASI PROFESI

Proaktif dan memberikan masukan terhadap :Proaktif dan memberikan masukan terhadap :• Pembentukan KKI.Pembentukan KKI.• Membuat 6 Peraturan KKI.Membuat 6 Peraturan KKI.• Membuat 8 Peraturan Menteri.Membuat 8 Peraturan Menteri.• Membuat Standar :Membuat Standar : 1. Pendidikan profesi.1. Pendidikan profesi. 2. Kompetensi dokter.2. Kompetensi dokter. 3. Pelayanan kedokteran.3. Pelayanan kedokteran. 4. Profesi.4. Profesi. 5. Prosedur Operasional.5. Prosedur Operasional.

UU No 22/1997UU No 22/1997TENTANG NARKOTIKATENTANG NARKOTIKA

• Narkotika Narkotika Zat/obat yang berasal dari tanaman Zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis/ atau bukan tanaman (sintetis/ semisintetis) yang dapat menyebabkan : semisintetis) yang dapat menyebabkan : => Penurunan/perubahan kesadaran=> Penurunan/perubahan kesadaran => Hilangnya rasa => Hilangnya rasa => Mengurangi/menghilangkan rasa nyeri => Mengurangi/menghilangkan rasa nyeri => Dapatmenimbulkan ketergantungan => Dapatmenimbulkan ketergantungan

Dibedakan kedalam Gol I, II, III.Dibedakan kedalam Gol I, II, III.

NARKOTIKA (2)NARKOTIKA (2)

• Gol I Gol I Hanya untuk kepentingan Hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainuntuk kepentingan lain

• Gol II dan III Gol II dan III Yang berupa bahan baku dapat Yang berupa bahan baku dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Depkesdiedarkan tanpa wajib daftar pada Depkes

• Tujuan UU : Tujuan UU : Menjamin ketersediaan untuk pelayanan Menjamin ketersediaan untuk pelayanan

kesehatan dan ilmu pengetahuan kesehatan dan ilmu pengetahuan Mencegah penyalah Mencegah penyalah gunaan gunaan Memberantas Memberantas peredaran gelap.peredaran gelap.


• Kandungan isi : 15 bab, 104 pasalKandungan isi : 15 bab, 104 pasal• Ruang lingkup : Umum, Tujuan, Ruang lingkup : Umum, Tujuan,

Pengadaan, Impor/Ekspor, Peredaran, Pengadaan, Impor/Ekspor, Peredaran, Label dan Publikasi, Pengobatan dan Label dan Publikasi, Pengobatan dan Rehabilitasi, Pembinaan dan Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta masyarakat, Pengawasan, Peran serta masyarakat, Pemusnahan, Penyidikan-Penuntutan Pemusnahan, Penyidikan-Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Ketentuian pidana, Pengadilan, Ketentuian pidana, Ketentuan lain, Ketentuan PeralihanKetentuan lain, Ketentuan Peralihan


• Gol I : Gol I : Papaver somniferum L (kecuali bijinya) Papaver somniferum L (kecuali bijinya) Opium mentah Opium mentah Tanaman koka (Erythroxylaceae) Tanaman koka (Erythroxylaceae) Kokain mentah Kokain mentah Kokaina (Metil-ester-l-bensoil-ekgonina) Kokaina (Metil-ester-l-bensoil-ekgonina) Tanaman ganja dan derivatnya Tanaman ganja dan derivatnya Asetorfin dan derivatnya Asetorfin dan derivatnya Heroina (diasetil morfina) Heroina (diasetil morfina) MPPP (metil-fenil-piperidinol- MPPP (metil-fenil-piperidinol-propionat) propionat) Derivat Fentanil Derivat Fentanil


• Gol II : Gol II : Morfina dan derivatnya Morfina dan derivatnya Ekgonina Ekgonina Furetidin Furetidin Fentanil Fentanil Metadona Metadona Metopon Metopon Opium Opium Petidina Petidina Garam-garam Garam-garam tersebut diatas.tersebut diatas.


