TUGAS SEJARAH HUKUM

SINOPSIS SEJARAH HUKUM , SISTEM HUKUM BABILONIA, MESIR

KUNO, HINDU DAN SEJARAH HUKUM INDIA, DAN SISTEM

HUKUM BUDDHA DAN HUKUM CHINA KLASIK

OLEH :

ROSALINA

14010281

DOSEN

ASHIBLY,SH,MH

UNIVERSITAS PROF.DR.HAZAIRIN,SH

TA

2014/2015

SINOPSIS SEJARAH HUKUM , SISTEM HUKUM BABILONIA, MESIR

KUNO, HINDU DAN SEJARAH HUKUM INDIA, DAN SISTEM

HUKUM BUDDHA DAN HUKUM CHINA KLASIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah merupakan suatu proses dari masa lampau ke masa kini. Sejarah adalah

pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar

terjadi di masa lampau. Sejarah hukum untuk dapat mengetahui hukum pada masa kini.

Sejarah hukum marupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan

dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara

hukum yang berbeda, karena dibatasi waktu yang berbeda pula.

Perbincangan Sejarah Hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum

nasional, karena dalam pembinan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang

perkembangan hukum masa kini saja, tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan

hukum masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mempu menjajaki berbagai aspek

hukum pada masa lampau, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk

memahami kaidah-kaidah serta institusi2 hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat

bangsa kita

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas maka berikut ini akan di bahas tentang

sejarah hukum dari berbagai periode diantaranya adalah Sejarah Hukum, Sistem Hukum

Babilonia, Sistem Hukum Mesir Kuno, Sistem Hukum Hindu dan Sejarah Hukum India,

Sistem Hukum Buddha dan Hukum Cina Klasik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. SEJARAH HUKUM

1. Pengertian Sejarah

Pengertian sejarah dari kegunaannya adalah suatu pencacatan dari kejadian-kejadian

masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan di pahami oleh setiap orang atau suatu bangsa

masa kini.

Unsur-unsur sejarah meliputi :

- Pencacatan (penulisan dari hasil penelitian)

- Kejadian-kejadian penting (faktual) masa lalu

- Kebenaran nyata (konkret)

Jadi sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarkat didalam totalitasnya, sedangkan

sejarah hukum merupakan satu aspek tertentu dari hal itu,yakni hukum.

2. Hukum Alam, Anglo Saxon dan Hukum Civil

1. Hukum Alam

Pengertian : Menurut Diaz (Satjipto Rahardjo, 1986 : 231) mengemukakan bahwa hukum

alam adalah :

a. merupakan ideal-ideal yang menuntut perkembangan hukum dan pelaksanaannya;

b. suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu

pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”;

c. suatu metode untuk menemukan hukum yang senpurna;

d. isi dari hukum yang sempurna , yang dapat dideduksikan melalui akal;

e. suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

a. Hukum Alam dan Pemikiran Yunani

Perbedaan pokok antara pemikiran yunani dan pemikiran romawi tentang hukum, adalah

bahwa pemikiran yunani tentang hukum lebih bersifat teoritis dan filosofis, sedangkan

pemikiran romawi lebih menitikberatkan pada hal-hal yang praktis dan dikaitkan pada hukum

positif. Sebagai contoh, kita lihat pemikiran 3 tokoh yunani tentang hukum alam itu.

a. Plato

Plato menyatakan pikiran-pikirannya dalam dua karyanya yang terkenal, dimana antara karya

awal dan berikutnya plato mengalami perubahan pemikiran. Dalam karya awalnya yang

berjudul “the republic”, plato menganut pandangan bahwa negara seyogyanya dipimpin oleh

para cendekiawan, yang bebas dan tidak terikat pada hukum positif, tetapi pada keadilan.

Kemudian pada karyanya yang berjudul “the laws”, plato meninggalkan idenya agar negara

diperintah oleh orang-orang bebas dan cendekia, karena plato menyadari sulitnya

mendapatkan orang dengan kualitas itu. Plato kemudian berpandangan bahwa negara harus

melaksanakan keadilan berdasarkan kaidah-kaidah tertulis.

Plato kemudian berpendapat bahwa hukum alam harus tunduk pada hukum positif dan

otoritas (negara). Bagi plato, keadilan adalah pencerminan dari keharmonisan antara

masyarakat dan individu.

b. Aristolteles.

Tentang pormulasinya mengenai problem esensial keadilan, aristoteles membuat pembedaan

antara keadilan distributif dan keadilan korektif.

c. Kaum Stoa

Aliran stoa ditemukan pada abad keempat sebelum masehi, pemikiran – pemikirannya

terwakili oleh tulisan zeno (320-250 bc). Inti ajarannya adalah :

- Alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional.

- Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penelarannya

memungkinkan menciptakan sesuatu “natural life” yang didasarkan pada “reasonable living”.

- Hukum alam dapat diidentikkan dengan moralitas tertinggi.

- Basis hukum adalah aturan tuhan dan keagamaan manusiawi.

- Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan

hukum didasarkan pada konsep-konsep manusiatentang hak dan kewajiban.

b. Hukum alam dan pemikiran romawi

Salah satu tokoh romawi yang banyak mengemukakan pemikirannya tentang hukum

alamadalah cicero, seorang yuris romawi dan juga seorang negarawan. Cicero (106-43 b.c)

dipengaruhi oleh filsafat yunani,khususnya teori-teori socrates dan kaum stoa.

Cicero mengajarkan konsepnya tentang “a true law” (hukum yang benar) yang

disesuaikannya dengan “right reason” (penalaran yang benar), serta sesuai dengan alam, dan

yang menyebar diantara kemanusiaan dan sifatnya “immutable” dan “eternal” hukum apapun

harus bersumber dari “true law” itu.

Cicero juga berpendapat bahwa kita lahir untuk keadilan. Dan hukum tidaklah didasarkan

pada opini “man’s very nature”.

Selain cicero, maka yang juga penting diketengahkan adalah pendapat gaius yang

membedakan antara ius civile dan ius gentium. Menurut gaius,

A. Ius civile adalah hukum yang bersifat khusus pada suatu negara tertentu,

B. Ius gentium adalah hukum yang berlaku universal yang bersumber pada akal alamiah

c. Tokoh-tokoh Hukum Alam

a. Tokoh-tokoh hukum alam Yunani, antara lain Sokrates, Plato, Aristoteles;

b. Tokoh-tokoh hukum alam Romawi, antara lain Cicero, Gaius;

c. Tokoh-tokoh hukum alam di abad pertengahan antara lain Augustine, Isidore, Thomas

Aquinas, William of Occam;

d. Tokoh-tokoh hukum alam di abad keenambelas hingga kedelapanbelas antara lain Bodin,

Hooker, Suarez, Grotius, Thomas Hobbes, Pufendorf, Spinoza, John Locke, Montesquieu,

Reusseau;

e. Tokoh-tokoh idealisme transendental antara lain Kant, Hegel;

f. Tokoh-tokoh kebangkitan kembali hukum alam antara lain adalah Kohler, Stammler, Leon

Duguit, Geny, Dabin, Le Fur, Rommen, Maritain, Renard, Gustav Radbruch, Del Vecchio,

Fuller, Recasens Sinches.

