DEMOKRASI, DEMOKRASI, HUKUM HUKUM DAN DAN PRODUK HUKUM PRODUK HUKUM

(MAHASISWA)(MAHASISWA)

DR. HAMZAH, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2015

Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998, telah melahirkan perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan dan kehidupan kenegaraan Indonesia. Bukan hanya rejim otoriter Orde Baru, tetapi sistem ketatanegaraan dan pemerintahanpun telah dirombak secara radikal menjadi sistem demokrasi berlandaskan hukum yg kokoh.

Melalui 4 tahap Perubahan UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara yg sebelum-nya terpusat di tangan Presiden, telah didistribusikan secara berimbang antara Presiden dengan lembaga yudikatif ( MA, MK ) dan legislatif (DPR, DPD, MPR), sehingga terjadi checks & balances antara lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam lembaga eksekutif sendiri, telah dilaksanakan otonomi luas melalui dilakukan desentralisasi pemerintahan, sehingga Gubernur & Bupati/Walikota memiliki kedudukan yg kuat.

Pemilu 2004 mengawali konsolidasi demokrasi lebih jauh. Anggota DPR dipilih melalui sistem multi member constituent dengan daftar calon terbuka. Presiden dipilih langsung, demikian juga Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun setelah sewindu reformasi, setiap hari kita masih menghadapi berbagai kejadian yg belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampau batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yg mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dg cara yg tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis – misal-nya Pilkada -- acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan.

Setelah hidup dan berkembang dalam sistem otoriter yang penuh penindasan, tidak mudah bagi semua orang untuk merubah tabiat & perilaku. Paulo Freire mangatakan : orang yang tertindas sering mengikuti tabiat & perilaku para penindasnya. Suatu sistem otoriter akan menanamkan perilaku otoriter itu secara berantai, termasuk kepada para korban dari sistem itu sendiri. Demikianlah memang lazimnya suatu proses pembudayaan. Freire kemudian menyimpulkan perlunya pendidikan yg membebaskan bagi kaum yang tertindas. Perlunya dibentuk ‘pulau-pulau’ kebebasan, sebagai pelopor dalam mengembangkan masyarakat yang merdeka dan demokratis tersebut.

Intinya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, dibutuhkan pendidikan demokrasi yg berkelanjutan. Kita tidak lahir sebagai demokrat, pendidikan dan pembudayaanlah yang menjadikan kita demokrat. Bahkan di AS, yg telah menerapkan demokrasi lebih dari 200 tahun, pada tahun 2003 y.l.100 tokoh terkemuka (termasuk Ketua Federasi Guru Amerika Sandra Feldman) menyerukan perlu ditingkatkannya pendidikan demokrasi di AS.

Plato dan Dewey mempunyai persamaan pandangan bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang berpendidikan. Tetapi kedua filosof itu berbeda dalam memandang siapa yang harus berpendidikan tersebut. Hidup pada jaman aristokrasi, bagi Plato cukup para elit penguasa (bangsawan) yang perlu dididik agar dapat memerintah dengan baik. Bagi Dewey, dalam alam demokrasi maka seluruh warganegara harus memperoleh pendidikan yg baik agar dapat bereranserta dalam proses politik.

Dalam demokrasi semua sumber kewenangan (dasar legitimasi kekuasaan) berasal dari pelimpahan kedaulatan rakyat melalui lembaga kolektif rakyat atau warganegara. Warganegara adalah anggota penuh dan setara dalam suatu sistem politik demokratis, seperti negara-bangsa Indonesia yang kita miliki ini.

Konsep kewarganegaraan merupakan inti dari pendidikan untuk demokrasi. Konsep kewarganegaraan adalah kunci pada pemahaman tentang prinsip dan cara bekerjanya demokrasi. Tentang yg diperoleh dan yg diberikan warganegara dalam berbagai sistem politik. Tentang hak, kewajiban dan tugas warganegara; serta bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan lembaga-lembaga negara. Ringkasnya, pendidikan demokrasi berintikan pada penanaman nilai, sikap dan perilaku seorang warganegara; serta kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada.