• Gol III : Gol III : Kodeina Kodeina Derivat kodeina Derivat kodeina Campuran Campuran Opium dan bahan lain Opium dan bahan lain Campuran narkotika lain dan bahan Campuran narkotika lain dan bahan

lain lain Etil-morfina Etil-morfina Dihidrokodeina. Dihidrokodeina.

UU No 35 Tahun 2009UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika

Sejak 12 Oktober 2009, Sejak 12 Oktober 2009, UU No 22 TahunUU No 22 Tahun 19971997 tentang tentang NarkotikaNarkotika dan dan Lampiran Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan IIdan Golongan II sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran UU No 5 Tahun 1997Lampiran UU No 5 Tahun 1997 tentang tentang PsikotropikaPsikotropika yang telah yang telah dipindahkan menjadi dipindahkan menjadi Narkotika GolonganNarkotika Golongan II menurut UU ini, dicabut dan dinyatakan menurut UU ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.tidak berlaku.

UU baru ini terdiri dari 155 pasal.UU baru ini terdiri dari 155 pasal.

UU No 5/1997UU No 5/1997TENTANG PSIKOTROPIKATENTANG PSIKOTROPIKA

• PsikotropikaPsikotropika zat/obat alamiah/sintetis zat/obat alamiah/sintetis bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP yang melalui pengaruh selektif pada SSP yang menyebabkan perubahan khas pada menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, berpotensi aktivitas mental dan perilaku, berpotensi mengakibatkan sindroma ketergantunganmengakibatkan sindroma ketergantungan

• PenggunaanPenggunaan : hanya untuk kepentingan : hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan terbatas (Gol I pengetahuan terbatas (Gol I barang barang terlarang dan dilarang diproduksi).terlarang dan dilarang diproduksi).

PSIKOTROPIKA (2)PSIKOTROPIKA (2)

• Tujuan UU : Menjamin ketersediaan untuk Tujuan UU : Menjamin ketersediaan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalah-pengetahuan, mencegah penyalah-gunaan, memberantas peredaran gelapgunaan, memberantas peredaran gelap

• Kandungan : 16 bab, 74 pasalKandungan : 16 bab, 74 pasal• Ruang lingkup : Umum, Tujuan, Produksi, Ruang lingkup : Umum, Tujuan, Produksi,

Peredaran, Ekspor-Impor, Label dan Iklan, Peredaran, Ekspor-Impor, Label dan Iklan, Kebutuhan, Penggunaan ,Pemantauan, Kebutuhan, Penggunaan ,Pemantauan, Pembinaan/Pengawasan, Pemusnahan, Pembinaan/Pengawasan, Pemusnahan, Penyelidikan, Ketentuan Pidana.Penyelidikan, Ketentuan Pidana.


• Gol I :Gol I : Brol Amfetamin dan derivatnya (DOB, Brol Amfetamin dan derivatnya (DOB,

DET, DMA, DMHP, DMT, DOET) DET, DMA, DMHP, DMT, DOET) Etisiklidina (PCE) Etisiklidina (PCE) Lisergida dan derivatnya (LSD-25, Lisergida dan derivatnya (LSD-25,

MDMA, Meskalin) MDMA, Meskalin) Metkatinona (MMDA, MDA lain) Metkatinona (MMDA, MDA lain) Psilosibina Psilosibina Rolisiklidina (PHP, PCPY, STP, DOM) Rolisiklidina (PHP, PCPY, STP, DOM) Tenosiklidina (TCP, TMA)Tenosiklidina (TCP, TMA)


• Gol II :Gol II : Amfetamin dan derivatnya (Met--, Amfetamin dan derivatnya (Met--, Lev--) Lev--) Fenetilin Fenetilin Fenmetrazin Fenmetrazin Fensiklidin Fensiklidin Sekobarbital, Amobarbital, dll. Sekobarbital, Amobarbital, dll.

• Gol III :Gol III : Flunitazepam Flunitazepam Norpseudoefedrin Norpseudoefedrin Pentobarbital Pentobarbital Siklobarbital. Siklobarbital.