2. Anglo Saxon

merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Hukum Perdata Internsional (HPI)

tentang ketertiban umum atau sering kita kenal dengan istilah Public Policy, yang didasarkan

pada yurisprudensi dan bersumber dari putusan hakim/pengadilan.

3. Hukum Civil

Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas

hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Sistem Civil Law mempunyai tiga

karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-

undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam

mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat

dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap

dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.

B. SISTEM HUKUM BABILONIA

I. Perjalanan Sejarah Hukum Babilonia

Sebagaimana diketahui, hukum dizaman Babilonia kuno ( sekitar negara Irak

sekarang ), utamanya terdapat dalam Code Hammurabi, telah mempengaruhi banyak sistem

hukum didunia. Dia telah mempengaruhi sistem hukum Yahudi, hukum Yunani, hukum

Romawi, hukum Anglo German dan hukum dari wilayah-wilayah lain yang dipengaruhi oleh

sistem hukum Romawi, maupun sistem hukum Anglo German ( termasuk sitem hukum

Inggris- Amerika Serikat ).

Dipandang dari sejarah hukum dan keaslian asal-usul serta pengaruh dari sistem

hukum yang ada maka sitem hukum Babilonia hanya dapat disejajarkan dengan counterpart –

nya yang juga diwilayah Timur Tengah yaitu hukum Mesir Klasik, dan dua counterpart-nya

diwilayah Timur Jauh , yaitu sistem hukum India ( yang berlandaskan kepada hukum hindu )

dan sistem hukum Cina Mongolia, yang berlandaskan pada sistem hukum budha. Inilah

empat serangkai hukum besar didunia ini yang dikenal oleh sejarah hukum yaitu sistem

hukum Babilonia, Mesir, India, Dan Cina Mongolia. Meskipun dipandang dari luas

penyebarannya masih ditambah dua sistem hukum lagi, yaitu sistem hukum Yahudi dan

sistem hukum Islam.

Hukum Babilonia merupakan tatanan hukum yang tertua yang pernah ditemukan oleh

sejarah hukum. tentu saja yang paling spektakuler dalam sejarah hukum Babilonia adalah

dengan ditemukannnya Code Hammurabi dikota Mesopotamia yang mulai berlaku kurang

lebih sejak tahu 2000 SM ( tentang tahun ini terdapat berbagai versi ). Namun sebenarnya

sistem hukum Babilonia ini dapat ditelusuri lebih jauh dimasa Sumeria,dimasa hidupnya Nabi

Ibrahim AS dikota UR ( Babilonia Selatan ) disekitar tahun 3500 SM, yang kemudian

hukumnya itu berkembang diwilayah kana’an ( timur tengah ).

Selanjutnya perjalanan sejarah menunjukkan bahwa hukum dari Hammurabi di

Babilonia ( tahun 2000 SM ) berpengaruh kuat terhadap hukum yang dibawa oleh Nabi Musa

AS disekitar tahun 1300 SM dimana hukum-hukum tersebut ditulis oleh para nabi Yahudi

disekitar tahun 1300 SM ( meskipun hukum Yahudi tersebut juga mendapat banyak

pengaruhnya dari hukum Mesir-Klasik ). Bahkan mungkin saja Hammurabi inilah yang

disebut sebagai Raja Amraphel dari Sinoar menurut kitab kejadian dalam injil.

Teks asli dari Code Hammurabi ditemukan hampir utuh yang terdiri atas 282 pasal

dan ditulis pada 12 buah batu masing-masing setinggi 8 kaki. Teks asli tersebut ditemukan

kembali di Suse ( Iran ) pada tahu 1902. Namun pasal 13 dan pasal 66-99 sudah hilang. Code

Hammurabi ini mengatur berbagai hal seperti hak dan kewajiban perdagangan , perkawinan,

perikatan, perbudakan, pemborongan kerja, dan pidana. Dalam bidang pidana sifatnya adalah

pembalasan ( darah dibayar dengan darah, tit for tat ), dimana hukuman bagi pencuri adalah

potong tangan, potong bibir sebelah bawah bagi yang mencium wanita bersuami, potong

lidah bagi yang memfitnah, dan lain-lain.

Beberapa kitab Udang-Undang yang pernah ada di dunia ini ditulis dalam huruf paku

yang terbilang kitab undang-undang yang tua, jika bukan yang tertua . diantaranya adalah

Code Hammurabi ( berisi 282 pasal ). Namun sebenarnya masih ada kitab undang-undang

lain di babilonia yang juga ditulis dalam huruf paku, bahkan kemungkinan sudah lebih dahulu

ada ketimbang Code Hammurabi yaitu kitab undang-undang berikut ini :

1. Code Urukagina, berlaku sekitar tahun 2350 SM di Mesopotamia Klasik, dimana teks

aslinya tidak ditemukan, tetapi data tentang Code ini dapat dibaca naskah-naskah laninya.

Berisi kaidah hukum pidana , contohnya : hukuman bagi pencuri dan pezina adalah dilempar

dengan batu sampai mati sambil menyebut kejahatan yang dilakukan. Dalam kode tersebut

disebutkan pula bahwa Raja diangkat oleh Tuhan.

2. Code Urnammu, berlaku sekitar 2050 SM dari Dinasti Ur dan Ille. Teks asli berhasil

ditemukan tetapi dalam bentuk yang sudah sangat rusak sehingga hanya 5 pasal saja yang

dapat terbaca. Didalam code ini terdapt kaidah yang cukup maju, seperti keterangan saksi

dibawah sumpah, kewenagan hakim untuk memerintahkan pemberian ganti rugi oleh pihak

yang bersalah, pemberhentian pejabat korup, hukuman pidana yang proporsional dengan

kejahatan dan lain-lain.

3. Code Essinunna, berlaku sekitar tahun 1930 SM dimasa Raja Izin dari kerajaan Akadia

( dekat sungai Tigris ) dimesopotamia ( Babilonia ) yang berisi 60 pasal.

4. Code Lipit Ishtar, berlaku sekitar tahun 1880 SM dari raja Isin di Sumeria ( dekat

sungai Eufrat ), di Mesopotamia Kuno ( Babilonia ) yang berisi 37 pasal. Code ini banyak

berisi kaidah-kaidah tentang hukum perdata.

II. Pengaturan Hukum Substantif Di Babilonia

Dalam bidang hukum pidana pada prisipnya hukum di Babilonia mengenal berbagai

macam hukuman pidana mulai dari yang berat sampai hukuman mati ( eksekusinya dilakukan

dengan berbagai cara ) sampai dengan hukuman ringan seperti dibuang keluar kelompokknya

atau dikenakan hukuman denda. Selanjtnya ada juga termasuk hukum balas dendam ( Lex

Talionis ). Diantaranya adalah :

1. Hukuman mati bagi kejahatan pembunuhan

2. Hukuman mati bagi orang yang melakukan tuduhan palsu yang menyebabkan orang

yang dituduh palsu tersebut terancam hukuman mati.