L.P. APELDOORNL.P. APELDOORN TIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN SESUATU DEFINISI TIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN SESUATU DEFINISI

TENTANG APAKAH HUKUM ITUTENTANG APAKAH HUKUM ITU

SULIT UNTUK DIBUAT, KARENA TIDAK MUNGKIN SULIT UNTUK DIBUAT, KARENA TIDAK MUNGKIN UNTUK MENGADAKANNYA YANG SESUAI DENGAN UNTUK MENGADAKANNYA YANG SESUAI DENGAN KENYATAAN HIDUPKENYATAAN HIDUP

HUKUM MENGUASAI HUKUM MENGUASAI HHAMPIR SELURUH ASPEK AMPIR SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA DALAM BERHUBUNGAN KEHIDUPAN MANUSIA DALAM BERHUBUNGAN DENGAN SESAMANYA. MULAI DARI SEBELUMDENGAN SESAMANYA. MULAI DARI SEBELUM

1.1. BERSIFAT BERSIFAT NON DOGMATISNON DOGMATISTIDAK MEMANDANG HUKUM SEKEDAR TIDAK MEMANDANG HUKUM SEKEDAR SBG SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN SBG SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN BELAKA (PAHAM SOSIOLOGIS, BELAKA (PAHAM SOSIOLOGIS, ANTROPOLOGIS, REALIS) ANTROPOLOGIS, REALIS)

2. BERSIFAT 2. BERSIFAT DOGMATIK-NORMATIFDOGMATIK-NORMATIFHUKUM HANYALAH APA YANG DIPRODUK HUKUM HANYALAH APA YANG DIPRODUK OLEH NEGARA YAITU HUKUM POSITIF OLEH NEGARA YAITU HUKUM POSITIF

DI LUAR HUKUM POSITIF TIDAK ADA HUKUMDI LUAR HUKUM POSITIF TIDAK ADA HUKUM

MEMISAHKAN SECARA TEGAS ANTARA MEMISAHKAN SECARA TEGAS ANTARA HUKUM DAN MORALHUKUM DAN MORAL

MELIHAT BENTUK HUKUM SEBAGAI BENTUK MELIHAT BENTUK HUKUM SEBAGAI BENTUK KAEDAH BELAKAKAEDAH BELAKA

HUKUM SEBAGAI SEHARUSNYA DILAKUKAN HUKUM SEBAGAI SEHARUSNYA DILAKUKAN (DAS SOLLEN)(DAS SOLLEN)

JOHN AUSTINJOHN AUSTINHUKUM ADALAH SEPERANGKAT PERINTAH, HUKUM ADALAH SEPERANGKAT PERINTAH,

BAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAK BAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG, DARI PIHAK YG BERKUASA LANGSUNG, DARI PIHAK YG BERKUASA KPD WARGA MASYARAKATNYA YG KPD WARGA MASYARAKATNYA YG MERUPAKAN MASYARAKAT POLITIK YG MERUPAKAN MASYARAKAT POLITIK YG INDEPENDEN, DI MANA OTORITASNYA INDEPENDEN, DI MANA OTORITASNYA (BERKUASA) MERUPAKAN OTORITAS (BERKUASA) MERUPAKAN OTORITAS TERTINGGITERTINGGI

HANS KELSENHANS KELSEN

HUKUM ADALAH SUATU PERINTAH HUKUM ADALAH SUATU PERINTAH MEMAKSA TERHADAP TINGKAH LAKU MEMAKSA TERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA. HUKUM ADALAH KAEDAH YG MANUSIA. HUKUM ADALAH KAEDAH YG PRIMER YG MENETAPKAN SANKSI 2PRIMER YG MENETAPKAN SANKSI 2

HUKUM HARUS BENAR2 DIPISAHKAN HUKUM HARUS BENAR2 DIPISAHKAN DARI ANASIR ANASIR NON HUKUM DARI ANASIR ANASIR NON HUKUM (MORAL, POLITIS, EKONOMIS, (MORAL, POLITIS, EKONOMIS, SOSIOLOGIS DSB)SOSIOLOGIS DSB)