• Gol IV :Gol IV : Allobarbital dan --tal lain Allobarbital dan --tal lain Alprazolam dan -- Alprazolam dan --lam lain lam lain Bromazepam, Diazepam dan --pam Bromazepam, Diazepam dan --pam

lain lain Etil amfetamin Etil amfetamin Klordiazepoksida Klordiazepoksida Meprobamat Meprobamat

UU NO 8 TAHUN 1999UU NO 8 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENTENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PASIEN MERUPAKAN KONSUMENPASIEN MERUPAKAN KONSUMEN

Konsumen adalah setiap orang pemakai Konsumen adalah setiap orang pemakai produk barang dan jasa (Pasal 1 ayat 2 UUPK)produk barang dan jasa (Pasal 1 ayat 2 UUPK)

Produk barang : Obat, suplemen Produk barang : Obat, suplemen makanan, makanan,

alat kesehatanalat kesehatan

Produk jasa : Jasa pelayanan Produk jasa : Jasa pelayanan dokter/drg,dokter/drg,

jasa asuransi kesehatan.jasa asuransi kesehatan.

UU NO. 8 TAHUN 1999UU NO. 8 TAHUN 1999

HAK KONSUMEN SEBAGAI PASIENHAK KONSUMEN SEBAGAI PASIENMENURUT UUPKMENURUT UUPK

1.1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.2.2. Memilih.Memilih.3.3. Informasi yang benar-jelas-jujur.Informasi yang benar-jelas-jujur.4.4. Didengar pendapat dan keluhannya.Didengar pendapat dan keluhannya.5.5. Mendapatkan advokasi, pendidikan dan perlindungan Mendapatkan advokasi, pendidikan dan perlindungan

konsumen.konsumen.6.6. Dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.Dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.7.7. Memperoleh kompensasi, ganti-rugi dan/atau Memperoleh kompensasi, ganti-rugi dan/atau

penggantian.penggantian.8.8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang- perundang- -undangan lain.-undangan lain.


KEWAJIBAN PASIEN SEBAGAI KONSUMENKEWAJIBAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN

1.1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur.dan prosedur.

2.2. Beritikad baik.Beritikad baik.

3.3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.

4.4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.perlindungan konsumen secara patut.

UU NO. 8 TAHUN 1999UU NO. 8 TAHUN 1999PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP

JASA PELAYANAN KESEHATANJASA PELAYANAN KESEHATAN1.1. TangiblesTangibles (bukti langsung dan nyata) meliputi fasilitas (bukti langsung dan nyata) meliputi fasilitas

fisik, perlengkapan, tenaga kesehatan dan sarana fisik, perlengkapan, tenaga kesehatan dan sarana komunikasi.komunikasi.

2.2. ReliabilityReliability (kehandalan) yaitu kemampuan memberikan (kehandalan) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan.memuaskan.

3.3. ResponsivenessResponsiveness (daya tanggap) yaitu keinginan tenaga (daya tanggap) yaitu keinginan tenaga kesehatan untuk membantu pasien/konsumen dan kesehatan untuk membantu pasien/konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap.memberikan pelayanan dengan tanggap.

4.4. AssuranceAssurance (jaminan) mencakup kemampuan, kesopanan, (jaminan) mencakup kemampuan, kesopanan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki tenaga kesehatan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki tenaga kesehatan dan bebas dari resiko bahaya atau keragu-raguan.bebas dari resiko bahaya atau keragu-raguan.

5.5. EmphatyEmphaty (empati) meliputi kemudahan dalam (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien/konsumen. memahami kebutuhan pasien/konsumen.

UU NO. 8 TAHUN 1999UU NO. 8 TAHUN 1999HARAPAN KONSUMEN DALAM HARAPAN KONSUMEN DALAM

MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATANMEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN1.1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.2.2. Memilih.Memilih.3.3. Informasi yang benar-jelas-jujur.Informasi yang benar-jelas-jujur.4.4. Didengar pendapat dan keluhannya.Didengar pendapat dan keluhannya.5.5. Dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.Dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.6.6. Memperoleh kompensasi, ganti-rugi dan/atau Memperoleh kompensasi, ganti-rugi dan/atau

penggantian dalam hal tenaga kesehatan terbukti penggantian dalam hal tenaga kesehatan terbukti melakukan kesalahan.melakukan kesalahan.