3. Hukuman mati bagi anak dari kreditor, jika kreditor tersebut menyebabkan matinya

anak dari debitur.

4. Hukuman mati bagi anak dari pemborong, jika pemborong tersebut salah dalam

membangun rumah sehingga rumahnya roboh yang menyebabkan matinya anak dari yang

punya rumah tersebut.

5. Hukuman mati bagi anak perempuan dari seorang laki-laki yang telah menyebabkan

matinya anak permpuan dari laki-laki lain.

6. Hukuman potong tangan bagi pencuri atau bagi anak yang memukul ayahnya.

7. Hukuman bagi budak yang memukul manusia merdeka atau yang tidak patuh kepada

tuannya harus dipotong telinganya.

8. Pemotongan buah dada bagi pengasuh anak yang menukar anak yang diasuhnya.

9. Pencungkilan mata bagi orang yang melihat hal-hal yang tergolong rahasia.

10. Pemotongan lidah bagi anak yang membantah ayah atau ibunya atau bagi yang menghina

orang lain.

11. Pemotongan tangan bagi dokter yang melakukan malpraktik, dimana telah menyebabkan

pasiennya kehilangan tangan, kaki atau bahkan kehilangan nyawa dari pasiennya.

Kemudian untuk masalah perzinahan hukum di Babilonia mengenal beberapa sanski hukum

yang relative berat yaitu sebagai berikut :

1. Secara umum dua orang yang melakukan perzinahan harus dihukum mati dengan

ditenggelamkan kedalam air, kecuali jika dimaafkan oleh suaminya.

2. Jika laki-laki berzina dengan saudara perempuannya, maka laki-laki tersebut harus

dibuang dari kelompok masyarakatnya.

3. Jika laki-laki berzina dengan saudara perempuan iparnya, maka laki-laki tersebut harus

ditenggelamkan kedalam air.

4. Jika anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya, maka keduanya harus dihukum

mati, dengan dibakar.

5. Jika anak laki-laki berzina dengan ibu tirinya maka anak tersebut tidak mendapatkan

warisan dari ayahnya.

6. Jika laki-laki berzina dengan anak dari tunangannya, maka ia harus didenda.

7. Jika seorang isteri membunuh suaminya demi pria idaman lain yang dicintainya, maka

ia harus dihukum gantung.

8. Jika seorang wanita berzina dengan calon ayah mertuanya, maka wanita tersebut dapat

mengambil harta pemberian perkawinannya, kemudian dikembalikan ke keluarganya dan

dapat kawin dengan orang lain yang disukainya.

III. Dokumen Hukum Peniggalan Babilonia

Berbagai macam dokumen hukum berhasil ditemukan di Babilonia oleh para peneliti

sejarah hukum. Dokumen tersebut digunakan dalam bidang hukum perdata dan pidana.

Selain itu ditemukan pula dokumen kuno tentang berbagai transaksi hukum di Babilonia,

seperti dokumen yang berkenan dengan akta jual beli, sewa-menyewa, pinjaman uang,

penyimpanan barang, pengangkatan anak, perjanjian kawin, persekutuan perdata dan lain-

lain.

Dalam bidang hukum perikatan di Mesopotamia, ( Babilonia ) rakyatnya telah melakukan

kontrak tertulis yang sempat terekam dalam sejarah hukum, diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Kontrak Jual Beli, terdiri atas :

a. Kontrak jual beli budak ( 2300 SM )

b. Kontrak jual beli tanah dan bangunan ( 2000 SM )

c. Kontrak jual beli budak ( 597 SM )

d. Kontrak jual beli buah-buahan kurma ( 490 SM )

e. Kontrak jual beli gandum ( 487 SM )

f. Akta waransih ( akta jaminan ) terhadap suatu jual beli tanah

2. Kontrak Sewa Menyewa, antara lain terdiri atas :

a. Kontrak sewa menyewa rumah untuk satu tahun ( 2000 SM )

b. Kontrak sewa dan perbaikan rumah untuk satu tahun ( 487 SM )

c. Kontrak sewa tanah untuk 60 tahun ( 428 SM )

3. Kontrak Ketenagakerjaan, terdiri atas ;

a. Kontrak kerja musiman ( 2200 SM )

b. Kontrak Waransi ( jaminan purna jual ) terhadap pengikatan cincin emas ( 429 SM )

4. Kontrak Persekutuan Perdata, terdiri atas :

a. Kontrak antara partenship dengan pihak lain unutk meminjam uang ( 2000 SM )

b. Kontrak persekutuan perdata ( 568 SM )

c. Kontrak persekutuan perdata ( 564 SM )

5. Kontrak Utang Piutang Dan Jaminan, terdiri atas :

a. Kontrak pengiktan atas jaminan utang atas real estate ( 611 SM )

b. Kontrak pinjaman uang ( 598 SM )

c. Kontrak pinjman uang ( 550 SM )

6. Kontrak Kepailitan Atau Bangkrut, terdiri atas :

a. Kontrak eksekusi hak tanggungan ( 560 SM )

b. Kontrak eksekusi hak tanggungan, dibuat ditahun pertama dari pemerintahan Raja

Neriglisar ( 559 SM )

7. Kontrak Pemberian Kuasa, terdiri atas :

a. Kontrak pemberian kuasa ( 561 SM )

b. Kontrak pemberian kuasa ( 452 SM )[8]

IV. Hukum Dalam Code Hammurabi

Code Hammuirabi terekam dalam sejarah hukum hampir utuh ( hanya beberapa pasal

yang hilang ) dan berasal dari sumber aslinya. Meskipun tahun kepastiannya masih menjadi

perdebatan tetapi kira-kira sekitar tahun 1800 SM. Raja Hammurabi dikenal sebagai pembuat

hukum paling spektekuler, hidup kira-kira antara tahun 1810-1750 SM), jauh sebelum hukum

“sepuluh perintah Tuhan” yang diturunkan pada Nabi Musa AS pada tahun 1250 SM, dimasa

Raja Firaun Rames II ( 1292-1225). Code Hammurabi ditulis dengan bahasa sehari-hari

rakyat Babilonia, yaitu bahasa Akkadian, sehingga gampang dibaca oleh seluruh rakyatnya.

Dari ketentuan dalam kitab undang-undang Hammurabi tersebut terlihat bahwa kala itu

penduduk dibagi kedalam tiga golongan yaitu :

1) Amelu, merupakan golongan penduduk aristokrat yang memperoleh dan menikmati

status dan hak-hak perdata penuh. Kelas seperti ini dimiliki oleh, raja dan keturunannya,

hakim-hakim, pegawai-pegawai tinggi, para professional, dan tukang-tukang.

2) Muskinu, merupakan golongan miskin dan tidak punya tanah.

