Upload
tranhuong
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH
Disampaikan pada Kegiatan Bimbingan
Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah
oleh Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan
Salakan, 2 – 3 Mei 2019
SALAM LAMANGKAU
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah
www.jdih.sultengprov.go.id
NAMA : SALAM LAMANGKAU
PENDIDIKAN : SARJANA HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
JABATAN : KEPALA BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI PADA BIRO HUKUM SETDA PROV. SULTENG
ALAMAT : PERUMAHAN KELAPA MAS PERMAI BLOK M NO. 21 KALUKUBULA KAB. SIGI PROV. SULTENG
DIKLAT/BIMTEK PERANCANGAN PERATURAN YANG PERNAH DIIKUTI:
1. DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENYUSUN & PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, OLEH DEPKUMHAM RI, TAHUN 2008 (75 HARI) DI JAKARTA
2. TOT (PELATIHAN BAGI PELATIH) PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH PROPINSI SELURUH INDONESIA, OLEH DEPKUMHAM RI, TAHUN 2008 (7 HARI) DI BOGOR
3. BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI, TAHUN 2009 (3 HARI) DI JAKARTA
4. BIMTEK TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI, TAHUN 2010 (3 HARI) DI BANDUNG
Biodata Singkat Narasumber
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
OUT LINE
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PERATURAN PERUNDANGAN ACUAN
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
6. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (berlaku tanggal 20 Februari 2018)
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
JENIS DAN TATA UTURAN PER-UUPRODUK HUKUM DAERAH PRODUK HUKUM DI DESA
JENIS & TATA URUTAN PERUNDANGAN, SERTA JENIS PRODUK HUKUM DAERAH & DI DESA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
MATERI MUATAN PHD & PERATURAN DI DESA
URUSAN
PEMERINTAHAN
(UP)
ABSOLUT
(KEWENANG
AN PUSAT)
KONKUREN
(PEMBAGIAN
UP ANTAR
PUSAT/PROV/
KAB/KOTA)
DASAR
PELAKSANAA
N OTDA DAN
DESENTRALISA
SI
PEMERINTAHAN UMUM
(KEWENANGAN PRESIDEN
SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN) PANCASILA, UUD
1945, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI,
SEMUA URUSAN YG BUKAN KEWENANGAN
DAERAH DAN TIDAK INSTANSI VERTIKAL
1. POLITIK LN;
2. PERTAHANAN;
3. KEAMANAN;
4. YUSTISI;
5. MONETER & FISKAL;
6. AGAMA.
DILAKSANAKAN SENDIRI ATAU DILIMPAHKAN
WEWENANG KE INSTANSI VERTIKAL DAERAH
ATAU GUBERNUR (ASAS DEKONSENTRASI)
UP
WAJIBPELAYANAN DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
1. PENDIDIKAN;
2. KESEHATAN;
3. PEK.UMUM DAN TATA RUANG
4. PERUM.RAKYAT DAN
KWS.PEMUKIMAN;
5. KETENTRAMAN, KETIBUM,
PERLINDUNGAN MASY.;
6. SOSIAL.
1. TENAGA KERJA;
2. PEMB.PEREMPUAN &
ANAK;
3. PANGAN;
4. PERTANAHAN;
5. LH;
6. ADMIN.KEPENDUDUKAN &
CAT.SIPIL;
7. PEMBERDAYAAN MASY
&DESA;
8. PENGENDALIAN
PENDUDUK & KB;
9. PERHUBUNGAN;
10. KOMUNIKASI &
INFORMATIKA;
11. KOPERASI DAN UMKM;
12. PENANAMAN MODAL;
13. KEPEMUDAAN & OLAH
RAGA;
14. STATISTIK;
15. PERSANDIAN;
16. KEBUDAYAAN;
17. PERPUSTAKAAN;
18. KEARSIPAN
1. KELAUTAN & PERIKANAN
2. PARIWISATA
3. PERTANIAN
4. KEHUTANAN
5. ESDM6. PERDAGANGAN
7. PERINDUSTRIAN
8. TRANSMIGRASI
PRINSIP
AKUNTABILITAS,
EFISIENSI,
EKSTERNALITAS,
KEPENTINGAN
STRATEGIS
NASIONAL
UP KEWENANGAN PUSAT
UP KEWENANGAN PROVINSI
UP KEWENANGAN KAB/KOTA
UU NO.23
TH.2014
PEMERINTAH
AN DAERAH
KETERKAITAN
KETERKAITAN
UP
PILIHAN
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEPENTINGAN UMUM1. Tdk blh bertentangan dgn
peraturan per-UU lebih tinggi
2. Tdk blh bertentangan dgn
KEPENTINGAN UMUM
3. Tdk blh bertentangan dgn
kesusilaan
a. terganggunya kerukunan antarwarga
masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan
publik;
c. terganggunya ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan,
ras, antar-golongan, dan gender
Pasal 129
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melakukan pembatalan peraturan Gubernur.
