Hukum dan Multimedia

Multimedia meletakan tekanan baru pada hukum. Berbicara mengenai hukum dan

multimedia, ada beberapa hal yang terkait di dalamnya antara lain yaitu hak paten, copyright,

penggunaan yang adil, etika dan kejahatan.

A. Hak Paten

Menurut UU Nomor 14 tahun 2001 Tentang Hak Paten ayat 1 pasal 1 hak paten adalah

hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang

teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu

perlindungan untuk hak paten di Indonesia adalah 20 tahun (UU Nomor 14 tahun 2001 pasal 8

ayat 1), sementara untuk hak paten sederhana adalah 10 tahun (UU Nomor 14 tahun 2001 pasal

9). Hak Paten disimbolkan dengan ™ (trademark) sedangkan hak paten yang masih dalam

proses pendaftaran disimbolkan ® (registered).

Subjek yang dapat dipatenkan secara umum dikategorikan dalam tiga kategori besar

yaitu:

a. Proses

Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak

(software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya.

b. Mesin

Mesin mencakup alat dan aparatus.

c. Barang yang diproduksi dan digunakan

Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan

komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.

Hak paten yang menonjol dalam multimedia antara lain yaitu :

a. Hak paten data optis

b. Hak paten Compton

Yaitu US Patent No 5, 241, 671 tentang teknik pencarian dan pengambilan informasi

dari data multimedia yang dimiliki oleh Compton NewMedia. US Patent No

5.173.051 juga akan menyebabkan puluhan ribu guru di dunia harus membayar

royalti kepada pemegang paten apabila mereka menggunakan komputer dan video

dalam memberikan pelajaran kepada muridnya. Pemberian paten yang lebih

berbahaya lagi diberikan pada US Patent No 5, 715, dan 314, yang memberikan

monopoli kepada pemiliknya terhadap network-based sales sistem. Dengan

diberikannya paten ini maka seluruh pelaku bisnis dan Internet seharusnya membayar

royalti kepada pemilik paten.

c. Hak paten GIF dari UNISYS

UNISYS merupakkan perusahaan yang memegang hak paten untuk metode kompresi

GIF (yaitu LZW Compression). Pada bulan agustus 1999 perusahaan ini pernah

mengeluarkan pengumuman tentang penarikan biaya sebesar $ 5000 bagi setiap

pemilik dan developer situs yang memanfaatkan format gambar GIF. Jadi semua

produsen software yang mendukung format tersebut diwajibkan mebayar royalti

kepada perusahaan ini.

B. Copyright atau Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada

dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu

ciptaan. Pada umumnya pula hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda

secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak

monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk

melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa

perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau

teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak

cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Tikus melarang pihak yang tidak berhak

menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu

ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai

tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang

berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut,

pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

(pasal 1 butir 1).

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda

untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah

ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku

hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa.

Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup

penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara

umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan

pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup

penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau

dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran,

atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak

cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik

bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

Hak cipta gambar potret "penduduk asli Bengkulu" yang diterbitkan pada tahun 1810 ini sudah habis masa

berlakunya.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau

pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau

terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat

dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari

terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak

cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini

berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Pencipta atau pemilik hak

cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan

pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan

formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar

Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat

dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

C. Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan dalam bidang multimedia kerap dikaitkan dengan kejahatan di dunia maya.

Kejahatan di dunia maya atau yang sering disebut dengan istilah cyber crime sekarang ini

semakin marak, yang merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi yang disatu sisi

diakui telah memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Meskipun demikian disisi

lainnya kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya antara lain :

a. Hacking

Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain.

Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat

dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (security)-nya.

Hacker memiliki wajah ganda, ada yang baik ada yang jahat. Hacker yang baik

memberi tahu kepada programer yang komputernya diterobos, akan adanya

kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor agar segera

diperbaiki. Sedangkan, hacker yang jahat menerobos program orang lain untuk

merusak dan mencuri datanya.

b. Cracking

Cracking adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan

menggambil sedangkan orang yang melakukan cracking disebut cracker. Cracker

biasanya mencoba masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa ijin (authorisasi),

individu ini biasanya berniat jahat/buruk, sebagai kebalikan dari hacker dan

biasanya mencari keuntungan dalam memasuki suatu sistem. Meski sama-sama

menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya.

Sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Baru-baru ini, FBI

bekerja sama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang

cracker remaja yang telah menerobos 50 ribu komputer dan mengintip 1,3 juta

rekening berbagai bank di dunia. Dengan aksinya, cracker bernama Owen Thor

Walker itu telah meraup uang sebanyak Rp1,8 triliun. Cracker 18 tahun yang masih

duduk di bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminalnya di dunia maya

diselidiki sejak 2006.

c. Carding

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang

lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.

Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah

cyberfroud alias penipuan di dunia maya. Menurut riset Clear Commerce Inc,

perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas – AS , Indonesia memiliki

carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukrania. Sebanyak 20 persen transaksi

melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs

belanja online yang memblokir IP atau internet protocol (alamat komputer internet)

asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak

mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak

diperbolehkan belanja di situs itu.

d. Defacing

Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang

terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini dan situs KPU

saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk

kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk

mencuri data dan dijual kepada pihak lain.

Oleh karena itu mencegah merajalelanya cyber crime perlu dibuat aturan hukum yang

jelas untuk melindngi masyarakat dari kejahatan dunia maya. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

mengeluarkan resolusi No.55/63 pada 4 Desember 2001 yang lalu. Dalam resolusi tersebut

disepakati bahwa semua Negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi

kejahatan yang menyalahgunakan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi

menyebutkan, setiap Negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu

untuk memperkecil kejahatan tersebut. Implementasi resolusi ini mengikat semua Negara yang

menjadi anggota PBB termasuk Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus segera melakukannya

apalagi saat ini Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara criminal internet. Pemerintah

harus segera berupaya untuk segera merealisasikan undang-undang yang mengatur secara detil

tentang Teknologi Informasi yang didalamnya juga mencakup masalah cyber crime. Kehadiran

UU tersebut sangat penting untuk memulihkan citra Indonesia di dunia Internasional.

Malaysia dan Singapura telah mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Sejak

1996 Singapura telah memiliki beberapa perangkat hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan

teknologi informasi diantaranya, The Electronic Act 1998, Electric Communication Privacy Act

196. Sedangkan Malaysia sejak tahun 1997 yaitu dengan dikeluarkannya Compter Crime Act

1997, Digital Signature Act 1997, serta Communication and Multimedia Act 1998. Indonesia

tergolong sangat lamban dalam mengantisipasi perkembangan teknologi infornasi tersebut.

Karena belum ada UU khusus TI, maka selama ini para pelaku tindak pidana teknologi

informasi (cyber crime) di Indonesia hanya bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab

Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perangkat UU lainnya seperti UU Telekomunikasi,

Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Padahal berdasarkan

data Polri perkembangan cyber crime di Indonesia sangat pesat. Sebagai contoh sejak Januari-

September 2002, pihak Polri telah berhasil mengungkap 109 kasus tindak pidana TI yang

dilakukan oleh 124 tersangka WNI yang melakukan aksinya diberbagai kota di Indonesia.

Berdasarkan paparan data Polri tersebut, sudah seharusnya negara kita memiliki Undang-Undang

Teknologi Informasi (UUTI) sebagai bukti bahwa pemerintah memang serius dalam menangani

maraknya cyber crime di Indonesia.

Berkaitan dengan pembuatan UUTI ini Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan

Informasi Cahyana Ahmadjayadi mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun Rancangan

Undang-Undang (RUU) dibidang TI yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diajukan ke

DPR. RUU yang dimaksud yaitu RU tentang Pemanfaatn Teknologi Informasi/cyberlaw (RUU

PTI), yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubngan

bekerja sama dengan tim dari Fakultas Hukum Unpad. Dan satu lagi, RUU tentang Tanda

Tangan Elektronik (Digital Signature) dan Transaksi Elektronik (E-Transaction) , yang disingkat

RUU IETE disusun oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen

Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan tim Lembaga Kajian Hukum Teknologi FH

UI. Kini rancangan itu sudah memasuki babak ketiga. Dari 13 bab dan 42 pasal yang dilansir

dalam RUU TI ini, tak tanggung-tanggung ada 12 pasal yang mengatur ketentuan pidana. Pasal

35, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, memproduksi , menjual, mengimpor,

atau mendistribusikan peralatan sistem komputer termasuk program komputer, sandi akses, kode

akses komputer atau data sejenis untuk melakkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal

30 sampai dengan Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus jta rpiah) (Ayat 1). Ketentuan sebagaimana

diatur dalam Ayat 1 dikecualikan terhadap kegiatan pengujian yang sah atau perlindungan

terhadap sistem komputer Ayat 2”. Selain itu, objek yang dilarang juga sangat limitatif, yakni

peralatan sistem komputer termasuk program komputer sandi akses, kode akses komputer atau

data teknis.

Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Paten

http://yulian.firdaus.or.id/2005/03/06/hak-cipta-dan-hak-paten/

http://454tkj.wordpress.com/2010/12/28/pengertian-hacking-cracking-carding-phising-

spamming-dan-defacing/