3) Ardu, merupakan golongan budak belian yang dapat diperjualbelikan dan merupakan

hak milik dari tuannya.

C. SISTEM HUKUM MESIR KUNO

I. Sistem Hukum Mesir Kuno

Sebagai salah satu negara besar tertua didunia, Mesir memilki sejarah yang panjang dan

komprehensif tentang sejarah hukum. Sejarah hukum di Mesir kuno diperkirakan sudah

dimulai sejak abad 40 SM, yakni saat negara Mesir mulai dikenal oleh sejarah dan terus

berkembang pasang surut dinasti demi dinasti raja-raja Fir’aun. Sebagaimana diketahui

bahwa keperkasaan raja-raja Mesir baru berhenti setelah ditaklukan oleh raja dari kekaisaran

Romawi dalam pertempuran teluk Actium pada tahun 31 SM. Namun demikian keperkasaan

kerajaan Mesir dan hukum Mesir tempo dulu meniggalkan bukti sejarah, berupa banyak

sekali peniggalan Papyrus, tulisan Pictographs, dan tentu saja, piramida yang mengagungkan

itu.

Berkat hasil temuan ilmu sejarah hukum, akhirnya kita dapat mengetahui bahwa memang

hukum didunia timur, seperti hukum di Mesir, Babilonia, bahkan hukum di India atau Cina

sudah lebih dahulu ada, tetapi tidak memilki kaidah yang modern seperti hukum Romawi.

Namun demikian hukum Romawi sangat berutang budi pada hukum Babilonia, karena

banyak kaidah hukum Babilonia kemudian dipoles dan dikembangkan oleh Romawi, yang

dasar-dasarnya banyak berlaku sampai saat ini di banyak negara didunia.

Hukum yang berlaku dimesir dijalankan oleh suatu pengadilan yang menerapkan hukum

yang bernuansa keadilan yang tidak memihak yang berdasarkan konsep-konsep keadilan dari

dewi keadilan yang bernama Ma’at. Pengadilan berjalan dengan fair dan terekam dengan

baik, yang direkam oleh juru-juru tulis/ panitera handal, diantaranya yang paling terkenal

adalah Amenhotep bin Hapu yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung Mesir.

Menurut sistem hukum Mesir kuno, hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan

umumnya bersifat mutilasi, seperti potong hidung, potong tangan dan anggota badan lainnya.

Di samping itu dikenal pula hukuman yang lebih ringan seprti hukuman pembuangan dari

masyarakat setempat dan hukuman pemukulan. Tentu saja hukuman mati sering di praktikkan

di Mesir, tetapi harus dengan persetujuan dengan raja Fir’aun.

II. Peninggalan Sejarah Hukum Mesir Kuno

Sebagaimana hukum zaman kuno lainnya hukum mesir kuno bersifat religious. Hukum

dipandang berasal dari Tuhan dan dilaksanakan oleh penegak hukum atas supervise dari raja,

yang diyakini sebagai utusan atau wakil Tuhan di bumi. Bebarapa dokumen dari zaman

Mesior Kuno antara lain sebagai berikut :

1) Suatu dokumen hukum yang merupakan surat wasiat dari Mery yang dibuat sekitar

tahun 1800 SM dikota Lahun, pada akhir masa kerajaan pertengahan.

2) Beberapa dokumen hukum yang dibuat oleh para pegawai dari makam para raja yang

merupakan penduduk dari Deir el-Medina, disekitar tahun 1200 SM. Dokumen-dokumen

tersebut berisi :

Ø Tentang hak alimony yang dipertahankan oleh seorang laki-laki

Ø Tentang persengketaan mengenai penyewaan seekor keledai

Ø Tentang sanjungan kepada dewa-dewa yang berisi sabda dari Amenhotep I,

Ø Jaminan dari seorang ayah terhadap anak gadisnya bahwa anak gadisnya tidak akan

dibiarkan hidup tanpa rumah.

Beberapa prinsip hukum yang berlaku di Mesir dimasa dinasti ke-12 sekitar abad 18 SM

ialah sebagai berikut: (John Gilisse, 2005: 82)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Seorang penguasa dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi,

seperti ungkapan berikut:”Sebab, yang menyebabkan hal tersebut adalah air dan angin,

sehingga tejadi kerugian. Jadi, tidak ada yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.”

2. Prinsip tidak boleh menolak perkara

Bagi seorang penguasa, dalam memeriksa perkara harus memeberikan keputusan. Buat

penguasa, apa pun masalahnya,ini harus mengambil keputusan sesuai dengan peraturan untuk

menjawab pihak yang mengajukan tuduhan.Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh

mengatakan bahwa ini bukan wewenangnya.

Seseorang peneliti sejarah hukum yaitu Aristede Theodorides, menunjukkan beberapa

sumber hukum Mesir Kuno dalam suatu karyanya yang dibuat pada tahun 1971. Beberapa

dokumen dari negara Mesir Kuno yang merupakan karya manusia di bidang hukum,

sebagaimana yang disebut oleh Theodoride, ialah seperti berikut. ( Universitas College

London, 2003: 2)No. Nama Waktu Keterangan

1. Batu Palermo (3000 SM) Merupakan batu peninggalan sejarah kerajaan Mesir kuno, yang

berisikan sistem sensus kuno tentang penduduk dan tanah, termasuk peralihan hak atas tanah.

2. Inskripsi Kontrak Zaman permulaan kerajaan Mesir Kuno, Merupakan kontrak bilateral

tenytang jual beli tanah.

3. Batu tulis hokum Dinasti 17, Dokumen hukum tertulis di batu yang berisikan kontrak

bilateral tentang transfer posisis administrasi, berikut tahun pelaksanaan kewajiban masing-

masing pihak.

4. Akta peralihan Hak Kerajaan Mesir Kuno,Dokumen dimana pemilik tanah yang bernama

Heti, menyatakan bahwa atas tanah dialuhkan sehingga menjadi hak yang abadi tanpa bisa

lagi dialihkan, yang dilakukan dalam dengan pemujaan terhadap dewa-dewi, yang dijaga

oleh warisanya. Jadi, semacam waqaf dalam hukum islam.

5. Paripus Berlin Dinasti ketujuh, Tulisan asli dari dinasti ke-tujuh ini berisikan

persengketaan tentang warisan, yang menyatak jika tidak dapat dihadirkan saksi, maka tidak

ada harta benda dari Weser yang dapat dimilikinya.

6. Sura\at – Surat dari Heqanakhty Dinasti ke- 12 awal, Tentang spekulasi harga gandum

7. Inskripsi pada candi di kuburan dari gubernur Djefahafi di AsyutDinasti ke- 12, Kontark

antara gubernur dan orang yang untuk melakukan persembahan dan ritual agama di candi

tersebut secara abadi.

8. Papirus Booklyn Di akhir kerajaan menengah, Berisikan keteranan tentang sebuah kasus

yang digugat oleh seorang wanita terhadap harta ayahnya. Kasus ini menjelaskan bahwa

seorang wanita bersuami memiliki status hukum yang bebas dan mandiri.