7.7. Memberikan persetujuan.Memberikan persetujuan.8.8. Rahasia kedokteran.Rahasia kedokteran.9.9. Pendapat kedua (second opinion).Pendapat kedua (second opinion).10.10. Hubungan kesetaraan antara Pemberilayanan dengan Hubungan kesetaraan antara Pemberilayanan dengan

Konsumen.Konsumen.

UU NO. 8 TAHUN 1999UU NO. 8 TAHUN 1999CONTOH KASUS PENGADUAN CONTOH KASUS PENGADUAN

TERHADAP TENAGA KESEHATAN TERHADAP TENAGA KESEHATAN

MELALUI YPKKI (YAYASAN PEMBERDAYAAN MELALUI YPKKI (YAYASAN PEMBERDAYAAN KONSUMENKONSUMEN

KESEHATAN INDONESIA)KESEHATAN INDONESIA)

1.1. Pengangkatan ginjal pasien berumur 17 tahun tanpa Pengangkatan ginjal pasien berumur 17 tahun tanpa informasi kepada keluarganya.informasi kepada keluarganya.

2.2. CatheterCatheter tertinggal dalam tubuh pasien bedah ESWL tertinggal dalam tubuh pasien bedah ESWL selama 2,5 tahun.selama 2,5 tahun.

3.3. Kain kasa tertinggal saat operasi Caesar.Kain kasa tertinggal saat operasi Caesar.

4.4. Pasca operasi usus buntu tanpa pengawasan dokter, Pasca operasi usus buntu tanpa pengawasan dokter, pasien mengalami komplikasi Pyoderma Gangrenosa pasien mengalami komplikasi Pyoderma Gangrenosa sehingga harus dilakukan operasi sehingga harus dilakukan operasi Skin GraftSkin Graft (peneneman (peneneman kulit).kulit).


CONTOH KASUS PENGADUAN (2)CONTOH KASUS PENGADUAN (2)

5.5. Komplikasi jantung akibat suntik lemak oleh dokter Komplikasi jantung akibat suntik lemak oleh dokter umum bersertifikat perawatan kulit tingkat dasar dan umum bersertifikat perawatan kulit tingkat dasar dan lanjut.lanjut.

6.6. Pemberian obat untuk obesitas yang menimbulkan Pemberian obat untuk obesitas yang menimbulkan ketagihan /adiksi pada pasien .ketagihan /adiksi pada pasien .

7.7. Operasi payu dara hingga empat kali tanpa Operasi payu dara hingga empat kali tanpa persetujuan medis.persetujuan medis.

8.8. Wajah menjadi keloid akibat proses pelaseran.Wajah menjadi keloid akibat proses pelaseran.


CONTOH KASUS PENGADUAN (3)CONTOH KASUS PENGADUAN (3)

9.9. Dokter khilaf, vaksin BCG pada bayi dilakukan Dokter khilaf, vaksin BCG pada bayi dilakukan sebanyak dua kali.sebanyak dua kali.

10.10. Apotiker mengganti resep obat generik menjadi obat Apotiker mengganti resep obat generik menjadi obat paten tanpa sepengetahuan dokter.paten tanpa sepengetahuan dokter.

11.11. Adanya kerjasama antara pabrik obat dengan rumah Adanya kerjasama antara pabrik obat dengan rumah sakit dengan sistem target.sakit dengan sistem target.

12.12. Pasien miskin disandera, apakah rumah sakit sudah Pasien miskin disandera, apakah rumah sakit sudah berubah fungsinya menjadi Rumah Sandera ?berubah fungsinya menjadi Rumah Sandera ?

------- Sebagian besar kasus tersebut dapat ------- Sebagian besar kasus tersebut dapat diselesaikan diselesaikan

secara Mediasi, hanya 2 kasus yang ke secara Mediasi, hanya 2 kasus yang ke Pengadilan.Pengadilan.