(SESUAI PERMENDAGRI 120 Thn 2018)
Pasal 142
(1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai
wakil pemerintah pusat melakukan
pembatalan peraturan bupati/wali kota.
PEMBATALAN PERKADA
Tolok
ukur
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
LARANGAN PERDA & PERKADA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-
DANGANPENYEBAR-
LUASAN
5432 61
PERENCANAAN
By: Salam Lamangkau
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
TAHAPAN PENYUSUNAN PHD
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
1. perintah PerUU lebih
tinggi
2. rencana pembangunan
daerah
3. penyelenggaraan OTDA
& tugas pembantuan;
4. aspirasi masyarakat
daerah
1. akibat putusan MA
2. APBD
(untuk Kab/Kota) selain di
atas ditambah dengan:
1. Penataan kecamatan
2. Penataan desa
PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
PERENCANAAN RAPERDA
KUMULATIF TERBUKA
PERENCANAAN PENYUSUNAN
RAPERDA DI LUAR
PROPEMPERDA
1. mengatasi keadaan luar
biasa, keadaaan konflik,
atau bencana alam
2. menindaklanjuti kerja sama
dengan pihak lain
3. mengatasi keadaan tertentu
lainnya yang memastikan
adanya urgensi atas suatu
Raperda yang dapat
disetujui bersama oleh alat
kelengkapan Bapemperda &
Biro Hukum/Bag Hukum
4. akibat pembatalan oleh
Menteri Dalam Negeri
5. perintah dari ketentuan Per
UU yg lebih tinggi setelah
Propemperda ditetapkan
1. INSTRUMEN PENGANGGARAN
2. INSTRUMEN PENYUSUNAN & PEMBAHASAN
3. INSTRUMEN PEMERIKSAAN KEUANGAN ???
1 TAHUNSEBELUM PENETAPAN PERDA APBD Sebelum dan sesudah penetapan
perda APBD ??? (tidak diatur)
1 2 3
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PERENCANAAN RAPERDA
PENYUSUNAN
PERENCANAAN
PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-
DANGAN
PENYEBAR-
LUASAN
543 6
PERENCANAAN
1 2
PENYUSUNAN
IDEALNYA
Program
Pembentukan
Peraturan
Daerah (PROPEMPERDA)
Di Lingkungan
DPRD BAPEMPERDA
Di Lingkungan
PEMDABIRO/BAGIAN HUKUM
Prakarsa DPRD(Pengusul)
Prakarsa Pemda(Perangkat Daerah)
PROPEMPERDA
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PENGKAJIAN KELAYAKAN
MUATAN RAPERDA
(P. 236 UU 23)
P
E
R
D
A
A
P
B
D
Ditetapkan masing-
masing: JULI
Ditetapkan bulan
AGUSTUS
1
1.1
1.2
Tata cara penyusunan:
PERATURAN TATIB DPRD
Tata Cara Penyusunan :
PERKADA
KEPUTUSAN DPRD
(FORMAT PROPEMPEDA +
LATAR BELAKANG)PENGAJUAN: MEI
PROSES:MEI - JUNI
PENGAJUAN : MEI
PARIPURNA DPRD
Biro Hukum Setda
Prov. SultengTATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
RANCANGAN PERDA RANCANGAN PERATURAN KADA &
RANCANGAN KEPUTUSAN KADA
TIM PENYUSUNANTIM PEMBAHASAN
(KHUSUS PERKADA)
PENYUSUNAN PHD
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Pemrakarsa dalam
mempersiapkan
RANCANGAN
PERDA disertai
dengan
PENJELASAN
atau KETERANGAN
dan/atau
NASKAH AKADEMIK
NASKAH AKADEMIKPENJELASAN ATAU
KETERANGAN
Paling sedikit memuat:
pokok pikiran; dan
materi muatan yang
akan diatur
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK
EMPIRIS
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V : JANGKAUAN, ARAH
PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
Pasal 56 ayat (2)
UU No. 12/2011
RANCANGAN PERDA RANCANGAN PERDA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
ISI PENJELASAN/KETERANGAN/NA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-
DANGANPENYEBAR-
LUASAN
5432 61
PERENCANAAN
Pembahasan Raperda di DPRD tunduk pada Peraturan TATIB DPRD
Tahapan Pembicaraan dalam Pembahasan Raperda di DPRD meliputi:
Pembicaraan Tingkat I. Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Persetujuan)
FASILITASI dilakukan terhadap Raperda selain Raperda Evaluasi.
FASILITASI dilakukan oleh Menteri utk Raperda Prov, dan
Gubernur utk Raperda Kab/Kota sebelum Pembicaraan Tingkat II