9. Paripus Kahum Di akhir kerajaan menengah, Dokume hukum yang original yang

menerangkan tantang seorang laki-laki yang menagih piutang ayahnya.

10. Rol Kulit Berlin Di akhir kerajaan menengah, Dokumen hukum yang otiginal yang

mencatat tentang keterlibatan administrasi pusat dalam kasus local berkenaan dengan

peraliahan hak kepada buruh wanita dari kelas pekerja.

11. Tugas-tugas Wazir Di akhir kerajaan menengah, Merupakan isnkripsi hieroglyphic dari

kerajaan baru yang mendokumentasi prosedur dan regulasi di kantor Wazir(Menteri).

12. Paripus dari Thutmose III Di masa pemerintahan Thutmose III, Dokumen hukum asli

yang mencatat kesimpulan dari kasus yang ditingkat banding dibatalkan.

13. Inskripsi pada candi di kuburan Mes di Saqqara Di masa dinati ke- 19, Inskripsi ini

mencatat tentang persengketaan yang panjang berkenaan dengan tanah, yang menunjukan

kepada dokumen tanah pada kantor administrasi pusat.Ini adalah dokumen yang paling

panjang dan terinci peninggalan sejarah Mesir kuno.

14. Deir el-Medina Ostracon Nash 1 Berasal dari Zaman Rammeside, Dokumen ini

mencatat tentang kasus lokal berkenaan dengan kerja paksa di kuburan raja, seperti

kekuasaan wazir.

15. The Tomb Robbery Papyri Dari dinasti ke-12, Dokumen yang menjalaskan bahwa raja

adalah hakim tertinggi.

16. The Harim Conspriracy Papyir Dari dinasti ke-12, Dokumen yang mencatat tentang kasus

penghianatan terhadap raja Ramses III.

17. The Messuia dossier Dari dinasti 18, Sekelmpok papiri yang merupakan dokumen

orisisnil tentang kontrak kerja oleh sejumlah orang atas dua wanita pekerja.

18. Traktat perdamaian antara Ramses II Raja the Hetties Dari Zaman Ramses II, Merupakan

traktat internasional paling klasik tentang perdamaian antara Mesair Kerajaan Hitties dan ibu

kotanya Boghaskoy (terletak di Turkey sekarang).

19. The Dakha Oasis Stelae Dinasti ke-22, Merupkan contoh dari pidato hukum setelah

adanya kerajaan baru.

III. Pengakuan Negatif (Papirus Ani)

1. I have not committed sin.

2. I have not committed robbery with violence.

3. I have not stolen.

4. I have not slain men and women.

5. I have not stolen grain.

6. I have not purloined offerings.

7. I have not stolen the property of the gods.

8. I have not uttered lies.

9. I have not carried away food.

10. I have not uttered curses.

11. I have not committed adultery, I have not lain with men.

12. I have made none to weep.

13. I have not eaten the heart [i.e., I have not grieved uselessly, or felt remorse].

14. I have not attacked any man.

15. I am not a man of deceit.

16. I have not stolen cultivated land.

17. I have not been an eavesdropper.

18. I have slandered [no man].

19. I have not been angry without just cause.

20. I have not debauched the wife of any man.

21. I have not debauched the wife of [any] man. (repeats the previous affirmation but

addressed to a different god).

22. I have not polluted myself.

23. I have terrorized none.

24. I have not transgressed [the Law].

25. I have not been wroth.

26. I have not shut my ears to the words of truth.

27. I have not blasphemed.

28. I am not a man of violence.

29. I am not a stirrer up of strife (or a disturber of the peace).

30. I have not acted (or judged) with undue haste.

31. I have not pried into matters.

32. I have not multiplied my words in speaking.

33. I have wronged none, I have done no evil.

34. I have not worked witchcraft against the King (or blasphemed against the King).

35. I have never stopped [the flow of] water.

36. I have never raised my voice (spoken arrogantly, or in anger).

37. I have not cursed (or blasphemed) God.

38. I have not acted with evil rage.

39. I have not stolen the bread of the gods.

40. I have not carried away the khenfu cakes from the spirits of the dead.

41. I have not snatched away the bread of the child, nor treated with contempt the god of

my city.

42. I have not slain the cattle belonging to the god.

D. SISTEM HUKUM HINDU DAN SEJARAH HUKUM INDIA

1. Perjalanan Sistem Hukum Hindu

Hukum Hindu berkembang seiring berkembangnya peradaban di India yang agraris di

sepanjang sungai Gangga dan Indus. Kebudayaan di lembah sungai Indus dengan kota

terkenalnya bernama Mahenjodaro dan Harappa. Kota-kota di lembah sungai Indus ini sudah

ada sekitar tahun 2500 SM. Artinya sama dengan waktunya kebudayaan Sumeria dan Mesir.

Sekitar tahun 2500 SM – 1500 SM, bangsa Arya (Indo Eropa) yang masih kurang

peradaban dan semi nomaden menyerbu lembah Indus. Diperkirakan bangsa Arya ini berasal

dari Asia Tengah/India Tengah atau Rusia Selatan. Kedatangan bangsa Arya ketika hokum

india berkembang yang berlandaskan agama Hindu yang bersumber dari ajaran-ajaran yang

terdapat dalam kitab suci Veda termasuk Rigveda,Vedanta dan Bhagavadgita.

Selain bangsa Arya, ada beberapa bangsa lain yang pernah menyerbu, menjajah dan

mendiami Indi antara lain:

1. Ras Indo-Arya (mulai tahun 2000 SM)

2. Ras Persia (tahun 500 SM)

3. Ras Yunani (325 SM)

4. Ras Turki (tahun 100 SM-1400 M)

5. Ras Mongol (tahun 1400 – 1750 M)

6. Ras Inggris (mulai tahun 1750 M)

Kemudian pada tahun 1903, ditemukan kembali Arthasastra di India yang merupakan

kumpulan ketentuan tentang hukum dan pemerintahan yang ditulis oleh Kautilya PM dari

Chandragupta Maurya. Kautilya ini hidup sezaman dengan Aristoteles.

Hukum Hindu sangat dipengaruhi oleh hukum bangsa Arya yang datang dari Asia

tengah sekitar tahun 1000 SM, dengan membawa hukum dan memberlakukannya di India.

Hukum Hindu kemudian berkembang pesat , meskipun dalam perkembangannya masih

berakar sangat kuat pada hukum tradisionalnya. Sampai kemudian, dengan dijajahnya india

dan sekitarnya oleh Ras Inggris, hukum Hindu terserap ke dalam system hukum Anglo Saxon

yang dibawa bangsa Inggris. Meskipun hukum Hindu di India banyak dipengaruhi oleh

bangsa Indo-Arya, Persia, Turki, Yunani, dan Mongolia, tetapi hukum dari penjajah

inggrislah yang sangat berpengaruh sampai sekarang.