MEDICAL JURISPRUDENCEMEDICAL JURISPRUDENCE

Medical jurisprudence has been defined as that branch of state Medical jurisprudence has been defined as that branch of state medicine which treats of the application of medical knowledge to medicine which treats of the application of medical knowledge to certain questions of civil and criminal law. The term medical certain questions of civil and criminal law. The term medical jurisprudence, though sanctioned by long usage, is not really jurisprudence, though sanctioned by long usage, is not really appropriate, since the subject is strictly a branch of medicine rather appropriate, since the subject is strictly a branch of medicine rather than of jurisprudence (as lawyers understand the word); it does not than of jurisprudence (as lawyers understand the word); it does not properly include sanitation or hygiene, both this and medical properly include sanitation or hygiene, both this and medical jurisprudence proper being distinct branches of state medicine. In its jurisprudence proper being distinct branches of state medicine. In its widest sense, medical jurisprudence also includes forensic medicine. widest sense, medical jurisprudence also includes forensic medicine. The connection between medicine and the law is ancient, and was The connection between medicine and the law is ancient, and was perceived long before medical jurisprudence was formally recognized, perceived long before medical jurisprudence was formally recognized, or had obtained a distinct appellation. It first took its rise in Germany, or had obtained a distinct appellation. It first took its rise in Germany, and more tardily received recognition in Great Britain and elsewhere. and more tardily received recognition in Great Britain and elsewhere. (Chisholm, Hugh, ed (1911). Encyclopædia Britannica (Eleventh ed.). (Chisholm, Hugh, ed (1911). Encyclopædia Britannica (Eleventh ed.). Cambridge University Press).Cambridge University Press).

MEDICAL JURISPRUDENCEMEDICAL JURISPRUDENCEMedical jurisprudenceMedical jurisprudence: The branch of the law that deals : The branch of the law that deals with the application of law to medicine or, conversely, the with the application of law to medicine or, conversely, the application of medical science to legal problems. Medical application of medical science to legal problems. Medical jurisprudence may be involved in cases concerning genetic jurisprudence may be involved in cases concerning genetic relationships (eg, paternity testing) or injury or death relationships (eg, paternity testing) or injury or death resulting from violence. An autopsy may be done to help resulting from violence. An autopsy may be done to help determine the agent of death (eg, a gun shot, poison) and determine the agent of death (eg, a gun shot, poison) and how long the person has been dead. Forensic medicine is how long the person has been dead. Forensic medicine is also important in cases involving rape. Modern techniques also important in cases involving rape. Modern techniques use such specimens as semen, blood, and hair to identify use such specimens as semen, blood, and hair to identify the body of a victim and to compare the DNA of the criminal the body of a victim and to compare the DNA of the criminal to that of the defendant through DNA fingerprinting.to that of the defendant through DNA fingerprinting.


Medical Jurisprudence, also called Legal Medicine, Medical Jurisprudence, also called Legal Medicine, science that deals with the relation and application science that deals with the relation and application of medical facts to legal problems. Medical of medical facts to legal problems. Medical persons giving legal evidence may appear before persons giving legal evidence may appear before courts of law, administrative tribunals, inquests, courts of law, administrative tribunals, inquests, licensing agencies, boards of inquiry or licensing agencies, boards of inquiry or certification, or other investigative bodies.certification, or other investigative bodies.


• Kasus baru yang belum ada dasar Kasus baru yang belum ada dasar hukumnya dalam UU atau Ketentuan lainhukumnya dalam UU atau Ketentuan lain

• Biasanya Hakim memutuskan Biasanya Hakim memutuskan berdasarkan hati nuraninya dengan berdasarkan hati nuraninya dengan mempertimbangkan bukti-bukti mempertimbangkan bukti-bukti kedokteran di Pengadilan.kedokteran di Pengadilan.

• Keputusan Hakim ini menjadi Keputusan Hakim ini menjadi MedicalMedical JJurisprudenceurisprudence untuk boleh diterapkan untuk boleh diterapkan bagi kasus-kasus lain yang serupa yang bagi kasus-kasus lain yang serupa yang akan muncul di kemudian hari.akan muncul di kemudian hari.