Raperda hasil FASILITASI (secara tertulis) diajukan ke Sidang
Paripurna DPRD utk memperoleh PERSETUJUAN BERSAMA.
FASILITASI
PEMBAHASAN
EVALUASI Raperda dilakukan setelah Raperda memperoleh
persetujuan bersama.
Prosedur EVALUASI dilakukan terhadap Raperda EVALUASI, oleh
Menteri utk Raperda Prov. & oleh Gub utk Raperda Kab/Kota.
Raperda EVALUASI meliputi Raperda: APBD; Tata Ruang; RPJPD;
RPJMD; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Rencana Induk
Perindustrian.
Perangkat Daerah: sebelum ditetapkan mendapat persetujuan.
EVALUASI
FASILITASI PERKADA
FASILITASI PERATURAN DPRD
EVALUASI PERKADA MENGENAI APBD
KLARIFIKASI
21
• Oleh Mendagri utk Pergub/Per DRPD Prov.
• Oleh GUB utk Perbup/Perwali/Pert DPRD
Kab/Kota
Biro Hukum Setda
Prov. SultengPEMBAHASAN RAPERDA & PERKADA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Asas Pembentukan
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
ASAS PEMBENTUKAN & ASAS MATERI MUATAN
A
A1, A2, A3 dst
C
C1, C2, C3 dst
B
B1, B2, B3dst
Apa
Mengapa
Bagaimana
Siapa
Dst ……
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
INVENTARISASI & PENGELOMPOKAN SUBSTANSI
I. TAHAP KONSEPTUAL/
SUBSTANSI
• Jenis & hierarki, serta materi muatan
• Pendelegasianpengaturan;
• Harmonisasi dgnpert. Peruu-an yang lain
II. TAHAP ARSITEKTURAL/
RANCANG BANGUN
• Rancang bangun perda dlm tahap arsitektural dimuat dlm kerangka perda
• Pembagian, klasifikasi & sikuen : pengelompokkanmateri berdasarkansistematika urutanyg sejenis/ berdasarkan sikuen
III. TAHAP KOMPOSISI/ PERUMUSAN
• Pembuatan draft awal
• Melakukan revisi
• Melakukanpemeriksaan silang
• Konsultasi pihak lain
• Melakukanpenghalusan
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
TAHAPAN KONSEPTUAL, ARSITEKTURAL & PERUMUSAN
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN:
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Perda
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH:
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika
diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN:
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Perkada
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH:
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika
diperlukan)
4. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
KERANGKA PERDA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KERANGKA PERKADA
KERANGKA PERDA & PERKADA
Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, & namapert peruu-an
Judul dibuat secara singkat, hanya menggunakan1 kata atau frasa tetapi secara esensial maknanyatelah & mencerminkan isi pert peruu-an
Judul tidak boleh ditambah singkatan atauakronim
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENYUSUNAN JUDUL
Contoh 1:
Contoh 2:
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH JUDUL
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk PeraturanPerundang- undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
PENYUSUNAN PEMBUKAAN
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH TEKNIK PENYUSUNAN PEMBUKAAN
CONTOH PENYUSUNAN PEMBUKAAN
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENYUSUNAN KONSIDERANS BUKAN DELEGASI
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 19 & 23 UU 12/2011
CONTOH KONSIDERANS BUKAN DELEGASI
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KONSIDERANS DELEGASI
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH:
L II angka 27 UU 12/2011
DASAR HUKUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 28, 39 & 40 UU 12/2011
PENYUSUNAN DASAR HUKUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 41, 42, 43, 47, 49 & 52 UU 12/2011