Namun demikian, dalam bidang-bidang hukum tertentu. Hukum hindu sangat kuat

bertahan, seperti dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan. Dalam bidang hukum

keluarga misalnya,pengaruh hukum hindu terlihat dalam kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Diperbolehkannya Poligami

2. Kewajiban Janda untuk melanjutkan pernikahan dengan kakak laki-laki mendiang

suami

3. Kewajiban janda mengikuti kematian

4. Penyerahan anak lakki-laki dari anak perempuan kepada ayah dari perempuan

tersebut yang tidak memiliki anak laki-laki

5. Adanya harta milik bersama keluarga dengan tidak memasukkan anak perempuan.

Intisari dari hukum hindu adalah apa yang disebut dengan “Dharma” yang berarti

keseluruhan kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia sebagai anggota masyarkat.

Hukum Hindu didasarkan pada konsep Dharma yang merupakan keseluruhan pandangan

hidup yang didasarkan aas factor moral,agama, dan kebiasaan untuk mengetahui yang benar

dan adil.

2. Hukum Hindu Dalam KUU Manu

Ajaran Hukum Hindu tertulis dalam banyak kitab suci (Dharma), lebih kurang 100

buah yang masih dijumpai sekarang. Namun yang paling terkenal dan komprehensif adalah

apa yang disebut dengan Manusmr’ti (Ingatan Manu), yang kemudian dikenal dengan Code

Manu. Yang diperkirakan ditulis kembali antara tahun 200 SM - 200 M yang terdiri atas 12

buku yang berisi kurang lebih 5400 ayat. Dalam tradisi hindu, hukum disebut dengan Dharma

yang secara harfiah berarti kewajiban yang terbilang maju menurut ukuran zamannya.

Banyak kaidah hukum hindu dalam Code Manuyang masih bersifat hukum primitive antara

lain hukum yang di dasarkan kepada takhayul, penggolongan manusia dalam kasta-kasta, dll.

Beberapa Prinsip Hukum Dalam Code Manu

1. Prinsip Hukum Umumnya tentang hak dan kewajiban benda bergerak atau tidak

bergerak , seluruh yang boelh digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

2. Hukum tentang orang , bagi kasta brahmana, ksatria, dan waisak itu dilahirkan 2 kali,

dan bagi kasta sudra cuku dilahirkan 1 kali

3. Hukum perkawinan

Seorang suami apabila berbisnis keluar, harus menafkahi istrinya secukupnya.

Berikutnya tentang hukum waris, hukum kekayaan, hukum agraria, hukum perikatan, dan

utang piutang, hukum pidana, hukum acara, perlindungan konsumen, tentang hukuman dan

tentang pajak, bead an cukai.

3 Roh dan Batang Hukum Hindu (artikel Timothy Lubin)

Dimensi hukum warisan budaya India, terutama tradisi dharma skolastik

dalam bahasa Sansekerta umumnya dikenal sebagai, "hukum Hindu," Sekarang Don Davis

telah menulis sebuah buku tentang hukum Hindu ("The Spirit of Law Hindu," Cambridge

University Press, 2010) . Pada bukunya davis menambahkan kata dari St. Anselmus sampai

dengan Gladstone, ia menunjukkan bahwa teologi (seperti hukum) brupa pengetahuan dan

alasan yang diterapkan untuk peka terhadap hal sentimentil. Davis juga cenderung melihat

hukum sebagai jenis teologi karena ia mengakui adanya wilayah yang dimana terdapat saling

tumpang tindih antara agama dan hukum, dalam kasus sejumlah agama Hindu "essential

indistinguishability."

Argumen lain yang mendukung "teologi" merupakan hukum (secara umum, bukan

hanya Hukum Hindu) adalah pemakaian sumber tertinggi (misalnya, Konstitusi)

sebagaimana yang dimiliki hampir setiap kitab suci seperti otoritas, dan sebagai perwujudan

prinsip-prinsip yang melampaui konvensi manusia (misalnya, hukum kodrat aksioma seperti

kesalahan dari pembunuhan), yang dapat ditegaskan bahkan untuk kesadaran diri terhadap

rezim hukum positif.

Davis telah menyusun buku sedemikian rupa yang memperkenalkan tujuh konsep

dasar Dharmasastra, salah satu bab (merumuskan konsep dharmaśāstra itu sendiri muncul

dalam pendahuluan). Setiap bab memiliki tiga bagian yang melakukan tiga tugas: (i)

konsepnya adalah "menjelaskan sedalam dan sejauh mungkin berdasarkan ketentuannya

sendiri , yaitu, menempatkan hal tersebut dalam konteks asumsi dan pandangan dari penulis

tentang teks hukum Hindu”; kemudian adalah (ii) "menghubungkan ide-ide yurisprudensi

hindu lainya serta memperluas tradisi hindu";terakhir (iii) hal tersebut dianggap komparatif

dalam kaitannya dengan isu-isu penting dalam etika, hukum, dan agama (hal. 13). Sementara

dua bagian pertama dari setiap bab membangun deskripsi dan analisis fitur utama pemikiran

Dharmasastra, bagian ketiga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hal trsebut bisa

berkontribusi dalam etika, studi hukum, dan studi agama di luar ghetto studi India. Dharma

membantu untuk menunjukkan intervensi hukum dalam kehidupan biasa," sementara

kontribusinya terhadap studi agama Hindu (dan agama secara umum) adalah untuk

menunjukkan bagaimana hukum adalah ciri kehidupan beragama.

Di dalam Pendahuluan diletakkan beberapa aturan dasar yang provokatif. Dalam buku

ini,dharma dan hukum di ibaratkan sebagai sinonim yang menguntungkan (pp. 22-23), dan

dalam masyarakat modern " hukum Hindu "diterima sebagai label yang sesuai sebagai"

pengelompokan beraneka ragam sistem hukum lokal yang memiliki aturan dan prosedur

hukum yang berbeda tetapi disatukan oleh yurisprudensi umum atau teori hukum yang

diwakili oleh Dharmasastra "(hal. 13).

Tiga alur dimulai di dalam bab 1 dengan konsep pramāṇa. Memimjam dari

Keberhasilan teori Mīmāṃsā pada upacara Vedic , istilah ini diterapkan dalam dharmaśāstra

untuk menunjukkan "bagaimana mengetahui hukum," yakni, dengan sumber: veda (atau

śruti), smṛti, dan ācāra, atau 'wahyu', 'tradisi', dan 'norma masyarakat' (mukasurat 26).

Davis menyebut Dharmasastra sebagai " struktur hukum terbalik" (ms. 36), tetapi

cukup umum dalam sistem hukum kuno dan agama. Davis mengambil kontribusi sistem

ritual Mīmāṃsā Weda hermeneutika kedalam Dharmasastra. pendekatan ateis Mīmāṃsā

menegaskan pemegang otoritas dari perintah-perintah Weda adalah perluasan dari smṛti dan

ācāra. Dalam pandangan ini, orang-orang yang berwenangan memiliki kewenangan karena

mereka mewujudkan cita-cita Weda, bukan karena kualitas pribadi setiap individu.

