HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi Negara seluruh kegiatan pemerintah yang

tidak termasuk fungsi perundang-undangan dan peradilan yang dilakukan badan-badan peradilan (arti sempit)

segenap proses / kegiatan yang diselenggarakan oleh alat perlengkapan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara (arti luas)

Hukum administrasi negara : Keseluruhan atauran hukum yang

menentukan cara begaimana negara menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya (Kusumadi Pudjosewojo)

Keseluruhan aturan hukum yang memberi kekuasaan kepada pejabat administrasi negara untuk membentuk aturan dalam hal konkrit (Noto Saputro)

Ruang lingkup bidang-bidang yang dikuasai HAN

Prof. Walther Burckhardt: Polizei recht (hukum kepolisian): sebagai

alat negara yang sifatnya preventif Anstals recht (hukum perlembagaan):

aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan (kebudayaan, seni dll)

Finanz recht ( hukum keuangan): aturan hokum tentang upaya penyediaan perbekalan baik berupa uang atau barang.

Asas-asas pokok hukum administrasi Negara : asas-asas umum pemerintahan Indonesia

yang adil dan patut : kesamaan larangan menyalah gunakan kekuasaan

(detournement de pouvoir) larangan sewenang-wenang (abus de

droit, willekeurs) larangan menyerobot wewenang alat

perlengkapan lain (exces de povoir) keseimbangan, keserasian, keselarasan ganti rugi karena kesalahan, kepastian hukum

kecermatan dan kepekaan menghormati dan memberikan

haknya setiap orang kejujuran dan keterbukaan pertanggung-jawababan motivasi kebijaksanaan itikad baik penyelenggaraan kepentingan umum

PERBUATAN PEMERINTAH (badan administrasi negara)

a. Perbuatan hukum (Rechts handelingen) b. Bukan Perbuatan Hukum(feitelijk Handelingen)

Perbuatan Hukum Privat dan Perbuatan Hukum Publik

Perbuatan Hukum Bersegi Satu (Beschikking)

Perbuatan Hukum Bersegi Dua

Syarat sahnya beschikking:

Harus dibuat oleh organ yang berwenang: jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang maka batal demi hokum ( tidak wenang secara materiil, wilayah, jangka waktu, kuorun yang diperlukan)

Tidak boleh memuat kekurangan yuridis: cacad kehendak: jika terjadi:

paksaan (dwang): ditodong/dihipnotis membuat ketetapan

kesesatan (dwaling): ijin mengirim 10 mobil, tetapi diberi 100 mobil, maka yang 90 batal; pengangkatan Y sebagai ahli agrarian, ternyata Y bukan ahli agrarian

penipuan (bedrog): karena akal-akalan (mis Syarat maksimal 25 tahun, mengaku 22 tahun padahal 28 tahun, maka batal demi hokum)

Diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatannya (rechmatig).

Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (doelmatig): setiap ketetapan harus didasarkan UU, isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan UU misalnya :

UU melarang tetapi ketetapan isinya sebaliknya (salah isi)

ketetapan dibuat lain dari keadaan yang ditentukan oleh UU (salah kausa atau sebab)

ketetapan dibuat atas dasar penyalah gunaan wewenang (untuk kepentingan umum tetapi digunakan untuk pribadi).

Dampak suatu Ketetapan:

Dibuat dalam rangka larangan atau perintah ( perijinan: ijin, dispensasi, konsesi, lisensi)

berupa menyediakan sejumlah uang (pemberian ganti rugi)

berupa membebankan kewajiban ( penetapan pajak)

memberi kedudukan (pengangkatan pegawai negri)

untuk penyitaan ( pemberantasan ternak)