CONTOH MENYUSUN DASAR HUKUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH DASAR HUKUM BENAR & KELIRU
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
DIKTUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 53, 54, 56, 57 & 59 UU 12/2011
CONTOH PENYUSUNAN DIKTUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH FRASA PERSETUJUAN BERSAMA & DIKTUM PERDA
CONTOH DIKTUM PERATURAN BUPATI
BATANG TUBUH
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Pada umumnya materi muatan dalam BatangTubuh dikelompokkan ke dalam :
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok Yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)
5. Ketentuan penutup
KETENTUAN UMUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 97 & 98 UU 12/2011
KETENTUAN UMUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 108 & 109 UU 12/2011
CONTOH PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENGELOMPOKAN MATERI BATANG TUBUH
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum,dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokokyang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapapasal ketentuan umum
Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yg lebihkecil dilakukan menurut kriteria yg dijadikan dasarpembagian
TATA CARA TABULASI
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Pasal 9
(1) ……………………………………………………………………………………………… .
(2) ……………………………………........................................................... .
a. ……………………………………………………………… ;
b. ……………………………………………………………….; (dan, atau, dan/atau)
c. ………………………………………………………………..
KETENTUAN PIDANA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Ketentuan pidana memuat rumusanyg menyatakan penjatuhan pidanaatas pelanggaran thdp ketentuanyg berisi norma larangan ataunorma perintah
Ketentuan pidana hanya dimuatdalam UU dan Perda
Rumusan ketentuan pidana harusmenyebutkan secara tegas normalarangan atau norma perintah ygdilanggar & menyebutkan pasalatau beberapa pasal yg memuatnorma tsb.
Rumusan ketentuan pidanaharus menyatakan secarategas kualifikasi dariperbuatan yg diancam dgnpidana itu sebagaipelanggaran atau kejahatan
Rumusan ketentuan pidanaharus menyatakan secarategas kualifikasi pidana ygdijatuhkan bersifatkumulatif, alternatif, ataukumulatif alternatif
CONTOH KETENTUAN PIDANA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Sumber: Peraturan Daerah Prov Sulteng No. 2
Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
KETENTUAN PERALIHAN
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH KETENTUAN PERALIHAN
Sumber : Perda Prov Sulteng No. 8/2016 ttg
Pembentukan & Susunan PD Prov.
Sumber : L II angka 127 UU No. 12/2011
KETENTUAN PENUTUP
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Sumber : L II angka 136 - 137 UU 12/2011
PENUTUP
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
L II angka 160, 164, & 167 UU 12/2011
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CONTOH KETENTUAN PENUTUP & PENUTUP
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
200. Pendelegasian kewenangan
mengatur harus menyebut dengan
tegas:
a. ruang lingkup materi muatan
yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-
undangan.
210. Dalam pendelegasian kewenangan
mengatur tidak boleh adanya
delegasi blangko.
Sumber: L II angka 200 & 210 UU 12/2011
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KATA-KATA YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENORMAAN
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
Naskah Peraturan Perundang-undangan
diketik dengan jenis huruf Bookman Old
Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.
HURUF DAN UKURAN KERTAS