Salah satu faktor penting yang tidak disebutkn Davis , tapi faktanya berkaitan dengan

poin, adalah sebelum teknik skolastik Mīmāṃsā diadopsi oleh komentator Dharmasastra,

kode dharma lebih dahulu dimodelkan secara eksplisit pada buku aturan hukum ritual Veda

yang lama. Dengan kata lain, dari awal Dharmasastra dipahami dalam tradisi sebagai

perpanjangan dari prinsip-prinsip ritual Veda ke dalam lingkup terluas aktivitas manusia dan

kehidupan sosial.

Bab 3 berkaitan dengan konsep penting tentang hutang (ṛṇa) sebagai dasar untuk

kewajiban dan tanggung jawab dalam Dharmasastra. Dua pengertian yang berbeda dari

hutang yang ada: "hutang bawaan"(menjalankan tugas dengan baik; beribadah kepada tuhan;

keturunan nenek moyang), membentuk teologis lain yang ditransfer dari teori ritual Veda;

dan "kontrak hutang," konsep ini ambil dari ilmu politik klasik India arthaśāstra.

Pada Bab 5, Davis membimbing kita melalui jalinan pemahaman śāstric dari prosedur

hukum (vyavahāra). Penggunaan istilah kunci bervariasi, tetapi dalam Dharmasastra

vyavahāra di ambil dari perpanjangan barisan, khususnya: hubungan sosial > transaksi hukum

> gugatan atau sengketa > litigasi, prosedur untuk mendengar dan memutuskan gugatan:

keluhan, Balasan, bukti (pramāṇa), dan keputusan (nirṇaya). Keputusan harus "didasarkan

pada nyāya" (Mādhava), yaitu pada ahli penalaran (atau, seperti Mitramiśra: berdasarkan

bukti-bukti hukum dan pemeriksaan mereka);

Bab 6 membahas Departemen utama dari ruang sidang hukum: kejahatan dan

hukuman. Davis membandingkan dua tipe hukum Dharmasastra untuk kejahatan: hukuman

mati (daṇḍa) oleh Raja dan penebusan dosa (prāyaścitta), "menghukum diri sendiri" Secara

sukarela.

pada bab 7 Davis akhirnya beralih ke subjek ācāra, yang (dia catat) bahwa elemen

hukum Hindu yang langsung berakar pada sejarah dan praktek: "dharma," karena alasan itu

merupakan "format atau mode tertinggi" hukum Hindu (hal. 148).

E. SISTEM HUKUM BUDDHA DAN HUKUM CINA KLASIK

1. Sistem Hukum Buddha

Selain ajaran Hindu, India juga dikenal dengan ajaran Buddha. Dikemudian hari

ajaran ini menyebar ke Asia Timur seperti China, Jepang, Tibet, Vietnam, Burma, Korea,dll.

Ajaran Buddha dibawa oleh Sidharta Gautama disekitar abad 6 SM. Sebenarnya merupakan

hasil protes terhadap ajaran hindu saat itu. Protes terhadap ajaran Hindu tentang sistema

kasta-kasta yang membagi manusia dalam beberapa kelas. Sidharta Gautama yang berasal

dari keluarga kerajaan, mempeljari kitab Veda di umur 29 tahun meninggalkan istana dan

keluarganya untuk mencari pencerahan. Istilah “Buddha” sendiri sebenarnya berarti

pencerahan. Pada tahun 528 SM, mendapat pencerahan pertama kali ketka sedang duduk di

bawah pohon”bo”. Sidharta Gautama lahir di Lumbini (Nepal) dan merupakan anak raja

Kapilavastu (dari timur laut India), yang hidup antara 563-483 SM.

2. Pokok-pokok Ajaran Buddha dari Sidharta Gautama

1. Pada dasarnya kehidupan manusia itu tidak bahagia

2. Hidup manusia tidak bahagia karena terpengaruh oleh kepentingan pribadi sendiri da

hawa nafsunya

3. Kepentingan pribadi dan hawa nafsu manusia harus ditekan

4. Lakukanlah secara benar terhadap penimbangan, berpikir, berbicara, berbuat, mencari

nafkah, berdagang, mengingat, mediasi, dll.

Selain dari Sidharta Gautama di India, agama Buddha juga berkembang atas

dukungan Kong Fu Tse (551 – 479 SM) dan Lao Tse (604 – 531 SM) di Cina, Tibet,

Thailand, dll. Lao Tse lahir di Keuh Jin (Cina) menulis ajaran-ajaranya dalam buku Tao

To Ching yang berarti “Agama Tao” yang dinegara barat dikenal dengan ajaran Kong Hu

Cu, sedangkan Kong Ho Cu merupakan ajaran dari Kong Fu Tse yang dilahirkan di desa

Lu. Ajaran-ajaran Kong Hu Cu kurang peduli hidup sesudah mati (itu sebabnya ajaran

komunis lebih mudah dijarkan di Cina) dan lebih banyak mengajarkan hubungan

harmonis antar individu, keluarga, dan masyarakat, dengan mengikuti prinsip “Chen”

yang berarti cinta atau keramahtamahan dan prinsip Li yang berarti tingkah laku, adat

kebiasaan dan tata karma yang santun.

3. Konsep Buddha Tentang Kewajiban-kewajiban Sepuluh Kewajiban Raja

1. Dana (suka menolong orang, tidak kikir dan ramah tamah).

Seorang raja tidak boleh terlalu terikat kepada harta kekayaannya, tetapi pada waktu

diperlukan ia harus berani/bersedia mengorbankannya demi kepentingan rakyat.

2. Sila (moralitas yang tinggi)

Ia seharusnya jangan membinasakan makhluk hidup, menipu, mencuri, korupsi,

melakukan perbuatan asusila, berbicara tidak benar dan minum minuman keras.

3. Pariccaga (mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan rakyat)

Ia harus bersedia mengorbankan semua kesenangan pribadi, nama dan keagungan,

sampaipun nyawa demi kepentingan rakyat.

4. Ajjava (jujur dan bersih)

Ia harus jujur, bebas dari rasa takut dan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi

sewaktu menjalankan tugas, bersih tujuannya dan jangan sekali-sekali menipu rakyat.

5. Maddava (ramah tamah dan sopan santun)

Ia harus mempunyai watak yang simpatik dan selalu ramah tamah terhadap siapapun.

6. Tapa (sederhana dalam penghidupan)

Ia harus membiasakan diri untuk hidup sederhana dan menjauhkan diri dari

penghidupan yang berlebih-lebihan.

7. Akkodha (bebas dari kebencian, keinginan jahat dan sikap bermusuhan)

Ia seharusnya tidak mempunyai rasa dendam terhadap siapa pun juga.

8. Avihimsa (tanpa kekerasan)

Ini bukan saja berarti bahwa ia tidak boleh menyakiti orang lain, tetapi ia harus pula

memelihara perdamaian dengan mengelakkan peperangan dan semua hal yang

mengandung unsur kekerasan dan penghancuran hidup.