Karen Ann Quinlan (March 29, 1954 – June 11, Karen Ann Quinlan (March 29, 1954 – June 11, 1985) was an important person in the history of the 1985) was an important person in the history of the right to die controversy in the United States.right to die controversy in the United States.When she was 21, Quinlan became unconscious When she was 21, Quinlan became unconscious after coming home from a party. She had consumed after coming home from a party. She had consumed diazepam, dextropropoxyphene, and alcohol. After diazepam, dextropropoxyphene, and alcohol. After she collapsed and stopped breathing twice for 15 she collapsed and stopped breathing twice for 15 minutes or more, the paramedics arrived and took minutes or more, the paramedics arrived and took Karen Ann to the hospital, Karen Ann to the hospital, where she lapsed into a persistent vegetative state. where she lapsed into a persistent vegetative state.


After she was kept alive on a ventilator for several After she was kept alive on a ventilator for several months without improvement, her parents requested months without improvement, her parents requested the hospital discontinue active care and allow her to the hospital discontinue active care and allow her to die. The hospital refused, and the subsequent legal die. The hospital refused, and the subsequent legal battles made newspaper headlines and set battles made newspaper headlines and set significant precedents. The tribunal eventually ruled significant precedents. The tribunal eventually ruled in her parents' favor.in her parents' favor.Although Quinlan was removed from mechanical Although Quinlan was removed from mechanical ventilation during 1976, she lived on in a persistent ventilation during 1976, she lived on in a persistent vegetative state for almost a decade until her death vegetative state for almost a decade until her death from pneumonia in 1985.from pneumonia in 1985.

Legal cases in medical ethics :Legal cases in medical ethics :

Andrew Bedner · Betancourt v. Trinitas · Tony Bland · Andrew Bedner · Betancourt v. Trinitas · Tony Bland · Mordechai Dov Brody · Coleman v. Lantz · Betty and Mordechai Dov Brody · Coleman v. Lantz · Betty and George Coumbias · Dax Cowart · Carol Carr · Nancy George Coumbias · Dax Cowart · Carol Carr · Nancy

Cruzan · Doctors' Trial · Eluana Englaro · Tirhas Cruzan · Doctors' Trial · Eluana Englaro · Tirhas Habtegiris · June Hartley · Rom Houben · Sun Hudson Habtegiris · June Hartley · Rom Houben · Sun Hudson

case · Baby K · Jack Kevorkian · Jesse Koochin · case · Baby K · Jack Kevorkian · Jesse Koochin · Robert Latimer · Moore v. Regents of the University of Robert Latimer · Moore v. Regents of the University of California · Spiro Nikolouzos · Giovanni Nuvoli · California · Spiro Nikolouzos · Giovanni Nuvoli · Karen Karen

Ann QuinlanAnn Quinlan · Sue Rodriguez · Ramón Sampedro · · Sue Rodriguez · Ramón Sampedro · Terri Schiavo case · Tuskegee syphilis experiment · Terri Schiavo case · Tuskegee syphilis experiment · Jana Van Voorhis · Piergiorgio Welby · Willowbrook Jana Van Voorhis · Piergiorgio Welby · Willowbrook

State School ·State School ·

Referensi :Referensi :

1.1. KUHAPidana.KUHAPidana.

2.2. KUHPidana.KUHPidana.

3.3. KUHPerdata.KUHPerdata.

4.4. UU No 23 Tahun 1992 tentang UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Kesehatan.

5.5. UU No 36 Tahun 2009 tentang UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kesehatan.

6.6. UU No 8 Tahun 1999 tentang UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan Konsumen.

8.8. UU No 22 Tahun 1997 tentang UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.Narkotika.

9.9. UU No 35 Tahun 2009 tentang UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Narkotika.

10.10.UU No 5 Tahun 1997 tentang UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Psikotropika.

11.11.UU No 29 Tahun 2004 tentang UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Praktik Kedokteran.

12.12.UU No 44 Tahun 2009 tentang UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Rumah Sakit.

13.13.Publikasi dan Artikel lain. Publikasi dan Artikel lain.

Documents

Hukum Kedokteran