HUKUMHUKUM ADALAH SUATU ATURAN ATAU CARA ADALAH SUATU ATURAN ATAU CARA BERTINGKAH LAKU ATAU 'ACTION" YG BERTINGKAH LAKU ATAU 'ACTION" YG DITENTUKAN ATAU DIAKUI SECARA FORMAL DITENTUKAN ATAU DIAKUI SECARA FORMAL SEBAGAI SESUATU YG MENGIKAT MELALUI SEBAGAI SESUATU YG MENGIKAT MELALUI SUATU PENGENDALIAN OLEH OTORITAS SUATU PENGENDALIAN OLEH OTORITAS TERTINGGI ATAU YG DIWAJIBKAN OLEH TERTINGGI ATAU YG DIWAJIBKAN OLEH SUATU SANKSI, DIAKUI, ATAU SUATU SANKSI, DIAKUI, ATAU DILAKSANAKAN MELALUI :DILAKSANAKAN MELALUI :

PENGAWASAN OTORITAS, PENGAWASAN OTORITAS, KESELURUHAN KUMPULAN KEBIASAAN-KESELURUHAN KUMPULAN KEBIASAAN-KEBIASAAN, PRAKTEK ATAU ATURAN-KEBIASAAN, PRAKTEK ATAU ATURAN-ATURAN YG MERUPAKAN ATURAN ATURAN YG MERUPAKAN ATURAN ORGANIK YG DITENTUKAN SIFAT-SIFAT ORGANIK YG DITENTUKAN SIFAT-SIFAT DAN KONDISINYA OLEH EKSISTENSI DAN KONDISINYA OLEH EKSISTENSI SUATU NEGARA ATAU ORGANISASI SUATU NEGARA ATAU ORGANISASI MASYARAKAT LAINNYAMASYARAKAT LAINNYA

E. UTRECHTE. UTRECHT

HUKUM:HUKUM: HIMPUNAN PETUNJUK HIDUP - HIMPUNAN PETUNJUK HIDUP - PERINTAH DAN LARANGAN - YG PERINTAH DAN LARANGAN - YG MENGATUR TATA TERTIB DALAM SESUATU MENGATUR TATA TERTIB DALAM SESUATU MASYARAKAT, DAN SEHARUSNYA DITAATI MASYARAKAT, DAN SEHARUSNYA DITAATI OLEH ANGGOTA MASYARAKAT YBS., OLEH OLEH ANGGOTA MASYARAKAT YBS., OLEH KARENA PELANGGARAN PETUNJUK HIDUP KARENA PELANGGARAN PETUNJUK HIDUP TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN TINDAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU TINDAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU PENGUASA MASYARAKAT ITUPENGUASA MASYARAKAT ITU

Demokrasi, Hukum Dan Produk Demokrasi, Hukum Dan Produk HukumHukum

A. Deskripsi Pranata hukumB. Fungsi Pranata hukumC. Pelembagaan Pranata hukumD. Kehidupan berKonstitusiE. Hakikat hukum perundang-undangan

A. Deskripsi Pranata HukumA. Deskripsi Pranata HukumBilamana timbul pranata hukum ?

Thomas Hobbes : Jika dua orang membutuhkan hal yang sama, tetapi hanya satu orang yang memperolehnya, maka mereka akan saling bermusuhan, masing-masing pihak akan mencoba mengganggu dan menindas pihak lain untuk mencapai tujuan demi kelangsungan hidupnya (Johnson, 1966)

Hidup bersama tanpa aturan dpt menjadi bumerang yg memusnahkan kelangsungan hidup manusia, shg mulai dikenalah pranata hukum

APA Pengertian hukum? ingat Teori GAJAH

Hukum adl seperangkat aturan, yg mengatur tingkah laku manusia (social order), dibuat oleh pejabat yg berwenang yg disertai sanksi

Pranata sosial adl suatu sistem norma utk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yg oleh masya dipandang penting (Horton & Hunt, 1987).