9. Khanti (sabar, rendah hati, dapat memaafkan kesalahan orang lain)

Ia harus dapat menghadapi halangan, kesulitan-kesulitan dan ejekan-ejekan dengan

hati yang sabar, penuh pengertian dan dapat memaafkan perbuatan orang lain yang

menyakiti hatinya.

10. Avirodha (tidak menentang, tidak menghalang-halangi)

Ini berarti bahwa ia tidak boleh menentang kemauan rakyat, tidak boleh menghalang-

halangi usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan perkataan lain, ia

harus hidup bersatu dengan rakyat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

4. Hukum Cina Dalam Sejarah

Sejarah Hukum Cina dapat ditelusuri sampai ketahun 2500 Sm atau 3000 Sm. Namun

kodifikasi pertama di cina di mulai sejak tahun 1200 SM. Berbeda dengan konsep hukum

yang lain. Di Cina konsep hukum bersifat sekuler yang dilandasi atas perenungan –

perenungan filsafat.

Jika berbicara tentang hukum cina, berarti kembali ke konsep dasar kehidupan yang

dikatakan oleh ajaran Kong Fu Tse yang sering disebut dengan ajaran Confucius. Hukum

tertulis tertua di cina yang pernah ditemukan dibuat pada tahun 535 SM.

- Beberapa prinsip fundamental dari system hukum cina adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan kepada hukum dilakukan secara kemanusiaan dan tidak legalistic

2. Pemerintah menegakkan hukum dalam praktik dengan penuh

3. Hormat kepada tradisi

4. Penekanan kepada konsilasi

- Ada 3 dari 6 variasi dari pendekataan utama sector hukum negeri cina klasik :

1. Ajaran Conficius : lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan

nonlegalistik. Bagi Conficius mencegah kejahatan jauh lebih baik daripada

mengadilinya

2. Ajaran Lao Tzu : Pendekatan terhadap hukum secara reaktif (anarchistic

approach). Menurutnya hukum yang baik adalah hukum yang dapat mencapai

suatu harmoni, yaitu, hukum yang membebaskan manusia untuk berkreasi sendiri

dengan menggunakan intuisinya, tanpa perlu dicampuri oleh pemerintah dan

negara.

3. Ajaran Shang : Negara harus kuat dan harus menjalankan hukum secara tegas.

Unsur moral dan kasih sayang dalam menjalankan hukum tidak relevan.

5 Pengadilan dan Prosedur Hukum Cina

Factor utama di pengadilan adalah hakim yang diangkat oleh raja dan diberikan gaji

yang tinggi untuk menghindari terjadinya korupsi dan kolusi. Yang namanya Advokat tidak

dikenal dalam sejarah hukum cina. Pengadilan Tinggi Banding juga dikenal di dalam sejarah

hukum cina.

Putusan – putusan dari MA di kumpulkan dari waktu ke waktu, yang selanjutnya terhadap

keputusan-keputusan penting (leading decisions) dikumpulkan dalam suatu buku

yurisprudensi, untuk kemudian dipublikasikan untuk dipelajari dan diikuti oleh putusan-

putusan pengadilan selanjutnya. Kumpulan yurisprudensi ini, yang menjadi hukum precedent

bagi hukum cina yang di sebut Hsing An Hui Lau.

6 Kodifikasi Hukum Cina

Kodifikasi Cina berlaku sejak tahun 1100 Sm, atau Code Chow yang dibuat oleh Tan

yang merupakan saudara dar pendiri dari Dinasti Chow. Code Chow dikenal dengan sebutan

Chow Li (aturan Chow). Setelah politik pembakaran buku termasuk pembakaran buku-buku

hukum yang dilakukan sekitar tahun 212 SM, praktis sejarah hukum terputus dengan masa

lalunya. Walaupun masih ada buku-buku yang disembunyikan dan selamat dari pembakaran.

Setelah politik pembakaran buku-buku di cina dalam generasi berikutnya membuat berbagai

macam kodifikasi yang secara jelas dapat terbaca sampai saat ini.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-

kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau.

2. Sejarah hukum marupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari

perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.

3. Hukum Alam selalu muncul sebagai manifestasi dari usaha manusia yang

merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif

4. Pemikiran Yunani tentang hukum alam bersifat teoritis dan filosofis sedangkan

pemikiran Romawi tentang hukum Alam menitikberatkan pada hal-hal praktis dan

di kaitkan pada hukum positif.

5. Code Hammurabi merupakan tatanan hukum terua Babilonia bahkan dunia yang

pernah ditemukan

6. System hukum pidana pada system hukum Babilonia adalah pembalasan dimana

banyak mengandung unsur fisik

7. Dalam ketentuan Code Hammurabi terdapa 3 golongan penduduk yakni Amelu,

Muskinu, dan Ardu

8. Code Hammurabi telah mempengaruhi sistem hukum Yahudi, hukum Yunani,

hukum Romawi, hukum Anglo German dan hukum dari wilayah-wilayah lain

yang dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi, maupun sistem hukum Anglo

German ( termasuk sitem hukum Inggris- Amerika Serikat ).

9. Hukum yang berlaku dimesir dijalankan oleh suatu pengadilan yang menerapkan

hukum yang bernuansa keadilan yang tidak memihak yang berdasarkan konsep-

konsep keadilan dari dewi keadilan yang bernama Ma’at.

10. Hukuman pidana pada system hukum Mesir kuno terhadap para pelaku kejahatan

umumnya bersifat mutilasi,

11. Hukum Hindu sangat dipengaruhi oleh hukum bangsa Arya yang datang dari Asia

tengah sekitar tahun 1000 SM, namun dengan dijajahnya india dan sekitarnya oleh

Ras Inggris, hukum Hindu terserap ke dalam system hukum Anglo Saxon yang

dibawa bangsa Inggris dan sangat berpengaruh sampai sekarang.

12. Intisari dari hukum hindu adalah apa yang disebut dengan “Dharma” yang berarti

keseluruhan kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia sebagai anggota

masyarkat.

13. Ajaran Hukum Hindu paling terkenal dan komprehensif adalah Manusmr’ti

(Ingatan Manu), yang kemudian dikenal dengan Code Manu.

14. Ajaran Buddha dibawa oleh Sidharta Gautama disekitar abad 6 SM, merupakan

hasil protes terhadap ajaran hindu saat itu terhadap sistema kasta-kasta yang

membagi manusia dalam beberapa kelas.

15. 3 dari 6 variasi dari pendekataan utama sector hukum negeri cina klasik yaitu

Ajaran Conficius, Ajaran Lao Tzu, dan Ajaran Shang.

16. Pada pengadilan Cina hakim diangkat oleh raja dan diberikan gaji yang tinggi

untuk menghindari terjadinya korupsi dan kolusi. Sedangkan Advokat tidak

dikenal dalam sejarah hukum cina.