So, pranata hukum aadl suatu tatanan/pedoman perilaku kehidupan hukum utk mewujudkan ketertiban masyarakat (social order).

B. Fungsi Pranata Hukum

Menjalankan Fungsi integrasi (integration)- dg cara mempertahankan keterpaduan antara komponen yg beda pendapat/konflik utk mendorong terbentuknya solidaritas sosial

Teori sibenertika Talcott Parson : sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial (ekonomi, politik, hukum & budaya) yang saling interdependensi

Merujuk teori sibernetika, maka :1.Mempelajari pranata hukum harus dilihat

dalam konteks hubungan dg semua sub sistem yg ada;

2.Pranata hukum merupakan institusi sosial yg tdk mungkin otonom, independen dan steril dari pengaruh sub sistem di luar hukum;

3.Otonomi hukum akan sangat berkurang terutama saat berhadapn dg sub sistem politik

Hukum itu produk politik, tapi, aturan main politik itu hukum

hukum adlh kristalisasi kompromi politik yg berkuasa

Social statis: hub politik & Social statis: hub politik & hukumhukum

Ciri-ciri demokratis: - Peran serta publik;- dominasi parlemen;- kebebasan pers.

Pengaruh konfigurasi politik thp karakter produk hukum (Disertasi Moh. Mahfud MD)Konfigurasi politik Karakter produk hukum - Demokratis Responsif/otonom - Non demokratis/otoriter Konservatif, represif

Ciri-ciri hukum responsif - Hukum memenuhi kebutuhan

masyarakat;- Proses pembuatan partisipatif- Fungsi hukum sbg instrumen

pelaksana kehendak rakyat- Interpretasi hukum dilakukan

oleh yudikatif.

C. Pelembagaan Pranata Hukum 1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum 2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana

perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan

3. Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi

(PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik;

sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU

4. Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb

Mahkamah Konstitusi (MK) sbg pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution), Pasal 24C UUD NRI 1945

(1)Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

D. Kehidupan berKonstitusi

Hierarki tata urutan perUU sbb: (1) UUD NRI Th 1945; (2) UU/PERPPU; (3) Peraturan Pemerintah (PP); (4) Peraturan Presiden (PerPres)(5) Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota & Desa

Neg Indonesia adlh Neg Demokrasi & Nomokrasi

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Konsekuensinya ada Supremasi Hukum; hukum sbg panglima dlm perikehidupan bernegara

Perkembangan Konstitusi Indonesia 1.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 - Masa berlaku 18/8/1945 - 27/12/1949 & 5/7/1959 –

19/10/19992. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 - Masa berlaku 27/1949 – 17/8/19503. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)1950 - Masa berlaku 17/8/1950 - 5/7/19594. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945), - berlaku 19/10/1999 – sekarang

Konstitusi mrpk hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara

E. Hakikat hukum perundang-undangan

1.Mrpkn produk kekuasaan tertinggi dari negara2.Nilai sosial yang diatur mengutamakan golongan

tetentu yang dominan (hasil proses demokrasi)3.Mrpkn produk proses politik yang sarat dengan

kepentingan politik4.Merupakan seperangkat pesan (massage) kepada

publik A law or legal system is a system of communication (Anttony Allot, 1980)

5.Baru merupakan seperangkat rencana (hukum) yang belum tentu dapat menjelma menjadi hukum yang nyata.

Dasar Keberlakuan Undang-Undang

1.Kekuatan berlaku yuridis (juridische geltung) - Jika prosedure pembuatannya sah dan dibuat institusi yg berwenang.2. Kekuatan berlaku sosiologis (soziologische geltung) a. Jika dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

(teori kekuasaan) b. Jika diterima dan diakui oleh warga masyarakat. (teori pengakuan)3. Kekuatan berlaku filosofis (filosofische geltung) - Jika sesuai dengan cita hukum tertinggi (rechtsidee) sbg nilai positif yang tertinggi.Ketiga dasar keberlakuan tsb bersifat kumulatif.